Wabup menyampaikan jama’ah haji asal Lombok Utara bisa sebagai contoh, pasalnya, nyaris tak ada keluhan ataupun kehilangan selama melaksanakan ibadah di Mekkah dan Madinah

TANJUNG.lombokjournal.com – Para jamaah haji kloter Lombok Utara disambut antusias dan isak tangis oleh keluarga masing-masing, di Masjid Agung Baiturrahim, Rabu (28/08) 2019.

Bupati Lombok Utara yang diwakili asisten III Ir. H. Melta menyampaikan, pemerintah daerah mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang pulang dari perjalanan ibadah haji. Pulang ke Lombok Utara dalam keadaan sehat dan bisa berkumpul dengan keluarga.

“Bagi semua jama’ah yang menunaikan rukun Islam kelima harapan pemerintah daerah supaya  jadi panutan pada masyarakat dan menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari,” tuturnya.

Asisten yang juga mantan Kadis Pertanian tersebut menyampaikan permohonan maaf, bila dalam pelayanan selama melaksanakan ibadah haji, ada yang kurang berkenan atau salah.

Wakil Bupati Lombok Utara H. Sarifudin, SH, MH yang juga Ketua TPHD mewakili jama’ah menyampaikan terima kasih atas sambutan baik di sini maupun tadi di Asrama Haji Mataram.

Para jama’ah dan masyarakat datang dari jauh-jauh untuk bertemu bahkan menyambut semua jama’ah haji. Ini yang luar biasa.

Terkait dengan pelaksanaan, Wabup menyampaikan jama’ah haji asal Lombok Utara bisa sebagai contoh.  Pasalnya, nyaris tak ada keluhan ataupun kehilangan selama melaksanakan ibadah di Mekkah dan Madinah.

“Pelayanan dari kesehatan juga bagus dan baik tidak mengenal waktu untuk membantu para jama’ah haji yang sakit,” imbuh wabup.

Wabup yang baru pulang haji itu menyarankan, agar yang berangkat tahun depan lebih menyiapkan diri. Lantaran ibadah haji tidak hanya ibadah fikih, tetapi perlu fisik yang kuat untuk melaksanakan rangkaian rukun haji.

Untuk kuota haji, wabup mengharapkan bisa bertambah untuk Limbok Utara. Mengingat banyak sekali yang sudah mendaftarkan diri untuk berhaji sehingga bisa menjadi prioritas.

den/humaspro

“Saya rasa tidak akan ada kendala dalam mendapatkan hak pelayanan kesehatan.”

lombokjournal.com –

MATARAM   ;   Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui anggaran Pemerintah Daerah/Nasional terbukti banyak memberikan manfaat dan membantu masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu.

Kehadiran negara dalam memberikan jaminan kepada masyarakat melalui sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Nasional (APBD/APBN merupakan wujud nyata perhatian pemerintah kepada masyarakat, untuk membebaskan kekhawatiran akan biaya berobat di fasilitas kesehatan.

Bagaimana tidak?

Salah satunya adalah Asni (32), telah terdaftar menjadi Peserta JKN – KIS sejak Tahun 2018 segmen Peserta PBI – APBD.

Saat ditemui, Asni mengakui baru sekali menggunakan Kartu JKN – KIS.

Ia mengungkapkan rasa syukurnya, karena terbantu oleh Program JKN – KIS ini, sekarang ini biaya berobat mahal, bahkan sangat terasa mahal.

“Awalnya saya kurang memahami hak dan kewajiban sebagai Peserta JKN – KIS, karena banyak informasi – informasi yang simpang siur mengenai BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara dan Program JKN-KIS. Akan tetapi setelah mendapatkan informasi dari kegiatan sosialisasi di daerah tempat tinggal saya. Saya lebih memahami Program JKN – KIS ini,” ujar Asni.

Asni mengungkapkan,  selama ini dia mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

Ia membantah peserta BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan kurang dilayani dengan baik.

“Buktinya saya dilayani dengan baik. Terlebih lagi setahu saya, setiap fasilitas kesehatan yang ingin bekerjasama dengan BPJS Kesehatan harus lulus dahulu uji kelayakan sarana dan prasarana yang ada di fasilitas kesehatan tersebut,” ucap Asni.

Di akhir perbincangan, Asni pun mengajak masyarakat agar tidak melewatkan Program JKN – KIS ini, dan harus lebih paham akan pentingnya menjadi peserta JKN – KIS.

Ia juga menyayangkan ada beberapa masyarakat yang mudah sekali percaya akan berita hoax yang beredar, khususnya berita yang seolah-olah peserta program JKN – KIS tidak dilayani dengan baik.

Menurutnya, masyarakat yang selama ini mengeluhkan tingginya biaya pengobata, patut bersyukur. Hadirnya negara melalui Program JKN – KIS, terbukti sangat bermanfaat dan membantu masyarakat.

“Jika terjadi kendala, baiknya kita konfirmasi dulu kepada petugas Rumah Sakit atau petugas BPJS Kesehatan supaya tidak terjadi salah paham. Selama kita mengikuti dan mentaati alur pelayanan kesehatan yang telah ditentukan dan mengetahui kewajiban kita sebagai peserta JKN – KIS, saya rasa tidak akan ada kendala dalam mendapatkan hak pelayanan kesehatan,” tutup Asni.

aw/rh/Jamkesnews

narasumber; Asni

“Karena sumber permasalahan selama ini utamanya soal besaran iuran yang belum sesuai dengan biaya manfaat yang dibayarkan.”

lombokjournal.om —

JAKARTA  ;   Kepala Humas Kantor Pusat BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf berharap,  kenaikan besaran iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang harus dilaksanakan, akan meningkatkan pelayanan kesehatan pada peserta.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan setuju dengan usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus ditingkatkan demi menutup defisit keuangan yang ada.

“Penyesuaian iuran memang harus dilaksanakan agar ke depan pembiayaan program bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” kata Iqbal saat dihubungi Kompas.com, Rabu (28/08) 2019 siang.

Memang diakui, pangkal permasalah keuangan di tubuh BPJS Kesehatan karena ketidaksesuaian antara jumlah pembayaran pengguna dan uang yang dikeluarkan BPJS Kesehatan.

“Karena sumber permasalahan selama ini utamanya soal besaran iuran yang belum sesuai dengan biaya manfaat yang dibayarkan,” ujar Iqbal.

Keterlibatan Pemerintah sangat diharapkan untuk menaikkan besaran iuran yang ada dengan cara menerbitkan peraturan presiden baru. Sehingga kesenjangan pembiayaan manfaat yang selama ini terjadi bisa terpangkas.

Saat menghadiri rapat bersama Komisi IX dan Komisi XI DPR RI, Selasa (27/08) 2019, sebelumnya Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengusulkan, menaikkan iuran peserta BPJS yang sudah diusulkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

DJSN mengusulkan adanya kenaikan iuran peserta kelas I menjadi Rp 120.000, sementara kelas II Rp 75.000, dan kelas III di angka yang sama untuk mengatasi masalah defisit yang telah terjadi pada BPJS Kesehatan sejak 2014.

“Kami mengusulkan kelas II dan kelas I jumlah yang diusulkan DJSN perlu dinaikkan. Pertama, itu untuk memberi sinyal yang ingin diberi Pemerintah ke seluruh universal health coverage standard kelas III kalau mau naik kelas ada konsekuensi,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani memaparkan besaran kenaikan iuran tersebut bisa mencapai 100 persen. Peserta JKN kelas I yang tadinya hanya membayar Rp 80.000 per bulan harus membayar sebesar Rp 160.000, peserta JKN kelas II yang semula membayar Rp 51.000 meningkat jadi 110.000.

Terakhir, peserta kelas mandiri III dinaikkan dari iuran awal sebesar Rp 25.500 per bulan menjadi Rp 42.000. Jika hal itu tidak dilakukan, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini telah menghitung bahwa BPJS akan mengalami defisit sebesar Rp 32,8 triliun pada tahun ini.

Defisit ini akan terjadi jika jumlah iuran tidak dinaikkan dan jumlah peserta seperti yang ditargetkan.

“Itu yang kita usulkan sehingga mungkin untuk menyelesaikan situasi hari ini dan memperbaiki dari proyeksi cashflow BPJS,” sambung Sri Mulyani.

Saat dihubungi di kantornya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, dr Muhammad Ali, mengaku belum mendengar kabar rencana kenaikan iuran peserta proram JKN-KIS.

Pihaknya di Kantor Cabang  belum mendengar  adanya  rencana kenaikan dari Kantor Pusat BPJS Kesehatan Pusat.

“Sejauh ini belum ada pemberitahuan apa pun tentang rencana kenaikan itu,” kata Muhammad Ali di kantornya, beberapa waktu lalu.

Rr

(sumber; Kompas.com)

Diharapkan program PAUD HI berkualitas ini tidak hanya berhenti sampai disini saja, tetapi bisa terus berlanjut dan wilayah jangkauan program ini bisa terus bertambah

MATARAM.lombokjournal.com – Pendidikan PAUD membutuhkan perhatian bukan sekedarnya saja, tapi perhatian khusus dan sungguh-sungguh.

“Agar kita bisa menghadirkan pendidikan PAUD yang berkualitas,” kata Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sekaligus Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi NTB.

Hj Niken mengatakan itu, saat menggelar Rapat Evaluasi  Program PAUD Holistik Integratif (HI) Berkualitas NTB dan Diskusi Publik Beranda PSPK, di Aula Pendopo Timur Gubernur, Rabu (28/08) 2019.

Diketahui sebelumnya, Hj. Niken bersama dengan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), Kampus Guru Cikal, Yayasan Keluarga Kita dan Pengurus PKK Se-Kabupaten/Kota di Provinsi NTB membentuk program PAUD berkualitas di NTB.

Program ini sudah berjalan selama enam bulan di 50 desa tertinggal 10 Kabupaten/Kota se-NTB.

Program ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di NTB melalui peningkatan kualitas PAUD, khususnya mengintervensi dua kepentingan pemangku utama, yaitu guru dan orang tua serta anak didik.

Saat itu,  hadir juga pendiri dan peneliti dari PSPK Najelaa Shihab dan Direktur Pembinaan PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Dan pada kesempatan itu, Najelaa Shihab menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya bisa bekerjasama dengan PKK Pemprov NTB.

“Terima kasih kepada bu Niken, selalu senang hadir di Lombok dan bekerjasama dengan PKK Pemprov NTB.” Ujar Najela Shihab.

Ia memaparkan, sejak awal mengaku sangat  bersemangat dan InsyaAllah akan terus komit untuk bekerja dengan Ibu-Ibu PKK, Dinas Pendidikan dan sebagainya.

“Salah satu bagian yang terpenting pembangunan yang akan dilakukan di NTB ini adalah memperbaiki dan mempercepat proses-proses kualitas pendidikan.” kata Najela.

Di akhir acara, Hj. Niken berharap program PAUD HI berkualitas ini tidak hanya berhenti sampai disini saja, tetapi bisa terus berlanjut dan wilayah jangkauan program ini bisa terus bertambah.

Tujuannnya agar bisa melakukan pemerataan pendidikan di Provinsi NTB.

AYA/HmsNTB

Mereka datang ke NTB akan melakukan beberapa kegiatan, atara lain memberikan pelatihan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB. Selain itu juga memberikan pelatihan di SMK 2 Mataram

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah beserta Istri Hj. Niken Saptarini Widyawati  Zulkieflimansyah dan keluarga menyambut Tim OK OCE sambil makan siang bersama di Roemah Langko, Mataram Rabu (28/08) 2019.

Gubernur mengucapkan selamat datang dan merasa senang didatangi oleh anak-anak muda yang visioner dan memiliki jiwa wirausaha tinggi.

Diharapkan kedatangan Tim OK OCE ini bisa memberikan suntikan semangat  kepada anak-anak muda NTB untuk menumbuhkan jiwa wirausaha

“Saya berharap, semoga dengan kedatangan Tim OK OCE beserta sahabat saya Bang Sandiaga Uno bisa memberikan suntikan semangat untuk anak-anak muda NTB untuk terus menumbuhkan jiwa wirausaha” Harapnya.

Indra Uno, pendiri OK OCE menerangkan, pihaknya beserta Tim OK OCE selama di NTB akan menghadiri beberapa kegiatan, di antaranya memberikan kuliah umum bersama Sandiaga Uno di Universitas Mataram.

Tim Ok Oce akan berada di NTB selama dua hari. Mereka datang ke NTB akan melakukan beberapa kegiatan, atara lain memberikan pelatihan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB. Selain itu juga memberikan pelatihan di SMK 2 Mataram.

“Selain itu juga  bertemu bersama komunitas Tangan di Atas, menghadiri NTB Expo, hingga memberikan kuliah umum bersama Bang Sandiaga Uno di Universitas Mataram,” kata Indra Uno.

AYA/HmsNTB

Kedatangan bencana itu sulit diprediksi. Sehingga yang mesti dilakukan adalah menyiapkan sistem yang baik, dan menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan itu

MATARAM.lombokjournal.com – Sistem kebencanaan yang baik penting diperhatikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB sebagai  salah satu daerah yang rawan terjadi bencana alam

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat membuka Rapat Koordinasi dan Latihan SAR Daerah 2019, di Hotel Lombok Raya, Rabu (28/08) 2019.

“Kebencanaan menjadi salah satu poin, yang harus betul-betul kita perhatikan, sistem kebencanaan yang baik, menjadi suatu keharusan bagi kita. Betapa pentingnya kita memiliki mitigasi bencana yang baik,” kata Wagub Hj Rohmi.

Mitigasi bencana  juga merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi NTB,  lantaran perannya sangat penting, mengingat Provinsi NTB termasuk dalam salah satu kawasan Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik.

Menurutnya, yang kita lakukan bukan menghawatirkan kita berada pada posisi ring of fire atau tidak.

“Tapi bagaimana kesiapsiagaan kita menghadapi  semua potensi bencana yang ada, Insya Allah dengan kebersamaan, kita dapat menghadapinya, ” ungkapnya.

Dikatakan, kedatangan bencana itu sulit diprediksi. Sehingga yang mesti dilakukan adalah menyiapkan sistem yang baik, dan menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan itu.

Salah satu  yang harus dilakukan ke depan, tidak ada lagi ada bangunan yang strukturnya tidak baik.

Profesional, Sinergi dan Militan

Direktur Operasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Brigjen TNI (Mar) Budi Purnama, mengungkapkan bahwa Basarnas tidak bekerja sendiri.

“Basarnas hanya pada level manajemen rescue, tapi kalau bicara soal kekuatan, kita sangat berharap kehadiran TNI, Polri dan seluruh potensi SAR yang ada di daerah,” ungkap Budi Purnama.

Ia berharap, segala pihak dapat bersinergi dalam penanganan bencana, sehingga hasil yang diinginkan dapat maksimal.

Budi Purnama juga sangat bangga atas respon dari para potensi SAR selama ini.

“Karena itu, Kepala Basarnas baru mencantumkan PSM, yakni Profesional, Sinergi dan Militan. Sinerginya inilah yang dijadikan penekanan oleh beliau, bahwa tanpa sinergitas mustahil di setiap kegiatan kita dapat melaksanakan tugas dengan baik,” kata Budi Purnama.

AYA/HmsNTB

dilakukan pengecekan bersama pihak Telkom ke area yang susah sinyal, kemudian dilakukan pemasangan jaringan internet

MATARAM.lombokjournal.com –  Tiga wilayah yang masih blank spot masih menjadi kendala jelang Event berskala internasional Asia Pasific Geopark Network  (APGN) 2019 bulan September mendatang.

Dinas  Komunikasi dan Informatika Statistik (Kominfotik) NTB menyebut tiga wilayah di pulau Lombok yang terindikasi blank spot atau susah sinyal, yakni di wilayah Lombok Tengah, Lombok Utara dan Lombok Timur.

Padahal ketiga wilayah tersebut merupakan wilayah yang menjadi arena pelenggaraan rangkaian acara APGN.

Plt Kepala Dinas Kominfotik Putu Gede Aryadi mengaku,  telah melakukan pengecekan bersama dengan pihak Telkom ke area yang kategori susah sinyal, kemudian dilakukan pemasangan jaringan internet.

“Hal itu harus dilakukan  karena sebelum kegiatan APGN digelar, seluruh wilayah di pulau Lombok  sudah dilengkapi fasilitas internet. Sehingga tidak ada lagi wilayah yang masuk kategori Blank Spot,” ungkap Gede Aryadi, Rabu (28/08) 2019.

Gede Aryadi mengatakan, hal ini juga menyangkut sistem keamanan dan komunikasi yang akan dikunjungi oleh para wisatawan dari 37 negara yang akan menikmati panorama alam NTB.

Dengan diselenggarakanya APGN 2019 di NTB, akan menjadi  sarana promosi yang efektif untuk mengenalkan NTB ke kancah internasional, khususnya keindahan pariwisata Lombok dan Sumbawa.

Pada gelaran APGN  2019 bulan september mendatang, akan menyajikan rangkaian hiburan menarik lainya seperti atraksi budaya yang sejalan dengan kearifan lokal khas masyarakat NTB dan nusantara pada umumnya.

AYA

Beberapa dari para peserta program belajar mengambil pekerjaan paruh waktu, sebagian lainnya diam di asrama  menunggu masuk kampus pada 2 September 2019 

MATARAM.lombokjournal.com — Mahasiswa Penerima Program Belajar di Chodang University di Korea Selatan, menampik kabar menyangkut mahasiswa penerima beasiswa yang dikabarkan telantar di negeri gingseng.

Mereka mengaku menjalani kehidupan yang normal dan nyaman.

Penegasan serupa disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi.

Euis Baiduri, salah seorang mahasiswa Universitas Mataram, salah satu penerima Program Belajar di Chodang University di Korea Selatan menegaskan, saat ini mereka sama sekali tidak telantar.

“Pada intinya, kami di sini sama sekali tidak ada yang ditelantarkan. Bahkan tidak telantar,” ujarnya,

Menurut Euis, kondisi mereka di Korsel saat ini baik-baik saja. Kehidupan yang mereka jalani juga berjalan dengan normal.

“Kami tinggal dengan nyaman di asrama, full Wifi, asrama yang nyaman, makan yang teratur,” ujarnya.

Beberapa dari para peserta program belajar ke Korsel bahkan mengisi liburan mereka dengan mengambil pekerjaan paruh waktu, sebagian lainnya memilih diam di asrama  menunggu waktu masuk kampus pada 2 September 2019 mendatang

“Saya pribadi memilih di asrama, menikmati hari-hari dengan belajar buat persiapan ujian level bulan November depan. Sesekali jalan-jalan,” ujarnya.

Ditemui terpisah, dr. Nurhandini Eka Dewi  menegaskan, Pemprov NTB tidak pernah menelantarkan para penerima beasiswa belajar ke Chodang University, Korea Selatan.

“Jadi tidak ada yang ditelantarkan. Kalau ada yang menyebut bahwa kami menelantarkan, bisa dipastikan itu hoaks. Pemprov NTB tetap memberikan perhatian terhadap perkembangan yang terjadi dalam proses pengiriman peserta program belajar ini,” tegas dr. Eka.

Ketika penerima program beasiswa mengalami kendala, Pemprov NTB akan berupaya semaksimal mungkin memberikan bantuan.

BACA JUGA ;  Pemprov NTB Bantah Kabar Penerima Beasiswa di Korea Terlantar

Salah satu wujud perhatian Pemerintah Provisi NTB terhadap penerima beasiswa adalah, telah dianggarkannya bantuan beasiswa di Tahun Anggaran 2020 mendatang.

“Jadi kami di Pemprov NTB tetap berkeyakinan bahwa Program Beasiswa NTB adalah salah satu program mulia yang akan memberikan manfaat besar bagi daerah kita. Kalaupun ada kendala dalam pelaksanaannya, kita akan cari jalan keluarnya bersama,” tegasnya.

AYA

Ketika penerima program beasiswa mengalami kendala, Pemprov NTB akan berupaya semaksimal mungkin memberikan bantuan

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi selaku leading sector yang ikut menangani program pengiriman para tenaga kesehatan ke Korsel menegaskan, Pemprov NTB tidak pernah menelantarkan para penerima beasiswa.

Dikatakannya, kalau ada yang mengabarkan ada penerima beasiswa terlantar, bisa di[astikan tidak benar.

“Jadi tidak ada yang ditelantarkan. Kalau ada yang menyebut bahwa kami menelantarkan, bisa dipastikan itu tidak benar. Pemprov NTB tetap memberikan perhatian terhadap perkembangan yang terjadi dalam proses pengiriman peserta program belajar ini,” tegas dr. Eka, Rabu (28/08) 2019.

Menurut dr. Eka, yang menentukan keberhasilan dan kegagalan setiap peserta program belajar tergantung ketekunan dan kemauan menghadapi persoalan.

Ketika penerima program beasiswa mengalami kendala, Pemprov NTB akan berupaya semaksimal mungkin memberikan bantuan.

BACA JUGA ; Mahasiswa NTB di Korsel Mengaku Nyaman dan Tidak Telantar

Salah satu wujud perhatian Pemerintah Provisi NTB terhadap penerima beasiswa adalah telah dianggarkannya bantuan beasiswa di Tahun Anggaran 2020 mendatang.

“Jadi kami di Pemprov NTB tetap berkeyakinan bahwa Program Beasiswa NTB adalah salah satu program mulia yang akan memberikan manfaat besar bagi daerah kita. Kalaupun ada kendala dalam pelaksanaannya, kita akan cari jalan keluarnya bersama,” tegasnya.

AYA

Terjaring 9 (sembilan) money changger yang beroperasi di wilayah tiga gili, namun belum memiliki ijin dari instansi yang terkait

MATARAM.lombokjournal.com — –

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing atau Money Changer Bukan Bank KUPVA BB yang tidak memiliki ijin resmi di NTB, dilakukan penertiban.

Penertiban itu dilakukan Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) NTB,  Rabu (28/08) 2019,  melalui inspeksi mendadak (sidak) atau pemantauan langsung pada sejumlah destinasi wisata terkenal di Pulau Lombok.

Di antaranya destinasi wisata 3 Gili yakni Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia di NTB, Achris Sarwani menegaskan, kegiatan penertiban itu dimaksudkan untuk mendukung kemajuan pariwisata NTB. Ini cara memberikan jaminan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat dan wisatawan yang akan melakukan penukaran UKA atau valas.

Tiga Gili yang menjadi sasaran penertiban tersebut merupakan destinasi vavorit yang banjir dikunjungi wisatawan mancanegara, ujar Achris sapaan akrab Kepala BI NTB.

Dengan meningkatnya jumlah kunjungan tamu asing ke Wilayah itu, kata Achris, maka transaksi penukaran valuta asing atau UKA (Uang Kertas Asing) dengan rupiah sebagai alat transaksi yang sah, juga semakin meningkat jumlah dan intensitasnya.

Menurutnya, kegiatan usaha money changer perlu terus diberi pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha bisnisnya.

Sehingga transaksi illegal dan aktivitas usaha yang berpotensi merusak iklim investasi dan citra daerah dapat dicegah sedini mungkin, tambahnya.

Penertiban ini sekaligus juga sebagai wujud komitmen Bank Indonesia menciptakan iklim industri KUPVA BB yang sehat dan profesional.

Pada operasi penertiban itu, terjaring 9 (sembilan) money changger yang beroperasi di wilayah tiga gili, namun belum memiliki ijin dari instansi yang terkait.

Bank Indonesia selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) KUPVA BB, langsung memberikan pembinaan serta sosialisasi terkait perizinan penyelenggara KUPVA BB.

Tempat usaha Money Changger yang bersangkutan ditempel stiker penertiban sampai dengan yang bersangkutan mengajukan izin usaha KUPVA ke Bank Indonesia.

Achris menegaskan, pihaknya akan terus memonitor pemenuhan komitmen dari pihak-pihak tersebut dan akan diberikan panduan sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait dengan proses perizinan.

Ditegaskannya, pengurusan izin di Bank Indonesia gratis tanpa dipungut biaya apa pun.

“Jika bandel maka Bank Indonesia melalui upaya hukum bekerjasama dengan kepolisian, akan memberikan sanksi tegas,”  ujarnya.

Kepada seluruh masyarakat, Achris menghimbau agar selalu menggunakan KUPVA yang telah memperoleh izin Bank Indonesia. Dan menginformasikan ke kantor Bank Indonesia terdekat atau melalui call center BI 131, jika menemukan pihak-pihak yang diduga melakukan kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin.

Sedangkan kepada penyelenggara KUPVA BB berizin, diingatkan kembali agar tidak bekerjasama dan bertransaksi dengan money changer yang tidak berizin.

AYA