Badan Anggaran DRPD NTB menyetujui Raperda tentang APBD 2020 untuk dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama, antara pimpinan DPRD dengan Gubernur NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Pembahasan Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) NTB tahun anggaran 2020 dinilai telah melalui dinamika yang sangat menyita perhatian, konsentrasi, serta tenaga dan waktu.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd mengatakan itu dalam Rapat Paripurna keempat masa persidangan kedua DPRD Provinsi NTB tahun 2019, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Nusa Tenggara Barat, Kamis (29/8/2019).

Rapat  Paripurna itu mengagendakan penyampaian laporan Badan Anggaran atas hasil pembahasan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2020, dan Laporan Pansus III yang membahas Raperda tentang Perubahan Atas Perda no 11 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB.

Kemudian dilanjutkan dengan keputusan DPRD NTB tentang persetujuan DPRD NTB terhadap Raperda tentang APBD tahun Anggaran 2020. Lalu diakhiri dengan pendapat akhir Gubernur NTB yang kali ini diwakili oleh Wakil Gubernur

Menurut wagub, semua ikhtiar tersebut telah dapat dirumuskan dalam satu pandangan dan komitmen yang sama.

“Yaitu bagaimana meyakinkan dan memastikan bahwa RAPBD yang telah kita bahas, rumuskan dan tetapkan Ini dapat menjadi APBD yang aspiratif, responsif, akseleratif, untuk mencapai tujuan NTB Gemilang pada tahun 2020 mendatang,” kata Wagub.

Wagub  berterima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan atas komitmen, perhatian dan kesungguhannya selama proses pembahasan sampai dengan persetujuan ditetapkannya rancangan peraturan daerah ini.

“Semoga semangat kebersamaan yang selama ini kita bangun, mampu menjadi energi positif untuk melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab, untuk pencapaian pembangunan NTB Gemilang,” tutur Wagub di hadapan anggota Dewan yang hadir.

Badan Anggaran DRPD NTB menyetujui Raperda tentang APBD 2020 untuk dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama, antara pimpinan DPRD dengan Gubernur NTB setelah mendapatkan persetujuan anggota DPRD NTB dalam sidang paripurna tersebut.

Agenda sidang penyampaian laporan tersebut kemudian ditutup oleh Ketua DPRD Prov. NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH dengan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh perangkat OPD, karena dengan koordinasi yang baik nota anggaran bisa disahkan.

AYA/HmsNTB

NTB EXPO DIHARAPKAN  menguatKAN produk koperasi usaha mikro kecil dan menengah di pasar lokal maupun di pasar globaL

MATARAM.lombokjournal.com – NTB Expo 2019 yang berlangsung di Pelataran Utama Islamic Center Mataram, dibuka Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, Kamis (29/08) 2019.

Gubernur menyampaikan, agar kegiatan NTB Expo 2019 bukan hanya menjadi ajang promosi dan pemasaran produk. Tapi dimanfaatkan pula sebagai tempat menyambung jejaring usaha, kenalan, dan juga menjadi tempat yang menggembirakan.

“Expo ini mudah-mudahan menjadi tempat kita bersenang-senang, bertemu sahabat lama, kerabat dan mudah-mudahan banyak manfaat lain yang bisa kita hadirkan di tempat expo ini,” kata Gubernur yang saat itu didampingi istri, Hj. Niken Saptarini Widyawati selaku Ketua TP PKK Provinsi NTB.

Hadir pula Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTB, Ketua OJK NTB dan sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov NTB.

Gubernur Zul berharap,  kegiatan NTB Expo ke depan dapat meningkatkan pembinaan usaha kecil dan menengah di Nusa Tenggara Barat.

“NTB Expo ini kita buka, mudah-mudahan di penghujung senja ini, Insya Allah Expo kita ini menjadi Expo yang berbeda,” harapnya.

Peningkatan kualitas produk

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Suparno SE, MM  menjelaskan, Indonesia memiliki potensi yang unggul dalam berbagai hal. Antara lain, dalam bidang kerajinan, fashion, pangan serta pariwisata.

“Untuk itu semangat berkarya dan berkreasi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah perlu mendapat perhatian dan fasilitasi dari berbagai pihak,” tutur Suparno.

Dikatakannya, peningkatan kualitas produksi yang dihasilkan oleh koperasi usaha kecil dan menengah ke depan agar lebih diperhatikan. Utamanya di era globalisasi yang kian terbuka setiap tahun.

“Para pelaku koperasi usaha kecil mikro dan menengah dituntut untuk terus menerus menggali serta mengembangkan budaya untuk meningkatkan keunikan karya budaya lokal yang dimiliki saat ini,” ujarnya.

Kegiatan NTB Expo diharapkan mampu menjadi media inspiratif, edukasi, pengembangan wawasan dan jejaring usaha, serta memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi pengembangan kinerja koperasi usaha kecil dan menengah di Indonesia.

“Semoga pameran ini menjadi salah satu pintu gerbang menguatnya produk koperasi usaha mikro kecil dan menengah di pasar lokal maupun di pasar global, serta meningkatkan perekonomian di Nusa Tenggara Barat pada khususnya,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Saswadi, MM, melaporkan,  NTB Expo 2019 merupakan rangkaian kegiatan dalam memeriahkan HUT RI ke 74 dan hari UMKM Nasional serta menyambut Simposium Asia Pacific Geoparks Network (APGN) 2019 ke-6 yang akan berlangsung di NTB.

NTB Expo 2019 akan berlangsung dari tanggal 29 Agustus sampai dengan 2 September 2019.

Kegiatan ini diisi berbagai pameran produk unggulan, produk UKM dan berbagai hiburan dan perlombaan, diikuti sekitar 130 UMKM se-NTB.

AYA/HmsNTB

PLN  membangun jaringan untuk melistriki daerah-daerah terpencil. tahun 2019, PLN targetkan melistriki 34 lokasi terpencil

LOMBOK TENGAH.lomnokjournal.com –  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menyampaikan, pemerintah berkomitmen mewujudkan Indonesia merdeka listrik.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pemberian bantuan sambung listrik gratis untuk warga kurang mampu.

“Pemerintah terus mendorong berbagai pihak, selain kami di pusat ada pemerintah daerah dan BUMN yang terus kami dorong untuk sinergi melistriki nusantara. Hari ini kita nyalakan listrik hasil dari Program BPBL,” tutur Jonan.

Pernyataan ituu disampaikan, saat penyalaan listrik simbolis oleh Jonan yang didampingi Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN, Djoko Rahardjo Abu Manan di Desa Gemel, Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (29/06) 2019.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan PT PLN (Persero) melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) memberikan bantuan sambungan listrik gratis kepada 1.396 rumah tangga tidak mampu tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Program BPBL diinisiasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian ESDM. Program ini diharapkan dapat mendorong peningkatan Rasio Elektrifikasi (RE) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hingga bulan Juli 2019, rasio elektrifikasi di Provinsi NTB telah mencapai 98 persen. PLN menargetkan rasio elektrifikasi mencapai 99,9 persen pada akhir tahun 2019.

Target rasio elektrifikasi 99,9 persen

Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN, Djoko Rahardjo Abu Manan menjelaskan, berbagai upaya dilakukan oleh PLN untuk meningkatkan rasio elektrifikasi.

Salah satunya bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah dan BUMN lain untuk memberikan bantuan melalui bantuan penyambungan listrik gratis bagi warga kurang mampu.

“Dengan sinergi seperti ini kami optimis bisa mencapai target rasio elektrifikasi 99,9 persen di NTB,” ucap Djoko.

Hingga bulan Juli, beberapa pihak yang telah ikut memberikan bantuan penyambungan baru listrik yaitu Kementerian ESDM sebanyak 1.396 rumah tangga, PLN sebanyak 1.000 rumah tangga, Pemerintah Provinsi NTB sebanyak 950 rumah tangga, dan PT ASABRI sebanyak 50 rumah tangga.

Total bantuan sebanyak 3.396 rumah tangga.

Warga kurang mampu yang mendapat bantuan program sambung listrik gratis ini, mendapatkan sambungan listrik PLN daya 450 Volt Ampere (VA), dengan tarif bersubsidi, listrik yang digunakan adalah sistem layanan prabayar.

Rasa syukur terpancar dari wajah Nur Hasanah, penerima bantuan pasang baru listrik asal Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.

Sehari-hari dirinya bekerja menjual es mambo yang dibuat oleh tetangganya. Ia hanya berkeliling dari desa ke desa untuk menjualkan es mambo tersebut

“Untungnya tidak seberapa, sehari paling hanya dapat 10 sampai 15 ribu, hanya cukup untuk biaya makan sehari-hari,” ucap Nur.

Berkat bantuan pasang baru listrik, kini rumahnya terailiri listrik PLN dengan daya 450 watt. Dengan adanya listrik, kini Nur dapat membuat sendiri es mambo untuk dijual.

Harapannya, hasil yang didapatkan juga bisa bertambah.

“Ya mudah-mudahan ada listrik bisa tambah untungnya. Sekarang bisa buat esnya sendiri. Terima kasih Pak Menteri,” tutur Nur.

Selain program bantuan penyambungan baru listrik, melalui program listrik desa, PLN terus membangun jaringan untuk melistriki daerah-daerah terpencil. Pada tahun 2019, PLN menargetkan dapat melistriki 34 lokasi terpencil.

AYA

Wabup menyampaikan jama’ah haji asal Lombok Utara bisa sebagai contoh, pasalnya, nyaris tak ada keluhan ataupun kehilangan selama melaksanakan ibadah di Mekkah dan Madinah

TANJUNG.lombokjournal.com – Para jamaah haji kloter Lombok Utara disambut antusias dan isak tangis oleh keluarga masing-masing, di Masjid Agung Baiturrahim, Rabu (28/08) 2019.

Bupati Lombok Utara yang diwakili asisten III Ir. H. Melta menyampaikan, pemerintah daerah mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang pulang dari perjalanan ibadah haji. Pulang ke Lombok Utara dalam keadaan sehat dan bisa berkumpul dengan keluarga.

“Bagi semua jama’ah yang menunaikan rukun Islam kelima harapan pemerintah daerah supaya  jadi panutan pada masyarakat dan menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari,” tuturnya.

Asisten yang juga mantan Kadis Pertanian tersebut menyampaikan permohonan maaf, bila dalam pelayanan selama melaksanakan ibadah haji, ada yang kurang berkenan atau salah.

Wakil Bupati Lombok Utara H. Sarifudin, SH, MH yang juga Ketua TPHD mewakili jama’ah menyampaikan terima kasih atas sambutan baik di sini maupun tadi di Asrama Haji Mataram.

Para jama’ah dan masyarakat datang dari jauh-jauh untuk bertemu bahkan menyambut semua jama’ah haji. Ini yang luar biasa.

Terkait dengan pelaksanaan, Wabup menyampaikan jama’ah haji asal Lombok Utara bisa sebagai contoh.  Pasalnya, nyaris tak ada keluhan ataupun kehilangan selama melaksanakan ibadah di Mekkah dan Madinah.

“Pelayanan dari kesehatan juga bagus dan baik tidak mengenal waktu untuk membantu para jama’ah haji yang sakit,” imbuh wabup.

Wabup yang baru pulang haji itu menyarankan, agar yang berangkat tahun depan lebih menyiapkan diri. Lantaran ibadah haji tidak hanya ibadah fikih, tetapi perlu fisik yang kuat untuk melaksanakan rangkaian rukun haji.

Untuk kuota haji, wabup mengharapkan bisa bertambah untuk Limbok Utara. Mengingat banyak sekali yang sudah mendaftarkan diri untuk berhaji sehingga bisa menjadi prioritas.

den/humaspro

“Saya rasa tidak akan ada kendala dalam mendapatkan hak pelayanan kesehatan.”

lombokjournal.com –

MATARAM   ;   Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui anggaran Pemerintah Daerah/Nasional terbukti banyak memberikan manfaat dan membantu masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu.

Kehadiran negara dalam memberikan jaminan kepada masyarakat melalui sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Nasional (APBD/APBN merupakan wujud nyata perhatian pemerintah kepada masyarakat, untuk membebaskan kekhawatiran akan biaya berobat di fasilitas kesehatan.

Bagaimana tidak?

Salah satunya adalah Asni (32), telah terdaftar menjadi Peserta JKN – KIS sejak Tahun 2018 segmen Peserta PBI – APBD.

Saat ditemui, Asni mengakui baru sekali menggunakan Kartu JKN – KIS.

Ia mengungkapkan rasa syukurnya, karena terbantu oleh Program JKN – KIS ini, sekarang ini biaya berobat mahal, bahkan sangat terasa mahal.

“Awalnya saya kurang memahami hak dan kewajiban sebagai Peserta JKN – KIS, karena banyak informasi – informasi yang simpang siur mengenai BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara dan Program JKN-KIS. Akan tetapi setelah mendapatkan informasi dari kegiatan sosialisasi di daerah tempat tinggal saya. Saya lebih memahami Program JKN – KIS ini,” ujar Asni.

Asni mengungkapkan,  selama ini dia mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

Ia membantah peserta BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan kurang dilayani dengan baik.

“Buktinya saya dilayani dengan baik. Terlebih lagi setahu saya, setiap fasilitas kesehatan yang ingin bekerjasama dengan BPJS Kesehatan harus lulus dahulu uji kelayakan sarana dan prasarana yang ada di fasilitas kesehatan tersebut,” ucap Asni.

Di akhir perbincangan, Asni pun mengajak masyarakat agar tidak melewatkan Program JKN – KIS ini, dan harus lebih paham akan pentingnya menjadi peserta JKN – KIS.

Ia juga menyayangkan ada beberapa masyarakat yang mudah sekali percaya akan berita hoax yang beredar, khususnya berita yang seolah-olah peserta program JKN – KIS tidak dilayani dengan baik.

Menurutnya, masyarakat yang selama ini mengeluhkan tingginya biaya pengobata, patut bersyukur. Hadirnya negara melalui Program JKN – KIS, terbukti sangat bermanfaat dan membantu masyarakat.

“Jika terjadi kendala, baiknya kita konfirmasi dulu kepada petugas Rumah Sakit atau petugas BPJS Kesehatan supaya tidak terjadi salah paham. Selama kita mengikuti dan mentaati alur pelayanan kesehatan yang telah ditentukan dan mengetahui kewajiban kita sebagai peserta JKN – KIS, saya rasa tidak akan ada kendala dalam mendapatkan hak pelayanan kesehatan,” tutup Asni.

aw/rh/Jamkesnews

narasumber; Asni

“Karena sumber permasalahan selama ini utamanya soal besaran iuran yang belum sesuai dengan biaya manfaat yang dibayarkan.”

lombokjournal.om —

JAKARTA  ;   Kepala Humas Kantor Pusat BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf berharap,  kenaikan besaran iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang harus dilaksanakan, akan meningkatkan pelayanan kesehatan pada peserta.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan setuju dengan usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus ditingkatkan demi menutup defisit keuangan yang ada.

“Penyesuaian iuran memang harus dilaksanakan agar ke depan pembiayaan program bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” kata Iqbal saat dihubungi Kompas.com, Rabu (28/08) 2019 siang.

Memang diakui, pangkal permasalah keuangan di tubuh BPJS Kesehatan karena ketidaksesuaian antara jumlah pembayaran pengguna dan uang yang dikeluarkan BPJS Kesehatan.

“Karena sumber permasalahan selama ini utamanya soal besaran iuran yang belum sesuai dengan biaya manfaat yang dibayarkan,” ujar Iqbal.

Keterlibatan Pemerintah sangat diharapkan untuk menaikkan besaran iuran yang ada dengan cara menerbitkan peraturan presiden baru. Sehingga kesenjangan pembiayaan manfaat yang selama ini terjadi bisa terpangkas.

Saat menghadiri rapat bersama Komisi IX dan Komisi XI DPR RI, Selasa (27/08) 2019, sebelumnya Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengusulkan, menaikkan iuran peserta BPJS yang sudah diusulkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

DJSN mengusulkan adanya kenaikan iuran peserta kelas I menjadi Rp 120.000, sementara kelas II Rp 75.000, dan kelas III di angka yang sama untuk mengatasi masalah defisit yang telah terjadi pada BPJS Kesehatan sejak 2014.

“Kami mengusulkan kelas II dan kelas I jumlah yang diusulkan DJSN perlu dinaikkan. Pertama, itu untuk memberi sinyal yang ingin diberi Pemerintah ke seluruh universal health coverage standard kelas III kalau mau naik kelas ada konsekuensi,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani memaparkan besaran kenaikan iuran tersebut bisa mencapai 100 persen. Peserta JKN kelas I yang tadinya hanya membayar Rp 80.000 per bulan harus membayar sebesar Rp 160.000, peserta JKN kelas II yang semula membayar Rp 51.000 meningkat jadi 110.000.

Terakhir, peserta kelas mandiri III dinaikkan dari iuran awal sebesar Rp 25.500 per bulan menjadi Rp 42.000. Jika hal itu tidak dilakukan, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini telah menghitung bahwa BPJS akan mengalami defisit sebesar Rp 32,8 triliun pada tahun ini.

Defisit ini akan terjadi jika jumlah iuran tidak dinaikkan dan jumlah peserta seperti yang ditargetkan.

“Itu yang kita usulkan sehingga mungkin untuk menyelesaikan situasi hari ini dan memperbaiki dari proyeksi cashflow BPJS,” sambung Sri Mulyani.

Saat dihubungi di kantornya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, dr Muhammad Ali, mengaku belum mendengar kabar rencana kenaikan iuran peserta proram JKN-KIS.

Pihaknya di Kantor Cabang  belum mendengar  adanya  rencana kenaikan dari Kantor Pusat BPJS Kesehatan Pusat.

“Sejauh ini belum ada pemberitahuan apa pun tentang rencana kenaikan itu,” kata Muhammad Ali di kantornya, beberapa waktu lalu.

Rr

(sumber; Kompas.com)

Diharapkan program PAUD HI berkualitas ini tidak hanya berhenti sampai disini saja, tetapi bisa terus berlanjut dan wilayah jangkauan program ini bisa terus bertambah

MATARAM.lombokjournal.com – Pendidikan PAUD membutuhkan perhatian bukan sekedarnya saja, tapi perhatian khusus dan sungguh-sungguh.

“Agar kita bisa menghadirkan pendidikan PAUD yang berkualitas,” kata Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sekaligus Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi NTB.

Hj Niken mengatakan itu, saat menggelar Rapat Evaluasi  Program PAUD Holistik Integratif (HI) Berkualitas NTB dan Diskusi Publik Beranda PSPK, di Aula Pendopo Timur Gubernur, Rabu (28/08) 2019.

Diketahui sebelumnya, Hj. Niken bersama dengan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), Kampus Guru Cikal, Yayasan Keluarga Kita dan Pengurus PKK Se-Kabupaten/Kota di Provinsi NTB membentuk program PAUD berkualitas di NTB.

Program ini sudah berjalan selama enam bulan di 50 desa tertinggal 10 Kabupaten/Kota se-NTB.

Program ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di NTB melalui peningkatan kualitas PAUD, khususnya mengintervensi dua kepentingan pemangku utama, yaitu guru dan orang tua serta anak didik.

Saat itu,  hadir juga pendiri dan peneliti dari PSPK Najelaa Shihab dan Direktur Pembinaan PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Dan pada kesempatan itu, Najelaa Shihab menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya bisa bekerjasama dengan PKK Pemprov NTB.

“Terima kasih kepada bu Niken, selalu senang hadir di Lombok dan bekerjasama dengan PKK Pemprov NTB.” Ujar Najela Shihab.

Ia memaparkan, sejak awal mengaku sangat  bersemangat dan InsyaAllah akan terus komit untuk bekerja dengan Ibu-Ibu PKK, Dinas Pendidikan dan sebagainya.

“Salah satu bagian yang terpenting pembangunan yang akan dilakukan di NTB ini adalah memperbaiki dan mempercepat proses-proses kualitas pendidikan.” kata Najela.

Di akhir acara, Hj. Niken berharap program PAUD HI berkualitas ini tidak hanya berhenti sampai disini saja, tetapi bisa terus berlanjut dan wilayah jangkauan program ini bisa terus bertambah.

Tujuannnya agar bisa melakukan pemerataan pendidikan di Provinsi NTB.

AYA/HmsNTB

Mereka datang ke NTB akan melakukan beberapa kegiatan, atara lain memberikan pelatihan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB. Selain itu juga memberikan pelatihan di SMK 2 Mataram

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah beserta Istri Hj. Niken Saptarini Widyawati  Zulkieflimansyah dan keluarga menyambut Tim OK OCE sambil makan siang bersama di Roemah Langko, Mataram Rabu (28/08) 2019.

Gubernur mengucapkan selamat datang dan merasa senang didatangi oleh anak-anak muda yang visioner dan memiliki jiwa wirausaha tinggi.

Diharapkan kedatangan Tim OK OCE ini bisa memberikan suntikan semangat  kepada anak-anak muda NTB untuk menumbuhkan jiwa wirausaha

“Saya berharap, semoga dengan kedatangan Tim OK OCE beserta sahabat saya Bang Sandiaga Uno bisa memberikan suntikan semangat untuk anak-anak muda NTB untuk terus menumbuhkan jiwa wirausaha” Harapnya.

Indra Uno, pendiri OK OCE menerangkan, pihaknya beserta Tim OK OCE selama di NTB akan menghadiri beberapa kegiatan, di antaranya memberikan kuliah umum bersama Sandiaga Uno di Universitas Mataram.

Tim Ok Oce akan berada di NTB selama dua hari. Mereka datang ke NTB akan melakukan beberapa kegiatan, atara lain memberikan pelatihan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB. Selain itu juga memberikan pelatihan di SMK 2 Mataram.

“Selain itu juga  bertemu bersama komunitas Tangan di Atas, menghadiri NTB Expo, hingga memberikan kuliah umum bersama Bang Sandiaga Uno di Universitas Mataram,” kata Indra Uno.

AYA/HmsNTB

Kedatangan bencana itu sulit diprediksi. Sehingga yang mesti dilakukan adalah menyiapkan sistem yang baik, dan menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan itu

MATARAM.lombokjournal.com – Sistem kebencanaan yang baik penting diperhatikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB sebagai  salah satu daerah yang rawan terjadi bencana alam

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat membuka Rapat Koordinasi dan Latihan SAR Daerah 2019, di Hotel Lombok Raya, Rabu (28/08) 2019.

“Kebencanaan menjadi salah satu poin, yang harus betul-betul kita perhatikan, sistem kebencanaan yang baik, menjadi suatu keharusan bagi kita. Betapa pentingnya kita memiliki mitigasi bencana yang baik,” kata Wagub Hj Rohmi.

Mitigasi bencana  juga merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi NTB,  lantaran perannya sangat penting, mengingat Provinsi NTB termasuk dalam salah satu kawasan Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik.

Menurutnya, yang kita lakukan bukan menghawatirkan kita berada pada posisi ring of fire atau tidak.

“Tapi bagaimana kesiapsiagaan kita menghadapi  semua potensi bencana yang ada, Insya Allah dengan kebersamaan, kita dapat menghadapinya, ” ungkapnya.

Dikatakan, kedatangan bencana itu sulit diprediksi. Sehingga yang mesti dilakukan adalah menyiapkan sistem yang baik, dan menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan itu.

Salah satu  yang harus dilakukan ke depan, tidak ada lagi ada bangunan yang strukturnya tidak baik.

Profesional, Sinergi dan Militan

Direktur Operasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Brigjen TNI (Mar) Budi Purnama, mengungkapkan bahwa Basarnas tidak bekerja sendiri.

“Basarnas hanya pada level manajemen rescue, tapi kalau bicara soal kekuatan, kita sangat berharap kehadiran TNI, Polri dan seluruh potensi SAR yang ada di daerah,” ungkap Budi Purnama.

Ia berharap, segala pihak dapat bersinergi dalam penanganan bencana, sehingga hasil yang diinginkan dapat maksimal.

Budi Purnama juga sangat bangga atas respon dari para potensi SAR selama ini.

“Karena itu, Kepala Basarnas baru mencantumkan PSM, yakni Profesional, Sinergi dan Militan. Sinerginya inilah yang dijadikan penekanan oleh beliau, bahwa tanpa sinergitas mustahil di setiap kegiatan kita dapat melaksanakan tugas dengan baik,” kata Budi Purnama.

AYA/HmsNTB

dilakukan pengecekan bersama pihak Telkom ke area yang susah sinyal, kemudian dilakukan pemasangan jaringan internet

MATARAM.lombokjournal.com –  Tiga wilayah yang masih blank spot masih menjadi kendala jelang Event berskala internasional Asia Pasific Geopark Network  (APGN) 2019 bulan September mendatang.

Dinas  Komunikasi dan Informatika Statistik (Kominfotik) NTB menyebut tiga wilayah di pulau Lombok yang terindikasi blank spot atau susah sinyal, yakni di wilayah Lombok Tengah, Lombok Utara dan Lombok Timur.

Padahal ketiga wilayah tersebut merupakan wilayah yang menjadi arena pelenggaraan rangkaian acara APGN.

Plt Kepala Dinas Kominfotik Putu Gede Aryadi mengaku,  telah melakukan pengecekan bersama dengan pihak Telkom ke area yang kategori susah sinyal, kemudian dilakukan pemasangan jaringan internet.

“Hal itu harus dilakukan  karena sebelum kegiatan APGN digelar, seluruh wilayah di pulau Lombok  sudah dilengkapi fasilitas internet. Sehingga tidak ada lagi wilayah yang masuk kategori Blank Spot,” ungkap Gede Aryadi, Rabu (28/08) 2019.

Gede Aryadi mengatakan, hal ini juga menyangkut sistem keamanan dan komunikasi yang akan dikunjungi oleh para wisatawan dari 37 negara yang akan menikmati panorama alam NTB.

Dengan diselenggarakanya APGN 2019 di NTB, akan menjadi  sarana promosi yang efektif untuk mengenalkan NTB ke kancah internasional, khususnya keindahan pariwisata Lombok dan Sumbawa.

Pada gelaran APGN  2019 bulan september mendatang, akan menyajikan rangkaian hiburan menarik lainya seperti atraksi budaya yang sejalan dengan kearifan lokal khas masyarakat NTB dan nusantara pada umumnya.

AYA