Usai rangkaian penyambutan, para ahli geologi yang termasuk dalam GGN Unesco ini diagendakan mengikuti sidang di bidang geopark dunia

KLU.lombokjournall.com — Pesona Gili serta tabuhan Gendang Beleq menyambut kedatangan peserta United Geopark Global (UGG) Council and APGN AC Metting  di Villa Hotel Lombok, Gili Trawangan, Kabupaten LombokUtara, Jumat (30/08) 2019.

Penampilan para penabuh gendang ini memukau perhatian para tamu undangan yang berasal dari berbagai negara tersebut.

Iringan Gendang Beleq dilanjutkan dengan pengalungan bunga merupakan tradisi khas NTB  untuk menyambut para tamu undangan yang berkunjung di NTB khususnya di pulau Lombok.

Kesenian musik tradisional dengan iringan tarian bermain penuh khidmat. Para delegasi negara  yang berasal dari belahan dunia, sangat terpukau menyaksikan persembahan musik selamat datang itu.

Kesenian ini disuguhkan saat para delegasi negara peserta 6th APGN Symposium 2019, memasuki kawasan wisata Gili Terawangan, dari penyeberangan awal di Teluk Nare.

Dalam perjalanan menuju Gili Trawangan para tamu didampingi Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar serta beberapa dari pihak kepolisian.

Menurut pengakuan salah satu peserta yang berasal dari Mesir, hal seperti ini merupakan yang paling berkesan baginya. Penyambutan dengan keramahan, serta dimanjakan dengan indahnya destinasi wisata Gili Trawangan,yang merupakan salah satu pilihan lokasi tepat untuk event internasional sekelas APGN.

Status Gili Trawangan  — saat NTB di bawah kepemimpinan Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah –,dijadikan salah satu destinasi wisata yang masuk dalam program unggulan 99 Desa Wisata, yang beberapa bulan lalu resmi dilaunching oleh Kemendes-PDT bersama Pemda NTB.

Usai rangkaian penyambutan, para ahli geologi yang termasuk dalam GGN Unesco ini diagendakan mengikuti sidang di bidang geopark dunia.

Kegiatan UGG Council and APGN AC Meeting ini adalah salah satu kegiatan awal dalam rangkaian Asia Pacific Geopark Network (APGN) Symposium 2019 yang rencana akan digelar dari tanggal 29 Agustus hingga 6 September 2019, NTB menjadi tuan rumah.

Sidang yang dihadiri oleh 20 perwakilan negara yang tergabung dalam GGN Unesco serta 41 observer baik dari dalam negeri maupun mancanegara ini, berlangsung khidmat dan lancar.

Itu terlihat dari bagaimana menariknya para ahli dibidang geologi ini adu argument, pandangan dan menggali teori-teori temuan-temuan yang mereka kuasai, yang ujungnya semua pandangan itu akan disatukan menjadi sebuah kesepakatan bersama.

AYA/HmsNTB

Selain KIS Digital, Rusman memanfaatkan aplikasi Mobile JKN untuk mengubah beberapa data kepesertaan. Ia pun pernah menggunakan fitur ubah faskes yang terdekat dengan rumahnya

lombokjournal.com —

MATARAM   ;    Salah satu inovasi yang dibuat oleh BPJS Kesehatan adalah Mobile JKN.

Mobile JKN merupakan aplikasi mobile yang bisa dipasang di ponsel yang memiliki sistem operasi Android maupun iOS.

Beragam fitur yang ada sangat membantu masyarakat dalam mengakses layanan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Rusman, pria yang bekerja sebagai petugas keamanan salah satu komplek perumahan di Kota Mataram merupakan peserta JKN-KIS yang memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN.

Fitur yang menurutnya sangat membantu adalah KIS Digital.

“Awalnya sempat ragu kalau akan ditolak dengan hanya menunjukkan KIS Digital yang ada di aplikasi Mobile JKN saat berobat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Tapi ternyata di tempat pendaftaran saya coba menunjukan KIS Digital, saya langsung dilayani dengan baik dan ramah oleh petugasnya. Dengan adanya KIS Digital, saya dan keluarga tidak perlu lagi membawa kartu fisik yang lumayan merepotkan,” cerita Rusman.

Selain KIS Digital, Rusman memanfaatkan aplikasi Mobile JKN untuk mengubah beberapa data kepesertaan. Ia pun pernah menggunakan fitur ubah faskes yang terdekat dengan rumahnya.

“Selain dapat merubah fasilitas kesehatan, ternyata ada beberapa data yang bisa dirubah juga, ini sangat membantu sekali daripada harus datang dan antri di Kantor BPJS Kesehatan,” ungkap Rusman saat ditemui tim Jamkesnews di rumahnya, Jumat (30/08) 2019.

Mobile JKN juga memiliki layanan rating fasilitas kesehatan layaknya aplikasi terkenal seperti Gojek maupun Traveloka.

Fitur ini sangat membantu bagi dirinya yang malu jika menyampaikan keluhan secara langsung ke fasilitas kesehatan.

Dengan adanya Mobile JKN, ia merasa mudah menyampaikan kritik dan saran agar pelayanan faskes menjadi semakin baik.

Ia mengakui, sangat mudah menggunakan aplikasi Mobile JKN. Dengan mendownload melalui Playstore lalu mengisi beberapa data yang diperlukan langsung dapat berubah secara otomatis.

Aplikasi Mobile JKN ia rasa juga tidak memberatkan kinerja ponselnya yang relatif jadul. Aplikasi ini pun aman karena menggunakan verifikasi baik nomor telepon maupun email.

Ia tidak perlu khawatir jika datanya diubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Ia berharap ke depannya Aplikasi Mobile JKN dapat lebih canggih lagi dengan menambahkan beberapa fitur seperti uang elektronik maupun cashback.

Ay/yn/Jmkesnews

narasumber; Rusman

“Yang dibacakan gubernur tidak sesuai dengan postur APBD, ini ada apa, jangan kita dianggap bodoh”

MATARAM.lombokjournal.com  —  PDI-P NTB menolak keras pembahasan Rancangan APBD Nusa Tenggara Barat tahun 2020 yang  amburadul.

Pembahasan tersebut terbilang sangat singkat dan dinilai tidak berkualitas. Karena ituu, Ketua DPD NTB Provinsi NTB, Rachmat Hidayat mengatakan banyak sekali masalah dalam APBD NTB 2020.

“Sikap PDI-P menolak RAPBD yang diajukan Pemerintah Daerah NTB. RAPBD yang amburadul, beberapa kali perubahan angka-angka, cara membahas tidak transparan, pejabat yang diajak tidak kredibel,” ujarnya di Kantor DPD PDIP NTB di Lingkar Selatan, Jumat, (30,08) 2019.

Rachmat mengatakan, kinerja APBD perubahan tersebut banyak pelanggaran-pelanggaran.

“Paling utama pembahasan mendadak dengan waktu singkat, kedua melanggar tata tertib,” ungkapnya.

Dia mengaku heran saat Gubernur NTB Zulkieflimansyah membacakan RAPBD, justru di hari yang sama dilakukan pemandangan umum oleh fraksi.

Ini justru aneh karena pemandangan umum dilakukan super cepat yang diindikasikan tanpa dipelajari terlebih dahulu RAPBD tersebut.

“Yang dibacakan gubernur tidak sesuai dengan postur APBD, ini ada apa jangan kita dianggap bodoh,” sesal Rahmat.

Rachmat mengaku dirinya telah ditelepon  Gubernur NTB  untuk bertanya soal pembahasan APBD perubahan tersebut, namun jawaban Gubernur NTB  menurutnya sangat mengecewakan.

Kemudian Rahmat mmenceritakan percapakannya dengan Gubernu ul.

“Zul telpon, saya katakan  APBD-mu amburadul, dia jawab saya enggak tahu bang. Seorang gubernur menjawab tidak tahu ini jangan main-main. Itu akibat dari salah menetapkan orang yang tidak sesuai kompetensinya. Ini sangat berbahaya apalagi dibahas kucing-kucingan,” tandasnya.

Karena itu Rahmat mempertannyan soal slogan yang kerap digembar-gemborkan.

“Apanya yang gemilang. Tidak usah kita tagih janji 100 hari, satu tahunnya enggak ada,” cecarnya.

Rachmat mensinyalir ada politik adu domba yang dilakukan Gubernur NTB Zulkieflimansyah terhadap gubernur pendahulunya. Ada kebijakan pendahulunya yang dihilangkan.

“Diduga Ada politik adu domba yang menghilangkan kebijakan pendahulu. Dia lupa pendahulunya punya pengikut,” tegasnya.

Lebih jauh dia menantang agar APBD 2020 untuk dibedah bersama rakyat. Dia juga akan melaporkan masalah tersebut pada Menteri Dalam Negeri.

“Saya akan sampaikan Menteri Dalam Negeri karena tidak mengikuti aturan,” serunya.

Rachmat mengatakan mestinya yang diajukan perhatian lebih pada APBD adalah penanganan gempa Lombok, bukan semata soal pendidikan.

“Akibat gempa saja belum bisa selesai, kok macem-macem,” ucapnya.

Anggota DPRD NTB Fraksi PDI-P, Ruslan Turmudzi, mengatakan PDI-P tidak bertanggungjawab pada APBD 2020. Dia mengatakan pembahasan APBD sangat bermasalah dan melanggar Peraturan Dalam Negeri.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil NTB juga menggelar aksi saat penetapan APBD 2020. Mereka mendesak tuntutan yang sama agar proses penetapan dihentikan karena APBD disinyalir sarat masalah.

Bahkan, Koalisi Masyarakat Sipil menilai jalan-jalan atau kunjungan kerja DPRD NTB ke luar negeri berbuntut singkatnya pembahasan APBD.

Pembahasan APBD yang terlalu singkat itu berbuntut panjang. Koalisi Masyarakat Sipiil menggugat Gubernur NTB, DPRD NTB hingga Mendagri ke pengadilan.

Me

Program yang sudah dikerjakan di masa Pemerintahan TGB tetap dilanjutkan,  dengan perbaikan dan cara yang berbeda

MATARAM.lombokjournal.com – Pjs Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H Iswandi menegaskan, program Zul-Rohmi tetap selaras dengan slogan ‘Lanjutkan Ikhtiar TGB’.

Penegasan Iswandi disampaikannya sebagai bantahan adanya anggapan dari salah seorang Anggota Dewan NTB menilai seakan ikhtiar TGB tenggelam lantaran program Zul-Rohmi.

Bahkan, program yang sempat dikatakan ‘dadakan dan tenggelam’ itu justru berbanding terbalik. Karena, program Zul-Rohmi kini semakin menguatkan hasil dari pekerjaan di pemerintahan sebelumnya.

“Jadi kalau ada kata tenggelamkan dan program dadakan saya rasa itu tidak benar adanya. Karena pemerintah terus berupaya melakukan hal yang terbaik bagi daerah,” ujar Iswandi,  Jum’at (30/08) 20119.

Nusa Tenggara Barat (NTB) dibawah kepemimpinan Gubernur H Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah terbilang cukup bagus.

Berbagai hal terus digalakkan Pemerintah Provinsi NTB. Terlebih program-program unggulan Zul-Rohmi terus berjalan. Upaya yang dilakukan tak lain mewujudkan sebuah perubahan NTB yang lebih baik.

Ikhtiar mewujudkan NTB Gemilang menjadi fokus. Terlebih diperkuat lagi dengan pola yang baik. Yaitu mengedepankan sikap transparan, koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh elemen.

Slogan ‘Lanjutkan Ikhtiar TGB’ (Mantan Gubernur NTB dua periode, TGH M Zainul Majdi) nampak semakin selaras dan diperkuat pada kepemimpinan Zul-Rohmi melalui program-program unggulannya.

Menurutnya, suatu pemerintahan dalam waktu yang berbeda memiliki tantangan dan prioritas yang berbeda pula. Namun semua bersifat kesinambungan dari pemerintahan sebelumnya.

Hal yang dikatakan pria yang dinobatkan sebagai Doktor Pertama Ilmu Pemerintahan di NTB itu bukan tanpa alasan. Ia memberikan salah satu contoh yakni mengenai pariwisata.

Dalam sepuluh tahun terakhir, Pemprov NTB meraih berbagai penghargaan dalam bidang kepariwisataan dengan banyak promosi.

Kemudian di pemerintahan saat ini kembali didorong melalui program Zero Waste (NTB Bebas Sampah). Ini semua kata dia, dihajatkan untuk menjadikan daerah tercinta sebagai wisata yang bersih.

Sehingga, Zero Waste diharapkan menjadi life style masyarakat dalam mendukung pembangunan kepariwisataan yang juga senada dengan wisata halal yang diraih oleh TGB.

“Ini contoh kecil akan keterkaitan program pariwisata era sebelumnya dengan era sekarang. Mari semua dengan peran dan kontribusi masing-masing bertindak untuk kita saling menguatkan. Masa-masa kompetisi politik sudah lewat dan sekarang kita fokus bekerja,” ajak H Iswandi.

Ditegaskannya, program yang sudah dikerjakan di masa Pemerintahan TGB akan tetap dilanjutkan. Namun tentunya dengan perbaikan dan cara yang berbeda, namun tujuannya jelas yakni lebih memantapkannya.

“Program yang ada tetap melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya (TGB). Tentu dengan perbaikan program dan cara yang berbeda. Jadi tidak benar dan keliru kalau dikatakan program dadakan,” tegasnya.

“Untui itu sekali lagi, mari kita saling menguatkan, bergandengan tangan dan menyatukan langkah mewujudkan apa yang menjadi ikhtiar kita bersama untuk daerah yang kita cintai ini,” demikian H Iswandi menambahkan.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah. Ia menilai suatu kewajaran jika ada hal perbedaan dikepemimpinan sebelumnya dan saat ini.

Namun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana mewujudkan NTB yang gemilang tentunya sebuah perubahan ke arah yang lebih baik, sembari diperkuat dengan program unggulan pada kepemimpinan saat ini.

AYA

Tuntutan era digitalisasi komunikasi dan informasi, mendorong badan publik meningkatkan kompetensi dalam pelayanan informasi bagi publik

lombokjournal.com

TANGERANG  ;   Mendorong pemerintahan yang dinamis dan akuntabel, di antaranya dapat ditempuh melalui inovasi penyajian informasi publik, penyediaan dan pengelolaan Daftar Informasi Publik, serta penyelesaian sengketa informasi sesuai mekanisme dan prosedur, serta mewujudkan keterbukaan informasi publik dan peningkatan layanan.

Pada era digitalisasi informasi, badan publik perlu didorong agar kinerjanya kian efektif dan efisien. Khususnya dalam mengukur dan mempercepat pelaksanaan informasi publik dan meningkatkan kinerja badan publik pada berbagai level pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Demikian intisari Workshop Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertajuk Coaching Clinik: Inovasi Pelayanan Informasi Publik” yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia di Tangerang Banten (29/08) 2019.

Workshop diselenggarakan atas kerjasama dengan Pemerintah Kota Tangerang dan stakehokders terkait, bagi puluhan PPID lembaga negara dan pemerintah daerah dengan  menghadirkan narasumber profesional pada bidangnya,

Seperti Titi Susanti (Biro Humas Kementerian Keuangan) dan John Fresly Hutahaean (Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2013 – 2017).

Peningkatan kompetensi dan menjaga integritas

Menurut Titi Susanti, tuntutan era digitalisasi komunikasi dan informasi menginisiasi pihaknya mendorong badan publik meningkatkan kompetensi dalam pelayanan informasi bagi publik.

Apalagi transparansi memestikan badan publik menyajikan informasi secara berkala. Kendati keterbukaan informasi bukan berarti semua terbuka.

Melalui kegiatan tersebut, Humas Indonesia ingin mendorong seluruh kementerian, lembaga serta badan publik lain, baik di pusat maupun daerah, mengedepankan sikap akuntabitas.

Kata Titi Susanti, coaching clinic bagi para PPID menjadi bagian integral upaya pemerintah menjaga reputasi, kredibilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan badan publik lainnya.

“Bapak dan ibu sekalian diniscaya mampu menjaga integritas sekaligus jadi pejuang agar bisa mengurangi sebanyak mungkin berbagai informasi yang tidak baik, tidak tepat,” tuturnya lugas.

Dalam konteks itulah, lanjut Titi, lembaga publik yang transparan dan akuntabel, ibarat etalase di pusat perbelanjaan yang memudahkan setiap orang membeli kebutuhannya.

“Masyarakat dapat dengan mudah mencari dan memilih informasi yang terjamin keakuratannya dan memperoleh informasi yang  dibutuhkan,” imbuhnya.

Kenyataan itu, mendorong pentingnya peran PPID untuk saling bersinergi, berinovasi dan mengasah kreativitas, sehingga dapat mengisi ruang publik dengan informasi yang baik.

Komisi Informasi Pusat pada medio September 2019 rencananya melaksanakan monitoring dan evaluasi, presentasi dan visitasi untuk masing-masing badan publik secara random.

Hasilnya digunakan untuk indikator pelaksanaan yang berpedoman pada UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP.

John Fresly Hutahaean sependapat dengan pokok pikiran yang disampaikan Titi Susanti. Menurutnya, pelaksanaan keterbukaan informasi publik mesti dimulai dari pejabat badan publik yang bersangkutan.

Ia menegaskan, tak semua informasi bersifat terbuka. Batasan secara yuridis antara informasi terbuka dengan tertutup diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17.

Perihal penting yang mesti diatensi PPID, semisal terkait kategori informasi yang dikecualikan, lantaran mempunyai konsekuensi terhadap kesinambungan pemerintahan.

Dalam melaksanakan keterbukaan informasi, badan publik berpedoman pada prinsip universal dari kebebasan informasi. Informasi disediakan dengan cara sederhana, berbiaya murah, serta akurat.

Selain penyelesaian sengketa informasi, dan penyediaan mekanisme yang menjamin hak semua orang atas informasi.

Workshop tersebut merupakan rangkaian kegiatan Anugerah Humas Indonesia 2019. Workshop diakhiri dengan sesi foto bersama narasumber dan peserta.

djn/humaspro

Penyediaan energi terbarukan menjadi hal yang akan mendukung berkembangnya pariwisata

MATARAM.lomvokjournal.com  —  Sejumlah terobosan di sektor pariwisata, yang merupakan sektor prioritas bagi Provinsi NTB,  mulai membuahkan hasil yang menggembirakan.

Namun menurut Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, kebijakan untuk memajukan pariwisata tidak melulu ditempuh dengan meningkatkan anggaran promosi pariwisata. Sebab, pariwisata adalah sebuah sistem yang saling berkaitan dan terus menerus berubah secara dinamis.

Selama hampir setahun menjabat, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB bersama jajarannya terus berupaya mendorong semakin terkoneksinya NTB dengan daerah dan negara lain.

Upaya tersebut rupanya mulai menghasilkan dampak positif. Terutama terhadap sektor swasta.

“Direct flight langsung dari Perth ke Lombok misalnya sudah instant impactnya meningkatkan jumlah wisatawan datang ke Lombok hampir 200 persen,” ujar Gubernur, Kamis (29/08) 2019.

Gubernur menambahkan, program zero waste yang kini dijalankan Pemprov NTB juga pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap pariwisata.

“Zero waste, ujung-ujungnya ya pariwisata juga. Begitu juga membangun dermaga, jalan raya, rumah sakit, sekolah, beasiswa dan lain-lain punya impact serius pada kemajuan pariwisata kita,” ujarnya.

Pengembangan ketahanan energi juga menjadi salah satu elemen yang berkorelasi dengan sektor pariwisata NTB. Penyediaan energi terbarukan menjadi hal yang akan mendukung berkembangnya pariwisata.

Kaitan dengan hal itu, Gubernur NTB mengutarakan kegembiraannya melihat investasi di bidang energi terbarukan mulai masuk dan bergeliat. Bersama Menteri ESDM, pada Kamis (29/08/2019) pagi melihat Investasi Energi Terbarukan di Pringgabaya Lombok Timur bersama Bupati Lombok Timur.

“Karena progresnya yang bagus, Pak Menteri, PLN dan Investornya langsung hari ini memutuskan investasi lagi 15 Megawatt tambahan,” ujarnya.

Gubernur menambahkan, investasi dan membangun energi terbarukan adalah hal yang menarik.

“Bukan hanya penting untuk kepentingan ketersediaan energi kita. Tapi juga untuk kepentingan pariwisata kita,” tegasnya.

Gubernur menambahkan, upaya memajukan sektor pariwisata tak harus melulu dilihat dari anggaran pariwisata.

“Tapi juga dengan usaha-usaha dan investasi di bidang renewable energi seperti ini. Pariwisata masa depan adalah Green Tourism yang mensyaratkan infrastruktur-infrastruktur seperti solar panel ini,” tandas Gubernur.

 AYA/HmsNTB

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Provinsi NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah berharap pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini dapat berjalan semakin baik.

Sehingga kerja keras semua yang terlibat mendapatkan hasil yang sesuai harapan.

Hal itu dikatakan gubernur saat menghadiri Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Wilayah Provinsi NTB, bertempat di Hotel Golden Palace, Kamis (29/08) 2019.

Gubernur menyampaikan banyak terimakasih kepada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II, Dra. Nadimah, MBA sebagai penanggung jawab pada kegiatan evaluasi tersebut.

Para peserta yang hadir diminta menggalli ilmu sebanyak-banyaknya dari Dra. Nadimah.

“Semoga dengan kehadiran ibu Nadimah, yang memiliki latar belakang pendidikan Matematika ini, dapat menginspirasi Bapak dan Ibu dari berbagai Institusi ini,” ungkap Gubernur pada sambutannya.

Dra. Nadimah menyampaikan, evaluasi tersebut merupakan suatu kegiatan bersama dalam menyukseskan pelaksanaan perubahan dan penerapan sistem akuntabilitas Kinerja khususnya pada wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

AYA/HmsNTB

Badan Anggaran DRPD NTB menyetujui Raperda tentang APBD 2020 untuk dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama, antara pimpinan DPRD dengan Gubernur NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Pembahasan Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) NTB tahun anggaran 2020 dinilai telah melalui dinamika yang sangat menyita perhatian, konsentrasi, serta tenaga dan waktu.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd mengatakan itu dalam Rapat Paripurna keempat masa persidangan kedua DPRD Provinsi NTB tahun 2019, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Nusa Tenggara Barat, Kamis (29/8/2019).

Rapat  Paripurna itu mengagendakan penyampaian laporan Badan Anggaran atas hasil pembahasan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2020, dan Laporan Pansus III yang membahas Raperda tentang Perubahan Atas Perda no 11 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB.

Kemudian dilanjutkan dengan keputusan DPRD NTB tentang persetujuan DPRD NTB terhadap Raperda tentang APBD tahun Anggaran 2020. Lalu diakhiri dengan pendapat akhir Gubernur NTB yang kali ini diwakili oleh Wakil Gubernur

Menurut wagub, semua ikhtiar tersebut telah dapat dirumuskan dalam satu pandangan dan komitmen yang sama.

“Yaitu bagaimana meyakinkan dan memastikan bahwa RAPBD yang telah kita bahas, rumuskan dan tetapkan Ini dapat menjadi APBD yang aspiratif, responsif, akseleratif, untuk mencapai tujuan NTB Gemilang pada tahun 2020 mendatang,” kata Wagub.

Wagub  berterima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan atas komitmen, perhatian dan kesungguhannya selama proses pembahasan sampai dengan persetujuan ditetapkannya rancangan peraturan daerah ini.

“Semoga semangat kebersamaan yang selama ini kita bangun, mampu menjadi energi positif untuk melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab, untuk pencapaian pembangunan NTB Gemilang,” tutur Wagub di hadapan anggota Dewan yang hadir.

Badan Anggaran DRPD NTB menyetujui Raperda tentang APBD 2020 untuk dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama, antara pimpinan DPRD dengan Gubernur NTB setelah mendapatkan persetujuan anggota DPRD NTB dalam sidang paripurna tersebut.

Agenda sidang penyampaian laporan tersebut kemudian ditutup oleh Ketua DPRD Prov. NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH dengan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh perangkat OPD, karena dengan koordinasi yang baik nota anggaran bisa disahkan.

AYA/HmsNTB

NTB EXPO DIHARAPKAN  menguatKAN produk koperasi usaha mikro kecil dan menengah di pasar lokal maupun di pasar globaL

MATARAM.lombokjournal.com – NTB Expo 2019 yang berlangsung di Pelataran Utama Islamic Center Mataram, dibuka Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, Kamis (29/08) 2019.

Gubernur menyampaikan, agar kegiatan NTB Expo 2019 bukan hanya menjadi ajang promosi dan pemasaran produk. Tapi dimanfaatkan pula sebagai tempat menyambung jejaring usaha, kenalan, dan juga menjadi tempat yang menggembirakan.

“Expo ini mudah-mudahan menjadi tempat kita bersenang-senang, bertemu sahabat lama, kerabat dan mudah-mudahan banyak manfaat lain yang bisa kita hadirkan di tempat expo ini,” kata Gubernur yang saat itu didampingi istri, Hj. Niken Saptarini Widyawati selaku Ketua TP PKK Provinsi NTB.

Hadir pula Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTB, Ketua OJK NTB dan sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov NTB.

Gubernur Zul berharap,  kegiatan NTB Expo ke depan dapat meningkatkan pembinaan usaha kecil dan menengah di Nusa Tenggara Barat.

“NTB Expo ini kita buka, mudah-mudahan di penghujung senja ini, Insya Allah Expo kita ini menjadi Expo yang berbeda,” harapnya.

Peningkatan kualitas produk

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Suparno SE, MM  menjelaskan, Indonesia memiliki potensi yang unggul dalam berbagai hal. Antara lain, dalam bidang kerajinan, fashion, pangan serta pariwisata.

“Untuk itu semangat berkarya dan berkreasi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah perlu mendapat perhatian dan fasilitasi dari berbagai pihak,” tutur Suparno.

Dikatakannya, peningkatan kualitas produksi yang dihasilkan oleh koperasi usaha kecil dan menengah ke depan agar lebih diperhatikan. Utamanya di era globalisasi yang kian terbuka setiap tahun.

“Para pelaku koperasi usaha kecil mikro dan menengah dituntut untuk terus menerus menggali serta mengembangkan budaya untuk meningkatkan keunikan karya budaya lokal yang dimiliki saat ini,” ujarnya.

Kegiatan NTB Expo diharapkan mampu menjadi media inspiratif, edukasi, pengembangan wawasan dan jejaring usaha, serta memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi pengembangan kinerja koperasi usaha kecil dan menengah di Indonesia.

“Semoga pameran ini menjadi salah satu pintu gerbang menguatnya produk koperasi usaha mikro kecil dan menengah di pasar lokal maupun di pasar global, serta meningkatkan perekonomian di Nusa Tenggara Barat pada khususnya,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Saswadi, MM, melaporkan,  NTB Expo 2019 merupakan rangkaian kegiatan dalam memeriahkan HUT RI ke 74 dan hari UMKM Nasional serta menyambut Simposium Asia Pacific Geoparks Network (APGN) 2019 ke-6 yang akan berlangsung di NTB.

NTB Expo 2019 akan berlangsung dari tanggal 29 Agustus sampai dengan 2 September 2019.

Kegiatan ini diisi berbagai pameran produk unggulan, produk UKM dan berbagai hiburan dan perlombaan, diikuti sekitar 130 UMKM se-NTB.

AYA/HmsNTB

PLN  membangun jaringan untuk melistriki daerah-daerah terpencil. tahun 2019, PLN targetkan melistriki 34 lokasi terpencil

LOMBOK TENGAH.lomnokjournal.com –  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menyampaikan, pemerintah berkomitmen mewujudkan Indonesia merdeka listrik.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pemberian bantuan sambung listrik gratis untuk warga kurang mampu.

“Pemerintah terus mendorong berbagai pihak, selain kami di pusat ada pemerintah daerah dan BUMN yang terus kami dorong untuk sinergi melistriki nusantara. Hari ini kita nyalakan listrik hasil dari Program BPBL,” tutur Jonan.

Pernyataan ituu disampaikan, saat penyalaan listrik simbolis oleh Jonan yang didampingi Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN, Djoko Rahardjo Abu Manan di Desa Gemel, Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (29/06) 2019.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan PT PLN (Persero) melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) memberikan bantuan sambungan listrik gratis kepada 1.396 rumah tangga tidak mampu tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Program BPBL diinisiasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian ESDM. Program ini diharapkan dapat mendorong peningkatan Rasio Elektrifikasi (RE) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hingga bulan Juli 2019, rasio elektrifikasi di Provinsi NTB telah mencapai 98 persen. PLN menargetkan rasio elektrifikasi mencapai 99,9 persen pada akhir tahun 2019.

Target rasio elektrifikasi 99,9 persen

Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN, Djoko Rahardjo Abu Manan menjelaskan, berbagai upaya dilakukan oleh PLN untuk meningkatkan rasio elektrifikasi.

Salah satunya bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah dan BUMN lain untuk memberikan bantuan melalui bantuan penyambungan listrik gratis bagi warga kurang mampu.

“Dengan sinergi seperti ini kami optimis bisa mencapai target rasio elektrifikasi 99,9 persen di NTB,” ucap Djoko.

Hingga bulan Juli, beberapa pihak yang telah ikut memberikan bantuan penyambungan baru listrik yaitu Kementerian ESDM sebanyak 1.396 rumah tangga, PLN sebanyak 1.000 rumah tangga, Pemerintah Provinsi NTB sebanyak 950 rumah tangga, dan PT ASABRI sebanyak 50 rumah tangga.

Total bantuan sebanyak 3.396 rumah tangga.

Warga kurang mampu yang mendapat bantuan program sambung listrik gratis ini, mendapatkan sambungan listrik PLN daya 450 Volt Ampere (VA), dengan tarif bersubsidi, listrik yang digunakan adalah sistem layanan prabayar.

Rasa syukur terpancar dari wajah Nur Hasanah, penerima bantuan pasang baru listrik asal Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.

Sehari-hari dirinya bekerja menjual es mambo yang dibuat oleh tetangganya. Ia hanya berkeliling dari desa ke desa untuk menjualkan es mambo tersebut

“Untungnya tidak seberapa, sehari paling hanya dapat 10 sampai 15 ribu, hanya cukup untuk biaya makan sehari-hari,” ucap Nur.

Berkat bantuan pasang baru listrik, kini rumahnya terailiri listrik PLN dengan daya 450 watt. Dengan adanya listrik, kini Nur dapat membuat sendiri es mambo untuk dijual.

Harapannya, hasil yang didapatkan juga bisa bertambah.

“Ya mudah-mudahan ada listrik bisa tambah untungnya. Sekarang bisa buat esnya sendiri. Terima kasih Pak Menteri,” tutur Nur.

Selain program bantuan penyambungan baru listrik, melalui program listrik desa, PLN terus membangun jaringan untuk melistriki daerah-daerah terpencil. Pada tahun 2019, PLN menargetkan dapat melistriki 34 lokasi terpencil.

AYA