Idul Qurban mengajarkan agar di hati tetap tumbuh harapan meraih cita-cita masa depan yang lebih besar

MATARAM.lombokjournal.com – Hari Raya Idul Qurban, yang dirayakan hari ini mengandung pelajaran, pesan dan hikmah bagi umat Islam. Umat Islam harus memiliki rasa optimis untuk memandang dan manatap masa depan.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengatkan itu, saat sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1440 Hijriah bersama ribuan masyarakat NTB dari Kota Mataram dan sekitarnya di Masjid Hubbul Wathan, Islamic Center NTB, Minggu (11/08) 2019.

Pada sholat yang dimulai pukul 7.00 Wita yang didampingi Penjabat Sekretaris, Ir. Iswandi, M.Si,  Gubernur Zul mengingat peristiwa tepat satu tahun lalu, masyarakat NTB merayakan Idul Qurban dengan cara yang berbeda.

Karena beberapa saat sebelum Idul Qurban jelasnya, masyarakat NTB disapa oleh musibah gempa bumi yang tidak pernah diantisipasi sebelumnya.

“Alhamdulillah, satu tahun kemudian, hari ini, inflasi bisa ditekan, pertumbuhan ekonomi kita membaik, kohesi sosial kita membaik. Mudah-mudahan dengan modal sosial yang baik, cita-cita mewujudkan NTB Gemilang bukan hanya wacana. Tapi mampu kita realisasikan,” kata Gubernur Zul.

Gubernur NTB itu juga menyampaikan pesan terkait cita-cita tinggi meraih harapan masa depan.

“Masa depan adalah senantiasa berada pada genggaman mereka yang memiliki keindahan dan kepercayaan akan mimpi,” jelas Doktor Zul, sapaan akrabnya.

Umat Islam lanjutnya, diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Agar memiliki rasa optimis yang tinggi memandang masa depan.

Umat Islam yang beriman, diwajibkan setidaknya sekali dalam umur hidup untuk melaksanakan ibadah haji. Agar yang selama ini terkungkung dalam kesusahan dan kekeringan memiliki harapan di masa yang akan datang.

“Punya cita-cita besar adalah salah satu elemen untuk meraih kesuksesan masa depan,” ungkap Doktor Zul.

Ia berharap, Idul Qurban ini mengajarkan agar di dalam hati tetap tumbuh harapan meraih cita-cita masa depan yang lebih besar.

Banyak Ahli yang mengatakan, anak-anak muda sudah banyak yang kehilangan optimisme.

“Banyak anak-anak muda kita mati di usia tiga puluh tahun, tapi dikubur pada usia enam puluh tahun. Karena di usia, antara 30 dan 60, tidak ada lagi cita-cita, tidak ada lagi peningkatan produktifitas,” katanya.

Tidak kalah pentingnya, kata Doktor Zul, spirit ibadah haji merupakan spirit untuk melihat masa depan. Di saat itu, manusia dihadapkan pada perenungan untuk menghadapi kematian.

“Perjalanan haji adalah perjalanan dalam diri kita untuk merenungi kebesaran Allah SWT,” katanya seraya mengingatkan, siapa saja yang telah melaksanakan ibadah haji adalah mereka yang telah melakukan perjalanan panjang untuk merenungi kematian.

Gubernur Zul menyampaikan selamat hari Raya Idul Qurban kepada seluruh masyarakat NTB.

Semoga dalam sujud, doa dengan linangan air mata, Allah memberikan keamanan, keberkahan dan ketenangan bagi masyarakat NTB.

AYA/HmsNTB

Dari diskusi putaran ke-2 ini, disimpulkan Poros Hijau Indonesia menegaskan usulan pembentukan Kemenko Keruangan dan Lingkungan Hidup

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;  Setelah sebelumnya tanggal 22 Juli 2019, Poros Hijau Indonesia menyelenggarakan Diskusi Putaran Ke-1 membahas Usulan Kemenko Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, diskusi yang sama atau Diskusi Putaran Ke-2 dilaksanakan hari Jum’at (09/08) 2019.

Diskusi Putaran Ke-2 ini juga melibatkan berbagai pihak.

Sebelum berlangnya diskusi ke-2, disajikan hasil-hasil Diskusi Putaran Ke-1,  setelah itu diskusi berlanjut dengan membahas usulan ‘Kemenko Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam’ berdasarkan 4 elemen kelembagaan, pertama, struktur dan fungsi, kedua otoritas dan legitimasi, dan ketiga, sumber daya manusia (SDM), dan keempat, anggaran.

“Secara filosofis, struktur Kemenko ini mencerminkan pengelolaan ruang, keberlanjutan dan penegakan hukum. Jika diterjemahkan kedalam fungsi maka mencakup koordinasi, monitoring-evaluasi dan anggaran,” kata Arimbi Heropoetri, Direktur Perkumpulan PKP Berdikari.

Tapi ia ingin mengingatkan, ruang disini bukan dalam pengertian agraria konvensional, hanya tanah, hanya penandaan batas-batas.

“Agraria adalah penataan ruang, dan ruang itu termasuk tanah, air dan udara,” katanya.

Jika kemudian ruang diartikan demikian, jika dikorelasikan dengan prinsip daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, maka ruang adalah pengelolaan sumber daya alam,

Mangara Silalahi, pengelola Hutan Harapan Restorasi Ekosistem, menambahkan terkait pemaknaan ruang itu.

“Bukan hanya bermakna penataan, apalagi semata manfaat belaka, tetapi pengelolaan ruang juga melihat keberlanjutan ekosistem, dan bagaimana pengelolaan ruang akan mempertimbangkan nilai-nilai berkelanjutan,” ujar Mangara Silalahi.

Dari diskusi putaran ke-2 ini, disimpulkan Poros Hijau Indonesia menegaskan usulan pembentukan Kemenko Keruangan dan Lingkungan Hidup.

Deddy Ratih, Sekretaris Nasional Poros Hijau Indonesia menjabarkan terkait nommenklatur usulan pembentukan Kemenko Keruangan dan Lingkungan Hidup.

Nomenklaturnya terdiri dari 4 Deputi yang mengandung nilai perencanaan dan pengawasan, keberlanjutan, keruangan serta knowledge-management, pengembangan kapasitas,” papar Deddy Ratih, Sekretaris Nasional Poros Hijau Indonesia.

Poros Hijau Indonesia juga melakukan analisis terhadap regulasi dan badan maupun kelembagaan terkait dengan Kemenko Keruangan dan Lingkungan Hidup ini. Pada konteks regulasi, prinsipnya pembentukan Kemenko ini tidak membutuhkan perubahan atau inisiatif adanya undang-undang baru.

“Karena relatif semua sektor sumber daya alam sudah ada regulasi sektoralnya, bahkan cukup lengkap. Kemenko ini bertujuan untuk memastikan regulasi sektoral tersebut berjalan optimal mendukung visi-misi lingkungan hidup Joko Widodo – Ma’ruf Amin,” kata Mangara Silalahi.

Ada beberapa nomenklatur Kementerian sektoral yang diusulkan untuk diubah, agar dapat berfungsi optimal, dan mempersempit tumpang tindih kewenangan sekaligus memperkuat koordinasi.

Juga dipandang penting Kementerian sektoral mempunyai nomenklatur penegakan hukum lingkungan hidup, agar penjahat lingkungan hidup dapat diberikan sanksi sesuai aturan.

Selain itu, ada beberapa badan dan lembaga yang dipertimbangkan untuk dilebur dalam sebuah badan saja atau dalam nomenklatur Kementerian agar pemerintah berjalan lebih efisien.

Koordinator Nasional Poros Hijau Indonesia, Rivani mengatakan, secara umum Diskusi Putaran Ke-2 ini sudah menghasilkan konsep lebih konkrit, baik menyangkut nama Kemenko dengan berbagai argumentasinya, juga struktur Kemenko pada level eselon 1 beserta fungsinya secara umum.

“Apa saja Kementerian, badan, dan lembaga yang masuk dalam koordinasi Kemenko Keruangan dan Lingkungan Hidup, juga sudah kami rumuskan,” kata Rivani, Koordinator Nasional Poros Hijau Indonesia,

Hasil diskusi ini akan segera disampaikan kepada pihak kompeten, seperti pimpinan partai politik, tokoh politik, pimpinan lembaga negara, dan tentu saja kepada Presiden RI, Joko Widodo dan Wakil Presiden, Kiai Ma’ruf Amin.

Lembaga Poros Hijau Indonesia ini diinisiasi dan dideklarasikan, salah satu oleh Mantan Direktur Eksekutif Walhi Nasional Abetnego Tarigan yang semasa era kepemimpinannya,  Walhi makin disegani sebagai organisasi masyarakat sipil terdepan dalam melakukan advokasi kasus-kasus Lingkungan dan HAM di tanah air.

Me

Keterlibatan lintas organisasi dengan pemerintah bisa menghadirkan ikatan yang kuat jika berjalan simultan. Sepanjang organisasi itu memberi dampak positif, Pemkot Mataram harus merangkulnya

lombokjournal.com —

MATARAM   ;  Organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, dan organisasi lainnya harus dijadikan mitra dalam membangunn Kota Mataram.

Sebab pergerakan organisasi di pusat pemerintahan, seperti Kota Mataram, dinilai cukup dinamis. Karena itu keberadaan organisasi apa pun tak boleh dipandang sebelah mata.

“Apa pun organisasinya harus dirangkul. Saya nilai mereka bisa menjadi mitra strategis,” kata salah satu Tokoh Kota Mataram, Rohman Farly, Minggu  (11/08).

Jika sebelumnya, ia memberi pandangan soal peningkatan kapasitas individu. Farly menilai, dipandang perlu untuk mengidentifikasi lintas organisasi.

Selanjutnya, merangkul organisasi ini dalam upaya mengembangkan dan membangun Kota Mataram.

“Saya mendapat cerita, langkah-langkah organisasi ini masih parsial, Sebatas melibatkan pemerintah ketika ada acara saja,” terangnya.

Menurutnya, organisasi yang tumbuh di ibukota provinsi biasanya beraneka ragam. Mulai yang keagamaan, peduli lingkungan, seni, kreativitas, hingga hobi anak muda. Semuanya tidak boleh dipandang sebelah mata.

“Rangkul kemudian berikan mereka porsi baik pembinaan ataupun dukungan anggaran,” ujarnya.

Farly menjelaskan, namanya organisasi tentu memiliki struktur dan tidak individu. Ketika mereka dibina dan didukung, organisasi ini bisa dilibatkan membangun Kota Mataram. Langkah partisipatif dari publik.

“Keunggulan ini tentu tak dimiliki daerah lain. Biasa masyarakat urban kota itu SDM lebih baik, jadi lebih mudah diatur,” bebernya.

Lebih lanjut, banyak organisasi di pusat pemerintahan sanggup eksis tanpa campur tangan pemerintah. Dikelola nirlaba dan mengandalkan dana swadaya untuk memberi kontribusi bagi daerah. Kinerjanya positif serta menunjang pemerintah.

“Rugi kalau mereka tidak diajak kerjasama. Dijadikan mitra membangun kota,” urainya.

Farly memberi contoh seperti komunitas pecinta seni, banyak yang membeli cat atau pilox kemudian membuat mural (gambar) di tembok kosong. Cara mereka positif karena bukan vandalisme alias asal corat-coret mengotori.

Pemerintah bisa menggandeng mereka mempercantik sudut kota. Ini seperti yang dilakukan di Kota Bandung, tembok yang kosong dipercantik dengan beranekaragam gambar

“Mereka bisa mural tembok kosong seperti di Jalan Pemuda, Jalan Pendidikan, atau Jalan AA Gede Ngurah. Jalan Pabean di Ampenan itu juga bagus, apalagi kota tua temboknya sudah di cat warna-warni,” terangnya.

“Tembok yang sudah cantik ini tentu akan menarik minat warga kota. Bisa menjadi background berfoto,” imbuhnya.

Kelompok lain yang bisa dirangkul, kata Farly, adalah komunitas pecinta kebersihan. Mereka secara berkala bisa digandeng untuk beraksi serta memberikan sosialisasi pengolahan sampah di tiap lingkungan.

“Hadirnya pemerintah bersama mereka bisa membuat penanganan sampah berjalan partisipatif dan berkelanjutan,” katanya.

Demikian pula dengan organisasi yang peduli pada literasi. Di Kota Mataram cukup banyak ruang terbuka hijau yang bisa menyediakan tempat baca. Biasanya masyarakat kurang tertarik ketika datang ke perpustakaan, minat bisa berubah ketika membaca buku sembari menikmati taman.

“Pemerintah siapkan bukunya, komunitas baca yang menjaga. Bukankah ini akan menguntungkan pemerintah,” kata Farly lagi.

Ditambahkan, keterlibatan lintas organisasi dengan pemerintah bisa menghadirkan ikatan yang kuat jika berjalan simultan. Sepanjang organisasi itu memberi dampak positif, Pemkot Mataram harus merangkulnya. Semakin banyak kelompok yang terlibat membangun kota, semakin menguntungkan pemerintah.

“Tidak ada ruginya memperkuat silaturahmi antar organisasi ini. Paradigma pemerintahan di Kota Mataram harus diubah,” tandasnya.

Me

Ternyata sangat penting bagi siapa pun untuk memiliki perlindungan kesehatan

lombokjournal.com —

SELONG  ;  Manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS) telah dirasakan oleh hampir 220 juta penduduk Indonesia.

Pemerintah pun telah memastikan bahwa program ini dapat memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif mencakup preventif, promotif, kuratif hingga rehabilitatif.

Kepesertaan dari berbagai macam segmen akan selalu menerima pelayanan yang adil dan merata, tanpa membeda – bedakan status peserta.

Hal inilah yang dirasakan oleh Yuniarti (25), seorang karyawan swasta di salah satu dealer penjualan motor di daerah Selong. Ia bercerita tentang pengalamannya selama menerima pelayanan di sebuah rumah sakit kepada tim Jamkesnews yang ditemuinya sore itu (08/08).

“Ibu saya pernah koma akibat perdarahan di otak. Kalau bukan karena pelayanan di rumah sakit yang cepat dan tanggap, saya tidak bisa membayangkan hal buruk apa yang akan terjadi,” cerita gadis yang akrab dipanggil Yuni ini.

Karena kondisi ibunya yang tiba – tiba pingsan ia lantas membawa sang ibu menuju Unit Gawat Darurat (UGD) di sebuah rumah sakit terdekat.

Hanya dalam hitungan jam, ibunya pun segera dirujuk ke rumah sakit provinsi untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

“Mungkin karena saat itu kondisinya genting sekali, jadi kami tidak sempat bawa KIS dan berkas apa pun untuk mendaftar administrasi. Tapi, saya ingat kalau ada KIS digital di aplikasi Mobile JKN. Langsung saja kami daftar pakai itu, prosesnya Alhamdulillah lancar dan pelayanannya memuaskan,” lanjut Yuni.

Kejadian itu memang sudah terjadi beberapa tahun lalu, namun masih segar di ingatan Yuni, ternyata sangat penting bagi siapa pun untuk memiliki perlindungan kesehatan. Tidak hanya berbicara tentang kondisi sakit, jaminan kesehatan akan membuat setiap orang selalu dalam keadaan sehat.

“Jadi, kalau punya JKN – KIS itu, jangan berpikir ketika sakit baru merasakan manfaatnya. Duh, siapa sih yang mau sakit? Mindset seperti itu harus diganti. Selalu sehat dan harus punya perlindungan kesehatan. Siapa tau, orang terdekat kita yang akan dapat manfaatnya,” ujarnya.

Berkaca dari pengalaman itu, Yuni pun merasa lega ketika mengetahui dirinya telah didaftarkan sebagai peserta JKN – KIS oleh perusahaan tempatnya bekerja.

Beruntung sekali, karena perusahaannya selalu memenuhi hak – hak karyawan, salah satunya adalah untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

“Semakin tenang dan nyaman karena sudah punya JKN – KIS. Mungkin secara tidak sadar, kita sudah merasakan manfaatnya. Beramal sehat dan gotong royong saling bantu sesama. Semoga nantinya semakin banyak orang yang akan ikut bergabung pada program yang menyehatkan masyarakat ini,” katanya.

ay/hf/JAMKESNEWS

Rokok merupakan salah satu faktor penyebab penyakit tidak menular, seperti stroke, jantung, diabetes, kanker dan penyakit katastropik lainnya

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd menerima kunjungan dari Dirjen Kementerian Kesehatan, dr. Cut Putri Arianie, MH. Kes, di Ruang Kerjanya terkait implementasi ‘kawasan tanpa rokok’ di Provinsi NTB, Jumat (9/8).

Pemerintah Provinsi NTB sendiri, telah membuat kawasan tanpa rokok tersebut di instansi pemerintah lingkup Setda NTB serta menyediakan smoking area bagi yang ingin merokok.

“Kami Pemerintahan lingkup NTB telah memulai dari diri kami, karena kami sadar, pemerintah provinsi merupakan role model, semoga dengan langkah ini, masyarakat dapat turut menerapkannya juga,” tutur Wagub.

Lebih lanjut dikatakannya, pemberian edukasi secara masif kepada masyarakat penting untuk dilakukan supaya semakin banyak tercipta kawasan tanpa rokok di NTB.

“Dalam menyelesaikan persoalan ini, kita sebaiknya memberikan edukasi-edukasi secara baik sehingga tersampaikan kepada masyarakat dengan baik pula, dapat kita mulai dari sekolah yang ada di NTB,” lanjut Wagub.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, dr. Cut Putri Arianie, MH. Kes dalam diskusi tersebut menjelaskan rokok merupakan salah satu faktor penyebab penyakit tidak menular. Yakni, penyakit stroke, jantung, diabetes, kanker dan penyakit katastropik lainnya.

Melalui kesempatan ini juga, dr. Cut Putri menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Provinsi NTB, atas penetapan dan pengimplementasian Peraturan Daerah terkait rokok.

Dikatakan, sertifikat ini sebagai apresiasi juga dorongan untuk Pemerintah NTB akan lebih konsen, terhadap perlindungan anak di bawah 18 tahun, agar tidak mempunyai akses, ataupun terpapar asap rokok.

“Dan harapan kami, anak-anak NTB menjadi generasi yang berkualitas,” tutur dr. Cut Putri.

AYA/HmsNTB

Bang Zul berharap pemuda pemudi NTB bisa meniru dan mencontoh kedisplinan serta hal-hal positif yang ditunjukkan para veteran NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi atau biasa disingkat ‘Jangzulmi’  digelar hari Jumat (09/08) 2019.

Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat ini merupakan rangkaian kegiatan dari Peringatan HUT RI ke 74 yang bertemakan SDM Unggul Indonesia Maju.

Jangzulmi hari ini diikuti oleh berbagai kalangan, di antaranya Legiun Veteran RI Provinsi NTB, Mahasiswa, Pelajar serta masyarakat umum.

Gubernur dan Wakil Gubernur turut pula didampingi Asisten serta Kepala OPD lingkup Provinsi NTB.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikan  apresiasinya kepada para veteran yang hadir pada acara Jangzulmi pagi ini. B

Bang Zul sapaan akrabnya, berharap pemuda pemudi NTB bisa meniru dan mencontoh kedisplinan serta hal-hal positif yang ditunjukkan para veteran NTB.

“Mudah-mudahan kehadiran para veteran ini, mengingatkan kita pada satu pesan penting bahwa kemerdekaan yang kita rasakan pada hari ini tidak diperoleh dengan begitu saja,” kata Bang Zul.

Bang Zul mengungkapkan, hari kemerdekaan 17 Agustus agar dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengingat, kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran veteran dan para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk Indonesia.

“Semangat kepahlawanan yang mereka tularkan itu luar biasa, cara disiplin militer itu persoalan hidup dan mati,” lanjutnya.

Bang Zul mengatakan, Pemerintah Provinsi akan terus meningkatkan komunikasi dengan para veteran sehingga segala sarana dan kebutuhan veteran kedepannya dapat dipenuhi.

Dalam kesempatan  itu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, di hadapan para pelajar dan mahasiswa tidak henti-hentinya menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan.

Posyandu di dusun diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam penanganan kesehatan.

“Tidak hanya masalah kesehatan saja, narkoba juga, masalah pernikahan dini, untuk pendewasaan usia perkawinan, ilegal logging dan kebencanaan itu dapat disosialisasi melalui posyandu,” tutur Hj. Rohmi.

Ketua DPD Legiun Veteran RI Provinsi NTB, Abdul Kadir mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi atas terselenggaranya Jangzulmi hari ini.

Menurutnya, ini merupakan kesempatan yang bagus dalam menyampaikan aspirasi  langsung kepada Pemerintah Provinsi.

Acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi seperti biasa juga diramaikan dengan pertanyaan dan saran yang membangun dari siswa dan mahasiswa yang turut hadir.

Mereka dengan antusias memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan permasalahan serta ide dihadapan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Di akhir acara, PT. Telkomsel memberikan bantuan berupa seekor sapi kurban kepada Pemerintah Provinsi NTB yang kemudian diteruskan kepada DPD Legiun Veteran RI Provinsi NTB.

AYA/HmsNTB

Para insan pers diajak turut bersama-sama bekerjasama, berkesinambungan, dengan cara memberitakan informasi positif yang berimbang dan lebih obyektif

MATARAM.lombokjournal.com — Untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan kalangan Media dengan BPJS Cabang Mataram, hari Jum’at (09/08) berlangsung kegiatan  gathering media.

Kegiatan itu merupakan agenda BPJS Kesehatan yang diselenggarakan  tahunan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabag Mataram, dr  MuhammadAli mengatakan, sesuai Undang-undang no 24 tahun 2011, BPJS Kesehatan termasuk satu dengan Jaminan Kesehatan Nasional. BPJS juga semakin disadari manfaatnya untuk masyarakat kita.

“Tentu di tengah dinamika yang saat ini tidak bisa jalan sendiri, perlu dukungan dari teman-teman media baik cetak, elektronik dan media online lainnya,” ungkap Muhammad Ali pada acara Gathering Media bersama insan Pers di CGV Transmart Mataram, Jumat, (9/8/2019).

Para insan pers diajak turut bersama-sama bekerjasama, berkesinambungan, dengan cara memberitakan informasi positif yang berimbang dan lebih obyektif.

Muhammad Ali dalamnada Tanya mengatakan, kenapa perlu daftar BPJS kesehatan?

Pertimbangannya tentu banyak, dari biaya pelayanan kesehatan terus meningkat, perkembangan teknologi kedokteran semakin maju, pasien tidak mempunyai pilihan, memiliki posisi tawar yang rendah, mendapatkan asimetris, serta, sakit juga berdampak sosial dan ekonomi.

Ia juga mengajarkan bagaimana agar peserta JKN-KIS tidak lagi antre untuk mendaftar maupun mengubah identitas.

“Pendaftaran dan perubahan data BJPS kesehatan tidak lagi ngantre di kantor BPJS, melainkan sudah bisa daftar melalui banyak pilihan tempat. Cara pertama adalah, bisa datang ke Kantor BPJS, Bank atau PPOB, mobile JKN, website BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Care Center 1 500 400, Mobile Castomer Service atau bisa melalui Kecamatan atau Kelurahan,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan, ada kader JKN yang telah disiapkan oleh BJPS Kesehatan, Kader JKN-KIS itu adalah masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan khusus serta terdaftar secara resmi menjadi mitra BPJS Kesehatan untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Fungsi pertama adalah memberikan informasi kepada masyarakat, melakukan pendaftaran PBPU, dan melakukan penagihan bagi anggota JKN-KIS yang menunggak bayar iuran.

“Kader BPJS Kesehatan JKN-KIS yang melaksanakan tugas di lapangan tersebut juga sudah disiapkan baju rompi dan juga tanda pengenal, mereka bukan ilegal ya, tetapi itu resmi,” kata Muhammmad Ali.

Rr (*) 

BI Corner merupakan salah satu program BI yang sudah menyebar di hampir semua tempat pendidikan di NTB

SUMBAWA.lombokjournal.com — Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mengungkan perasaan bahagianya,  kawasan Olat Maras saat ini sudah mulai ramai dengan aktifitas pendidikan.

Rasa bahagia iu dingkapkan gubernur saat menghadiri peresmian Bank Indonesia Corner di Kampus Institut Ilmu Sosial dan Budaya (IISBUD) di Sumbawa,  Kamis (08/08) 2019.

“Semoga IISBUD tidak menyerah sampai disini. Mudah-mudahan dengan adanya tambahan tanah 5 hektar ini, cara berfikir dan suasana hatinya jadi lebih lapang,” harap Gubernur Zulkieflimansyah.

Gubernur Zul mengungkapkan bunga yang tadinya tidak ada, sekarang sudah mekar berwarna-warni. Suasanya itu sangat menyenangkannya.

Melanjutkan sambutannya, Gubernur mengatakan Bank Indonesia salah satu partner untuk membantu pendidikan di NTB di setiap tahunnya

“Saya dulu di komisi XI di DPR RI bermitra dengan Bank Indonesia, saya tahu betul kinerja Bank Indonesia sejak dulu” ungkapnya.

Di akhir kegiatan Gubernur kemudian secara simbolis menggunting pita sebagai tanda peresmian BI Corner di IISBUD.

“Mudah-mudahan BI Corner ini bisa dimaksimalkan, terima kasih kepada Bank Indonesia yang telah memberikan tempat yang nyaman buat teman-teman untuk sekedar berteduh, merenung, bahkan tidur sejenak,” candanya kepada civitas akademika dan mahasiswa IISBUD.

Di kesempatan yang sama, Rektor Universitas IISBUD, Miftahul Arzak berterima kasih kepada Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTB yang telah memberikan bantuannya terhadap BI Corner.

“Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama lagi, ada bantuan-bantuan lainnya terutama untuk Seni Musik dan Seni Tari yang saat ini sebagai salah satu prodi yang ada di indonesia bagian timur,” ungkap Rektor IISBUD.

Achris Sarwani, Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTB menjelaska,n BI Corner merupakan salah satu program BI yang sudah menyebar di hampir semua tempat pendidikan di NTB.

“BI Corner di IISBUD dilengkapi dengan 134 judul buku, 372 eksmplar dan dilengkapi dengan televisi dan internet. Mudah-mudahan jadi tempat berkumpul, belajar bareng dan dapat mendalami berbagai hal” jelasnya.

AYA/HmsNTB

Sebanyak 177 ribu lebih warga NTB yang telah dinonaktifkan kepesertaanya dari bantuan iuran peserta BPJS kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah pusat

MATARAM.lombokjournal.com — Ratusan ribu lebih peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah Pusat akan diverifikasi ulang oleh Dinas Sosial NTB

Verifikasi ulang tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kembali data peserta baik Nama, Alamat no NIK data penerima bantun iuran tersebut serta pemiliknya apakah sesuai atau tidak.

“Ada sebanyak 177 ribu lebih jumlah masyarakat NTB kategori bantuan penerima Iuran dari pemerintah pusat telah dinonaktifkan kepesertaanya oleh kementrian sosial republik indonesia per 1 agustus kemarin,” ujar Kepala Dinas Sosial NTB, Wismaningsih Drajadilah, Jumat(09/08) 2019.

Seperti diketahui, penonaktifan ratusan ribu lebih data penerima bantuan iuran atau PBI dari pemerintah itu disebabkan karena para peserta tidak aktif sejak tahun 2014.

“Dari jumlah itu juga banyak terdapat nik ganda peserta sudah meninggal dunia,” terangnya.

Wismaningsih menyatakan, dengan penonaktifan ini  mereka tidak lagi terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang merupakan program pemerintah pusat.

Ia mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dari pusat  bahwa ada 177 ribu lebih warga NTB yang telah dinonaktifkan kepesertaanya dari bantuan iuran peserta BPJS kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah pusat.

Saat ini pihaknya mellui Dinas Sosial  tengah melakukan pengumpulan data masyarakat yang dinonaktofkan tersebut untuk kemudian dilakukan verifikasi ulang oleh dinas sosial.

Lebih lanjut Wismaningsih mengatakan, dalam proses verifikasi data ini,  pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama dengan instansi terkait akan turun langsung melakukan verifikasi.

“Dari ratusan ribu peserta PBI yang di non aktifkan pemerintah pusat juga sudah menggantinya dengan peserta yang lain dengan jumlah yang lebih banyak sehingga jumlah peserta PBI di NTB menjadi bertambah,”  katanya.

AYA

Para pendatang baru tak perlu terjebak pada dikotomi, termasuk melakukan black campaign melainkan merangkul semua kalangan

MATARAM.lombokjournal.com —  Pesta demokrasi akan kembali digelar. Tujuh dari sepuluh kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2020.

Para petahana mulai memantapkan diri agar kembali terpilih. Dan para pendatang baru mencoba mencari celah memikat hati para pemilih.

Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram, Bambang Mei Finarwanto, menilai para pendatang harus lebih agresif tampil dan menunjukan tajinya.

Pasalnya, para pendatang baru tidak memiliki satu modal utama yang sudah dipegang para petahana: popularitas dan elektabilitas.

Baik-buruknya petahana, kata pria yang akrab disapa Didu, tentu sudah dikenal masyakarat. Sementara para pendatang baru, sebagus apa pun gagasan yang ditawarkan terasa percuma jika tidak sampai pada masyarakat.

“Kalau mau imbangi popularitas dan elektabilitas petahana, pendatang baru harus sadar diri, jangan merasa kuat sebelum bertanding,” ujar Didu di Mataram, NTB, junat (9/8) malam.

Menurut Didu, para pendatang baru kerap terbuai dengan hasil survei internal. Didu menegaskan, hasil survei hanya sebagai tolok ukur atau alat sementara untuk melihat persepsi publik pada saat itu , bukan sebagai penentu yang pasti saat pemilihan terjadi.

“Hasil survei seharusnya diikuti tindakan lanjut. Kelemahan yang pendatang baru seringkali terkesan ikuti pola petahana, jangan. Harusnya dia melakukan tindakan yang tidak dilakukan petahana,” ucap Didu.

Didu menyarankan para pendatang baru lebih aktif bergerak terjun di lapangan dan menampilkan terobosan dalam upaya pengenalan diri serta gagasan yang ditawarkan. Para pendatang baru pun perlu menyesuaikan diri dengan segmen masyarakat yang ditemui.

“Membaurlah dengan lingkungan sekitar, kalau ketemu anak muda ya pakai gaya anak muda, sesuaikan segmentasi. Kalau ketemu tokoh ya tampil sopan,” kata Didu.

Yang pasti, para pendatang baru tak perlu terjebak pada dikotomi, termasuk melakukan black campaign melainkan merangkul semua kalangan.

Didu menambahkan, selain aktif terjun di lapangan, para pendatang baru juga perlu bermain pada tatanan media sosial dan media mainstream atau arus utama sebagai bentuk keterbukaan pada publik.

“Jangan lupa media sosial dan media mainstream harus berjalan seiringan dalam menopang gagasan yang dipunya,” ungkap Didu.

Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 adalah Lembaga Nirlaba yang berdiri sejak 4 Oktober 2019 yang digagas oleh Ketua Dewan Pendiri Mi6, Mucklis Tolomundu, yang juga mantan jurnalis Majalah Tempo Era dekade 80-an dan Majalah Pria Matra.

Me