Acara  itu menambah semangat kerja Pemda Lombok Utara untuk melakukan pelayanan masyarakat agar berjalan sebaik-baiknya

lombokjournal.com —

PADANG   ;    Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar SH. MH., beserta 26 kepala daerah lainnya menerima penghargaan Kepala Daerah Inovatif (KDI) yang diadakan Koran Sindo dan sindonews.com.

Penghargaan itu berlangsung dengan konsep alam terbuka itu berlangsung di pelataran Kantor Gubernur Sumatera Barat bertema Inovasi Untuk Indonesia Unggul (22/08) 2019.

Pemimpin Redaksi Koran Sindo dan sindonews.com, Jaka Susila mengatakan, program KDI adalah komitmen Koran Sindo dan Sindonews.com untuk membangun Indonesia dari daerah.

Menurutnya, sebagai media massa di bawah grup besar MNC Media, Koran Sindo dan sindonews.com berkomitmen mengkomunikasikan liputannya sejak lama.

“Pemberitaan tentang perkembangan daerah, kita berikan porsi yang cukup. Tujuannya agar program-program atau pembangunan di daerah bisa dilihat secara nasional. Kami menganggap kemajuan Indonesia bukan hanya karena DKI Jakarta dan sekitar atau Pulau Jawa saja. Daerah di luar ibukota mempunyai kontribusi yang besar pula untuk kemajuan Indonesia,” tuturnya.

Plt Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik mengapresiasi  acara KDI yang diselenggarakan oleh Koran Sindo dan sindonews.com.  Akmal berharap  acara ini dapat memotivasi para kepala daerah untuk terus menyejahterakan rakyatnya, memberikan pelayanan dan memiliki daya saing untuk memajukan daerahnya.

“Kami ingin sampaikan agar kepala daerah maksimal menyajikan kreatifitas. Inovasi harus bisa mendorong kesejahteraan masyarakat, pelayanan dan daya saing,” imbuhnya.

Staf Khusus Kementerian PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Ahmad Gani Ghazali menyampaikan tema KDI 2019 hampir sama seperti tema HUT RI 2019.

Menurut Ahmad, dengan mengusung semangat yang sama demi kemaslahatan, kepala daerah tingkat kota, kabupaten ataupun provinsi diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada.

“Kita harus lebih cepat dan baik. Cepat dan selamat. Inovasi dan kreatifitas adalah mesin penggerak,” tandasnya.

Selain berinovasi dalam teknologi, lanjutnya, pembiayaan dan kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta perlu menjadi prioritas, melalui pembangunan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Usai acara Bupati Najmul yang didampingi Kadis Dikpora Dr. Fauzan. M.Pd, Plt. Kadis Dukcapil Tresnahadi, S.Pt, Kadis DP2KBPMD Drs. H. Holidi, MM, Direktur RSUD dr. Syamsul Hidayat serta tim Humaspro Setda KLU berterima kasih atas terselenggaranya acara malam apresiasi tersebut.

Acara  itu menambah semangat kerja Pemda Lombok Utara untuk melakukan pelayanan masyarakat agar berjalan sebaik-baiknya. Terutama pada aspek kependudukan.

“Banyak sekali inovasi seperti Jaring Pekat, Paten, yang terbaru Bakso Urat, dengan saling bersinergi antara Dukcapil, RSUD, DP2KBPMD dan Dinas Kesehatan,” ungkap bupati yang menerima penghargaan pelayanan masyarakat aspek kependudukan itu.

Bupati Najmul yang pada akhir wawancara menyatakan penghargaan ini didedikasikan untuk seluruh masyarakat Lombok Utara. Penghargaan tersebut diberikan pula kepada 17 bupati,  enam walikota, dan tiga gubernur se-Indonesia.

Penghargaa itu dalam berbagai kategori seperti kategori ekonomi dan investasi, sosial budaya, infrastruktur dan pembangunan, serta kategori lainnya. Masing-masing kepala daerah memiliki kelebihan keunikan yang layak diinspirasi bagi contoh penerapan kepemimpinan melalui kebijakan program unggulannya.

Dalam cara berlangsung meriah itu disajikan tarian, deretan tembang kenangan dan penampilan dari band yang digawangi Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Kendati sempat hujan, setelah mereda acara tetap dilanjutkan.

Hadirin disajikan pula tayangan syahdu refleksi satu dasawarsa Gempa Padang. Tayangan audiovisual tersebut, sebagai titik balik penanganan pemerintah daerah yang mampu bangkit dan membangun kembali dari musibah gempa yang melanda tahun 2009 silam.

Hadir pada kegiatan ini Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, Staf Khusus Kementerian PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Ahmad Gani Ghazali, Pemimpin Redaksi Koran sindo dan sindonews.com,  Jaka Susila, Gubernur Sumbar,  Prof. Dr. H. Iwan Prayitno, MSc.

dyd/den/humaspro

Mohammad Sahar mengaku sangat merasakan keterbukaan dan optimisme kemudahan berinvestasi dari Pemprov NTB di bawah Gubernur Zul

lombbokjournal.com —

SELANGOR, MALAYSIA  ;    Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulkieflimansyah bertemu dan menjajaki kerja sama investasi dengan sejumlah pengusaha Malaysia yang tergabung dalam asosiasi Dagang Nexchange Berhad (DNeX) dan Dewan Perdagangan Islam Malaysia (DPIM), dalam lawatan kerja ke Malaysia pekan ini.

Di depan para pengusaha Malaysia yang bergerak di bidang energi, pengelolaan sampah (waste management), industri pariwisata hingga pengelolaan umrah-haji, Gubernur Zul menyatakan, NTB sangat terbuka dan menyambut baik setiap pengusaha yang tertarik berinvestasi di Lombok dan Sumbawa.

Bahkan Pemprov NTB akan memfasilitasi infrastruktur dan kemudahan perizinan untuk setiap investor.

“Kami menempatkan diri sebagai pelayan publik, ingin memperkenalkan NTB sebagai provinsi yang ramah bisnis dan investasi. Kami percaya, sebagai regulator dan pemegang kendali pembangunan di daerah, harus mempermudah arus investasi, terutama dari sektor swasta,” tutur Gubernur Zul di Kantor DPIM di kawasan Cyberjaya Selangor Malaysia Jumat (23/08) 2019.

Dikatan gubernur, Lombok dan Sumbawa memiliki banyak potensi untuk tujuan investasi, terutama industri pariwisata dan turunannya, termasuk infrastruktur dan pengelolaan sampah.

Sebagai peraih predikat The World Best Halal Tourism Destination (Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia) selama 2015 hingga 2019 dari berbagai lembaga nasional dan internasional, NTB disebutnya cocok dan akomodatif terhadap investor-investor Malaysia, yang punya perhatian terhadap persoalan industri halal atau moslem-friendly.

Dituturkannya, beberapa kali Lombok mendapatkan pengakuan sebagai tujuan wisata halal atau moslem-friendly tak hanya di tingkat nasional, tapi juga internasional.

“Ini jadi gayung bersambut dengan fokus bisnis (halal) para pengusaha di bawah Dnex dan DPIM yang tadi memaparkan bidang usahanya di depan saya. Ada Gili Meno misalnya, pulau kecil cantik yang kami kembangkan jadi pulau khusus untuk pulau keluarga, dalam terma moslem-friendly. Halal pharmacy juga ada pasarnya yang cukup besar dan potensial, baik di NTB maupun Indonesia secara umum,” paparnya.

Pariwisata tak bisa dipisahkan dari persoalan pengelolaan sampah. Hal itu diungkapkan Gubernur Zul, sebagai turunan konsekuensi logis industri pariwisata ke industri pengelolaan sampah.

Portofolio sejumlah pengusaha Dnex dan DPIM di bidang pengelolaan sampah, bisa sejalan dengan kampanye program NTB sebagai zero waste province.

Dijelaskan gubernur,  pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian dan prioritas kerja. Banyak pilihan cara dan teknologi yang sudah dilakukan untuk menangani persoalan ini. Mulai dari sistem pemilahan dan daur ulang sampah melalui bank sampah, teknologi pyrolysis hingga black soldier fly (larva pasukan lalat hitam).

“Ini sesuai dengan yang tadi Bapak-Ibu presentasikan terkait portofolio dan rekam jejak inti bisnis masing-masing di bidang waste management. Marilah berkunjung ke Lombok dan Sumbawa, supaya bisa terbuka gagasan bisnis atau investasi pengelolaan sampah apa saja yang bisa dibawa ke provinsi kami,” ungkapnya.

Pemangku Presiden DPIM, Mohammad Sahar Mat Din, yang sudah beberapa kali berkunjung ke NTB, menyatakan yakin dan bisa menjamin pernyataan Gubernur Zulkieflimansyah di depan para pengusaha DNeX dan DPIM. Mohammad Sahar mengaku sangat merasakan keterbukaan dan optimisme kemudahan berinvestasi dari Pemprov NTB di bawah Gubernur Zul.

“Pak Zulkieflimansyah ini gubernur baru menjabat sekitar satu tahun, namun berdasarkan pengalaman kami (di Lombok) melihat kerja keras pak Gubernur, berusaha membangunkan wilayah NTB demi membawakan mandat rakyat NTB, saya sangat percaya pada beliau. Jadi saya yakinkan bagi semua yang hadir di majlis ini, masih ada empat tahun lagi bahkan lebih jika rakyat mengamanahkan kepada beliau, untuk mempercayakan investasi di NTB,” kata Sahat.

Sementara Presiden Direktur DNeX, Dato Samsul Husin yang dalam kunjungan terakhirnya menyerahkan bantuan dana untuk korban musibah gempa bumi di NTB, menyatakan mendapatkan kesan yang menarik dari NTB.

Menurutnya, banyak sektor yang bisa digarap oleh pengusaha-pengusaha DNeX yang bergerak dalam bisnis global halal, telekomunikasi, teknologi & informasi, oil & gas hingga waste management.

Menurut Dato Samsul,  NTB adalah kawasan yang punya kelimpahan sumber daya alam dan manusia. Perluasan perniagaan antarabangsa atau ke ranah global bagi pengusaha-pengusaha DNeX, bisa dimulai dengan melirik Lombok dan Sumbawa sebagai pasaran baru investasi.

“Apalagi DNeX sedang gencar mempromosikan perkhidmatan dan program halal saat ini, cocok dengan kawasan NTB yang juga punya platform bisnis moslem-friendly,” ungkap Dato Samsul dalam sambutan singkatnya.

Dalam sesi tanya jawab, sejumlah pertanyaan dari pengusaha mengemuka terkait jaminan kemudahan dan akses terhadap perizinan, hal yang kerap menjadi momok investasi.

Terkait hal itu, Gubernur Zul menjanjikan dengan tegas, akan memfasilitasi beragam kemudahan bagi investor Malaysia jika memang berminat untuk menempatkan investasi di NTB. Termasuk menyediakan lahan untuk lokasi usaha, sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang serta kemudahan izin atau birokrasi.

“Ramah investasi adalah kunci kerja kami. Jadi akan kami permudah dan fasilitasi semuanya sebisa dan semaksimal mungkin yang bisa kami lakukan. Jadi silakan segera berinvestasi di NTB, kami siapkan segala keperluan untuk mempermudah bisnis Anda,” pungkas Gubernur Zul.

AYA/HmsNTB

Kita tidak bisa melindungi keluarga jika sedang sakit, oleh karenanya kesehatan memang pantas jika menjadi hal utama yang juga harus diperhatikan

lombokjournal.com —

MATARAM —  Sejak tahun 2014 silam, Fitriyani (28) bersama suaminya, Firdiansyah (34), telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.

Fitriyan punya ungkapan yang perlu diperhatikan; tanpa kesehatan yang prima, tidak akan bisa menjalani pekerjaan dengan baik pula.

Manusia pasti suatu saat mengalami sakit, karena itu Fitriyani selalu sedia payung sebelum sakit itu datang. Karena itu, ia menjadi peserta BPJS Kesehatan, agar saat sakit ia segera berobat tanpa mengkhawatirkan biaya berobat.

Dan karena tu pula, hingga saat ini Fitriyani mengaku belum pernah sekalipun terlambat membayar iuran JKN-KIS.

Menurutnya,  perlindungan kesehatan dalam sebuah keluarga merupakan hal yang penting.

“Meski penghasilan tidak menentu, namun kami percaya dengan terdaftar sebagai peserta JKN-KIS akan mempermudah dan membantu kami suatu hari nanti dan alhamdulillah kami merasakan manfaatnya sekarang,” ujar Fitri saat diwawancara Jamkesnews, Kamis (15/08).

Fitriyani yang ditemani suaminya Firdiansyah saat menerima wawancara dengan Tiim Jamkesnews, mengaku awal-awal mendaftar sebagai peserta JKN-KIS merupakan hal yang berat, karena dengan penghasilan yang pas-pasan dirinya harus membagi-bagi mana kebutuhan yang prioritas.

Namun seiring berjalannya waktu, menurut Firdiansyah,  kesehatan merupakan hal yang penting sehingga membayar iuran JKN-KIS menjadi kebutuhan prioritas yang harus tetap dilaksanakannya.

Menurutnya, kita tidak bisa melindungi keluarga jika sedang sakit, oleh karenanya kesehatan memang pantas jika menjadi hal utama yang juga harus diperhatikan.

“Kalo sudah sakit, tidak bisa diprediksi kapan akan datang dan biayanya juga tidak ada yang bisa memperkirakan. Makanya kita harus mempersiapkan jaminan kesehatannya ya dengan menjadi peserta JKN-KIS ini. Hati saya jadi tenang karena kesehatan keluarga sudah terjamin sehingga dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari pun bisa lebih fokus dan tidak khawatir, apalagi biaya berobat sangat mahal,” tutur Firdiansyah.

Firdiansyah mengaku,  dirinya beserta keluarganya merasa beruntung telah menjadi peserta JKN-KIS sejak tahun 2014.

Menurutnya, tidak ada ruginya jika kita terdaftar menjadi peserta JKN-KIS sejak dini. Sebab program JKN-KIS ini mengajarkan kita untuk bergotong-royong kepada sesama.

“Gotong royong merupakan budaya Indonesia, toh. Kalaupun tidak sakit, iuran kita dipakai oleh peserta JKN-KIS yang sedang sakit. Jadi manfaatnya selalu berjalan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Bisa diibaratkan menabung, tapi tabungannya bisa digunakan kapan saja ketika sakit. Untuk keluarga berikanlah yang terbaik. Program JKN-KIS melindungi keluarga kami,” kata Firdiansyah.

RW/df/Jamkesnews

Narasumber : Firdiansyah

Ia meyakini, apa yang dilakukan Gubernur NTB bersama jajarannya memang tidak akan nampak hasilnya sekarang. Melainkan 10, 20 atau bahkan 50 tahun dari sekarang

lombokjournal.com —

PUTRAJAYA, MALAYSIA   :   Gubernur NTB, Zulkieflimanyah bersama Menteri Pendidikan Malaysia, Dr. Maszlee Malik, menyaksikan Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB menandatangani Memorandum of Understanding dengan 18 Perguruan Tinggi Malaysia, Malaysia di Putrajaya, Jumat (23/08) 2019..

Perguruan tinggi yang telah terikat kesepahaman ini nantinya akan menjadi tujuan belajar para mahasiswa penerima Beasiswa NTB. Para Rektor Perguruan Tinggi Malaysia yang terlibat  kesepakatan itu ikut menyaksikan penandatangan tersebut.

Sekretaris LPP NTB, Sri Hastuti menyebutkan, beberapa perguruan tinggi terbaik di Malaysia ikut serta dalam kesepakatan ini.

Beberapa di antaranya adalah Universiti Malaya, Universiti Putra Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Sains Malaysia dan Universiti Teknologi Malaysia.

Ia menjelaskan, tahun ini akan berangkat 152 mahasiswa NTB yang akan menuntut ilmu di Malaysia.

Kesepakatan ini mendapat sambutan positif dari Menteri Pendidikan Malaysia, Dr. Maszlee Malik. Ia mengutarakan, kerjasama ini memiliki makna penting sebagai upaya membangun kehidupan bersama.

“Kita hidup sebagai satu keluarga,” ujar Dr. Maszlee Malik.

Penguatan hubungan Mlaysia-Indonesia

Dr. Maszlee menilai, Provinsi NTB beruntung memiliki Gubernur seperti Dr. Zulkieflimansyah yang menginisiasi kerjasama ini.

“NTB bertuah mendapatkan Gubernur seperti bapak Zulkieflimansyah,” ujarnya.

Ia meyakini, apa yang dilakukan Gubernur NTB bersama jajarannya memang tidak akan nampak hasilnya sekarang. Melainkan 10, 20 atau bahkan 50 tahun dari sekarang.

Dr. Maszlee menilai Gubernur NTB juga memberikan sumbangsih berharga bagi penguatan hubungan kedua negara.

“Beliau dan siswa merupakan aset bagi negara,” ujarnya.

Menurut Maszlee, pada 2025 mendatang Malaysia bertekad menjadi tempat belajar bagi 250.000 pelajar antarbangsa. Dalam pencapaian tujuan tersebut, pelajar antarbangsa dari Indonesia merupakan yang ketiga tertinggi di Malaysia, dengan jumlah mencapai 10.874 pelajar.

“Bilangan ini amat kecil berbanding penduduk Indonesia yang ratusan juta. Kita berharap lebih ramai lagi yang datang ke Malaysia. Begitu juga kita berhasrat untuk mengantar pelajar-pelajar Malaysia melakukan mobility di Indonesia. Begitu juga dosen,” ujarnya.

Karena itulah, setengah berkelakar, Dr. Maszlee mengutarakan keinginannya agar jumlah mahasiswa NTB dilipatgandakan hingga 10 kali lebih banyak.

“Kalau tadi saya bilang ke Bapak Doktor, berapa bilangan, dia bilang 200 kali ini. Mungkin di masa hadapan 2000,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB juga mengutarakan makna penting yang mendasari kerjasama ini.

Ia menegaskan, salah satu manfaat utama dari kerjasama ini adalah memperkuat saling pemahaman antara Indonesia dan Malaysia.

Menurut Gubernur, miskomunikasi dalam sebuah hubungan, seringkali terjadi karena salah satu pihak tidak mengetahui gambaran dan cerita pihak lain secara utuh.

“Kami sangat berminat mengirimkan putra-putri NTB untuk belajar di Malaysia bukan semata mengejar gelar akademis, Pak Menteri. Tapi lebih dari itu, kita berharap dengan mengirimkan mereka belajar ke Malaysia, ada relasi yang lebih dalam antara dua bangsa ini bisa kita ketahui,” ujarnya.

Gubernur Zul mengatakan, para pelajar yang dikirim ini adalah para aktivis pelajar juga.

“Tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga cerdas dalam banyak aspek. Jadi kami berharap di lima atau 10 tahun mendatang, siapapun yang menjadi pemimpin Indonesia, mereka memiliki koneksi dengan Malaysia,” harapnya.

Gubernur berharap, Menteri Pendidikan Malaysia bersama para rektor perguruan tinggi di Malaysia bisa berkunjung ke Lombok. Menikmati destinasi-destinasi wisata di Lombok.

Gubernur menyampaikan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa meriah dari pihak Malaysia.

“Kami merasa terhormat dan merasa dimuliakan dengan hebatnya sambutan yang diberikan jajarannya bersama Pak Rektor. Mudah-mudahan kami juga bisa memberikan sambutan dengan hal yang sama seperti ini ketika Pak Menteri datang ke wilayah kami di Nusa Tenggara Barat.” kata gubernur.

Rektor Universiti Utara Malaysia (UUM), Prof. Dr. Ahmad Bashawir Haji Abdul Ghani mengapresiasi penandatanganan MoU dengan LPP NTB ini.

Menurutnya, kebijakan ini akan menjadi investasi yang bermanfaat bagi upaya membangunan kualitas manusia di NTB.

Bashawir mengemukakan, terobosan kebijakan mengirimkan mahasiswa belajar ke Malaysia  ini juga membuka akses lebih luas bagi generasi muda Indonesia untuk memperoleh pendidikan berkelas dunia dengan biaya yang murah.

Menurutnya, lewat kerjasama ini, pihaknya akan memberikan insentif berupa iuran spesial. Tidak main-main, insentif yang diberikan kepada penerima beasiswa asal NTB adalah berupa diskon biaya pendidikan hingga separuh dari biaya normal.

Ini menjadikan biaya pendidikan di UUM bagi para penerima beasiswa ini dapat menjadi lebih murah daripada di Indonesia.

“Sebenarnya lebih mahal. Tapi karena ini inisiatif pak gubernur, jadi kami dengan senang hati membantu dengan harga spesial,” ujarnya.

AYA/HmsNTB (*)

Adanya sarana gedung baru dan fasilitas memadai,  akan menjadi representatif sebagai pijakan aparatur Kejaksaan dalam menjamin kualitas penegakan hukum

MATARAM.lombokjournal.com – Pembangunan gedung baru Kejati NTB dan Kejari Mataram tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kinerja Korps Adhiyaksa itu, dalam memberikan pelayanan terbaiknya terhadap perkara-perkara di tengah masyarakat dan penanganan yang seadil-adilnya, khususnya masyarakat di NTB.

Hal itu ditegaskan Jaksa Agung Republik Indonesia, Dr. H. M. Prasetyo saat melakukan peletakan batu pertama atau ground breaking Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejari) NTB dan rehab gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, di Jalan Langko, Kota Mataram, Jum’at (23/08) 2019

Jaksa Agung Prasetyo dalam kegiatan ground breaking itu didampingi Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah dan Wali Kota Mataram, H. Ahyar Abduh,.

Menurutnya, dengan adanya sarana gedung baru dan fasilitas memadai,  akan menjadi representatif sebagai pijakan aparatur Kejaksaan dalam menjamin kualitas penegakan hukum, melalui dedikasi pengabdian kepada masyarakat.

Prasetyo juga menegaskan, pembangunan sarana yang baru, harus berbanding lurus dengan peningkatan kinerja. Aparatur Kejaksaan harus berdiri paling depan dalam mengatasi masalah hukum yang dialami masyarakat.

Di hadapan seluruh jajaran pemerintah yang hadir, Jaksa Agung memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTB, khususnya Walikota Mataram atas hibah tanah sebagai lokasi pembangunan Kantor Kejati yang baru.

Ia berharap dukungan tersebut sebagai komitmen bersama memperbaiki kinerja lembaga pemerintah di masa depan. Kepada Kontraktor Wijaya Karya (Wika Gedung) diharapkan, agar dalam proses pembangunan bisa berjalan baik dan dapat selesai tepat waktu.

“Gedung harus mencerminkan kekhasan budaya lokal NTB. Kita  berharap gedung ini sebagai payung untuk berteduh yang aman dan nyaman bagi penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan,” kata Prasetyo.

Sebelumnya Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah dalam sambutannya mengatakan, pembangunan gedung baru Kejati NTB ini merupakan bagian dari kerusakan gempa setahun yang lalu.

Wagub berharap, proses rekonstruksi dan rehabilitasi pascagempa di NTB bisa tuntas serta berjalan dengan baik.

Ummi Rohmi meminta masyarakat dan seluruh elemen pemerintah di NTB untuk mengambil hikmah dari musibah gempa setahun lalu.

Ia minta, mitigasi bencana harus disiapkan, juga desa tanggap bencana harus disiapkan.

“Yang paling penting tidak boleh lagi ada bangunan dengan struktur tidak baik, semua harus struktur tahan gempa,” tegasnya.

Dikatakan wagub, hikmah dari musibah ke depan mitigasi harus kita siapkan, desa tanggap bencana juga kita siapkan. Bangunan di NTB juga tidak boleh dibangun dengan struktur tidak baik, harus tahan gempa,” ujarnya.

Ia berharap pembangunan gedung Kejati NTB dan rehab gedung Kejari Mataram dapat selesai tepat waktu, dan seluruh jajaran lebih baik lagi dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum di NTB.

Dalam kesempatan sama, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Arif, S.H.,M.M, memaparkan, pembangunan gedung Kejati NTB pada lahan seluas 7.650 m2, yang awalnya hanya 3.300 m2. Ia menjelaskan, lahan pembangunan merupakan sumbangan dari Pemkot Mataram.

Dia berharap kepada bupati dan walikota se-NTB agar bisa juga menyiapkan lahan di kabupaten/kota masing-masing.

Hal ini sangat penting agar bisa dilaksanaan pembangunan kantor Kejaksaan Negeri di kabupaten/kota se-NTB.

Dijelaskan, waktu pembangunan gedung ini selama 150 hari kerja. Untuk itu kepada Wika Gedung, yang akan melakukan pembangunan, diharapkan dapat berjalan tepat waktu dan tepat biaya serta serasi.

“Dan membawa keselamatan dan ketentraman bagi seluruh insan Korp Adhyaksa,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Jaksa Agung H.M. Prasetyo juga diberikan gelar kehormatan adat Sasak oleh Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah, H.L. Putria.

AYA

Penataan ruang terbuka  publik di Mataram saat ini sudah cukup baik. Hanya saja, masih perlu sentuhan inovasi dan ide-ide revolusioner untuk memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat

lombokjournal.com —

MATARAM  ;  H Rohman Farly ( HRF ) menilai, daya lejit Smart City bisa didorong untuk memaksimalkan pembangunan sektor pelayanan, perekonomian, industri keratif dan partisipasi publik dalam pembangunan Kota Ini.

“Kemajuan IT ini mau tak mau, suka atau tidak suka, akan terus terjadi. Pilihannya sekarang apakah kita mau terlena dan hanya jadi penonton yang konsumtif? atau justru berupaya adaptif dan memanfaatkan momentum ini untuk mengembangkan Kota Mataram ini,” kata HRF, di Mataram, Kamis  ( 22/8)

Teknologi informasi berkembang cepat, lompatannya pun selalu tak terduga. Hal ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan, termasuk bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

Pembangunan Kota Mataram ke depan bisa dikolaborasikan dengan kemajuan teknologi digital hari ini. Apalagi, Kota Mataram beberapa tahun belakangan sudah mulai mengadopsi konsep Smart City.

Sebagai langkah awal, HRF mengatakan, perlu dilakukan revitalisasi ruang publik di Kota Mataram. Selain itu perlu juga ditumbuhkan atau dibentuk ruang-ruang publik lainnya.

Ia mengakui, penataan ruang terbuka  publik di Mataram saat ini sudah cukup baik. Hanya saja, masih perlu sentuhan inovasi dan ide-ide revolusioner untuk memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat.

“Kalau taman-taman kota yang sudah ada dipercantik lagi, kemudian di kawasan yang berpotensi untuk pengembangan sentra UMKM juga disentuh, maka ini akan menjadi trigger untuk partisipasi publik,” katanya.

Taman Kota yang ada, papar HRF, kemudian dilengkapi sejumlah fasilitas cerdas, seperti free wifi, lapak UMKM, dan tempat bermain anak-anak. Pun demikian akses pejalan kaki atau trotoar dibenahi dan dirawat secara berkala.

Dengan begitu, taman akan menjadi satu wadah komplit dimana masyarakat bisa berkreasi sambil berekreasi sebagai sarana hiburan keluarga ataupun kalangan milenial.

“Yang bersama keluarga bisa menikmati, karena anak-anak juga ada tempat bermain. Kemudian pelaku UMKM bisa membuka lapak jualan, sementara anak  muda millennials bisa menjadikan taman sebagai lokasi diskusi yang enak untuk menghadirkan ide-ide cemerlang,” ujarnya.

Taman kota yang dilengkapi wifi gratis  akan menjadi wadah, kaum muda  bisa berselancar, mencari tambahan wawasan melalui jaringan internet.

“Kaum muda yang berkumpul sambil ngopi, bisa meluangkan waktu dengan kegiatan lebih bermanfaat. Membuka akses informasi melalui IT ini sebenarnya konsep dasar ruang publik cerdas ini, ketimbang keluyuran yang tidak produktif ” katanya.

HRF menilai, kawasan lingkar selatan dan utara di Kota Mataram masih membutuhkan sentuhan lebih kreatif dan inovatif sebagai ruang publik agar lebih familiar dinikmati warga kota.

Ia mencontohkan, deretan lapak dagangan kuliner ikan bakar di sekitar Taman Loang Baloq hingga ke selatan, bisa dikembangkan lebih maksimal. Demikian pula sentra kuliner khas Lombok di lingkar utara.

HRF menilai, di sisi lain pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini sebenarnya bisa menjadi modal untuk terciptanya wirausaha baru.

Untuk itu pemerintah bukan hanya sekadar harus mengubah mindset masyarakat, tapi juga memberikan upaya konkret.

“Taman cerdas ini bisa menjadi model. Meski sekecil apapun, sebuah langkah nyata sebagai permulaan akan sangat menentukan perkembangan gagasan selanjutnya,” kata H Rohman Farly

Me

Iuran bulanan BPJS Kesehatan saat ini terbagi dalam tiga jenis, yakni Rp25.500 untuk peserta jaminan kelas III, Rp51.000 untuk peserta jaminan kelas II, tertinggi Rp80.000 untuk peserta jaminan kelas I

lombokjournal.com —

MATARAM  ; BPJS Kesehatan diperkirakan akan mengalami defitsit yang membengkak tiap tahun. Tahukah ana apa akar masyalah penyebab defisit badan pengelola program Jaminan Kwesehatan Nasional – Kartus Indonesia Sehat (JKN – KIS) itu?

Kepada Komisi XI DPR RI, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan beberapa hal yang menjadi peyebab defiti BPJS Kesehatan.

Menurut Sri Mulyani, salah satu penyebabnya iuran peserta terlalu kecil, sedang pihak BPJS Kesehatan memberi manfaat terlalu besar.

“Namun resikonya terlalu besar,” jelas Sri Mulyani pada Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu, (21/08) 2019.

Bukan hanya soal kecilnya iuran yang menjadipenyebab defisit. Selain itu, peserta program JKN-KIS umumnya baru mau membayar iuran bila sedang sakit dan butuh pengbatan.

“Setelah sembuh tidak mau membayar lagi iurannya,” jeas menterii.

Diijelaskannya, tingkat Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) termasuk masih rendah, hanya sekitar 54 pesersen. Bersamaan dengan itu, tingkat utilitasnya sangat tinggi.

Dan penyebab berikutnya, yakni beban pembiayaan yang harus dikeluarkan  untuk penyakit katastropik sangat tinggi. Bisa mencapai 20 persen dari  total biaya manfaat.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah mengungkapkan strategi untuk mengatasi defisit BPJS Kesehattan yang berlangsung tiap tahun.

Strategi pertama yang akan dilakukan adalah menaikkan iuran atau premi peserta progam JKN-KIS. Mengenai nominal kenaikan iuran itu kini tengah digodok oleh tim teknis.

“Kita sudah setuju untuk menaikkan iuran, berapa naiknya itu akan dibahas oleh tim teknis. Masyarakat seharusnya menyadari bahwa iurannya itu (sekarang) rendah, sekitar Rp23 ribu itu tidak sanggup system kita,” kata JK.

Iuran bulanan BPJS Kesehatan saat ini terbagi dalam tiga jenis, yakni Rp25.500 untuk peserta jaminan kelas III, Rp51.000 untuk peserta jaminan kelas II dan tertinggi Rp80.000 untuk peserta jaminan kelas I.

Strategi kedua, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar lembaga BPJS Kesehatan melakukan perbaikan manajemen dengan menerapkan sistem kendali di internal institusi tersebut.

Strategi ketiga, pemerintah akan kembali menyerahkan wewenang jaminan sosial kesehatan tersebut ke masing-masing pemerintah daerah. Artinya, pengelolaan tagihan fasilitas kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan.akan menjadi tanggung jawab gubernur, bupati dan wali kota masing-masing daerah.

“Karena tidak mungkin satu instansi bisa mengontrol 200 juta lebih pesertanya, maka harus didaerahkan, didesentralisasi, supaya rentang kendalinya tinggi, supaya 2.500 rumah sakit yang melayani BPJS Kesehatan itu dapat dibina oleh gubernur dan bupati setempat,” jelas Wapres.

Rr

(Sumber; Ant)

Pos pengaduan diarahkan pada edukasi kritis terhadap dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak

lombokjournal —

TANJUNG  ;   Dinas Sosial, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Utara (KLU)  melaunching dan sosialisasi Pos Perlindungan Perempuan tahun 2019.

Pelaksanaan sosialisasi sebagai kepedulian dan perhatian terhadap penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya di Kabupaten Lombok Utara tersebut itu, dibuka Asisten III Setda KLU, Ir. H. Melta di Jenggala Tanjung (21/8).

Hadir pula Direktur Lembaga Pemberdayaan Sumber Daya Mitra (LPSDM NTB) H. Bahran Helmi, Camat Tanjung Syamsul Bahri, MM., beberapa Pimpinan OPD, Para Camat lingkup Pemda KLU dan Kelompok Sekolah Perempuan se-KLU.

Bupati Lombok Utara yang diwakili Asisten III Setda KLU Ir. H. Melta, menyambut baik pelaksanaan sosialisasi itu. dan diharapkannya penanganan korban kekerasan dapat membantu upaya perlindungan perempuan, terutama istri dan anak dari aneka bentuk kekerasan.

“Kekerasan dalam rumah tangga  bukan hanya urusan rumah tangga tetapi dapat dipidanakan,” UCAP h Melta.

Peserta yang mengikuti sosialisasi diharapkan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, dalam upaya penanganan korban kekerasan, dengan bekal pemahaman dan pengetahuan tentang upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan.

Ditegaskan, agar masyarakat ikut berperan bersama pemerintah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan,  juga membentuk agen kader/perubahan dan transformasi budaya serta paradigma untuk meminimalisir adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Dengan demikian terbentuk keluarga dan masyarakat harmoni yang damai dan cinta sesama,” tandasnya.

Direktur Lembaga Pemberdayaan Sumber Daya Mitra (LPSDM NTB), H. Bahran Helmi menyampaikan, sekolah perempuan merupakan strategi terbaru dalam pemberdayaan perempuan dan anak-anak.

Adanya pos pengaduan diarahkan pada edukasi kritis terhadap dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

“Ada empat desa di Lombok Utara yang telah memiliki interaksi baik terhadap perlindungan kaum perempuan. Keempat desa desa tersebut mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah desa setempat. Diantaranya Desa Medana, Desa Sokong, Fesa Teniga dan Desa Sesait,” katanya.

Camat Tanjung Samsul Bahri, MM., memaparkan fungsi kecamatan sebagai tempat pengaduan masyarakat juga. Baik itu bagi kaum perempuan ataupun kaum laki-laki, ketika memiliki atau terjadi masalah.

Dikatakannya, bersyukur karena telah terbentuknya pos pengaduan sekolah perempuan pada berbagai desa di Kabupaten Lombok Utara ini, khususnya di Kecamatan Tanjung.

Kegiatan launching dan sosialisasi berlangsung dialogis dilanjutkan dengan diskusi.

msa/humaspro

Momentum pameran menjadi medium yang tepat mempromosikan produk-produk unggulan daerah, penguatan jaringan dan perluasan informasi kepada publik

lombokjournal.com —

TANJUNG   ;    Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara Drs. H. Suardi, MH, Rabu (21/08) 2019, membuka Pameran Pembangunan Dan Produk Unggulan Daerah  2019 digelar di Lapangan Titana yang berlangsung selama lima hari.

Pameran bertajuk ‘Mendorong Lombok Utara Bangkit dan Bangun Kembali’ itu mensosialisasikan hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat luas dalam bentuk kreatif dan interaktif,

Bupati Lombok Utara yang diwakili Sekretaris Daerah KLU Drs. H. Suardi, MH., menyatakan, melalui pameran pembangunan masyarakat dapat melihat hasil-hasil pembangunan yang telah, sedang dan akan pemerintah daerah laksanakan.

Masyarakat juga dapat melihat berbagai produk-produk hasil usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok usaha.

pameran pembangunan ini mencerminkan KLU memiliki potensi kewirausahaan yang cukup produktif, sebagai daya topang dalam mendukung program pembangunan nasional dan program pembangunan daerah.

Sekda H Suardi berharap melalui momentum pameran menjadi medium yang tepat mempromosikan produk-produk unggulan daerah, penguatan jaringan dan perluasan informasi kepada public.

“Saya mengimbau kepada seluruh OPD dan pelaku UMKM, untuk terus berupaya meningkatkan pembangunan pada berbagai bidang. Menginisiasi terobosan, utamanya dalam menarik penanaman investasi dan pengembangan sektor UMKM,” tuturnya.

Perhatian Pemda Lombok Utara dalam pengembangan sektor UMKM dilakukan melalui penumbuhan Wirausaha Baru (WUB) dengan jenis usaha pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan.

Hadir pula pada acara pembukaan pameran Wakapolres Lombok Utara Kompol. Dewa Gede Sucipta, S.Pd.,  Perwira Penghubung Kodim 1606 Lobar Mayor Inf. I Nyoman Dirga, Ketua GOW Nani Tricahyani Sarifudin dan Ketua Dharma Wanita KLU Hj. Laeli Suardi, Para Asisten Setda KLU, beberapa Kepala OPD, Para Camat serta tamu undangan lainnya.

Selain mendorong upaya pendampingan dan pelatihan bagi perkembangan UKM sehingga menjadi UKM Mandiri, juga mendorong pengembangan ekonomi kreatif melalui pola kemitraan dengan lembaga keuangan mikro di desa.

Serta pembangunan infrastruktur (pasar UKM) sebagai upaya pemasaran hasil usaha kecil dan menengah.

Koordinator Panitia Pelaksana, Kepala Bagian Ekonomi Setda KLU,  Ir. Moch. Wahyu Darmawan, M.Si mengatakan,  pameran pembangunan dan produk unggulan daerah ini merupakan upaya percepatan Pemda Lombok Utara, khususnya dalam proses pemulihan pascabencana.

Pelaksanaan pameran sekaligus mengkonsolidasikan segenap OPD, pelaku ekonomi dan masyarakat guna mereflesikan hasil-hasil pembangunan dan potensi pengembangan sosial ekonomi KLU.

Peserta kegiatan Pameran pembangunan diikuti oleh hampir seluruh OPD dan BUMD yang ada di Kabupaten Lombok Utara.

Selain kegiatan pameran, diadakan pula acara malam hiburan berupa pentas seni yang diisi berbagai grup kesenian yang ada di Lombok Utara.

Rangkaian acara ditutup dengan peninjauan stand-stand peserta pameran OPD dan UKM oleh Sekda Suardi didampingi Wakapolres, Pabung dan beberapa Kepala OPD beserta panitia pameran.

sta/humaspro

Kabupaten Lombok Utara dijadikan pilot project program inklusi sosial yang ada di NTB bersama Kabupaten Bima

lombokjournal.com —

TANJUNG  ;   Kementerian Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lombok Utara, melaksanakan Pertemuan Multipihak (Stakeholders Meeting) yang dibuka oleh Asisten III Setda KLU Ir. H. Melta di Jenggala Tanjung , Selasa (20/08) 2019..

Acara bertajuk Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tersebut diikuti beberapa OPD beserta stakeholder terkait. Di antaranya, Klub Baca Perempuan, Bank NTB Cabang Tanjung, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Asisten III Setda KLU Ir. H. Melta, mewakili Bupati Lombok Utara mengatakan, terbentuknya perpuatakaan di berbagai tempat, khususnya di SKPD yang ada di KLU ini diharapkan sudah bisa dimulai

“Dari kegiatan ini, kami harapkan semua SKPD dan stakeholders sudah mulai membuat pojok perpustakaan,” imbuhnya.

Saat yang sama, Kadis Perpustakaan Daerah KLU Ir. H. Lalu Mustain menyampaikan, Kabupaten Lombok Utara dijadikan pilot project program inklusi sosial yang ada di NTB bersama Kabupaten Bima. Melalui kegiatan tersebut diharapkan  memacu peran optimal untuk mengembangkan perpustakaan di KLU, baik di kabupaten dan desa.

Ada enam perpustakaan yang akan mendapatkan bantuan dari anggaran APBD tahun ini, yaitu Desa Senaru, Pendua, Genggelang, Tanjung, Malaka dan Pemenang Barat.

Secara terpisah Pjs Kades Tanjung Abdulis, S.Pd yang turut hadir mengungkapkan, pihaknya mendapat bantuan perpustakaan berupa tiga unit komputer, sedangkan untuk perpustakaan desa disiapkan ruangan khusus.

“Semoga dengan adanya perpustakaan desa, masyarakat bisa lebih gemar membaca di perpustakaan desa,” katanya.

sta/humaspro