Dalam kunjungan itu, Sinta Agathia Iqbal salah satu sentra kerajinan ketak di Lombok Barat yang secara rutin mengekspor kerajinan ke berbagai negara
LOBAR,LombokJournal.com ~ Ketua Dekranasda NTB, Ibu Sinta Agathia Iqbal didampingi Kepala Dinas Perdagangan, Baiq Nelly Yuniarti melakukan kunjungan kerja meninjau salah satu sentra kerajinan ketak di Desa Batu Mekar Kec. Lingsar pada Rabu (16/04/25).
Dalam kesempatan tersebut, Sinta berinteraksi langsung dengan para pengrajin dan memberikan semangat untuk terus berkarya.
Ia berharap melalui kunjungan ini, para pengerajin diharapkan dapat menjaga kualitas produk sehingga pangsa pasar tetap terjaga.
“Bersama, kita dukung UMKM kerajinan ketak untuk terus berkembang dan bersaing di pasar global. Selain itu, Mari bersama-sama mengangkat martabat produk lokal menuju NTB Makmur mendunia,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bunda Sinta menambahkan bahwa UMKM ini sangat penting dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah.
Karena maju dan berkembangnya UMKM akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan, pembukaan lapangan kerja baru, penyerapan tenaga kerja serta mengurangi pengangguran, pungkasnya.
Ibu Sinta dan rombongan dalam kesempatan ini mengunjungi UD. Mawara Artshop yang dikelola oleh pasangan Bpk. Suhartono dan Ibu Mawar Yanti.
Artshop ini merupakan salah satu sentra kerajinan ketak di Lombok Barat yang secara rutin mengekspor kerajinan ke berbagai negara seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi dan negara-negara Eropa baik secara langsung maupun tidak langsung.
Produk yang ada di sentra kerajinan ketak dari UD Mawar Artshop ini terkenal degan kualitas anyaman yang sangat detail dan halus sehingga sangat di sukai oleh konsumen di negara Jepang dan Eropa.
Produk yang mereka buat sebagian besar adalah produk untuk mendukung fashion seperti tas tangan dan aneka asesories lainnya. ***
Dinas Kebudayaan, agar Seni Budaya Lebih Diperhatikan
Lalu Muhammad Iqbal bentuk Dinas Kebudayaan agar keberadaan seni budaya memiliki tempat tersendiri
MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal menyatakan komitmennya, mermbentuk Dinas Kebudayaam agar fokus dan memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan seni budaya di NTB.
“Salah satu yang kita rencanakan, membentuk Dinas Kebudayaan! agar seni dan budaya di NTB mendapatkan perhatian lebih,” terang Miq Iqbal usai menerima Audiensi Pengurus Wilayah Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) NTB di ruang kerjanya Rabu (16/04/25).
Sebagai bentuk dukungan, Miq Iqbal menyampaikan saat ini langkah yang dilakukan yakni memisahkan Dinas Kebudayaan sendiri sehingga bisa lebih fokus
Sementara itu, Ketua KSBN NTB TGH. Hazmi Hamzar menyambut baik rencana Pemprov NTB memisahkan Dinas pendidikan dengan Dinas Kebudayaan,
Sebab hal itu akan membuat keberadaan seni dan budaya akan memiliki tempat tersendiri agar lebih terfokus serta menjadikan kebudayaan khusunya kebudayaan NTB sebagai cerminan semua lapisan.
“Ya dengan itu konsentrasinya akan semakin kuat. Karena keberadaannya tersendiri sejalan dengan pusat yang memiliki kementerian kebudayaan,” terangnya
Kehadiran Hazmi Hamzar bersama jajaran pengurus wilayah KSBN, yakni untuk mengundang secara langsung gubernur menghadiri pelantikan kepengurusan yang baru yang rencananya akan dilaksanakan pada 14 Mei 2025 mendatang.
“Alhamdulillah bersilaturahim langsung dengan pak Gubernur. Beliau sangat mendukung dan bersedia hadir pada tanggal 14 nanti, Semoga kedepan KSBN semakin maju dan berkembang sesuai harapan pak Gub,” ungkapnya.
Sementara itu Sekretaris KSBN Mujahiddin menjelaskan, dalam upaya mendukung pengembangan serta melestarikan seni budaya, KSBN NTB telah melakukan MoU dengan Dikbud NTB dengan melaksanakan Ekstrakulikuler bertajuk Remaja Pelestari Budaya (RPB) di sekolah-sekolah.
“Untuk (RPB) tahun pertama kita lakukan di SMK/SMA/SLB. Selanjutnya kita coba berkoordinasi dengan Dinas Dikbud Kabupaten/Kota untuk tingkat SMP/SD,” ungkap Mujahiddin.
Kalangan seniman di Mataram menyambut baik upaya Gubernur Iqbal yang akan merealisasikan terbentuknya Dinas Kebudayaan NTB.
Kehadiran Dinas Kebudayaan akan menjadi era baru yang mendorong Pemprov NTB lebih fokus membina dinamika kebudayaan. Kalangan Seniman menilai kehadiran Dinas Kebudayaan secara langsung langsung akan mendorong kreativitas pelaku seni.
R.Buang/her
WTP Bukan Tujuan Tapi Komitmen Tata Kelola Keuangan
Pencapaian WTP bukan tujuan akhir, melainkan wujud nyata dari komitmen seluruh aparatur pemerintah dalam menjaga tata kelola administrasi keuangan yang baik
MATARAM.LombokJournal.com ~Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri menyampaikan, pencapaian WTP bukan sekadar tujuan akhir. Melainkan wujud nyata dari komitmen seluruh aparatur pemerintah dalam menjaga tata kelolaadministrasi keuangan yang baik
Hal itu disampaikannya menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024, di Auditorium Bima, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali, Selasa (15/04/25)
Wagub dalam acara yang menandai dimulainya proses pemeriksaan LKPD itu, didampingi Sekretaris Daerah NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si,
Kegiatan ini juga menjadi forum koordinasi antara pemerintah daerah dan BPK terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan LKPD.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub menyampaikan rasa syukurnya dapat hadir bersama beberapa kepala daerah dari wilayah 6. Ia mengapresiasi kehadiran langsung salah satu Anggota VI BPK RI yang memberikan arahan penting untuk dijadikan bahan evaluasi.
“Alhamdulillah hari ini kami bersama beberapa gubernur dalam wilayah 6 menghadiri kegiatan ini di BPK Bali yang dihadiri langsung oleh salah satu anggota 6 BPK RI dan tentunya banyak arahan, penyampaian dan masukan yang menjadi bahan evaluasi kita bersama,” ujar Wagub.
Wagub juga mengungkapkan harapannya agar Provinsi NTB kembali mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia menekankan bahwa pencapaian WTP bukan sekadar tujuan akhir, melainkan wujud nyata dari komitmen seluruh aparatur pemerintah dalam menjaga tata kelola administrasi keuangan yang baik.
“Tentunya saya berharap Nusa Tenggara Barat akan kembali mempertahankan WTP-nya. Tentunya seperti yang disampaikan oleh beliau tadi bahwa WTP bukan tujuan akhir, tetapi merupakan komitmen dari seluruh aparatur yang bekerja untuk mempertahankan tata kelola administrasi keuangan yang baik,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Wagub berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkala, tidak hanya sebagai ajang evaluasi, tetapi juga sebagai ruang silaturahmi dan pertukaran ide antardaerah.
“Tentunya kami semua berharap agar acara seperti ini dapat terus terlaksana sekaligus sebagai bahan silaturahmi dan saling memberikan masukan antara provinsi yang hadir pada kesempatan acara ini,” katanya. ***.
Komitmen Bangun Sumberdaya Tenaga Kerja Global
Komitmen Gubernur NTB, potensi sekolah menengah kejuruan di NTB harus didorong menyediakan tenaga kerja berbasis keahlian
MATARAM.LombokJournal.com ~ Tekad dan komitmen membangun sumberdaya tenaga kerja melalui pendidikan vokasi berkualitas global, disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal.
Ia menyampaikan komitmen itu saat meresmikan kerjasama United Tractor School dan SMKN 6 Mataram dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi mekanik alat berat di halaman SMKN 6 Mataram, Senin (15/04/25).
“Karena situasi global seperti Jepang dan Eropa mengalami aging society yang membuat peluang pasar kerja dunia sangat besar,”, ujar Gubernur Iqbal.
Dijelaskannya, aging society adalah berkurangnya tenaga kerja produktif dan lapangan kerja teknis pertukangan maupun alat berat. Hal ini membuat negara negara tersebut mengimpor tenaga kerja asing dalam jumlah besar.
Indonesia khususnya NTB diharapkan dapat mulai menyiapkan tenaga kerja dengan kualifikasi global tersebut. Dengan pola menarik potensi hulu yakni penempatan untuk disiapkan di hilir mengisi kebutuhannya.
Gubernur Iqbal meyakini, potensi sekolah menengah kejuruan di NTB harus didorong menyediakan tenaga kerja berbasis keahlian tersebut. Salah satunya dengan bekerjasama dengan United Tractor, perusahaan multibisnis yang memiliki program pendidikan vokasi bernama United Tractor School (UT School).
Ini jadi komitmen Gubernur NTB, dalam lima sampai sepuluh tahun mendatang dengan pola penjaringan sejak SMP dan memperbaiki kurikulum SMK dalam keahlian teknis. Serta jaringan penempatan kerja yang siap maka lulusan SMK NTB akan banyak berkiprah di skala global dalam upaya kesejahteraan.
Sementara itu, Hamdan Aziz, Direktur UT School menjelaskan, program yang telah dimulai sejak 2008 ini memiliki 25 learning point seluruh Indonesia dan bekerjasama dengan 1.700 sekolah kejuruan dalam 14 program vokasi yang dinamakan Sobat.
Untuk NTB, selain yang telah ada di pulau Sumbawa, SMKN 6 Mataram dipilih dengan total siswa sebanyak 290 siswa dan telah meluluskan 21 orang siswa dalam tahap penjaringan yang siap mengikuti program pendidikan mekanik alat berat selama satu tahun.
Sementara, Dirut United Tractor, Edi Sarwono menambahkan, kurikulum UT School lebih menitikberatkan kepada pembentukan karakterpekerja.
“Kami telah mendedikasikan nilai perusahaan untuk pengembangan pendidikan vokasi dan berharap kontrol sosial masyarakat agar lulusannya baik”, ucapnya.
Hal ini seperti dikatakannya karena soft skill seperti karakter dan disiplin akan bertahan selamanya untuk mendukung hard skill atau kemampuan teknis yang dapat terus dikembangkan.
Ia berharap kebijakan sekolah vokasi Dikbud NTB berkembang dari teknik pengelasan ke mekanik alat berat.
Perusahaan ini menghibahkan satu unit mobil praktek, safety center, perpustakaan online dan alat peraga pembelajaran melengkapi fasilitas kelas dan workshop milik SMKN 6 Mataram.
Hadir dalam peluncuran sekolah vokasi UT School, jajaran United Tractor NTB, Dikbud NTB, perwakilan kepala sekolah SMK se NTB dan mitra kerja serta mitra binaan United Tractor. jm
Kesiapsiagaan Bencana Nasional Tahun 2025 di NTB
Rapat Koordinasi Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional bukan sekadar seremonial, tapi momentum memperkuat budaya sadar bencana.
MATARAM.LombokJournal.com ~Upaya memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan bencana, seluruh elemen daerah dalam menghadapi potensi bencanayang dapat terjadi di wilayah NTB, disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional tahun 2025, Senin (15/04/25), di Ruang Tambora Lantai II Kantor Gubernur NTB.
Rakor tersebut dihadiri oleh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI/Polri, Pemerintah lingkup Provinsi NTB, dan instansi vertikal.
Dalam sambutannya, Asisten III, Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi NTB H. Wirawan Ahmad MT menekankan bahwa rakor Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional bukan sekadar seremonial.
Tapi merupakan momentum untuk memperkuat budaya sadar bencana di semua lapisan masyarakat.
“Ada beberapa jenis bencana, bencana yang bisa di deteksi dan tidak, yang tidak dapat di deteksi salah satunya gempa, banjir, hingga kekeringan. Karena itu, penting bagi seluruh stakeholder untuk siap, sigap, dan bersinergi dalam menghadapi setiap potensi bencana,” ujarnya.
Rakor ini membahas sejumlah agenda seremonial dan utama, termasuk Hakabe Run dengan jarak 5 km, penanaman pohon, pelaksanaan simulasi evakuasi serentak yang direncanakan pada 26 April mendatang.
Selain itu ada edukasi kebencanaan di sekolah, hingga strategi komunikasi risiko di tengah masyarakat, dilanjutkan dengan gala dinner serta lomba mewarnai sadar bencana.
Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 menyampaikan bahwa peringatan HKBN tahun ini mengusung semangat “Bangun Kesiapsiagaan Sejak Dini”. Tujuannya menanamkan pemahaman kesiapsiagaan dan keterampilan menghadapi bencana sejak dini.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat NTB memiliki kapasitas untuk merespons kesiapsiagaan bencana dengan cepat dan benar. Salah satunya melalui latihan evakuasi mandiri yang akan dilakukan secara serentak di seluruh kabupaten/kota,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi NTB juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta aktif dalam peringatan HKBN dengan mengikuti simulasi evakuasi, memperbarui rencana kedaruratan keluarga, dan terus meningkatkan literasi kebencanaan.
Dengan koordinasi yang kuat dan partisipasi masyarakat yang tinggi, diharapkan NTB semakin tangguh dan siap menghadapi segala bentuk ancaman bencana di masa depan.pnd/opk
Kuota dan Peningkatan Jumlah Pendaki Gunung Rinjani
Evaluasi terkait kuota pendakian akan dilakukan bersdama-sama untuk memastikan berapa layaknya, berapa pastinya, berapa toleransinya saat musim puncak
MATARAM.LombokJournal.com ~Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, dalam Rapat Koordinasi mekanisme Pengelolaan Wisata Alam Pendakian Gunung Rinjani di Kantor BTNGR, Senin (14/04/25).
Jumlah pengunjung Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) sepanjang 2024 meningkat sebesar 34,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan ini turut mendongkrak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 53,46 persen.
Namun, peningkatan ini memunculkan keluhan soal keterbatasan kuota pendakian.
Miq Gita menyatakan akan melakukan evaluasi bersama sejumlah pihak terkait.
“Nanti kita lakukan evaluasi, kajian, bersama-sama untuk memastikan berapa layaknya, berapa pastinya. Kemudian treatment pada saat musim puncak, berapa toleransinya,” ujarnya.
Sekda juga berharap dengan bertambahnya kuota berdampak peningkatan PNBP dapat kembali dirasakan dalam bentuk pembangunan sarana prasarana di TNGR.
“PNBP yang meningkat itu kita harapkan juga ada baliknya ke destinasi ini dengan dukungan sarpras dan lain sebagainya termasuk kita berjuang untuk connectivity, accesibility menuju objek wisata,” jelasnya.
Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota lebih aktif mempromosikan TNGR melalui atraksi dan paket wisata yang menarik, serta mengajak pelaku usaha menjaga kualitas layanan. Komunikasi dan koordinasi antar pihak pun dinilai perlu diperkuat.
Dalam Hal ini Miq Gita menegaskan tekadkan diri kita semua bagian dari solusi jangan menambah masalah,Untuk pemda yang terlibat berikan yang terbaik, object image adalah tugas Pemerintah Kabupaten,
Image Sembalun harus terang dan aman, roda image tugas untuk teman teman pelaku wisata Taman Nasional Gunung Rinjani yang harus ramah, humanis dan melayani dengan baik
Kami pemerintah provinsi NTB membantu promosikan bagaimana aksesibilitas orang datang dan pergi ke NTB sampai dengan infrastruktur, aksesibilitas dan konektivitas.
“Itu tugas tugas kami Pemerintah Provinsi NTB,” kata Sekda. ***
Audensi Gubernur NTB dengan Kepala TVRI Stasiun NTB
Dalam audensi dengan TVRI itu Gubernur NTB juga menyampaikan, banyak event skala nasional dan internasional akan hadir di NTB
MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal saat audiensidengan Kepala TVRI Stasiun NTB, Okta Helena Kati Jara menyampaikan, mempublikasikan berbagai macam perkembangan pembangunan daerah dan event nasional maupun internasional di Provinsi NTB harus terus digaungkan.
Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan itu dalam audensi dengan TVRI NTB yang berlangsung di Ruang Kerja Kantor Gubernur NTB, Senin (14/04/25).
“Program – program di TVRI NTB menjangkau seluruh masyarakat mulai dari desa bahkan di luar negeri, diaspora NTB sangat luas termasuk di Malaysia, sehingga segmentasinya dapat digarap,” tuturnya.
Salah satu event skala nasional yang akan hadir di NTB yaitu Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) yang akan belangsung pada bulan Juni mendatang, yang akan menghadirkan sekitar 15.000 peserta dari seluruh Indonesia dan melibatkan 81 Induk Organisasi Olahraga (INORGA).
Dalam audensi itu Gubernur NTB juga menyampaikan, banyak event skala nasional dan internasional akan hadir. Misalnya, event olahraga lari dari pocari, event motor NMX, event FORNAS pasa bulan Juni nanti akan menghadirkan banyak sekali peserta yang akan hadir ke NTB.
“Tentunya TVRI NTB dapat membantu dalam publikasi dan juga talkshow untuk dapat menginformasikan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala TVRI Stasiun NTB, Okta Helena Kati Jara, S.Sos., MM mengucapkan terima kasih atas kesempatan melakukan audensi.
“TVRI NTB siap untuk melakukan kolaborasibersama dengan Pemerintah Provinsi NTB,” ujarnya..
Menurutnya, kolaborasi TVRI dan Pemerintah Provinsi NTB sejak dulu terus dilakukan, berbagai macam program telah disiapkan.
“Salah satunya program NTB Bicara, tentunya dengan banyaknya event di NTB akan kami publikasikan sehingga semua dapat berkesinambungan,” tuturnya.
Ia juga menyampaikan bahwa belum lama ini, TVRI NTB mengadakan gerakan pangan murah di halaman kantor TVRI NTB, GPM ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan masyarakat, terutama menjelang Idulfitri.
“Beberapa waktu lalu kami mengadakan Gerakan Pangan Murah di halaman Kantor Gubernur NTB, Ibu Wagub juga hadir juga pada saat itu dan kegiatan tersebut dilakukan secara serentak pada saat itu,” tuturnya. ***
Fungsi APBN sebagai Shock Absorber
Fungsi APBN merupakan instrumen untuk membiayai banyak program-program penting pemerintahan Presiden Prabowo
Catatan : Agus K. Saputra
LombokJournal.com ~Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pentingnya fungsi APBN sebagai shock absorber di tengah meningkatnya tensi perang tarif dagangyang sedang terjadi.
Hal ini disampaikannya dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan tema “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Tengah Perang Tarif Dagang”.
Sri Mulyani menekankan bahwa APBN merupakan salah satu instrumen utama dalam pengelolaan ekonomi, khususnya dari sisi makro. Ia menyebut fungsi APBN menjadi andalan pemerintah saat menghadapi berbagai shock atau guncangan ekonomi.
Sementara berbagai program subsidi yang telah dilaksanakan merupakan salah satu wujud dari perlindungan APBN kepada masyarakat di tengah gejolak perekonomian global.
“Subsidi BBM, subsidi LPG 3kg, subsidi listrik, semuanya dari sisi volume mengalami kenaikan. Ini artinya APBN bekerja untuk melindungi masyarakat agar mereka yang bebannya terasa dalam situasi saat ini mereka mendapatkan perlindungan dari APBN,” ujarnya.
Hingga akhir Maret 2025, postur APBN menunjukkan perbaikan yang signifikan. Kinerja penerimaan pajak pada bulan Maret sudah mengalami turn around pada angka positif 9,1. Belanja pemerintah juga terjaga on track, sedangkan dari sisi pembiayaan defisit tetap terjaga sesuai dengan desain dalam UU No. 62 tahun 2024 yang sudah disetujui bersama DPR yakni sebesar 2,53 persen..
Menkeu menambahkan fungsi APBN merupakan instrumen untuk membiayai banyak program-program penting pemerintahan Presiden Prabowo. APBN akan terus dikelola dengan baik sehingga program-program yang sudah dicanangkan dapat dilaksanakan dengan profesional dan akuntabel sehingga memberikan assurance kepada investor.
Dalam pemaparan Menkeu di acara Saresehan tersebut, kita menjadi mengatahui bahwa defisit APBN per Maret 2025 mencapai Rp 104,2 triliun per akhir Maret 2025, atau setara 0,43 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka itu sudah sekitar 16,9 persen dari target defisit anggaran pendapatan dan belanja negara pada 2025 yang senilai Rp 616,2 triliun atau setara 2,53 persen dari PDB.
Defisit APBN itu berasal dari pendapatan negara yang baru senilai Rp 516,1 triliun atau 17,2 persen dari target tahun ini Rp 3.005,1 triliun, dan belanja negara Rp 620,3 triliun atau 17,1 persem dari target Rp 3.621,3 triliun.
Dengan kata lain, defisit dari APBN di Maret 2025 ini, terpantau disebabkan oleh penerimaan negara yang lebih rendah dibandingkan belanja negara. Di mana realisasi belanja negara sebesar Rp620,3 triliun. Sedangkan, pendapatan negara hanya mencapai Rp516,1 triliun. Artinya terdapat gap yang cukup besar.
Pendapatan negara itu sendiri terdiri dari realisasi Penerimaan Perpajakan yang sebesar Rp 400,1 triliun, atau setara 16,1 persen dari target 2025 Rp 2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 115,9 triliun atau 22,6 persen dari target Rp 513,6 triliun.
Sedangkan penerimaan perpajakan yang berasal dari Penerimaan Pajak sebesar Rp 322,6 triliun per akhir Maret 2025 atau 14,7 persen dari target Rp 2.189,3 triliun, serta Kepabeanan dan Cukai Rp 77,5 triliun, setara 25,7 persen dari target Rp 301,6 triliun.
Jika dibandingkan dengan realisasi periode tahun sebelumnya atau Maret 2024 penerimaan pajak tersebut terkontraksi sebesar 18,1 persen, di mana penerimaan pajak di tiga bulan pertama 2024 lalu mencapai Rp393,91 triliun setara dengan 19,81persen dari target yang ditetapkan Rp1.988,88 triliun.
Namun, Sri Mulyani melihat penerimaan pajak bruto pada Maret 2025 tumbuh sebesar 9,1 persen, berbalik arah dari pertumbuhan negatif minus13 persen pada Januari dan minus 4 persen pada Februari.
“Kalau kita lihat pada Maret penerimaan pajak bruto kita sudah turn around , yang tadinya growth-nya minus 13 persen di Januari, Februari minus 4 persen, ini sekarang sudah positif 9,1 persen, turning around itu kelihatan sudah mulai baik,” kata Menkeu.
Adapun belanja negara yang sudah senilai Rp 620,3 triliun berasal dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp 413,2 triliun, atau 15,3 persen dari target Rp 2.701,4 triliun, dan Transfer Ke Daerah Rp 207,1 triliun, 22,5 persen dari target Rp 919,9 triliun.
Detail dari Belanja Pemerintah Pusat itu terdiri dari realisasi Belanja K/L yang sudah sebesar Rp 196,1 triliun atau 16,9 persen dari pagu Rp 1.160,1 triliun, dimanfaatkan untuk belanja pegawai termasuk pemberian Tunjangan Hari raya (THR) bagi PNS/TNI/Polri, serta bantuan sosial.
Sementara Belanja non-K/L Rp 217,1 triliun, setara 14,1 persen dari target Rp 1.541,4 triliun telah disalurkan untuk dukungan pembayaran manfaat pensiun termasuk THR, subsidi, dan kompensasi sesuai jadwal.
Sedangkan realisasi Transfer Ke Daerah, menurut Menkeu, “Dari mulai dana desa, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus baik itu yang fisik maupun non fisik. Jadi semua angka di APBN memang dilihat secara lebih teliti.”
Meskipun realisasi pendapatan dan belanja negara itu telah menyebabkan defisit per Maret 2025 sebesar Rp 104,2 triliun, keseimbangan primer masih mampu membukukan surplus Rp 17,5 triliun atau minus 27,7 persen dari target defisit keseimbangan primer Rp 63,3 triliun.
Khusus untuk realisasi pembiayaan anggaran, realisasi per akhir Maret 2025 sudah sebesar Rp 250 triliun, atau sebesar 40,6 persen dari target yang didesain sesuai rencana defisit APBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun.
“Kita akan tetap menjaga APBN dan terutama utang maupun defisit secara tetap prudent, transparan,” tegas Sri Mulyani.
Sekali lagi, untuk menutup defisit tersebut, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan anggaran sebesar Rp250 triliun atau 40,6 persen dari target Rp616,2 triliun. Dari jumlah itu, pembiayaan utang menyumbang Rp270,4 triliun—mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp282,6 triliun. Namun, pemerintah juga mencatat pengembalian pinjaman neto sebesar minus Rp12,3 triliun.
“Jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya, atau melebihi ambang batas yang telah ditetapkan pemerintah yakni sebesar 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) yakni sebesar Rp616,2 triliun,” tambah Sri Mulyani.
Reformasi Administrasi Perpajakan
Menteri Keuangan pun menyampaikan akan memangkas beban tarif para pelaku usaha, setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif impor sebesar 32 persen terhadap Indonesia (sumber: infobanknews.com Apr 8, 2025)
Secara detil dijelaskan bahwa reformasi administrasi perpajakan dan kepabeanan akan memotong bebang tarif pengusaha sebesar 2 persen. Sehingga, yang tadinya bebannya sebesar 32 persen (tarif Trump) hanya akan menjadi 30 persen.
“Jadi ini adalah reform yang bisa kita lakukan di pajak dan bea cukai hanya dari sisi administratif penyederhanaan akan akan mengurangi beban. Jadi kalau tadi dunia usaha akan kena 32 persen ini bisa dengan berbagai reform 2 persen lebih rendah,” ungkap Sri Mulyani.
Kemudian, pemerintah juga berjanji akan memotong tarif pajak penghasilan (PPh) impor sebesar 2 persen, sehingga yang tadinya 2,5 persen hanya menjadi 0,5 persen.
“Untuk PPh impor kami akan melakukan penyesuaian untuk produk tertentu yang tadinya antara 2,5 persen ke hanya 0,5 persen. Ini berarti mengurangi lagi 2 persen beban tarif. Jadi anything yang bisa mengurangi tarif karena sudah adanya beban tarif selama belum turun dari Amerika kita akan coba lakukan,” ujarnya.
Selain itu, Sri Mulyani juga akan melakukan penyesuaian tarif bea masuk produk impor yang 5-10 persen menjadi 0,5 persen. Pengurangan ini berlaku pada produk-produk yang berasal dari AS yang masuk dalam
“Ini berarti mengurangi lagi 5 persen beban tarif. Ini untuk produk-produk yang berasal dari Amerika Serikat yang masuk dalam most favoured nation,” jelasnya.
Lebih dari itu, tarif bea keluar untuk CPO (crude palm oil) juga dilakukan penyesuaian yang secara equivalent akan mengurangi beban hingga 5 persen.
“Semua minta agar bea masuk anti-dumping, imbalance safeguard bisa dilakukan dan dipercepat hanya dalam waktu 15 hari. Itu akan kita lakukan bersama dengan K/L (Kementerian/Lembaga) yang lain. Jadi kami akan terus melakukan reform terutama di bidang pajak bea dan cukai dan prosedur supaya ini betul-betul mengurangi beban sesuai dengan penekanan Bapak Presiden,” imbuhnya.
Sebagai kesimpulan, acara sarasehan ini menjadi ajang diskusi strategis antara Presiden, jajaran Kabinet Merah Putih, serta berbagai asosiasi pelaku ekonomi nasional dalam merumuskan fungsi APBN guna memperkuat ketahanan ekonomiIndonesia.
Dengan kondisi geopolitik dan perekonomian global yang terus bergerak dinamis, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengelola fungsi APBN dengan prinsip prudent dan sustainable ***
#Akuair-Ampenan, 14-04-2025
Siap Dikritik untuk Wujudkan NTB Lebih Baik
Gubernur NTB dan Wakil Gubernur membuka diri siap dikritik, bahkan dicaci maki, fokusnya yang diperjuangkan inginkan m,ewujudkan NTB jadi lebih baik
LOTENG.LombokJournal.com ~ Siap dikritik dan tidak populer. Itu ditekankan Gubernur Gubernur NTB,. Lalu Muhamad Iqbal senagai komitmen untuk membawa perubahan positif bagi daerah yang dipimpinnya.
“Satu-satunya yang tiang pikirkan adalah ingin yang terbaik buat NTB. Dan ingin melihat NTB menjadi lebih baik ke depan. Tiang sadar bahwa ada risiko dari setiap keputusan yang tiang ambil tapi dari awal tiang sudah nyampaikan, Lalu Muhamad Iqbal sudah siap untuk tidak populer demi melihat NTB yang lebih baik. Tiang sudah siap dikritik, dicaci maki, sudah siap. Sudah siap dikritik, dicaci maki bahkan oleh saudara sendiri. Tapi yang tiang inginkan hanya NTB jadi lebih baik,” ungkapnya di hadapan undangan acara halal bihalal.
Miq Iqbal sapaan Gubernur NTB menambahkan, periodekepemimpinannya masih panjang dan membutuhkan dukungan penuh agar visi tersebut dapat terwujud.
“Perjalanan masih panjang. Perjalanan yang sesungguhnya adalah perjalanan lima tahun ke depan untuk mengawal dan memastikan NTB menjadi lebih baik,” lanjutnya.
Selanjutnya, Ia bersama Wakil Gubernur menegaskan tekadnya untuk fokuspada pembangunan daerah, serta membuka ruang dialog dan dirinya siap dikritik sebagai bagian dari proses demokrasi. ***
Sekretariat Karang Lebah di Praya Diresmikan
Hadiri Halal Bihalal sdi Sekretariat Karang Lebah, Gubernur Iqbal berkomitmen membawa NTB naik kelas, menuju NTB Makmur Mendunia
LOTENG.LombokJournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal menghadiri acara Halal Bihalal sekaligus meresmikan Sekretariat Karang Lebah atau Forum Silaturahmi Keluarga Besar Karang Lebah di Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Minggu (13/04/25).
Gubernur Iqbal, mengungkapkan bahwa sebelum resmikan Sekretariat Karang Lebahini, terlebih dahulu menghadiri pertemuan bersama Relawan Semeton Iqbal, yang merupakan komunitas pendukung awal sebelum ia mendapat dukungan partai politik.
Eks Dubes Turki untuk Indonesia tersebut, juga menyampaikan harapannya agar keluarga besar di Sekretariat Karang Lebah senantiasa mendukung langkahnya dalam mengemban amanah sebagai pemimpin NTB.
Ia menyadari bahwa perjalanan lima tahun ke depan tidak akan mudah dan tidak semua keputusan akan menyenangkan semua pihak.
“Saya sadar apapun langkah yang saya ambil, tidak akan selalu disukai oleh semua orang. Tapi saya berkomitmen membawa NTB naik kelas, menuju NTB Makmur Mendunia. Saya siap dikritik, bahkan dicaci. Tapi saya mohon doa dan restu dari keluarga besar Karang Lebah,” tuturnya.
Di akhir sambutannya, Gubernur berharap para sesepuh dan keluarga besar Karang Lebah bisa merasa bangga atas kiprahnya, sebagai anak keturunan Karang Lebah yang kini memimpin provinsi.
Sementara itu, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya acara tersebut. Ia mengaku bangga menjadi bagian dari keluarga besar ini dan dapat hadir secara langsung untuk bersilaturahmi dengan para anggota dari berbagai penjuru.
“Saya merasa terhormat bisa berkumpul di tengah keluarga besar ini. Semoga acara seperti ini terus berlanjut untuk mempererat tali silaturahmi kita,” ujar Bupati..
Acara di Sekretariat Karang Lebah ditutup dengan ramah tamah dan doa bersama, menandai momen penting dalam perjalanan organisasi keluarga besar ini yang kini memiliki sekretariat resmi sebagai pusat kegiatan dan komunikasi antaranggota.
Acara yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah, H. Lalu Idham Khalid, serta para sesepuh dan anggota Keluarga Besar Karang Lebah dari berbagai daerah. ***
