Program Zero Waste tidak hanya tindakan saja, tapi harus ada Peraturan Daerah (perda) agar pelaksaaan Program Zero waste ini bisa dilaksanakan

MATARAM.lombokjournal.com — Guna mendukung program Zero Waste yang digagas Pemerintah Provinsi NTB, Asosiasi Hotel Mataram (AHM) mulai menggurangi penggunaan plastik di tiap hotel .

Ketua Asosiasi Hotel Mataram( AHM) Ernanda Dewobroto menjelaskan, semua Hotel yang ada di Mataram sudah berkomitmen untuk mengurangi penggunan plastik di tiap kegiatan yang diadakan di hotel masing-masing .

“Kita sudah mengurangi  penggunaan botol plastik, jadi biasanya jika ada meeting pemerintahan yang dulunya kita menggunakan botol plastik sekarang menggunakan air yang dituang langsung ke gelas serta menggunakan sedotan dari bahan ramah lingkungan dan stainlesteell,” terang Ernanda

Pihak hotel juga sudah mulai memilah sampah yang dihasilkan mulai dari sampah yang termasuk Organik maupun an organik.

“Selain mengurangi sampah plastik, sampah-sampah yang dihasilkan dari hotel kita pilah terlebih dahulu sebelum diambil oleh petugas kebersihan,” cetusnya

Ernanda berharap, jika Program zero waste tidak hanya tindakan saja akan tetapi harus ada Peraturan Daerah (perda) dari pemerintah agar pelaksaaan Program Zero waste ini bisa dilaksanakan.

AYA/HmsNTB

Banyak sekali manfaat langsung yakni  waktu tempuhnya tidak terlalu lama jamaah tidak lelah bisa fokus ibadah, biaya tentu  lebih ringan

MATARAM.lombokjournal.com —  General Manager PT Angkasa pura I Nugroho Jati memastikan siap mendukung rencana pemerintah Provinsi NTB yang kembali membuka rute penerbangan langsung dari Lombok – Jeddah yang rencananya akan mulai dibuka awal Desember mendatang.

Adapun dukungan yang akan dilakukan Angkasa pura yakni dengan meningkatkan fasilitas maupun sarana dan prasarana bandara.

“Kesiapan kita dari segi infrastruktur yakni dari sisi pertamina, bahan bakar dan landasan tempat parkir pesawat jenis Airbus 330,terminal pemberangkatan kita akan tingkatkan,” tegas Jati,  Selasa (22/10) 2019.

Penerbngan langsung dari Lombok -Jeddah ia nilai sebagai salah satu cara yang tepat guna meningkatkan tingkat kunujungan wisatawan ke Pulau lombok pasca gempa.

Di sisi lain dengan dibukanya penerbangan langsung Lombok-Jeddah tersebut selain dapat mempermudah masyarakat dalam menunaikan ibadah umroh juga dapat menarik minat tamu dari jeddah untuk berkunjung ke Lombok.

“Rencana ini sangat bagus untuk kedepan, karena banyak Warga NTB yang melaksanakan ibadah Umroh,  kita berharap jika awal penerbangan  hanya sebulan sekali, seterusnya bisa satu bulan  menjadi dua kali,” Ujar Jati

Penerbangan Langsung Lombok -Jeddah sangat disambut baik oleh semua pihak. Terlebih untuk Jamaah yang akan melaksankan ibadah Umroh.

Banyak sekali manfaat langsung yakni  waktu tempuhnya tidak terlalu lama jamaah tidak lelah bisa fokus ibadah, biaya tentu  lebih ringan.

Diharapkan, ke depan agar penerbangan langsung Lombok-Jeddah itu bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan semua pihak.

AYA

Diharapkan,saat kembali ke kabupaten/kota masing-masing, bisa menjadi inspirasi bagi LKSA yang lain

MATARAM.lombokjournal.com —  Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKKS) sudah melaksanakan beberapa kegiatan, salah satunya adalah bimbingan manajemen akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Hal ini penting dalam membimbing dan membantu seluruh LKKS di kabupaten/kota, untuk saling mengatur dan mengelola kesejahteraan yang lebih baik dan lebih profesional dalam menjalankan tupoksi.

Ketua Umum LKKS Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE., M.Sc mengatakan itu, saat membuka kegiatan Bimbingan Manajemen Perencanaan Organisasi Terakreditasi Bagi LKSA Provinsi NTB di Aula Hotel Lombok Raya, Selasa (22/10/2019).

Data terakhir bulan Agustus 2019, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di NTB tercatat kurang lebih 576.465 orang  dari 26 jenis PMKS, dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebanyak 227 LKSA.

“Dengan sasaran binaan kurang lebih 11.350 orang anak. Sementara, jumlah LKSA yang sudah terakreditasi masih sangat minim. Maka ke depan harus sudah ada peningkatan LKSA yang terakreditasi,” jelas Hj. Niken.

Kegiatan bimbingan manajemen akreditasi LKSA serta sejumlah kegiatan lainnya akan menunjukkan tingkat profesionalisme LKKS sebagai pelayan masyarakat.

Hj. Niken berharap, agar peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik, sehingga pada saat kembali ke kabupaten/kota masing-masing, bisa menjadi inspirasi bagi LKSA yang lain.

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB Dra. Hj. T. Wismaningsih Drajadiah  berharap dengan adanya kegiatan tersebut mampu meningkatkan kualitas SDM  LKSA yang hadir.

“Semua SDM yang terkait dalam pelayanan kesejahteraan sosial harus terakreditasi, karena hal tersebut adalah tuntutan untuk pelayanan yang profesional “, tuturnya.

Wismaningsih menambahkan, Pemerintah Provinsi sudah melaunching  Kartu Identitas Anak Yatim Piatu (KIAP) dengan memberikan sebanyak  219 KIAP  bersama Bank NTB yang berfungsi sebagai ATM dan pelayanan sosial yang lainnya. Dalam pengelolaannya akan tetap bersama-sama dengan LKSA.

Peserta dalam kegiatan ini berjumlah Peserta 30 orang dari LKSA se-NTB dan akan mengikuti berbagai macam kegiatan serta menerima materi dari pihak penyelenggara.

AYA/HmsNTB

“Melalui revitalisasi ini, kita bisa menangani lingkup dusun dengan cermat, dengan detail, degan serius”

MATARAM.lombokjournal.com —   program Revitalisasi Posyandu akan lebih maksimal hasilnya dengan memberdayakan dana desa.

Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan itu saat menjadi keynote speaker Rapat Koordinasi (Rakor) Revitalisasi Posyandu, Zero Waste, dan Tim Pelaksanaan Kejiwaan Masyarakat (TPKJM) Tingkat Provinsi  NTB yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Legi, Selasa (22/10) 2019 pagi.

“Kalau kita lihat sekarang anggaran itu, telah tersebar sampai ke seluruh desa, yang mana kewajiban dana desa tersebut salah satunya untuk hal yang berhubungan dengan kesehatan,” ujar Wagub yang biasa disapa Umi Rohmi.

Rakor tersebut juga dalam rangka pembagian peran terkait program Revitalisasi Posyandu dan Zero Waste di Pemprov dan Kabupaten/Kota di NTB.

Umi Rohmi menerangkan,  Pemerintah Provinsi NTB menjadikan Revitalisasi Posyandu sebagai salah satu program yang benar-benar diperjuangkan.

“Melalui revitalisasi ini, kita bisa menangani lingkup dusun dengan cermat, dengan detail, degan serius,” ujarnya.

Melalui Posyandu, tidak hanya permasalahan kesehatan yang dapat dideteksi lebih dini, tapi juga masalah sosial yang ada di masyarakat.

“Jadi yang namanya revitalisasi posyandu ini benar-benar kita revitalisasikan, kita fungsikan, berdayakan, kita anggap dia menjadi instrumen yang sangat penting lingkup dusun, mengapa ini akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa jika kita serius,” tutur Umi Rohmi.

Umi Rohmi berharap agar setelah digelar Rakor, Pemda di 10 Kabupaten/Kota di NTB langsung mempersiapkan sterateginya masing-masing dalam bersama-sama mewujudkan Posyandu Keluarga dan Zero Waste di NTB.

Rakor ini diikuti oleh Asisten Perekonomian dan Umum Setda NTB, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat Setda  NTB, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dan masing-masing enam orang perwakilan dari Kabupaten/Kota di NTB.

AYA/HmsNTB

Dubes Rasmus, ia sudah mendengar banyak potensi kerja sama di bidang energi terbarukan dan pengelolaan sampah di NTB, terutama dari Head of Environmental Cooperation Morten Holm van Donk, yang sudah beberapa kali ke NTB

lombokjournal.com  —

JAKARTA  ;   Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah melakukan pertemuan dengan Yang Mulia (YM) Duta Besar Kerajaan Denmark untuk Indonesia,

bersama jajarannya yang berlangsung di kediaman dinas Dubes Denmark di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/10) 2019.

Dalam pertemuan Didiskusikan potensi kerja sama dalam sejumlah bidang. Mulai dari investasi untuk program energi terbarukan (renewable energy), pengelolaan sampah (waste management), hingga pariwisata dan pendidikan.

“Paradigma Pemerintah Provinsi NTB saat ini adalah ramah investasi dan ramah kepada komunitas bisnis. Kami sangat terbuka dengan setiap langkah kerja sama dan penanaman modal atau investasi dari manapun, baik domestik maupun internasional, swasta maupun institusi negara. Kami mengajak Denmark untuk ikut meramaikan investasi dan kerja sama berbagai bidang yang saling menguntungkan di NTB,” kata Gubernur Zul yang didampingi Staf Khusus Bidang Investasi dan Waste Management,  Lutfiya Al Qarani  .

Portofolio Denmark di bidang teknologi pengembangan energi terbarukan, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Angin/ Bayu, cocok dengan kondisi lahan di NTB, baik di Pulau Lombok maupun Sumbawa. Begitu juga dengan yang lain, misalnya tenaga surya ataupun biomass.

Menurut gubernur, dua pulau besar NTB, Lombok dan Sumbawa punya potensi besar untuk investasi di bidang pengembangan energi terbarukan, misalnya pembangkit listrik tenaga angin yang sudah maju di Denmark.

“Untuk pembangkit listrik tenaga surya, kami sudah punya 3 PLTS di Sengkol, Selong dan Pringgabaya yang masing-masing berkapasitas 7 MWp atau totalnya 21 MWp. Sementara untuk biomass, kami punya ladang jagung yang produksinya mencapai lebih dari 2 juta ton berdasar data 2018 lalu,” kata Gubernur Zul.

Untuk kebijakan Zero Waste Province, Doktor Zul mengaku tertarik dengan Denmark karena negara kerajaan itu sudah punya punya Undang-Undang Perlindungan Lingkungan sejak tahun 1973.

Dengan teknologi Zero Waste Management yang sudah dikembangkan oleh Denmark selama puluhan tahun itu, ia yakin bisa diadopsi dan dikembangkan sesuai kondisi di NTB.

“Kami sediakan segala infrastrukturnya, mulai dari lahan, kemudahan survei, hingga fasilitas penunjang teknis dan lain-lainnya. Dari birokrasi, kami bantu kemudahan perizinan dan dukungan sumber daya yang ada. Intinya, NTB is a community business and investment-friendly,” lanjut Doktor Zul.

Dubes Kerajaan Denmark YM Rasmus A. Kristensen yang didampingi Head of Energy Cooperation Thomas Caprla Henriksen dan Head of Environmental Cooperation Morten Holm van Donk, menyambut baik peluang kerja sama tersebut.

Menurut YM Dubes Rasmus, ia sudah mendengar banyak potensi kerja sama di bidang energi terbarukan dan pengelolaan sampah di NTB, terutama dari Head of Environmental Cooperation Morten Holm van Donk, yang sudah beberapa kali ke NTB.

“Saya sudah dengar dari Pak Morten dan timnya yang bisa dibilang sudah tak asing dengan Lombok dan Sumbawa, serta bertemu dengan sejumlah kepala dinas terkait lingkungan dan energi terbarukan. Potensi kerja sama investasi bidang pembangkit listrik tenaga biogas dan biomass dengan NTB sangat menarik. Apalagi setelah mendengar langsung penjelasan Bapak Gubernur hari ini,” ujar YM Dubes Rasmus.

Thomas dan Morten memiliki kapabilitas dan kapasitas yang tepat untuk merealisasikan kerja sama di bidang energi dan pengelolaan sampah antara Provinsi NTB dengan Denmark.

Selain dua bidang utama itu, bidang yang lain juga sangat terbuka untuk dijadikan lahan investasi, baik pariwisata, infrastruktur hingga pendidikan.

Yang paling penting untuk menyegerakan kerja sama itu, adalah data sharing dua pihak terkait kompetensi dan kapasitas.

“ Maksud saya kompetensi sumber daya manusia dalam pengembangan teknologi serta infrastrukturnya, dan kapasitas atau volume dari masing-masing bidang, seperti data kapasitas panen jagung atau bambu untuk biomass, dan volume sampah atau gas bumi untuk sumber daya biogas,” kata Rasmus.

Menurut Dubes Rasmus, bisa diawali dengan pengiriman tim untuk transfer teknologi dan pengetahuan terlebih dulu, baik tim dari NTB untuk belajar atau kursus ke Denmark ataupun sebaliknya, pengiriman tenaga ahli atau pakar dari Denmark untuk memberikan training di NTB.

“Hal itu perlu sebagai bagian dari feasibility study untuk memastikan teknologi yang dikembangkan di Denmark, cocok dan sesuai dengan kondisi dan situasi lapangan di NTB. Transfer teknologi dan data juga penting untuk memastikan kesinambungan kerja sama ini bisa berjalan dalam jangka panjang,” ujar YM Dubes Rasmus.

Terkait kerja sama pendidikan, Gubernur Zul menyampaikan soal program beasiswa 1000 pelajar NTB ke luar negeri. Ia menyatakan tertarik untuk mengirimkan anak-anak muda Lombok dan Sumbawa ke Denmark, sebagai negara yang menempati rangking ke-5 tertinggi dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dunia.

“Kami sudah mengirimkan 46 mahasiswa untuk kuliah S2 di Polandia dari akhir tahun lalu hingga saat ini. Mereka kebanyakan juga belajar sains bidang energi dan lingkungan, dan akan terus bertambah. Kami berharap Denmark juga menjadi negara tujuan dari program beasiswa NTB, apalagi dengan kualitas pendidikan Denmark yang memadukan pengembangan kurikulum pendidikan dengan teknologi digital, namun tetap dengan mempertahankan nilai-nilai budaya. Sangat cocok dengan apa yang kami upayakan di NTB,” imbuh Gubernur Zul.

Di akhir perjumpaan tersebut, kedua belah pihak bersepakat bakal mengadakan pertemuan teknis sebagai tindak lanjut pada awal November 2019.

Gubernur Zul juga mengundang YM Dubes Rasmus dan jajarannya yang akan berkunjung ke NTB, untuk sekalian berwisata menikmati seluruh keindahan Lombok dan Sumbawa.

AYA/HmsNTB

“Alhamdulillah kedutaan Denmark akan membantu pengembangan energi terbarukan dan pengelolaan sampah di NTB”

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;   Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah, menemui Duta Besar Denmark untuk Indonesia di kediaman Dubes di Jakarta, Senin (21/10) 2019.

Kesempatan itu dimanfaatkan  untuk mendiskusikan sekaligus menjajaki peluang untuk bisa mengadopsi sukses story pengembangan teknologi Renewable Energy dan Pengelolaan sampah di Denmark untuk diaplikasikan di NTB.

Hadirnya industri, seperti industri pengolahan akan memberikan dampak baik bagi kesejahteraan dan pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat NTB. Termasuk industri pengolahan sampah untuk mendukung NTB Zero Waste

“Alhamdulillah kedutaan Denmark akan membantu pengembangan energi terbarukan dan pengelolaan sampah di NTB,” jelas Gubernur Zul.

Denmark adalah negara terkemuka dunia dalam produksi energi angin dan produksi turbin angin. Pada 2014 Denmark menghasilkan 57,4 persen dari pembangkit listrik bersih dari sumber energi terbarukan.

Perusahaan paling besar penghasil energi terbarukan di Denmark, telah beroperasi di sejumlah negara termasuk Jerman, India, Italia, Rumania, Inggris, Spanyol, Swedia, Norwegia, Australia, Cina, dan Amerika Serikat.

Tenaga angin sendiri menghasilkan 42,7 persen  dari produksi listrik Denmark pada tahun 2014 dan diperkirakan akan meningkatkan produksinya hampir 80 pesern pada tahun-tahun hingga 2024.

Beberapa teknologi lain energi terbarukan yang diproduksi Denmark selain turbin pembangkit listrik tenaga angin adalah Biodiesel dan tenaga surya.

AYA/HmsNTB

Penyediaan lokasi maupun sosialisasi pelayanan apa saja yang diperoleh dalam Posyandu Keluarga bagi warganya, harus tersampaikan dengan baik

Mataram.lombokjournal.com — Dukungan teknologi berupa sebuah Sistem Informasi Posyandu (SIP) berbasis laman daring, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik), untuk pengembangan kegiatan Posyandu Keluarga dalam program revitalisasi Posyandu yang dicanangkan Pemerintah Provinsi NTB.

Situs ini digunakan tidak saja sebagai pelaporan rutin administrasi Posyandu, tapi juga menjelma sebagai bank data.

Menu yang tersedia dalam aplikasi SIP diharapkan dapat mencakup seluruh kebutuhan. Baik bagi masyarakat maupun pengambil kebijakan bidang kesehatan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, S.Sos.MH mengungkapkan, pihaknya kini tengah menuntaskan pembangunan sebuah sistem informasi. Tujuannya memudahkan dan mengakomodir seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses layanan maupun pengembangan kegiatan di posyandu keluarga.

Ia menjelaskan, dalam aplikasi tersebut, tidak hanya untuk pelaporan. Di dalamnya terdapat 4  model data dan informasi tentang program kegiatan posyandu.

Pertama, Posyandu KIA di antaranya mencakup Bina keluarga balita (BKB), kelas stunting, kelas ibu hamil dan lain-lain. Kedua, Posbindu yaitu mencakup zero waste, kebencanaan dan deteksi dini.

Ketiga, Posyandu lansia mencakup pelayanan kesehatan dan deteksi dini.  Keempat, Posyandu Remaja mencakup PUP (pendewasaan Usia Perkawinan), bahaya narkoba dan berbagai permasalahan remaja lainnya.

Panca Yuniati, Kabid Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan NTB dalam Pertemuan Sosialisasi Posyandu Keluarga Tingkat Provinsi di Mataram (Senin, 21/10) menjelaskan,  beberapa hal terkait pembangunan Posyandu Keluarga, tengah disiapkan.

Termasuk dukungan teknologi informasi, tegasnya.

Menurutnya, ada 4 strata posyandu di NTB saat ini. Berdasarkan Data hingga Juli 2019 Jumlah posyandu di seluruh Kabupaten/Kota se- NTB sebanyak 7.286.

Dari jumlah itu, kata bu Panca sapaan akrabnya, jika dikaitkan dengan  4 strata posyandu tersebut di atas, maka  Posyandu Pratama sebanyak 215 (4,4 persen), Madya sebanyak 3.076 buah (42,2 persen); Purnama 3.421 (47,0 persen) dan Posyandu Mandiri sebanyak  471 (6,5 persen).

“Inilah yang harus disiapkan dan diinisiasi secara bertahap agar memenuhi persyaratan ditingkatkan menjadi posyandu keluarga”, ujarnya.

Pejabat Bidang Promosi Kesehatan (Promkes), Retno mengungkapkan, dari 3500 kader posyandu yang ada di NTB saat ini,  sebanyak 2500 kader telah memiliki sertifikat keahlian.

Program unggulan yang menyasar masyarakat di level keluarga, Posyandu sebagai layanan dasar kesehatan akan diperluas layanannya bagi anggota keluarga lain selain ibu, bayi dan balita.

Dengan demikian, perluasan layanan Posyandu membutuhkan  stakeholder lain sebagai penyedia layanan Posyandu dan tidak lagi dinas kesehatan semata.

Layanan lain yang bersifat lintas sektoral diharapkan ikut menunjang berjalannya Posyandu Keluarga. Didalamnya ada BKKBN, PKK, DPMPD, DIKBUD, Kemenag, program PKH maupun program Dinas Kesehatan yang telah berjalan namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam Posyandu Keluarga seperti Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu).

Koordinasi dan sosialisasi ini diharapkan  menjadi kerjasama antar lembaga yang mengurusi warga desa.

Di BKKBN ada sebanyak 400 penyuluh KB lapangan dan Pokja kampung KB yang dapat membantu. Ada pula 1.17480 data penerima PKH Kesehatan dengan 998 pendamping yang dapat bersinergi dengan program Posyandu Keluarga.

Hal lain adalah peran pemerintah desa yang telah menandatangani nota kerjasama dengan pemerintah provinsi untuk mendukung program Posyandu Keluarga.

Dari sisi anggaran – dari dana desa, masalah teknis lain semisal kader dan penyediaan lokasi maupun sosialisasi pelayanan apa saja yang diperoleh dalam Posyandu Keluarga bagi warganya, harus tersampaikan dengan baik.

AYA

Seluruh SKPD diharap segera menuntaskan pemadaman api termasuk dampak terhadap kesehatan  dan  sosial terhadap warga sekitar

LOBAR.lombokjournal.com —  Penjabat Sekda NTB Dr.Ir. H.Iswandi, M.Si meninjau lokasi kebakaran lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok, Kacamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat tersebut, dan sebagian lahan hutan di Gunung Rinjani, Senin (21/10) 2019.

Iswandi mengawali peninjauan itu dengan mendatangi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok. Tiba di lokasi seluas lima hektar itu, Doktor Iswandi langsung memimpin rapat penanganan kebakaran di posko penanggulangan Kebakaran TPA Kebon Kongok.

Seluruh SKPD diharap segera menuntaskan pemadaman api termasuk dampak terhadap kesehatan  dan  sosial terhadap warga sekitar.  Serta tidak menganggu rutinitas proses pembuangan sampah dari tingkat RT ke TPS kemudian sampe ke lokasi TPA.

Sejauh ini,  penanganan kebakaran dilakukan secara bertahap per blok dari 17 blok yang ada. Penanganan yang dilakukan saat ini dengan sistem siram -timbun tanah atau landfilling.

Hal ini dilakukan untuk memutus rantai oksigen dan persiapan blok untuk menerima sampah Kota Mataram dan Lombok Barat yang mulai menumpuk.

Untuk menangani 1 blok yang luasnya skitar 3000 m2, dalam 2 hari, atau sekitar 2×10 jam, diperlukan 1 buldozer besar. Alat ini diperlukan untuk meratakan sampah yang ada agar mudah dipadamkan.

Selain itu, BPBD mengerahkan 4 excavator, 1 mengurai sampah dan 3 mengisi dumptruck dengan tanah. BPBD juga mengerahkan 2 mobil pemadam kebakaran, 4 truck tangki air, dan 10 dump truck.

Dengan sistem ini,  kebakaran lahan ini tidak meluas dan perlahan mulai mengecil. Pantauan langsung di lapangan juga menunjukkan kepulan asap sudah semakin menurun seiring kerja keras pemerintah bersama stakeholder terkait

Hadir pada pertemuan tersebut Kalak BPBD NTB, Asisten II, Karo Kesra, Karo Pemerintahan serta Kadis Damkar Kota Mataram dam Kab. Lobar.

Usai ke Kebon Kongok, Sekda kemudian bergerak menuju kawasan Gunung Rinjani yang terbakar dengan ditemani sejumlah kepala OPD terkait.

Hal ini dilakukan untuk melihat lebih dekat kejadian di lapangan serta memastikan penanganan berjalan lancar. Sehingga kebakaran di kawasan tersebut tidak meluas yang mengakibatkan terganggunya aktivitas para wisatawan yang menikmati keindahan Rinjani.

AYA/HmsNTB

“Kalau semua semua peserta patuh membayar iuran sembilan bulan sebelum kelahiran saja masih ada minus. Tapi setidaknya tidak sebesar minus yang kita rasakan”

lombokjournal.com —

MATARAM  ;   Banyak ibu hamil yang baru mendaftar JKN-KIS satu bulan sebelum melakukan persalinan. Bahkan, usai proses persalinan tersebut, banyak dari mereka yang menunggak iuran.

Dalam analisis BPJS Kesehatan di tahun 2018 terhadap peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), menemukan angka ibu hamil yang baru mendaftar sebagai JKN-KIS sebulan sebelum proses persalinan (baik normal atau sesar) mencapai 64,7 persen.

Mereka yang baru mendaftar sembilan bulan sebelum kelahiran hanya 0,7 persen.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf dalam temu media Jumat lalu, mengatakan bahwa mereka yang menunggak iuran sebulan setelah memperoleh manfaat pelayanan persalinan mencapai 43,2 persen.

“Hal ini menunjukkan kecenderungan perilaku adverse selection yang merugikan BPJS Kesehatan,” kata Iqbal dalam temu media di Jakarta, yang dirilis Liputan 6, Senin (21/10) 2019.

Rugi Lebih dari 206 Miliar Rupiah

Asisten Deputi Bidang Riset Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, Citra Jaya mengungkapkan bahwa seharusnya pendapatan sekitar 286 miliar rupiah dari pengeluaran sekitar 309 miliar rupiah yang dilakukan untuk lebih dari 70 persen proses persalinan secara sesar saja, bisa didapat apabila peserta taat membayar.

Namun dari data tersebut, penerimaan iuran hanya mencapai sekitar 102 miliar dengan piutang sekitar 183 miliar. Di sini, BPJS Kesehatan mengalami rugi hingga sekitar lebih dari 206 miliar rupiah.

“Kalau semua semua peserta patuh membayar iuran sembilan bulan sebelum kelahiran saja masih ada minus. Tapi setidaknya tidak sebesar minus yang kita rasakan,” kata Citra Jaya.

Sosialisasi Masih Kurang

Meiwita P. Budiharsana, guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia mengatakan, temuan tersebut salah satunya dikarenakan kurang informasi dan edukasi pada masyarakat, terkait pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat.

Selain itu, pemberlakuan JKN-KIS yang masih terbilang baru juga berpengaruh pada sosialisasi pada masyarakat.

“Di banyak daerah masih overlapping dengan Jamkesmas, Jampersal yang sifatnya sekali saja,” kata Meiwita. Selain itu, sosialisasi yang dinilai terburu-buru juga membuat kurangnya informasi pada masyarakat di beberapa daerah.

“Banyak perempuan yang tidak tahu ini bukan hanya diberikan hak tapi juga ada kewajiban yang menempel di situ. Kewajibannya ya bayar premi, supaya mereka tidak mengira hanya suami yang membayarkan. Padahal suami belum tentu mendaftarkan untuk semua keluarganya.”

Karena itu, Meiwita berharap agar BPJS Kesehatan juga mensosialiasikan kepada masyarakat untuk melakukan cek apakah seluruh keluarga tercakup dalam BPJS Kesehatan. Hal ini karena seringkali perusahaan hanya membayar pekerjanya saja, bukan semua keluarganya.

Rr (sumber; Liputan 6)

Proses pemadam terkendala minimnya alat pemadam yang bisa dibawa ke atas gunung

MATARAM.lombkjournal.com — Seluruh jalur pendakian  ke Gunung Rinjani ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan. Penutupan ini dilakukan akibat kebakaran hebat di  kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani sejak Sabtu (19/10) lalu.

Penutupan dilakukan guna memaksimalkan penanganan kebakaran, dan memastikan jalur pendakian aman dari kebakaran serta menjaga keselamatan para pendaki.

Sub Bagian Tata Usaha Taman Nasonal Gunung Rinjani (TNGR), Dwi pangestu, (21/10) 2019 mengatakan, titik api bermula dari jalur pendakian Senaru, hingga saat ini meluas ke  jalur pendakian Sembalun.

“Akibat kebakaran tersebut luas wilayah yang terbakar diperkirakan mencapai lebih dari 3.066 hektar,” ujar Dw.i

Pihak TNGR mengaku, hingga saat ini penyebab kebakaran di kawasan Gunung Rinjani belum diketahui Namun kuat dugaan, kebakaran dipicu akibat cuaca ekstrim yang mengakibatkan rumput kering di sekitar hutan mudah terbakar.

Petugas pemadam kebakaran yang tersebar di sejumlah titik jalur pendakian yng berjumlah hampir 100 orang terdiri dari Tim TNGR, porter, Polda dan Polres KLU, terus berupaya memadamkan api.

Namun proses pemadam terkendala minimnya alat pemadam yang bisa dibawa ke atas gunung.

Balai Taman Nasional Gunung Rinjani memastikan, semua pendaki dipastikan dalam keadaan selamat. Di jalur Senaru pendaki sudah turun sebanyak 75 orang,

Jalur Sembalun 29 orang, asing 25 orang, lokal 4 orang, Info dari Kepala Resort Camp area Sembalun aman, karena cukup luas dan tidak ada bahan bakarnya,

Untuk jalur selatan masih aman.  Jalur Akiberik ada 22 orang pendaki (lokal semua),sedangkan  jalur Timbanuh ada 10 orang, Asing 3 orang, Lokal 7 orang.

AYA