Dulu masyarakat KLU untuk mengurus KK, KTP, dan Akte Kelahiran, butuh waktu hingga 6 bulan. Tapi sekarang bisa didapatkan hanya dalam waktu satu jam

TANJUNG.lombokjournal.com — Untuk percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di KLU, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (Pemkab KLU) melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda KLU menggelar pertemuan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi, di Aula Kantor Bupati, Jum’at (22/11) 2019.

Kegiatan yang juga diikuti seluruh Camat lingkup Pemda KLU ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Dr. Budi Utomo, SIP, MS, Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Kemendagri dan Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Hatni, SE dari Kemen PANRB Republik Indonesia.

Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH sebelum membuka acara mengatakan, mengatakan acara itu untuk melaksanakan visi misi keempat Pemda KLU, yaitu percepatan reformasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik terutama kondisi pascabencana.

Menurut Najmul, reformasi birokrasi menjadi program paling utama dalam melaksanakan amanah di Lombok Utara, dan merupakan kunci utama kesuksesan dalam menjalani amanah yang diemban pihaknya.

“Saya selalu menyampaikan bahwa Kepala OPD ini adalah pemegang amanah bukan sebagai pejabat,” tegasnya.

Dikatakannya,  walaupun itu hanya kata-kata ketika kita merasa diri adalah pejabat maka kita akan minta dilayani oleh anak buah kita. Jika kita merasa diri adalah pemegang amanah, maka kita adalah pelayan masyarakat.

“Kami sejak awal sudah berkomitmen dengan satu konsep yaitu PIN (percepatan inovasi dan nilai tambah). Konsep inilah yang kami gunakan untuk mengukur semua hal yang diusulkan sebagai program kerja di dinas-dinas yang ada. Ini adalah semangat awal yang kita bangun selama ini yaitu percepatan,” jelas bupati.

Orang nomor satu di KLU ini mencontohkan, dulu masyarakat KLU untuk mengurus KK, KTP, dan Akte Kelahiran, butuh waktu hingga 6 bulan. Tapi sekarang bisa didapatkan hanya dalam waktu satu jam.

Di dalam percepatan itu, juga ada inovasi yaitu menempatkan print out di rumah sakit untuk melayani masyarakat, sehingga akte kelahiran langsung bisa dibawa pulang oleh pasien. Di Inspektorat pun dilakukan hal yang sama.

“Kita harus berpikir out ot the box, selama itu tidak kita langgar kenapa tidak kita lakukan. Satu nilai kita yang warna orange adalah tingkat kepatuhan kita untuk kepentingan bersama. Contohnya, penyusunan APBD ketika kita menyampaikan usulan ke dewan ini kadang-kadang kita menagih berkali-kali,” tutup Bupati Najmul.

Ketua Panitia Pelaksana yang juga Asisten Bidang Administrasi Umum Setda KLU, Ir. H. Melta dalam laporannya mengatakan, dasar dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu Peraturan Presiden RI nomor 81 tahun 2010, Peraturan Menteri PAN RB nomor 14 Tahun 2019, Permendagri nomor 235 Tahun 2018 dan SK Bupati Lombok Utara nomor 58/11/ortala/2019.

Dijelaskannya, percepatan reformasi birokrasi dan percepatan kualitas pendayagunaan pelayanan publik merupakan misi ke-4 RPJMD Kabupten Lombok Utara tahun 2016 /2021.

Diharapkan, misi tersebut dapat terwujud dengan maksud membangun komitmen dalam rangka reformasi birokrasi secara menyeluruh dan konsisten. Sehingga indeks reformasi bisa meningkat sesuai hasil evaluasi tim internal inspektorat KLU.

1. Melta menuturkan, nilai indeks reformasi birokrasi KLU yaitu 44,15 persen.

Pemaparan materi oleh Hatni, SE dengan topik Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi, dilanjutkan oleh Dr. Budi Utomo, SIP, MS yaitu Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah (PPRB) KLU.

sta/humaspro

Masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan, kredit usaha bahkan cara mengelola keuangan dengan baik, dapat langsung berkonsultasi dengan OJK, BI dan Bank NTB Syari’ah

MATARAM.lombokjournal.com —   Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menggelar Safari Subuh di Masjid Jami’ Hamidah, Kebun Roek, Ampenan Kota Mataram, Sabtu (23/11) 2019, didampingi Kepala BI Perwakilan NTB, Acris Sarwani, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Farid Faletehan dan Direktur Utama Bank NTB Syari’ah, H. Kukuh Rahardjo.

Tiga pimpinan yang menangani perbankan di NTB diajak Safari Subuh, untuk membantu masyarakat memahami ilmu perbankan,  sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan akses bantuan dana atau pinjaman usaha di bank.

Menurut Gubernur, selama ini masyarakat belum memahami ilmu perbankan secara utuh. Sehingga banyak di antara mereka yang terjebak pada praktek rentenir.

“Kahadiran kami di sini, agak khusus. Karena memperbaiki umat ini tidak cukup dengan ceramah-ceramah. Hadir di tengah-tengah kita orang orang hebat yang menentukan pembangunan ekonomi di NTB. Di sini ada Kepala Bank Indonesia, Kepala OJK dan Kepala Bank NTB Syari’ah,” ungkap Gubernur Zul yang akrab disapa Bank Zul itu pada Safari Subuh bertajuk ‘Membangun NTB Gemilang, Mencetak 1000 Pengusaha’ itu.

Masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan, kredit usaha bahkan cara mengelola keuangan dengan baik, dapat langsung berkonsultasi dengan OJK, BI dan Bank NTB Syari’ah.

“Di OJK itu ada istilah financial inclusion, bagaimana umat Islam di Pondok, di Masjid harus melek keuangan,” jelas Bang Zul.

Dijelaskan, Bank NTB Syari’ah merupakan salah satu bank yang dapat mengkongkritkan kebutuhan dengan memberikan bantuan modal, pinjaman serta bimbingan kepada masyarakat.

“Kalau bapak bapak dan ibu ibu punya usaha dan menginginkan modal, silahkan langsung menghubungi beliau-beliau,” kata Gubernur.

Dengan kemudahan akses perbankan, sudah saatnya umat Islam memakmurkan Masjid dengan kegiatan-kegiatan ekonomi.

Dikatakan gubernur, disamping surga di akhirat, surga dunia berupa pembangunan ekonomi juga harus diciptakan. Sudah saatnya Masjid yang ada di NTB ini dilengkapi infrastruktur yang mampu membangkitkan ekonomi.

Salah seorang warga Ampenan, Alwi Aljufri mengaku bersyukur karena Gubernur dapat menggelar Safari Subuh dengan masyarakat. Apalagi, Gubernur dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan bantuan pemodalan di bank.

“Masya Allah, luar biasa. Apa yang masyarakat belum tahu, sekarang sudah terbuka. Hal-hal yang menjadi kepentingan masyarakat paling terbuka. Misalnya kredit tanpa jaminan, untuk menghilangkan dan menghapus rentenir di pasar-pasar,” jelasnya.

TGH. Hanan, Lc juga menyampaikan rasa bangganya atas gagasan menggelar Safari Subuh. Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Mataram itu, Safari Subuh Gubernur membangkitkan kembali semangat membangun NTB. Ia mengaku, banyak informasi yang dibutuhkan masyarakat tersampaikan dengan utuh melalui kegiatan itu.

“Banyak informasi yang selama ini putus. Tapi, Alhamdulillah tersampaikan hari ini hingga ke masyarakat paling bawah,” katanya.

AYA/HmsNTB

“Kalau ditemukandi masyarakat pita tersebut berwarna merah atau kuning, maka akan dirujuk ke Puskesmas dan dirawat oleh tenaga kesehatan”

MATARAM.lombokjournal.com — Tim Unicef mendukung program pengelolaan gizi berbasis masyarakat yang terintegrasi di Dinas Kesehatan NTB.

Dalam program tersebut, dukungan Unicef akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan mitra lokal Sobat NTB.

Dukungan itu terungkap saat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati menerima kunjungan Unicef dan Sobat NTB di Pendopo Gubernur, Kamis (21/11) 2019.

Selain itu, PKK diharapkan dapat berkontribusi dalam penemuan dini kasus anak yang memiliki gizi buruk, perawatan hingga kunjungan ke rumah atau melakukan penyisiran bersama kader untuk menemukan anak-anak yang tidak datang ke Posyandu.

Hj. Niken merespon baik program tersebut dan berterimakasih kepada Unicef dan Sobat NTB. Peran TP-PKK Provinsi NTB memang sangat penting dalam menurunkan angka gizi buruk.

“Terima kasih banyak, Insya Allah Pemerintah Provinsi akan mendukung program ini,” ungkap Hj. Niken.

Anak gizi buruk

Penanggungjawab Program Gizi Unicef Perwakilan NTB-NTT, Blandina Rosalina Bait menerangkan, anak-anak yang menderita gizi buruk tanpa komplikasi mendapatkan perawatan rawat jalan.

Dalam program tersebut terdapat satu komponen, yaitu mobilisasi masyarakat yang diperankan PKK sangat penting untuk menemukan secara dini gizi buruk di dusun atau desa.

Sebenarnya, anak-anak gizi buruk ini bisa ditemukan sedini mungkin, kemudian diberikan perawatan maka akan membantu penderita stunting.

“Karena anak yang stunting, sebenarnya sudah mengalami gizi akut beberapa kali sebelumnya. Sehingga dia mengalami stunting atau kekurangan gizi kronis,” jelas Blandina.

Dalam pertemuan tersebut, Blandina menunjukkan satu alat bernama Pita Lila yang memiliki kode warna untuk mengukur lingkar lengan atas anak yang berusia 6-59 bulan.

Pita Lila berfungsi untuk menemukan secara dini kasus gizi buruk. Alat tersebut dapat digunakan oleh kader Posyandu atau kader PKK.

“Kalau ditemukan di masyarakat pita tersebut berwarna merah atau kuning, maka akan dirujuk ke Puskesmas dan dirawat oleh tenaga kesehatan,” ungkapnya.

Terkait gizi buruk pada anak, Blandina juga menjelaskan bahwa Unicef mendukung Pemerintah Provinsi NTB terkait gizi pada remaja.

Populasi remaja di NTB sangat besar, sehingga semua pihak harus mempersiapkan pengetahuan terkait gizi, sikap dan perilaku agar NTB memiliki generasi yang dapat bersaing di era global.

AYA/HmsNTB

“Semula, FKDK BPSDI ini dijadwalkan di NTT, tapi berkat ikhtiar pak gubernur, kegiatan ini terlaksana di NTB atas kesepakatan Ketua Umum FKDK Pusat dengan Gubernur NTB”

MATARAM.lombokjournal.com —  Rapat Kerja Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPSDI), di Hotel Lombok Raya Mataram, Kamis (21/11) 2019,  diharapkan terjadi interaksi antar BPD se-Indonesia untuk kemajuan bersama.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat membuka Seminar Nasional dalam kegiatan itu juga mendorong inovasi dan mengimbangi perkembangan teknologi agar tidak ditinggalkan oleh era digital.

Seminar Nasional FKDK BPSDI tersebut dihadiri 150 peserta. Mereka terdiri dari Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama, Direksi dan Komite-komite yang membantu tugas Dewan Komisaris.

Mereka berasal dari seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia. Hadir pula pihak lainnya sebagai partisan.

“Komisaris BPD ini orang-orang yang luar biasa, kalau sudah berkumpul BPD-BPD di NTB ini, InsyaAllah NTB akan mendapatkan banyak keberkahan atas kedatangan orang-orang hebat dari seluruh Indonesia,” ujar Bang Zul panggilan akrab gubernur.

Bang Zul berharap, BPD dari seluruh Indonesia terus melakukan ikhtiar terbaik guna memberikan manfaat untuk Indonesia, baik untuk para peserta, masyarakat dan BPD tempat pengabdian tersebut.

“Yang terpenting, BPD Seluruh Indonesia terus memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada negara kita tercinta,” tutup Bang Zul.

Sebelumnya, Zainal Fanani selaku Komisaris Utama Bank NTB Syari’ah, menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan pada Bank NTB menyelenggarakan  suatu perhelatan berskala nasional dengan dihadiri oleh para pejabat tinggi dari BPD-BPD seluruh Indonesia.

“Semoga dengan terpilihnya NTB sebagai tempat pelaksanaan kegiatan FKDK BPSDI ini semakin memperkenalkan destinasi wisata NTB yang telah didaulat menjadi wisata halal terbaik dunia,” ungkapnya.

Zainal mengungkapkan, kegiatan FKDK BPSDI ini terlaksana atas ikhtiar Gubernur NTB yang telah menjalin silaturahmi dengan Ketua Umum FKDK Pusat. Dalam silaturahmi tersebut, gubernur mengungkapkan kesiapannya menjadi tuan rumah dalam perhelatan acara nasional tersebut.

“Semula, FKDK BPSDI ini dijadwalkan di NTT, tapi berkat ikhtiar pak gubernur, kegiatan ini terlaksana di NTB atas kesepakatan Ketua Umum FKDK Pusat dengan Gubernur NTB,”  ujarnya.

Ketua Umum FKDK Pusat, Sanny J. Parengkuan mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi NTB atas sambutan hangatnya dan telah bersedia menjadi tuan rumah FKDK BPSDI.

“NTB luar biasa, saya baru datang langsung dikasih Ikat Kepala (Sapuk), yang perempuan dikasih selempang, Keren NTB ini,” ungkapnya

Ia berharap, momentum FKDK semakin meningkatkan kerjasama dan sinergi antar BPD, untuk selaras dan seirama mendukung pertumbuhan dan kemakmuran masyarakat.

Pembukaan kegiatan tersebut ditandai pemukulan Gendang Beleq oleh Gubernur NTB ditemani Ketua Umum FKDK Pusat dan Komisaris Utama Bank NTB.

AYA/HmsNTB

Pemerintah Provinsi NTB telah menyediakan berbagai media komunikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses informasi publik

lombokjournal.com –

JAKARTA  ;   Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 diterima NTB dengan kualifikasi tertinggi, yakni Badan Publik Informatif Tahun 2019.

7 Provinsi lainnya se-indonesia, juga meraih anugerah Badan Publik Informatif Tahun 2019, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat, Riau, Sumut dan Kalimantan Barat.

Wakil Presiden Republik Indonesia, KH.Ma’ruf Amin menyerahkan anugerah itu yang diterima oleh Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj. Siti Rohmi Djalilah, di Istana Wapres RI di Jakarta, Kamis (21/11) 2019.

Saat itu Wagub Hj Rohmi didampingi Plt.Kadis Kominfotik NTB selaku Ketua PPID Utama Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, S.Sos.MH, Asisten I Setda NTB, Hj.Bq Eva Nurcahyaningsih serta dua Komisioner KI – NTB, Ajeng Roslina dan H.Dahlan A.Bandu.

“Terima kasih buat Diskominfotik dan seluruh PPID serta OPD dan semua pihak yang telah berkontribusi untuk mewujudkan NTB yang terbuka, sehingga meraih prestasi ini,” kata wagub.

Jika tahun lalu NTB masih menjadi Badan Publik Menuju Informatif, atau peringkat ke-6 dari 34 Provinsi se-indonesia, tahun ini berhasil meraih predikat tertinggi.

Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin mengapresiasi  Badan Publik yang berkomitmen dan berinovasi dengan baik untuk mewujudkan transparansi dan layananan keterbukaan informasi publik.

Menurut Wapres, keterbukaan informasi dan penyediaan layanan informasi yang mudah diakses dan berkualitas, sangatlah penting. Dan menjadi faktor penentu dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan terpercaya.

Wapres mengingatkan, tiga peluang dan tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya kedepan. Pertama, tantangan keterbukaan informasi saat ini, tidak terbatas pada akses namun juga konten yang harus ditingkatkan kualitasnya.

“Saya berharap badan publik dapat meningkatkan kualitas konten informasi karena masyarakat berhak menerima informasi yang akurat dan benar,” jelas Wakil Presiden sambil berharap, badan publik harus menjadi rujukan utama masyarakat dalam mendapatkan informasi sekaligus ujung tombak menangkal hoax atau disinformasi.

Kedua, Wapres juga mengingatkan pentingnya konsistensi untuk terus melakukan upaya -upaya baru, mendorong transparansi dan keterbukaan informasi publik. Kata kuncinya adalah komitmen dan inovasi dari para pemimpin badan publik.

Ketiga, pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini telah mengubah pola interaksi dan komunikasi, termasuk cara  masyarakat mengakses dan menggunakan informasi.

Ia menegaskan masyarakat tidak  lagi bersifat pasif hanya menerima informasi, melainkan menjadi aktif sebagai penyebar informasi.

Hal ini menurutnya menjadi peluang baru badan publik dengan mengembangan pola komunikasi  yang semakin baik dan terbuka dengan cara membuka seluruh akses dan ruang komunikasi dengan masyarakat.

Membuka ruang komunikasi

Bak gayung bersambut dengan harapan Wakil Presiden RI tersebut, maka praktek dalam setahun pemerintahan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah telah membuka ruang komunikasi yang seluas-luasnya kepada masyakat.

Hampir tidak ada sekat antara Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Bupati/Walikota dan berbagai elemen masyarakat NTB, untuk bisa berkomunikasi setiap saat atau kapan saja.

“Inilah yang menjadi kunci keberhasilan sehingga berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat terhadap komitmen dan praktek keterbukaan informasi publik tahun ini, NTB berhasil meraih kualifikasi bergengsi sebagai badan publik informatif,” ungkap Plt.Kadis Kominfotik NTB, Gde Aryadi, di Istana Wakil Presiden di Jakarta usai menerima teopy dari KI pusat.

Pemerintah Provinsi NTB telah menyediakan berbagai media komunikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses informasi publik maupun berkeluh kesah dan menyampaikan ide-ide baik membangun NTB Gemilang.

Di antaranya, komunikasi langsung melalui program Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi yang rutin digelar setiap hari jumat pagi.

Kemudian, Layanan publik melalui aplikasi NTB Care, yakni kanal komunikasi dan sharing informasi berbasis mobile antara Pemerintah dan masyarakat sekaligus media penanganan pengaduan yang cepat dan mudah.

Aplikasi itu diadakan karena komunikasi langsung, hampir tidak mungkin dapat menjangkau seluruh masyarakat. Terlebih NTB merupakan provinsi kepulauan.

Saat ini jumlah masyarakat yang men-download aplikasi NTB Care mencapai 4.600 orang. Sedangkan jumlah pengaduan di NTB care mencapai 1000 lebih pengaduan.

Pemda NTB juga menyediakan layanan informasi melalui portal  NTB Satu data. Melalui Portal itu, memberi kemudahan publik mengakses data strategis dan statistik sektoral pembangunan daerah serta informasi terkait kebencanaan.

Disediakan pula kanal informasi melalui NTB SMS Centre : 0811391300, Website dan media sosial resmi Pemerintah Daerah. Serta ada juga WA Group khusus Gubernur/Wagub dengan para Pimpinan Daerah dan Bupati/Walikota.

NTB juga telah memiliki aplikasi RAPI (Repository Agency Public Information) sebagai media pengumpulan dan sharing infomasi secara kolaborasi antar Perangkat Daerah Provinsi NTB, sehingga informasi publik yang dibutuhkan masyarakat, secara cepat dapat terkumpul dan dipublikasikan.

Juga program DBip (Desa Benderang informasi publik) yang saat ini memasuki tahap ke-3, merupakan kolaborasi Komisi Informasi Provinsi, PPID Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa.

“Dari 956 desa di NTB, tinggal 80 desa saja yang belum memiliki Website, karena desa-desa itu masih menghadapi masalah keterbatasan akses internet atau sinyal lemah.

Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Gde Narayana mengungkapkan,  jumlah badan publik yang berhasil meraih kualifikasi badan publik informatif masih relatif kecil jumlahnya. Menurutnya  jumlah badan publik (BP ) yang masuk kategori “Tidak Informatif”  justru mencapai 53,24 persen dari 355 BP yang di-monitoring dan evaluasi (monev) tahun 2019 ini.

Ia menjelaskan, dari 355 BP yang dimonev, ternyata sebanyak 189 BP yang “Tidak Informatif”.

Gede Narayana mengharapkan kepada semua pimpinan BP selaku atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai pelaksana pelayanan informasi kepada publik dapat menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya.

“Jika pimpinan badan publik sudah menjadikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai budaya maka otomatis mindset-nya selalu berupaya memberikan pelayanan informasi terbaik kepada publik,” katanya menjelaskan.

AYA

Saat ini sistem kelistrikan Lombok memiliki daya mampu sebesar 271 MW dengan beban puncak sebesar 259 MW, sehingga terdapat cadangan sebesar 12 MW

MATARAM.lombokjournal.com — PT PLN (Persero) berhasil mempercepat penormalan pasokan listrik di Pulau Lombok sejak Selasa (19/11) 2019.

Percepatan operasi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Uap (PLTMGU) Lombok Peaker yang berlokasi di Tanjung Karang, Kota Mataram berhasil memenuhi kebutuhan daya di Pulau Lombok.

“Alhamdulillah listrik sudah mulai pulih. Uji coba operasi PLTMGU Lombok Peaker berhasil kami percepat, yang sebelumnya akan dilakukan pada Desember, bisa dilakukan sejak Selasa malam,” tutur General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB, Rudi Purnomoloka.

Meskipun masih uji coba, PLTMGU Lombok Peaker sudah berhasil memasok daya listrik ke sistem Lombok.

Hingga Rabu (20/11), uji coba untuk 4 unit mesin di PLTMGU Lombok Peaker menghasilkan daya listrik sebesar 38 Mega Watt (MW). Penambahan pengujuan mesin pembangkit di PLTMGU Lombok Peaker akan dilakukan secara bertahap hingga kapasitas sebesar 130 MW sampai dengan bulan Desember 2019.

Sementara untuk steam turbin sebesar 10 MW ditargetkan selesai pada semester 1 tahun 2020.

Selain PLTMGU Lombok Peaker, PLN juga berhasil mempercepat operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang Unit 2. Meskipun masih tahap uji coba, PLTU Jeranjang Unit 2 saat ini juga sudah berhasil memasok daya listrik sebesar 10 MW ke sistem Lombok.

“PLTMGU Lombok Peaker dan PLTU Jeranjang unit 2 ini masih uji coba, jadi kami perlu berhati-hati sambil melihat parameter dan indikator pengujian yang ada,” jelas Rudi.

Saat ini sistem kelistrikan Lombok memiliki daya mampu sebesar 271 MW dengan beban puncak sebesar 259 MW, sehingga terdapat cadangan sebesar 12 MW.

“Karena daya sudah cukup, sejak kemarin sudah tidak ada pemadaman akibat kurangnya pasokan daya. Kami mohon doanya agar kelistrikan selalu andal,” kata Rudi.

Jika pelanggan masih mengalami gangguan listrik, pelanggan dapat menghubungi layanan;

• contact Center PLN 123 melalui telepon (kode area) 123, Facebook PLN 123, Twitter @pln_123,Instagram @pln123_official, atau melalui Aplikasi PLN Mobile yang ada di Google Playstore untuk android dan AppStore untuk iOS.

AYA

“Dan yang terpenting adalah pembangunan yang berpihak pada golongan ekonomi rendah dan kepentingan umum. Juga memperhatikan keragaman budaya”

lombokjournal.com —

MATARAM  ;   H Rohman Farly, akrab disapa HRF, terus bergerak blusukan menjelang Pikada Kota Mataram 2020,  Sambil menyapa masyarakat, HRF juga mempelajari kelebihan dan kekurangan tata ruang Kota Mataram saat ini.

Tata ruang Kota Mataram ke depan harus bersifat terintegrasi, ungkap HRF usai blusukan.

Pembenahan tata ruang perlu dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan penduduk dan juga keindahan Kota ini bagi pengunjung, tamu domestik, maupun wisatawan yang datang.

Menurut HRF, dalam disiplin ilmu perancangan Kota, seperti yang disampaikan oleh para pakar perencanaan kota dan lingkungan, paling tidak ada empat tolok ukur Kota yang baik.

“Nah empat tolok ukur Kota yang baik ini yang akan kita coba jadikan landasan perencanaan pembangunan dan penataan Kota Mataram ke depan,” kata HRF, Kamis ( 21/11) 2019.

Dipaparkannnya, tolok ukur yang pertama tata ruang Kota itu harus bisa berfungsi dengan baik.

“Artinya, tata guna ruang tersebut harus berfungsi optimal,” tukasnya.

Yang kedua, Kota harus memiliki sirkulasi, sehingga penghuninya bisa berpindah tempat dengan baik. Salah satu indikatornya adalah transportasi publik.

“Kalau transportasi publik buruk, Kota ini  tidak bisa dinilai baik,” katanya.

Yang ketiga, tata ruang kota harus dikembangkan berdasar penataan bangunan. Kalau penataan bangunannya buruk, kota itu tidak bisa dikategorikan sebagai kota yang baik.

Dan keempat, tata utilitas lain di luar sirkulasi/transportasi, seperti drainase dan sanitasi, harus bekerja dengan optimal.

Menurut HRF, masalah penataan Kota tidak hanya menjadi tantangan di Kota berkembang seperti Mataram.

Kota besar seperti Jakarta dan lainnya, juga menghadapi tantangan yang sama. Terutama dalam hal penataan drainase dan penyediaan sanitasi.

“Selain alasan cuaca ekstrem, ternyata masalah paling umum yang dihadapi banyak kota di Indonesia berkaitan dengan drainase adalah kapasitas utilitas drainase kota itu tidak mampu mewadahi aliran air karena tata ruang kota itu tidak dirancang dengan baik. Ini juga harus diperhatikan di Mataram,” katanya.

HRF menambahkan, dalam membangun sebuah Kota diperlukan perencanaan yang baik.

Mataram ke depan, papar HRF harus bisa menjadi Kota yang bisa mengurai kemacetan lalulintas dan tingkat polusi udara. Caranya, dengan memaksimalkan fungsi transportasi publik, yang saat ini dinilai masih kurang.

“Drainase dan sarana pengelolaan sampah juga akan kita coba tingkatkan ke depan,” katanya.

Menurutnya, prinsip-prinsip perencanaan Kota, harusnya mengacu pada Kota terintegrasi. Perencanaan dan pembangunan tata ruang Kota, harus mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.

“Harus Terintegrasi dengan semua aspek kota, seperti transportasi, saran publik, mitigasi bencana, dan sebagainya. Terintegrasi dengan perencanaan biaya,” kata HRF.

Perencanaan dan pembangunan Kota ke depan harus melibatkan mitra dan stakeholder terkait.

Sesuai dengan prinsip-prinsip tentang tata kawasan dan hunian. Mengembangkan fasilitas pendukung yang sesuai.

“Dan yang terpenting adalah pembangunan yang berpihak pada golongan ekonomi rendah dan kepentingan umum. Juga memperhatikan keragaman budaya,” katanya.

ME

Wartawan diminta terus menjadikan data BPS sebagai bahan untuk menyampaikan berita. Sehingga berita yang dibuat dapat dipertanggung jawabkan data dan keakuratannya

MATARAM.lombokjournal.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB menggelar Workshop untuk Wartawan dengan tema “Membaca Data untuk Mencerdaskan Bangsa”, di Golden Palace Hotel, Kota Mataram, Rabu (20/11) 2019.

Kegiatan workshop ini merupakan upaya pihak BPS NTB untuk menyampaikan penjelasan kepada media tentang penulisan data dari pihak BPS.

Kepala Tata Usaha BPS NTB, Lalu Supratna mengatakan, workshop dilakukan juga memberikan wawasan kepada wartawan terhadap data statistik, seperti angka kemiskinan, produksi padi, neraca perdagangan, dan data-data ekonomi lainnya.

Diharapkan, media dapat menyampaikan data BPS secara lebih mudah dan dipahami masyarakat awan.

Kegiatan workshop menghadirkan narasumber dari BPS NTB yakni Kabid Statistik Distribusi Ir. Lalu Putradi,,Kabid Neraca Wilayah & Analisis Statistik Ir. I Gusti Lanang Putra,,Kepala Seksi Statistik Industri,Ir. Hj. Raehatul Jannah, serta,Kepala Bidang Statistik Sosial, Arrief Chandra Setiawan, SST, M.Si.

“Saya berharap untuk masalah pelaporan dan penggunaan data dari BPS bisa lebih mantap lagi, dilaksanakan workshop ini untuk menambah pengetahuan dan memudahkan wartawan dalam cara membaca data yang benar yang diberikan oleh BPS,” ujar Lalu Supratna.

Penyelenggaraan workshop diharapkan, agar makin membaik hubungan antara media massa dengan BPS yang selama ini sudah berjalan dengan baik.

Wartawan diminta terus menjadikan data BPS sebagai bahan untuk menyampaikan berita. Sehingga berita yang dibuat dapat dipertanggung jawabkan data dan keakuratannya.

“Kami sangat berterima kasih kepada BPS yang telah menggelar workshop wartawan. Harapan saya, wartawan ke depan, dapat menjadikan data BPS sebagai acuan dalam menulis berita. Jangan sampai berita yang dibuat ngawur tanpa ada data yang akurat,” kata Lalu Supratna.

AYA

lombokjournal.com –

JAKARTA.  ;    sudah bukan zamannya. mengantre untuk daftar peserta BPJS Kesehatan. Sekarang, siapa saja bisa mendaftar secara online melalui Mobile JKN.

Mobile JKN merupakan aplikasi besutan BPJS Kesehatan, yang menawarkan lima fasilitas ;.

Pertama, Mobile JKN melayani pendaftaran dan perubahan data peserta. Sehingga, Anda tidak perlu ke kantor cabang BPJS untuk melakukan hal tersebut.

Kedua, aplikasi ini dapat memberikan informasi data peserta dan keluarga. Ketiga, Mobile JKN layani cek tagihan dan pembayaran iuran.

Keempat, Mobile JKN memberikan kemudahan mendapatkan layanan fasilitas kesehatan atau KIS digital. Dan, kelima, Anda dapat menyampaikan pengaduan dan permintaan informasi JKN KIS melalui aplikasi ini.

Untuk mendaftar, tidak perlu repot lagi ke kantor BPJS Kesehatan.

Khusus untuk Anda yang ingin mendaftar sebagai peserta JKN, dapat mendaftar secara online dengan cara berikut :

• Anda download dan install aplikasi Mobile JKN melalui App Store atau Play Store. Setelah proses install selesai, Anda buka aplikasi tersebut
• Anda ketuk menu “Pendaftaran peserta baru” pada halaman utama Mobile JKN. Layar ponsel akan menampilkan halaman syarat dan ketentuan, Anda ketuk “Ya, setuju” pada halaman tersebut
• Anda masukkan nomor NIK KTP, copy kode captha, lalu ketuk “Selanjutnya”. Layar ponsel akan menampilkan daftar data keluarga dan Anda ketuk “Selanjutnya”.
• Kemudian, Anda masukkan data diri sesuai yang tercatat di KTP dan ketuk “Selanjutnya”. Setelah itu, Anda pilih faskes (fasilitas kesehatan) dan faskes gigi
• Setelah itu, Anda masukkan alamat email (aktif) dan ketuk “Simpan”. Sistem JKN akan mengirimkan nomor verifikasi kepada Anda melalui email
• Anda buka pesan email tersebut dan salin nomor verifikasi ke Mobile JKN. Layar ponsel akan menampilkan data peserta yang berhasil didaftarkan. Anda akan menerima nomor virtual account melalui email.
• Kemudian, Anda lakukan pembayaran iuran sesuai dengan nomor virtual account. Anda dapat membayar iuran tersebut melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), internet banking, atau tunai di bank, kantor pos, dan merchant BPJS.

Setelah proses pembayaran berhasil, Anda bisa mulai menggunakan mobile JKN

Rr (Sumber Humas BPJS Kesehatan)

“BPJS Kesehatan dan PERSI juga mengupayakan kemudahan untuk proses verifikasi dengan sidik jari bagi peserta yang rutin memanfaatkan layanan cuci darah”

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;  Saat ini baru ada 1.282 atau 58 persen fasilitas kesehatan yang memiliki sistem antrean elektronik.

Karena itu, tahun 2010 ditargetkan seluruh rumah sakit system antrean elektronik.

Target itu merupakan salah satu komitmen bersama antara BPJS Kesehatan dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) yang menyepakati tiga komitmen terkait peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Komitmen pertama,tahun 2020  BPJS Kesehatan bersama PERSI menargetkan seluruh rumah sakit memiliki sistem antrean elektronik yang dapat memberikan kepastian waktu layanan.

“Ini dimaksudkan agar rumah sakit mampu memberikan kepastian waktu layanan bagi pasien JKN-KIS. Dengan begitu, tidak terjadi penumpukan pasien JKN-KIS yang hendak mengakses layanan di rumah sakit,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris di kantornya, Jakarta, Selasa (19/11) 2019.

Komitmen kedua, seluruh rumah sakit anggota PERSI yang menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, diimbau menyediakan informasi display ketersediaan tempat tidur perawatan, baik di ruang perawatan biasa maupun intensif, yang dapat diakses oleh peserta JKN-KIS.

“Awal pelaksanaan Program JKN-KIS di 2014, hampir tidak ada display ketersediaan tempat tidur. Namun, di Oktober 2019, dari 2.212 rumah sakit mitra BPJS Kesehatan, ada 1.614 rumah sakit (73 persen) yang menyediakan display ketersediaan tempat tidur perawatan. Kami berharap dengan dukungan PERSI jumlah ini bisa meningkat secara signifikan,” kata Fachmi.

Komitmen ketiga, pasien gagal ginjal kronis yang rutin mendapatkan layanan cuci darah (hemodialisis) di rumah sakit dan sudah terdaftar dengan menggunakan sidik jari (finger print), tidak perlu lagi membawa surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Hal ini diharapkan mempermudah pasien JKN-KIS mengakses layanan cuci darah tanpa repot-repot lagi mengurus surat rujukan dari FKTP yang harus diperpanjang tiap tiga bulan sekali.

“BPJS Kesehatan dan PERSI juga mengupayakan kemudahan untuk proses verifikasi dengan sidik jari bagi peserta yang rutin memanfaatkan layanan cuci darah,” kata Fachmi..

Rr (Sumber ; Kompas.com)