“Penghargaan bukan hanya untuk dikumpulkan berapa banyak penghargaan yang didapat. Namun, apa dampaknya pada masyarakat”

lombokjournal.com —

JAKARTA   :   Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah kembali meraih penghargaan Regional Leader Enterpreneur Awards 2019.

Awards tersebut diserahkan Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro dan diterima Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, mewakili Gubernur, di Ballroom Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Rabu (04/12/2019).

Penghargaan  diberikan Yayasan Philip Cotler Center for ASEAN, penyelenggara event berskala regional yang bernama Innovation Network for Asia bersama International Council for Small Bussines Indonesia.

Regional Leader Enterpreneur Awards merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kepala Daerah yang telah melakukan berbagai terobosan kreatif, inovasi dan enterpreneurial pada berbagai aspek di daerahnya masing-masing.

Meliputi aspek eksternal, seperti kesehatan, pendidikan dan kemiskinan. Sedangkan aspek internal meliputi pariwisata, perdagangan dan investasi.

Founder Yayasan Philip Cotler Center for ASEAN, Hermawan Kertajaya mengatakan penghargaan tersebut tidak hanya menyangkut kepemimpinan.

Namun yang lebih penting adalah inovasi serta gagasan gagasan baru dalam kepemimpinan itu sendiri.

“Penghargaan bukan hanya untuk dikumpulkan berapa banyak penghargaan yang didapat. Namun, apa dampaknya pada masyarakat,” ungkapnya saat menyampaikan sambutan.

Ia juga mengatakan kunci keberhasilan kepemimpinan itu ada tiga yaitu, leadership, inovation dan marketing.

Wakil Gubernur menyampaikan rasa syukur atas penghargaan Gubernur NTB itu.

Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi juga itu menegaskan,  perkembangan dunia saat ini tidak bisa disambut dengan biasa-biasa saja. Namun perlu inovasi, kepemimpinan dan marketing yang kuat.

“Yang paling penting adalah leadership, marketing dan inovasi. Tiga hal ini  harus betul-betul menjadi acuan kita di zaman industri 4.0 ini,” tegasnya.

Selain kepada Gubernur NTB,  Regional Leader Enterpreneur Awards diberikan kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah dan sejumlah bupati/walikota se-Indonesia.

AYAHmaNTB

Bang Zul sangat mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang memberikan perhatian serius terhadap Mandalika

LOTENG.lombokjornal.com – Perkembangan pembagunan infrastruktur dan transportasi di kawasan Mandalika ditinjau  Komisi V DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Spesifik, di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Rabu (04/12/2019).

Dalam kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Hj. Nurhayati itu, mitra kerja Komisi V  DPR RI turut bersamai kunjungan tersebut. Di antaranya, BUMN, Angkasa Pura, BMKG, Basarnas, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian PUPR.

rombongan Komisi V DPR RI setelah melakukan peninjauan, lalu menuju ke D’Max Hotel Praya, Kabupaten Lombok Tengah untuk mendengarkan paparan terkait program dan perencanan pembangunan infrastruktur serta transportasi dari pihak-pihak terkait.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyambut hangat kunjungan tersebut, dan berharap kunjungan ini dapat berkesan dan memberikan manfaat positif bagi NTB.

“Mudah-mudahan di NTB semua bisa selesai, sehingga tujuan tugas spesifik bisa kita penuhi,” ucap Bang Zul.

Bang Zul mengutarakan rasa syukurnya terhadap cepat dan lancarnya pemulihan pasca bencana yang sempat mengganggu pariwisata di NTB.

Namun di saat bersamaan, Bang Zul turut menyayangkan melonjaknya harga tiket penerbangan menuju Lombok.

“Alhamdulillah, recovery-nya cepat. Tapi di tengah kecepatan recovery pariwisata itu, tiba-tiba harga tiket pesawat sangat mahal,” ungkapnya.

Menurut Bang Zul, Penerbangan menjadi faktor yang sangat penting dalam pariwisata. Ia kemudian mencontohkan penerbangan Perth-Lombok yang diresmikan beberapa waktu lalu mampu meningkatkan jumlah wisatawan yang datang secara signifikan.

“Pariwisata ini sangat tergantung pada penerbangan, jadi tidak ada gunanya kami mempunyai destinasi secara luar biasa, tapi orang susah kesana,” sambung Bang Zul.

Bang Zul juga sangat mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang memberikan perhatian serius terhadap Mandalika. Terakhir, Ia berharap segala persiapan dan fasilitas dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu.

“Kami atas nama pemerintah daerah, berterima kasih atas kunjungan teman-teman semua, mudah-mudahan sering-seringlah datang ke NTB ini,” kata Bang Zul.

Ingin mengetahui permasalahan

Hj. Nurhayati, Wakil Ketua Komisi V DPR RI yang memimpin kunjungan kali ini menyampaikan,  kunjungan Koisi V Selain melihat langsung pembangunan infrastruktur dan transportasi penunjang di kawasan Mandalika, juga untuk mengetahui permasalahan yang menonjol dari pembangunan infrastruktur tersebut.

“Kami harapkan selesai tepat waktu, karena ada perhelatan besar disini ya, MotoGP yang tahun 2021 di bulan September,” kata Nurhayati.

Perkembangan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana di Lombok pun turut masuk menjadi agenda kunjungan. Nurhayati menilai progres pembangunan infrastruktur di NTB sudah sangat baik.

Nurhayati berharap, pembangunan di bidang infrastruktur dan transportasi dapat mempercepat bergeraknya sektor ekonomi dan sektor lainnya, agar berdampak terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Anggota Komisi V DPR RI, Ir. Eddy Santana Putra, M.T menganggap proyek dan rencana infrastruktur di NTB sangat menarik. Penataan jalan dan kemudahan akses transportasi diharapkan dapat dipersiapkan dengan baik.

“Sangat menarik dan perlu kita dukung, malah saya dukungannya tidak hanya di Mandalika, satu pulau ini kita bangun,” tutur Eddy.

AYA/HmsNTB

“Dengan keberangkatan para jamaah, kita harapkan timbul semangat baru yang akan membawa semangat perubahan”

LOTENG.lombokjournal.com  — Keberangkatan para jamaah haji-umroh sekarang bisa langsung melalui penerbangan langsug dari Lombok menuju Jeddah.

Hari in, Rabu (04/12/2019) Gubernur NTB, H Zukieflimansyah melepas pemberangkatan jamaah haji-umroh ke tanah suci, di Bandara Internasional Lombok (BIL), Kabupaten Lombok Tengah.

Penerbanga perdana ini menjadi kebanggaan tersendiri, khususnya warga NTB. Baru kali ini penerbangan (perdana) langsung atau biasa disebut direct flight dari Lombok ke Jeddah terjadi di NTB.

“Ini sejarah bagi kita. Karena ada penerbangan langsung (menuju tanah suci) dari Lombok ke Jeddah,” ungkap Gubernur Zul, saat memberikan sambutan pada acara tersebut.

Bang Zul akrab Gubernur NTB disapa, juga mengapresiasi pihak Angkasa Pura (AP). Penerbangan ini menjadi starter awal dan dijadikan motivasi untuk terus lebih baik dimasa mendatang.

“Ini adalah langkah pertama menuju perubahan serta dijadikan semangat untuk NTB yang lebih baik di masa yang akan datang,” ucapnya.

Orang nomor satu di NTB itu juga meyakini, bahwa dengan keberangkatan para jamaah ke tanah suci akan memberikan hal positif. Terlebih sepulangnya para jamaah nanti ke NTB.

“Dengan keberangkatan para jamaah, kita harapkan timbul semangat baru yang akan membawa semangat perubahan,” kata Bang Zul.

Guberur Zul tak bisa membayangkan bila intensitas atau jumlah keberangkatan jamaah ke tanah suci terus meningkat.

“Semangat perubahan itu tentunya akan semakin besar,” kata Gubernur Zul  sembari mengucapkan selamat kepada para jamaah.

AYA/HmsNTB

Peningkatan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan rasa keadilan masyarakat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc menjadi inspektur upacara pada Upacara Hari Bakti Pekerjaan Umum ke 74 tahun 2019, di Lapangan Kantor PUPR Provinsi NTB, Selasa (3/12/2019).

Gubernur dalam kesempatan tersebut membacakan sambutan tertulis Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo.

“Selamat Hari Bakti Pekerjaan Umum ke 74, kepada seluruh insan dan keluarga besar PUPR. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kinerja serta kerja keras seluruh pihak,” katanya.

Dalam lima tahun terakhir, Indonesia telah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pelabuhan untuk mendukung tol laut, pembangkit tenaga listrik, bendungan, dan lain sebagainya.

“Infrastruktur dasar terus kita bangun, seperti jalan-jalan desa, perbaikan irigasi yang tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa saja, tetapi seluruh wilayah di Indonesia khususnya Indonesia bagian timur, wilayah pedalaman, kawasan terisolir dan juga daerah perbatasan,” tambahnya.

Peningkatan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan rasa keadilan masyarakat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Infrastruktur di Indonesia tahun 2018 kata Presiden berada di posisi ke 71 dari 140 negara. Sementara di tingkat ASEAN berada di posisi ke lima.

“Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk bekerja lebih keras lagi untuk mengejar ketertinggalan dan menjadi terdepan,” kata Gubernur Zul saat membacakan sambutan Presiden.

Pembangunan infrastruktur harus memiliki dampak yang signifikan untuk kesejahteraan masyarakat. Seluruh jajaran dan mitra yang bekerja harus memastikan akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat khususnya dalam meningkatkan kelas UMKM, pariwisata, dan menciptakan lapangan kerja.

“Oleh karena itu, sudah saatnya untuk menghubungkan infrastruktur-infrastruktur yang tersedia di sentra-sentra produksi. Menghubungkan objek wisata dengan sentra-sentra pemekaran, jalan tol tersambung dengan kawasan industri, pelabuhan harus tersambung dengan kawasan distribusi, bandara harus tersambung dengan kawasan perdagangan dan jasa serta infrastruktur lainnya,” jelasnya.

Di momentum Hari Bakti PU ini juga, Presiden juga menyampaikan bahwa dalam lima tahun ke depan, Indonesia akan melanjutkan pembangunan lebih baik lagi, membangun 1000 embung, 500 ribu hektar jaringan irigasi baru, 2500 km jalan tol, 60.000 km jalan baru dan meningkatkan akses air minum, persampahan, dan sejuta rumah khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Selain itu, akan dilakukan pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur dengan konsep smart metropolis.

Mengakhiri sambutan itu, Presiden berharap dan meminta seluruh insan PUPR untuk meneladani semangat pantang menyerah, keberanian, pengorbanan, sebagai mana yang ditunjukan oleh tujuh pahlawan yang gugur di Gedung Sate 74 tahun yang lalu. Mereka akan selalu menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi kita semua khususnya insan PUPR dalam menjalankan tugasnya.

Di akhir upacara tersebut Gubernur NTB yang didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Ir. H. M. Azhar, MM menyerahkan hadiah pemenang lomba poster desain penataan ruang kepada Krisbella Dosreis Junior siswi asal SMAN 3 Mataram, Dinda Ayuningtyas siswi asal SMAN 1 Selong, dan Tangguh Pratama Putra siswa asal SMAN 1 Mataram.

AYA/HmsNTB

Warga NTB harus bersyukur karena memiliki daerah seperti NTB itu sangat indah, rata-rata para tamu yang datang menilai NTB itu seperti surga

lombokjournal.com —

JAKARTA  —  Tidak kurang dari 27 sellers mempromosikan pariwisata NTB di Jakarta, Selasa (03/12/2019).

Para seller dari NTB itu terdiri dari para pengusaha perhotelan, pelaku wisata dan para pengusaha travel. Kegiatan itu bertajuk NTB Kompak Bersinergi Bersama, Sales Session Lombok Sumbawa.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Harris Tebet, Jakarta Selatan itu dibuka Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE.,M.Sc serta sejumlah kepala OPD.

Hadir juga Wakil Ketua DPRD NTB, H. Mori Hanafi pada Kegiatan yang digagas Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB tersebut.

Wakil Gubernur NTB mengatakan pemerintah provinsi tetap berupaya agar pariwisata NTB terus mengalami kemajuan.

NTB tidak hanya menawarkan pantai, air terjun, gunung Rinjani dan Tambora yang sudah menjadi geopark dan biosfer dunia. Tapi juga menawarkan budaya-budaya yang luar biasa unik, dari tiga suku  yang ada, yaitu  Sasak, Samawa dan Mbojo.

“Begitu banyak yang bisa dieksplor dari tiga suku tersebut. Dari sisi budaya kesenian pakaiannya, tenunnya. Jadi kalau orang tanya tenun di NTB itu bagaimana, tunggu dulu, tenun yang mana karena setiap kabupaten kota itu memiliki puluhan jenis tenun masing-masing,” jelasnya di hadapan puluhan bayers dan sellers yang hadir.

Warga NTB tegas Wagub harus bersyukur karena memiliki daerah seperti NTB itu sangat indah. Rata-rata para tamu yang datang katanya, menilai bahwa NTB itu seperti surga.

“Tinggal bagaimana seluruh pelaku pariwisata kompak bekerjasama. Apalagi Ketua Dekranasda NTB kita memiliki kesungguhan dalam bekerja. Bahkan impian kita di NTB itu menjadi pusat fashion muslim dunia yang diangkat dari tenun NTB itu sendiri. Jadi itu bukan hanya impian dan kita akan mewujudkan dan itu pasti bisa selama kita kompak,” katanya.

Karena itu, Wagub yang akrab sapa Umi Rohmi itu mengajak semua pihak, eksekutif, legislatif dan para pelaku wisata untuk membangun sinergi yang harmonis.

“Kalau kompak, Insya Allah semua bisa dilaksanakan dengan baik, bagaimana cara kita mengumpulkan semua energi menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa besar,” ungkap Umi Rohmi

Sementara itu, Kepala BPPD NTB, Anita Ahmadi mengatakan, kegiatan Sales Session ini dimaksudkan untuk memperkenalkan potensi pariwisata NTB. Selama ini katanya, ia telah berkeliling Indonesia, bahkan ke luar negeri untuk memperkenalkan NTB. Sambil meyakinkan bahwa NTB sudah aman. Sebab, musibah gempa bumi tahun lalu berdampak pada menurunnya angka kunjungan wisatawan.

Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk bahu membahu, bersama-sama dan kompak untuk membangun pariwisata NTB.

Salah satu buyer yang mengikuti kegiatan tersebut, Tengku Mazrita, dari Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia, di Jakarta mengatakan akan mendukung pariwisata NTB.

“Saya ke sini untuk silaturrahmi sekaligus untuk mempromosikan NTB,” katanya.

Ia mengaku NTB memiliki daya tarik sendiri. Sehingga, wanita yang punya usaha Travel Transforma itu akan membantu pariwisata NTB. Meski baru sekali ke NTB, namun ia memiliki kerjasama dengan para pelaku pariwisata di NTB.

AYA/HmsNTB

Permasalahan sanitasi, bukan hanya sekedar permasalahan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi, tapi permasalahan perilaku hidup bersih masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah menerima audiensi tim Joint Monitoring Programme (JMP) UNICEF di ruang kerja Gubernur, Selasa, (03/12/2019).

Dalam kesempatan tersebut tim JMP melaporkan hasil kunjungan lapangan dan advokasi pelaksanaan BASNO/setop BAB sembarang dan pengelolaan sanitasi domestik aman yang dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Gubernur Zul mengatakan, penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk meningkatkan akses layanan sanitasi dan air limbah domestik yang aman dan ramah lingkungan. Sehingga tercapai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik dan sehat.

“Peningkatan kesadaran dan partisipasi dari seluruh pemangku kebijakan sangat dibutuhkan dalam membangun sanitasi yang baik di Kabuapaten Sumbawa Barat,“ kata gubernur.

Dikatakan Bang Zul sapaan akrab gubernur, permasalahan sanitasi, bukan hanya sekedar permasalahan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi, tapi permasalahan perilaku hidup bersih masyarakat.

Strategi untuk meningkatkan kondisi sanitasi di kabupaten Sumbawa Barat tidak cukup hanya dengan penyediaan sarana secara fisik tetapi perlu kegiatan non fisik berupa pemberdayaan masyarakat.

“Perlu adanya komunikasi yang baik, sehingga pembangunan sanitasi di daerah kita ini bisa terus berkelanjutan, demi meningkatkan kualitas hidup masyarkat kita di KSB,” kata Bang Zul.

Memutus sumber pencemaran limbah

Chief of WASH-UNICEF Indonesia Ann Thomas dalam kesempatan itu menjelaskan, pelayanan sanitasi dan air limbah domestik yang aman dan ramah lingkungan adalah layanan yang memutus sumber pencemaran limbah domestik ke badan/sumber air.

Layanan ini mencakup penampungan yang memenuhi standar teknis tangki septik kedap sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), sistem penyedotan/transportasi yang memastikan lumpur tinja sampai ke unit pengolahan, serta unit pengolahan limbah yang berfungsi (IPLT/IPAL).

“Banyak kita lihat penyakit disebabkan oleh kualitas rendah sanitasi yang mengancam kesehatan dan perkembangan anak, itu semua harus kita kurangi” tuturnya

Beberapa tujuan program STBM di Kabupaten Sumbawa Barat ini yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, menurunkan angka penderita yang disebabkan oleh penyakit yang berbasis lingkungan, dan mewujudkan lingkungan sehat dan bersih dari desa hingga wilayah.

“Dari seluruh pilar STBM tersebut, akan kami koordasikan dengan Tim kerja STBM dari tingkat desa hingga kelurahan” tuturnya

Sebagai tambahan, lanjut Thomas, terdapat enam hasil kunjungan pertama dan kedua Tim UNICEF di Kabupaten Sumbawa Barat.

Thomas merincikan, yang pertama, pengisian dan penyusunan instrumen penilaian pengelolaan sanitasi. Kedua, memastikan komitmen pemerintah KSB setelah mencapai Setop Buang Air Sembarangan, ketiga, tim UNICEF berencana membuat video inspirasi dan film dokumenter program STBM Kabupaten Sumbawa Barat, keempat, TIM UNICEF berkomitmen untuk menjadikan KSB sebagai kabupaten percontohan.

Kelima, bersedia memfasilitasi kegiatan Advokasi Horisontal Learning (AHL) tingkat nasional terkait dengan  kebijakan sanitasi aman, serta keenam, bersedia memberikan bantuan peningkatan kapasitas kelembagaan dan personalia pengelolaan sanitasi aman.

“Atas kepedulian dan komitmen kita bersama, kami yakin, pengelolaan sanitasi aman ini akan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang“  katanya.

AYA/HmsNTB

Ternyata dengan mengikuti semua prosedur seluruh biaya untuk pengobatan Najib ditanggung penuh BPJS Kesehatan

lombokjournal.com —

MATARAM.Jamkesnews   ;  Kanker adalah salah satu penyakit yang paling menakutkan bagi tiap orang. Penyakit kanker ada beberapa macam yang menyerang tubuh, salah satunya yaitu kanker tulang.

Kanker tulang adalah jenis kanker yang menyerang tulang mana pun di dalam tubuh. Kondisi ini dapat dialami oleh anak-anak hingga orang dewasa.

Muhammad Najib (40) adalah peserta JKN-KIS dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang mengalami kanker tulang rahang.

Awal mulanya ketika dulu giginya mengalami retak karena jatuh lalu ia tidak segera memeriksakan ke dokter. Tidak lama kemudian ia merasakan nyeri yang hebat karena infeksi.

Saat Najib merasakan nyeri yang sangat hebat, ia langsung segera memeriksakan diri ke Puskesmas tempat saya terdaftar, setelah dokter di puskesmas memeriksa kemudian saya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lengkap.

Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung, Najib harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan di sana dokter memutuskan agar segera dilakukan operasi.

“Akhirnya saya harus dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah untuk dilakukan operasi. Saat mengetahui keputusan itu perasaan saya sudah tidak karuan karena saya memikirkan biaya yang cukup mahal, perawatan yang memakan waktu lama, serta kondisi yang tidak mungkin dapat kembali normal,” ujar Najib, saat bercerita di kediamannya, Senin (22/10).

Ternyata dengan mengikuti semua prosedur seluruh biaya untuk pengobatan Najib ditanggung penuh oleh BPJS Kesehatan.

Dari awal Najib mengikuti program JKN-KIS ini, pembayaran iuran BPJS Kesehatan diniatkan untuk membantu peserta JKN-KIS yang membutuhkan pengobatan, tidak saya duga ternyata saya pun merasakan sendiri manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.

Najib menuturkan, biaya berobatnya yang mahal ditanggung penuh oleh BPJS Kesehatan. Najib menyadari, dengan iuran yang dibayarkan tiap bulan sebesar Rp25.500, tentu tidak akan cukup untuk membiayai pengobatannya sampai dengan sekarang.

“Untuk itu saya sangat berterima kasih sebesar-besarnya kepada masyarakat yang telah mengikuti program JKN-KIS, karena dari iuran merekalah seluruh pengobatan saya dapat ditanggung oleh JKN-KIS,” tambah Najib.

ay/yn/jamkesnews

Narasumber : Muhammad Najib

“Saya ingin bangun kesadaran bersama, bahwa para generasi muda inilah ujung tombak pembangunan daerah. Termasuk di Kota Mataram”

lombokjournal.com —

MATARAM — Pengusaha muda H Baihaqi menunjukan keseriusan dirinya maju dalam Pilkada Kota Mataram 2020.

Setelah mendaftarkan diri ke Partai Golkar, ia pun akan mendaftar sejumlah Partai Politik lainnya.

“Saya siap ikut kontestasi Pilkada di Kota Mataram, tentu dengan jalur dukungan Parpol,” kata H Baihaqi, Senin (02/12/2019)

Selain mendaftar di Golkar, Baehaqi  mendaftar ke sejumlah Parpol lain yakni PAN dan PPP.

Munculnya Baihaqi dalam kontestasi Pilkada Kota Mataram akan membawa warna baru pesta politik lima tahunan ini.

Bukan saja mewakili generasi muda millennials, kemampuan enterpreneurship Baihaqi juga bakal menawarkan banyak gagasan dan ide baru pembangunan Kota ini.

“Saya  memang (figur) baru di Politik. Tapi  bertekad dan ikhtiar membangun Kota Mataram. Tentu dengan pemikiran yang baru dan lebih millennials,” tukasnya.

Mulai Turun Galang Millennials

Belakangan, dengan gaya khasnya enterpreneur muda ini berupaya menyatukan simpul-simpul komunitas muda, para millennials di Kota Mataram.

Uniknya, jauh dari kesan politis dan membicarakan politik, kongkow bareng H Baihaqi lebih banyak mengulas tentang potensi dan peluang partisipasi generasi muda dalam pembangunan Kota Mataram.

Sektor ekonomi, khususnya pertumbuhan wirausahawan baru lebih sering diangkat dalam obrolan dan diskusi ringan.

“Saya ingin bangun kesadaran bersama, bahwa para generasi muda inilah ujung tombak pembangunan daerah. Termasuk di Kota Mataram,” kata H Baihaqi.

Menurut Baihaqi, Kota Mataram dalam satu dekade terakhir mulai membangun diri menjadi Kota Menengah yang tak kalah dengan kota besar lainnya di Indonesia.

Pembangunan sarana infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi Kota yang terus meningkat, merupakan peluang yang harus diisi dengan kreativitas dan inovasi kelompok muda.

“Generasi muda kita harus punya visi berwirausaha untuk mengisi peluang ini. Banyak sekali peluang di Mataram, hanya saja belum partisipasi muda kita belum klik dan belum menemukan formatnya,” urainya.

Wirausaha baru bisa bertumbuh dengan baik, apalagi pasar yang tersedia cukup besar di Kota Mataram ini.

Ia mencontohkan, yang paling sederhana bisa dimulai dengan kedai kopi atau usaha waralaba produk makanan dan minuman.

Minum kopi bareng, belakangan menjadi trend lifestyle di sejumlah Kota termasuk di Mataram.

“Warkop saja sudah bisa jadi peluang. Ini baru yang offline. Yang online, generasi muda bisa menawarkan produk khas NTB lewat jejaring medsos dan sebagainya dan membangun relasi dengan enterpreneur muda di Kota lain,” ucapnya.

Menurut Baihaqi, potensi dan keunggulan produk NTB sudah tersedia. Program industrialisasi yang dikembangkan sebagai program prioritas NTB juga menjadi daya dukung tersendiri untuk hal tersebut.

Namun sebaik apapun produk, tetap haru didukung dengan promosi dan pemasaran yang baik. Di sinilah peluang usaha bagi generasi millennials Kota Mataram untuk bisa berpartisipasi dan mendapatkan benefit.

Tapi yang terpenting, papar Baehaqi adalah semangat berwirausaha dulu. Kalau sudah ada semangat dan cendering menjadi passion, maka mendorong pertumbuhan wirausaha bukanlah hal yang sulit.

“Yang saya temukan, potensi generasi muda kita di Mataram juga luar biasa. Komunitas yang ada juga punya skill dan pengalaman dari berbagai bidang sektoral, ada yang otomotif, olahraga, pariwisata dan lain sebagainya. Kalau ini bisa kita padukan maka bisa menjadi kekuatan baru dalam menyongsong era 4.0 ini,” tukasnya.

Me

“Di Pilkada Serentak NTB, Partai Gerindra terbuka bagi koalisi dan figur manapun. Karena prinsip komunikasi kami cair kok”

lombokjournal.com —

MATARAM  —  Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra H Bambang Kristiono (HBK) mengaku, sepakat apabila persoalan koalisi Pilkada Mataram 2020 bersama PDIP diserahkan ke DPP masing-masing partai.

Menurut Anggota DPR RI dapil NTB itu, konsultasi ke DPP diperlukan, lantaran masih ada dinamika di internal partainya.

Meski demikian, HBK memastikan koalisi tiga parpol, yakni PKS-PDIP dan Gerindra merupakan koalisi keluarga dan persahabatan.

“Yang pasti, kalau saya ingin agar koalisi bersama PDIP ini berlanjut, namun kita juga harus menghormati proses di internal DPC Gerindra yang juga masih berjalan hingga kini,” ujar HBK saat bersilaturahmi ke kediaman Ketua DPD PDIP NTB H. Rachmat Hidayat, Minggu (01/12/2019) malam.

HBK menyatakan, kendati dirinya memiliki kuasa mutlak untuk mengatur dan mengawasi jalannya kerja parpol Gerindra di NTB, namun demokrasi di tubuh kader yang kini berlangsung harus tetap dihargai.

Kata HBK, Partai Gerindra dalam Pilkada Serentak di tujuh kabupaten/kota NTB memilih realistis. Jika ada figur di luar parpol yang elektabilitasnya jauh mengungguli kader Gerindra, maka pihaknya akan pasti memberikan dukungan pada figur tersebut.

“Di Pilkada Serentak NTB, Partai Gerindra terbuka bagi koalisi dan figur manapun. Karena prinsip komunikasi kami adalah cair kok,” sambung dia.

HBK menuturkan, jika semua proses dan dinamika komunikasi yang dilakukannya sejauh ini, termasuk dengan koalisi bersama tiga parpol. Yakni PDIP, Gerindra dan PKS akan dilaporkannya ke DPP Partai Gerindra.

“Pertemuan malam ini juga bagian saya melaporkan kondisi kerja saya pada kader Gerindra. Saya ini nothing to lose, bagi saya pertemanan itu yang utama dan pak Rachmat adalah senior politik yang wajib kita hormati secara bersama-sama,” tegasnya.

Menjawab hal itu, Ketua DPD PDIP NTB H. Rachmat Hidayat merespon langkah maju HBK yang sudah mengkomunikasikan rencana koalisi tiga parpol dengan para kader Gerindra.

“Yang pasti, apapun hasil dari komunikasi mas Bambang akan saya sampaikan ke DPP. Bagi saya, mas Bambang ini orangnya komitmen dan apa adanya. Sehingga, hasil yang ada akan kita sampikan ke DPP masing-masing,” ujar Rachmat.

Dalam pertemuan yang diakhiri makan malam bersama itu, HBK yang datang ditemani sang istri Hj. Dian Bambang Kristiono, menyepakati bersama Rachmat Hidayat apapun keputusan DPP akan dijalankan dengan baik, serta diamankan secara bersama-sama untuk kemaslahatan masyarakat NTB.

Me

“Faktanya, masih ada kepala daerah yang tidak ikut JKN”

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;    Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyebut 4 hal yang menyebabkan  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Timboel merinci, peyebab defisit badan penyenggara program JKN-KIS,  Pertama, dari sisi penganggaran. Dalam Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT).  Penerimaan yang ditargetkan dari iuran BPJS Kesehatan lebih kecil dibandingkan pengeluaran yang harus dibayarkan.

“Di dalam RKAT, pendapatan untuk 2019 sekitar Rp 88,8 triliun, sedangkan pembiayaannya sekitar Rp 102,02 triliun,” kata Timboel.

Dikatakannya, dengan carry over 2018 ke 2019, defisit Rp 9,15 triliun.

“Maka dari sisi penganggaran saja BPJS sudah mengatakan akan defisit,” kata Timboel saat bicara dalam diskusi, Jakarta, Minggu (1/12/2019).

Timboel menyebut persoalan berikutnya, kedua,  terkait iuran. Diingatkannya, ketika BPJS Kesehatan dibentuk pada 2014, saat itu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengusulkan iuran BPJS sebesar Rp 27.000.

Namun, waktu itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menteri Keuangan Agus Martowardojo menetapkan besaran iuran jauh di bawah usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), yaitu sebesar Rp 19.225.

Kondisi serupa terjadi pada 2016 ketika tarif BPJS Kesehatan naik. DJSN mengusulkan besaran tarif iuran sebesar Rp 36.000, tapi Presiden Joko Widodo melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan besaran iuran Rp 23.000.

Menurut  Timboel,  hal itu meyebabkan terjadi gap. (Besaran) iuran ini tentu saja tidak cocok untuk mengoperasikan JKN ini.

“Ini soal politik anggaran,” ujarnya.

Keputusan politik pemerintah menetapkan besaran tarif iuran yang lebih rendah dibandingkan usulan DJSN, bukanlah sebagai sebuah kebijakan populis.

Pada saat itu pemerintah dianggap belum memiliki perhatian yang cukup besar terhadap sektor kesehatan.

“Dengan defisit meningkat, apakah kesehatan menjadi prioritas pada saat itu,” kata Timboel.

Lebih jauh, ketiiga,  persoalan timbul karena banyak pemerintah daerah yang belum tunduk kepada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Di dalam UU itu, pemerintah pusat diwajibkan mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 5 persen di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sedangkan pemda sebesar 10 persen di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran kesehatan sesuai dengan UU sebesar 5 persen dari total anggaran yang direncanakan.

“Faktanya, masih ada kepala daerah yang tidak ikut JKN,” kata Timboel.

Contohnya di NTB,  KabupatenLombok Utara mengelola sendiri kartu sehatya. Artinya apa? Potensi pemasukan tidak jadi masuk.

Contoh lainnya, dalam Pasal 99 dan 100 Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, terdapat kontribusi yang harus disetorkan daerah ke BPJS Kesehatan dari realisasi penerimaan pajak rokok.

Besaran pajak tersebut yakni 75 persen dari 50 persen realisasi penerimaan pajak rokok yang menjadi bagian hak dari masing-masing daerah provinsi, dan kabupaten/kota.

“Kalau saya hitung, itu bisa sekitar Rp 5 triliun sampai Rp 6 triliun. Tapi faktanya, pada 2018 hanya Rp 1,4 triliun yang didapat. Artinya, banyak juga pemda yang tidak patuh,” ujarnya.

Persoalan keempat, yakni adanya utang iuran yang gagal dikumpulkan. Pada 30 Juni lalu, ia menyebut, masih ada sekitar Rp 3,4 triliun utang yang belum dibayar.

Kontribusi utang terbesar berasal dari peserta mandiri Kelas 2 dan 3 sebesar Rp 2,4 triliun, perusahaan swasta Rp 600 miliar dan sisanya sekitar Rp 400 miliar disumbangkan oleh pemerintah daerah yang tidak membayar Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

“Itu baru satu bulan, belum bicara 10-11 bulan. Inilah fakta bahwa sumber pemasukan potensi gagal,” ungkapnya.

Pemerintah, sebenarnya dapat memberikan sanksi kepada mereka yang menunggak bayar.

Untuk perusahaan swasta, misalnya, pemerintah daerah dapat memberikan sanksi dengan tidak menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan bila kantor tersebut berencana membangun pabrik baru atau menunda penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Sedangkan, bagi peserta mandiri, sanksi yang dapat diberikan yaitu dengan tidak memberikan pelayanan sebagaimana seharusnya.

Misalnya, ketika mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) atau perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), para pemegang premi pribadi diwajibkan menyelesaikan urusan BPJS Kesehatan yang masih menunggak terlebih dahulu.

Cara lainnya, bila ada orang yang ingin keluar negeri dan mengurus paspor, maka dapat ditahan terlebih dahulu sebelum utang BPJS Kesehatan mereka dilunasi.

Sementara bagi daerah yang masih menunggak iuran Jamkesda, menurut dia, kepala daerahnya dapat dimakzulkan (impeachment).

Namun, Timboel menegaskan, berhasil atau tidaknya pelaksanaan sanksi tersebut tergantung dari pemerintah dan para stakeholder yang bertugas melaksanakan kebijakan ini.

Rr (sumber;  Serambinews.com)