“Agenda pelaksanaan pilbup mulai dari proses penyusunan program dan tahapan pelaksanaan hingga penetapan regulasi teknis oleh KPU KLU mengacu pada regulasi pusat”

TANJUNG.lombokjournal.com  —  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara (KPU KLU) menyelenggarakan sosialisasi tahapan, program, jadwal pelaksanaan serta mekanisme pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara yang digelar tanggal 23 September 2020.

Ketua KPU Lombok Utara Juraidin, SH, MH menuturkan, sosialisasi tersebut termasuk yang kedua kalinya diselenggarakan KPU setempat. Sosialisasi pertama berlangsung  setelah pihaknya diundang salah satu parpol di KLU untuk melaksanakan kegiatan serupa dengan materi yang sama.

Sosialisasi tersebut diikuti oleh Bawaslu KLU, Unsur Polres KLU, Satpol PP dan Damkar KLU, Humas dan Protokol KLU, Parpol se-KLU, FKUB KLU, OKP se-KLU, Ketua Karang Taruna KLU, Ketua MBI KLU, Ketua Teravada Indonesia KLU, Ketua Persatuan Pemuda Hindu KLU, Suluh Institute dan Perwakilan Rumah Indonesia serta Komisioner KPU KLU,  di Hotel Medana Bay Marina Kecamatan Tanjung, Sabtu (14/12/2019).

Dalam sosialisasi kali ini, KPU Lombok Utara menyampaikan dua materi pokok, yaitu tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil bupati yang telah mengalami perubahan pertama sesuai regulasi yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum RI.

Dipaparkan Juraidin, materi selanjutnya yang menjadi fokus sosialisasi tersebut yaitu berkaitan dengan persyaratan calon perseorangan terutama terkait penetapan syarat, jumlah, dan persebaran dukungan bagi pasangan perseorangan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KLU tahun 2020, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2019.

Ditambahkan komisioner dua periode ini, tahapan yang ditempuh pihaknya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun depan cukup panjang, dimulai dari September 2019 hingga September 2020.

“Agenda pelaksanaan pilbup mulai dari proses penyusunan program dan tahapan pelaksanaan hingga penetapan regulasi teknis oleh KPU KLU mengacu pada regulasi pusat,” katanya.

Mantan aktivis LSM Pattiro NTB ini memaparkan, beberapa persiapan yang ditempuh KPU KLU antara lain rekrutmen penyelenggara ad hoc baik PPK, PPS hingga KPPS di masing-masing tempat pemungutan suara.

“Launching Pilbup KLU akan kami gelar pada Januari 2020. Dari 7 kabupaten/kota yang menghelat pilbup dan pilwakot di NTB tahun depan, hanya KLU yang belum melaunching pesta demokrasi lokal ini,” tandas Juraidin.

Ketua KPU mengajak semua pihak untuk menjadikan hoaks sebagai musuh bersama (common enemy), yang menyeruak sekaligus bergentayangan dan terus-menerus tersebar di pelbagai kanal media baik media mainstream maupun media sosial.

Diharapkan, stakeholders yang mengikuti sosialisasi tersebut bersama-sama menyampaikan kepada masyarakat luas, terkait dengan agenda KPU dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara tahun 2020.

Koordinator Divisi Hukum KPU Lombok Utara Nizamudin, S.Sos.I mengatakan, sosialisasi penting dilaksanakan untuK membekali kesiapan semua pihak dalam mengawal pesta demokrasi Lombok Utara tahun depan.

Menurutnya, dari sisi regulasi PKPU penyelenggaraan Pilbup serentak 2020 mengalami perubahan beberapa kali. Dari PKPU 3/2017, PKPU 15/2019 dan PKPU 18/2019. PKPU 18/2019 menjadi regulasi terbaru yang konsen mengatur hak-hak masyarakat untuk dapat menyalurkan hak pilihnya.

Disampaikan Nizam, Dinas Dukcapil dapat megeluarkan Surat Keterangan (Suket) bagi masyarakat yang belum punya KTP elektronik.

Suket itu berlaku sampai e-KTP diterbitkan. Berbeda halnya pengaturan PKPU sebelumnya dimana Suket berlaku hanya sampai 6 bulan saja sehingga dianggap tidak efektif.

“Jika saat ini warga kita sudah membuat suket dan pilbup berlangsung 6 bulan setelahnya maka suket tersebut tentu tak berlaku lagi. Secara yuridis, itulah alasan KPU pusat mengeluarkan PKPU 18/2019 ini,” tandasnya.

Divisi Parmas dan SDM KPU KLU, Rasdi Pion, S.Pd menambahkan, masyarakat umum dan para pemangku pada Pilbup Lombok Utara diharapkan, setelah sosialisasi ini dapat mengetahui tahapan dan jadwal pelaksanaan Pilbup KLU 2020.

Kegiatan sosialisasi yang dimoderatori Dr. Zaki Abdillah, Lc, MA Komisioner Divisi Data KPU Lombok Utara tersebut berlangsung khidmat.

Sebelum membuka sesi diskusi, Zaki Abdillah menuturkan UU nomor 10 tahun 2019 mengubah nomenklatur pesta demokrasi lokal yang sebelumnya dikenal dengan istilah Pilkada diganti dengan istilah Pilgub, Pilbup dan Pilwakot.

djn/humaspro

Ajang Dekranasda NTB Award akan membantu para penggiat kriya yang sudah ada, untuk  menumbuhkan jiwa kompetisi mereka serta membuka peluang baru dalam industri tenun

MATARAM.lombokjournal.com —  Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) NTB memberikan penghargaan kepada sembilan orang perancang  dan pengerajin kriya unggulan,  serta  Disigner busana terbaik dari seluruh NTB dalam ajang Dekranasda Award 2019.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyerahan penghargan tersebut di ball room Rinjani Hotel Lombok Raya, Sabtu malam (14/12/2019)

Ketua Dekranasda NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dan Tim Juri mendampingi penyerahan penghargaan pada acara Lombok Sumbawa Tenun Festival 2019 itu.

Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB Ahli ekonomi itu mengatakan, sebuah perubahan menuju dunia modern haruslah mempertimbangkan simbol yang dekat dengan masyarakat, agar mudah mengajak kepada perubahan.

Setiap produk kain yang dihasilkan, kata Gubernur Zul haruslah melihat beberapa  aspek. Misalnya saja dari segi eco-friendly (kepedulian terhadap pelestarian lingkungan) dan fairness (pemenuhan tanggung jawab sosial).

Sehingga berdampak pada originalitas, inovasi, dan orientasi pada selera pasar, Ungkapnya

Menurut gubernur, ajang Dekranasda NTB Award akan membantu para penggiat kriya yang sudah ada, untuk  menumbuhkan jiwa kompetisi mereka serta membuka peluang baru dalam industri tenun .

“Saya yakin, melihat kekayaan kain tenun kita dan kreativitas yang ada, tidak lama lagi NTB akan menjadi pusat industri fashion muslim dunia,” ucap gubernur.

Bang Zul menambahkan, kain tenun sebagai ikon yang dekat dengan masyarakat NTB dapat digunakan membawa pesan perubahan menuju modern di masyarakat.

Namun tetap dengan desain menarik serta berbasis budaya dan kearifan lokal, tegasnya.

Karya kriya unggulan

Ketua Dekranasda NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati melaporkan, Dekranasda NTB Award 2019, menjadi ajang penting guna memamerkan serta memperkenalkan hasil karya kriya unggulan dari pelosok daerah di NTB.

Menurutnya, penganugerahan itu merupakan pintu gerbang bagi karya-karya pemenang guna melestarikan kekayaan budaya NTB. Serta mendorong peningkatan kualitas produksi tenun dalam memasuki pasar global.

Niken memastikan, program mendorong peningkatan mutu dan design produk kriya, harus dimulai dengan pembinaan dan penguatan sumberdaya untuk industri.

Sebelum malam anugerah Dekranasda NTB Award 2019 ini, dimulai dengan kegiatan inkubasi dan pelatihan bagi penenun, penjahit dan desainer kain tenun.

“Malam ini hanya untuk memilih produk jadi kain tenun terbaik, setelah melalui proses penilaian dari Tim Juri,” ucap Hj. Niken.

Dekranasda NTB juga menggelar Lomba Kriya dengan kategori Kayu, Logam, Keramik dan material alam lainnya.

Dalam lomba desain fashion kain tenun ini, selain menilai konsep juga orisinalitas motif dan kain serta kerapian jahitan.

“Sehingga menghasilkan busana yang siap pakai (wearable) sebagai syarat produk industri agar dapat dipasarkan,” ujarnya.

Pelaku dan pengamat kain tenun, Maya Damayanti mengatakan, secara umum yang luar biasa dari festival tenun kali ini adalah hadirnya konsep desain milenial yang makin beragam dan siap pakai.

Bahkan beberapa desainer seperti Bima memang berasal dari kaum milenial sendiri sehingga dapat menangkap desain dan pasar.

“Kalau dari kategori busana formal belum banyak pilihan desain dan komposisi warna. Masih harus digali lagi,” terang Maya.

Dalam lomba desain busana, jumlah peserta yang mengirimkan karyanya, mencapai  105 desain. Terdiri dari busana kerja pria 11 desain, busana kerja wanita 17 desain, busana kasual pria 9 desain, busana kasual wanita 24 desain, busana malam pria 11 desain dan busana malam muslim wanita 33 desain.

Sedangkan perancang dan pengrajin yang ikut dalam lomba ini sebanyak 45 hasil kriya. Terdiri dari kelompok serat alam 12 karya, bahan kulit 1 karya, kelompok kayu-kayuan 8 karya, kelompok tekstil 6 karya, kelompok logam 17 karya dan kelompok material asli alami lain 1 karya.

Adapun kelompok peraih penghargaan bidang kriya unggulan, terdiri dari kelompok keramik berhasil disabet oleh, Arya Suharno, kelompok serat alam, Yong Ying Cing, dari binaan Lapas Perempuan Mataram, kelompok batu – batuan, didapat atas nama Jaelani, kelompok kayu – kayuan, yakni diraih Lalu Surya Sanjaya, kelompok textil, diperoleh oleh Rahma Wirnasari, dan kelompok logam, berhasil diraih oleh  Abdul Kahar, Serta kelompok material asli alami didapatkan oleh Mustiadi.

Pada lomba perancang busana,  desainer asal Kota Bima berhasil meraih juara I kategori busana casual pria dan Juara I Busana Malam Pria. Kedua desainer ini bernama Indo Suryati asal Kelurahan Oi Foo dan Mustaqim dari Kelurahan Nae.

Acara tersebut juga dimeriahkan dengan peragaan busana berbahan tenun karya seniman/ desainer terkemuka di NTB oleh puluhan peragawati di atas panggung Catwalk.

Tak ketinggalan, para kKetua Dekranasda Kabupaten/Kota se-NTB yang juga istri Bupati/Walikota, ikut ambil bagian sebagai peragawati yang tampil anggun di atas panggung catwalk mengenakan busana berbahan tenun khas daerah masing-masing.

AYA

Dengan launching NTB sebagai medical tourism, menjadikan daerah ini satu-satunya povinsi di Indonesia yang mendeklarasikan diri sebagai daerah tujuan wisata kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah melauching secara resmi NTB sebagai medical tourism, di Graha Mandalika RSUD Provinsi NTB di Dasan Cermen Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (14/12-2019).

Saat itu Gubernur Zul didampingi Direktur RSUD NTB, dr.H.Lalu Hamzi Fikri dan Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Nurhandini Eka Putri, serta disaksikan pejabat dari Kementrian Kesehatan dan Kementrian Pariwisata,  serta ratusan pelaku industri jasa kesehatan dan  pariwisata lainnya.

Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB menegaskan, keindahan alam NTB yang memikat ditambah keramahtamahan masyarakatnya, didukung jasa pelayanan medis yang hangat dan menyenangkan serta senyum para petugasnya, dapat memberikan rasa nyaman dan bahagia kepada pasien.

Sehingga dapat mendorong optimisme untuk segera sembuh.

“Dengan eksotisme alam di NTB, akan menghadirkan rasa bahagia dan kenyamanan bagi pasien. Harapan hidup dan sembuh itu lahir karena adanya kenyamanan,” tutur gubernur.

Di era  kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan saat ini, hampir tidak ada sesuatu yang tidak bisa direkayasa. Termasuk tidak ada penyakit yang tidak dapat dicarikan obatnya atau disembuhkan.

“Hanya kematian saja yang tidak dapat kita cegah,” tegas gubenur.

Gubernur Zul menilai, NTB sudah selayaknya menjalankan Wisata Medis. Selain karena alamnya yang Indah, juga  kesiapan pelayanan medis di hampir semua rumah sakit di NTB sudah sangat mendukung.

Kondisi ini memberikan optimisme kepada para pasien yang hendak datang berobat, tuturnya.

Pengobatan Radioterapi

Lauching wisata medis tersebut, juga diramaikan dengan gelar pameran produk-produk obat-obatan produksi IKM, seperti berbagai jenis Jamu dan beragam obat herbal serta peralatan medis/terapi berbasis kearifan lokal lainnya.

Rumah sakit terbesar milik masyarakat NTB sendiri menawarkan produk unggulannya berupa Pengobatan Radioterapi.

Layanan radioterapi itu didukung peralatan canggih dengan kapasitas layanan bisa mencapai 80 pasien sehari.  Bahkan CT Scan Simulator milik RSUD NTB tersebut  merupakan yang pertama kalinya di Indonesia.

Selain itu, pesawat sinar radioterapinya pun merupakan pesawat versi yang paling baru.

Rumahh sakit lainnya di Lombok tidak mau kalah.  Baik Rumah Sakit Swasta maupun miik Pemerintah ikut mengambil peran dalam acara launching tersebu.t dengan membuka stand dan memamerkan produk unggulan mereka.

Seperti Rumah Sakit Harapan Keluarga menawarkan produk jasa layanan unggulan berupa “treatment cuci darah”.

Demikian juga RS Risa Centra Medica dengan Baby SPA, dan produk kesehatan lainnya. Seluruhnya akan berkolaborasi dengan RSUD NTB sebagai fasilitator dalam program NTB Medical Tourism.

Direktur RSUD Provinsi NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, menjelaskan, launching Medical Tourism ini merupakan langkah awal bagi Pemprov NTB.

Bekerjasama dengan Dinas Pariwisata, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA, dan berbagai Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di Mataram, diharapkan dapat menjadikan Pariwisata di NTB semakin kuat.

Promosi akan gencar dilakukan di berbagai belahan dunia di bantu oleh stake holder terkait. Terlebih keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai destinasi super prioritas nasional. Apalagi di tahun 2021 i balap motor paling bergengsi didunia, MotoGP, akan digelar di Mandalika.

“Ini menjadi salah satu langkah kita untuk mewujudkan NTB Gemilang,” tandasnya.

Tak hanya produk medisnya saja, produk wisata yang ditawarkan juga telah dipersiapkan para guide medis untuk mendampingi para pasien Medical Tourism ini.

Setelah menyandang predikat World Best Halal Tourism Destination dan World Best Halal Honeymoon Destination, kini NTB memulai langkah pertamanya mengembangkan Medical Tourism atau Wisata Medis.

AYA

Lomba desain tenun khas NTB akan diikuti peserta dari perwakilan Dekranasda Kabupaten/Kota se NTB, dan organisasi perempuan pelajar sekolah menengah kejuruan

MATARAM.lombokjournal..com – Dewan Kerajinan Nasional Daerah  (Dekranasda)  Provinsi NTB mennyelenggarakan lomba desain tenun khas NTB, mendorong dan memacu kreativitas desainer NTB.

Lomba desain tenun itu juga menyambut hari ulang tahun Provinsi NTB ke 61 tahun, tanggal 17 Desember mendatang,

“Penyelenggaraan lomba tersebut i bertujuan mendorong dan memacu kreativitas desainer NTB untuk membuat karya berbahan tenun,  yang dapat bersaing di ajang nasional maupun internasional,” ujar Ketua Dekranasda, Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah, saat konfrensi pers di Hotel Lombok Raya, Sabtu,(14/12/2019).

Niken mengatakan,  selain memacu kreativitas desainer NTB lomba itu sejalan dengan visi misi NTB menjadi salah satu pusat Industri Busana Muslim Nasional.

“Untuk lomba desain busana tenun khas NTB, kategori yang dilombakan adalah busana kerja pria dan wanita, busana kasual remaja wanita dan pria, busana muslim wanita dan pria,” jelas Niken.

Juri lomba Busana tenun ini terdiri dari tiga orang juri desainer nasional, yakni Wignyo Rahadi, Irna Mutiara serta seorang juri desainer busana tenun tenun NTB, Linda Hamidy Garander.

Lomba desain tenun khas NTB akan diikuti peserta dari perwakilan Dekranasda Kabupaten/Kota se NTB, dan organisasi perempuan pelajar sekolah menengah kejuruan.

Untuk diketahui, jumlah lomba desain busana tenun khas NTB yang telah terdaftar sebanyak 105 desain, terdiri dari busana kerja pria 11, desain busana kerja wanita 17, desain busana kasual pria 9, desain busana kasual wanita 24, desain busana muslim wanita 33 desain dan busana muslim untuk pria sebanyak 11 desain.

AYA

Manajemen BPIS Kesehatan optimistis, tahun depan mencatatkan surplus sebesar Rp17,3 triliun

MATARAM.lobokjournal.com —  “Peserta Yth, Yuk lunasi tagihan iuran JKN-KIS, Mulai 1 Jan 2020 berlaku Perpres No 75/2019 iuran kls (kelas) 1 Rp160rb, kls 2 Rp110rb, kls 3 Rp42rb.Info hub 1500400,” pesan singkat itu dikirim BPJS Kesehatan, Sabtu (14/12/2019) pagi.

Pesan singkat atau SMS itu dikirimkan BPJS Kesehatan kepada seluruh peserta mandiri Jaminan Kesehatan Negara-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Selain berisi ajakan melunasi tagihan iuran, pesan itu sekaligus berisi pemberitahuan sebelum kenaikan iuran BPJS Kesehatan diterapkan mulai 1 Januari 2020.

Baik peserta yang sudah melunasi tagihannya maupun yang belum, mendapat kiriman SMA dengan nomor pengirim ‘BPJS Kesehatan’.  Pengiriman itu dilakukan ssecara otommatis dan pesan tidak dilakukan serentak.

Dalam isi pesan singkat dijelaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2019 yang enjelaskan  perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) taggal 24 Oktober 2019.

Dalam Perpres tersebut, iuran kepesertaan untuk kelas Mandiri I naik dua kali lipat dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan. Lalu, iuran kelas Mandiri II naik 115 persen dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu per peserta per bulan dan kelas Mandiri III naik 64,7 persen dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan

BPJS juga sudah mengerek iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) mulai Agustus 2019 dan peserta pekerja penerima upah (PPU) pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), PNS, prajurit, anggota Polri, kepala desa, dan perangkat desa.

Seperti diketahui, dengan kenaikan iuran Pemerintah berharap bisa mengatasi defisit yang selalu diderita BPJS Kesehatan.

Sebelumya, Kepala Humas BPJS Kesehatan Muhammad Iqbal Anas Maruf mengatakan, manajemen optimistis tahun depan mencatatkan surplus sebesar Rp17,3 triliun.

Diperkirakan surplus kembali terjadi pada 2021 meski dengan angka yang lebih rendah, Rp12 triliun. Lebih lanjut, BPJS Kesehatan memprediksi surplus pada 2022 sebesar Rp5,8 triliun dan 2023 sebesar Rp 1,2 triliun.

Rr

“Bagaimana berita tanpa konfirmasi dari orang yang diberitakan ?”

MATARAM.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH menggelar silaturahim atau anjangsana bersama para pimpinan media massa di NTB, dikemas dalam acara “Forum Silaturrahmi Pimpinan Daerah Bersama Pimpinan Media (Pimda-Pimdi)”, di Hotel Same Mataram, Kamis (12/12/2019).

Dua narasumber masing-masing Ketua Persatuan Wartawan (PWI) NTB H. Nasrudin dan Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) NTB TGH. Fauzan Zakaria, Lc, dihadirkan  dalam acara anjangsana itu.

Ketua PWI NTB, H Nasrudin menguraikan kecenderungan  isi berita media massa saat ini. Bersamaan dengan itu, Nasrudin berharap pentingnya berita yang konstruktif dan mendidik masyarakatnya.

Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) NTB TGH. Fauzan Zakaria, Lc, menguraikan pertumbuhan media siber di Indonesia termasuk di NTB.

Pada kesempatan itu, Bupati H. Najmul Akhyar menyampaikan, informasi yang dibutuhkan bersama oleh seluruh lapisan masyarakat adalah informasi yang konstruktif, menghindari fitnah, hoaks dan lain-lain, bukan sebaliknya.

Di era serbainformatif saat ini, lanjut Najmul, tidak sedikit informasi yang tersaji dalam kanal media adalah informasi-informasi yang cenderung provokatif.

Saat itu bupati mempertanyaan terkait etika jurnalistik, apakah benar sebuah berita disimpulkan tanpa terlebih dahulu mengonfirmasi obyek yang diberitakan.

“Bagaimana berita tanpa konfirmasi dari orang yang diberitakan ?” tanya Bupatii Najmul.

Meski begitu, pihaknya tetap menghargai dan memberi apresiasi terhadap media, lantaran berperan menyampaikan sisi-sisi positif yang perlu disampaikan dari fakta, data dan diskursus yang berkembang.

Perlu diatensi bersama sebab keajegan kemitraan itu dikuatkan dengan sisi-sisi positif suatu fenomena atau realita yang juga niscaya ditampilkan agar seimbang. Media mesti menampilkan pemberitaan yang berimbang.

“Saya tetap menghargai. Bagi saya media adalah partner yang baik bagi Pemkab Lombok Utara. Apapun yang kita perbuat tanpa media akan kering. Ya ibarat oase di padang pasir,” imbuhnya.

Menurut Sekjen Apkasi ini, sejak lepas dari Lombok Barat, angka kemiskinan Lombok Utara menempati posisi tertinggi di NTB.

Tapi posisi itu menyemangati para pemangku pemerintahan daerah mencoba menjadikannya pupuk dalam memacu Kabupaten Lombok Utara untuk melangkah maju.

Berbagai terobosan pun telah dilakukan dengan menerapkan PIN (Percepatan, Inovasi, Nilai Tambah) menjadi tolak ukur OPD di Lombok Utara.

Dicontohkan dalam pemenuhan akta kelahiran misalnya, dulu bisa 3 bulan baru selesai. Fakta itu membuat pihaknya melahirkan kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan terobosan jaring pekat.

Dengan terobosan itu sekarang ibu-ibu yang bersalin tidak perlu berpikir setelah pulang baru mengurus akte kelahiran anaknya lantaran masih di ranjang persalinan sudah selesai dan bisa langsung diterima.

“Sekarang akte kelahiran sudah jadi, saat ibu yang mlahirkan masih di ranjang persaliaa,” kata bupati.

Orang nomor satu di bumi Tioq Tata Tunaq ini juga menyampaikan angka stunting yang mengalami penurunan. Bahkan peningkatan rata-rata ion di Lombok Utara juga melampaui rata-rata ion di Provinsi NTB.

Pun dengan angka kemiskinan juga turun cukup tinggi. Walaupun faktanya Lombok Utara masih tertinggi di bumi Gora.

Tapi dalam 10 tahun Pemkab Lombok Utara berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 43,18 persen tahun 2010 menjadi 29,03 persen pada tahun 2019. Menurut data BPS, capaian tersebut merupakan penurunan rerata tertinggi di NTB.

Demikian jugal halnya IPM juga berhasil ditingkatkan. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2010 angka IPM Lombok Utara tercatat 56,13 poin, sementara tahun 2018 tercatat 63,83 poin.

Ini berarti selama kurun waktu 9 tahun berhasil meningkatkan IPM sebesar 7,7 poin.

Dipaparkan bupati, peningkatan yang cukup progresif itu bisa dicapai lantaran program diterapkan untuk mengeskalasi kenaikan IPM lebih mengedepankan inovasi. Mulai dari perencanaan pembangunan daerah dengan melakukan terobosan musrenbang khusus PAPPMLD (Perempuan, Anak, Pemuda, Pelajar, Mahasiswa, Lansia dan Disabilitas).

Dikatakan Bupti Najmul. Lombok Utara melompat dari zona merah langsung ke zona hijau. Lombok Utara sudah tiga kali berturut-turut memperoleh anugerah Danareksa dari Menteri Keuangan sebagai kabupaten pengelola keuangan terbaik di antara 15 kabupaten/kota.

“Meski begitu, Lombok Utara harus terus belajar semoga dengan kebersamaan kita bisa mengejar ketertingglan,” harapnya.

Tendensi provokatif

Ketua PWI NTB H. Nasrudin, mengapresiasi Humas dan Protokol KLU yang bisa menghadirkan berbagai tokoh terkemuka NTB dalam anjangsana itu, acara yang diniainya luar biasa.

Lebih lanjut disampaikannya fakta-fakta saat ini terkait dunia kewartawanan. Saat ini tiap wartawan harus berkompetensi dalam mengejar tuntutan kecepatan serta keakuratan berita.

Disayangkan, kalau di era sekarang wartawan justu cenderung mengedepankan tendensi provokatif.

Di era digitalisasi ini, hanya media cetak saja yang masih mempunyai rentag waktu untuk berpikir trkait berita. Tapi media online dan media elektronik atau dunia penyiaran kompetisinya lebih cepat.

“Proses pemberdayaan harus kita utamakan. Juga kode etik,” pesannya.

Menurut Nasrudin, informasi itu haruslah memberdayakan, memotivasi, tidak harus cenderung menciptaka konflik. Ia memberi contoh, ketika terjadi pencurian di daerah wisata, media acapkali mem-folow up atau mempublikasi berita tanpa berpikir dampaknya.

Efek yang kemudian terjadi banyak orang yang membatalkan kunjungan ke daerah wisata kita.

“Kontrol pengawasan itu sangat perlu untuk menghindari fitnah. Melalui acara ini saya usulkan persoalan fakta wartawan kita saat ini, perlu dipikirkan bersama terkait kesejahteraannya, baik itu media cetak, dan media penyiaran,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Asosiasi Media Saiber Indonesia (AMSI) NTB TGH. Fauzan Zakaria, mengatakan, keberanian tokoh-tokoh lokal untuk membuat media nasional di daerah-daerah merupakan salah satu langkah yang memungkinkan pemerataan pembangunan.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Asosiasi  Media Siber, ia mengajak kolega seprofesinya memacu keberanian bersama mengagas media lokal tetapi dengan mindset global atau nasional.

“Itu alasan saya mendirikan gerbang.go.id yang saat ini memiliki 12 karyawan. Rencana 2020 itu 60 persen videonews dan 40 persen teks berita. Salah satu chanel saya sudah mulai diberikan reward,” urainya.

Menurutnya, misi AMSI yaitu melakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga ketahanan informasi nasional, dengan program pemberantasan hoaks melalui pelatihan-pelatihan cek fakta di seluruh Indonesia.

sta/humaspro

Estrogen cream provides relief by replenishing the declining levels of estrogen in the body, helping to tonerin-kapseln erfahrungsberichte restore hormonal equilibrium.

Konsep pengembangan wilayah di Kota Mataram yang tidak memikirkan ruang nyaman untuk keluarga akan memunculkan apatisme

lombokjournal.com —

MATARAM   ;    Pembangunan wilayah di Kota Mataram yang secara umum sudah baik, tapi masih ada pembangunan yang  tidak dikawal peruntukannya.

Seperti yang terjadi di ruang terbuka hijau (RTH) Pagutan Timur. Kondisinya terkesan tak terawat.

“Sepintas kalau kita kesana, seperti tidak ada aktivitas,” kata Bakal Calon Wakil Wali Kota Mataram Baihaqi, Jumat (13/12).

Dijelaskan, RTH Pagutan  menyimpan potensi sebagai wahana keluarga. Di lahan tersebut ada beragam tanaman hortikultura seperti bunga-bunga, cabe, dan beragam sayuran.

“Bangunan disana sepertinya juga belum dioptimalkan,” sambungnya.

Baihaqi yang memiliki latar belakang arsitektur ini mengurai, kehidupan di Kota Mataram cukup dinamis, sayangnya wahana berkumpul keluarga ataupun wisata terbatas.

Hal ini membuat ruang hiburan di kota terpusat di pusat perbelanjaan.

“Kalau wahana keluarga yang dekat dengan alam, bisa sekaligus menjadi media belajar anak,” bebernya.

Disebutkan, bila menyisir sudut-sudut di Kota Mataram sejatinya sudah dibangun ruang-ruang terbuka. Mulai dari RTH Selagalas, Taman Udayana, Taman Sangkareang, ataupun Pantai Ampenan.

Namun, belum dibarengi sentuhan wahana tematik.

“Kalau ahli-ahli itu paham, di ruang terbuka apa saja yang menarik, bila perlu meminta masukan publik,” urainya.

Pria ramah ini menyebut, konsep pengembangan wilayah di Kota Mataram yang tidak memikirkan ruang nyaman untuk keluarga akan memunculkan apatisme. Antara pemerintah dan warga berjalan masing-masing.

“Warga jenuh, mikirnya pemerintah ini begini-begini saja. Tidak ada hal baru,” tandasnya.

Ketika hal itu terjadi, pendudukan kota mengabaikan daerahnya. Cuek dengan urusan kebersihan, khususnya sampah.

Tidak peduli dengan kondisi sungai dan drainase. Sampai merusak fasilitas umum yang dimiliki pemerintah.

“Ya, bagaimana lagi kalau sudah tak sejalan dan merasa diabaikan. Itu pentingnya merangkul warga kota,” tukasnya.

Me

“Kita harapkan seluruh sekolah dapat mengirimkan delegasinya, karena akan diajarkan langsung oleh foundernya”

MATARAM.lombokjournal.com — Training Nasional Smart Reading 4.0 bagi para peserta yang berasal dari SMA dan mahasiwa di NTB, akan diseleggarakan Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) NTB dan Yayasan Islam Lentera Hati, di Aula BP PAUDNI NTB tanggal 29 Desember 2019.

Rencana penyelenggaraan Training Nasional Smart Reading 4.0 itu diungkapkan Sekretaris Panitia dari GARBI NTB, Muhammad Robbi Setiawan, usai menghadap dan melaksanakan audien dengan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah, di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Jumat (13/12/2019).

Ia menghadap Wagub yang akrab Umi Rohmi, melaporkan sekaligus memaparkan tujuan penyelenggaraan training  guna membangkitkan semangat milenial di NTB untuk gemar membaca.

Menurut Setiawan, promosi untuk training ini sendiri sudah dilaksanakan sejak bulan November lalu melalui social media.

Surat undangan juga sudah disebarkan ke berbagai sekolah baik di Kota Mataram maupun di Kabupaten/Kota se-pulau Lombok.

Biaya pendaftarannya pun menurut Roby Setiawan cukup terjangkau, hanya Rp50.000 bagi siswa dan Rp100.000 bagi mahasiswa.

“Kita harapkan seluruh sekolah dapat mengirimkan delegasinya, karena akan diajarkan langsung oleh foundernya,” pungkasnya

Smart Reading 4.0 adalah metode khatam cepat, yakni penggabungan dari teknik membaca cepat, memahami lebih dalam, sekaligus menguasai secara detail isi dari sebuah buku atau bacaan yang ingin dipahami dengan mengkombinasikan antara kemampuan baca cepat dengan smartphone.

Metode ini sendiri ditemukan oleh Irwan, S.T, dari Makassar dan telah teruji kemanfaatannya.

Dengan menggunakan smart reading 4.0, Mantan politikus DPRD Makassar itu berhasil menamatkan 100 buku dalam waktu hanya 100 hari.

Meningkatkan minat baca

Wagub Umi Rohmi  menyambut baik rencana peyelenggaraan kegiatan  tersebut. Di tengah masih minimnya budaya literasi di NTB, kata Wagub acara itu dapat menjadi terobosan untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

Mantan Rektor Universitas Hamzanwadi Lombok Timur tersebut bahkan mengaku tertarik mengikuti trainingnya.

“Budaya literasi kita kan masih sangat kurang. Orang-orang seringkali lebih tertarik , hanya melihat gambar dan mendengarkan dari pada membaca. Dengan smart reading 4.0 ini mungkin bisa jadi solusinya untuk membuat masyarakat khususnya kaum milenial gemar membaca,” tuturnya

Terlebih penguatan literasi media dan literasi digital menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi NTB, yang salah satu kunci suksesnya adalah membangkitkan kembali semangat milenial untuk gemar membaca.

“Mengatasi kondisi itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Tetapi dibutuhkan kerjasama semua pihak, termasuk lembaga non pemerintah,” ujar Wagub.

AYA

(

“Kan dia sudah menjalani masa hukumannya, setelah itu menjadi orang yang bebas”

lombokjournal.com —

MATARAM    ;  Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait mantan narapidana pada pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan win-win solution atau juga jalan tengah yang terbaik dan tetap mengedepankan konstitusional.

Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram, Bambang Mei Finarwanto  mengatakan, masyarakat hedaknya menghormati Putusan MK soal syarat eks koruptor maju dalam pilkada, demi keadilan dan kemanusiaan yang beradab.

“Kan dia sudah menjalani masa hukumannya, setelah itu menjadi orang yang bebas,” ujar Didu, panggilan akrab Bambang Mei, di Mataram, NTB, Jumat (13/12/19).

Didu memaknai putusan MK sebagai upaya untuk persamaan kedudukan seseorang dalam menjalankan aktivitas politik, baik dipilih maupun memilih.

Sehingga tidak ada stigma atau pelanggengan pengekangan kebebasan berserikat dan berpendapat yang selama ini menjadi stempel mantan narapidana

“Seolah-olah terjadi pengekalan abadi stigma bersalah, meskipun sudah menjalani masa hukuman,” kata Didu.

Didu menilai putusan MK juga harus diterjemahkan sebagai upaya rekonsiliasi politik, dengan meniadakan aturan-aturan yang menghambat mantan narapidana korupsi untuk terlibat dalam proses politik berserikat dan berpendapat.

“Masa hukuman itu adalah penebusan atas kesalahan masa lalunya, orang tidak bisa pula tetap dijugment (bersalah) untuk masa depannya yang belum pernah dilakukannya,”  ucap Didu.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), terkait masa tunggu bagi mantan terpidana maju pilkada.

MK memutuskan, mantan terpidana termasuk kasus korupsi baru boleh maju pilkada jika telah melewati masa tunggu selama lima tahun, sejak selesai menjalani hukuman penjara.

Me

Sekitar 183 rumah warga mengalami kerusakan, selain itu rumah, fasilitas umum seperti sekolah, pasar juga tidak luput dari amukan angin topan tersebut

DOMPU.lombokjournal.com —  Masyarakat Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu yang terdampak angin puting beliung mendapat bantuan dari Gubernur H. Zulkieflimansyah Kamis (12/12/2019).

Gubernur disambut Bupati Dompu, Drs. H. Bambang H. Yasin dan masyarakat desa setempat. Didampingi Bupati, Gubernur yang akrab disapa Bang Zul itu menyerahkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat berupa terpal, air mineral dan sejumlah makanan siap saji.

“Apa yang bapak/ibu butuhkan, tinggal bilang saja. Kami ke sini lengkap datangnya,” kata Bang Zul.

Gubernur juga meminta masyarakat untuk bersabar atas musibah yang terjadi Rabu (11/12/2019) sore tersebut.

Kepala Desa Lanci Jaya mengatakan musibah angin puting beliung itu terjadi begitu cepat, sekitar tiga sampai lima menit.

Akibatnya, sekitar 183 rumah warga mengalami kerusakan. Selain rumah, fasilitas umum seperti sekolah, pasar juga tidak luput dari amukan angin topan tersebut.

“Tidak ada korban jiwa. Yang ada hanya korban luka-luka saja, ada tiga orang,” ungkapannya.

Atas kerusakan itu katanya, kerugian masyarakat sekitar Rp1 miliar. Namun angka jelasnya belum pasti,  masih dalam pendataan oleh pihaknya bersama masyarakat.

Bantuan dari pemerintah kabupaten dan provinsi  yang sudah diterima masyarakat, berupa air bersih,  terpal, makanan siap saji serta bantuan lain yang diperlukan masyarakat.

AYA/HmsNTB