“Kami di NTB ini ingin bagaimana Posyandu itu lebih berdaya, tidak saja untuk promotif preventif untuk kesehatan, tetapi juga masalah-masalah sosial”

MATARAM.lombokjournal.com —  Malam tasyakuran Rangkaian HUT  Ke-61 Provinsi Nusa Tenggara Barat (HUT NTB, di Kantor Gubernur NTB, di Kota Mataram, Rabu (18/12/2019), dihadiri Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Dalam malam tasyakuran tersebut, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah berdiri satu panggung,  kompak menyampaikan program-program NTB di hadapan Gubernur DKI Jakarta.

“Terimakasih kepada pak Anies Baswedan menyempatkan hadir di acara ini, di balik kesibukannya, beliau menyempatkan diri datang. Saya kalau berbicara NTB ini sejarahnya sangat panjang, dan saya ingin berbagi panggung untuk bercerita tentang NTB kepada saudara saya yang menjadi partner diskusi,” kata Gubernur NTB.

Bang Zul, mempersilakan Wakil Gubernur untuk naik panggung selaku partner diskusinya dalam membangun NTB. Ia meminta Wakil Gubernur menyampaikan secara singkat program-program yang sedang dijalankan saat ini.

“Bapak ibu, pak Anies, ada beberapa program yang sedang kami jalani, bapak ibu pasti sudah sering mendengar kata industrialisasi. Industrialisasi ini bukan teori kami bukan narasi dari Zul-Rohmi, tapi memang suatu keniscayaan yang harus dilalui oleh sebuah daerah seperti Nusa Tenggara Barat ini untuk mencicipi kemakmuran,” terang Bang Zul.

Wagub Ummi Rohmi dengan lantang menjelaskan, beberapa program prioritas yang sedang dijalankan oleh pemerintah daerah, di antaranya program Zero Waste dan program Revitalisasi Posyandu.

“Saya jelaskan sedikit tentang Posyandu, kita tau Posyandu ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia setiap bulan. Kami di NTB ini ingin bagaimana Posyandu itu lebih berdaya, tidak saja untuk promotif preventif untuk kesehatan, tetapi juga masalah-masalah sosial,” ungkapnya.

Bagi Pemprov NTB, masalah-masalah sosial di antaranya pernikahan anak, buruh migran, masalah narkoba dan lainnya dapat teratasi melalui Posyandu.

Posyandu ini disebut Posyandu keluarga yang melayani dari anak-anak sampai Lansia.

Terkait dengan program lainnya, Zero Waste, Ummi Roohmmi bersykur respon dari program ini sangat luar biasa. Salah satunya di Lombok Timur yang memiliki 250 lebih desa.

“Semuanya komit membuat bank sampah minimal satu di desanya untuk membawa NTB ini bersih asri dan lestari,” terangnya.

Masyarakat NTB diinta menjaga keindahan dan kehijauan alam NTB agar dapat dinikmati generasi selanjutnya. Ia berterimakasih kepada seluruh pihak yang ikut mendukung program-program Pemprov NTB hingga berjalan lancar seperti ini.

Acara tasyakuran ditutup dengan pemotongan tumpeng bersama.Berbagai pagelaran seni, memeriahkan acara malam tasyakuran tersebut.

Mulai dari pagelaran busana oleh Dekranasda NTB, musik tradisional hingga tarian-tarian tradisional yang berasal dari berbagai daerah di NTB.

AYA/HmsNTB

Perlu pembangunan mindset di jajaran LKKS bahwa masyarakat para penerima bantuan, tidak boleh dipandang hanya sebagai  obyeK

MATARAM.lombokjounal.com —  Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) NTB banyak memberi bantuan, di ataranya. bantuan kepada 2.500 Anak Yatim dan Kaum Dhuafa di Kab/Kota Se-NTB, Anjangsana untuk bantuan Rehabilitasi Gedung terhadap sejumlah LKSA/Panti dampak gempa.

Selain itu,  LKSS melkukan penyusunan data base PMKS/PSKS sebagai data awal sebanyak 576.465 orang, serta banyak program lainnya.

“Tapi itu belum cukup. Ke depan, LKKS diharapkan bisa lebih aktif dan memperluas kegiatannya untuk membantu dan menyentuh sekaligus mengatasi berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat kita,” ujar Ketua Umum LKKS Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati SE., M.Sc.

Hal itu dikatkannya saat membuka sekaligus memimpin Rapat Kerja Daerah (Rakerda) LKKS tahun 2019 di Ruang Gili Air Hotel Lombok Raya, Rabu, (18/12/2019).

HJ Niken yang akrab disapa Bunda Niken berharap Lembaga sosial yang ada meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM, sehingga memiliki kemampuan yang terakreditasi.

Program untuk mendapatkan akreditasi, sudah ada dari pusat.

“Hanya saja perlu  Pelatihan untuk peningkatan kapasitas para petugas,” terangnya.

Menurut Niken, perlu pembangunan mindset di jajaran LKKS bahwa masyarakat para penerima bantuan, tidak boleh dipandang hanya sebagai  obyek.

Tapi harus diperlakukan sebagai subjek pembangunan yang ikut menentukan capaian kinerja pemerintah daerah, tegasnya.

Ia menilai, LKKS NTB telah menjalankan program-programnya di tahun 2019 dengan sangat baik dan sejalan dengan visi NTB Gemilang.

“Satu tahun ini sudah banyak yang dilakukan LKKS di seluruh Kabupaten di NTB. Yang paling aktif ada di Lombok Timur dan Sumbawa.Dan yang lain juga terus berbenah dan memberikan yang terbaik,” tutur Bunda PAUD Indonesia tersebut.

Mengkoordinasikan potensi masyarakat

Kepala Dinas Sosial NTB Dra. T. Wismaningsih Drajadiah menuturkan, LKKS mempunyai peranan yang strategis dalam rangka menggali, mengembangkan, dan mengkoordinasikan semua potensi sosial masyarakat.

Dinas Sosial sendiri menjalankan program terkait bantuan kepada penerima manfaat melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial tahun 2019.

Bantuan tersebut berupa bantuan kebutuhan dasar Anak, Bantuan Home Care Lansia, Bantuan Program Kesejahteraan Sosial Anak, Bantuan Kedaruratan untuk Lanjut Usia, serta Bantuan Langsung Tunai berupa uang Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas.

“Kami berharap dapat bersinergi dengan seluruh Lembaga Sosial baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat,” tutur Kadis Sosial NTB.

Rakerda dengan agenda mengevaluasi dan merencanakan program kerja LKKS tersebut akan berlangsung selama 2 hari (18-19 Desember) di tempat yang sama.

Peserta berjumlah lebih dari 30 peserta yang merupakan perwakilan dari LKKS se Provinsi NTB.

AYA/HmsNTB

Dengan kedatangan MCS , peserta tinggal mendatangi MCS dan dapat memperoleh layanan sebagaimana layaknya Kantor Cabang, tanpa perlu mengantre

MATARAM.Lombokjournal.com — Peningkatan layanan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terus dilakukan pihak Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mataram.

Salah satunya dengan mendekatkan dan meningkatkan pelayanan dengan menghadirkan Mobil Keliling MCS (mobile customer service).

Melalui MCS ini, para petugas BPJS Kesehatan Mataram melakukan jemput doa, yakni mendatangi para peserta di lokasi-lokasi yang jauh dari Kantor Cabang, untuk memberikan layanan kepada para peserta JKN-KIS.

Layanan apa saja yang bisa dilakukan melalui MCS?

Melalui mobil keliling ini, para petugas bisa mempermudah para peserta, misalnya layanan utama di antaranya adalah kemudahan turun kelas bagi peserta PBPU/BP. Sebab animo turun kelas ini banyak diajukan para peserta, trutama menjelang kenaikn iuran peserta yang dimulai per 1 Januari 2019.

Tentu saja bukan hanya layanan turun kelas, para petugas di mobil keliling itu juga memberi layanan lain seperti pendaftaran, perubahan data, informasi dan pengaduan, serta pembayaran iuran (bekerja sama dengan PPOB).

Dengan demikian, bagi peserta yang berdomisili jauh dari Kantor Cabang di Mataram, bisa langsung mendapat layanan di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.

Menurut salah seorang petugas, sebenarnya konsep mendekatkan dengan peserta JKN ini sudah lama berlamgsung sejak awal hadirny BPJS Kesehatan.

“Layanan melalui mobil keliling ini sekarang makin digencarkan,” katanya.

Menurutnya, layanan ini sudah ada sejak awal BPJS Kesehatan ada, tetapi kini kembali digencarkan.

MCS bergerak tiap hari kerja termasuk libur, sesuai kebutuhan. Mulai kembali digencarkan sejak tanggal 9 Desember 2019/

Beberapa titik lokasi yang menjaddi sasaran seperti pasar, desa/kecamatan, fasilitas kesehatan, dan Car Free Day atau acara-acara lain. Petugas mulai mengoperasikan mobil keliling ini mulai jam operasionalnya, jam 9 sampai 12, tentu ada kekecualian bila ada hal-hal mendesak.

Diinfokan ke masyarakat

Agar layanan MCS bisa dimanfaatkan maksimal masyarakat, pihak BPJS Kesehatan Mataram melakukan koordinasi pihak-pihak terkait dengan lokasi yang dituju. Misalnya di kelurhan akan berkoordinasi dengan pihak kelurahan. jika ada di Kecamatan, koordinasi sama kecamatan.

“Koordinasi itu dilakukan supaya diinfokan kehadian MSC ke masyarakat. Supaya masyarakat benr-benar dapat memanfaatan layanannya,” tutur petugas BPJS Kesehatan Mataram.

BPJS Kesehatan akan memberikan pemberitahuan kepada kantor pemerintahan setempat agar masyarakat mengetahui layanan MCS yang akan datang.

Dengan kedatangan MCS , peserta tinggal mendatangi MCS dan dapat memperoleh layanan sebagaimana layaknya Kantor Cabang, aan masyarakat tak perlu mengantre.

Rr 

“Selamat kepada sekda yang baru, banyak tugas yang menanti, pembangunan KEK Mandalika dan lainnya juga masih menanti”

MATARAM.lombokjournal.com — Lalu Gita Aryadi dilantik Gubernur Zulkieflimansyah menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis (19/12/2019).

Terpilihnya Lalu Gita di antara caon lainnya telah melalui berbagai pertimbangan dan melalui Tim Penilaian Akhir (TPA) serta masukan dari berbagai pihak.

Dan sesuai Keputusan Presiden (Keppres) nomor 171/TPA/Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka keptusan terpilihnya Lalu Gita merupakan piihan Presiden RI.

Gubernur Zul menyatakan itu, dalam sambutannya saat melantik Lalu Gita sebagai Sekda Definitif, hari   Kamis (19/12/2019).

Dr. Zul juga mengatakan, NTB menjadi salah satu daerah yang sulit memutuskan Sekda karena ketiga calon yang masuk dalam tiga besar memiliki kualitas yang merata.

“Iya NTB menjadi salah satu daerah yang cukup sulit di tentukan siapa yang menjadi sekda, pemerintah pusat harus menerima berbagai masukan dan penilaian akhir siapa yang menduduki posisi sekda, karena ketiganya orang hebat semua,” ujar gubernur.

Lalu Gita sendiri kepada wartawan saat ikonfirmasi, hari Rabu (18/12), mengungkapkan terpilihnya dirinya bukan karena terbaik dari calo lainnya, tapi merupakan proses dan kebutuhan daerah.

“Mari tutup buku masa lalu, mari tatap ke depan, masih banyak tantangan dan kerjaan yang harus dituntaskan tahun 2020,” kata Lalu Gita.

Dalam sambutannya Gubernur Zul berharap, kepada sekda yang baru untuk segera bekerja terutama membantu tugas gubernur untuk mensukseskan pembangunan di Mandalika dan persiapan pagelaran MotoGP.

“Selamat kepada sekda yang baru, banyak tugas yang menanti, pembangunan KEK Mandalika dan lainnya juga masih menanti,” kata gubernur.

AYA

Pemerintah pusat didesak segera menerbitkan peraturan turunan dari mandat UU PPMI yang telah disahkan 2 tahun lalu guna mempercepat implementasi perlindungan PMI

TANJUNG.lombokjournal.com — Memperingati Migran Day Internasional (MDI) atau Hari Migran Sedunia tahun 2019, yang jatuh pada 18 Desember, beberapa aktivis Pekerja Migran Indonesia (PMI), menggelar aksi turun ke jalan.

Para aktivis yang bernaung dalam Perkumpulan Panca Karsa (PPK) dan Kelompok Pemerhati PMI Loteng, Lobar dan KLU yang didukung oleh AWO Internasional, menggelar aksi membagi brosur.

Brosur yang dibagikan itu berisi petunjuk bekerja ke luar negeri yang aman dan terlindung dari pelanggaran PMI, bentuk pelanggaran hak-hak PMI, jenis-jenis hak PMI, bentuk perlindungan terhadap pekerja buruh migran, serta hak-hak keluarga PMI.

Aksi bagi-bagi brosur ini diberikan kepada masyarakat di tiga titik yaitu simpang depan Lapangan Tioq Tata Tunaq Tanjung, depan Kantor Desa Medana, dan simpang empat Pemenang, Rabu (18/12/2019).

Dikutip dari PPK NTB, di Indonesia Provinsi NTB termasuk salah satu daerah pengirim terbesar pekerja migran ke luar negeri. Bahkan menempati urutan keempat nasional.

Bagi warga bumi gora bekerja ke luar negeri adalah pilihan yang menjanjikan, lantaran lapangan pekerjaan di dalam negeri terbatas.

Dengan segala permasalahan yang dihadapi, para PMI ini telah memberi kontribusi yang besar terhadap peningkatan devisa dalam negeri, melalui remittance yang dikirim oleh para pekerja migran di luar negeri.

Khusus NTB, pada 2017 mereka menyumbangkan devisa sebesar Rp.1,56 triliun sementara tahun 2018 sebesar Rp.1,22 triliun. Pasokan devisa ini hampir sama dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB dengan estimasi sekitar Rp.1,6 triliun pada tahun 2018.

Dalam tiga tahun terakhir, jumlah PMI asal NTB tercatat sebanyak 27.695 orang 2017, 25.787 orang 2018, dan hingga September tahun 2019 sebanyak 17.651 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 persen diantaranya mengalami berbagai permasalahan seperti deportasi PMI bermasalah 2.721 orang pada 2017 dan sebanyak 2.416 orang pada 2018.

Kasus menimpa PMI

Di antara kasus yang dialami dan acapkali menimpa PMI asal NTB misalnya kasus perdagangan orang melalui bermigrasi ke luar negeri, sebagaimana menimpa Ariati bersama 4 orang temannya yang dikirim ke Suriah.

Kronologis kasusnya, pawalnya mereka dijanjikan bekerja di Abudabi tapi ternyata dikirim ke Suriah.

Di samping itu, mereka kerap mendapatkan siksaan, tekanan dan situasi negara yang sedang berperang juga ikut memberikan efek terhadap mereka.

Ariati dan teman-temannya juga tidak mendapatkan gaji yang layak. Belum lagi kasus-kasus PMI non prosedural yang hampir terjadi setiap hari.

Melalui peringatan Hari MDI, Komunitas PMI menyampaikan pernyatakan sikap kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Isinya, pemerintah harus memberikan kepastian terhadap kebijakan moratorium PMI sektor informal untuk tujuan ke negara-negara Timur Tengah.

Pemerintah pusat harus segera menerbitkan peraturan turunan dari mandat UU PPMI yang telah disahkan 2 tahun lalu guna mempercepat implementasi perlindungan PMI.

Kebijakan perlindungan bagi PMI

Terhadap kondisi yang dialami para PMI di negara tujuan, pemerintah daerah di NTB mulai provinsi, kabupaten dan desa perlu segera mengimplementasikan kebijakan perlindungan bagi PMI.

Caranya dengan membuat program Layanan Terpadu Perlindungan PMI di tingkat Desa bekerja sama dengan Dinas terkai.

Harus disediakan informasi P3MI yang memiliki job order, menyebarkan konten migrasi yang aman, pemberdayaan eks PMI dan keluarganya. Selain itu, peyediaan pelayanan kasus serta memfasilitasi pelayanan dokumen persyaratan PMI.

Masing-masing pemda kabupaten perlu menyelenggarakan pendidikan ataupun pelatihan bagi calon PMI termasuk sektor informal, pemulangan PMI bermasalah di luar negeri.

Kemudian melaksanakan kegiatan pemberdayaan untuk PMI Purna serta melakukan sistem pendataan mobilitas PMI di setiap desa.

Bagi-bagi brosur

Dalam pada itu, kordinator lapangan aksi Aprilina Utariyani, SH yang juga sekretaris PPK NTB ditemui disela-sela pembagian brosur, menuturkan, kegiatan bagi-bagi brosur tersebut dilakukan dari tahun 2018 di Taman Budaya Mataram diikuti oleh 100 peserta.

“Rencana kita aksi bagi brosur ini kemarin yang akan diikuti oleh 200 orang. Tetapi yang punya program AWO Internasional sedang ada kegiatan di Jakarta. Jadi Ibu Zahratul (Ketua PPK NTB) berangkat ke sana. Sehingga jadualnya berubah semua maka kita bagi tiga kelompok di Lombok. Kita juga punya program di Loteng, Lobar sama di KLU ini,” terang Aprilina.

Pekerja Migran Indonesia yang mengais rezeki ke luar negeri khususnya dari KLU dengan lima desa binaan antara lain Desa Sambik Bangkol, Rempek, Tegal Maja, Teniga dan Desa Medana.

“Kita juga sudah ada crisis centre, peraturan desa (perdes) perlindungan pekerja migran asal lima desa binaan tersebut,” jelas Sekretaris PPK ini.

Menurut Aprilina, masing-masing desa binaan sudah punya Perdes tersendiri. Pembuatan Perdes ini telah melalui kajian yang matang.

Mulai dari jajak pendapat guna memperoleh masukan dari berbagai pihak agar Perdes yang diproduk dapat semangkus-sangkil mengakomodir kepentingan PMI maupun stakeholders yang terkait.

“Dalam proses untuk membuat Perdes ini kita tidak sembarangan, butuh waktu dan proses yang panjang. Kita sudah mulai dari tahun 2018. Itupun baru disahkan tahun 2019 ini. Untuk Desa Tegal Maja dan Sambik Bangkol belum disahkan karena menunggu kepala desa yang baru dilantik. Tetapi uji publik Perdes di dua desa ini sudah dilakukan melibatkan Pemdes, Kadus dan masyarakat,” urainya.

Wadah pemerhati PMI

Sekretaris Desa Medana, Agus Susanto menyampaikan, pemerhati PMI sekarang sudah memiliki forum dan organisasi.

Wadah itu dinilainya sangat baik sehingga pemdes setempat memberikan dukungan penuh terkait dengan beberapa program yang sudah dilaksanakan di Desa Medana.

“Yang terakhir kemarin kami telah menyelesaikan Perdes tentang Migran. Perdes ini sudah kami sosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat Medana. Untuk pemasyarakatan secara luas, nanti kita lakukan kembali sosialisasi di masing-masing dusun. Kami akan sampaikan bagaimana hasil dari pada aturan yang sudah kami buat,” tuturnya.

Ke depan, para anggota forum PMI tentu diharapkan bisa bekerja sama, dan bersemangat, terus menerus memotivasi Pemdes Medana terutama mereka yang ada di desa agar forum bisa bekerja dengan baik, cepat dan tepat dalam penanganan calon PMI maupun PMI purna dan keluarganya.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan forum pemerhati PMI di Desa Medana antara lain sosialisasi, pelatihan, serta penyuluhan, termasuk juga melakukan pendataan buruh migran di masing-masing dusun secara dor to dor.

Upaya ini dilakukan guna mencari kemungkinan adanya masalah di masing-masing dusun terhadap migran itu sendiri.

sta/humaspro

“Saya pernah ke sini tahun 2002. Saya menyebrang ke Sumbawa dan berkeliling di banyak tempat di sini mencari data. Nggak kebayang, setelah 17 tahun kemudian, saya datang kembali ke sini”

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mendampingi Gurbernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meninjau lapangan terhadap bantuan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta di Desa Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, Rabu (18/12/2019).

Total Bantuan yang diberikan Pemerintah dan Masyarakat DKI Jakarta, senilai 10 Miliar. Bantuan tersebut diberikan  pada tahun 2018 pasca-musibah gempa bumi.

Kehadiran Gubernur Zul dan Gubernur Anies di Desa Labuhan Lombok disambut antusias ratusan masyarakat. Mereka memadati jalan yang dilalui dua gubernur untuk untuk sekadar menyapa dan bersalaman.

Bang Zul panggilan akrab Guerur NTB menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang \h memberikan bantuan kepada masyarakat NTB, khususnya di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Utara.

“Selamat datang Pak Anis di NTB, kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat,” ungkap Bang Zul di hadapan Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmi dan masyarakat yang hadir.

NTB tidak asing bagi Anies

NTB bagi Anies Baswedan layaknya seperti rumah sendiri. Bagi mantan Menteri Pendidikan RI itu, datang ke NTB sama dengan datang untuk mengunjungi dan menyapa keluarga sendiri.

Saat menyelesaikan studi program Doktornya, Anies pernah melakukan penelitian, dengan sampel tiga provinsi, yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan NTB.

“Saya pernah ke sini tahun 2002. Saya menyebrang ke Sumbawa dan berkeliling di banyak tempat di sini mencari data. Nggak kebayang, setelah 17 tahun kemudian, saya datang kembali ke sini,” tuturnya.

Selain menceritakan kedekatannya dengan masyarakat NTB, Gubernur Anies menjelaskan bantuan yang diberikan kepada masyarakat NTB merupakan amanah yang diberikan seluruh masyarakat DKI Jakarta.

Anies bersyukur bantuan tersebut telah telah diterima warga NTB dan dirasakan manfaatnya.

Bupati Lombok Timur menjelaskan dana bantuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 10 Miliar itu telah dialokasikan ke 4 tempat.

Pertama, untuk 22 dua sekolah/madrasah dan perguruan tinggi swasta sebanyak Rp4,5 miliar. Kedua, dana tersebut dialokasikan ke 7 sekolah negeri sebesar Rp 2,5 miliar. Alokasi yang ketiga ditujukan kepada masjid atau musholla sebesar Rp 2,5 miliar.

Yang terakhir, Rp 500 juta dialokasikan utuk masyarakat Sembalun untuk pengadaan pipa penyambung air bersih.

Karena itu, ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan pemerintah DKI Jakarta yang telah membantu warga Lombok Timur yang dulu terkena dampak musibah gempa bumi.

AYA/HmsNTB

“Ini merupakan proses dan kebutuhan daerah, sehingga mari tutup buku masa lalu, mari tatap ke depan, masih banyak tantangan dan kerjaan yang harus dituntaskan tahun 2020”

MATARAM.lombokjournal.com –  Lalu Gita Aryadi secara resmi diangkat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pengangkatan itu sessuai Keputusan Presiden (Keppres) nomor 171/TPA/Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Keppres tersebut terbit tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 23.00 Wita, mengangkat HL Gita Ariyadi, terhitung sejak saat pelantikan.

Karena Sekretaris Daerah diangkat berdasarka Keppres, yang terpilih  merupakan pilihan Presiden Jokowi.

“Bukan pilihan Gubernur tapi pilihan Jokowi,” kata Gubernur Zulkieflimansyah..

Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah menyampaikan, sebenarnya tidak ada masalah mengenai Sekda dan tidak boleh ada kekosongan.

“Intinya tidak ada kekosongan, segera punya Sekda definitif, yang di urus negara ini bukan NTB saja. Insya Allah segera selesai, kita lihat siapa yang dilantik nanti,” kata gubernur.

Gubernur punya kewajiban rekomendasi tiga nama, begitu juga hak diskresi untuk bekerjasama dengan orang-orang yang bisa diajak bekerjasama, menyangkut kesinambungan pembangunan daerah.

HL Gita Ariyadi yang dikonfirmasi membenarkan, dirinya sudah menerima surat undangan pelantikan sebagai Sekda NTB yang akan berlangsung pada Kamis (19/12) pukul 08.00 Wita, di Gedung Sangkareang lingkup kantor Gubernur NTB.

“Tiada malam selamanya gulita, tiada jalan tiada berujung, semua proses ada akhirnya, proses panjang yang melelahkan sehingga besok (Kamis, 19/12) pukul 08.00 wita undangan untuk pengambilan sumpah sebagai Sekda NTB,” ungkapnya, Rabu (18/12/2019).

Gita mengatakan, tidak pada terminologi terbaik, ini merupakan proses dan kebutuhan daerah, sehingga mari tutup buku masa lalu, mari tatap ke depan, masih banyak tantangan dan kerjaan yang harus dituntaskan tahun 2020.

Karena tahun 2020 merupakan era kebangkitan ekonomi, siapkan diri sukseskan Smelter, MotoGP, agenda Zero Waste yang butuh kerja keras.

Diakuinya, sejak awal sudah  mendapatkan restu dari Wakil Gubernur (Wagub) juga TGB. Malah, sebelum mendaftar sudah minta restu tetua-tetua yang ada di NTB, seperti HL Srinata, kemudian dipanggil khusus oleh Harun Arrasyid dan lain sebagainya.

“Secara mentalitas, saya sudah siap dari awal. Namun perlu minta kepatutan dari tokoh-tokoh yang ada, sehingga saya daftar pada detik-detik terakhir,” ungkapnya.

Gita menuturkan, saat tes presentasi menyampaikan, ia ingin jadi Sekda yang  SEKDA. Akronim dari SEKDA itu adalah mampu jaga Stabilisator perahu besar birokrasi ini, kemudian Eksekutif yang efisien, efektif dalam pimpin birokrasi dengan keterbatasan fiskal, yang manfaatkan ruang fiskal itu sendiri dengan efisien.

Selanjutnya, berperan sebagai Komunikator yang baik, secara vertikal atas bawah, loyal atas (pimpinan) dan bawah mengayomi, masuk juga diagonal dengan pimpinan Ormas lain.

Dan menjadi Dinamisator dalam percepatan pencapaian target  NTB Gemilang dengan cara mengajak masyarakat berinovasi, ekonomi kreatif untuk berbuat.

“Terakhir, Akuntabilitas dalam arti, semua yang dikerjakan supaya bisa dipertanggungjawabkan. Arahan buk Wagub kepada saya, iya jaga stabilitas,” cetusnya.

Terhitung saat pelantikan

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, H Fathurrahman menceritakan proses dari awal, bahwa jabatan penjabat Sekda NTB dalam hal ini H Iswandi berakhir tanggal 13 Desember.

Untuk isi kekosongan, karena belum ada SK perpanjangan dari Kemendagri  sehingga dibuat Plh berlaku tanggal 14 Desember sampai ada surat perpanjangan.

Namun, dalam perjalanan, tanggal 16 Desember terbit surat dari Mendagri, tentang persetujuan perpanjangan penjabat.

Di satu sisi, muncul Keppres  nomor 171/TPA/tahun 2029 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi Madya (Sekda) Dr HL Gita Ariyadi, terhitung sejak saat pelantikan. Dengan demikian, surat perpanjangan itu gugur tersendirinya.

“Undangan pelantikan sudah ditanda tangani Gubernur. Ini semua by proses, TPA tidak melihat ranking calon, melainkan seluruh aspek,” papar dia

Yang jelas, mengenai Keppres itu sudah disampaikan kepada Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub Ummi Rohmi.

AYA

Di Hari Ulang Tahun ke-61, NTB mencatat begitu banyak capaian menggembirakan. Anak-anak NTB kini tidak lagi perlu menunduk malu saat menyebutkan daerah asalnya

TANJUNG.lombokjournal.com —  Sekda Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Suardi saat menjadi Inspektur Upacara HUT Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ke-61 tahun 2019 mengatakan, semua lapisan masyarakat perlu mendefragmentasi memori masing-masing untuk kembali kesepuluh atau kedua puluh tahun silam.

Saat itu, jika ada orang Bumi Gora mengatakan NTB akan menjadi tuan rumah Moto GP, mungkin orang yang mendengarkan akan tertawa.

Peringatan HUT Provinsi NTB  di KLU itu dirangkai dengan upacara paripurna bulanan Pemda setempat, berlangsung di lapangan Tioq Tata Tunaq Tanjung, Selasa (17/12/2019).

Membacakan amanat Gubernur Zulkieflimansyah, lebih lanjut Suardi mengungkapkan kalau ada yang mengatakan NTB akan menjadi tempat berdirinya pabrik minyak kayu putih terbesar di dunia misalnya, sudah barang orang juga akan menertawai siapa yang berbicara tersebut.

Begitu pun dalam aspek-aspek kehidupan yang lain.  Jika ada orang berbicara ada atlet-atlet NTB yang akan menjadi juara dunia dan atlet-atlet yang lainnya mempersembahkan medali demi medali pada ajang-ajang berkelas internasional, mungkin orang yang mendengar tidak akan sungguh-sungguh percaya.

“Artinya jika saat itu kita menyebut hal-hal yang menggembirakan dimana saat ini sudah di depan mata kita, mungkin orang akan menyebut kita berlebihan,” papar Suardi.

Di Hari Ulang Tahun ke-61, NTB mencatat begitu banyak capaian menggembirakan. Anak-anak NTB kini tidak lagi perlu menunduk malu saat menyebutkan daerah asalnya.

Mereka bisa menatap mata lawan bicaranya sembari berkata bahwa dirinya orang NTB.

“Tentu saja deskripsi ini bukanlah sebuah kebanggaan primordial yang sempit. Merenungkan hal-hal baik yang sudah kita capai sejauh ini, merupakan cara kita memacu semangat. Menjadikan setiap pencapaian sebagai hal yang membuat kita semua bisa tidur lebih lelap, dan bersemangat menyambut matahari yang akan terbit besok pagi,” tuturnya.

Upacara yang berlangsung khidmat dan guyub tersebut diikuti oleh pejabat teras Pemkab Lombok Utara, ASN, unsur TNI dan Polri serta pelajar. Bertindak sebagai inspektur upacara Sekretaris Daerah KLU Drs. H. Suardi, MH.

Terisolasi dari hal baru

Menurut Sekda KLU, warga NTB pernah berada di dalam gelembung yang membuatnya seperti terisolasi dari hal-hal baru. Sebuah gelembung sedemikian rupa, membuat semua orang merasa tenang dan nyaman sekali berada di dalamnya.

Kita tidak sadar bahwa di luar sana, dunia begitu bergegas.  Orang-orang terus memacu langkah, bergerak lebih cepat serta berkembang lebih kuat.

Tapi sekarang gelembung itu sudah pecah,  dan kita sudah mulai menyejajarkan diri dengan tantangan-tantangan baru yang kita temukan dalam mengarungi bahtera kehidupan sehari-hari.

Lebih lajut Sekda mengugkapkan, warga dunia pun telah mengetuk pintu, mendatangi dan menyapa kita dari berbagai penjuru. Arus informasi dunia tidak bisa kita tahan.

NTB kini sudah menjadi bagian dari dinamika global yang bersemangat. Kita telah bertekad menjadi aktor yang berperan penting dalam sejarah. Warga NTB bisa mewujudkan mimpi-mimpi besar.

Dan memang itu bukan tugas orang lain, tapi tugas siapa pun yang menjadi warga bumi gora.

“Yang perlu kita lakukan sekarang adalah membangun kebersamaan. Semua yang kita capai saat ini bukan karya satu atau dua orang. Ia adalah buah kerja kolektif dari seluruh warga NTB bersama seluruh pemimpin NTB terdahulu,” ajak Suardi.

Suardi mengajak semua lapisan masyarakat KLU sebagai bagian dari warga NTB, menjadikan momentum HUT NTB ke-61 sebagai penanda untuk merenungkan kembali tentang apa yang akan kita hadapi di masa depan.

Masyarakat akan berhadapan dengan sejumlah tantangan yang tidak kalah penting serta menggelisahkan.

Kerusakan lingkungan, melahirkan banyak sekali mudarat yang merugikan. Di musim kemarau kita dihadapkan dengan suhu yang begitu menyengat dan air bersih kian terbatas.

Di musim hujan, terancam oleh banjir, longsor dan cuaca buruk. Menyikapinya, kita tidak memiliki pilihan lain selain memperbaiki apa yang telah kita rusak, baik alam kita, hutan dan pohon-pohon yang kita tebang.

“Tidak ada orang lain yang wajib bertanggungjawab atas kerusakan ini kecuali diri kita sendiri. Jika kita tak mau melakukannya, alam akan memaksa kita untuk mempertanggungjawabkannya. Maka, diusia berikutnya, kita, pemerintah dan warga NTB secara keseluruhan wajib menjadikam pemulihan lingkungan sebagai prioritas,” seru sekda.

Pemerintah provinsi telah melakukan pencanangan gerakan NTB hijau, di Dusun Kayu Madu, Desa Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa, Kamis, 12 Desember 2019

Suardi berharap gerakan yang telah dicontohkan oleh Pemprov NTB tersebut harus diadopsi oleh seluruh pihak di KLU, agar dijadikan langkah awal dari upaya-upaya untuk memulihkan lingkungan.

Ia mengajak semua elemen daerah supaya menanamkan dalam relung keyakinan yang paling dalam, bahwa merusak alam adalah perbuatan hina yang berdampak buruk pada banyak orang.

Dicontohkan, mereka yang menumbangkan pohon demi memenuhi keserakahannya, pada prinsipnya tidak hanya menumbangkan pohon saja.

“Tapi menumbangkan kesempatan generasi masa depan untuk melihat indahnya hutan bumi Nusa Tenggara Barat, tegasnya.

Dalam meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup, Pemprov NTB mencanangkan serta terus mendorong program-program unggulan seperti tata ruang berkelanjutan, NTB Zero Waste, Bank Sampah, Penataan Geopark, Taman Asri, dan hutan produktif.

Suksesi kepemimpinan

Sekda Suardi menyampaikan,  tantangan jenjang usia berikutnya adalah komitmen menyatukan kekuatan-kekuatan yang terserak.

Tahun depan ada tujuh kabupaten/kota di NTB yang melangsungkan suksesi kepemimpinan. Siapapun yang akan terpilih pada suksesi, adalah sosok pemimpin yang bisa memajukan daerah yang dipimpinnya.

“Adanya kompetisi yang sehat di antara para kontestan adalah suatu kewajaran dalam iklim demokrasi. Dalam demokrasi, kompetisi memang diperlukan lantaran diyakini dapat mendorong upaya untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan kita,” katanya.

Suardi berharap, dalam kompetisi ini, dituntut untuk saling adu gagasan, adu program, visi dan misi. Bukan justru menyemai benih-benih kebencian di antara pendukungnya.

Diingatkannya, persaingan yang saling menghancurkan sesungguhnya tidak ada pemenangnya. Laksana pepatah, menang menjadi arang, kalah menjadi abu.

Capaian kemajuan di KLU

Pada bagian lain, Suardi menggambarkan bagaimana warga dan para pimpinan daerah berjibaku dan berlintang pukang bersama mendorong kemajuan demi kemajuan di daerahnya.

Dalam konteks KLU dicontohkannnya, pariwisata di tiga gili kini sudah kembali bersemi. Demikian pula, terobosan dalam bidang kependudukan menjadi catatan yang menarik di KLU.

Capaian ini didukung oleh kebijakan Bupati H. Najmul Akhyar yang berkomitmen, bayi yang belum turun dari ranjang tempat kelahirannya pun saat ini sudah memiliki akta kelahiran. Upaya ini diterapkan bersama-sama dengan terobosan lainnya di bumi Tioq Tata Tunaq.

Rangkaian upacara HUT ke-61 NTB dan Paripurna Lombok Utara ditutup dengan pemberian piagam penghargaan oleh Sekda KLU kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KLU.

Perpustakaan di KLU dinilai sebagai prpustakaan terbaik kabupaten/kota tingkat Nasional, dalam kategori implementasi transparansi perpustakaan berbasis inklusi sosial tahun 2019.

sta/humaspro

“Kita tidak ingin ketika nanti Mandalika menjelma menjadi satu kawasan yang penuh dengan hotel berbintang, tetapi anak-anak kami tidak mampu menikmati alamnya sendiri”

LOTENG.lombokjjournal.com — NTB harus bersahabat dengan investor. Dan NTB harus mentransformasikan diri menjadi suatu daerah yang bersahabat dalam komunikasi bisnis.

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menegakan itu saat bertemu Wakil Menteri BUM, Kartika Wirjoatmodjo dan para investor untuk membahas proyek The Mandalika, di Bukit Merese, Selasa (17/12/2019).

“Apa yang ingin kami lakukan di NTB ini sebenarnya sederhana saja. Sama seperti apa yang ingin dilakukan oleh Presiden Jokowi persis di level bangsa dan negara kita. Kalau Presiden Jokowi tagline-nya Indonesia Maju, maka kita di NTB ini menyebutnya NTB yang Gemilang,” ujar Gubernur.

Pemprov NTB akan melakukan apa saja untuk memastikan bahwa teman-teman investor nyaman dan tidak ada kesulitan untuk hadir melakukan aktivitas bisnis di NTB ini, ungkap gubernur.

Selain bersahabat dengan investor, lanjut Bang Zul, pihaknya akan menjamin NTB ini menjadi suatu daerah yang nyaman untuk dikunjungi oleh para pengunjung. Baik yang berasal dari luar negeri maupun yang berasal dari Indonesia sendiri.

Menurut Bang Zul, NTB ini mempunyai keindahan alam yang luar biasa. NTB harus mampu mengundang lebih banyak tamu yang hadir dan menikmati keindahan alam NTB.

Dan yang terakhir, Bang Zul melanjutkan, pihaknya bersahabat dengan investor, bersahabat dengan pengunjung.

Dan yang pennting ingin memuliakan warga sendiri dengan memberikan kursi yang paling utama. Agar masyarakat NTB tidak menjadi penonton di rumahnya sendiri.

“Kita tidak ingin ketika nanti Mandalika menjelma menjadi satu kawasan yang penuh dengan hotel berbintang, tetapi anak-anak kami tidak mampu menikmati alamnya sendiri,” tutup Bang Zul.

Mandlika paling siap

Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, dari lima wisata super prioritas, Danau Toba, Likupang, Borobudur, Labuan Bajo dan Mandalika, dari kelima wisata super prioritas tersebut yang punya potensi paling besar dan paling siap adalah Mandalika.

Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini melanjutkan, persepsi yang dulu mencuat adalah, Kawasan Mandalika tidak bersahabat dengan turis dan investor.

“Tapi setelah saya melihat secara langsung, tidak ada masalah sedikit pun dari masyarakat terhadap bertumbuhnya tourism dan berbagai aksesoris tourism itu sendiri,” ujarnya.

Menurut gubbernur, ini satu bukti, persepsi yang mengatakan masyarkat Lombok Tengah tidak terlalu pro investasi itu adalah salah.

Tiko, sapaan akrab Wamen melanjutkan, Mandalika merupakan kawasan yang luar biasa indah. Apalagi pada 2021 nanti akan digelar MotoGP.

Dan tentunya NTB menjadi satu-satunya sirkuit MotoGP di Indonesia dari 19 sirkuit MotoGP dunia.

Tiko menambahkan, NTB harus bangga punya pemimpin yang pro bisnis seprti Bang Zul. Menurutnya, dengan pro bisnis semua yang akan kita kerjakan akan menjadi mudah.

“Saya bangga dengan sahabat saya Bang Zul, Gubernur NTB yang sangat pro bisnis,” tutupnya.

Sebagai informasi, ada delapan investor yang tergabung dalam project The Mandalika tersebut, di antaranya. Djarum Group, Ciputra Group, Rajawali Group, Salim Group, Metro Group, Mandalika Jaya bersama, Vinci PP Property, Hotel Indonesia Natour.

AYA/HmsNTB

“Mari kita sama-sama memelihara mimpi besar itu, dan menghidupkan dengan kerja keras dan khusuk”

MATARAM.lombokjournal.com — Masalah lingkungan, khususnya kerusakan hutan dan sampah menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi NTB dalam usia ke-61 tahun ini.

Hal itu disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dalam amanat yang dibacakan pada Upacara Peringatan HUT ke-61 NTB, di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, Selasa (17/12/2019).

Gubernur meminta seluruh kepala daerah, bupati/walikota agar tidak mengabaikan alam dalam membangun NTB.

Seperti kita saksikan saat ini, kerusakan hutan di wilayah NTB terbilang cukup parah. Untuk itu gubernur meminta intensifikasi dan eksploitasi alam agar dilakukan secara wajar.

Bang Zul berharap, momentum peringatan Hari Ulang Tahun NTB kali ini, dapat dijadikan sebagai momentum menyatukan langkah bersama untuk memulihkan alam.

Gubernur mengatakan bahwa saat ini, semua kabupaten/kota lagi berjuang keras untuk mencari kehidupan yang lebih baik secara bersama.

Untuk itu pemerintah provinsi terus membangun sinergi untuk mendorong agar semua pihak mencapai titik kemajuan yang membanggakan kita bersama.

“Mari kita sama-sama memelihara mimpi besar itu, dan menghidupkan dengan kerja keras dan khusuk,” ujarnya.

AYA/HmsNTB