Gubernur Zul Minta Percepat Jembatan Belly Semi Permanen

Untuk sementara masyarakat dapat melewati jalur alternatiF, di antaranya jalan melalui Lengkok Beru sejauh 8 km

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com – Jembatan Belly yang jembatan  penghubung jalan lintas Provinsi-Kecamatan Kayangan  menuju Kecamatan Bayan KLU rusak parah dan terputus akibat banjir bandang.

Hujan lebat di hari pertama Tahun Baru 2020 menimbulkan banjir bandang menyapu Dusun Selengan Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Banjir yang terjadi sore hari tersebut, menyebabkan lalulintas antara Kayangan dan Bayan menjadi lumpuh total.

Karena itu, percepatan pengerjaan jembatan Belly semi permanen Tampes diminta dilakukan  pengerjaan secara lembur.

Permintaan tersebut disampaikan Gubernur Zulkiefiansyah yang akrab disapa Bang Zul.

Gubernur Bang Zul menugaskan Kepala Dinas Perhubungan, Drs. H. Lalu Bayu Windia, M.Si bersama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Ahsanul Halik untuk berkoordinasi segera membangun jembatan darurat.

Untuk sementara jalur dialihkan menggunakan jalan alternatif melalui Ds. Selengan – Ds. Lekok Beru Kec. Kayangan KLU, dengan kondisi jalanan agak sempit. Sehingga pengguna jalan yang melintasi jalur alternatif tersebut dihimbau berhati-hati.

Jembatan semi permanen

Usai melakukan peninjauan di lokasi bencana, Kamis (02/01/2020), Kadis Perhubungan NTB yang akrab disapa Miq Bayu mengungkapkan, pihaknya berkoordinasi dengan berbagai stakeholder terkait untuk segera membangun Jembatan sementara berupa jembatan Belly semi permanen.

Kini, di sekitar Jembatan Tampes sedang dilakukan pembersihan. Bayu juga menjelaskan material untuk pembuatan jembatan sementara masih dalam perjalanan menuju lokasi.

Dipilihnya jembatan Belly semi permanen, karena jika membangun jembatan biasa dengan pemasangan gorong-gorong, dinilainya kurang aman.

Hal senada diungkapkan  PPK 1.2 Satker PJN wilayah 1 NTB, BPJN IX Mataram. Melihat kondisi sungai dan intensitas Hujan yang lebat 3 bulan ke depan, menurutnya  pembuatan jembatan sementara tipe sederhana ini tidak memungkinkan karena akan mudah dihanyutkan air bila terjadi banjir.

Selain itu jembatan BelIy semi permanen bersifat lebih kuat, yang menjadi antisipasi lamanya pekerjaan pembuatan jembatan utama, akan memakan waktu 1 – 2 minggu, terangnya.

Kalak BPBD Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos,. M.H  menjelaskan, untuk sementara masyarakat dapat melewati jalur alternative, di antaranya jalan melalui Lengkok Beru sejauh 8 km.

Namun masyarakat diminta waspada dikarenakan kondisi jalan sangat mengkhawatirkan, kecil dan terjal, sehingga jika tidak hati-hati, dapat membahayakan pengguna jalan.

Masyarakat juga bisa mengambil alternatif kedua. Yakni melalui Tempos sejauh 30 km, cukup jauh berputar dan kondisi jalan juga kurang memadai.

Sebelumnya, pihak TNI melalui Dandim KLU telah berkoordinasi dengan Bupati dan pihak pihak terkait untuk mengatasi putusnya jembatan.

Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam kejadian putusnya jembatan tersebut.

AYA/HmsNTB




Akses Jembatan Penghubung Kayangan Dan Bayan Di Tampes Ditinjau Bupati Najmul

“Kita berharap dalam waktu 1-2 hari ke depan jalan ini sudah bisa dilalui kembali”

 KAYANGAN.lombokjournal.com —  Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH bersama Kepala Satuan Kerja Balai Jalan Nasional (Kasatker BJN) Bagus Prabowo, meninjau akses jembatan penghubung Kayangan dan Bayan di Tampes, Desa Selengen, serta akses jembatan penghubung Desa Selengen dengan Desa Gumantar, Kamis (02/01/2020).

Putusnya jembatan di dua lokasi berbeda dalam satu desa di Kecamatan Kayangan itu, akibat  besarnya debit air yang mengaliri sungai setempat karena curah hujan yang sangat deras hari  Rabu, tanggal 1 Januari 2020.

Sebelumnya, Bupati Najmul Akhyar terlebih dahulu meninjau saluran irigasi tersier yang meluap ke permukiman penduduk Gubuk Baru Desa Tanjung Kecamatan Tanjung.

Setelah melihat saluran irigasi bupati dan kasatker BJN beranjak menuju Tampes.

Putusnya jembatan di Tampes itu telah mengakibatkan lumpuhnya akses transportasi dua kecamatan di Kabupaten Lombok Utara. Hingga berita ini dilansir jembatan itu belum bisa dilalui kembali oleh kendaraan baik roda dua maupunn roda empat.

Bupati Najmul pada saat turun langsung meninjau lokasi didampingi Asisten II Setda KLU Ir. Hermanto dan Kadis PUPR KLU H. Zaldy Rahadian, ST.

Di sela-sela meninjau lokasi, Bupati Najmul menyampaikan, jembatan darurat yang ada di Tampes diterjang air bah akibat curah hujan yang sangat deras.

Kepada wartawan bupati menjelaskan, yang kena terjangan air bah adalah jembatan darurat karena jembatan yang satunya sedang dibangun.

“Kita sudah berkoordinasi dengan Kepala Satker Jalan Nasional, Dandim dan Kapolres untuk mencari penanganan secepatnya. Alhamdulillah, kita lihat jembatan ini sudah mulai dikerjakan. Kita berharap dalam waktu 1-2 hari ke depan jalan ini sudah bisa dilalui kembali. Sedangkan untuk jangka panjang jembatan permanen yang tengah dibangun ini akan segera diselesaikan,” tutur bupati.

Dikatakannya, selain jembatan di Tampes, ada juga jembatan penghubung antara Desa Selengen dan Desa Gumantar yang mengalami kejadian yang sama.

Terhadap putusnya kedua jembatan itu, Pemerintah Daerah akan mengambil langkah-langkah cepat agar jembatan tersebut kembali berfungsi dan bisa dilewati oleh masyarakat luas.

“Untuk ke depan,  sembari menunggu jembatan permanen ini jadi, maka akan dibangun jembatan sementara yang lebih kuat seperti jembatan sementara yang dibangun di Tanjung,” kata bupati.

sta/humaspro




Akses Jembatan Penghubung Kayangan Dan Bayan Di Tampes Ditinjau Bupati Najmul

“Kita berharap dalam waktu 1-2 hari ke depan jalan ini sudah bisa dilalui kembali”

 KAYANGAN.lombokjournal.com —  Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH bersama Kepala Satuan Kerja Balai Jalan Nasional (Kasatker BJN) Bagus Prabowo, meninjau akses jembatan penghubung Kayangan dan Bayan di Tampes, Desa Selengen, serta akses jembatan penghubung Desa Selengen dengan Desa Gumantar, Kamis (02/01/2020).

Putusnya jembatan di dua lokasi berbeda dalam satu desa di Kecamatan Kayangan itu, akibat  besarnya debit air yang mengaliri sungai setempat karena curah hujan yang sangat deras hari  Rabu, tanggal 1 Januari 2020.

Sebelumnya, Bupati Najmul Akhyar terlebih dahulu meninjau saluran irigasi tersier yang meluap ke permukiman penduduk Gubuk Baru Desa Tanjung Kecamatan Tanjung.

Setelah melihat saluran irigasi bupati dan kasatker BJN beranjak menuju Tampes.

Putusnya jembatan di Tampes itu telah mengakibatkan lumpuhnya akses transportasi dua kecamatan di Kabupaten Lombok Utara. Hingga berita ini dilansir jembatan itu belum bisa dilalui kembali oleh kendaraan baik roda dua maupunn roda empat.

Bupati Najmul pada saat turun langsung meninjau lokasi didampingi Asisten II Setda KLU Ir. Hermanto dan Kadis PUPR KLU H. Zaldy Rahadian, ST.

Di sela-sela meninjau lokasi, Bupati Najmul menyampaikan, jembatan darurat yang ada di Tampes diterjang air bah akibat curah hujan yang sangat deras.

Kepada wartawan bupati menjelaskan, yang kena terjangan air bah adalah jembatan darurat karena jembatan yang satunya sedang dibangun.

“Kita sudah berkoordinasi dengan Kepala Satker Jalan Nasional, Dandim dan Kapolres untuk mencari penanganan secepatnya. Alhamdulillah, kita lihat jembatan ini sudah mulai dikerjakan. Kita berharap dalam waktu 1-2 hari ke depan jalan ini sudah bisa dilalui kembali. Sedangkan untuk jangka panjang jembatan permanen yang tengah dibangun ini akan segera diselesaikan,” tutur bupati.

Dikatakannya, selain jembatan di Tampes, ada juga jembatan penghubung antara Desa Selengen dan Desa Gumantar yang mengalami kejadian yang sama.

Terhadap putusnya kedua jembatan itu, Pemerintah Daerah akan mengambil langkah-langkah cepat agar jembatan tersebut kembali berfungsi dan bisa dilewati oleh masyarakat luas.

“Untuk ke depan,  sembari menunggu jembatan permanen ini jadi, maka akan dibangun jembatan sementara yang lebih kuat seperti jembatan sementara yang dibangun di Tanjung,” kata bupati.

sta/humaspro




Pemilu Kepala Daerah 2020, KPU NTB Akan Terapkan E-Rekap

“Aplikasi e-rekap ini nantinya juga bisa diakses oleh masyarakat luas seperti aplikasi Situng KPU”

MATARAM.lombokjournal.om —  Penyelenggran Pemilu Kepala Daerah yang akan berlangsung pada 23 September tahun 2020, akan menerapkan proses e-rekap saat perhitungan hasil pemilihan.

Melalui e-rekap ini semua hasil perhitungan akan segera diketahui hasilnya. Dengan penerapan e-rekap,  masyarakat akan lebih cepat mengetahui hasil pemilihan.

Divisi Tehnis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (KPU NTB), Zuriyati menjelaskan, aplikasi e-rekap ini akan segera di ujicoba.

Melalui aplikasi berbasis digital tersebut proses perhitungan akan lebih cepat meski perhitungan secara manual tetap akan di lakukan.

Menurut Zuriati, perhitungan melalui e-rekap akan di ujicoba di Medan, Sumatra Utara.  Kota Medan menjadi pilot project sebelum diterapkan secara keseluruhan di Indonesia.

Selain itu, KPU NTB juga masih menunggu regulasi dari KPU RI untuk penerapan e-rekap tersebut.

“Kita masih menunggu regulasinya, tetapi kita sudah memiliki bayangan seperti apa nanti proses e-rekap tersebut,” ujar Zuriyati saat menggelar refleksi tahun 2019 bersama awak media di Mataram, Selasa (02/01/2019).

“Aplikasi e-rekap ini nantinya juga bisa diakses oleh masyarakat luas seperti aplikasi Situng KPU,”pungkasnya.




Gubernur Zul Pantau Pengamanan Perayaan Malam Tahun Baru

Lokasi yang mendapatkan prioritas pengamanan di antaranya Taman Sangkareang, Senggigi, Kuta Mandalika dan wisata Tiga Gili, Lombok Utara

MATARAM.lombokjournal.com —   Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah menghadiri kegiatan monitoring malam pergantian tahun baru,  untuk memastikan persiapan pengamanan perayaan tahun baru 2020.

Gubernur Zul tiba di kediaman Kapolda NTB pukul 20.47 Wita, Selasa, (31/12/2019).

Setelah menikmati makan malam di kediaman Kapolda NTB Irjen Pol Drs. Nana Sudjana, Gubernur ditemani Kapolda, Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani bersama rombongan meninjau pos pengamanan di Karang Jangkong Mataram dan pos pengamanan yang ada di wilayah Senggigi, Lombok Barat.

Dalam tinjauan tersebut,  Gubernur Zul memberi semangat jajaran kepolisian dalam melakukan monitoring pos yang ada di wilayah hukum masing-masing.

Hal ini untuk memastikan kondisi perayaan tahun baru berjalan dengan lancar dan aman.

Pada petugas juga disarankan selalu menjaga kesehatan dengan baik agar dapat melaksanakan tugas secara maksimal.

“NTB ini milik kita bersama, mari kita rawat dan jaga bersama,“ katanya.

Polda NTB telah memetakan sejumlah titik yang menjadi prioritas pengamanan selama berlangsungnya perayaan malam tahun baru 2020 di NTB.

Lokasi yang mendapatkan prioritas pengamanan di antaranya Taman Sangkareang, Senggigi, Kuta Mandalika dan wisata Tiga Gili, Lombok Utara.

“Alhamdulillah sampai dengan malam ini, kondisi daerah kita aman dan lancer,” kata Gubernur Zul tampak lega.

AYA/HmsNTB

.




Melalui Program MCS, BPJS Kesehatan Mataram Jemput Bola

Mobile Customer Service bergerak tiap hari kerja termasuk libur, sesuai kebutuhan

MATARAM.lombokjournal.com —  Peningkatan layanan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terus dilakukan, salah satunya dengan menghadirkan Mobile Customer Service (MCS).

Melalui MCS ini, para petugas BPJS Kesehatan melakukan jemput bola, yakni mendatangi para peserta di lokasi-lokasi yang jauh dari kantor cabang, untuk memberikan layanan kepada para peserta JKN-KIS.

Kali ini BPJS Kesehatan Cabang Mataram melakukan MCS di Puskesmas Gunung Sari. Masyarakat yang datang sangat antusias dengan program jemput bola ini, mereka tidak perlu jalan jauh dan antri di kantor BPJS Kesehatan.

Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Mataram, I Wayan Sumarjana menjelaskan. dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan banyak masyarakat yang bertanya-tanya tentang penyesuaian iuran JKN-KIS.

Dijelaskannya, pihaknya turun langsung membantu peserta JKN-KIS yang ingin mendapatkan informasi seputar JKN-KIS, melakukan pengaduan, melakukan pencetakan kartu, mengubah data kepesertaan, mengubah fasilitas kesehatan, melakukan pembayaran iuran JKN-KIS, serta kemudahan turun kelas bagi peserta PBPU/BP.

“Sebab animo turun kelas ini banyak diajukan para peserta PBPU/BP, terutama menjelang kenaikan iuran peserta JKN-KIS yang dimulai per 1 Januari 2020,” ujar Wayan pada tim Jamkesnews  (30/12)

Tidak hanya itu, Wayan juga menginformasikan bahwa MCS bergerak tiap hari kerja termasuk libur, sesuai kebutuhan.

Mulai kembali digencarkan sejak tanggal 9 Desember 2019. Beberapa titik lokasi yang menjadi sasaran seperti pasar, desa/kecamatan, fasilitas kesehatan, dan car free day, instansi swasta/pemerintah serta pada acara-acara lain.

Waktu Operasional MCS BPJS Kesehatan Cabang Mataram pada pukul 08.00 sampai dengan 12.00 WITA.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Salahudin adalah salah seorang Peserta JKN-KIS mengungkapkan kemudahan dalam mengurus kepesertaan JKN-KIS melalui MCS.

Salahudin merupakan peserta JKN-KIS yang telah merasakan pelayanan dari MCS yang ada di Puskesmas Gunung Sari.

Ia menceritakan, awalnya iaa datang ke Puskesmas Gunung Sari untuk mengantarkan anaknya berobat, tapi ternyata di Puskesmas tersebut ada layanan jemput bola dari BPJS Kesehatan Cabang Mataram.

“Karena itu saya kepikiran untuk sekalian mengurus penurunan kelas sebelum tanggal 01 Januari 2020 iuran JKN-KIS naik. Ternyata pengurusannya mudah dan cepat. Pelayanan yang diberikan sama seperti pelayanan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mataram, justru saya tidak perlu nunggu lama. Terima kasih BPJS Kesehatan yang sudah membantu saya secara cepat dan tidak perlu jauh-jauh pergi ke kota untuk melakukan perubahan ini,” pungkas Salahudin.

ay/yn/Jamkesnews

 

 




Petugas BPJS SATU! Membantu Peserta  JKN-KIS DI Rumah Sakit

Banyak respon positif dari Peserta JKN-KIS di setiap kunjungan petugas BPJS SATU ke Rumah Sakit

MATARAM.lombokjournnal.com — Program BPJS SATU merupakan inovasi yang dilakukan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kepuasan pelayanan peserta

BPJS SATU merupakan singkatan dari BPJS Siap Membantu. Program ini merupakan suatu kegiatan Penanganan Pengaduan Peserta (P3) BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Mitra BPJS Kesehatan.

Kali ini, BPJS Kesehatan Cabang Mataram turun langsung untuk melaksanakan program BPJS SATU di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram.

Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Mataram, I Wayan Sumarjana menjelaskan, petugas BPJS SATU hadir untuk memberikan pelayanan pemberian informasi dan penanganan pengaduan langsung di tempat, agar dapat diselesaikan pada saat itu juga.

Wayan Sumarjanna mengungkapkan, Petugas Penanganan Informasi Pengaduan Peserta (PIPP) tidak hanya diam di balik meja untuk melayani pemberian informasi dan penanganan penganduan.

“Mereka harus berkeliling Rumah Sakit Mitra BPJS Kesehatan untuk membantu peserta JKN-KIS yang sedang mendapatkan pelayanan kesehatan. Kami berikan rompi khusus kepada seluruh petugas BPJS SATU agar peserta JKN-KIS atau pengunjung rumah sakit dapat mengenali dengan mudah petugas yang akan membantunya,” ujar Wayan saat dikonfirmasi tim jamkesnews pada (31/122019).

Banyak respon positif dari Peserta JKN-KIS di setiap kunjungan petugas BPJS SATU ke Rumah Sakit.

Salah satunya adalah Arni Kurniawati, seorang peserta JKN-KIS yang saat itu sedang dirawat pasca melahirkan caesar di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram.

Arni menuturkan, awalnya ia kaget didatangi oleh wanita yang menggunakan rompi berwarna kuning yang bukan pakaian petugas Rumah Sakit.

“Ternyata ia adalah petugas BPJS SATU yang bertugas untuk membantu peserta JKN-KIS yang sedang mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit. Saya baru tahu kalau BPJS Kesehatan itu mempunyai program BPJS SATU yang sangat membantu kami di Rumah Sakit untuk mengetahui informasi seperti obat-obatan yang ditanggung serta tindakan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan, jadi di sanalah saya banyak bertanya dengan petugas BPJS SATU, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran yang mengganjal di hati saya terkait penjaminan melahirkan di rumah sakit,” ungkap Arni.

ay/yn/Jamkesnews

 




Untuk Perubahan Fasilitas Kesehatan, Anshori Menggunakan Aplikasi Mobile JKN

Melalui Mobile JKN, Anshori melakukan perubahan Fasilitas Kesehatan. Prosedur yang digunakan sangat mudah, asalkan data yang ada di Mobile JKN valid

MATARAM.lombojournal.com — BPJS Kesehatan sebagai salah satu lembaga pelayanan publik yang melayani masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berinovasi untuk meningkatkan pelayanannya.

Salah satu inovasi yang diakukan adalah menghadrkan Aplikasi Mobile JKN. Sesuai era revolusi digital, dengan aplikasi itu pelayanan publik dihrapkan dapat tepat dan akurat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Anshori (27), petugas polisi hutan Taman Nasional Gunung Rinjani, yang erdaftar sebagai peserta JKN sejak tahun 2016, memanfaatkan kemudahan Aplikasi Mobile JKN untuk melakukan perubahan data. Mengingat lokasi tugasnya berada di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Rinjani.

Melalui fitur yang ada di Aplikasi Mobile JKN ini, Ia tidak perlu datang ke Kantor BPJS Kesehatan

Melalui Mobile JKN, ia melakukan perubahan Fasilitas Kesehatan. Prosedur yang digunakan sangat mudah, asalkan data yang ada di Mobile JKN valid, maka konfirmasi perubahan data dapat dilakukan melalui email.

Anshori meuturkan, di era yang canggih seperti ini ia sangat terbantu sekali dengan adanya Aplikasi Mobile JKN.

“Saya pernah melakukan penggantian dokter keluarga melalui Mobile JKN, prosesnya sangat mudah dan cepat. Selain itu saya tidak perlu turun gunung untuk datang ke Kantor BPJS Kesehatan,” ujar Anshori saat ditemui di Kawasan Gunung Rinjani, Sabtu (28/12)

Selama menjadi peserta JKN-KIS, ia beberapa kali memanfaatkan pelayanan kesehatan. Semuanya gratis tanpa dipungut biaya. Selain fitur perubahan data peserta, fitur lain yang menurutnya sangat berguna adalah penilaian faskes.

“Melalui fitur penilaian Fasilitas Kesehatan, masyarakat semakin dimudahkan memberi penilaian terhadap layanan di Fasilitas Kesehatan tersebut. Hal ini akan mendorong Fasilitas Kesehatan untuk dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Karena jika pelayanannya mengecewakan, bukan tidak mungkin masyarakat akan beralih ke  Fasilitas Kesehatan lain yang memberikan pelayanan yang lebih baik. Apalagi saat ini perubahan Fasilitas Kesehatan dapat dilakukan secara mudah melalui aplikasi Mobile JKN,” tambahnya.

Anshori mengapresiasi semakin banyaknya Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Hal tersebut akan berdampak positif ke masyarakat karena pelayanan kesehatan semakin terjangkau khususnya di wilayah pedalaman.

ay/yn/Jamkesnews

Narasumber : Anshori




BPJS Kesehatan Selenggarakan Konsolidasi Dengan Pemda, Tingkatkan Sinergi Lintas Sektoral  

“Kami meminta dukungan seluruh pihak untuk bersama-sama menyosialisasikan program JKN-KIS kepada masyarakat di lingkungannya”

MATARAM.lombokjournal.com — BPJS Kesehatan Cabang Mataram melakukan kegiatan Konsolidasi dengan Pemerintah Daerah tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Tahun 2019, Senin (30/12/2019).

Konsolidasi itu diselenggarakan guna meningkatkan pemahaman terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Acara konsolidasi itu dihadiri oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kota/Kabupaten serta seluruh Camat dan Lurah se-Wilayah Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mataram.

Pemateri dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, dan BPJS Kesehatan Cabang Mataram.

Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Mataram, I Wayan Sumarjana menjelaskan,  kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan program JKN-KIS di wilayah kantor BPJS Kesehatan Cabang Mataram.

Dijelaskan Wayan, sampai dengan bulan Desember 2019 pencapaian kepesertaan JKN-KIS di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 4.384.357 jiwa, dengan persentase sebesar 82,93% dari total penduduk 5.287.577 jiwa.

Sehingga masih ada sebanyak 903.220 jiwa dengan persentase sebesar 17,07% penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang belum terdaftar menjadi peserta JKN-KIS.

“Untuk itu kami meminta dukungan seluruh pihak untuk bersama-sama menyosialisasikan program JKN-KIS kepada masyarakat di lingkungannya,” ujar Wayan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nurhadini Eka Dewi menyampaikan dukungan kepada BPJS Kesehatan dalam melaksanakan program JKN-KIS di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Eka mengatakan, dalam mendukung pelaksanaan program JKN-KIS, seluruh Dinas Kesehatan harus fokus pada peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

“Bukan hanya itu saja, tetapi Dinas Kesehatan pun memiliki alokasi anggaran untuk peserta JKN-KIS segmen PBI APBD, ini merupakan bentuk dukungan dari pemerintah untuk menjamin kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu,” ungkap Eka.

Di akhir kegiatan Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Mataram, I Wayan Sumarjana menyampaikan harapannya kepada seluruh camat dan lurah, agar menyosialisasikan program JKN-KIS dan mendaftarkan masyarakatnya yang belum memiliki kartu JKN-KIS ke dalam program JKN-KIS.

ay/yn/Jamkesnews




Dengan Aplikasi Mobile JKN, Turun Kelas Tak Perlu Harus Ke Kantor BPJS Kesehatan 

Aplikasi Mobile JKN merupakan salah satu aplikasi yang diluncurkan untuk memberikan kemudahan dan mengurai risiko kepadatan antrian di Kantor BPJS Kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com – Fenomena turun kelas perawatan banyak dilakukan peserta JKN-KIS, sebagai dampak dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Karena Perprs tersebut mengatr kenaikan iuran, yang  akan diimplementasikan pada 1 Januari 2020.  Sehingga cukup banyak peserta JKN-KIS ke kantor BPJS Kesehatan untuk melakukan penurunan kelas perawatan, agar tidak terjadi penunggakan iuran nantinya.

Thoriq (22), salah satu mahasiswa perguruan tinggi negeri di Kota Mataram yang terdaftar sebagai peserta dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), saat ini terdaftar di kelas 1 dan memilih untuk turun kelas menjadi kelas 3.

Thoriq megaku, sebagai mahasiswa yang belum memiliki peghasilan tetap, sehingga iuran JKN-KIS masih ditanggung oleh orang tua.

“Dengan kenaikan iuran ini orang tua saya merasa terlalu berat untuk membayar iuran sebesar Rp160.000/orang/bulan, karena saya terdaftar satu keluarga yang terdiri dari 5 orang, sehingga orang tua saya memutuskan untuk turun kelas menjadi kelas 3,” ujar Thoriq pada tim Jamkesnews, Sabtu (26/12/2019).

Berbeda dengan masyarakat pada umumnya yang memilih datang ke kantor BPJS Kesehatan, Thoriq lebih senang menggunakan aplikasi Mobile JKN untuk mengubah kelas perawatan menjadi kelas 3.

Aplikasi Mobile JKN merupakan salah satu aplikasi yang diluncurkan untuk memberikan kemudahan dan mengurai risiko kepadatan antrian di Kantor BPJS Kesehatan, yang dapat di-download oleh seluruh peserta JKN-KIS di handphone-nya masing-masing.

Di era yang sudah canggih ini, Thoriq merasa sangat diuntungkan dengan aplikasi-aplikasi yang sudah banyak membantu kebutuhan masyarakat. Salah satunya yaitu aplikasi Mobile JKN yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan.

“Dengan adanya aplikasi ini saya tidak perlu ribet antri datang ke kantor untuk melakukan perubahan kelas rawat. Cukup lewat handphone saya bisa mengubah kelas rawat saya menjadi kelas 3. Kalau kita mengikuti caranya dengan tepat sesuai petunjuk yang ada, tidak akan kesulitan untuk mengakses apa pun, asalkan ada kemauan untuk mempelajarinya. Saya berpikir dengan menggunakan aplikasi Mobile JKN praktis, tidak perlu menyiapkan berkas apa pun,” tambah Thoriq.

Thoriq tidak khawatir dengan sistem keamanan yang tersedia di Mobile JKN. Mahasiswa Fakultas Teknik Elektro ini percaya dengan sistem verifikasi melalui sms atau email, sehingga keamanan data Mobile JKN lebih terjamin.

ay/yn//Jamkesnews

Narasumber : Thoriq