September 2019, share distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah mencapai 17,23 persen

MATARAM.lombokjournal.com — Badan pusat statistuk (BPS) NTB merilis, September 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Nusa Tenggara Barat yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,374.

“Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,005 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,379. Sementara itu jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,391, Gini Ratio September 2019 turun sebesar 0,017 poin,” ungkap Kepala BPS NTB, Suntono,, Rabu (15/01/2020).

Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2019 tercatat sebesar 0,401 mengalami penurunan 0,006 poin dibanding dengan Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,407, juga menurun 0,021 poin dibanding Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,422.

Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2019 tercatat sebesar 0,333, turun 0,007 poin dibanding Gini Ratio Maret 2019  yang sebesar 0,340 dan menurun 0,010 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,343.

Suntono mengatakan, September 2019, share distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah mencapai 17,23 persen.

“Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar  15,89  persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 18,97 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah,” kata Suntono.

AYA

Danrem 162 WB minta agar pelaksanaan rehab rekon dipercepat mengingat waktu yang diberikan terbatas hingga dua bulan ke depan

TANJUNG.lombokjournal.com  – Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. Sh. M.Han., memimpin rapat internal terkait dengan percepatan pembangunan rehab rekon SK 22 dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lombok Utara.

Rapat itu dihadiri Dandim 1606/Lobar Kolonel Czi Efrijhon Kroll, Ketua DPRD KLU Nasrudin, S.Hi., Ketua Pansus rumah tahan gempa Tusen Lashima, Kalak BPBD KLU Muhadi, SH., Pasiter Korem dan Kodim Lobar, Kasat Binmas Polres KLU AKP Gusti Lanang Wijaya, para Danramil se KLU, Korwil, Korcam fasilitator RTG, perwakilan Kancab BRI Tanjung), dan perwakilan Aplikator di Posko terpadu Rehab Rekon Kabupaten Lombok Utara, Rabu (15/01/2020).

Kalak BPBD  Lombok Utara dalam pembukaan rapat menyampaikan rincian anggaran yang telah di salurkan BNPB sesuai dengan data rekening yang sudah tercetak.

Ia mengajukan dua solusi yang bisa berikan. Yakni dengan cara mentransfer dana yang sudah masuk senilai Rp 167.900.000.000,- untuk anggaran SK 22 dan SK 23 dengan kriteria rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Atau memprioritaskan rusak berat dari SK 22 samppa SK 25.

Danrem 162 WB meminta agar pelaksanaan rehab rekon dipercepat mengingat waktu yang diberikan terbatas hingga dua bulan ke depan. Maka harus ada metode untuk menyalurkan dana dari Pemerintah Pusat kepada masyarakat, sehingga proses rehab rekon bisa berjalan sesuai harapan.

Selain itu Danrem juga menyampaikan pesan dari Kepala BNPB RI, rehab rekon seharusnya sudah selesai pada 21 Desember 2019. Baik rumah rusak ringan dan sedang, sedangkan untuk keseluruhan di targetkan harus selesai pada 31 Maret 2020.

Terhadap pihak perbankan, Danrem meminta agar memberikan pelayanan kepada penerima anggaran RTG sesuai SK sampai tanggal 31 Maret 2020 sesuai ketentuan prosedur yang ada.

Ketua DPRD KLU menegaskan kepada Kalak BPBD KLU untuk segera diselesaikan pembangunan baik fisik maupun administrasi dari SK yang sudah turun hingga tanggal 31 Maret 2020.

Sedangkan Ketua Pansus RTG menyampaikan untuk mempercepat pembangunan RTG sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Maka dari Pansus akan lebih menyederhanakan terkait administrasi, dan akan mengumpulkan para Aplikator untuk menyelesaikan tanggung jawab pembangunan.

Dandim 1606/Lobar menyampaikan, pihaknya akan siap membantu mengawasi dan mengawal proses pembangunan sampai dengan selesai maupun proses penyerapan anggaran dari Pempus hingga 100 persen sampai batas waktu tanggal 31 Maret 2020.

Pada kesempatan itu, perwakilan aplikator juga meminta agar tidak memponis semua aplikator itu tidak bagus dan banyak di salahkan.

Menurutnya, aplikator yang baik juga dapat membantu mempercepat pembangunan karena kami tulus membantu masyarakat.

“Kita bisa memilah aplikator yang baik dan mana yang nakal sehingga tidak memponis semua aplikator berbuat tidak baik,” tutupnya.

Sebelumnya, Danrem 162/WB didampingi Dandim 1606/Lobar dan rombongan melaksanakan peninjauan pembangunan RTG di Dusun Mangala Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Lombok Utara.

AYA

“Saya berharap dakwah ini bisa berkembang di sekolah dan kampus-kampus, karena saat ini generasi milenial harus di dekati dengan persuasif dan aktif. Kita datangi, buat kajian ilmu disana. Insha Allah banyak peminatnya”

MATARAM.lombokjournal.com – Ketua TP. PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, menerima audiensi dari ‘Komunitas Yuk Ngaji’ Lombok, yang berlangsung di Pendopo Gubernur, Rabu (15/1/2020) ini berlangsung santai dan akrab.

Audiensi yang dilaksanakan Komunitas Yuk Ngaji Lombok guna mengenalkan kegiatan-kegiatan yang sudah dan akan dilakukan dengan harapan dapat bersinergi dengan misi Pemprov NTB, yakni NTB yang Aman dan Berkah.

Hj. Niken sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas Yuk Ngaji Lombok, dan siap membantu agar kegiatan positif tersebut tetap berlanjut di dalam masyarakat khususnya kalangan milenial NTB.

“Saya insyaallah akan suport kegiatan Yuk Ngaji Lombok, jika niatnya baik tetap kami dukung karena orang-orang baik insyaallah akan menerima baik juga,” ungkap Hj. Niken.

Ia berharap, Komunitas Yuk Ngaji Lombok bisa merangkul sekolah dan kampus-kampus di NTB.

“Saya berharap dakwah ini bisa berkembang di sekolah dan kampus-kampus, karena saat ini generasi milenial harus di dekati dengan persuasif dan aktif. Kita datangi, buat kajian ilmu disana. Insha Allah banyak peminatnya. Terlebih tampilan Yuk Ngaji yang sangat milenial,” harap Hj. Niken

Koordinator Yuk Ngaji Lombok, Edy Haryanto menjelaskan, komunitas Yuk Ngaji senantiasa siap berkontribusi mewujudkan NTB yang aman dan berkah, juga Zero waste yang menjadi program prioritas Provinsi NTB.

“Alhamdulillah setiap kajian pekanan Yuk Ngaji, kami selalu menghimbau jamaah membawa tumbler sendiri. Ini adalah langkah dan dakwah kami agar umat senantiasa peduli pada lingkungan,” ujarnya.

Edy berterimakasih bunda Niken yang men-support kegiatannya, bahkan Pendopo Gubernur sudah berkenan diadakan kajian tiap pekan Yuk Ngaji, hingga hadir ratusan jemaah.

“Ini adalah bentuk perhatian Pemerintah kepada dakwah. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan Ibu dan Bapak Gubernur. Mohon doanya agar mampu istiqomah,” kata Edy.

AYA/HmsNTB

“Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) justru mengalami peningkatan dari 0,478 pada Maret 2019 menjadi 0,519 pada September 2019. Ini berarti kesenjangan di antara penduduk miskin semakin melebar”

MATARAM.lombokjournal.com —  Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada bulan Maret 2019 sebesar 735,96 ribu orang (14,56 persen), mengalami penurunan pada September 2019 menjadi sebesar 705,68 ribu orang (13,88 persen).

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB merilis Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat adanya penurunan persentase penduduk miskin (P0) selama periode Maret 2019  – September 2019 yaitu sebesar 0,68 persen poin.

“Pada September 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebesar 365,05 ribu orang atau 14,85 persen, sedangkan penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 340,63 ribu orang atau 12,97 persen,” ujar Suntono, Kepala BPS NTB,  Rabu (15/01/2020).

Suntono menjelaskan, peranan komoditas makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada September 2019, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 74,35 persen untuk perkotaan dan 74,87 persen untuk perdesaan.

Menurunya, pada periode Maret 2019 – September 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan dari 2,327 pada Maret 2019 menjadi 2,119 pada September 2019.

“Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat cenderung mendekati Garis Kemiskinan. Kemudian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) justru mengalami peningkatan dari 0,478 pada Maret 2019 menjadi 0,519 pada September 2019. Ini berarti kesenjangan di antara penduduk miskin semakin melebar,” ungkapnya.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan maupun di perdesaan mengalami penurunan.

Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 2,500 pada Maret 2019 menjadi 2,169 pada September 2019.

Untuk perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari  2,166 pada Maret 2019 menjadi 2,073 pada September 2019.

Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan maupun perdesaan mengalami kenaikan.

Untuk perkotaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat dari 0,451 pada Maret 2019 menjadi 0,533 pada September 2019. Untuk perdesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat dari 0,504 pada Maret 2019 menjadi 0,505 pada September 2019.

AYA

Agar kualitas jadi tanggungjawab paling utama dalam program spesialis I SpOG (dI Fak Kedokteran UNRAM) ini, sehingga  nantinya menghasilkan lulusan-lulusan yang benar-benar mampu merawat kesehatan masyarakat NTB kelak

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi NTB meletakkan kesehatan pada posisi utama atau menjadi prioritas yang terkandung pada berbagai program dalam membangun NTB Gemilang.

Namun, meskipun PR Pemerintah dalam dunia kesehatan cukup besar akan tetapi indeks pembangunan kesehatan naik cukup tajam.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan itu saat memberi sambutan pada kegiatan visitasi dari kolegium obstetri dan ginekologi Indonesia ke calon center pendidikan Obstetri dan Ginekologi FK Unram/RSUD Prov. NTB, di RSUD Provinsi NTB, Rabu (15/1/2020).

“Alhamdulillah indeks pembangunan kesehatan di NTB ini naik dengan cukup tajam, yang awalnya kita di urutan 19 dan sekarang urutan ke 11,” kata Wakil Gubernur NTB

Ummi Rohmi, sapaan akrabnya, juga menyampaikan bahwa dirinya sangat bangga kepada Fakultas Kedokteran UNRAM ini. Meski usianya terbilang  lebih muda dari fakultas-fakultas lainnya, akan tetapi pertumbuhannya amat pesat.

“Pemerintah Provinsi NTB, sangat mendukung agar Universitas Mataram bisa segera membuka spesialis I Obstetri dan Ginekologi (SpOG),  juga spesialis-spesialis berikutnya,” tambah Ummi Rohmi.

Ummi Rohmi berpesan, agar kualitas menjadi tanggungjawab paling utama dalam program spesialis I SpOG ini, sehingga  nantinya menghasilkan lulusan-lulusan yang benar-benar mampu merawat kesehatan masyarakat NTB kelak.

“Mudah-mudahan melalui proses ini, menjadi semangat dan motivasi yang luar biasa bagi UNRAM untuk terus membangun kesehatan NTB,” tutup Ummi Rohmi.

Rektor UNRAM, Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M. Hum, menyampaikan, pihaknya terus berkomitmen untuk mengembangkan kesehatan di NTB. Baik dari peningkatan sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya lainnya.

Tidah hanya itu, Dr. Husni juga mengutarakan, pihaknya sedang fokus meningkatkan akreditasi Prodi kedokteran, begitu juga pembangunan sarana dan prasarananya.

“Kami berharap segera terealisasi, yang kurang-kurang akan segera kami komunikasikan ke Bu Wagub agar segera kita penuhi hingga program spesialisasi I ini segera terwujud,” harapnya.

AYA/HmsNTB

Penanaman pohon ini tidak hanya dilakukan di bagian timur Lotim. Namun juga akan dilakukan di Lombok Timur bagian selatan

LOTIM.lombokjournal.com — Sebanyak 6035 pohon ditanam Gubernur . H. Zulkieflimansyah didampingi Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy, MM bersama masyarakat Desa Prigi, Kacamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur dengan luas lahan sekitar 60 Ha, Rabu (15/01/2020).

Penanaman  ini untuk menggencarkan program NTB hijau di Kabupaten Lombok Timur, setelah kegiatan serupa dilakukan di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu beberapa hari lalu.

Jenis pohon yang ditanam yaitu Manggis, Lengkeng, Rambutan, Durian, Guava, Nangka, Mangga dan Alpukat. Pemilihan pohon ini dilakukan agar dalam waktu dua dan tiga tahun ke depan, masyarakat dapat memanen buah dan tidak akan ditebang.

Penanaman ribuan pohon buah-buahan ini merupakan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengembalikan fungsi hutan yang gundul.

Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk terus menanam pohon untuk memberikan harapan generasi NTB di masa yang akan datang. Sehingga mereka dapat melihat dan menikmati rimbunnya pohon dan hutan di NTB.

“Menanam pohon sejatinya adalah menanam harapan untuk anak cucu kita di masa yang akan datang,” ungkap Gubernur yang akrab disapa Bang Zul, saat gerakan menanam 6035 pohon tersebut.

Bang Zul mangajak masyarakat untuk menjaga dan merawat pohon yang telah ditanam tersebut. Sebab, ketika nanti pohon tersebut berbuah, maka masyarakat anak menuai hasil yang dapat menambah nilai ekonomi masyarakat.

“Pemerintah tidak mungkin mengerjakan sendiri, harus didukung oleh private sector. Sebab, the engine of economic growth itu adalah private sector,” jelas Bang Zul.

Bang Zul berharap, pihak swasta dapat memberikan kebaikan dan kemanfaatan bagi kemaslahatan masyarakat.

Hadirnya perusahaan-perusahaan besar, tidak cukup dengan hitung-hitungan bisnis atau angka-angka. Namun perlu juga doa-doa masyarakat.

Karena, tidak ada yang tahu di tengah masalah yang muncul, terdapat peluang yang dapat mendistribusikan kemanfaatan bagi semua.

“Tugas kami adalah memfasilitasi, bukan mempersulit. Jangan bikin susah, kalau untuk investasi, kita menggelar karpet merah,” tegasnya.

Bang Zul juga menyampaikan kebahagiaannya berkunjung dan menyapa masyarakat di desa tersebut. Ia mengaku, dengan melihat senyuman masyarakat yang hadir, akan memberikan semangat untuk terus melayani mereka.

Hangatnya sambutan itu kata Gubernur menandakan bahwa masyarakat menitipkan harapan besar di Pemerintah untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada.

Bupati Lotim mengatakan kehadiran Gubernur Zul disambut antusias oleh masyarakat. Ini merupakan bentuk kerinduan mereka terhadap pemimpinnya.

Sukiman juga menjelaskan,  Desa Perigi dengan 14 Dusun dibagi dalam tugas klaster yang masing-masingnya memiliki potensi yang berbeda.

Perigi bagian atas, dianugerahi potensi batu-batuan besar yang masyarakat setempat sebut dengan emas hitam dan coklat.

Di bagian kanan Perigi, masyarakat dianugerahkan dengan potensi batu apung. Sebagian besarnya sudah tergali, yang tersisa tinggal sedikit. Di arah Baratnya, masyarakat mendapatkan karunia pasir berkualitas nomor satu.

“Ini menjadi sumber PAD kami,” ungkapnya.

Selain potensi tersebut, masih terdapat masyarakat yang belum menikmati aliran listrik. Karena itu, Ia meminta dukungan gubernur agar masyarakat dapat menikmati listrik sebagaimana daerah lain.

Terkait penanaman pohon, ia mendukung program NTB Hijau yang digalakkan Pemerintah Provinsi. Katanya, penanaman pohon ini tidak hanya dilakukan di bagian timur Lotim. Namun juga akan dilakukan di Lombok Timur bagian selatan.

AYA/HmsNTB

Terkait pelaksanaan Pilkada serentak di tujuh Kabupaten/Kota di NTB, TNI akan mendukung sepenuhnya dengan kekuatan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh Polri

MATARAM.lombokjournal.com —  Dalam kunjungan  Kapolda NTB yang baru Inspektur Jenderal Polisi Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si. bersama rombongan ke Makorem dalam rangka silaturrahmi dan menjalin hubungan komunikasi, disambut para pejabat Korem 162/WB dan jajaran.

Kapolda NTB disambut Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., bersama Kepala Staf Korem Letnan Kolonel Inf Endarwan Yansori, para Dandim dan para Kasi, Dan/Ka Satdisjandan dan seluruh Perwira, di Makorem 162/WB jalan Lingkar Selatan nomor 162 Mataram, Selasa (14/01/2020).

Kepada wartawan, Kapolda NTB media menyampaikan, kunjungannya ke Makorem 162/WB dalam rangka melaksanakan silaturrahmi dengan keluarga besar Korem.

Dihrapkann, ke depan TNI Polri terus bersama-sama dan tetap solid dalam menjalankan tugas dan kewajiban untuk menjaga, dan turut serta membangun NTB ini sehingga masyarakat NTB lebih makmur, aman, tentram dan damai.

Terkait pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, menurut Kapolda, TNI Polri sudah siap mengamankan jalannya Pilkada di NTB dengan merencanakan dan menyiapkan segala sesuatu tentang pengamanan Pilkada.

Dikatakan, disamping dibantu oleh seluruh instansi dan masyarakat, terutama para tokoh yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah untuk tetap menciptakan Pilkada yang aman dan damai.

Danrem 162/WB dalam wawancara mengatakan, pihaknya sangat bangga atas kunjungan dan silaturrahmi Kapolda NTB yang baru bersama rombingan ke Makorem 162/WB.

Kunjungan itu  meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI Polri di Provinsi NTB, dan jajaran kedua instansi yang sudah terjalin dengan baik.

Danrem menjelaskan, terkait pelaksanaan Pilkada serentak di tujuh Kabupaten/Kota di NTB, pihaknya akan mendukung sepenuhnya dengan kekuatan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh Polri.

Dukugan ini untuk pengamanan baik secara terbuka maupun tertutup khusus pengamanan Pilkada, sehingga pelaksanaan Pilkada di NTB berjalan aman, damai dan kondusif.

Pada kesempatan tersebut, Kapolda NTB menyerahkan cinderamata kepada Danrem 162/WB dan dilanjutkan dengan melihat-lihat bangunan Makorem, tempat fitness dan diakhiri dengan foto bersama di Hall Makorem 162/WB.

AYA

Penerapan penggunaan sidik jari/finger print dilakukan dalam rangka simplifikasi administrasi. Implementasi ini juga akan memberikan manfaat bagi rumah sakit dalam kecepatan pemberian layanan bagi peserta karena meminimalkan jenis inputan pada penerbitan Surat Eligibilitas Peserta (SEP)

lombokjournal.com —

JAKARTA –  Bagi pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) semakin mudah untuk mendapat pelayanan hemodialisis atau cuci darah.

Peserta JKN tidak perlu lagi mengulang membuat surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Kemudahan prosedur ini untuk memangkas prosedur administrasi pasien gagal ginjal kronis yang rutin mendapatkan layanan cuci darah (hemodialisis) di rumah sakit.

Syaratnya sederhana dan dipermudah. Peserta harus sudah merekam atau terdaftar dengan menggunakan sidik jari (finger print) di rumah sakit tempat dia biasa mendapat pelayanan.

Hal ini diharapkan mempermudah pasien JKN-KIS mengakses layanan cuci darah tanpa repot lagi mengurus surat rujukan dari FKTP.

Biasanya peserta JKN-KIS yang melakukan cuci darah mengurus surat rujukan dari FKTP seperti Puskesmas atau klinik yang harus diperpanjang setiap tiga bulan sekali.

“BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan khususnya yang melayani hemodialisis (cuci darah) juga mengupayakan kemudahan untuk proses verifikasi dengan sidik jari bagi peserta yang rutin memanfaatkan layanan cuci darah,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, saat spotcheck di Klinik Hemodialisis Tidore, Jakarta Pusat, Senin (13/01/2020).

Untuk itu, BPJS Kesehatan juga meminta rumah sakit atau klinik utama untuk menyediakan alat perekaman finger print.

“Pada awal sistem finger print ini mulai diberlakukan beberapa bulan lalu, beberapa rumah sakit atau klinik utama memang terkendala pengadaan alat finger print. Tapi demi peningkatan pelayanan cuci darah terutama untuk pasien peserta JKN-KIS, kehadiran finger print ini akan membantu pasien,” ujar Fachmi.

Penerapan penggunaan sidik jari/finger print dilakukan dalam rangka simplifikasi administrasi. Implementasi ini juga akan memberikan manfaat bagi rumah sakit dalam kecepatan pemberian layanan bagi peserta karena meminimalkan jenis inputan pada penerbitan Surat Eligibilitas Peserta (SEP).

Diharapkan hal ini dapat mengurangi antrean serta memberikan kepastian klaim yang akan dibayarkan karena terhindar dari penggunaan kartu oleh peserta yang tidak berhak. Fasilitas kesehatan juga mempunyai kewajiban meneliti kebenaran identitas peserta dan penggunaannya.

“BPJS Kesehatan telah melakukan sosialisasi kepada rumah sakit yang bekerja sama dan diperkuat melalui komitmen bersama dengan PERSI dan akan diimplementasikan pada tahun 2020,” kata Fachmi.

Pelaksanaan implementasi finger print nanti juga berdampak pada eligibilitas peserta yang mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan.

Eligibilitas tersebut perlu dipastikan untuk mencegah penggunaan hak jaminan kesehatan oleh orang lain yang tidak berhak melalui dukungan otentifikasi menggunakan fitur sidik jari.

Rr/JAMKESNEWS

“Musim hujan yang merata di setiap wilayah mengakibatkan air sungai di beberapa tempat meluap dan bahkan banjir, untuk itu hari ini kita laksanakan gotong royong pembersihan sungai untuk mengantisipasi hal tersebut”

SUMBAWA.lombokjournal.com —  Anggota Koramil 1607-02/Empang bersama anggota Polsek Empang dan warga Dusun Krongkong Desa Batulante Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa melaksanakan karya bhakti normalisasi sungai di dusun tersebut, untuk mengantisipasi banjir susulan seperti yang pernah terjadi sebelumnya, Senin (13/01/20).

Karya bhakti yang dipimpin Danramil 1607-02/Empang, Kapten Inf I Wayan Suledra, bersama Camat Tarano M. Tahkiq dan Kapolsek Empang, AKP Sarjan, bersama ratusan anggota dan masyararakat setempat berlansung hingga siang hari.

Menurut Danramil Empang, karya bhakti tersebut dilakukan sebagai wujud kepedulian sekaligus sinergitas TNI Polri bersama masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai Dusun Krongkong.

“Kegiatan ini juga untuk mengantisipasi terjadinya banjir mengingat curah hujan beberapa hari terakhir cukup tinggi, maka aliran sungai harus bersih dari sampah maupun yang benda-benda yang dapat menghambat aliran sungai,” terang Suledra.

Sedangkan Camat Tarano M. Tahkiq mengucapkan terimakasih kepada TNI Polri atas kepedulian dan kerjasamanya dalam menjaga kebersihan lingkungan terutama aliran sungai.

“Musim hujan yang merata di setiap wilayah mengakibatkan air sungai di beberapa tempat meluap dan bahkan banjir, untuk itu hari ini kita laksanakan gotong royong pembersihan sungai untuk mengantisipasi hal tersebut,” ujarTahkiq.

Terpisah Komandan Kodim 1607/Sumbawa Letnan Kolonel Inf Samsul Huda, SE. M.Sc., disela-sela kesibukannya mengapresiasi semangat dan kerjasama pihaknya bersama aparat Kepolisian dan masyarakat setempat dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih.

Dandim Alumnus Akmil 2000 tersebut juga meminta Koramil jajarannya untuk terus memantau perkembangan wilayah terutama desa binaannya sehingga setiap saat siap berada di desa apabila dibutuhkan warga binaanya.

“Mari kita bangun sinergitas, soliditas dan kebersamaan dalam membangun desa menuju desa yang bersih, sehat, aman dan jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkas mantan Danyonif RK 744/SYB tersebut.

AYA

Rincian jumlah peserta yang mengajukan pindah kelas sebagai konsekwensi  adanya kenaikan iuran sudah mencapai 792.853 orang

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;  Kenaikan iuran yang harus dibayar peserta program Jaminan Kesehatan Nasional –Kartu Indonesia Sehat  (JKN – KIS) semua kelas layanan, per 1 Januari 2020, menyebabkan banyaknya peserta mengajukan penurunan kelas.

Menurut catatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), jumah angka peserta yang mengajukan  turun kelas layanan kesehatan atau perawatan tercatat hampir mencapai 800.000 peserta.

Umumnya para peserta yang mengajukan peurunan kelas itu memilih kelas 3 atau kelas terendah.

Bagaimana respon BPJS Kesehatan?

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menyatakan, pihaknya sudah mengantisipasi fenomena penurunan kelas yang dilakukan peserta.

“Sesuai aturan yang sudah dikeluarkan pemerintah, kami mendukung dengan layanan praktis atau perubahan kelas tidak sulit. Dulu harus menunggu setahun kepesertaan. Kalau sekarang, mau turun hari ini juga bisa,” ujarnya seperti  dikutip Bisnis.com, Senin (13/01/2020).

Fahmi mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir tentang pelayanan kepada peserta, termasuk di kelas 3.

Pihaknya mengaku sudah mendapat komitmen dari Menteri Kesehatan yang akan menambah jumlah tempat tidur untuk kelas 3 di rumah sakit.

Selain itu, pihaknya juga akan terus mengembangkan mitra fasilitas kesehatan (faskes).

“Jadi tidak hanya menambah tempat tidur kelas 3, tapi juga menambah mitra faskesnya sehingga pelayanan kelas 3 tetap maksimal,” tutur Fahmi.

Fahmi mengungkapkan, rincian jumlah peserta yang mengajukan pindah kelas sebagai konsekwensi  adanya kenaikan iuran sudah mencapai 792.853 orang.

Ebih jauh dirincikan, jumlah peserta yang pindah dari kelas 1 ke kelas 2 sebanyak 96.735 peserta, dan dari kelas 1 ke kelas 3 sebanyak 188.088 peserta.

Jumlah peserta yang pindah dari kelas 2 ke kelas 3 sebanyak 508.031 peserta.

Pihak BPJS Kesehatan menilai , dengan rincian yang disampaikan di atas sebenarnya jumlah peserta mandiri yang turun kelas akibat naiknya iuran tidak sebesar yang dibayangkan.

Rr/Dewi RC