Peresmian ini ditandai dengan penandatangan perasasti dan penyerahan bantuan berupa; satu rehab pergola Gili Terawangan, satu paket rambu rambu dan penunjuk arah, satu paket pelatihan peningkatan sumber daya manusia (SDM), satu unit kendaraan pengangkut sampah, dan satu paket perlengkapan kebersihan

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com   – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meresmikan Desa Wisata Gili Indah (Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air) di Dusun Gili Air, Kamis (23/01/2020).

Sebelum peresmian, Wakil Gubernur NTB telah meluncurkan E-Ticketing sebagai upaya mempermudah wisatawan berkunjung ke Desa Gili Indah.

“E-ticketing menjadi salah satu penunjang untuk mempermudah wisatawan kita pada aspek keamanan dan kenyamanan dan kepuasan dari sisi efisiensi juga,” ujar Ummi Rohmi, sapaan akrab Wakil Gubernur NTB.

Peresmian Desa Wisata diharapkan sebagai tonggak untuk membenahi dari sisi keamanan, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan. Sehingga Gili Indah ini menjadi tujuan wisata terbaik di dunia.

Masyarakat diajak untuk menjaga kebersihan dan berkolaborasi untuk memajukan pariwisata di NTB.

“Masalah kebersihan, harus menjadi top priority selaian tata kelola juga kita perbaiki dengan baik kkedepanny,” ujar Ummi Rohmi.

Dengan kolaborasi yang baik, dengan seluruh tokoh, pegiat wisata dan penggerak wisata di sini, semoga Gili Indah ini menjadi semakin baik kedepan.

“Harus terintegrasi dengan semua destinasi destinasi wisata yang ada di Pulau Lombok,” katanya.

Peresmian ini ditandai dengan penandatangan perasasti dan penyerahan bantuan berupa; satu rehab pergola Gili Terawangan, satu paket rambu rambu dan penunjuk arah, satu paket pelatihan peningkatan sumber daya manusia (SDM), satu unit kendaraan pengangkut sampah, dan satu paket perlengkapan kebersihan.

Desa Gili Indah terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Gili Trawangan, Dusun Gili Meno dan Dusun Gili Air. Desa ini telah menjadi tujuan wisatawan sejak tahun 1980an.

Kepala Desa (Kades) Gili Indah, Suburuddin mengatakan, dengan ditetapkannya Desa Gili Indah isebagai desa wisata diharapkan pemerintah daerah, provinsi dan pusat lebih memperhatikan Desa Gili Indah.

“Banyak hal hal yang perlu kita tingkatkan dan lebih banyak perhatian dari pemerindah daerah, provinsi, maupun pemerintah pusat pengembangan tiga gili ini menjadi tujuan wisata,” ungkap Suburuddin.

Saat ini Desa Gili Indah berkonsentrasi pada masalah lingkungan tepatnya, pengolahan sampah yang berasal dari perusahaan dan rumah tangga. Desa Gili Indah telah membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM).

Di masing- masing gili sudah membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM), di Gili Air namanya Gili Care, Gili Meno namanya Gili Meno Lestari dan di Gili Trawangan namanya Front Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL).

KSM ini terbentuk dari sebuah komunitas yang telah bergerak sebelum pembentukan SK. Saat ini mereka sudah diberikan SK oleh pemerintah daerah, diberikan kuasa untuk melakukan pengolahan sampah di masing masing gili.

“Karena fasilitas belum terbangun, metode yang digunalan adalah pengumpulan sampah. Sampah-sampah di ambil dari perusahaan dan rumah rumah kemudian itu dikumpulkan dipelabuhan kemudian diangkut ke TPS di Tanjung, Lombok,” ujar Suburuddin.

Kades Desa Gili Indah juga telah mengangarkan pengadaan transportasi pengangkutan sampah ramah lingkungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2019.

70 persen wisatawan yang datang ke Desa Gili Indah berasal dari Pulau Dewata, Bali. Hal tersebut didukung dengan adanya fast boat, penyeberangan langsung dari bali.

Semenjak gempa Lombok, wisatawan yang berkunjung ke tiga gili sangat menurun.

“Alhamdulillah saat ini wisatawan sudah banyak berdatangan,” kata Suburuddin.

AYA/HmsNTB

Anggota Komisi 1 DPR RI lain perwakilan P. Lombok, Helmi Faishal Zaini mengatakan masih ada beberapa titik yang menjadi lokasi favorit dikunjungi wisatawan yang belum terjangkau dengan internet atau blankspot, sehingga dia meminta Kominfo RI untuk membenahi masalah ini

LOTENG.ombokjournal.com —  H. Bambang Kristiono (HBK), Wakil Ketua Komisi I DPR RI, kembali mengunjungi Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (23/01/2020).

HBK hadir bersama sejumlah anggota Komisi I DPR RI lainnya seperti Helmi Faishal Zaini, Abdul Kadir Karding, Jazuli Juwaini dan Lodewijk Paulus yang juga Sekjen Partai Golkar.

Para politisi ini hadir guna meninjau dan melihat fasilitas Base Transerver Station (BTS) di Desa Mekarsari, Lombok Tengah. BTS tersebut dibangun oleh Badan Aksesibilitas dan Informasi (BAKTI) Kominfo RI.

Sesampainya di Mekarsari, HBK bersama pejabat lainnya berdialog dengan masyarakat setempat terkait pembangunan BTS tersebut.

Pembangunan BTS adalah bagian dari wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, khususnya terkait perkembangan teknologi.

HBK dan rombongan juga melihat secara langsung BTS yang telah dibangun BAKTI. BTS tersebut pada April mendatang akan migrasi dari 2G menjadi 4G sehingga menjamin kelancaran penggunaan internet.

HBK mengatakan, ia bersama Komisi I DPR RI datang untuk memastikan, pelayanan internet bagi masyarakat juga wisatawan yang akan datang saat event MotoGP Mandalika 2021 digelar berjalan baik dan sesuai yang diharapkan.

“Saya kira salah satu maksud dan tujuan kedatangan kami kesini adalah untuk melihat layanan yang diberikan pemerintah bisa berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan,” katanya di sela-sela peninjauan BTS di Mekarsari.

Diharapkan, event MotoGP memberikan kenyamanan yang baik bagi wisatawan, melalui segala aspek termasuk pelayanan internet gratis.

“NTB sebentar lagi akan menjalankan event yang bersifat internasional, kita Komisi I DPR RI ingin memastikan bahwa layanan terhadap masyarakat juga tamu asing bisa berjalan seperti yang kita harapkan,”ujarnya.

Untuk diketahui, dalam tiga bulan terakhir ini, HBK telah mengunjungi Lombok selama lima kali.

HBK yang merupakan anggota DPR RI dari Dapil P. Lombok beberapa kali berkunjung sembari membawa bantuan untuk warga, seperti traktor, ambulan, program dan lain-lain.

Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI lain perwakilan P. Lombok, Helmi Faishal Zaini mengatakan masih ada beberapa titik yang menjadi lokasi favorit dikunjungi wisatawan yang belum terjangkau dengan internet atau blankspot, sehingga dia meminta Kominfo RI untuk membenahi masalah ini.

“Setelah kita melakukan survei, ternyata di daerah-daerah yang hotspot-nya bagus untuk wisatawan banyak yang blankspot. Saya meitipkan pesan kepada Menkominfo RI untuk segera membenahi titik-titik yang masih blankspot ini, jangan sampai tamu yang mau kirim foto dll malah enggak ada sinyal”, katanya.

Wakil Bupati Lombok Tengah, Lalu Fathul Bahri mengucapkan terimakasih pada Komisi I DPR RI dan BAKTI Kominfo yang telah memberikan pelayanan internet gratis pada masyarakat di Lombok Tengah.

“Saya ucapkan terimakasih kepada Komisi I DPR RI dan BAKTI Kominfo. Hampir 12 desa dan beberapa pondok pesantren telah dibantu oleh BAKTI Kominfo dimana  internet yang ada di desa-desa, sudah banyak yang masuk,” katanya.

Namun, Wabup Lalu Pathul Bahri menyoroti soal masih banyaknya titik-titik yang blankspot karena tidak terjangkau oleh internet.

Dia meminta persoalan tersebut diatasi mengingat Lombok Tengah ke depan akan menjadi tujuan wisata nasional juga internasional.

“Namun titik blankspot di Lombok Tengah ini masih banyak, hampir 30 titik. Ini membutuhkan perhatian kita semua, lebih-lebih Lombok Tengah sudah menjadi tujuan wisata, karena 2021 in syaa Allah Marquez, Valentino Rossi, Pedrosa akan datang di Lombok Tengah,” ujarnya.

“Tamu kita nanti hampir 150 ribu, ini membutuhkan akses layanan internet yang besar karena sekarang orang belanja saja membutuhkan dukungan internet”, katanya.

Sementara, Direktur Sumber Daya dan Administrasi BAKTI Kominfo, Fadhilah Mathar mengatakan terkait banyaknya titik-titik yang masih blankspot, pihaknya akan segera membenahi.

“Kami sangat apresiasi, begitu ada masukan atau kritikan, kami akan melakukan perbaikan”, katanya.

Menurutnya, kendala yang saat ini terjadi, Kominfo juga masih kesulitan untuk mencari lokasi strategis dalam membangun BTS. Namun untuk wilayah NTB saat ini, telah terbangun 52 BTS yang memberikan pelayanan internet cuma-cuma.

Kegiatan kunjungan Komisi I DPR RI juga diteruskan ke Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat. Komisi I DPR RI juga menyerap aspirasi sekaligus melihat desa wisata disana yang terkenal dengan tenun khasnya.

Me

Poros keempat akan dinilai sebagai underdog. Poros yang dianggap lemah ini bakal diusung oleh multi partai. Mereka tidak berasal dari dinasti politik masa lalu

lombokjournal.com —

MATARAM ; Lembaga Kajian Sosial Politik M16 menilai kontestan politik di Pilkada Kota Mataram mulai terang, secara resmi sudah muncul tiga pasangan yang diperkirakan  ketiga calon tersebut akan bertarung ketat.

“Dengan tiga pasangan ini saya menilai tidak ada yang superior. Segmen pemilihnya nyaris sama,” kata Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto, Kamis (23/01/20).

Pria yang akrab disapa Didu ini menyebut, peta birokrasi akan terjadi saling kunci.

Di saat Wali Kota Mataram, Ahyar Abdul tetap aktif di masa kampanye dengan kemungkinan mengarahkan dukungan ke Makmur-Ahda, birokrat yang loyal dengan Selly maupun Mohan tetap akan bergerak.

“Pak Mohan juga punya barisan ASN, sepuluh tahun menjadi wakil wali kota jelas sudah memiliki barisan. Sementara Bu Selly pernah menjadi penjabat wali kota, masih ada loyalisnya. Amunisi tambahannya dari birokrat Provinsi NTB,” bebernya.

Pasangan Makmur  Said dan Badruttamam Ahda disebut Didu nya akan disupport oleh Pak Ahyar (walikota), dan harus diingat Makmur Said selama 11 tahun menjadi Sekda Kota Mataram.

Di saat para calon Walikota Mataram adu kuat di basis birokrasi, calon Wakil Walikota Mataram bertarung pada irisan pemilih yang serupa.

Selly akan berpasangan dengan TGH Abdul Manan seorang ulama. Begitu pula dengan Makmur yang menggandeng Badruttamam Ahda, putra Wali Kota Mataram Ahyar Abduh ini lulusan Mesir.

Sedangkan Mohan ramai  disebut maju bersama TGH Mujiburrahman.

“Masyarakat tradisional kota didekati oleh wakil wali kota yang merupakan pemuka agama. Saling rebut suara pemilih,” ucapnya.

Didu yang sukses mendampingi sejumlah politisi, menilai pertarungan politik di ibukota Provinsi NTB berbeda dengan yang telah lewat. Pertarungan ketat akan terjadi hingga akhir.

“Tiga calon di Kota Mataram ini punya kekuatan seimbang. Irisan pemilihnya sama. Mereka seperti makan sepiring bertiga,” katanya tertawa.

Poros Keempat

Di saat tiga pasang calon kepala daerah saling kunci pendukung, Didu menyebut, potensi hadirnya calon keempat bisa terjadi.

Selly-Manan diusung oleh PDI Perjuangan dan PKS, total sepuluh kursi. Sedangkan Makmur-Ahda diusung oleh Gerindra dan PPP, total sembilan kursi. Sementara Mohan-Mujib diusung oleh Golkar dengan sembilan kursi.

“Total kursi di Kota Mataram itu 40. Masih bisa mengusung satu lagi, Demokrat, PKPI, Nasdem, Hanura, PKB, Berkarya, PAN, ada 12 kursi bisa berkoalisi,” jelasnya.

Diakui Didu, proses menuju Pilkada Kota Mataram menuju pendaftaran masih lima bulan lagi. Tiga pasangan calon yang sudah mencuat masih berpotensi berubah.

Begitu pula jumlah pasangan calon yang terlibat kontestasi berpeluang menjadi empat calon. Ada nama-nama seperti Rohman Farly, Imam Sofian, Irzani, Akhada, maupun Baihaqi berpeluang membuat poros baru.

“Nah, mereka-mereka yang saya prediksi jadi poros keempat ini memiliki ceruk pemilih yang unik,” tandasnya.

Pria ramah ini menilai, poros keempat akan dinilai sebagai underdog. Poros yang dianggap lemah ini bakal diusung oleh multi partai. Mereka tidak berasal dari dinasti politik masa lalu.

“Dengan pembagian zona pemilih dan tingkat rasionalitas milenial dan masyarakat urban, kemenangan justru bisa jadi diraih oleh underdog. Tentu dengan catatan mereka mampu mendekati swing voters dan undecided voters,” tutup Didu.

Me

Kementerian Pariwisata ddiharapkan memberi dukungan guna peningkatan NTB sebagai Halal Tourism Destination, agar memberi kenyamanan kepada investor dan pengunjung

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;    Launching Calender of Event Lombok Sumbawa 2020 yang diselenggarakan  Dinas Pariwisata Provinsi NTB, berlagsung di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rabu (22/01/2020)

Calender of event ini sebagai panduan kegiatan pariwisata NTB selama satu tahun ke depan yang lebih terarah dan terukur, mengusung tema besar – Lombok-Sumbawa Goes To MotoGP 2021.

Selain meggambarkan geiat pariwisata NTB, kegatan ini diharapkan memberi spirit positif kepada masyarakat NTB, guna mensukseskan event berskala internasional yang diharapka menyerap tenaga kerja daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, ke depan orientasi pariswisata NTB jangan hanya pada jumlah wisatawan melainkan penekanannya yang lebih kepada kualitas wisatawan yang datang mampu meningkatkan devisa dan kesejahteraan masyarakat NTB.

Diharapkan Kementerian Pariwisata memberi dukungan guna peningkatan NTB sebagai Halal Tourism Destination agar memberi kenyamanan kepada investor dan pengunjung baik muslim maupun non muslim, dan mau lebih lama tinggal di NTB dan tidak bosan-bosannya kembali lagi.

Saat itu  Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio menambahkan, sangat penting untuk sama sama menjaga stabilitas dan keamanan di daerah guna membangun citra positif pariwisata NTB ke depan.

Pada Calender of Event Pariwisata tahun ini, NTB mempunyai 16 agenda besar, tiga diantaranya merupakan wonderful event dari calender of event Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.

Tiga Event tersebut yakni Festival Bau Nyale 2020 yang akan diselenggarakan  pada tanggal 9-15 Februari 2020, kemudian Festival Pesona Khazanah Ramadhan 2020 yang akan diselenggarakan sepanjang bulan Ramadhan 2020, serta Festival Taliwang yang akan digelar pada bulan November 2020.

AYA/HmsNTB

Semua pihak diminta tetap menjalin Ukhuwah Islamiyah untuk menciptakan Sumbawa yang “Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur”

SUMBAWA.lombookjournal.com —  Acara puncak ‘Sumbawa Bersyukur’ peringatan Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Sumbawa ke-61 di lapangan kantor Bupati Kabupaten Sumbawa, Rabu (22/01/2020) berlangsung meriah.

Agenda ‘Sumbawa Bersyukur’ tersebut diawali dengan kegiatan Tablig Akbar bersama pendakwah Ustadz Wijayanto, dan diakhiri oleh penampilan  dari pelantun lagu religi Nisa Sabyan.

Ribuan masyarakat terlihat sangat menikmati hari puncak Sumbawa Bersyukur tersebut.

Puncak HUT Kabupaten Sumbawa ini terasa istimewa dengan dihadiri Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah, Bupati Kabupaten Sumbawa H.M.Husni Djibril, B.Sc dan sejumlah pejabat lainnya.

Gubernur NTB yang akrab disapa Bang Zul itu dalam sambutannya memberi ucapan selamat Hari Ulang Tahun kepada kabupaten Sumbawa yang ke-61.

“Selamat ulang tahun Kabupaten Sumbawa, semoga daerah yang kita cintai ini semakin maju,” ucapnya.

Bang Zul menegaskan, Kabupaten Sumbawa sudah maju, sudah banyak mengalami perubahan.  Jangan sampai kabupaten yang maju tersebut hilang keindahannya karena agenda Pilkada yang sebentar lagi diselenggarakan di daerah ini.

“Jangan sampai Pilkada ini membuat kita saling menjatuhkan, karena sejatinya Pilkada tersebut harus dihadapi dengan riang gembira karena Pilkada merupakan memilih pemimpin yang siap berjuang kepada masyarakat,” terangnya.

Bang Zul berharap semua pihak tetap menjalin Ukhuwah Islamiyah untuk menciptakan Sumbawa yang “Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur”.

Kegiatan lainnya dalam rangka mengisi HUT Kabupaten Sumbawa tahun 2020 ini telah digelar festival UMKM dan BUMDes di Lapangan Pahlawan. Digelar juga Fashion Show “Tenun Sumbawa on The Street” for Milenial, Jalan Sehat, Donor Darah hingga Festival Forum Komunikasi Lintas Etnis serta sejumlah kegiatan lainnya.

AYA/HmsNTB

Meski  penandatanganan kesepakatan ini terlihat sederhana, tapi merupakan satu hal yang sangat bersejarah

LOTENG.lombokjournal.com —  Pemprov NTB serius dalam penanganan sampah, dan menggandeng Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Induk Wilayah (UIW) NTB dalam pengelolaan sampah.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara, Ahmad Rofiq,  tentang Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Sampah menjadi Sumber Energi, di Gedung VIP Bandara Internasional Lombok, Rabu (22/01/2020).

Hal ini merupakan komitmen antara Pemerintah Provinsi NTB dengan PLN dan BUMN untuk menyukseskan program Zero Waste.

Kesepakatan ini juga akan menguatkan program pengelolaan sampah yang sudah dilakukan pemerintah bersama masyarakat, seperti pengadaan bank sampah di setiap desa.  Saat ini, sebanyak 473 bank sampah terbentuk di seluruh wilayah NTB.

Bang Zul sapaan akrab gubernur mengatakan, meskipun  penandatanganan kesepakatan ini terlihat sederhana, tapi merupakan satu hal yang sangat bersejarah. Aksi pengelolaan sampah itu katanya sudah masuk ke desa desa dan dusun di seluruh NTB, katanya.

“Ini menggelisahkan kami takutnya nanti masyarakat oke dan sudah aware terhadap permasalahan sampah, kemudian sampahnya mau dikemanakan. Ini menjadi perhatian kita bersama,” kata BangZul.

Bang Zul ingin sampah yang ada tidak lagi menjadi sumber masalah, tapi menghadirkan keberkahan. Sampah harus diolah menjadi hal-hal yang produktif dan menghasilkan insentif keuangan.

“Sekarang tanpa disuruh pun saya kira masyarakat segera akan membersihkan sampah untuk menjadikan hal-hal yang produktif terutama di desa-desa, apalagi ini sesuai dengan keinginan kami menjadikan tourism atau pariwisata sebagai top priority,” katanya.

2020, Elektrifikasi 100 Persen

Ahmad Rofiq Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara mengatakan, meski kerjasama belum besar, tapi sangat membantu PLN.

Ia mengapresiasi Pemprov NTB yang banyak mendukung PLN, salah satunya dengan memberikan bantuan untuk pasang gratis kepada para pelanggan baru PLN.

Program ini meningkatkan rasio elektrifikasi, sesuai perintah Presiden Jokowi bahwa ratio elektrifikasi harus 100 persen di seluruh Tanah Air tahun 2020.

Dikatakan, Pemprov NTB telah membantu PLN pada masa-masa sulit, seperti pemadaman bergilir tahun 2019 lalu, dengan menyampaikan setatemen yang menenangkan masyarakat.

Ia juga menyampaikan komitmennya untuk menjaga pasokan listrik di seluruh NTB. Menurutnya, fasilitas kelistrikan yang ada di NTB termasuk yang baik. Bila ada pembangkit yang mati, bisa digantikan dengan yang sedang standby.

Hadir saat itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, Ir. Madani Mukarom, B.SC.F, M.SI, General Manager PT PLN Persero UIW NTB Rudi Purnomoloka, EVP pengembangan Regional Maluku Papua dan Nusa Tenggara Eman Prijono Wasito Adi, EVP Konstruksi regional Maluku Papua dan Nusa Tenggara, Robert Purba.

AYA/HmsNTB

BPJS Kesehatan tiap bulan melaporkan pelaksanaan program pada empat lembaga, OJK, Menteri keuangan, DJSN, dan Menteri Kesehatan

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;   Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selain diawasi DPR, lembaga ini dalam melaksanakan programnya juga dikontrol tujuh lembaga

Karena itu, tidak tepat kalau dikatakan BPJS Kesehatan tidak ada yang mengawasi dan tidak transparan.

Padahal lembaga ini mendapatkan audit rutin dari BPK, BPKP, OJK hingga KPK. DJSN dan Dewan Pengawas juga melakukan pengawasan terhadap kinerja dari BPJS Kesehatan.

“Kami ingin menyampaikan soal apakah lembaga ini tidak dikontrol, lembaga ini dikontrol 7 lembaga di luar DPR,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi  Idris dalam keterangannya, Selasa (21/01/2020).

Fahmi menjelaskan, pegawasan itu pertama dilakukan BPK yang tiap tahun melakukan audit rutin. Selain rutin ada juga tujuan tertentu, kemudian BPKP mengaudit berdasarkan penugasan.

“Di luar BPKP, setiap tahun OJK juga masuk dan melakukan audit. Kemudian di luar itu KPK selalu masuk dalam bentuk research terhadap apa yang dibuat BPJS, dan undang-undang pemerintah juga secara khusus kantor akuntan publik melakukan audit,”  jelasnya.

Selain itu ada dewan pengawas dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang juga rutin melakukan audit terhadap keuangan BPJS.

“Kemudian DJSN tidak kurang-kurangnya DJSN mengundang kami menyampaikan hasil pengawasan jadi kalau dikatakan lembaga ini lembaga yang sakti tidak ada yang bisa menyentuh, dengan fakta-fakta itu menurut kami tidak benar adanya,” jelas Fachmi.

Fachmi mengatakan, jika berbicara mengenai struktur dewan pengawas dan struktur DJSN, perwakilannya berasal dari kementerian/lembaga.

Jadi instrumen pengawasan terhadap keuangan BPJS tersebut sangat ketat.

BPJS Kesehatan tiap bulan melaporkan pelaksanaan program pada empat lembaga, OJK, Menteri keuangan, DJSN, dan Menteri Kesehatan.

“Nanti silahkan dilihat tanda terimanya laporan itu termasuk di dalamnya laporan tentang keuangan, di luar itu tentu saja laporan secara rutin, kepada dewan pengawas,” kata Fahmi.

Dengan pegawasan yang ketat itu, tidak tepat jika kemudian kalau BPJS dikatakan tidak transparan.

“Kami compliance terhadap semua regulasi untuk melaporkan, karena perintah kepada empat lembaga itu adalah perintah dari regulasi,” kata Fachmi.

Rr

(Sumber ; Detik.com/prf/hns)

Dengan adanyan jalur kereta gantung menuju kawasan Gunung Rinjani diharapkan mampu menarik  wisatawan mancanegara sehingga target kunjungan 4,5 juta wisatawan bisa tercapai

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB segera merealisasikan rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani, tepatnya di  wilayah kabupaten Lombok Tengah.

Fasilitas kereta gantung yang dihajatkan untuk memudahkan para pendaki melihat keindahan Gunung Rinjani dari ketinggian direncakan mulai dibangun pada bulan Mei mendatang.

“Rencana pembnangunan kereta gantung di jalur tracking melalui kawasan Lombok Tengah  bakal segera terwujud pasalnya dalam waktu dekat pemerintah daerah kabupaten lombok tengah akan membangun kereta gantung menuju kawasan gunung rinjani.” ujar Sekertris Daerah (Sekda ) NTB, Lalu Gita Aryadi.

Untuk merealisasikan rencana tersebut,  Pemprov NTB telah melakukan komunikasi dengan investor dari Cina  untuk pembangunan kereta gantung di jalur tracking yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, dan akan mulai dibangun pada pertengahan tahun ini.

“Pembangunan kereta gantung menuju kawasan gunung rinjani tidak hanya memudahkan warga untuk melihat keindahan rinjadi tanpa harus melalui jalur pendakian melainkan menjadi salah satu destinasi pariwisata baru yang ada di nusa tenggara barat,” terang Sekda

Dengan adanyan jalur kereta gantung menuju kawasan Gunung Rinjani diharapkan mampu menarik  wisatawan mancanegara sehingga target kunjungan 4,5 juta wisatawan bisa tercapai.

Terlebih dengan adanya event motogp yang akan dilaksanakan di kawasan ekonomi khusus mandalika pada 2021 mendatang.

“Semoga dengan akan dibangunya Kereta gantung  dan dibukanya Ajang Moto Gp di kawasan Ekonomi khusus(KEK) Mandalika akan mendambah jumlah wisatawan yang akn masuk ke NTB,sehingga target 4.5 juta Wisatawan akan bis terpenuhi,” kata Sekda.

AYA

Gita Aryadi enggan mempersoalkan polemik tersebut dan akan fokus bekerja

MATARAM.lombokjournal.com — Sekretaris Daerah NTB H, Lalu Gita Ariyadi angkat bicara terkait jabatannya yang masih berstatus sebagai Komisaris PT ITDC.

Gita Ariyadi mengaku  siap melepas jabatannya sebagai  Komisaris PT ITDC jika ada perintah dari Gubernur maupun Kementrian  BUMN selaku pemegang saham.

Hal tersebut disampaikan Sekda NTB H Lalu Gita Ariyadi, menyikapi  polemik rangkap jabatan  yang ia emban saat ini dimana , selain menjabat sebagai Sekda Provinsi NTB  ia juga masih tercatat  sebagai Komisirasi PT. ITDC.

Berdasarkan UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dimana pasal 17, disebutkan melarang Pejabat Pelaksana merangkap jabatan sebagai Komisaris atau pengurus organisasi usaha yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, baik itu BUMN, BUMD dan swasta.

Dalam pasal 351 ayat (2) UUnomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, pelaksana merupakan pejabat pegawai petugas dan setiap orang di dalam organisasi penyelenggara pelayanan publik.

Ditambah pasal 33 huruf a UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN disebutkan, bahwa Komisaris BUMN dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota direksi pada BUMN,BUMD, Badan Usaha milik swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Sebelumnya  saat ditanya terkait posisinya sebagai Sekda NTB dan juga menjabat Komisaris PT ITDC, Gita Ariyadi menyatakan akan melakukan kajian terlebih dahulu terhadap statusnya yang rangkap jabatan.

Namun ia enggan mempersoalkan polemik tersebut dan akan fokus bekerja.

AYA

Pemda punya kewajiban mem-back up kebutuhan masyarakatnya, yang lahir dari aspirasi kebutuhahan masyarakat yang disampaikan secara langsung dalam kegiatan Jumpa Bang Zul Umi Rohmi

MATARAM.lombokjournal.com — Untuk memuluskan niat pengiriman beasiswa ke luar negeri tahun ini sebanyak RP 39 Miliar disiapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Namun anggaran itu tidak murni untuk ke luar negeri, pemerintah juga merancang untuk beasiswa dalam negeri.

Anggaran yang cukup pantastis itu ada dalam DIPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB.

“Tahun ini ada 39 Miliar dalam DIPA Dilkbud untuk beasiswa,” ungkap Plt Kepala Dinas Dikbud NTB, Aidy Furqan pada Rabu (22/1)

Furqan menjelaskan, dari anggaran tersebut sekitar 18 miliar dialokasikan untuk luar negeri kategori berprestasi dan 18 sekian yang sisanya untuk beasiswa miskin (tidak mampu).

Dengan ketentuan mereka sedang menjalankan pendidikan entah di luar negeri maupun dalam negeri. Untuk beasiswa luar negeri, diakuinya sudah berjalan bahkan hingga saat ini sebanyak 300 orang telah dikirim.

“Sementara beasiswa miskin belum kita ekseksui, insya Allah segera lah,” kata Furqan.

Untuk mengeskusi beasiswa tersebut, gubernur telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur semuanya.

Dalam Pergub itu juga disebutkan pemberian beasiswa melanjutkan ke perguruan tinggi.

Kategori berprestasi itu bisa dilihat dari akademik seperti IPK, atau prestasi skala provinsi maupun nasional.

“Kalau (kataegori) miskin yaitu mereka tidak mampu tetapi sedang melanjutkan pendidikan baik luar maupun dalam negeri. Yang penting orang NTB,” terangnya.

Dalam RPJMD di Dikbud tertera 1000 cendikia sampai akhir masa jabatan gubernur. Fuqan optimis visi misi itu bisa tuntas.

Alokasi beasiswa diberikan tidak sepenuhnya alias tidak fulI funded tentunya akan dilihat dari kebutuhan, misalnya di Malaysia satu mahasiwa membutuhkan Rp 8  juta  atau di Polandia satu mahasiswa membutuhkan Rp 12 juta.

Begitu juga dengan komponennya misalnya twisen fee saja, atau diberikan beasiswa pendidikan saja atau juga bisa sharing dengan penerima beasiswa.

“Nanti masyarakat bisa sharing nggak. Yang jelas tidak full (utuh),” terangnya.

Disinggung dengan adaya anggaran dari APBD padahal sebelumnya gubernur tidak ingin menggunakan dana daerah, Furqan menjelaskan komitmen awal guberur mengirim putra putri ke luar daerah dan saat itu bantuannya dari pihak ketiga.

Namun adanya anggaran APBD itu karena Pemda juga punya kewajiban mem-back up kebutuhan masyarakatnya. Hal itu pun lahir dari aspirasi kebutuhahan masyarakat yang disampaikan secara langsung dalam kegiatan Jumpa Bang Zul Umi Rohmi.

“Sehingga alokasi APBD ini tidak saja untuk keluar negeri tetapi juga dalam negeri,” paparnya.

Untuk menjalankan program tersebut, pihaknya menggandeng Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) provinsi NTB yang bertugas melakukan rekrutmen, menyeleksi dan menghubungkan negara mana saja yang pas dan sesuai dengan anggaran yang dimiliki daerah.

“LPP secara khusus rekrutmen dan penyaluran,” katanya.

Sebagai penunjang program tersebut Pemprov membuat rumah bahasa yang saat ini sudah berjalan dimana tahun ini akan kembali dikembangkannya.

Rumah bahasa tidak hanya melatih bahasa asing untuk persiapan melanjtukan studi tetapi Dikbud juga membuka peluang bagi yang mau menyiapkan diri untuk bekerja di perusahaan asing sehingga rumah bahasa akan lebih luas jangkauannya.

Disinggung dengan jatah masing masing anggota dewan 10 orang, Furqan sendiri belum mengetahui hal tersebut dan pola pemberian jatahnya seperti apa.

Namun yang pasti semua dilakukan dalam seleksi. Pemerintah akan mengirim ke luar negeri bagi yang memenuhi kwalifikasi.

“Meski ada sepuluh orang tapi hanya dua yang memenuhi syarat maka dua itu yang akan dikirim,” jelasnya.

AYA