Meski  penandatanganan kesepakatan ini terlihat sederhana, tapi merupakan satu hal yang sangat bersejarah

LOTENG.lombokjournal.com —  Pemprov NTB serius dalam penanganan sampah, dan menggandeng Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Induk Wilayah (UIW) NTB dalam pengelolaan sampah.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara, Ahmad Rofiq,  tentang Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Sampah menjadi Sumber Energi, di Gedung VIP Bandara Internasional Lombok, Rabu (22/01/2020).

Hal ini merupakan komitmen antara Pemerintah Provinsi NTB dengan PLN dan BUMN untuk menyukseskan program Zero Waste.

Kesepakatan ini juga akan menguatkan program pengelolaan sampah yang sudah dilakukan pemerintah bersama masyarakat, seperti pengadaan bank sampah di setiap desa.  Saat ini, sebanyak 473 bank sampah terbentuk di seluruh wilayah NTB.

Bang Zul sapaan akrab gubernur mengatakan, meskipun  penandatanganan kesepakatan ini terlihat sederhana, tapi merupakan satu hal yang sangat bersejarah. Aksi pengelolaan sampah itu katanya sudah masuk ke desa desa dan dusun di seluruh NTB, katanya.

“Ini menggelisahkan kami takutnya nanti masyarakat oke dan sudah aware terhadap permasalahan sampah, kemudian sampahnya mau dikemanakan. Ini menjadi perhatian kita bersama,” kata BangZul.

Bang Zul ingin sampah yang ada tidak lagi menjadi sumber masalah, tapi menghadirkan keberkahan. Sampah harus diolah menjadi hal-hal yang produktif dan menghasilkan insentif keuangan.

“Sekarang tanpa disuruh pun saya kira masyarakat segera akan membersihkan sampah untuk menjadikan hal-hal yang produktif terutama di desa-desa, apalagi ini sesuai dengan keinginan kami menjadikan tourism atau pariwisata sebagai top priority,” katanya.

2020, Elektrifikasi 100 Persen

Ahmad Rofiq Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara mengatakan, meski kerjasama belum besar, tapi sangat membantu PLN.

Ia mengapresiasi Pemprov NTB yang banyak mendukung PLN, salah satunya dengan memberikan bantuan untuk pasang gratis kepada para pelanggan baru PLN.

Program ini meningkatkan rasio elektrifikasi, sesuai perintah Presiden Jokowi bahwa ratio elektrifikasi harus 100 persen di seluruh Tanah Air tahun 2020.

Dikatakan, Pemprov NTB telah membantu PLN pada masa-masa sulit, seperti pemadaman bergilir tahun 2019 lalu, dengan menyampaikan setatemen yang menenangkan masyarakat.

Ia juga menyampaikan komitmennya untuk menjaga pasokan listrik di seluruh NTB. Menurutnya, fasilitas kelistrikan yang ada di NTB termasuk yang baik. Bila ada pembangkit yang mati, bisa digantikan dengan yang sedang standby.

Hadir saat itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, Ir. Madani Mukarom, B.SC.F, M.SI, General Manager PT PLN Persero UIW NTB Rudi Purnomoloka, EVP pengembangan Regional Maluku Papua dan Nusa Tenggara Eman Prijono Wasito Adi, EVP Konstruksi regional Maluku Papua dan Nusa Tenggara, Robert Purba.

AYA/HmsNTB

BPJS Kesehatan tiap bulan melaporkan pelaksanaan program pada empat lembaga, OJK, Menteri keuangan, DJSN, dan Menteri Kesehatan

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;   Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selain diawasi DPR, lembaga ini dalam melaksanakan programnya juga dikontrol tujuh lembaga

Karena itu, tidak tepat kalau dikatakan BPJS Kesehatan tidak ada yang mengawasi dan tidak transparan.

Padahal lembaga ini mendapatkan audit rutin dari BPK, BPKP, OJK hingga KPK. DJSN dan Dewan Pengawas juga melakukan pengawasan terhadap kinerja dari BPJS Kesehatan.

“Kami ingin menyampaikan soal apakah lembaga ini tidak dikontrol, lembaga ini dikontrol 7 lembaga di luar DPR,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi  Idris dalam keterangannya, Selasa (21/01/2020).

Fahmi menjelaskan, pegawasan itu pertama dilakukan BPK yang tiap tahun melakukan audit rutin. Selain rutin ada juga tujuan tertentu, kemudian BPKP mengaudit berdasarkan penugasan.

“Di luar BPKP, setiap tahun OJK juga masuk dan melakukan audit. Kemudian di luar itu KPK selalu masuk dalam bentuk research terhadap apa yang dibuat BPJS, dan undang-undang pemerintah juga secara khusus kantor akuntan publik melakukan audit,”  jelasnya.

Selain itu ada dewan pengawas dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang juga rutin melakukan audit terhadap keuangan BPJS.

“Kemudian DJSN tidak kurang-kurangnya DJSN mengundang kami menyampaikan hasil pengawasan jadi kalau dikatakan lembaga ini lembaga yang sakti tidak ada yang bisa menyentuh, dengan fakta-fakta itu menurut kami tidak benar adanya,” jelas Fachmi.

Fachmi mengatakan, jika berbicara mengenai struktur dewan pengawas dan struktur DJSN, perwakilannya berasal dari kementerian/lembaga.

Jadi instrumen pengawasan terhadap keuangan BPJS tersebut sangat ketat.

BPJS Kesehatan tiap bulan melaporkan pelaksanaan program pada empat lembaga, OJK, Menteri keuangan, DJSN, dan Menteri Kesehatan.

“Nanti silahkan dilihat tanda terimanya laporan itu termasuk di dalamnya laporan tentang keuangan, di luar itu tentu saja laporan secara rutin, kepada dewan pengawas,” kata Fahmi.

Dengan pegawasan yang ketat itu, tidak tepat jika kemudian kalau BPJS dikatakan tidak transparan.

“Kami compliance terhadap semua regulasi untuk melaporkan, karena perintah kepada empat lembaga itu adalah perintah dari regulasi,” kata Fachmi.

Rr

(Sumber ; Detik.com/prf/hns)

Dengan adanyan jalur kereta gantung menuju kawasan Gunung Rinjani diharapkan mampu menarik  wisatawan mancanegara sehingga target kunjungan 4,5 juta wisatawan bisa tercapai

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB segera merealisasikan rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani, tepatnya di  wilayah kabupaten Lombok Tengah.

Fasilitas kereta gantung yang dihajatkan untuk memudahkan para pendaki melihat keindahan Gunung Rinjani dari ketinggian direncakan mulai dibangun pada bulan Mei mendatang.

“Rencana pembnangunan kereta gantung di jalur tracking melalui kawasan Lombok Tengah  bakal segera terwujud pasalnya dalam waktu dekat pemerintah daerah kabupaten lombok tengah akan membangun kereta gantung menuju kawasan gunung rinjani.” ujar Sekertris Daerah (Sekda ) NTB, Lalu Gita Aryadi.

Untuk merealisasikan rencana tersebut,  Pemprov NTB telah melakukan komunikasi dengan investor dari Cina  untuk pembangunan kereta gantung di jalur tracking yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, dan akan mulai dibangun pada pertengahan tahun ini.

“Pembangunan kereta gantung menuju kawasan gunung rinjani tidak hanya memudahkan warga untuk melihat keindahan rinjadi tanpa harus melalui jalur pendakian melainkan menjadi salah satu destinasi pariwisata baru yang ada di nusa tenggara barat,” terang Sekda

Dengan adanyan jalur kereta gantung menuju kawasan Gunung Rinjani diharapkan mampu menarik  wisatawan mancanegara sehingga target kunjungan 4,5 juta wisatawan bisa tercapai.

Terlebih dengan adanya event motogp yang akan dilaksanakan di kawasan ekonomi khusus mandalika pada 2021 mendatang.

“Semoga dengan akan dibangunya Kereta gantung  dan dibukanya Ajang Moto Gp di kawasan Ekonomi khusus(KEK) Mandalika akan mendambah jumlah wisatawan yang akn masuk ke NTB,sehingga target 4.5 juta Wisatawan akan bis terpenuhi,” kata Sekda.

AYA

Gita Aryadi enggan mempersoalkan polemik tersebut dan akan fokus bekerja

MATARAM.lombokjournal.com — Sekretaris Daerah NTB H, Lalu Gita Ariyadi angkat bicara terkait jabatannya yang masih berstatus sebagai Komisaris PT ITDC.

Gita Ariyadi mengaku  siap melepas jabatannya sebagai  Komisaris PT ITDC jika ada perintah dari Gubernur maupun Kementrian  BUMN selaku pemegang saham.

Hal tersebut disampaikan Sekda NTB H Lalu Gita Ariyadi, menyikapi  polemik rangkap jabatan  yang ia emban saat ini dimana , selain menjabat sebagai Sekda Provinsi NTB  ia juga masih tercatat  sebagai Komisirasi PT. ITDC.

Berdasarkan UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dimana pasal 17, disebutkan melarang Pejabat Pelaksana merangkap jabatan sebagai Komisaris atau pengurus organisasi usaha yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, baik itu BUMN, BUMD dan swasta.

Dalam pasal 351 ayat (2) UUnomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, pelaksana merupakan pejabat pegawai petugas dan setiap orang di dalam organisasi penyelenggara pelayanan publik.

Ditambah pasal 33 huruf a UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN disebutkan, bahwa Komisaris BUMN dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota direksi pada BUMN,BUMD, Badan Usaha milik swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Sebelumnya  saat ditanya terkait posisinya sebagai Sekda NTB dan juga menjabat Komisaris PT ITDC, Gita Ariyadi menyatakan akan melakukan kajian terlebih dahulu terhadap statusnya yang rangkap jabatan.

Namun ia enggan mempersoalkan polemik tersebut dan akan fokus bekerja.

AYA

Pemda punya kewajiban mem-back up kebutuhan masyarakatnya, yang lahir dari aspirasi kebutuhahan masyarakat yang disampaikan secara langsung dalam kegiatan Jumpa Bang Zul Umi Rohmi

MATARAM.lombokjournal.com — Untuk memuluskan niat pengiriman beasiswa ke luar negeri tahun ini sebanyak RP 39 Miliar disiapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Namun anggaran itu tidak murni untuk ke luar negeri, pemerintah juga merancang untuk beasiswa dalam negeri.

Anggaran yang cukup pantastis itu ada dalam DIPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB.

“Tahun ini ada 39 Miliar dalam DIPA Dilkbud untuk beasiswa,” ungkap Plt Kepala Dinas Dikbud NTB, Aidy Furqan pada Rabu (22/1)

Furqan menjelaskan, dari anggaran tersebut sekitar 18 miliar dialokasikan untuk luar negeri kategori berprestasi dan 18 sekian yang sisanya untuk beasiswa miskin (tidak mampu).

Dengan ketentuan mereka sedang menjalankan pendidikan entah di luar negeri maupun dalam negeri. Untuk beasiswa luar negeri, diakuinya sudah berjalan bahkan hingga saat ini sebanyak 300 orang telah dikirim.

“Sementara beasiswa miskin belum kita ekseksui, insya Allah segera lah,” kata Furqan.

Untuk mengeskusi beasiswa tersebut, gubernur telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur semuanya.

Dalam Pergub itu juga disebutkan pemberian beasiswa melanjutkan ke perguruan tinggi.

Kategori berprestasi itu bisa dilihat dari akademik seperti IPK, atau prestasi skala provinsi maupun nasional.

“Kalau (kataegori) miskin yaitu mereka tidak mampu tetapi sedang melanjutkan pendidikan baik luar maupun dalam negeri. Yang penting orang NTB,” terangnya.

Dalam RPJMD di Dikbud tertera 1000 cendikia sampai akhir masa jabatan gubernur. Fuqan optimis visi misi itu bisa tuntas.

Alokasi beasiswa diberikan tidak sepenuhnya alias tidak fulI funded tentunya akan dilihat dari kebutuhan, misalnya di Malaysia satu mahasiwa membutuhkan Rp 8  juta  atau di Polandia satu mahasiswa membutuhkan Rp 12 juta.

Begitu juga dengan komponennya misalnya twisen fee saja, atau diberikan beasiswa pendidikan saja atau juga bisa sharing dengan penerima beasiswa.

“Nanti masyarakat bisa sharing nggak. Yang jelas tidak full (utuh),” terangnya.

Disinggung dengan adaya anggaran dari APBD padahal sebelumnya gubernur tidak ingin menggunakan dana daerah, Furqan menjelaskan komitmen awal guberur mengirim putra putri ke luar daerah dan saat itu bantuannya dari pihak ketiga.

Namun adanya anggaran APBD itu karena Pemda juga punya kewajiban mem-back up kebutuhan masyarakatnya. Hal itu pun lahir dari aspirasi kebutuhahan masyarakat yang disampaikan secara langsung dalam kegiatan Jumpa Bang Zul Umi Rohmi.

“Sehingga alokasi APBD ini tidak saja untuk keluar negeri tetapi juga dalam negeri,” paparnya.

Untuk menjalankan program tersebut, pihaknya menggandeng Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) provinsi NTB yang bertugas melakukan rekrutmen, menyeleksi dan menghubungkan negara mana saja yang pas dan sesuai dengan anggaran yang dimiliki daerah.

“LPP secara khusus rekrutmen dan penyaluran,” katanya.

Sebagai penunjang program tersebut Pemprov membuat rumah bahasa yang saat ini sudah berjalan dimana tahun ini akan kembali dikembangkannya.

Rumah bahasa tidak hanya melatih bahasa asing untuk persiapan melanjtukan studi tetapi Dikbud juga membuka peluang bagi yang mau menyiapkan diri untuk bekerja di perusahaan asing sehingga rumah bahasa akan lebih luas jangkauannya.

Disinggung dengan jatah masing masing anggota dewan 10 orang, Furqan sendiri belum mengetahui hal tersebut dan pola pemberian jatahnya seperti apa.

Namun yang pasti semua dilakukan dalam seleksi. Pemerintah akan mengirim ke luar negeri bagi yang memenuhi kwalifikasi.

“Meski ada sepuluh orang tapi hanya dua yang memenuhi syarat maka dua itu yang akan dikirim,” jelasnya.

AYA

Selain pembersihan lingkungan dari tumpukan sampah, Gowes WBCC bersama Rinjani Cycling Club juga melaksanakan penanaman bibit pohon sebagai pelindung pantai sekaligus untuk menjaga keasrian lingkungan

LOBAR.lombokjournal.com —  Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han, yang memimpin Tim Gowes Wira Bhakti Cycling Club mengatakan, , olahraga gowes yag dilaksanakan tiap hari Selasa dan Jumat bukan sekedar menjaga kebugaran dan kesehatan badan, namun juga dimanfaatkan untuk pembersihan pantai dan penanaman pohon di sekitar pantai.

“Pagi ini pada cek point pertama di pantai Krandangan melaksanakan pembersihan pantai sesuai dengan slogan Presiden “zero waste” termasuk slogan Gubernur NTB. Membersihkan sampah-sampah plastik di daerah wisata dengan harapan masyarakat ataupun wisatawan yang datang ke NTB akan merasa aman, nyaman dan asri,” kata Danrem kepada wartawan, Selasa (21/01/2020).

Gowes Wira Bhakti Cycling Club (WBCC) tidak hanya untuk mencari kebugaran dan kesehatan tubuh, namun juga dimanfaatkan untuk pembersihan pantai dan penanaman pohon di sekitar pantai Kerandangan Kecamatan Lombok Barat.

Tim gowes WBCC yang dipimpin Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., bersama Kepala Staf Korem Letnan Kolonel Inf Endarwan Yansori dan tim Rinjani Cycling Club, start dari Makorem menuju arah Pantai Krandangan Lombok Barat dan finish kembali ke Makorem 162/WB.

Selain pembersihan lingkungan dari tumpukan sampah, Gowes WBCC bersama Rinjani Cycling Club juga melaksanakan penanaman bibit pohon sebagai pelindung pantai sekaligus untuk menjaga keasrian lingkungan.

Selain itu, Danrem didampingi Kasrem 162/WB dan Danramil 1606-07/Gunungsari Kapten Chb Danang Kristianto memantau pembagian buku tabungan bantuan stimulan dana rehab rekon terpadu, kepada masyarakat terdampak gempa di kecamatan Batu Layar dari Bank Mandiri di Kantor Camat Batu Layar Lombok Barat.

“Alhamdulillah mulai kemarin sudah dilaksanakan pembagian buku tabungan kepada 200 KK dan sisanya hari ini sebanyak 80 KK,” ungkapnya.

Terkait dengan percepatan rehab rekon, pria kelahiran Jakarta tersebut menyampaikan masa transisi diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Maret 2020.

“Mudah-mudahan masa yang tersisa ini bisa diselesaikan seluruhnya dari total kerusakan 226 ribu unit rumah, sudah terbangun 200 ribu unit dan sisanya harus tuntas sampai 31 Maret 2020,” harapnya.

Danrem juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak baik masyarakat maupun stake holder yang membantu proses rehab rekon khususnya Bank Mandiri dalam proses pencairan dana bantuan stimulan.

“Semoga semua permasalahan di NTB dapat terselesaikan dengan baik tentunya dengan kekompakan dan sinergitas semua pihak sehingga semua masalah bisa terselesaikan denga baik,” katanya.

AYA

Data Dinas Perindustrian NTB terdapat sebanyak 20 an ribu IKM, namun yang punya legalitas/izin hanya di angka 13 ribu saja

MATARAM.lombokjournal.com — Industri Kreatif Menengah (IKM) tengah berbenah, tanpa perlu didekte pemerintah, kalangan IKM menunjukkan semangatnya.

Kesadaran itu hadir  ditandai dengan terbentuknya Forum IKM di Lombok Tengah.

“Insyallah dengan forum IKM itu akan lebih terarah, mana IKM yang akan kita suport agar memiliki daya saing. Sehingga prodak nanti bisa sesuai dengan standar  standar yang sudah ditetapkan oleh EO penyelenggara Moto GP,” ungkap Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti di Mataram Senin (20/1), tekit kesiapan IKM menyambut MotoGP 2021 di Mandalika, Lombok Tengah.

IKM yang dilihat berbenah misalnya IKM Tenun, ekonomi kreatif, industri olahan dan industri kreatif termasuk makanan dan minuman yang nantinya akan memenuhi kebutuhan hotel yang ada di NTB.

“Saat ini kami sedang membina IKMitu dalam komunitas. Jadi kita mendorong komunitas berbasis komoditi, yang memudahkan kita mendampingi atau membina,” jelasnya.

Dikatakan, dalam satu komoditi itu tidak hanya berdiri namun akan saling mengisi misalnya satu IKM butuh bahan baku sehingga IKM yang fokus di bahan baku.

Begitu juga, ada yang fokus di olahan pasca panen, dengan demikian IKM baru bisa masuk dunia pasar pasca panen.

“Nah ini yang akan kita dorong hadir di setiap produk sektor unggulan. Sehingga enak membinannya dan ketersediaan bahan baku dan jaminan pasar antara industri tadi mulai hulu sampai hilir sudah merasakan sendiri,” jelasnya.

Terkait dukungan pemerintah, Nuryanti menjeaskan, pemrintah  akan menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan mereka.

Data Dinas Perindustrian NTB terdapatsebanyak 20 an ribu IKM, namun yang punya legalitas/izin hanya di angka 13 ribu saja.

Menurutnya, pemerintah yang melakukan pendampingan Bimbingan Teknis atau pelatihan tidak langsung mengantar IKM tersebut sampai ke proses perizinan.

“Kita dorong supaya mereka dibimbing sampai punya izin. Artinya tidak dilepas begitu saja,” kata Nuryanti.

AYA

“Sajikan kepada publik berita yang penting dan menarik agar publik mau membaca dan mampu mempengaruhi publik untuk melakukan sesuatu ke arah kebaikan. Atau sebaliknya tidak melakukan sesuatu yang kontra produktif “

MATARAM.lombokjournal.com — Keterbukaan informasi publik akan menambah kepercayaan masyarakat yang pada gilirannya mendorong partisipasi publik dan militansi mensukseskan NTB Gemilang.

Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH, saat menjadi narasumber pada Workshop Jurnalistik Dan Pengelolaan Media Sosial, yang digelar oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram, Senin (20/1/2020).

Sebagai leading sektor dalam penyebaran informasi publik, Dinas Kominfotik terus berupaya mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov. NTB untuk membenahi pengelolaan informasi dalam mendorong keterbukaan informasi publik.

Di tingkat nasional, Provinsi NTB meraih predikat tertinggi sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2019.

Namun kenyataannya, OPD dan badan publik di lingkup pemerintah provinsi sendiri belum maksimal mengelola informasi untuk publik.

Menurut Putu Aryadi , kontras dengan prestasi kita ditingkat Nasional, ini pekerjaan rumah bagi kita bersama untuk terus mendorong pengelolaan informasi untuk dapat di akses publik.

“Apalagi, sesuai Visi NTB Gemilang, dengan misi NTB Bersih dan Melayani , transparansi dan keterbukaan informasi publik menjadi prioritas dalam rangka membangun kepercayaan publik, “ tegas mantan Irbansus Inspektorat NTB ini.

Jika masyarakat sudah percaya terhadap pemerintah, maka kepedulian  masyarakat untuk  mensukseskan pembangunan dan program pemerintah akan terwujud. Apalagi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc telah menegaskan agar badan publik yang mengelola informasi, membuka keran informasi seluas-luasnya untuk masyarakat, lanjut mantan Kepala LPSE NTB ini.

Menurutnya, berita adalah sebuah informasi dari suatu peristiwa yang dilaporkan atau disajikan kepada khalayak.

Tapi tidak semua peristiwa layak ditulis menjadi sebuah berita. Syaratnya, peristiwa itu penting untuk diketahui oleh sebagian besar khalayak dan menarik.

Karena disajikan dengan kalimat atau bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat, terang Gde.

Penting agar berita itu mampu menjadi informasi yang jelas dan akurat bagi masyarakat dan mampu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca.

“Sajikan kepada publik berita yang penting dan menarik agar publik mau membaca dan mampu mempengaruhi publik untuk melakukan sesuatu kearah kebaikan. Atau sebaliknya tidak melakukan sesuatu yang kontra produktif ,” terang Gede.

Diingatkan, agar 60 orang peserta workshop yang merupakan pengelola informasi dari BPOM Mataram ini dapat  mengelola informasi dengan baik sesuai tupoksi BPOM yaitu memberikan informasi produk obat dan makanan yang efektif dan bermutu sehingga mampu menarik masyarakat untuk membaca kontennya.

Kepala BPOM di Mataram Dra. Ni Gan Suarningsih, Apt. MH BPOM dalam sambutannya menegaskan, kegiatan worksop dimaksudkan untuk meningkatkan SDM pengelola media sosial dan media lainnya BPOM di Mataram menyambut era digital 4.0, yang menuntut BPOM untuk mempu memberikan informasi yang menarik dan bermutu,

I Gede Mahatma S.I.kom dari portal Online Inside Lombok menjelaskan, bahwa ada langkah jitu yang bisa dilakukan agara sebuah postingan di Media sosial di like oleh para netizen, salah satunya yaitu dengan menge-Share informasi yang bermanfaat bagi orang lain.

“Share saja apa yang menurut kalian bermanfaat, Dan pastikan informasi atau postingan itu bermanfaat bagi orang lain,” ujar pria yang disapa Yogi itu.

AYA

Dalam perebutan kursi DPR RI Dapil Sumbawa, tak terlihat kontribusi Husni untuk memenangkan kader PDI Perjuangan dari dapil Pulau Sumbawa

lombokjournal.com —

MATARAM  ;    Jajaran DPD PDI Perjuangan NTB mengaku kecewa dan mengecam cara berpolitik H Husni Djibril.

Pasca tak memperoleh dukungan partai dalam kontestasi Pilkada Sumbawa 2020, Husni yang juga petahana Bupati Sumbawa, justru seolah menyepelekan PDIP.

Husni Djibril yang merupakan kader dan pengurus senior PDI Perjuangan, justru mengumpulkan pengurus dan kader Partai Demokrat di Pendopo Bupati Sumbawa.

Dalam pertemuan yang kemudian dipublis di media massa dan medsos, Husni bahkan memuji-muji partai berlambang Mercy itu sebagai partai yang ikhlas.

Husni pun berjanji akan membesarkan Partai Demokrat ditandai dengan raihan sepuluh kursi di DPRD Sumbawa.

Tidak dewasa berpolitik

Hal ini tentu membuat DPD PDIP NTB tersinggung dan sangat kecewa.

“Saya selaku kader dan pengurus PDI Perjuangan tersingung dengan apa yang disampaikan Pak Husni,” kata Pengurus DPD PDI Perjuangan NTB H Ruslan Turmuzi, Minggu (19/01/20) malam di Mataram.

Ruslan menilai Husni Djibril tidak dewasa dalam berpolitik.

Husni sudah mengumpulkan kader-kader dari partai lain di rumah jabatan di luar PDI Perjuangan. Tak ada satu pun pengurus PDI Perjuangan yang diundang dalam pertemuan tersebut. Termasuk para anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sumbawa.

“Apalagi, hal-hal sensitif yang merupakan rahasia internal partai juga kemudian dibuka kepada partai lain. Ini kan nggak santun. Jangan main-main dengan partai,” tegas anggota DPRD NTB ini.

Ruslan mengaku tak habis pikir dengan cara berpolitik Husni Djibril. Selama ini Husni dibesarkan oleh PDI Perjuangan.

“Sudah memberikan segalanya. Husni sudah dicalonkan sebagai Wakil Gubernur NTB berpasangan dengan HL Serinata pada pilkada NTB 2008. Dia pun menjabat posisi strategis di partai sebagai Sekretaris di tingkat provinsi dalam periode yang sangat lama. Kemudian menjadi Bupati di Sumbawa sejak 2016 setelah diusung PDI Perjuangan,” katanya.

Sejumlah kerabat Husni juga menikmati keberkahan dari partai. Putra Husni kini menjabat sebagai Sekertaris partai di Sumbawa. Juga menjadi anggota DPRD Sumbawa. Sementara saudara kandung Husni juga menjadi anggota DPRD dari PDI Perjuangan.

“Lalu, jika sekarang PDI Perjuangan mengevaluasi Husni sebagai kader partai yang ditugaskan di eksekutif, terutama bagaimana kontribusinya terhadap PDI Perjuangan,  tentulah hal tersebut menjadi hal yang teramat lumrah,” katanya.

Menurut Ruslan, PDI Perjuangan tentu bercita-cita menjadi partai yang bertambah besar, yang  kian dicintai masyarakat Sumbawa.

Ditandai dengan menambah jumlah kursi di DPRD, dan bagaimana menempatkan kader-kader terbaik PDI Perjuangan di Sumbawa jadi anggota legislatif.

“Tapi semuanya ini justru malah terbalik. Itu salah satu yang dievaluasi,” kata Ruslan yang merupakan tim Desk Pilkada 2020 DPD PDI Perjuangan.

Berkaca pada hasil pemilu legislatif 2019, Ruslan mengemukakan bagaimana kontribusi Husni yang tidak signifikan dalam upaya pemenangan partai di Sumbawa.

Ruslan memaparkan, sebelum Husni menjadi Bupati, PDI Perjuangan memiliki enam kursi di DPRD Sumbawa. PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu.

Dan kini, setelah Husni menjadi bupati, kursi PDI Perjuangan juga tetap enam. Catatannya, telah menghilangkan kader-kader partai yang potensial.

Pun dalam perebutan kursi DPR RI Dapil Sumbawa. Tak terlihat kontribusi Husni untuk memenangkan kader PDI Perjuangan dari dapil Pulau Sumbawa.

Alhasil, PDI Perjuangan tidak bisa menempatkan wakil di DPR RI dari sana.

“Lalu Pak Husni berjanji menambah kursi untuk partai lain yang dianggap paling istimewa mendukung Pak Husni. Apakah kami kader PDI Perjuangan akan diam?. Tentu tidak,” tegas Ruslan.

Tak Usung Husni Sesuai Mekanisme Partai

Ruslan mengungkapkan, keputusan PDI Perjuangan yang tidak mencalonkan Husni dalam Pilkada Sumbawa 2020, telah melalui mekanisme partai secara penuh dan utuh.

Husni telah diklarifikasi dan dikonfirmasi oleh DPD PDI Perjuangan pada 28 Desember 2019. Partai pun memberi keistimewaan dan keleluasaan pada Husni untuk menentukan tanggal.

Mengingat pada saat bersamaan Husni sedang menjalani pengobatan di Singapura.

Namun, dalam klarifikasi tersebut, Husni tidak mengindahkan hasil evaluasi yang dilakukan partai. Bahkan Husni membuat pernyataan tertulis bahwa dirinya bersedia dicalonkan sebagai bupati Sumbawa dari PDI Perjuangan manakala berpasangan dengan H Ikhsan Madjid sebagai wakil. Ikhsan kini merupakan Asisten I Pemkab Sumbawa.

Husni juga menyebut secara terang bahwa dirinya tidak bersedia berpasangan dengan kader PKS di Kabupaten Sumbawa.

Tentu saja atas langkah Husni ini, DPD PDI Perjuangan harus mengambil langkah tegas. Sebab, marwah dan wibawa partai harus ditegakkan. Tidak boleh partai diintervensi dan diatur orang-per orang.

“Tapi partai yang mengatur orang per orang. Tidak mau kita. Yang ikut pilkada partai,” tandas Ruslan.

Lantas setelah partai mengambil sikap tegas, lalu muncul pernyataan-pernyataan yang memposisikan diri sebagai figur paling hebat. Lalu menyalahkan pihak lain.

“Tidak begitu cara orang berpoltik. Apalagi Husni saat ini masih menjabat kepala daerah,” tukasnya.

Partai juga saat menyampaikan pengumuman publik terhadap karir politik Husni berikutnya, mengedepankan alasan kemanusiaan.

“Bahwa Husni dalam keadaan sakit. Berkaca empat tahun terakhir memimpin Sumbawa, lebih banyak waktu untuk berobat di luar negeri ketimbang ada di Sumbawa. Padahal, di luar itu, banyak sekali alasan kita,” kata Ruslan.

Dia memberi contoh, bagaimana sebagai petugas partai, Husni tidak pernah berkoordinasi dengan partai. Termasuk memastikan program PDI Perjuangan yang bisa disinkronisasikan dengan program pemerintah daerah.

Termasuk merespon dengan memadai kebijakan-kebijakan yang diusulkan partai.

Karena PDI Perjuangan adalah pemenang pemilu di Sumbawa, maka partai pun ingin memenangkan posisi kepala daerah di Sumbawa dalam pilkada 2020.

“Kalau orang kan gampang kita cari. Yang penting mau membesarkan partai dan punya komitmen,” tandas Ruslan.

Harusnya, dalam merespon keputusan partai, mestinya Husni kata Ruslan berterima kasih, karena partai kini memberikan kesempatan pada kader yang lain. Apalagi Husni dalam kondisi sakit.

“Kalau mau buka-bukaan, banyak hal-hal fatal yang telah terjadi tapi tidak perlu dikemukakan di sini. Saya siap kemukakan di internal partai, bahkan ke tingkat DPP,” tegasnya.

Me

Masyarakat sangat antusias memanfaatkan kehadiran MCS, kebanyakan untuk mengurus perihal kepesertaan, seperti pencetakan kartu, perubahan data, perubahan kelas, iuran hingga informasi-informasi penting lainnya

MATARAM.lombokjoural.com – Peserta  program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) saat ini sangat membutuhkan informasi, setelah iuran peserta semua kelas  naik sejak bulan Januari 2020.

BPJS Kesehatan merespon kenaikan tersebut dengan salah satu program inovatif yang diluncurkan, yakni Mobile Customer Service (MCS), yang dirasakan sangat bermanfaat oleh masyarakat.

Seperti diketahui, sejak kenaikan atau penyesuaian iuran program JKN-KIS, kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi atau hal-hal terkait kenaikan itu membuat pihak BPJS Kesehatan sibuk.

MCS yang dioperasikan BPJS Kesehatan menggunakan mobil operasional yang dilengkapi dengan perangkkat  elektronik maupun alat-alat penunjang lainnya, dan hadir di tempat-tempat keramaian seperti pasar, puskesmas, Kantor Desa maupun Kantor Kecamatan.

Dan kehadiran MCS sellu diinformasikan ke masyarakat, agar bisa melayani kebutuhan masyarakat tanpa harus mendatangi ke Kantor BPJS Kesehatan setempat.

Para petugas BPJS Kesehatan Cabang Mataram, gencar memberitakan pelayanan kepada peserta secara terjadwal di beberapa kabupaten yang menjadi wilayah kerjanya yaitu Kota Mataram, Lombok Utara  dan Lombok Barat.

MCS yang dilaksanakan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, antara lain  menyasar kantor desa melalui kerja sama dengan pihak desa.

Masyarakat yang hadir sangat antusias memanfaatkan kehadiran MCS ini. Mereka kebanyakan mengurus perihal kepesertaan, seperti pencetakan kartu, perubahan data, perubahan kelas, iuran hingga informasi-informasi penting lainnya.

Kehadiran petugas dengan kendaraan  MCS ini sangat diraakan manfaatnya bagi masyarakatnya. Misalnya kahadiran MCS ini di Puskesmas Gunung Sari, Lombok Barat beberapa waktu lalu, masyarakat datang untuk menylesaikan berbagai urusan JKN-KIS dengan membawa kelengkapan yang sebelumnya telah diinformasikan.

Salah seorang pesert JKN-KIS, Mohamad Erwin, mengaku sangat merasa terbantu dengan kehadiran MCS ini. Bagaimana tidak, biasaya untuk suatu urusan ia harus datang ke Kantor BPJS Kesehatan  di Mataram yang menghabiskan waktunya untuk bekerja.

Tapi dengan MCS ini, urusan mereka dapat segera diselesaikan, karena petugas MCS mlakukan jemput bola.

“Ya, memang kehadiran MCS ini sangat memudahkan urusan dengan BPJS Kehatan ,” ungkapnya.

Dengan demikian, bagi peserta yang berdomisili jauh dari Kantor Cabang di Mataram, bisa langsung mendapat layanan di lokasi yang dekat tempat tinggalnya

“Layanan melalui mobil keliling ini sekarang makin digencarkan,” katanya.

Kehadiran MCS sebenarnya sudah ada sejak hadirnya BPJS Kesehatan, namun MCS mulai diintensifkan bergerak tiap hari kerja termasuk libur sesuai kebutuhan,  setelah keluarnya Perpres No. 75/2019 yang mengatur tentang Penyesuaian Iuran. Program ini lebih kembali digencarkan sejak tanggal 9 Desember 2019.

Beberapa titik lokasi yang menjadi sasaran seperti pasar, desa/kecamatan, fasilitas kesehatan, dan Car Free Day atau acara-acara lain. Petugas mulai mengoperasikan mobil keliling ini mulai jam operasionalnya, jam 9 sampai 12, tentu ada kekecualian bila ada hal-hal mendesak.

Rr/BPJS Kes MTR