“Saya berharap ke depan seluruh Klinik Pratama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Mataram dapat meningkatkan pelayanan bagi peserta JKN-KIS sehingga rasio rujukan tidak meningkat, dan Peseta JKN-KIS dapat dilayani sampai dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama”

lombokjournal.com —

MATARAM  ;  Komitmen memastikan pelayanan kesehatan bagi peserta di tahun 2020, BPJS Kesehatan melakukan penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama dengan Klinik Pratama, di Aula Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Selasa (14/01/20).

Penandatanganan itu dihadiri oleh 28 pimpinan dari Klinik Pratama di wilayah kerja Kantor Cabang Mataram.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Sarman Palipadang, didampingi oleh Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Mataram, I Nengah Dwi Jendraatmaja.

Sejak bulan November dan Desember tahun 2019, mulai diterapkannya Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) di beberapa klinik yang memenuhi syarat.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Sarman Palipadang mengatakan, terdapat 1 (satu) Klinik Pratama yang  mendapatkan prestasi atas Capaian KBK, dimana 3 (tiga) indikator yang dinilai dapat tercapai semua.

Menurutnya, sampai saat ini BPJS Kesehatan Cabang Mataram telah bekerjasama dengan 28 Klinik Pratama yang tersebar di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara.

Dari 28 Klinik Pratama tersebut terdapat 1 Klinik Pratama yang mendapatkan predikat klinik terbaik di Tahun 2019 sesuai dengan Materi yang dipaparkan oleh Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Mataram I Nengah Dwi Jendraatmaja.

“Saya berharap ke depan seluruh Klinik Pratama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Mataram dapat meningkatkan pelayanan bagi peserta JKN-KIS sehingga rasio rujukan tidak meningkat, dan Peseta JKN-KIS dapat dilayani sampai dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama,” ujar Sarman saat menyampaikan sambutan.

Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Mataram, I Nengah Dwi Jendraatmaja mereview pelayanan kesehatan di Klinik Pratama pada Tahun 2019 serta menjelaskan tentang matriks perjanjian kerja sama Tahun 2020.

Agar seluruh klinik pratama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan berkomitmen terus memperbaiki mutu dan kualitas pelayanan kesehatan khusunya bagi Peserta JKN-KIS.

Salah Satu Pimpinan Klinik Pratama yaitu Klinik Catur Warga, Indah Bidayati menyampaikan komitmennya setelah melakukan penandatangan perpanjangan Kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

“Dengan diperpanjangnya perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan maka kami akan terus meningkatkan mutu pelayanan terbaik khusunya untuk Peserta JKN-KIS yang terdaftar di Klinik kami,” ujar Indah.

ay/yn/JAMKESNEWS

Anggaran itu disiapkan bila virus corona mewabah di Indonesia dan mengakibatkan sejumlah masyarakat terinfeksi

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;   Kementerian Kesehatan telah menyiapkan anggaran tersendiri dalam menangani virus Corona.

Hal tersebut dikatakan Menkes Terawan saat menanggapi pertanyaan apakah penyakit akibat virus Corona bakal ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau tidak.

“Ada anggaran dari Kementerian Kesehatan untuk kondisi seperti ini dan gak usah khawatir makanya semua yang kita rawat itu mereka tenang,” ujar Menkes Terawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Namun Menkes Terawan tak merinci berapa anggaran yang disiapkan guna menangani Corona apabila masuk ke Indonesia.

Ia hanya menyebutkan bahwa anggaraN itu nantinya diambil berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran atau DIPA.

“Loh dari DIPA. Jadi begini saya sebagai menteri kesehatan sudah memperkirakan kalo akan ada hal-hal yang akan terjadi, maka ada anggarannya. Dan, loh kok terjadi? Yo tenang saja karena kita sudah planning kan dengan baik,” terangnya.

Sebelumnya terkait dengan pencegahan virus corona, Menkes Terawan menekankan pentingnya daya tahan tubuh atau imunitas dalam menghalau berbagai jenis penyakit, termasuk penyakit yang disebabkan oleh virus.

Hal tersebut ia utarakan saat berpidato dalam acara Hari Gizi Nasional, di Lapangan Kemenkes, Jakarta Selatan, Selasa (28/01/2020).

“Pusat imunitas ketahanan tubuh ada pada usus. Kalau pencernaan baik karena konsumsi gizi yang seimbang, maka imunitas kita juga tinggi. Sehingga kita tidak perlu takut dengan virus,” kata Menkes Terawan di dapan peserta upacara Peringatan Hari Gizi Nasional.

Imunitas yang baik, kata Menkes Terawan, dapat diperoleh lewat konsumsi gizi seimbang yang baik dan melakukan gaya hidup sehat dan bersih.

Ia juga menekankan pentingnya melakukan olahraga secara rutin untuk menjaga kebugaran tubuh.

“Tetap lakukan olahraga, tidak usah yang berat-berat, yang ringan-ringan saja dulu, yang penting bergerak,” tutupnya.

Rr/BJX Kesehatan

“Dari awal kami sampaikan BPJS Kesesatan tidak ada niat membangkang, melawan, atau mengkhianati hasil rapat dengan Komisi IX. Kami malah menjalankan apa yang tertulis dalam hasil rapat dengar pendapat yaitu melaksanakan sesuai undang-undang”

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;  Tindak lanjut dari hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung (Kejagung), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dan Dewan Jaminan Kesehatan Nasional (DJSN), Selasa (28/1) malam, pihak BPJS Kesehatan akan melakukan kajian.

BPJS Kesehatan akan mengajukan kajian pembatalan kenaikan iuran, untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja BP atau peserta mandiri kelas III kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris mengatakan, akan menunggu pendapat tertulis terkait hasil FGD dari tiga lembaga yakni Kepolisian, Kejagung, dan BPK.

Selanjutnya, ia akan menyampaikan kesepakatan diskusi tersebut pada Jokowi.

“Ini proses teknis jadi harus kami laporkan (ke Jokowi) karena pada Pasal 25 UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah disebutkan, penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan atasan pejabat sesuai dengan ketentuan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memaparkan terdapat dua kesimpulan dalam diskusi tersebut.

Pertama, DPR meminta pendapat tertulis dari kepolisian, Kejagung, dan BPK dalam tempo dua hari, sehingga bisa menjadi landasan Direksi BPJS Kesehatan membuat aturan direksi terkait iuran mandiri kelas III.

Kedua, DPR meminta BPJS Kesehatan mengeksekusi peraturan direksi setelah pendapat tertulis masing-masing pihak selesai.

“Kalau untuk atasan, saya kira pak presiden (Jokowi) tidak keberatan,” katanya.

Sebelumnya, dalam rapat Komisi IX tanggal 12 Desember 2019 telah disepakati pemberian subsidi pemerintah atas selisih kenaikan iuran pada peserta jenis mandiri Kelas III, sehingga iuran kelas mandiri III batal naik.

Hal tersebut merupakan usulan dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang kemudian mendapat lampu hijau dari anggota Komisi IX.

Namun demikian, usulan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Iuran BPJS Kesehatan tetap naik hingga dua kali lipat untuk seluruh kelas pada awal Januari 2020.

Menanggapi hal tersebut, Komisi IX, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan kembali mengadakan pertemuan pada Senin (20/01/20).

Akan tetapi, tidak didapatkan kesepakatan (deadlock) lantaran masing-masing pihak kekeh dengan pendapat masing-masing.

Dalam hal ini, Komisi IX menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk golongan mandiri kelas III.

Sementara itu, Terawan “angkat tangan” dalam menyelesaikan keberatan peserta atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan, khususnya peserta mandiri kelas III.

Fahmi lalu merujuk Peraturan Pemerintah (PP) No 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.

Dalam Pasal 21 PP 87/2013, penggunaan aset dana jaminan sosial kesehatan dilakukan untuk tiga hal, yakni pembayaran manfaat atau layanan jaminan kesehatan, dana operasional penyelenggaraan program jaminan kesehatan, dan investasi dalam instrumen investasi sesuai aturan undang-undang.

Dalam regulasi itu, tidak disebutkan penggunaan lainnya. Dengan kata lain, undang-undang tidak mengatur alokasi dana jaminan sosial kesehatan untuk menutup selisih iuran kelas.

“Dari awal kami sampaikan BPJS Kesesatan tidak ada niat membangkang, melawan, atau mengkhianati hasil rapat dengan Komisi IX. Kami malah menjalankan apa yang tertulis dalam hasil rapat dengar pendapat yaitu melaksanakan sesuai undang-undang,” papar Fahmi.

Ia juga mengaku mendapat peringatan dari Dewan Pengawas BPJS Kesehatan terkait potensi pelanggaran hukum jika menggunakan dana jaminan sosial kesehatan di luar aturan berlaku.

“Pada tanggal 23 Desember 2019, dewan pengawas bersurat kepada kami direksi bahwa terdapat potensi risiko hukum jika dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundangan,” ucapnya.

Namun demikian, Pelaksana Harian Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Ali Mukartono menegaskan tidak terdapat potensi pelanggaran hukum atas alokasi tersebut.

Pasalnya, penggunaan dana tersebut untuk kepentingan umum. Pihak bersangkutan tidak mendapatkan untung, dan penggunaan dana tidak merugikan negara. Untuk diketahui, peserta mandiri kelas III mencapai 19 juta orang.

“Saya hanya memberikan pendapat, kriteria di luar tiga ini bisa digunakan sepanjang itu untuk kepentingan umum. Putusan Mahkamah Agung itu tidak dipidana meskipun ada perbuatan melawan hukum sepanjang itu untuk kepentingan umum. Jadi jangan takut itu dikatakan tindak pidana korupsi,” katanya.

Menurut dia, kondisi ini bisa dikategorikan sebagai pelaksanaan diskresi, yaitu keputusan atau tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan.

Rr/BPJS Kesehatan/CNN Ind

“Saya ingin memastikan dan tahu apa-apa yang harus kami perhatikan disini. Kami membawa tim untuk melihat apa yang bisa kami benahi”

LOTENG.lombokjournal.com — Mimpi Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP 2021 selangkah lagi terwujud.

Di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, berbagai persiapan serta pembangunan fasilitas utama dan penunjang terus dikebut.

Untuk mengetahui perkembangan pembangunan sejumlah fasilitas penting di Lombok Tengah tersebut, Hari Rabu (29/001/20), Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah melakukan kunjungan dan menyapa warga di beberapa desa sekitar Bandara. Yaitu Desa Penujak, Tanak Awu, Sengkol dan Ketare.

Wagub melakukan dialog guna menyerap aspirasi dari para tokoh masyarakat dan tokoh agama. Selain itu, Wagub juga meninjau kesiapan infrastruktur desa lingkar bandara guna menyambut pelaksaan motoGP 2021.

Mengawali kunjungan kerjanya di Desa Penujak, Wagub menyapa warga di pasar,  melihat langsung angkringan wisata kuliner, hingga berjalan kaki sejauh 1 km untuk melihat kondisi sungai Kangi.

Sungai yang  melintasi jembatan Penujak ini memang banyak terlihat tumpukan sampah di bantarannya.

“Kehadiran kami untuk menyosialisasikan kebersihan lingkungan, penataan pemukiman, dan mendorong peningkatan kesejahteraan di desa ini,” ujar Ummi Rohmi

Melanjutkan perjalanan ke Desa Tanak Awuk, Wagub memperkenalkan rombongan yang terdiri antara lain Asisten 1 dan 2 Gubernur, Kadis PU, Perkim, Pariwisata, BPKAD, hingga  kepala BWS wilayah NTB.

“Saya ingin memastikan dan tahu apa-apa yang harus kami perhatikan disini. Kami membawa tim untuk melihat apa yang bisa kami benahi,” jelas Wagub

Menurutnya, pembangunan ini kuncinya adalah komunikasi, jika sudah nyambung InshaAllah apa yang di inginkan masyarakat akan terwujud.

“Kita ingin desa tanah awuk ini menjadi desa yang maju, dan mandiri,” tegas Ummi Rohmi di iringi tepuk tangan hadirin.

Di Desa Sengkol, Wagub juga melihat langsung progres pembangunan infrastruktur penunjang Moto GP 2021,  seperti pembangunan rumah sakit berstandar internasional.

“InshaAllah kita ingin pembangunan Rumah Sakit Internasional ini pro masyarakat. Jangan sampai ada pembangunan namun mengorbankan yang lain, ” kata Ummi Rohmi.

AYA/HmsNTB

“Kita lihat mimpi itu sudah menjadi kenyataan, semangat dan kebersamaan yang melebur dalam kohesivitas berhasil mewujudkan mimpi bersama itu”

MATARAM.lombokjurnal.com — DPRD NTB resmi mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL), menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid (BIZAM) dalam Rapat Paripurna, Rabu (29/01/20) siang, di Ruang Sidang Utama DPRD NTB.

Wakil Ketua DPRD NTB, H. Muzihir yang membacakan rekomendasi nomor 009.1/119/DPRD/2020 tersebut menjelaskan, rekomendasi itu berdasarkan Surat Gubernur NTB Nomor : 550/375/Dishub/2019 tanggal 5 November 2019 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 1421 Tahun 2018, yang memohon kepada DPRD NTB untuk memberikan rekomendasi/dukungan.

“Berdasarkan rapat pimpinan, pimpinan Fraksi-Fraksi dan Pimpinan Komisi-komisi DPRD NTB menyepakati Rekomendasi DPRD tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1421 Tahun 2018 tentang Perubahan Nama Bandara Internasional Lombok menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk melaksanakan Diktum kedua keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 1421 Tahun 2018,” jelas Muzihir di hadapan paripurna.

Paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan Menteri ini, seluruh akibat hukum administratif karena penetapan nama Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama, harus telah selesai dilakukan secara menyeluruh.

Gubernur Zulikieflimansyah merasa bersyukur atas hasil rekomendasi tersebut.

Bandara internasional yang dimiliki oleh NTB adalah ikon infrastruktur monumental yang berhasil diwujudkan dalam mimpi kolektivitas yang sangat panjang.

“Kita lihat mimpi itu sudah menjadi kenyataan, semangat dan kebersamaan yang melebur dalam kohesivitas berhasil mewujudkan mimpi bersama itu,” katanya.

Ketua DPR menyerahkan rekomendasi tersebut kepada Gubernur NTB disaksikan seluruh anggota DPRD NTB serta para tamu undangan paripurna.

Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda didampingi Wakil Ketua, Mori Hanafi, H. Muzihir dan Abdul Hadi serta dihadiri Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah seluruh anggota DPRD NTB serta unsur Forkopimda.

AYA

Antisipasi Dan Hindari Kepanikan  Masyarakat  Terkait Informasi Virus Corona

LOTENG.lombokjournal.com —  Pemantauan dan pengecekan pos kesehatan Bandara Lombok International Airline di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, untuk mengantisipasi penyebaran dan hindari kepanikan Masyarakat akan Informasi Penyebaran Virus Corona di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemantauan itu dilakukan Komandan Korem (Danrem) 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., dan Dandenkesyah Mataram, Letkol Ckm Dewa Ngakan Gde Widiadnyana, S.Kep.Ners., M.M.Kes., , Rabu (29/01/20).

Danrem bersama rombongan juga menyempatkan dialog dengan petugas kesehatan Bandara dan pengecekan SOP penanganan maupun sejumlah alat health quarantine check (HQC) untuk mendeteksi suspec corona pada kedatangan tamu internasional.

Usai melakukan pengecekan HQC, Danrem 162/WB dalam wawancaranya menyampaikan, dari Korem 162/WB bersama Dinas Kesehatan Provinsi NTB melakukan pengecekan secara langsung terhadap pos kesehatan di Bandara terkait dengan isu merebaknya virus corona dari Wuhan Cina.

“Pengecekan tersebut terkait dengan bagaimana dan sejauhmana persiapan dari KKP maupun dari Dinas Kesehatan Provinsi jika ada wisatawan ataupun warga terindikasi terjangkit virus corona, dan alhamdulillah sudah dijelaskan secara datail oleh petugas,” terangnya

Dijelaskan, prosedur pengecekan indikasi adanya virus mulai dari menggunakan alat sensor carnal yang dibantu dengan pengatur suhu maupun infra red, untuk mengetahui indikasi adanya penderita terjangkit virus corona.

“Alhamdulillah sampai saat ini wilayah NTB khususnya di Bandara LIA masih aman dan tidak ada terindikasi atau mengarah pada suspec corona,” ujar alumnus Akmil 1993 tersebut.

Selain pengecekan di bandara, rencana pengecekan akan dilakukan dibeberapa pintu masuk Pulau NTB seperti di Pelabuhan Lembar maupun di Gili sebagai tempat wisata yang banyak dikunjungi, untuk menyakinkan tidak adanya penyebaran virus corona.

Danrem juga menghimbau kepada seluruh masyarakat NTB agat tidak panik dan tetap normal menjalankan aktivitas seperti biasa, dengan tetap menjaga pola hidup sehat dengan makan-makanan yang sehat, sering cuci tangan dan minum air putih yang banyak.

GM Angkasa Pura I Nugroho Jati menyatakan, sampai saat ini belum ada laporan yang positif mengarah pada indikasi-indikasi yang harus ditangani secara serius.

Terkait kunjungan warga Cina, Nugroho menyampaikan selama periode 2019, penumpang dari Cina mengalami penurunan, dan itu bisa dilihat pada statistik kunjungan setelah bulan Januari 2020 nanti.

AYA

Seh Piwelas  selama lima tahun lamanya ia menjalani pengobatan hemodialisa (cuci darah). Saat itu, ia divonis gagal ginjal dan diabetes, yang mengharuskan saya untuk menjalani cuci darah sebanyak dua kali dalam seminggu

lombokjournal.com —

MATARAM  —  Seh Piwelas (43), merupakan peserta Program JKN-KIS dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang pernah merasakan manfaat sebagai pengguna Kartu JKN-KIS sejak tahun 2015.

Ibu empat orang anak ini mengaku sebagai ibu rumah tangga yang membantu suaminya bekerja sebagai seorang pedagang yang mencari nafkah untuk melanjutkan kehidupan mereka sehari-hari.

Saat ini, Seh Piwelas merupakan salah satu pasien Hemodialisa (HD) atau cuci darah.

Saat ditemui tim Jamkesnews Jumat (17/01) di Rumah Sakit, Seh Piwelas menceritakan pengalamannya mendapatkan perawatan di rumah sakit yang dijamin BPJS Kesehatan, sejak tahun 2015 sampai saat ini.

Ia mengaku sangat berterima kasih dan senang dengan pelayanan yang dilakukan para perawat di rumah sakit saat melayaninya untuk melakukan cuci darah, yang disarankan dokter dua kali seminggu.

Ginjal manusia terletak di kedua sisi tulang belakang, tepatnya di atas pinggang dan memiliki fungsi utama untuk menyaring darah.

Ginjal akan memisahkan limbah yang beracun untuk mengatur keseimbangan cairan elektrolit dan mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh.

Selain itu, ginjal juga berfungsi untuk memproduksi hormon dan enzim yang mengendalikan tekanan darah dan membuat sel tekanan darah sehingga tulang tetap kuat.

Apabila sesorang mengalami gagal ginjal, maka ginjalnya tidak dapat menyaring kotoran dan tidak mampu untuk mengontrol jumlah air dalam tubuh yang berdampak pada kesehatan seseorang.

Seh Piwelas  menuturkan, lima tahun lamanya ia menjalani pengobatan hemodialisa. Saat itu, ia divonis gagal ginjal dan diabetes, yang mengharuskan saya untuk menjalani cuci darah sebanyak dua kali dalam seminggu.

“Hal itu saya lakukan dengan harapan saya bisa sembuh dan menjalani aktifitas dan hidup sehat seperti biasa. Walaupun saya terdaftar sebagai peserta PBI yang ditanggung oleh pemerintah, namun pelayanan yang saya rasakan tetap sama baiknya dengan peserta yang membayar iurannya per bulan,” ujarnya.

Seh Piwelas juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, BPJS Kesehatan dan juga pihak rumah sakit yang sudah melayani dengan adil dan tanpa membeda-bedakan, sehingga tidak ada iur biaya yang dibayarkan selama lima tahun terakhir ini.

“Saya berharap hal ini dapat berjalan terus dan manfaatnya pun dapat dirasakan oleh setiap peserta yang mengalami sakit seperti saya,” harapnya.

Rr/JAMKESNEWS

Melalui satu aplikasi Mobile JKN, masyarakat khususnya peserta akan dimudahkan dalam hal mendapatkan informasi faskes, ketersediaan tempat tidur, mendaftarkan layanan kesehatan baik di FKTP maupun FKRTL

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;   Peninjauan Direktur Utama BPJS Kesehatan , Fachmi Idris ke salah faskes yang melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), yaitu RS Siloam Labuan Bajo di Manggarai Barat, NTT, untuk memastikan komitmen peningkatan mutu dan kualitas layanan.

Hal itu sesuai dengan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), pertengahan November 2019 lalu.

Kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan PERSI terkait  peningkatan kualitas pelayanan ini antara ain berupa layanan antrean elektronik untuk memberikan kepastian waktu layanan pada peserta JKN-KIS.

Rumah sakit harus memiliki display informasi ketersediaan tempat tidur untuk perawatan, serta memastikan kemudahan pasien gagal ginjal kronis mendapatkan kemudahan layanan cuci darah.

Fachmi Idris mengungkapkan apresiasinya bahwa mitra kerja BPJS Kesehatan bukan hanya rumah sakit pemerintah, rumah sakit milik swasta pun berkomitmen meningkatkan mutu pelayanan bagi peserta JKN-KIS.

“Kami juga cek bahwa komitmen tersebut tidak hanya dilakukan oleh faskes yang ada di wilayah pulau Jawa namun juga dilakukan di luar pulau Jawa bahkan sampai di Nusa Tenggara Timur,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, Senin (27/01/20).

Fachmi juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Daerah NTT, khususnya Manggarai Barat, yang mengupayakan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat NTT.

Menurut Fachmi, keberhasilan Program JKN-KIS membutuhkan upaya gotong royong bersama, bukan hanya dari aspek pembiayaan namun juga dari aspek peningkatan dan pemerataan mutu dan kualitas layanan.

“Walaupun hanya ada 2 rumah sakit di wilayah ini yaitu RSUD Komodo dan RS Siloam Labuan Bajo, Pemda NTT telah membuktikan bahwa gotong royong ini dapat diwujudkan melalui upaya serius dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan wisatawan sekitar Labuan Bajo,” tambah Fachmi.

Fachmi berharap, ke depan RS Siloam Labuan Baju akan segera mengintegrasikan sistem antrean elektronik melalui Mobile JKN.

Saat ini BPJS Kesehatan mendorong fasilitas kesehatan untuk segera melakukan bridging sistem informasi manajemen (SIM) rumah sakit dan sistem informasi BPJS Kesehatan.

Diharapkan melalui satu aplikasi Mobile JKN, masyarakat khususnya peserta akan dimudahkan dalam hal mendapatkan informasi faskes, ketersediaan tempat tidur, mendaftarkan layanan kesehatan baik di FKTP maupun FKRTL.

“Kita tahu ini daerah wisata, pasti banyak masyarakat yang berlibur dan mengantisipasi jika membutuhkah pelayanan kesehatan. Melalui integrasi sistem informasi platform bersama antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan dalam aplikasi Mobile JKN diharapkan akan memudahkan masyarakat. Ini bagian dari komitmen BPJS Kesehatan karena tahun ini merupakan tahun pelayanan dan tahun peningkatan kepuasan peserta,” kata Fachmi.

BPJS Kesehatan saat itu memperkenalkan beberapa fitur baru di aplikasi Mobile JKN.

Mulai dari cek ketersediaan kapasitas tempat tidur di fasilitas kesehatan, mendaftarkan pelayanan kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) hingga melihat jadwal tindakan operasi.

Rr/BPJS Kes

“Crisis center juga akan menjalankan informasi edukasi bagi masyarakat, utamanya dalam memberikan ketenangan bahwa pemerintah selalu hadir untuk masyarakatnya dalam berbagai situasi”

MATARAM.lombokjournal.com –  Corona Crisis Center (3C) yang disiapkan Pemerintah Provinsi (Prmprov) NTB akan melayani berbagai hal terkait informasi dan pertanyaan yang masuk dari seluruh masyarakat, pembaruan data-data dan situasi terkini, termasuk berbagai penanganan medis yang dibutuhkan masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si mengatakan itu saat memimpin rapat lanjutan usai pelaksanaan jumpa pers di ruang rapat Sekda NTB, Selasa (28/01/2020).

3 C disiapkan engantisipasi munculnya virus corona di berbagai negara dan mengantisipasi simpang siurnya pemberitaan serta informasi yang berkembang di masyarakat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan Corona Crisis Center.

“3 C yang kita buat harus menjadi pusat informasi, treatment medic, serta rescue and recovery“, tegas Miq Gita memberikan instruksi.

Sekda berharap, agar seluruh OPD terkait mendukung penuh C3 yang dibentuk, dengan segera memberikan data dan informasi yang terbaru, terkait perkembangan pariwisata di NTB, maupun perkembangan mahasiswa di China.

Ini merupakan persiapan NTB menutup serta menangkal kemungkinan masuknya corona dari berbagai pintu moda transportasi baik darat, laut dan udara.

C 3 akan dikomandani oleh Asisten Administrasi dan Umum Dra, Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si., dengan Sekretaris Kepala Biro Kesra Setda Prov. NTB, yang didukung oleh Anggota dari OPD terkait di tingkat Provinsi yaitu, Kepala Dinas Kominfotik, Biro Humas dan Protokol, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUP, Kepala Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, KKP, dan Dinas Pariwisata.

C 3 juga akan berkantor di Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl. Pejanggik No. 12 Mataram.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda. Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos., M.M., yang juga hadir menyampaikan, crisis center memang menjadi hal utama yang dibutuhkan menyikapi kondisi saat ini.

“Crisis center juga akan menjalankan informasi edukasi bagi masyarakat, utamanya dalam memberikan ketenangan bahwa pemerintah selalu hadir untuk masyarakatnya dalam berbagai situasi,” pungkas Najamuddin.

AYA/HmsNTB

“Upayakan bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan, dan jangan mudah terpengaruh oleh budaya asing dan globalisasi yang bersifat negatif”

MATARAM.lombokjournal.com —  Kondisi dunia secara global dari berbagai aspek kehidupan baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya hingga pertahanan keamanan saat ini menjadi masalah dunia.

Di berbagai negara sedang terjadi perang, kelaparan dan persaingan ekonomi yang berujung pada kedaulatan suatu negara.

Penduduk dunia pada tahun 2019 sudah mencapai 8 miliyar lebih, sedangkan kapasitas bumi mampu menampung 3-4 miliyar manusia.

Pasi Teritorial Korem 162/WB, Mayor Inf I Made Darma Aksara SH, M.I.Kom memaparkan itu saat menjadi narasumber Wawasan Kebangsaan dalam acara In House Training yang diselenggarakan Kantor Wilayah Dirjen Pajak Nusa Tenggara Barat di Aula Rinjani Kanwil DJP Nusa Tenggara, Selasa (27/01/20).

Kegiatan In House Training diikuti kurang lebih 150 orang.

“Hal ini menyebabkan kebutuhan pangan, sandang dan papan juga mengalami perubahan, di bidang ekonomi terutama kebutuhan air bersih, energi dan pangan. sSehingga negara-negara yang mengalami kekurangan tersebut harus mencari ke negara-negara lain dengan cara melakukan kerjasama bahkan hingga melakukan invasi dengan perang,” terang Made Darma.

Kondisi yang demikian berdampak kepada seluruh negara di dunia tidak terkecuali Indonesia.

Berbagai cara yang dilakukan oleh negara luar untuk menguasai Indonesia melalui proxi war seperti penyalahgunaan narkotika, miras, muncul isu Sara maupun faham radikal, Ilegal loging, penambangan tanpa ijin, dan rusaknya moralitas anak bangsa dengan tawuran pelajar, bolos sekolah, genk motor hingga tidak patuh kepada nasehat orang tua.

“Ini membutuhkan perhatian semua pihak, tidak hanya aparat pemerintah, namun juga orang tua maupun semua komponen masyarakat sesuai dengan profesinya,” tambah Pasiter.

Menurutnya, upaya-upaya yang bisa dilakukan, pentingya ketahanan nasional di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tetap berpegang teguh pada empat aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Made Darma juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk mempererat hubungan antar sesama anak bangsa dalam rangka terciptanya persatuan dan kesatuan, jangan apatis terhadap perkembangan situasi baik daerah, nasional, regional maupun internasional.

“Upayakan bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan, dan jangan mudah terpengaruh oleh budaya asing dan globalisasi yang bersifat negatif,” katanya.

AYA