Pemerintah dan BPJS Kesehatan tetap merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

lombokjournal.com –

JAKARTA :    Permintaan penurunan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diprediksi tidak akan terwujud.

Hal itu dikatakan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, pemerintah tetap menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019, dan itu berarti iuran ttp naik.

“Saya menilai pemerintah tetap menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 yaitu iuran tetap naik sehingga apa yang diharapkan Komisi IX agar iuran Kelas III Mandiri tetap Rp 25.500 tidak terlaksana,” ujarnya seperti dikutip Kompas.com, di Jakarta, Selasa (21/o1/20) lalu.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung pada Senin (20/01/20) lalu, Komisi IX DPR RI mendesak kepada pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk segera menurunkan iuran tersebut.

Penurunan iuran khususnya bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III. Namun  desakan dari wakil rakyat itu dinilai sulit terwujud.

Pasalnya kata Timboel, pemerintah dan BPJS Kesehatan tetap merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Meurutnya, solusi lainnya menurut harus dilakukan proses pendataan lagi bagi peserta layanan BPJS Kesehatan agar bisa diketahui masyarakat yang tak mampu.

Kemudian, peserta tidak mampu ini akan mendapat subsidi kesehatan atau kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Proses cleansing data dipercepat sehingga orang miskin di Kelas III Mandiri bisa dapat PBI. Ini cleansing dipercepat,” kata Timboel.

Opsi lainnya, pemerintah mendata masyarakat tak mampu ke Dinas Sosial setempat untuk memastikan keabsahan status mereka.

Saat RDP berlangsung Senin lalu, Anggota Komisi IX Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Kurniasih Mufidayati menilai pemerintah tidak punya itikad baik kepada rakyat kecil karena tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Ia juga kecewa hasil rapat Komisi IX deban pemerintah tanggal 12 Desember 2019 lalu tidak ditindaklanjuti pemerintah.

Saat itu kata Kurniasih, Komisi IX dan pemerintah sepakat tidak ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III Mandiri pada 1 Januari 2020.

Rr

HBK berkomitmen akan bertanggung-jawab penuh dan mengawal ketat agar pasangan calon yang diajukan Desk Pilkada Partai Gerindra NTB tidak bergeser ke pasangan calon yang lain

lombokjurnal.com —

SENGGIGI   ;   H. Bambang Kristiono, yang akrab disapa HBK bersama istri tercinta Hj. Dian BK, mengadakan pertemuan khusus dengan tujuh Pasangan Balon (Paslon) yang akan diusung Partai Gerindra di perhelatan Pilkada serentak di NTB 2020, Sabtu malam (01/02/20) di Restaurant The Sail, Hotel Katamaran, Senggigi, Lombok Barat.

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra itu yang didampingi Ketua Desk Pilkada dan Ketua DPD Partai Gerindra NTB, memberikan surat tugas atau rekomendasi kepada masing-masing paslon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, HBK didampingi.

HBK melkkan langkah cepat dan strategis iniagar setiap paslon yang diusung Partai Gerindra merasa firmed. Sehingga masing-masing Paslon bisa berkonsentrasi dalam pekerjaan lain, seperti mencari dukungan dari Partai lain, mengingat Gerindra tidak bisa maju sendiri.

Saat itu, HBK mengatakan, saat ini Desk Pilkada Partai Gerindra NTB sedang menyiapkan diri untuk menghadapi perhelatan Pemilukada 2020.

Partai Gerindra mencari dan menyeleksi tokoh-tokoh serta putra-putra terbaik NTB yang akan diusung menjadi calon Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota, yang akan melayani masyarakat di daerahnya selama lima tahun ke depan.

Dari sekian banyak calon Kepala Daerah yang mendaftarkan diri di Partai Gerindra, sesuai hasil fit and proper test Desk Pilkada Partai Gerindra NTB, maka pilihannya untuk Kota Mataram mengarah kepada pasangan Makmur/Ahda, Lombok Utara mengarah kepada pasangan Johan/Danni.

Kemudian, Lombok Tengah mengarah kepada Lalu Pathul Bahri (Cabup). Kabupaten Bima mengarah kepada pasangan Dinda/Dahlan.

Untuk Kabupaten Dompu mengarah kepada pasangan Abdul Kader Zaelani/Nurlaeli Khaerunisa, untuk Kabupaten Sumbawa mengarah kepada pasangan Jarot/Mokhlis, kemudian untuk KSB mengarah kepada pasangan Musyafirin/Syaifudin.

“Dalam acara penyerahan surat tugas ini, saya dan istri mengundang satu  tamu istimewa kami yaitu saudara Ferdiansyah, putera Bupati Suhaili FT.  Saya sangat berharap, saudara Ferdiansyah bisa bergabung bersama Partai Gerindra dalam perhelatan Pemilukada Kabupaten Loteng tahun 2020. Karena beliau adalah kekuatan generasi milenial yang luar biasa dan sangat berpengaruh di Kabupaten Loteng. Mudah-mudahan saudara Ferdiansyah direstui Partai juga keluarganya untuk berjuang bersama-sama Partai Gerindra,” kata HBK.

Di Pilkada serentak NTB 2020, ada 3 milenial yang akan didorong bertarung di Pulau Lombok yaitu Ahda, Danni dan Ferdi.

Kemudian ada 3 milenial lagi yang didorong di Pulau Sumbawa yaitu Abdul Kader, Fud dan IDP.

Lebih jauh HBK mengatakan, terkait  siapa-siapa  yang akan diusung secara resmi oleh Partai Gerindra di Pemilukada 2020 nanti akan ditentukan oleh hasil rapat pleno Badan Seleksi Pemilukada (Baleksikada) Partai Gerindra yang dipimpin langsung Ketum/KDP Partai Gerindra, H. Prabowo Subianto.

Namun HBK berkomitmen akan bertanggung-jawab penuh dan mengawal ketat agar pasangan calon yang diajukan Desk Pilkada Partai Gerindra NTB tidak bergeser ke pasangan calon yang lain.

Menurutnya,  ini sangat penting bagi keberlanjutan proses yang telah dilakukan Desk Pilkada Partai Gerindra Prov. NTB, agar proses mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari DPP nanti tidak menjadi bola panas.

Dan para bakal calon merasa firmed sehingga bisa berkonsentrasi ke pekerjaan2 lainnya seperti mencari dukungan dari Partai pendukung lainnya mengingat Gerindra tidak bisa maju sendiri.

“Saya akan bertanggung jawab penuh dan mengawal ketat proses pengambilan keputusan di DPP nanti”, tegas HBK

HBK  menilai, mereka yang telah lolos dalam seleksi dan fit and proper test yang dilakukan Desk Pilkada Partai Gerindra Provinsi NTB adalah  putra dan tokoh terbaik NTB, yang paham betul dalam menata dan mengelola management pemerintahan.

Mereka adalah pribadi-pribadi-pribadi yang sejuk, sederhana serta tipikal pemimpin yang melayani dan mengayomi.

“Apabila nanti hasil rapat Badan Seleksi Pemilukada (Baleksikada) Partai Gerindra memutuskan bakal2 pasangan calon ini sebagai pasangan calon  yang definitif diusung Partai Gerindra, maka HBK mengajak kepada segenap warga NTB untuk berjuang bersama-sama Partai Gerindra, bekerja keras dan memenangkan pasangan-pasangan  calon pilihan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto ini sebagai pimpinan daerah yang akan melayani dan mengayomi daerahnya selama lima tahun kedepan,”  kata HBK yang juga Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI.

HBK siap  turun gunung dan bekerja keras bersama mayoritas masyarakat NTB untuk memenangkan pasangan calon ini agar NTB bisa lebih baik dan lebih maju untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

Menurut pendapat HBK, NTB ke depan butuh sosok  pemimpin dengan kualitas kepemimpinan yang mumpuni, jujur, profesional dalam menata dan mengelola management pemerintahan, serta memiliki jaringan atau net-working yang luas di luar NTB.

“Visi dan misi bakal pasangan-pasangan calon ini sangat aplikatif dan sederhana dalam mengembangkan keunggulan kompetitif daerahnya masing-masing,” ujar HBK.

Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat memuji  terobosan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh HBK di Partai Gerindra NTB ini.

“Saya kira Partai Gerindra yang paling maju dimana Partai-partai lain masih mengusung dua atau tiga calon untuk diajukan ke DPP-nya , tapi Partai Gerindra NTB hanya mengajukan satu calon saja, jadi ada satu kepastian bagi pasangan calon yang maju bersama di Partai Gerindra,” katanya.

Ketua Desk Pilkada Partai Gerindra Prov. NTB, Ali Usman Ahim menyampaikan terima kasih kepada seluruh bakal pasangan calon atas kepercayaannya untuk berjuang bersama-sama Partai Gerindra.

“Dan dapat saya pastikan, 99,9 persen, in syaa Allah pasangan-pasangan calon yang kita ajukan ke DPP Partai Gerindra ini akan mendapat SK dari DPP Partai Gerindra,” ujarnya.

Ali Usman Ahim  mengatakan, ia mendengar langsung bahwa HBK akan bertanggung-jawab dan mengawal langsung proses penurunan SK dari DPP Partai Gerindra.

“Saya percaya Johan-Danni akan bertarung di Pemilukada KLU nanti. Karena mas HBK, selain Ketua Badan Pengawas Partai juga anggota Badan Seleksi Pemilukada (Baleksikada) DPP Partai Gerindra”, kata Sudirsah Sujanto, Ketua DPC Partai Gerindra KLU.

HBK juga menugaskan masing-masing bakal pasangan calon tersebut untuk mencari Koalisi Partai pendukungnya, serta menugaskan kepada bakal calon Kepala Daerah untuk mencari pendampingnya, bagi yang belum memiliki pendamping.

Me

Soal harga, di resto tersebut sangat nyaman di kantung

KLU.lombokjournal.com — Gili Trawangan memang terkenal dengan keindahan pantainya, dan di pulau kecil itu para wisatawan berdatangan menghabiskan liburan.

Namun kini, turis tidak hanya dimanjakan dengan keindahan pantai, tetapi juga bukit di Gili Trawangan.

Resto dan bar baru dibuka di bukit Gili Trawangan, Malacca Hill, satu-satunya resto yang memanjakan pengunjung Trawangan dengan sensasi menikmati alam di atas bukit.

Uniknya, pengunjung yang datang ke Malacca Hill akan dijemput dengan Cidomo, sebuah transportasi tradisional dari kuda yang ada di Lombok.

Owner Malacca Hill, Rudi Sugiyanto mengatakan, Malacca Hill memiliki konsep romantik untuk pengunjung.

Selain nuansa alam perbukitan, di sana pengunjung dapat melakukan outbound di alam bebas.

Selain itu, view sunset dan sunrise juga dapat dinikmati dari ketinggian sekitar 300 meter itu.

“Konsep romantik yang kita tawarkan. View sunset sunrise dapat semua,” katanya, Minggu (02/02/20) di Gili Trawangan.

Tidak hanya itu, di Malacca Hill dibangun konsep instagramable, yang menyediakan banyak spot selfie mulai dari ayunan ala milenial, taman bunga hingga ke depan akan dibangun rumah pohon.

“Saya lihat di Gili Trawangan bawah (bagian pantai) tempat selfie berkurang sehingga kita buat di perbukitan ini karena selama ini sepi,” ujarnya.

Tidak tanggung-tanggung, ke depan akan disediakan sepeda listrik untuk memudahkan pengunjung menuju Malacca Hill.

Pengunjung dapat memilih menuju lokasi dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda listrik yang disediakan gratis.

“Karena tempat kita di bukit, kita siapkan akomodasi sepeda listrik. Pengunjung bebas mau jalan atau menggunakan sepeda listrik,” katanya.

Sepanjang jalan menuju Malacca Hill sengaja dibuat jalan setapak yang menanjak naik, hingga ke resto. Bahkan, untuk menikmati outbound, di atas bukit juga ada gua peninggalan Jepang yang memiliki nilai historis bermakna. Itu akan menjadi wisata baru dari deretan wisata lainnya.

Konsep Malacca Hill cukup sederhana dengan bangunan dari bambu dengan atap ilalang. Semua bangunan tanpa menggunakan plastik, sehingga ramah lingkungan.

“Akses kita buat sendiri. Harapan di bukit ini ada konsep khas Lombok semua terbuat dari bahan yang ada di Lombok, seperti bambu, meja, kursi. Kita mengurangi bahan dari plastik,” ujarnya.

Soal harga, di resto tersebut sangat nyaman di kantung. Dengan Rp120 ribu, pengunjung dapat menikmati makanan khas sana langsung dengan fasilitas Cidomo antar jemput pengunjung dari pelabuhan Gili Trawangan menuju kaki bukit.

Minggu siang tadi juga sekaligus menjadi acara soft launching yang mengundang sejumlah pelaku pariwisata, awak media hingga Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lombok Utara.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lombok Utara, Vidi Eka Kusuma, memberi apresiasi atas pembangunan Malacca Hill. Dia merasa bangga ada investor yang mampu melirik lokasi baru untuk bisnis pariwisata.

“Bicara dari industri pariwisata kami salut dan support. Kami senang dengan investor yang melirik sektor yang belum tersentuh di sini, yang bisa melihat potensi. Saya apresiasi owner yang bisa melihat tempat ini sebagai peluang,” katanya.

Dia menegaskan akan siap membantu setiap investor yang serius mengembangkan bisnis pariwisata di Lombok Utara, terutama dalam hal perizinan.

“Cuma pesan saya jangan segan-segan menghubungi pemerintah jika ada yang bisa kami bantu terutama soal perizinan,” katanya.

AYA

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;    Banyak pertayaan muncul, kenapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus didera defisit?

Seelah ditelisik, satu demi satu beban  yang harus ditanggung BPJS Kesehatan mulai terkuak.

Memang tak bisa dibantah bahwa BPJS Kesehatan harus menghadapi modus atau niat buruk peserta maupun praktik dokter di rumah sakit yang sudah diberitakan sebelumnya.

Selain itu, ternyata beban BPJS Kesehatan cukup dahsyat dari sisi penyakit katastropik yang harus ditanggung.

Penyakit katastropik merupakan penyakit-penyakit yang membutuhkan biaya tinggi dalam pengobatannya serta memiliki komplikasi yang dapat mengancam jiwa.

Penyakit yang termasuk dalam golongan katastropik adalah golongan penyakit-penyakit tidak menular.

Dai sumber yang bersal dari dokumen BPJS Kesehatan, jumlah biaya katastropik dari Januari sampai Maret 2019 saja  mencapai Rp 5,65 triliun.

Pada tahun  2018 sendiri penyakit katastropik biayanya mencapai Rp 20,4 triliun.

Ternyata, besarnya biaya pelayanan kesehatan itu disebabkan antara lain profil morbiditas penduduk yang banyak menderita penyakit kronis, itu penjelasan BPJS Kesehatan dalam dokumennya.

Penyakit katastropik yang cukup merogoh kocek BPJS Kesehatan cukup dalam adalah jantung. Dengan biaya selama 2018 mencapai Rp 10,5 triliun. Dari Januari-Maret 2019 sendiri biaya penyakit jantung ini mencapai Rp 2,81 triliun.

Penyakit kedua yang cukup besar biayanya adalah kanker. Di mana di 2018 biayanya mencapai Rp 3,40 triliun dan selama Januari-Maret 2019 mencapai Rp 1,09 triliun.

BPJS Kesehatan mencatat biaya pelayanan kesehatan totalnya khusus penyakit katastropik mencapai Rp 94,2 triliun di 2018. Sedangkan di 3 bulan pertama 2019 mencapai Rp 25,5 triliun.

Rr

Imlek yang juga berarti pergantian musim, dari musim dingin ke musim semi, dan identik dengan angpau yang dibagikan

MATARAM.lombokjournal.com – Nusa Tenggara Barat  akan selalu aman dan nyaman, bila masyarakat dengan selalu menjunjung tinggi persatuan dan kebersamaan.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah yang didampingi istri Hj. Niken Saptarini Widyawati menyampaikan pesan itu dalam kemeriahan perayaan tahun baru imlek di Gedung Hakka Lombok, Mataram, Minggu (02/02/2020).

“Dengan persatuan dan kebersamaan kita, Insyaallah Nusa Tenggara Barat yang kita cintai ini, akan aman, nyaman penuh kekeluargaan dan hangat untuk kita semua,” ungkap Gubernur yang akrab disapa bang Zul.

Bang Zul menambahkan,  dengan perayaan imlek ini dapat memberikan suatu energi baru bagi kita untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang. P

Bang Zul memperkenakan Irjen Tomsi Tohir  yang baru saja menjabat sebagai Kapolda NTB.

Ketua Perkumpulan Sosial Bhakti Mulia (PSBM) Mataram, S. Widjanarko alias Wang Ping Sen, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa Imlek yang juga berarti pergantian musim, dari musim dingin ke musim semi, dan identik dengan angpau yang dibagikan.

“Semoga di tahun 2020 ini atau tahun 2571 yang merupakan merupakan perlambang tahun shio tikus logam kita semakin keras seperti logam, atau giat berusaha kreatif dalam mengelola usaha dan diberikan keberuntungan dan kejayaan serta dijauhkan dari segala malapetaka,” harapnya.

Selain dihadiri Kapolda NTB, dalam perayaaan Imlek itu juga hadir Danrem NTB, Danlanal, Danlanud, Walikota Mataram, Bupati Lombok Barat, Ketua MUI NTB, Ketua FKUB NTB, dan Ketua FPK NTB.

AYA/HmssNTB

BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, secara resmi menetapkan kenaikan iuran

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;   Kenaikan iuran peserta mandiri atau Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) akan tetap diberlakukan.

Namun, ia juga memastikan bahwa PBPU yang masuk dalam golongan masyarakat tidak mampu bisa pindah ke peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Penegasan itu disampaikan Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Fahmi Idris di Gedung DPR, akhir Januari lalu.

“Tapi tetap ada opsi yang tadi saya sampaikan bahwa PBPU kelas III itu kemudian disisir untuk yang miskin dan tidak mampu jadi peserta PBI. Itu yang kami pegang sampai nanti kan setelah ini diminta rapat lagi konsolidasi, koordinasi internal pemerintah,” jelas Fahmi.

Menurutnya, kenaikan iuran yang telah ditetapkan ini bukan hanya keputusan BPJS Kesehatan.

Kenaikan iuran ini merupakan keputusan dari rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

“Ya kan ada rapat tingkat menteri, dipimpin Pak Menko. BPJS kan punya porsi terbatas. Tugas kewenangan tanggung jawab juga diatur tidak boleh melampaui kewenangan. Sehingga ya keputusan yang dihadiri Pak Menkes, Bu Menkeu, Kepala Staf Presiden (KSP) kemudian dari Kemensos, Kemendagri itu menyimpulkan seperti itu dijalankan,” terang Fahmi.

Sebagai informasi, per 1 Januari 2020, BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, secara resmi menetapkan kenaikan iuran.

Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Mandiri Kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per jiwa. Kemudian, Kelas II naik dari Rp 51.000 jadi Rp 110.000 per jiwa, dan kelas I naik dari Rp 80.000 ke Rp 160.000 per jiwa.

Rr

Sebagai seorang aparatur negara yang merupakan peserta JKN-KIS yang terdaftar sejak era askes, Muhammad Yusuf merasakan banyak perubahan, terutama untuk pelayanan di fasilitas kesehatan

Narasumber : Muhammad Yusuf

lombokjournal.com —

MATARAM  ;  Pada era digital, kehidupan manusia diwarnai dengan berbagai kemudahan. Hal-hal yang terlihat sulit bahkan mungkin mustahil dilakukan pada masa sebelumnya, kini menjadi nyata.

Kemudahan-kemudahan itu diwujudkan oleh BPJS Kesehatan untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui Aplikasi Mobile-JKN.

Aplikasi Mobile JKN yang dapat di unduh melalui Playstore dan Appstore ini sangat membantu seluruh peserta JKN-KIS, khususnya bagi peserta yang tidak sempat untuk mengunjungi Kantor BPJS Kesehatan.

Muhammad Yusuf (56), Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Mataram, salah satu peserta progam JKN-KIS yang memanfaatkan kemudahan melalui Aplikasi Mobile-JKN.

Saat ditemui Tim Jamkesnews, Kepala Kepolisian Sektor Mataram ini memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang telah menciptakan Aplikasi Mobile JKN yang sangat membantu dirinya dan anggota kepolisian lainnya.

Menurut Muhmmad Yusuf, Aplikasi Mobile-JKN sangat membantunya dan teman-teman anggota kepolisian lainnya.

Karena lewat aplikasi Mobile JKN ini, Yusuf mngaku  bisa merubah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di tempatnya bertugas.

“Sehingga saya tidak perlu antri di Kantor BPJS Kesehatan, cukup duduk saja di kantor atau di rumah saya bisa langsung pindahkan FKTP saya. Selain itu yang saya dengar dari sosialisasi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, sekarang makin banyak lagi fitur terbaru yang salah satunya adalah mengetahui ketersediaan tempat tidur dirumah sakit apabila akan rawat inap. Tapi semoga saja saya dan anggota keluarga sehat-sehat dan tidak menggunakan Kartu JKN-KIS,” ujar Yusuf sambil tersenyum.

Sebagai seorang aparatur negara yang merupakan peserta JKN-KIS yang terdaftar sejak era askes, ia merasakan banyak perubahan, terutama untuk pelayanan di fasilitas kesehatan.

Dukungan untuk BPJS Kesehatan pun tidak lupa ia sampaikan saat di wawancara, Kamis (23/01/20).

“Program JKN-KIS ini sangat dirasakan manfaatnya bagi semua golongan masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu, mengingat biaya pelayanan kesehatan dan berobat cukup mahal,” uangkp Yusuf.

Menurut Yusuf, agar program ini bisa memberikan manfaat yang berkelanjutan, masyarakat  harus sama-sama menjaga dan menyukseskan program pemerintah ini.

“Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membantu mereka yang membutuhkan pertolongan jaminan kesehatan. Untuk itu kami sangat mendukung penuh program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan,” ungkap Yusuf.

 (ay/yn/Jamkesnews)

“Tahun 2020 ini target kita seluruh SMA-SMK di NTB harus menjadi sekolah yang bersih dan sehat, dan melibatkan keluarga dalam pendidikan itu sendiri”

LOBAR.lombokjournal.com —  Sekolah di Provinsi NTB menciptakan lingkungan yang hijau, bersih dan sehat melalui aksi zero waste atau bebas sampah. Lingkungan yang bersih dan hijau akan mendukung suasana belajar yang menyenangkan.

Wakil Gubernur NTB Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah mengungkapkan itu saat mengahadiri acara launching program sekolah bersih dan sehat melalui kegiatan Zero Waste, sekaligus peresmian Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Keluarga di SMAN 1 Gerung, Sabtu, (01/02/2020).

“Dengan kondisi sekolah yang hijau, diharapkan prestasi pelajar semakin meningkat serta menambah jiwa kreativitas serta wirausaha bagi pelajar dalam menghadapi tantangan global,” kata Wakil Gubernur

Sekolah merupakan tempat yang menyenangka, tempat anak-anak bergembira. Murid dan guru merasa senang dalam menjalankan proses belajar mengajar.

“Salah satu keberhasilan sekolah adalah ketika murid-muridnya senang dan gembira berada di sekolah tersebut,” ujar wagub.

Umi Rohmi mengatakan, sekolah yang bersih dan sehat adalah kebutuhan dan kewajiban. Apalagi ditambah keterlibatan keluarga, keduanya harus komplit, harus tetap bersinergi dalam menjaga pendidikan anak.

“Sekolah bersih dan sehat merupakan pondasi untuk mendidik anak yang berkarakter dan berahlak mulia,” tambahnya.

Konsep sekolah yang bersih dan sehat dengan melibatkan keluarga mulai diterapkan di seluruh sekolah di NTB tahun ini.

“Tahun 2020 ini target kita seluruh SMA-SMK di NTB harus menjadi sekolah yang bersih dan sehat, dan melibatkan keluarga dalam pendidikan itu sendiri,” ujarnya.

Ketua TP-PKK Provinsi NTB Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah yang juga hadir mengatakan, tanggung jawab pendidikan pada awal dan akhir adalah tanggung jawab orang tua.

Ketika anak-anak sudah disekolahkan, orang tua merasa lepas dalam pendidikan tersebut, padahal tanggung jawab pendidikan tidak pernah bisa putus dalam pelibatan keluarga.

Bunda Niken menegaskan, dalam paradigma yang benar, keluarga adalah pendidikan dalam sekolah.

“Keluarga dan sekolah harus bisa bersinergi dalam mewujudkan pendidikan yang luar biasa. Saya harapkan ini bisa dimulai di seluruh sekolah yang ada di NTB,” katanya.

Dengan keterlibatan sekolah dan orang tua, optimis anak-nak muda NTB akan terlahir menjadi generasi tangguh.

“Orang tua hebat, orang tua yang terlibat,” ujar Bunda Niken.

Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur NTB bersama Ketua TP-PKK Provinsi NTB meninjau stand kerajinan dan pabrik kompos di SMAN 1 Gerung.

AYA/HmsNTB

“Alangkah indahnya jika kita menata kota ini, gubernur, walikota, camat, lurah, hingga kaling, mau bersama untuk salat subuh berjamaah. Insha Allah semua masalah di masyarakat akan selesai. Tapi Bukan pencitraan-pencitraan”

MATARAM.lombokjournal.com – Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah melaksanakan safari dan salat subuh berjamaah bersama warga Bintaro di Masjid Al-Muttaqin Ampenan, Sabtu (01/02/2020) pagi.

Kegiatan ini dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi dan menjalin komunikasi yang efektif bagi pimpinan daerah dengan masyarakatnya.

Gubernur NTB selalu meluangkan waktu untuk kegiatan rutinnya berupa Safari Subuh ke masjid – masjid.

“Permintaan masyarakat kita, jangan hanya mendatangi desa dan dusun hanya saat kampanye saja. Itulah kenapa kami senantiasa menjaga kebiasaan menyapa warga,” kata Gubernur Zul

Namun karena sebentar lagi pilkada di Mataram, menurutnya, ini jangan sampai dipolitisasi.

“Padahal sebelumnya, kami juga sudah sering berkeliling salat subuh berjamaah. Dan dengan Safari Subuh kami punya banyak interaksi dengan warga Mataram,” katanya.

Gubernur Zul juga menyampaikan program-program Pemerintah Provinsi dalam rangka pemberdayaan ekonomi.

“Ada program kami, untuk menghidupkan ekonomi berdaya mulai dari masjid. Banyak masyarakat kita yang masih terjebak di rentenir. Untuk itu kami juga membawa Direktur Utama Bank NTB Syariah agar masyarakat NTB tidak kesulitan lagi,” jelas gubernur.

Pada agenda Safari Subuh tersebut, disampaikan harapannya untuk pilkada di Kota Mataram yang sebentar lagi dilaksanakan. ”

Akan sangat indah, jika para calon walikota bisa ikut salat subuh berjamaah bersama kita,” ucap gubernur

Memilih pemimpin, bukanlah memilih penguasa, namun memilih pemimpin yang  memiliki kerendahan hati, untuk melayani rakyatnya.

“Perlu ada resakralisasi terhadap paradigma kepemimpinan kita,” tegasnya.

Gubernur Zul menyampaikan, dengan salat subuh berjamaah, semua masalah di masyarakat diharapkan bisa diselesaikan.

“Alangkah indahnya jika kita menata kota ini, gubernur, walikota, camat, lurah, hingga kaling, mau bersama untuk salat subuh berjamaah. Insha Allah semua masalah di masyarakat akan selesai. Tapi Bukan pencitraan-pencitraan,” ujar Gubernur Zul

Rangkaian Safari Subuh dilanjutkan dengan sesi diskusi dan penyerahan bantuan kepada pengurus Masjid Al-Muttaqin Ampenan.

Turut mendampingi Gubernur, jajaran Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB, dan Dirut Bank NTB Syariah.

AYA/HmsNTB

Terawan Yakin bila para dokter mengambil tindakan yang benar, maka klaim dan defisit BPJS Kesehatan tidak akan sebengkak sekarang

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;   Modus dokter atau rumah sakit untuk meningkatkan nilai klaim BPJS Kesehatan bukan isapan jempol.

Hal itu ditegaskan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar yang  mengaku pernah mengadvokasi seorang ibu yang dibohongi oknum dokter.

Dokter atau pihak rumah sakit berusaha memaksimalkan nilai klaim, bukan memberi penanganan yang optimal sesuai kebutuhan pasien.

“Si ibu datang ke rumah sakit. Dokternya bilang kalau bukan (operasi) caesar tidak ditanggung BPJS. Ibu itu langsung tolak,” kata Timboel di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dia sepakat dengan Menteri Kesehatan Terawan soal ada jenis penanganan klaim BPJS yang ‘bikin tekor’ dan harus dibongkar.

Misalnya operasi caesar yang jadi sorotan Terawan.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan, dr Terawan mengungkapkan “modus” yang dilakukan para dokter hingga defisit BPJS Kesehatan terus meningkat.

Menurut Terawan, banyak dokter yang memberikan tindakan tak perlu kepada pasien hingga membuat biaya klaim rumah sakit membengkak.

Salah satunya tampak dari klaim operasi sesar yang sangat tinggi dan mencapai Rp 260 triliun. Selain itu, ada biaya pengobatan penyakit jantung sebesar Rp 10,5 triliun pada 2018.

“Artinya apa? Terjadi pemborosan yang luar biasa untuk yang tidak seharusnya dilakukan tindakan, (malah) melakukan tindakan,” ujar Terawan dilansir CNBC Indonesia pada akhir November lalu.

Menurut Terawan, pelayanan kesehatan yang seharusnya diberikan kepada pasien adalah yang bersifat dasar. Yakni pelayanan kesehatan berdasarkan diagnosa yang benar dan juga terapi secara optimal sehingga pembiayaan tidak membengkak.

“Kanker juga begitu. Jangan stadium 1 dikemo sistemik,” tegas Terawan. “Ya matinya bukan karena kankernya, tapi obat-obatnya yang berlebihan. Itulah namanya jangan maksimal, tapi optimal.”

Terawan juga sempat mengungkapkan perbandingan operasi kelahiran sesar di Indonesia sangat tinggi, bahkan melebihi standar yang telah ditetapkan organisasi kesehatan dunia (WHO).

Perbandingan tersebut idealnya hanya 20 persen, namun perbandingan di Indonesia mencapai 45 persen.

“Saya yakin dokter-dokter membela diri ‘wah saya sesuai aturan’. Lho saya ini dokter fungsional,” terang Terawan. “Saya dokter beneran, saya ngelayani pasien. Sama-sama lah melihat.”

Saat itu Terawan menilai,  pelayanan kesehatan yang maksimal justru bisa membahayakan nyawa pasien. Karena itu, ia berharap para dokter tak lagi melakukan tindakan yang dapat merugikan pasien.

Terawan Yakin bila para dokter mengambil tindakan yang benar, maka klaim dan defisit BPJS Kesehatan tidak akan sebengkak sekarang.

Operasi Caesar peringkat pertama

Timboel menyebut penanganan caesar ini menduduki peringkat pertama di penanganan rawat inap.

“Misalnya di 2018 hingga November akhir, 586 ribuan ibu yang dioperasi caesar dengan biaya sekitar Rp3,2 triliun,” kata dia.

Biaya persalinan normal justru menduduki peringkat lima terkait penanganan. Ada 275 ribu ibu yang menjalani persalinan normal dengan biaya Rp400 miliar. Dia pun menganggap data ini patut dicek faktanya.

“Apakah benar ibu-ibu kita itu lebih banyak dioperasi caesar?” tegasnya.

Dia menilai klaim-klaim besar perlu dievaluasi dan dicek ulang. Meski tidak bisa langsung dibilang ada ‘permainan’ dokter atau rumah sakit, dugaan-dugaan permainan klaim BPJS harus dibuat terang

Rr