Muhammadiyah diminta terus mempererat hubungan dengan organisasi lainnya sehingga mampu berkolaborasi, bersinergi dan berikhtiar dalam pembangunan di Nusa Tenggara Barat

LOBAR.lombokjournal.com  —  Gubernur NTB diwakili Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi NTB, Ahmad Masyhuri, SH melakukann peletakan batu pertama (Ground Breaking) pembangunan —  Boarding School Mu’allimin Muhammadiyah,  bersamaan kegiatan Milad Muhammadiyah ke-107 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) NTB, Kamis (06/02/2020).

Peletakan batu pertama pembangunan Boarding School, acara ini juga diisi dengan pengajian dan rangkaian kegiatan lainnya.

Ahmad Masyhuri, SH menyambut kedatangan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Pimpinan Pusat Aisiyah beserta rombongan yang hadir mengunjungi NTB.

Pembangunan Boarding School Mu’allimin Muhammadiyah diharapkan dapat membawa keberkahan.

“Selamat dan penghargaan yang tinggi tidak lupa pula saya sampaikan atas dimulainya peletakan batu pertama pembangunan asrama sekolah Muhammadiyah di Narmada Kabupaten Lombok Barat,” kata Ahmad Masyhuri .

Masyhuri mengatakan, sejak dulu Muhammadiyah dengan idealisme dakwahnya merupakan salah satu ujung tombak bagi pencerahan kepada umat.

Di usianya kini, tentu Muhammadiyah diharapkan terus aktif mengembangkan nilai-nilai Islam. Selain itu juga, Muhammadiyah diminta terus mempererat hubungan dengan organisasi lainnya sehingga mampu berkolaborasi, bersinergi dan berikhtiar dalam pembangunan di Nusa Tenggara Barat.

Muhammadiyah sendiri tercatat sebagai salah satu organisasi Islam tertua di NTB. Sejak berkembang di NTB pada tahun 1918, Muhammadiyah terus memperkuat pengaruhnya melalui kegiatan dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

“Tentu saja hal ini menunjukkan komitmen kuat Muhammadiyah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kader Muhammadiyah,” lanjut Masyhuri.

Menurutnya, penerapan Boarding School juga dianggap sangat efektif dalam membentuk karakter individu yang ber-akhlakul kharimah. Ia sangat mendukung pembangunan sekolah tersebut.

“Semoga Boarding School Mu’allimin ini akan bisa menjadi Boarding School terbaik, tidak hanya di daerah kita tapi juga di Indonesia,” katanya.

AYA/HmsNTB

Ummi Rohmi juga berpesan kepada mahasiswa untuk ikut membangun dan mewujudkan NTB Gemilang

MATARAM.lombokjournal.com —  Mewujudkan NTB Gemilang tidak serta-merta dapat dilakukan sekejap dan tanpa kerjasama yang baik antar pemerintah dengan masyarakat, termasuk dengan organisasi masyarakat di Daerah ini.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan , program-program pemerintah harus dibantu oleh ormas di NTB.

Tidak terkecuali, Ormas Muhammadiyah yang memiliki banyak instrumen dengan Universitas Muhammadiyah yang menjadi salah satu mitra pemerintah daerah dalam menjalankan program-program di NTB.

“Universitas Muhammadiyah menjadi salah satu rekan kita untuk menyukseskan program-program unggulan dari provinsi Nusa Tenggara Barat,” ungkap Wakil Gubernur yang akrab disapa Ummi Rohmi saat pembukaan Tanwir IMM Ke-28 di Asrama Haji Mataram, Kamis (06/02/2020).

Dalam kerjasamanya dengan Universitas Muhammadiyah, pemerintah provinsi membuat MoU dengan Universitas Muhammadiyah untuk merancang program-program unggulan NTB.

“Kita sudah tanda tangan MoU untuk sama-sama bagaimana berpikir untuk program-program unggulan diantaranya, NTB Bersih, NTB hijau, juga ada program revitalisasi posyandu, industrialisasi dan yang lain-lain, bisa kita sukseskan bersama,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, tanpa kerjasama yang baik, semua program-program tidak akan bisa berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, ia menggandeng seluruh organ di NTB untuk menjalankan program-program NTB Gemilang.

Ummi Rohmi juga berpesan kepada mahasiswa yang hadir untuk ikut membangun dan mewujudkan NTB Gemilang.

Ia meminta para orang tua yang ada di acara ini untuk memahami kondisi anak muda agar dapat mengarahkan ke arah yang positif.

“Kegelisahan yang kita rasakan sekarang ini terhadap anak muda kita, tapi sebenarnya, yang namanya anak muda ini harus kita dekati hatinya, harus kita sentuh hatinya, kalau sudah ketemu insyaallah pasti akan ada jalan terbaik untuk mengarahkan energi mudanya ke arah yang positif. Saya berharap mahasiswa yang hadir ini dapat membantu membangun NTB ini,” pesannya.

AYA/HmsNTB

Selain kepada Gubernur NTB, penghargaan tersebut juga diberikan kepada Wakil Presiden RI, Prof. KH. Ma’ruf Amin, Kepala BNPB, Letnan Jenderal Doni Monardo dan sejumlah tokoh media

JAKARTA.lombokjournal.com —  Penghargaan bergengsi sebagai  tokoh Pemberdayaan 2019 diberikan Rumah Zakat kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

Bang Zul menerima penghargaan dari Rumah Zakat Indonesia yang diserahkan CEO Rumah Zakat, Nur Efendi, saat Launching Campaign Kebahagiaan Indonesia “Rumah Zakat” yang dirangkaikan dengan Penyerahan Penghargaan, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (06/02/2020).

Bang Zul merupakan satu-satunya kepala daerah yang meraih penghargaan tersebut.

Rumah Zakat menilai, Gubernur Zul telah memberikan dorongan kuat terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa tahun 2018 lalu.

Sehingga, rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB menjadi contoh bagi pemerintah pusat untuk proses rehab rekon di daerah lain di Indonesia.

Saat menyampaikan pesan dan kesan, Bang Zul menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran rumah zakat atas penghargaan tersebut.

Bang Zul mengakui peran Rumah Zakat pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB sangat besar.

“Kami atas nama pemerintah dan masyarakat NTB menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada rumah zakat yang telah membantu kami pada saat rehab rekon pasca gempa di NTB,” ungkap Bang Zul.

Apa yang dilakukan Rumah Zakat, merupakan bagian dari usaha untuk memberdayakan masyarakat. Terutama meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi.

Gubernur berharap, rumah zakat terus berkiprah membangun dan memberdayakan masyarakat ke depan.

Indonesia peringkat 92 negara bahagia

CEO Rumah Zakat, Nur Efendi menjelaskan tahun ini Rumah Zakat meluncurkan gerakan kebahagiaan Indonesia dimulai dari kita.

Gerakan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat Indonesia berbagi dan membahagiakan sesama yang membutuhkan. Rumah Zakat menargetkan sebanyak 2.814 desa berdaya di 34 provinsi dapat terbangun, 2,5 juta orang terbantu serta menurunkan kemiskinan dari 40% penerima manfaat pada tahun 2020.

Ia juga menjelaskan World Happiness Report (WHR) 2019 merilis laporan terbaru mereka terkait daftar negara-negara bahagia di dunia.

Dari 156 daftar negara yang dirilis dalam laporan tersebut, Indonesia berada di peringkat ke 92 dengan perolehan poin sebanyak 5.192 Indikasi poin kebahagiaan yang dirilis oleh WHR disusun berdasarkan beberapa factor, di antaranya seperti harapan hidup dukungan sosial serta tingkat korupsi.

“Gerakan ini butuh didukung oleh banyak pihak sebab kami menyadari bahwa kebahagiaan Indonesia dapat terwujud jika kita berkolaborasi dan berkomitmen pada diri sendiri untuk membangun negara ini. Kami akan mengoptimalkan beragam kenal baik offline maupun digital untuk mensosialisasikan kebahagiaan Indonesia agar kita bersama dapat membantu lebih banyak orang yang dibutuhkan serta meningkatkan indeks kebahagiaan negara Indonesia,” ujar Nur Effendi.

Ia mengungkapkan.hampir 22 tahun Rumah Zakat menjembatani 300.000 donatur untuk berbagi dan membahagiakan lebih dari 34 juta penerima layanan manfaat yang membutuhkan lewat program pemberdayaan terintegrasi bernama Desa Berdaya.

Di tahun 2019, bersama para donatur, Rumah Zakat telah membangun 1.620 desa berdaya dari Aceh sampai Papua.

Program desa berdaya yang memiliki luas ruang lingkup ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan tersebut katanya diharapkan dapat berpartisipasi pada pencapaian SDGs. Tercatat bahwa program yang diusung Rumah Zakat bersama para donatur dan memiliki kontribusi pada 28 target dari 56 indikator SDGs

“Insya Allah kami akan terus kami akan terus konsisten dalam menjalankan program-program pemberdayaan rumah zakat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan global,” ungkap Nur Effendi

Selain kepada Gubernur NTB, penghargaan tersebut juga diberikan kepada Wakil Presiden RI, Prof. KH. Ma’ruf Amin, Kepala BNPB, Letnan Jenderal Doni Monardo dan sejumlah tokoh media.

 AYA/HmsNTB

These signs virex 800 para que sirve and symptoms can last for a number of hrs to a few days.

Potongan 5 persen per bulan dari gaji atau upah terdiri atas gaji/upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah

 lombokjournal.com —

MATARAM  – Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah mulai berlaku sejak 1 Januari 2020.

Namun, hingga saat ini masih banyak yang belum mengetahui rincian biaya yang mengalami perbuahan.

Seperti diketahui, iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp42.000 per bulan. Sementara itu, Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) terdiri dari kelas I Rp160.000 per bulan, kelas II Rp110.000 per bulan dan kelas III Rp42.000 per bulan.

Namun, bagaimana para peserta yang bekerja atau menerima upah/gaji?

Mengutip Perpres nomor 75 tahun 2019, Jakarta, Kamis (6/2/2020), Iuran bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) sebagaimana dimaksud yaitu sebesar 5 pesen dari gaji atau upah per bulan.

Iuran sebagaimana dimaksud dibayar dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen oleh peserta.

Adapun PPU tersebut terdiri atas pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD), Prajurit, Anggota Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Pekerja/pegawai yang menerima gaji dan upah.

Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta PPU sebagaimana dimaksud yaitu Rp12 juta.

Sedangkan batas paling rendah gaji atau upah per bulan yaitu sebesar upah minimum kabupaten/kota.

Sementara itu, potongan 5 persen per bulan dari gaji atau upah terdiri atas gaji/upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah.

Rr

“Kecenderungan serangan – serangan siber mengarah ke pemerintah karena yang paling lemah dan rentan yakni kebanyakan pemerintah daerah. Disinilah BSSN membantu dibentuknya CISRT di daerah”

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melaksanakan kegiatan Persiapan Pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di Provinsi NTB, Rabu (05/02/2020).

Sebagai satu dari 10 Provinsi se-indonesia yang dijadikan pilot project pembentukan CSIRT, Provinsi NTB telah memenuhi tahapan-tahapan pembentukan CSIRT sesuai arahan BSSN.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB  Gde Putu Aryadi, S,Sos., M.H mengungkapkan, penanganan urusan Keamanan Siber  di Diskominfotik Provinsi NTB berada di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi bersama Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (PTIK).

Ia menjelaskan,  keamanan siber tidak hanya pada sIstem atau jaringan saja. Tetapi konten informasi juga sangat penting diautentikasi agar aman.

“Kalau kontennya tidak benar maka dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat”, tegasnya.

Karena itu, ia mengajak seluruh jajarannya untuk memperhatikan kedua sisi keamanan siber tersebut, baik jaringan maupun isi informasinya.

Agustinus Toad, Kepala Sub Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah Daerah Wilayah II BSSN menyatakan bahwa berdasarkan data BSSN, selama kurun waktu 2018, wilayah kedaulatan Indonesia mengalami sekitar 232 juta percobaan serangan siber.

Di antaranya sebanyak 122 juta serangan malware dan 16.000 jenis serangan inside dan outside. Ditambahkannya, bahwa serangan siber lebih banyak diarahkan kepada web-web pemerintahan.

“Kecenderungan serangan – serangan siber mengarah ke pemerintah karena yang paling lemah dan rentan yakni kebanyakan pemerintah daerah. Disinilah BSSN membantu dibentuknya CISRT di daerah” tuturnya.

Dijelaskan lagi bahwa pembentukan CISRT itu memiliki standarisasi sehingga BSSN akan proaktif melakukan penilaian dibeberapa lokus untuk mengecek kesiapan provinisi-provinsi yang menjadi pilot project CSIRT.

Tahun lalu, BSSN sudah berkunjung ke NTB untuk menilai kesiapan NTB sebagai pilot project, dan NTB dinilai telah siap.

“Saat ini kita mengecek kelengkapannya, seperti validasi dokumen pendaftaran CSIRT, pendataan SDM penyelenggara CSIRT, pengecekan dan kesiapan dokumen dan lain-lain, uajar laki-laki yang ramah ini.

Agus juga menuturkan bahwa masyarakat juga harus sadar akan pentingnya keamanan informasi untuk melindungi diri dari aksi kejahatan didunia maya.

“NTB diharapkan dapat menjadi provinsi yang penduduknya sadar akan kemanan informasi dan NTB mampu untuk meminimalkan  serangan – serangan siber, ” katanya.

AYA

“Peternakannya sukses, maju tetapi kampungnya sehat. Itu yang akan kita tata ke depan bagaimana agar lingkungan ini sehat, utamanya adalah pengelolaan sampahnya”

LOTENG.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengunjungi pengembangan ternak di Kampung Unggas, Desa Teruwai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (05/02/2020).

Kunjungan wagub didampingi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Ir. Budi Septiani, Kepala Dinas PMPD Dukcapil Provinsi NTB, Dr. Ashari serta perwakilan OPD lingkup Pemprov NTB.

Selain itu, wakil dari Pemda Lombok Tengah meninjau perkembangan ternak unggas di Desa Teruwai.

Pengembangan ternak di Desa Teruwai bertujuan untuk menciptakan kemandirian serta pemenuhan kebutuhan telur dan daging ayam bagi masyarakat NTB.

Satu persatu lokasi peternakan dikunjungi wagub, dimulai dari tempat pembibitan ayam arab, penetasan, pembesaran, produksi telur hingga ke pemotongan ayam untuk dikonsumsi.

Wagub Hj Rohmi mengaku senang dengan kemajuan serta pola pikir masyarakat Desa Teruwai.

“Saya melihat, hampir di setiap rumah tangga itu sudah menginisiasi untuk beternak, dan hasilnya luar biasa,” ucap Wagub.

Wagub meminta masyarakat Desa Teruwai  tidak cepat berpuas diri dan harus bisa lebih baik lagi.

Menurutnya, masih perlu perbaikan di beberapa aspek demi menyempurnakan Kampung Unggas ini. Pemprov bersama Pemda juga akan memberikan perhatian untuk kemajuan dan suksesnya Kampung Unggas tersebut.

“Kita akan perhatikan ini, jadikan ini bukan menjadi kampung unggas tapi satelit, artinya dipusatkan disini, dijadikan ini contoh. Nah, kalau kita mau jadikan ini contoh harus banyak penyempurnaan, harus banyak perbaikan-perbaikan,” sambungnya.

Selain dalam hal produktivitas, wagub juga kembali mengajak masyarakat untuk tetap memperhatikan lingkungan. Kebersihan lingkungan harus dijaga betul agar produk yang dihasilkan pun bersih dan juga sehat.

“Peternakannya sukses, maju tetapi kampungnya sehat. Itu yang akan kita tata ke depan bagaimana agar lingkungan ini sehat, utamanya adalah pengelolaan sampahnya,” ujarnya.

Wagub juga menyanjung Desa Teruwai dengan Kampung Unggasnya yang tetap konsisten dari tahun 2014 lalu. Ia juga mengajak masyarakat agar terus bersinergi dalam memanfaatkan potensi desa.

“Mari kita berjuang bersama untuk mewujudkan satelit unggas di Provinsi Nusa Tenggara Barat, supaya NTB mandiri, mandiri ayam, mandiri telur kemudian juga seperti yang disampaikan oleh ibu Kadis tadi bisa mensuplai ke Provinsi-provinsi lain,” ajaknya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Ir. Budi Septiani, dalam laporannya menyampaikan, pemenuhan kebutuhan telur dan daging ayam di NTB masih kurang.

Dengan adanya Kampung Unggas Desa Teruwai diharapkan akan meningkatkan produktivitas telur dan daging ayam tersebut.

“Karena kita ketahui bahwa kebutuhan telur untuk Nusa Tenggara Barat itu perhari satu juta tiga ratus butir, dimana kita hanya mampu memproduksi enam ratus ribu butir, jadi peluang untuk itu sangat besar,” ungkapnya.

Dalam menyukseskan Kampung Unggas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB turut menggandeng BPP untuk mendampingi Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) dalam pengelolaan hasil pertanian dan peternakan’

Kemudian kerjasama dengan Fakultas Peternakan dalam membuat kajian potensi serta dukungan dari SKPD baik lingkup Pemprov dan juga Pemda Lombok Tengah.

Untuk tahun ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB menargetkan untuk menaikkan kelas Kampung Unggas Desa Teruwai menjadi Satelit Ayam Kampung.

“Satelit ayam kampung yang di Desa Teruwai ini bisa Insya Allah terealisasi di 2020,” kata Budi Septiani.

AYA/HmsNTB

Program swasembada pangan merupakan program pemerintah yang tertuang dalam program Nawacita, sehingga harus didukung bersama untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia khususnya di Provinsi NTB

SUMBAWA.lombokjournal.com —  Gotong royong membersihkan saluran irigasi sepanjang 3 km di Desa Juran Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, Kamis (06/02/20) dipimpin Babinsa Jura Alas Koramil 1607-04/Alas, Sersan Dua Musa’

Babinsa bersama kelompok tani Orong Rea dan GP3A (Gabungan Perkumpulan Pemakai Air) serta DAS (Daerah Aliran Sungai) Marente kompleks,  terlihat semangat dan bahu membahu membersihkan saluran air dari tumpukan sampah maupun sedimentasi tanah dipinggir saluran irigasi.

Saluran iringasi Orong Rea ini akan mengairi lahan pertanian milik 18 Poktan seluas 248 hektar dan seluruh wilayah Kecamatan Alas yang dieprkirakan seluas 500 hektar.

Musim hujan merupakan musim tanam bagi para petani, hal ini kemudian dimanfaatkan untuk bergotong royong.

Komandan Kodim 1607/Sumbawa Letnan Kolonel Inf Samsul Huda, SE. M.Sc., memberikan apresiasi kepada anggota jajarannya bersama kelompok tani maupun masyarakat dan instansi terkait yang bersinergi membersihkan saluran irigasi untuk pertanian.

“Ini upaya yang bagus untuk mendukung peningkatan produk pertanian, apalagi sekarang musim hujan, air akan berlimpah,” ujar Dandim.

Dijelaskannya, program swasembada pangan merupakan program pemerintah yang tertuang dalam program Nawacita, sehingga harus didukung bersama untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia khususnya di Provinsi NTB.

“Mari kita bangun sinergitas yang baik untuk mewujudkan swasembada pangan menuju ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.

Gotong royong pembersihan saluran irigasi sekunder juga dihadiri Staf Desa Juran Alas, Dinas PU pengairan wilayah Kecamatan Alas dan para petani Orong Rea.

AYA

Pemprov mendengar dan menyerap aspirasi dari masyarakat, termasuk dari anggota dewan Udayana sendiri yang belum lama ini keras bicara terkait komposisi pembantu gubernur yang disebut tidak sesuai dengan kompetensinya

MATARAM.lombokjournal.com –

Kepala Dinas (Kepala Dinas) lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang menjabat melebihi dari lima tahun di satu Instansi dipastikan akan digeser, dalam mutasi yang persiapannya tengah digodok Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjagat) Pemprov NTB.

Hal ini disampaikan Plt Kepala Badan kepegawaian daerah (BKD) Provinsi NTB H. Adam pada Rabu (05/02)

“Kepala Dinas yang sudah lama ada yang lebih dari lima tahun jadi pertimbangan khusus untuk di rotasi,” ujar Adam.

H Adam menjelaskan, Tim Baperjagat telah melakukan beberapa kali rapat persiapan terutama mengkaji sejumlah posisi lowong.

Tidak hanya itu tim yang diketuai oleh Sekda NTB tersebut, juga melihat tingkat kompetensi setiap pejabat sehingga menjadi dasar untuk diajukan ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu gubernur NTB, Zulkieflimansyah.

“Kita sudah ada data data kompetensi mereka,” katanya.

Untuk posisi eselon II saat ini yang sedang lowong ada lima jabatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, BKD dan Biro Pemerintahan Setda NTB.

BKD mengatakan, penempatan posisi tersebut tidak mesti dilakukan melalui Jalur Panitia Seleksi (Pansel). Tapi bisa saja Kepala OPD nanti digeser,  sehingga setelah mutasi baru bisa diketahui mana jabatan yang terisi dan mana yang masih tersisa.

“Setelah mutasi baru kita tahu mana yang nantinya akan di-Pansel,” ungkap pria yang juga Kabid Pengembangan Kepegawaian BKD NTB itu.

Dalam menempatkan posisi pejabat Pemprov juga tentunya mendengar dan menyerap aspirasi dari masyarakat, termasuk dari anggota dewan Udayana sendiri yang belum lama ini keras bicara terkait komposisi pembantu gubernur yang disebut tidak sesuai dengan kompetensinya.

“Semua masukan itu kita dengar terutama dari anggota DPRD (NTB),” katanya.

Adam juga menyampaikan ada posisi lain yang juga lowong yaitu eselon III sebanyak 26 posisi dan eselon IV sebanyak 65 posisi.

Dalam mutasi yang akan berlangsung nanti dikatakannya akan berlangsung serentak.

“Baik eselon II, III dan IV,” terangnya.

Adam membantah mutasi yang tinggal menghitung tanggal itu bukan bersifat besar besaran. Mutasi itu, lanjutnya hanya mengisi kekosongan posisi yang masih ada saat ini.

Meski tim Baperjagat telah bekerja namun tentunya kembali lagi kepada PPK sendiri. Mutasi itu tergantung di PPK.

“(Meski) Tim Baperjagat bekerja. Terakhir ada di PPK,” katanya.

“Masukan dari masyarat tetap didengar untuk menjadi bahan pertimbangan melakukan pergeseran tetapi tetap ending terakhir di PPK,” kata Adam.

AYA

Penanaman cabai di pekarangan rumah akan sangat membantu ibu rumah tangga ketika harga cabai melambung tinggi

MATARAM.lombokjournal.com  —  Harga cabai di Nusa Tenggara Barat melambung yang saat ini mencapai 60 ribu rupiah per kg akibat produksi terbatas.

Program kawasan rumah pangan lestari kontribusinya hanya 0,5 persen dari total kebutuhan konsumsi cabai dalam daerah, belum mampu bisa banyak berperan menstabilkan harga cabai.

Kepala Dinas Perdagangan provinsi NTB, Hj.Putu Selly Andayani mengatakan, akibat harga cabai yang melambung di NTB saat ini sudah didatangkan cabai dari pulau Jawa, jenis cabai Bhaskara.

“Tujuan didatangkan cabai dari wilayah Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan stok cabai dalam daerah. Akibat pengaruh cuaca atau kemarau panjang  banyak petani cabai di NTB yang gagal tanam dan gagal panen,” ujar Selly, Rabu (05/02/2020).

Cabai produksi petani NTB akan mulai panen sekitar akhir Februari atau awal Maret mendatang.

Selain itu luas lahan tanaman cabai di Lombok Timur yang akan panen pada bulan tersebut seluas 6500 hektar.

Menurutnya, penanaman cabai di pekarangan rumah program KRPL perlu digencarkan kembali. Karena penanaman cabai di pekarangan rumah akan sangat membantu ibu rumah tangga ketika harga cabai melambung tinggi.

Pada musim panen cabai bulan Maret harga cabai diperkirakan akan normal kembali.

Harga kebutuhan pokok yang juga mengalami kenaikan, yakni beras, minyak goreng, gula, tepung, telur. Harga daging ayam dan daging sapi tidak mengalami kenaikan.

AYA

Salah satu penyebab stunting adalah anemia saat masa kehamilan

Angka prevalensi stunting di NTB saat ini masih tercatat 33,5 persen, jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Namun angka tersebut masih di atas angka nasional yang sebesar 29,6 pesen.

Mengatasi itu NTB mengembangkan 4 strategi dan sejumlah program aksi penanganan stunting secara terintegrasi.

Yakni  peningkatan SDM, peningkatan Kualitas PMBA, peningkatan Edukasi gizi, dan penguatan intervensi gizi di Puskesmas dan Posyandu.

NTB fokus melakukan penguatan gizi dengan pendekatan siklus hidup 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan remaja.

Kabid Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, L. Hasbulwadi  mewakili Kepala Bappeda Provinsi NTB, Wedha Magma Ardi, mengungkapkannya saat Konsultasi Publik penyusunan RAD-PG N di Kantor Bappeda NTB, Selasa (14/02/2020).

Keempat strategi tersebut dibarengi dengan program promosi konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA), promosi dan konseling menyusui serta pemantauan terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak.

Termasuk pemberian suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD) ibu Hamil dan remaja serta pemberian vitamin A dan makanan tambahan lainnya bagi ibu hamil dan balita.

Tingkat kepatuhan

Sejatinya program- program tersebut telah berjalan cukup lama.

Namun terkendala tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah, kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan NTB, Dra. Panca Yuniarti, Apt.

Cakupan pemberian TTD  di NTB sudah cukup tinggi (92,4 perse, namun angka tersebut masih kontras dengan tingkat kepatuhannya masih di angka 33 persen.

Ia juga menjelaskan, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dan balita serigkali terkendala dengan kejenuhan terhadap biskuit yang dibagikan.

Meski begitu, kata bu Panca, pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan terus memberikan edukasi baik terhadap masyarakat maupun terhadap petugas kesehatan yang ada.

Pemprov NTB juga dibantu oleh generasi milenial, yang  tak hanya menjadi subjek dalam program ini. Melainkan juga sebagai partner yang siapdiajak kerjasama menuntaskan masalah gizi dan stunting di NTB.

Seperti Kaum Milenial Sadar Gizi bentukan Baiq Fitria Rahmiati, runner up SEMETHON NTB 2019 (Sosial Enterpreneur Model Innovathon), yang membantu penyuluhan hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat dengan melakukan berbagai penyuluhan.

Seperti penyuluhan pemberian MPASI yang baik dan benar, penyuluhan pentingnya tablet tambah darah, serta penyuluhan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.

Baiq Rahmiati yang tergabung dalam Nutriology Team, juga memperkenalkan Mie Clarias, mie siap saji dengan daging lele asli yang tinggi kandungan zat besinya.

Menurut perempuan yang menuntut ilmu gizi di Universitas Bumi Gora tersebut, salah satu penyebab stunting adalah anemia saat masa kehamilan.

Dan makanan olahan lele dapat menjadi jawabannya karena mengandung zat besi hingga 5,3 g/100 gram, lebih tinggi dari daging sapi, kerbau, ayam, dan kambing.

Tak heran, produk Baiq Rahmiati dan teamnya ini mengantarkannya menjadi runner up Semethon 2019.

“Milenial memiliki kemauan, kemampuan, dan daya. Kami bisa jika kami dilibatkan!” serunya saat mengisi salah satu sesi dalam rakor RAD-PG tersebut.

Sementara itu, Yuni Setianingsih, selaku perwakilan SNV Netherland Development menuturkan draft final RAD PG NTB direncanakan akan selesai paling lambat bulan April mendatang.

Diadakannya rapat Koordinasi lanjutan dengan agenda Konsultasi Publik ini adalah untuk menampung aspirasi berbagai pihak, termasuk generasi milenial, untuk penyempurnaan substansi dokumen RAD-PG.

Selain itu, untuk menyamakan persepsi program, kegiatan, indikator kinerja, serta target tahunan selama periode RAD-PG pada tiap pilar.

Meningkatkan pemahaman, serta penguatan peran dan komitmen pemangku kepentinganpangan dan gizi di Provinsi NTB.

Serta memberikan panduan bagi pemerintah dsn OPD Lingkup Provinsi dalam melaksanakan rencana aksi pangan dan gizi dengan menggunakan pendekatan multisektor, pemantauan, dan evaluasi berkelanjutan.

“RAD PG Provinsi NTB ini nantinya juga akan menjadi acuan bagi Kabupaten dan Kota dalam membuat RAD PG” tandasnya.

@kominfo