Menteri Dalam Negeri akan hadir dalam puncak upacara Rakornas Satpol PP, yang akan bertindak selaku Inspektur upacara

MATARAM.lombokjournal.com – Provinsi Nusa Tengara Barat akan menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB, Drs. H. L. Dirjahata dalam konferensi pers, di Mataram, Jumat (28/02/2020) mengatakan, terpilihnya NTB sebagai tuan rumah merupakan hasil keputusan pada Rakornas tahun 2019, di Pekanbaru.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB akan memanfaatkan perhelatan tingkat nasional ini untuk menunjukkan kepada dunia luar, bahwa NTB telah bangkit kembali pasca gempa tahun 2018 lalu.

Diungkapkan, tema Rakornas Pol PP tahun 2020 ini adalah “Peningkatan profesionalisme Pol PP dan Satlimas”.

Tema tersebut sejalan dengan tugas berat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di NTB pada bulan September 2020  mendatang.

Sedangkan untuk puncak, acara akan dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2020, bertempat di Eks Bandara Selaparang, Kota Mataram.

Diperkirakan jumlah peserta yang hadir sebanyak 3.000 peserta dari seluruh Indonesia.

“Untuk saat ini baru 1.936 orang sudah konfirmasi, target kita 3.000 peserta,” ungkapnya.

Menteri Dalam Negeri akan hadir dalam puncak upacara Rakornas Satpol PP, yang akan bertindak selaku Inspektur upacara.

Selain itu, juga akan pemberian penghargaan Karya Bhakti kepada Gubernur yang salah satunya Gubernur NTB.

“Banyak kegiatan pra acara telah dilakukan, bersih Bandara Selaparang sebagai lokasi pelaksanaan, bersih Pantai dalam mendukung program zero waste di NTB,” ungkapnya.

Sebelum acara puncak, tanggal 1 Maret akan dilakukan Rakornas yang dihadiri Kasat Pol PP Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Sedangkan tanggal 2 Maret akan dilakukan bakti sosial donor darah yang akan bertempat di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB.

AYA

Dengan adanya organisasi-organisasi wanita sangat besar peranannya dalam membangun NTB tercinta, terlebih KCBI yang turut berperan aktif dalam melestarikan tenun di NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, NTB adalah tempat paling kaya ragam teun. Bahkan hebatnya, tiap kabupaten memiliki banyak jenis tenun.

Karena itu, dengan keaneragaman tenun yang dimiliki NTB, Wagub mengajak organisasi-organisasi perempuan di NTB untuk bersama melestarikan dan menggaungkan tenun, bukan hanya di lingkup Nasional tapi juga pada lingkup Internasional.

“Kalau bukan kita, lalu siapa lagi yang mau menyelamatkan tenun kita,” ungkap Wagub. Kekayaan dan nilai keaslian tenun harus terus dijaga betul, tambahnya.

Wagub Umi Rohmi bersama Ketua TP-PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah hadir merayakan HUT Komunitas Cinta Berkain Indonesia (KCBI) Lombok NTB ke-3 di Lombok Astoria, Rabu (26/02/2020).

Wagub yang tampil anggun mengenakan kain tenun serta baju berwarna kuning madu tersebut menyampaikan apresiasinya kepada KBCI.

Dengan adanya organisasi-organisasi wanita, kata Wagub, dirasakan sangat besar peranannya dalam membangun NTB tercinta, terlebih KCBI yang turut berperan aktif dalam melestarikan tenun di NTB.

Pada HUT KCBI yang bertemakan “Pesona Berkain Nusantara Melestarikan Budaya Bangsa” Wagub juga menyampaikam bahwa dengan menggunkan tenun asli NTB, maka itu  bentuk dorongan kepada UKM dan penenun di NTB agar terus berkembang.

“Kita harus bertekat agar terus berkembang dan mendunia di tengah besarnya arus publikasi terhadap segala sesuatu saat ini,” ungkap Wagub Hj Rohmi

Diingatkanya, dengan mencintai tenun hasil daerah, maka insyaallah itu berarti kita mendorong nilai-nilai budaya NTB ini bisa mendunia.

Wagub berharap dengan memasuki usia yang ke-3 tahun KCBI Lombok NTB dapat terus menginspirasi dan melakukan kegiatan kegiatan sederhan namun konsisten secara terus menerus.

Hj. Niken menyampaikan berdirinya KCBI merupakan sebuah keniscayaan.

“Tentu saja sebuah organisasi berdiri karena sebuah tujuan dan tujuan KCBI ini adalah melestarikan kecintaan berkain.Ini menjadikan KCBI ini sesuatu yang penting terutama dalam program pemerintah untuk tetap melestarikan budaya bangsa dan juga dalam mendukung pariwisata di provinsi NTB,” ungkap Hj Niken.

Hj. Niken berharap agar generasi muda dapat mencintai, lebih perduli dan lebih memahami kain tenun khas NTB.

Hal iti dapat dimulai melalui penerapan cinta berkain pada setiap ivent atau kegiatan peleatarian.

Lebih jauh Hj. Niken mengaku senang dapat turut bergabung merasakan kebahagian dalam perayaan HUT KCBI Lombok NTB.

“Alhamdulillah pagi ini kami bangga sekali dapat bergabung bersama ibu ibu dalam rangka syukuran ulang tahun KCBI yang ke-3,” ungkap Hj. Niken.

Pada kesempatan sama, Ketua KCBI Lombok NTB Hj. Maskayangan menyampaikan, visi dan misi KCBI ialah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mencintai kain dan menunjukkan jati diri putri Indonesia yang sebenarnya adalah berkain.

“Mudah mudahan ibu ibu yang berada dalam ruangan ini bisa menyuarakan kepada anak-anak kita, keluarga kita, keponakan untuk melestarikan budaya kita ini, yakni berkain,” harapnya.

Pada giat tersebut berbagai kain tenun khas NTB dipamerkan, tidak hanya itu fashion show dengan tema kain tenun khas NTB pun turut disajikan.

AYA/HmsNTB

“Buat kami makna Ngaben sangat dalam. Merayakan momen seperti ini adalah untuk merayakan rasa syukur kita atas kehidupan. Mudah-mudahan kita yang masih hidup dapat senantiasa mengingatkan kematian”

L0BAR.lombokournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menghadiri upacara Ngaben bersama yang di Setra Sengkongo Gunung Pengsong, Kabupaten Lombok Barat, Rabu (26/02/2020).

Ngaben merupakan sebuah upacara pembakaran jasad yang dilakukan umat Hindu, dimaksudkan untuk menyucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal untuk menuju ke tempat peristirahatan terakhir.

Kegiatan Ngaben bersama yang diselenggarakan oleh Panitia Ashram Yastami dan Banjar Sida Karya Sengkongo ini turut dihadiri oleh Ketua Parisade Hindu Darma NTB, Camat Labuapi, Kepala Desa Kuranji, para pemangku kepentingan Sane Suksmayang Titiang, serta para tamu undangan lain.

Didampingi Istri, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, Gubernur Zul menyampaikan kebahagiaannya bisa turut hadir pada kegiatan tersebut.

“Saya senang sekali, bisa hadir bersama bapak ibu semua disini. Karena terus terang, dulu sebelum menjadi Gubernur kami punya banyak kesempatan mengunjungi tokoh agama, adat, dan masyarakat di NTB ini. Dan masyarakat sangat menyambut baik. Sehingga kami berkomitmen akan terus melanjutkan hal-hal baik ini,” jelas Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini.

Bag Zul juga menyampaikan makna filosofis ngaben bagi dirinya.

“Buat kami makna Ngaben sangat dalam. Merayakan momen seperti ini adalah untuk merayakan rasa syukur kita atas kehidupan. Mudah-mudahan kita yang masih hidup dapat senantiasa mengingatkan kematian,” ucapnya.

Ditambahkan, sesungguhnya yang manusia yang paling pintar dan pandai adalah mereka yang senantiasa mengingat kematian.

Bag Zul menyampaikan rasa terima kasihnya, dan berharap kedepannya dapat terus bersilaturahim dan hadir pada kegiatan-kegiatan lainnya sehingga tali persaudaraan bisa tetap terjalin.

“Mudah-mudahan dengan acara seperti ini, kita bisa terus saling mendukung di dunia, dan seterusnya sampai pada kemudian hari. Atas nama Pemerintah Provinsi NTB kami mengucapkan terima kasih, NTB adalah milik kita bersama, rumah kita bersama,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Dewa Nyoman Mayuradana menyampaikan, rangkaian kegiatan telah dilaksanakan sejak 11 Februari lalu.

“Rangkaian dimulai sejak 11 Februari lalu, dimana dimulai penggalian mayat sebanyak 12 orang untuk dilakukan pembakaran dan kemudian abunya dihanyutkan di pantai,” jelasnya

“Kemudian pada hari ini, adalah puncak acara Ngaben bersama dengan rincian 64 Sawe terdiri dari 26 Sawe dan 39 Ngelungah,” ujarnya.

Ashram Yastami sebagai panitia diketahui telah melaksanakan Pengabenan bersama sejak tahun 2016, dan ini merupakan kali ke empat pelaksanaan.

AYA/HmsNTB

Kepala Desa juga diminta fokus memikirkan sejumlah program yang dapat mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —  Para Kepala Desa di seluruh wilayah NTB diigata senantiasa memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik untuk masyarakat.

Sebab, tugas Kepala Desa adalah melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengingatkan itu saat menerima silaturahim sejumlah Kepala Desa dari Kabupaten Bima dan Dompu, di Pendopo Gubernur, Rabu (26/02/2020).

Saat menerima para kades itu, Gubernur Bang Zul didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Penduduk Catatan Sipil NTB, Dr. Azhari.

“Kepala desa adalah pelayan desa. Dia akan melayani dan memikirkan kemajuan desa,” kata Bang Zul.

Bang Zul mengingatkan para Kades untuk tidak memperkaya diri. Apalagi memperkaya diri tersebut dengan menggunakan dana desa yang seharusnya untuk kemaslahatan masyarakat.

Kalau itu dilakukan, maka akan berkonsekuensi hukum dan mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan.

Kepala Desa juga diminta fokus memikirkan sejumlah program yang dapat mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Apalagi Presiden Jokowi memerintahkan seluruh Kepala Desa memanfaatkan dana desa tersebut untuk program pemberdayaan masyarakat melalui padat karya.

Program tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang tidak mampu.

Penggunaan anggaran dana desa juga harus diarahkan untuk menggerakkan sektor sektor produktifitas di tingkat desa.

Mulai dari pengelolaan pasca panen, industri kecil budidaya perikanan, Desa Wisata dan industrialisasi pedesaan yang mampu menjadi pengungkit ekonomi desa.

Gubernur Zul berharap, dana desa yang ada dapat dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Termasuk sejumlah program unggulan Pemerintah Provinsi NTB, seperti industrialisasi, Zero Waste, Revitalisasi Posyandu dan program prioritas lainnya.

Selain silaturahim, para Kepala Desa itu mengajukan sejumlah program kepada Gubernur. Program yang mereka ajukan di antaranya terkait pertanian, peternakan dan infrastruktur.

Para Kepala Desa dari Kabupaten Dompu yang hadir saat itu, antara lai Kepala Desa Sawe, Daha, Rasa Bou, Cempi Jaya, Kiwu, Ta’a dan Doromelo.

Sedangkan dari Kabupaten Bima, di antaranya Kepala Desa Naru, Kowo, Nae, Woja, Sangga dan Mandala.

AYA/HmsNTB

Kerjasama ini katanya untuk mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan lingkungan hidup hijau serta mencari sumber energi yang ramah lingkungan

MATARAM.lombokjurnal.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menjalin kerjasama dengan Pemerintah Denmark bidang lingkungan hidup berkelanjutan.

Launching kerjasama tersebut dilakukan Menteri Lingkungan Hidup Denmark, Lea Wermelin dengan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah di Pendopo Gubernur, Selasa (25/02/2020).

Kerjasama tersebut dimaksudkan untuk mendorong kedua daerah, khususnya Pulau Lombok dan Pulau Bornholm di Denmark,  menerapkan lingkungan hijau berkelanjutan.

Kerjasama tersebut juga menyangkut peningkatan kapasitas melalui dialog berbagi pengetahuan dan penelitian yang melibatkan pihak terkait.

Gubernur didampingi istri Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE., M. Sc menyambut baik kerjasama tersebut.

Ia memastikan bahwa NTB merupakan provinsi yang ramah terhadap investasi, bisnis dan para tamu yang datang.

”Kami tidak punya pilihan, program prioritas yang sedang kami kembangkan adalah pariwisata,” ungkap Gubernur Zul.

Gubernur yang juga pendiri Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) itu mengatakan, pariwisata yang akan dikembangkan ke depan adalah pariwisata ramah lingkungan atau green environtment.

Kerjasama ini lanjutnya dapat mendorong kerjasama lain di berbagai bidang atau program yang dikembangkan oleh NTB dan Denmark.

Menteri Lingkungan Hidup Denmark, Lea Wermelin mengatakan, kerjasama dengan pemerintah provinsi NTB ini merupakan salah satu bagian dari kerjasama antara Denmark dan Indonesia.

Denmark katanya memiliki kesamaan dengan Indonesia, yaitu sama-sama negara kepulauan. Hanya saja Denmark memiliki penduduk sekitar 5,7 juta jiwa. Jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia yang mencapai 260 juta jiwa.

Kerjasama ini katanya untuk mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan lingkungan hidup hijau serta mencari sumber energi yang ramah lingkungan.

“Saya merasa bahagia, masing-masing pihak berwenang di bidang lingkungan dan energi akan bekerjasama menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan mencari solusi bersama terkait lingkungan dan mengubah sampah menjadi energi,” katanya di hadapan Gubernur Zul dan sejumlah kepala OPD Lingkup Pemprov NTB.

Ia juga merasa bahagia karena Pemerintah Provinsi NTB memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan pembangkit energi terbarukan.

Ia menambahkan, produksi energi dan pengelolaan sampah merupakan hal penting bagi seluruh lapisan masyarakat, khusunya yang tinggal di daerah kepulauan.

Sehingga kebutuhan untuk energi terbarukan sangat penting, terutama untuk melindungi lingkungan yang ada.

“Untuk pulau yang indah seperti Lombok dan pulau pulau lain di Indonesia, bahwa pariwisata merupakan hal penting untuk meningkatkan ekonomi dan kesempatan kerja masyarakat,” katanya.

Ia berharap kerjasama ini berjala lancar dan sukses, sehingga energi terbarukan serta lingkungan hijau berkelanjutan dapat terwujud.

AYA/HmsNTB

“Jika sistem ini jalan, kami bisa memantau kinerja OPD dengan detil. Berbagai program strategis dan unggulan yang sudah berjalan akan terlihat progres dan capaiannya”

MATARAM.lombokjournal.com —  Untuk mematangkan serta menyamakan persepsi  kerangka acuan draft A3 Balanced Scorecard (BSC) dalam impelementasinya pada aplikasi e-Kinerja Pemerintah Provinsi NTB, maka digelar Rapat Pimpinan (Rapim) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (25/02/2020).

Gubernr Zulkieflimansyah yang didampingi Sekretris daerah (Sekda) Drs Lau Gita Aryadi, MSc  menyampaikan itu dalam Rapim  yang dihadiri para Asisten, Kepala Biro dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTB,

E-Kinerja berbasis Balanced Scorecard sendiri direncanakan sebagai instrumen, alat ukur serta metode untuk mengukur perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil kerja yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Membuka rapat, Gubernur berharap dengan draft A3 Balanced Scorecard ini nantinya, kinerja Perangkat Daerah dapat terlihat dengan mudah dan lebih objektif saat dievaluasi.

“Dengan draft ini, mengukur kinerja akan lebih efektif dan efisien. BSC ini adalah salah satu alat yang baik untuk mengukur kinerja,” tegas Gubernur.

Gubernur sangat  yakin, BSC ini adalah instrumen dan alat yang memudahkan dirinya melihat detil-detil pekerjaan para ASN di Pemprov NTB dalam rangka mempercepat program-program Strategis dan unggulan NTB.

“Jika sistem ini jalan, kami bisa memantau kinerja OPD dengan detil. Berbagai program strategis dan unggulan yang sudah berjalan akan terlihat progres dan capaiannya.” jelas Gubernur Zul

Bahkan bisa langsung mengetahui dimana lokasi pekerjaan, sehingga kegiatan yang tidak bermanfaat bisa dialihkan anggarannya kepada kegiatan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Program-program strategis yang dicanangkan NTB tahun 2019-2023 meliputi pariwisata andalan dan strategis,  Reformasi Birokrasi, industrialisasi, pengembangan daya saing SDM, NTB ramah investasi, NTB Bahagia, Pengembangan konektivitas dan aksebilitas Wilayah NTB dan NTB bersih dan berkelanjutan.

AYA/HmsNTB

“Mari kita bergandengan tangan, berjalan bersama, dalam menjaga lingkungan hidup kita yang bersih dan lestari”

MATARAM.lombokjournal.com — Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara menggelar dialog interaktif rencana pengelolaan sumber daya lahan pasca-banjir di pulau Sumbawa, dihadiri Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah beserta pimpinan perangkat daerah digelar di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Selasa, (25/02/2020)

Sialog ini didasari pemikiran, peningkatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam tanpa disadari menimbulkan kerusakan ekosistem yang berdampak pada bencana lingkungan.

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah dalam sambutannya menegaskan, hakikatnya pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun seiring waktu, tuntutan pembangunan yang dihadapi selalu berubah dan semakin kompleks, sedangkan kemampuan dan sumber daya pembangunan yang tersedia cenderung terbatas.

“Sumber daya yang tersedia, harus kita optimalkan untuk memenuhi tuntutan yang tidak terbatas dengan membuat pilihan dalam bentuk skala prioritas,” tegas Wagub

Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus disikapi dengan komitmen yang kuat dan peran serta seluruh pemangku kepentingan.

“Mari kita bergandengan tangan, berjalan bersama, dalam menjaga lingkungan hidup kita yang bersih dan lestari,” tambah Wagub

Sejak tahun 2017, di Pulau Sumbawa khususnya Bima dan Dompu telah terjadi banjir yang sangat memprihatinkan.

Di saat pemerintah sedang mengejar target untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain usaha tersebut telah memberi dampak penurunan kualitas lingkungan, yang berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, saya berharap, melalui dialog ini, akan terbangun sinergitas antara pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan upaya pengelolaan sumber daya lahan pasca banjir di Pulau Sumbawa.” tutup Wagub H Rohmi.

AYA/HmsNTB

“Kita ingin juga Pramuka dapat berperan dalam penanggulangan bencana-bencana yang terjadi di provinsi ini. Jadi pemerintah tidak sendiri dan tidak mungkin bisa sendiri tanpa campur tangan yang lain dalam mewujudkan NTB Gemilang ini”

MATARAM.lombokjournal.com — Pramuka Kwartir Daerah Nusa Tenggara Barat (Kwarda NTB) akan menjadi bagian dari sumber daya yang akan membawa NTB menuju kegemilangan.

Kwarda NTB merupakan salah satu pioner dalam membentuk generasi muda masa depan bangsa utamanya di Provinsi NTB.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengungkapkan, Pramuka memiliki peran penting dalam program-program yang ada di NTB ini utamanya program NTB Hijau dan Lestari.

“Pramuka ini kan memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan, utamanya dalam segi pelestarian. Selain itu, Pramuka bekerja dengan tanpa pamrih dan gotong-royong,” terang Wakil Gubernur.

Umi Rohmi akrabnya menyampaikan, Pramuka juga dapat menjadi bagian dari ujung tombak dalam persiapan penanggulangan bencana bekerjasama dengan instansi-instansi terkait.

“Kita ingin juga Pramuka dapat berperan dalam penanggulangan bencana-bencana yang terjadi di provinsi ini. Jadi pemerintah tidak sendiri dan tidak mungkin bisa sendiri tanpa campur tangan yang lain dalam mewujudkan NTB Gemilang ini,” tuturnya.

Wagub juga meminta kepada Kwarda NTB untuk memberikan pendidikan ke sekolah-sekolah terkait dengan program pemerintah agar pelajar-pelajar di NTB mengetahui dan dapat berperan dalam pembangunan.

Ia berharap, Pramuka dapat berperan maksimal dalam mewujudkan NTB Gemilang.

Sementara itu Kepala Kwarda NTB, Drs. H. Fathul Gani.,M.Si menegaskan bahwa Kwarda NTB akan mendukung program-program NTB dengan kegiatan-kegiatan kepramukaan yang akan disusun pada saat rapat kerja.

“Kami akan menjadi salah satu instrumen dari pemerintah yang akan melaksanakan program-program pemerintah menuju NTB Gemilang,” tuturnya.

Kak Gani, panggilannya dalam organisasi Pramuka ini mengatakan bahwa banyak hal yang dapat dilakukan oleh Pramuka dalam mewujudkan NTB Gemilang, mulai dari aksi penghijauan, penanggulangan bencana dan lain sebagainya.

“Pramuka dapat berperan dalam banyak hal, kami dididik untuk dapat melakukan segalanya,” ucapnya.

Ia menerangkan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pramuka berkaitan dengan program-program NTB Gemilang.

“NTB Hijau sudah sering kami lakukan penanaman pohon, program zero waste, penanggulangan bencana kami sering turun gotong-royong. Insya Allah dengan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dapat membantu mewujudkan NTB Gemilang,” tutupnya.

AYA/HmsNTB

Pernikahan dini di NTB masih menjadi momok di tengah masyarakat, kurangnya edukasi harus segera diatasi

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan,  Provinsi Nusa Tenggara Barat ini membutuhkan kehadiran Plan International Indonesia.

Hal itu dikatakannya saat menghadiri kegiatan ramah tamah dengan jajaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Hotel Santika Mataram, Senin (24/02/2020), yang diselenggarakan Yayasan Plan International Indonesia.

Gubernur Zul hdir bersama Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, beserta sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov, hadir .

Yayasan Plan International Indonesia merupakan yayasan nasional yang memajukan dan memperjuangkan kesetaraan hak anak-anak dan perempuan.

Berbagai program telah dilakukan Yayasan Plan International Indonesia di NTB antara lain, Sustainable Sanitation and Hygiene in Eastern Indonesia atau biasa disingkat SEHATI.

SEHATI ialah Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Gubernur yang kerap disapa Bang Zul juga mengajak Yayasan Plan International Indonesia agar terus membangun sinergi dan berkontribusi dalam pembangunan di NTB.

Pemprov dan juga Pemda diajaknya untuk semakin solid dengan berbagai NGO (Non Government Organization) dalam menyejahterakan masyarakat.

“Kami atas nama Pemerintah Nusa Tenggara Barat mengucapkan banyak terima kasih dan mudah-mudahan kedepan kerjasama atau sinergi yang lebih baik bisa dibangun kembali,” tutur Bang Zul.

Bang Zul mengatakan, kalau ada hal-hal yang diperlukan, pihaknya akan membantu maksimal.

Kesejahteraan Anak-anak

Sejak 2016, Plan International Indonesia telah menjalankan berbagai programnya di NTB. Selain SEHATI,  program-program lainnya seperti Yes I Do yang berfokus pada pencegahan pernikahan usia dini.

Selain itu, ada pula Women and Disability Inclusive WASH and Nutrition Project (Winner Project) yang mengedepankan kesetaraan gender dan kebersihan serta masalah kesehatan seperti penurunan angka stunting dan juga berbagai program-program lainnya.

Direktur Executive Yayasan Plan International Indonesia, Dini Widiastuti mengungkapkan, jika Plan Indonesia selalu berusaha meningkatkan kinerjanya di NTB.

Pada kesempatan itu, Ia sengaja mengajak dewan pembina Plan untuk langsung mengunjungi Lombok.

“Untuk makin memberikan dampak bagi anak-anak dan terutamanya anak-anak perempuan, memastikan hak-hak mereka bisa terpenuhi dan juga kesetaraan bagi anak perempuan dan laki-laki,” ungkap Dini.

Dini mengatakan jika pernikahan dini di NTB masih menjadi momok di tengah masyarakat. Untuk itu, kurangnya edukasi harus segera diatasi.

Kemudian kasus-kasus lain seperti perundungan atau bullying hingga pengentasan narkotika di kalangan remaja. Menurutnya, orang tua dan guru memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah hal tersebut terjadi.

“Saya tentu saja berharap, kerjasamanya dan dukungan dari pemerintah, dari mitra-mitra akan terus berlangsung di sini,” harapnya.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan dari pihak Plan International Indonesia kepada Gubernur NTB serta penghargaan dari Plan International India kepada Ketua TP PKK Provinsi NTB.

AYA/HmsNTB

“Seorang Kepala Desa yang sukses adalah kepala desa yang punya kerendahan hati untuk belajar. Dan salah satu cara yang paling tepat untuk belajar itu adalah studi banding”

MATARAM.lombokjournal.com —  Para Kepala Desa se-NTB dianjurkam melakukan studi banding ke desa- desa yang sudah maju. Baik itu di dalam daerah, di provinsi lain di Indonesia atau bahkan di negara lain.

Gagasan studi banding tersebut disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah di hadapan ribuan Kepala Desa Se-NTB saat Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Provinsi NTB, di Hotel Lombok Raya, Selasa (25/02/2020).

Dikatakan, membangun desa itu sebenarnya tidak susah.

Yang penting adanya perubahan mindset atau pola pikir dari para Kepala Desa. Apalagi kata Bang Zul, zaman sudah berubah sehingga tantangan untuk menuju perubahan itu semakin besar.

“Saya menganjurkan kepada kepala desa untuk melakukan studi banding kepada desa-desa yang sudah sukses. Jangan alergi untuk studi banding, mengunjungi tempat-tempat yang bisa menghasilkan inovasi bagi para kepala desa,” ungkap Gubernur Zul yang disambut tepuk tangan meriah ribuan Kepala Desa yang hadir.

Orang nomor satu di NTB itu menegaskan, membangun desa tidak bisa hanya dengan menggunakan strategi yang singuler atau sama.

Satu Desa punya cara hidup, punya kompetensi, punya kapasitas yang berbeda-beda antara satu desa dengan desa yang lain.

“Seorang Kepala Desa yang sukses adalah kepala desa yang punya kerendahan hati untuk belajar. Dan salah satu cara yang paling tepat untuk belajar itu adalah studi banding,” tegas Bang Zul.

Ia menambahkan, dengan studi banding para Kepala Desa akan mendapatkan banyak inspirasi yang dapat membawa perubahan dan kemajuan pada desa di NTB.

Salah satu contoh katanya, penataan sungai di Singapura yang sebenarnya bisa dilakukan di daerah. Apabila sungai sungai di NTB ini bisa ditata dengan baik, maka akan berdampak ada peningkatan kualitas ekonomi masyarakat.

“Jangan alergi terhadap studi banding. Asal studi bandingnya tidak terlampau sering. Sekali setahun, atau dua kali setahun, saya kira cukup baik,” katanya.

Yang penting, sepulang dari studi banding, seluruh desa yang ada di NTB ini mengalami perubahan.

Sebab, para Kepala Desa tidak akan mengerti zero waste, kalau tidak pernah menikmati indahnya kebersihan.

Gagasan tentang industrialisasi tidak akan nyambung di Kepala Desa, kalau tidak pernah melihat pabrik-pabrik pengolahan di daerah atau negara yang sudah maju.

Gubernur meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) untuk melakukan pembinaan kepada para Kepala Desa terkait pengelolaan dana desa.

Hal ini untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada mereka tentang alokasi dana desa serta menghindari terjadinya kasus hukum.

Staf Ahli Bidang Hukum dan kesatuan Bangsa, Kementerian Dalam Negeri, Didik Suprayitno menjelaskan bahwa dana desa dalam setiap tahun selalu mengalami perubahan peningkatan.

“Dalam kurung waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, total dana yang telah dikucurkan sebesar 257,65 triliun,” jelasnya

Dengan rincian, tahun 2015 sebesar 20,67 triliun. Pada tahun 2016 Sebasar 46,98 triliun. Sedangkan tahun 2017 dan 2018 masing masing sebesar 60 triliun. Pada tahun 2019 sebesar 70 triliun.

Pada tahun 2020 ini, pemerintah pusat telah menganggarkan 72 triliun untuk dana desa se Indonesia.

Presiden Jokowi, katanya. memerintahkan seluruh Kepala Desa untuk memanfaatkan dana desa tersebut melalui program pemberdayaan padat karya.

Program tersebut dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang tidak mampu.

Penggunaan anggaran dana desa lanjutnya juga diarahkan untuk menggerakkan sektor sektor produktifitas di tingkat desa.

Mulai dari pengelolaan pasca panen, industri kecil budidaya perikanan, desa wisata dan industrialisasi pedesaan yang mampu menjadi pengungkit ekonomi desa.

Selanjutnya, dana desa harus dikelola dengan manajemen yang baik dan diikuti pendampingan yang memadai. Sehingga pengelolaan dana desa semakin transparan dan akuntabel.

“Di samping itu, pelibatan masyarakat pada pengelolaan dana desa sangat diperlukan,” katanya.

AYA/HmsNTB