Zero waste sebenarnya bukan masalah ada atau tidak ada uang, tapi adalah masalah mindset

MATARAM.lombokjournal.com — NTB Zero Waste adalah salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi NTB dengan target 70 persen penanganan sampah dan 30 persen pengurangan sampah di tahun 2023.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd menjadi sosok yang sangat konsisten dalam melakukan berbagai percepatan.

Dari turun ke lapangan, melihat kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah, dan sosialisasi ke warga, hingga merangkul berbagai komunitas di NTB agar semua elemen masyarakat terlibat dan mengambil peran nyata.

Berikut petikan wawancara  dengan Wakil Gubernur yang akrab disapa Ummi Rohmi di ruang kerjanya, Kantor Gubernur NTB, Senin (02/03/2020);

Terkait istilah Zero Waste. Sebenarnya apa pengertian program Zero Waste?

Zero waste sebenarnya adalah istilah lain dari NTB bersih. Bagaimana sampah bukan lagi kita pandang sebagai musibah. Namun bagaimana mengelola sampah itu menjadi berkah. Sampah kita tempatkan sesuai tempatnya. Ketika kita kelola dengan baik akan menjadi berkah.

Zero waste sebenarnya bukan masalah ada atau tidak ada uang, tapi adalah masalah mindset. Beban terbesar adalah bagaimana membuat mindset masyarakat NTB bahwa ini adalah kewajiban bersama, bukan saja Pemerintah.

Ini adalah kerja panjang. Tapi kami optimis karena jika mindset sudah sama. Semua akan bertanggung jawab sesuai porsinya masing-masing.

Bagaimana langkah konkret Pemerintah Provinsi NTB dalam mengkoordinir berbagai pihak untuk menyukseskan Zero Waste?

Kita optimis karena 10 kab/kota juga memiliki keinginan yang sama. Bencana sudah ada dimana-mana. Banjir sudah pasti juga bencana penyakit. Kami berkeyakinan, jika sinergi ini bisa berjalan dengan baik termasuk lembaga-lembaga pendidikan, komunitas dan jasa-jasa seperti hotel dan restoran, tidak ada yang tidak bisa. Kami terus mengajak, memberi contoh dan membuat inisiasi-inisiasi agar semua mau bergerak. Kami ingin virus zero waste terus tertular ke semua warga NTB.

Bagaimana kondisi Masyarakat saat ini dan bagaimana upaya Pemerintah Provinsi NTB untuk menyukseskan Zero Waste?

Kami sangat positif, banyak sekarang acara-acara yang mengangkat tema zero waste. Dengan kab/kota kami sudah menandatangani MoU, dan nantinya akan dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama. Provinsi juga memberikan bantuan-bantuan kepada Bumdes agar wajib membuat bank sampah. Termasuk desa wisata dimana mulai 2019 kemarin kami support, dan disana harus ada pengolahan sampah. Edukasi secara berkesinambungan juga tetap dilaksanakan. Sehingga desa-desa bisa memanfaatkan alokasi dana desa dengan baik. Sekali lagi, ini bukan masalah uang. Tapi masalah mindset.

Bagaimana mengolah sampah menjadi berkah?

Kami menginginkan sampah tertangani dari Hulu, sampah di pilah dan dipisah agar bisa terkelola dengan baik. Jika sudah dipisah maka bank sampah akan bisa mendaur ulang. Sedangkan yang tidak bisa didaur ulang, kita carikan solusinya. Misal, sampah organik diolah jadi pupuk dan pakan ternak. Sampah juga bisa diolah menjadi pelet bahan bakar, masalahnya adalah suplainya kurang banyak. Sekarang sudah ada alatnya dan kami inginkan nantinya disetiap desa dan Kelurahan ada alat pengolah sampah menjadi pelet bahan bakar. Sehingga bumdes bisa mengolah. Sampah organik yang diolah menjadi pakan ternak dan pupuk juga bisa menghasilkan nilai ekonomi. Inilah yang kami terus sosialisasikan. Sehingga semua pihak bisa mengambil peran.

BACA JUGA ; Wagub Harapkan Forum Risiko Bencana Kembangkan Sistem Kebencanaan

Apa pesan Wagub untuk masyarakat agar terus menyukseskan Zero Waste?

Sampah sebenarnya adalah kewenangan kab/kota. Namun menjadi program strategis provinsi karena ini masalah yang sangat penting. Ini adalah masalah yang sangat luar biasa, sehingga Provinsi juga harus turun dalam masalah ini. Ini adalah kebutuhan kita bersama. Ini adalah demi generasi NTB yang lebih baik. Jangan sampai NTB yang luar biasa indah ini hancur karena kemalasan kita. Jangan lagi sampah dibuang ke selokan, sungai, yang bukan merupakan tempat sampah. Sampah harus ada di tempat sampah, agar bisa langsung dikelola dan menjadi nilai ekonomi. Zero waste bukan saja tugas Pemerintah. Namun seluruh warga juga memiliki tugas tersebut. Ayo kita sukseskan program Zero waste.

AYA/HmsNTB

“Saya ingin di Si-AGA NTB juga punya materi edukasi bencana mulai dari untuk TK hingga perguruan tinggi.. Edukasi yang diberikan tentu harus berbeda, sehingga ada tutorial yang bisa dicontoh”

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd mengapresiasi dan mengharapkan peran Forum Risiko Bencana dalam mengembangkan sistem kebencanaan di NTB.

“Dari sistem kita sudah punya sistem kebencanaan sendiri yaitu Si-AGA, koordinasikan kembali dengan Diskominfotik. Yang kami harapkan setiap orang yang membuka Si-AGA NTB dapat langsung memahami semua potensi bencana di NTB mulai dari letak, definisi – definisi bencana hingga data-data lainnya yang update,” kata Wagub.

Wagub Hj Rohmi mengungkapkan itu saat menerima audiensi Pengurus Inti Forum Risiko Bencana Provinsi di NTB, di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Senin (02/03/2020). Saat itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik ikut mendampingi.

Forum Risiko Bencana merupakan salah satu sarana pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengembangkan peran serta berbagai elemen masyarakat dan stakeholder lain, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Audiensi tersebut membahas sistem kebencanaan yang akan tindaklanjuti dengan serius dan komprehensif di seluruh wilayah NTB.

Ummi Rohmi sapaan akrab wagub, menekankan agar edukasi kebencanaan tersebut juga harus mampu tersosialisasikan hingga ke sekolah-sekolah.

“Jadikan aplikasi Si-AGA menjadi kebutuhan warga NTB, cukup satu aplikasi semua sudah all in dalam aplikasi tersebut. Saya juga berharap banyak pada forum ini, agar semua desa di NTB ini menjadi desa tangguh bencana, juga bagaimana sekolah-sekolah di NTB menjadi sekolah aman dan tangguh bencana,” harap Ummi Rohmi.

“Saya ingin di Si-AGA NTB juga punya materi edukasi bencana mulai dari untuk TK hingga perguruan tinggi.. Edukasi yang diberikan tentu harus berbeda, sehingga ada tutorial yang bisa dicontoh,” kata wagub.

pesannya, agar dalam waktu dekat seluruh Warga NTB juga sudah tertarik dan mengunduh aplikasi Si-AGA di ponselnya.

“Ini adalah kebutuhan warga NTB. Ketika ingin mengetahui potensi bencana bisa langsung membuka aplikasi saja. Banjir, curah hujan dan informasi-informasi lain bisa langsung terjawab lewat ponsel. Hal-hal seperti ini harus terangkum di Si-AGA NTB. Sehingga warga NTB tertarik dan memiliki aplikasi tersebut di HP-nya,” tutup Ummi Rohmi.

Senada dengan Ummi Rohmi, Kalak BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik menyatakan akan segera menyiapkan rencana kontijensi bencana yang komprehensif.

“NTB sudah terkenal sebagai provinsi yang dinamikanya baik dalam Penanggulangan bencana, namun masih secara parsial. Kami akan menyiapkan rencana kontijensi yang komprehensif, khususnya dalam menyiapkan dan menyambut event Internasional MotoGP di Mandalika,” jelas Ahsanul.

Ahsanul juga menyampaikan permohonan dukungan agar Forum Risiko Bencana bisa segera dilantik dalam waktu dekat dan langsung bekerja dengan cepat.

BACA JUGA ; Wagub; Kalau Diolah, Sampah Akan Jadi Berkah

“Kami mohon dukungan, Bu Wagub, Forum akan segera kami lantik dan dalam waktu dekat ini akan ada tiga Rapat Koordinasi, di Lotim, KLU dan Kota Bima,” harap Ahsanul.

Misi  pertama Forum Risiko Bencana yaitu NTB yang tangguh dan mantap.

“Sistem kebencanaan kita akan betul-betul siap,” kata Ahsanul.

AYA/HmsNTB

Sebagai seorang aparatur negara yang merupakan peserta JKN-KIS yang terdaftar sejak era askes, Muhammad Yusuf merasakan banyak perubahan, terutama untuk pelayanan di fasilitas kesehatan

Narasumber : Muhammad Yusuf

lombokjournal.com —

MATARAM  ;  Pada era digital, kehidupan manusia diwarnai dengan berbagai kemudahan. Hal-hal yang terlihat sulit bahkan mungkin mustahil dilakukan pada masa sebelumnya, kini menjadi nyata.

Kemudahan-kemudahan itu diwujudkan oleh BPJS Kesehatan untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui Aplikasi Mobile-JKN.

Aplikasi Mobile JKN yang dapat di unduh melalui Playstore dan Appstore ini sangat membantu seluruh peserta JKN-KIS, khususnya bagi peserta yang tidak sempat untuk mengunjungi Kantor BPJS Kesehatan.

Muhammad Yusuf (56), Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Mataram, salah satu peserta progam JKN-KIS yang memanfaatkan kemudahan melalui Aplikasi Mobile-JKN.

Saat ditemui Tim Jamkesnews, Kepala Kepolisian Sektor Mataram ini memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang telah menciptakan Aplikasi Mobile JKN yang sangat membantu dirinya dan anggota kepolisian lainnya.

Menurut Muhmmad Yusuf, Aplikasi Mobile-JKN sangat membantunya dan teman-teman anggota kepolisian lainnya.

Karena lewat aplikasi Mobile JKN ini, Yusuf mngaku  bisa merubah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di tempatnya bertugas.

“Sehingga saya tidak perlu antri di Kantor BPJS Kesehatan, cukup duduk saja di kantor atau di rumah saya bisa langsung pindahkan FKTP saya. Selain itu yang saya dengar dari sosialisasi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, sekarang makin banyak lagi fitur terbaru yang salah satunya adalah mengetahui ketersediaan tempat tidur dirumah sakit apabila akan rawat inap. Tapi semoga saja saya dan anggota keluarga sehat-sehat dan tidak menggunakan Kartu JKN-KIS,” ujar Yusuf sambil tersenyum.

Sebagai seorang aparatur negara yang merupakan peserta JKN-KIS yang terdaftar sejak era askes, ia merasakan banyak perubahan, terutama untuk pelayanan di fasilitas kesehatan.

Dukungan untuk BPJS Kesehatan pun tidak lupa ia sampaikan saat di wawancara, Kamis (23/01/20).

“Program JKN-KIS ini sangat dirasakan manfaatnya bagi semua golongan masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu, mengingat biaya pelayanan kesehatan dan berobat cukup mahal,” uangkp Yusuf.

Menurut Yusuf, agar program ini bisa memberikan manfaat yang berkelanjutan, masyarakat  harus sama-sama menjaga dan menyukseskan program pemerintah ini.

“Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membantu mereka yang membutuhkan pertolongan jaminan kesehatan. Untuk itu kami sangat mendukung penuh program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan,” ungkap Yusuf.

 (ay/yn/Jamkesnews)

Diharapkan PT. TVS Motor Company Indonesia, dapat membangun kerjasama pada skala Industri perakitannya, melalui kerjasama dengan STIP di NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Salah satu wujud dukungan dalam menyambut event MotoGP dan program unggulan pemerintah provinsi NTB. PT. TVS Motor Company Indonesia, melalui CSR-nya menyerahkan tiga unit Kendaraan Roda Tiga kepada Pemerintah Provinsi NTB.

Ketiga kendaraan itu, dua diantaranya berjenis kendaraan angkut penumpang dan satunya lagi merupakan kendaraan angkutan barang.

Penyerahan tiga kendaraan itu dilakukan langsung oleh Direktur PT. TVS Motor Company Indonesia, Mr. Venkataraman Thiyagarajan yang diterima langsung Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, di Kantor Gubernur NTB, Senin (2/3/2020).

Wagub menyambut baik pemberian hibah kendaraan roda tiga tersebut. Ia berharap dengan hal ini akan membantu NTB yang menggeliat bangkit pasca dilanda musibah gempa tahun 2018 lalu.

Selain itu, hibah ini juga diharap dapat mendukung program-program unggulan yang sedang konsen dilaksanakan di NTB. Seperti Zero Waste, Industrialisasi dan yang sedang menjadi perhatian dunia saat ini untuk menyambut event MotoGP di Kawasan Mandalika.

Selain dalam bentuk bantuan hibah, Umi Rohmi juga berharap PT. TVS Motor Company Indonesia, dapat membangun kerjasama pada skala Industri perakitannya, melalui kerjasama dengan STIP di NTB.

“Kami sedang terus mendorong industrialisasi di NTB, untuk mendapatkan nilai tambah,” ujarnya.

Sementara itu Direktur PT. TVS Motor Company Indonesia mengatakan, hibah tiga kendaraan roda tiga kepada pemerintah Provinsi NTB sebagai wujud dukungan kepada program kerja pemerintah Provinsi NTB.

“Program CSR ini kami juga laksanakan di Solo dan Padang, wujudnya sama pemberian produk yang disesuaikan degan kebutuhan di kota,” ungkapnya.

Venkataraman berharap, hal ini sebagai langkah strategis sekaligus awal dalam kemitraan dan hubungan baik dengan pemerintah, khususnya dalam memajukan ekonomi melalui industri otomotif di NTB.

AYA/HmsNTB

Laju inflasi Gabungan Dua Kota tahun kalender Februari 2020 sebesar 0,50 persen lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun kalender Februari 2019 sebesar 0,17 persen

MATARAM.lombokjournal.com —  Badan Pusat Statistik (BPS) NTB merilis pada bulan Februari 2020, deflasi Gabungan Dua Kota (Kota Mataram dan Kota Bima) sebesar 0,05 persen.

Terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,72 pada bulan Januari 2020, menjadi 103,67 pada bulan Februari 2020.

“Angka deflasi ini berada di bawah angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,28 persen,” ujar Kepala Statiatuk Distribusi, L.Putradi, Senin (02/03/20).

Putradi menyatakan, untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram mengalami deflasi sebesar 0,05 persen dan Kota Bima mengalami deflasi sebesar 0,08 persen.

Diterangkan, Deflasi Gabungan Dua Kota Bulan Februari 2020 sebesar 0,05 persen, terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan dengan penurunan indeks harga konsumen.

Penurunan itu terjadi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,02 persen; Kelompok Transportasi sebesar 0,59 persen; dan Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,20 persen.

Sedangkan kenaikan indeks terjadi pada Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,04 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,00 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,08 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,07 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,03 persen.

“Kelompok Pendidikan sebesar 0,00 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,10 persen dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,27 persen,” katanya.

Laju inflasi Gabungan Dua Kota tahun kalender Februari 2020 sebesar 0,50 persen lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun kalender Februari 2019 sebesar 0,17 persen.

Sedangkan laju inflasi “tahun ke tahun” Februari 2020 sebesar 1,80 persen, lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di bulan Februari 2019 sebesar 2,42 persen.

AYA

Laju inflasi Gabungan Dua Kota tahun kalender Februari 2020 sebesar 0,50 persen lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun kalender Februari 2019 sebesar 0,17 persen

MATARAM.lombokjournal.com —  Badan Pusat Statistik (BPS)NTB merilis pada bulan Februari 2020, deflasi Gabungan Dua Kota (Kota Mataram dan Kota Bima) sebesar 0,05 persen.

Terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,72 pada bulan Januari 2020, menjadi 103,67 pada bulan Februari 2020.

“Angka deflasi ini berada di bawah angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,28 persen,” ujar Kepala Statiatuk Distribusi, L.Putradi, Senin (02/03/20).

Putradi menyatakan, untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram mengalami deflasi sebesar 0,05 persen dan Kota Bima mengalami deflasi sebesar 0,08 persen.

Diterangkan, Deflasi Gabungan Dua Kota Bulan Februari 2020 sebesar 0,05 persen, terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan dengan penurunan indeks harga konsumen.

Penurunan itu terjadi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,02 persen; Kelompok Transportasi sebesar 0,59 persen; dan Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,20 persen.

Sedangkan kenaikan indeks terjadi pada Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,04 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,00 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,08 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,07 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,03 persen.

“Kelompok Pendidikan sebesar 0,00 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,10 persen dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,27 persen,” katanya.

Laju inflasi Gabungan Dua Kota tahun kalender Februari 2020 sebesar 0,50 persen lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun kalender Februari 2019 sebesar 0,17 persen.

Sedangkan laju inflasi “tahun ke tahun” Februari 2020 sebesar 1,80 persen, lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di bulan Februari 2019 sebesar 2,42 persen.

AYA

Di sisi  lain, sebaliknya nilai impor mengalami kenaikan sebesar 28,27 persen

MATARAN.lombokjoirnal.com  —  Nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan Januari 2020 sebesar US$ 1.184.534 merosot tajam sebesar 96,42 persen, jika dibandingkan dengan ekspor bulan Desember 2019 yang bernilai US$ 33.122.700.

“Penurunan yang cukup tinggi ini karena tidak ada ekspor Barang Galian atau Tambang Non Migas,” ujar Kepala Bidang Statistik Distribusi, Badan Pusat statistik (BPS) Provinsi NTB, L.Putradi dalam rilis yang disampaikan pada media, Senin (02/03/20).

Putradi menyatakan, Ekspor bulan Januari 2020 yang terbesar ditujukan ke Amerika Serikat sebesar 58,46 persen, kemudian disusul ke China, yaitu sebesar 32,93 persen.

Dikatakan, jenis barang ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada bulan Januari 2020 adalah Ikan dan Udang sebesar US$ 661.548 (55,85 persen), Garam, Belerang, Kapur sebesar US$ 337.497 (28,49 persen).

“Sedang biji-bijian berminyak senilai US$ 77.157 (6,51 persen), serta Daging dan Ikan Olahan sebesar US$ 32.270 (2,72 persen),” kata Lalu Putradi.

Nilai impor naik

Lalu Putradi mengataan, di sisi  lain nilai impor mengalami kenaikan sebesar 28,27 persen. Pada bulan Januari 2020 senilai US$ 31.585.999, bandingkan dengan impor bulan Desember 2019 sebesar US$ 24.624.502.

Sebagian besar Impor berasal dari negara Jepang (56,68 persen) dan Turki (12,81 persen).

“Jenis barang impor dengan nilai terbesar adalah Karet dan Barang dari Karet (56,88 persen), dan Mesin-mesin/ Pesawat Mekanik (26,18 persen),” jelas Putradi.

AYA

“Satu jalan sekarang ini dalam jangka pendek adalah menghidupkan kembali pasar domestik kita, baik itu yang MICE dan domestik ini potensinya besar, teman-teman ini harus putar arah nih, supaya domestik ini bergerak”

MATARAM.lombokjournal.com —  Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) NTB kembali mengadakan agenda tahunan terbesar yakni Lombok Travel Mart (LTM).

Penyelenggaraan LTM yang ke-7 tahun 2020. LTM kali ini mengusung tema “Magical Moyo” dengan target 150 buyer domestik dan mancanegar,a dan 50 seller terbaik di Lombok dan Sumbawa.

Para seller berasal dari stakeholder kepariwisataan NTB, diantaranya, para pengelola Hotel, Restaurant, Pokdarwis, juga Desa Wisata.

LTM ke-7 ini akan menjual paket-paket wisata pulau Lombok dan juga pulau Sumbawa kepada para kelompok buyer yang disiapkan dari para pengelola Travel Agent terbaik Indonesia dan mancanegara yang melalui proses seleksi yang sangat ketat, dari 400 pendaftar hanya dipilih 150 buyer terbaik.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, H. Lalu Moh. Faozal mengapresiasi kegiatan LTM yang rutin dilaksanakan dan ia mengatkan, acara LTM ini adalah salah satu jalan untuk mengisi kekurangan wisatawan mancanegara karena permasalahan saat ini.

“Terkait dengan LTM ini, saya salut, dan terimakasih kepada teman-teman yang selalu konsisten untuk tetap melaksanakan LTM ini dan setiap tahun menghadirkan tema-tema yang mendorong kita untuk surprise kepada pesertanya, tahun lalu kita angkat desa wisata di lombok timur, tahun ini di sumbawa moyo,” ungkapnya.

Pemerintah melalui kementerian pariwisata mendorong wisatawan domestik untuk datang berkunjung dengan memberikan subsidi berupa stimulus 25 tempat duduk per penerbangan ke Lombok.

“Satu jalan sekarang ini dalam jangka pendek adalah menghidupkan kembali pasar domestik kita, baik itu yang MICE dan domestik ini potensinya besar, teman-teman ini harus putar arah nih, supaya domestik ini bergerak,” terang Faozal.

Destinasi  Sumbawa

Ade Devi Handayani, Ketua Panitia LTM VII, menjelaskan destinasi-destinasi terbaik di pulau Sumbawa sudah saatnya dipromosikan lebih optimal.

“Air Terjun Mata Jitu sudah eksis jadi ikon wisata Sumbawa, bahkan sudah mendunia. Jadi, kami yakin, di LTM VII ini nanti, paket-paket wisata yang disiapkan para seller akan sangat menarik,” tegasnya.

Satu destinasi istimewa juga telah dipersiapkan. Poto Jarum, satu lokasi menyelam di perairan menuju Pulau Moyo, Sumbawa. Istimewa, karena spot ini dikategorikan sebagai spot underwater dan snorkeling terbaik di wilayah perairan Moyo.

Ketua ASPPI NTB, Ahmad Ziadi, optimis LTM 7 akan mencapai target terbaik. Setiap tahun, gawe rutin ASPPI melalui travel mart, telah menghubungkan para buyer dan seller terbaik di bidangnya masing-masing. Apalagi tahun ini post tournya merupakan destinasi kelas dunia.

“Di dua tahun terakhir, pelaksanaan LTM selalu berhasil mendatangkan ratusan pelaku pariwisata aktif. Di tahun lalu, LTM VI mengumpulkan 175 Buyer dan 35 Seller. Memang lebih sedikit dari LTM V di tahun 2017. Bagaimana pun, kita memang masih harus menyesuaikan dengan masa pemulihan efek dari musibah gempa Lombok di Agustus 2018,” urai Devi.

Aktifitas unik lain yang telah menanti peserta Lombok Travel Mart ke-7, yaitu Visit Marente yang menonjolkan momen minum kopi. Desa Marente yang merupakan kampung kelahiran Gubernur NTB ini memiliki banyak potensi pariwisata. Beberapa yang terbaik, desa ini merupakan sentra penghasil kopi bercitarasa mewah.

Ada pula Air Terjun Agal yang tingginya sampai 300 meter. Jarak tempuh menuju spot air terjun, sekira 1.5 jam perjalanan dari parkiran, sehingga nyaman untuk siapa pun. Desa yang subur dan asri ini cocok untuk adventure, camping ground, wisata alam, juga ekowisata.

Kunjungan wisatawan dunia ke Lombok semakin meningkat setiap tahunnya. Sebelum bencana gempa Lombok tahun 2018 lalu, Lombok merupakan salah satu tujuan  destinasi favorit di Indonesia.

Dengan kunjungan wisatawan yang semakin meningkat, juga berkembangnya pariwisata di provinsi NTB, para industri pariwisata khususnya travel agent di luar Lombok pun berlomba-lomba ingin menjual paket wisata ke Lombok juga Sumbawa, namun masih banyak dari travel agent tersebut yang belum menemukan agent partner yang sesuai dengan keinginan mereka.

Melihat potensi ini, DPD Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) NTB pada tahun 2014 yang lalu kemudian menginisiasi event yang diberi nama Lombok Travel Mart. Event yang digelar dengan konsep table top B2B (Bussiness to Bussiness) ini mempertemukan seller dan buyer dengan tujuan menjalin kerja sama dalam menjual paket-paket Wisata di Lombok.

Oleh para panitia, LTM edisi ke-7 ini dikonsep dengan special, memperkenalkan dan mengangkat salah satu destinasi favorit di pulau Sumbawa menjadi tema kegiatan LTM-7. “Magical Moyo”, mengangkat daya pikat Pulau Moyo dan air terjun Mata Jitu yang merupakan tempat favorit Liburan Keluarga Kerajaan Inggris dan banyak artis-artis ternama dunia.

DPD ASPPI NTB menilai forum bisnis berskala Internasional ini sangat penting bagi pemerintah Provinsi NTB untuk memperkenalkan destinasi-destinasi yang ada di pulau Sumbawa, sebagai bentuk kerja nyata DPD ASPPI NTB untuk mengembalikan pesona pariwisata Lombok-Sumbawa pada dunia dan diharapkan menjadi katalisator pariwisata di Nusa Tenggara Barat, khususnya Sumbawa pasca bencana gempa tahun 2018 yang lalu.

AYA/HmsNTB

“Saya kira rakyat di daerah menunggu inovasi dari kepala daerah untuk memimpin daerahnya. Inovasi itu memang diharapkan terus, untuk kemajuan daerah masing-masing”

TANJUNG. Lombokjournal.com —  Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar salah satu dari 24 Kepala Daerah yang berhak mendapatkan penghargaan pada ajang Indonesia Visionary Leader (IVL) yang digagas Sindo Media.

Penghargaan untuk kategori The Best Inovation On Disaster Rehabilitation (inovasi pada rehabilitasi penanganan bencana gempa) itu diberikan Sindo Media di Bogor Jawa Barat,  Kamis  (27/02/20).

Menurut  CEO Sindo Media, Sururi Al Faruq, pemberian penghargaan itu digagas untuk melahirkan leader-leader dari daerah ke tingkat nasional.

Dengan kepentingan bobot leader dari daerah lebih kuat dan siap berkompetisi secara nasional. Karena negara membutuhkan orang-orang berprestasi dan visioner dari daerah.

Selain untuk kepentingan IVL, berharap dengan penghargaan itu, semakin membuat daerahnya lebih maju dan berkembang pesat sehingga tak ada lagi disparitas antara Jakarta dengan daerah.

“Saya kira rakyat di daerah menunggu inovasi dari kepala daerah untuk memimpin daerahnya. Inovasi itu memang diharapkan terus, untuk kemajuan daerah masing-masing,” imbuhnya.

Penilaian yang dilakukan dewan juri kepada Bupati Najmul Akhyar salah satu dari 24 Kepala Daerah yang menerima penghargaan IVL itu, tidaklah sembarangan.

Setidaknya ada tiga tahap penjurian mulai dari survei lapangan, proposal visi prestasi hingga ke tahap presentasi.

Dalam mempertimbangkan hal ini ketat, mengingat ajang ini untuk membuktikan kekuatan visi kepemimpinan kepala daerah.

Para panelis itu terdiri dari Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik, Rektor Universitas Paramadina Firmanzah, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute yang juga pakar komunikasi politik UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto.

“Ada empat dewan juri yang kompeten pada bidangnya, mulai dari birokrat hingga akademisi,” ungkap Ketua Dewan Juri IVL yang juga Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik.

Irjen Kemendagri, Tumpak Haposan Simandjuntak mengatakan, penilaian IVL ini mengukur birokrasi pemerintah daerah menggunakan variabel objektif.

Di tengah-tengah  kementerian yang sekarang melakukan moratorium terhadap penilaian kinerja pemerintah daerah.

“Kita ingin ada evaluasi terhadap kepemimpinan di daerah yang lebih objektif lagi, dimana yang menilai nanti bukan Kemendagri lagi, tetapi pihak independen,” kata Tumpak Haposan.

Dirinya berharap dengan penghargaan diberikan oleh lembaga independen bisa lebih objektif. Sebab parameter penghargaan yang langsung diberikan Kemendagri selama ini mungkin bisa disempurnakan sehingga sekarang masih melakukan moratorium.

“Kita berharap dengan kinerja diberikan oleh lembaga independent bisa memberikan lebih semangat obyektif,” imbuhnya.

Lebih jauh dikatakannya, Kemendagri juga cukup bosan dengan berbagai isu miring terhadap Kepala Daerah, seperti menyimpan uang di Kasino dan lain sebagainya.

Namun, Kemendagri meyakini masih banyak Kepala Daerah yang bagus dan visioner dalam membangun daerahnya.

BACA JUGA ;  Bupati Najmul Akhyar Terima Penghargaan Penanganan Bencana

Penyematan bros IVL dan penganugerahan penghargaan IVL bagi 24 kepala daerah berprestasi pada spesifikasi masing-masing. Sekalugus malam itu dilakukan launching buku Indonesia Vionary Leader:

Memacu Visi Menuju Kedigdayaan Investasi. Sebelumnya diadakan pula seminar Local Leader Forum. Acara berlangsung khidmat dan semarak.

flo/dyd/humaspro

Lombok Utara merupakan kabupaten tercepat dibandingkan kabupaten/kota lainnya dalam penanganan gempa di NTB

TANJUNG.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar kembali mengukir prestasi di kancah nasional.

Kali ini, Sindo Media memberi penghargaan untuk kategori The Best Inovation On Disaster Rehabilitation (inovasi pada rehabilitasi penanganan bencana gempa).

Penghargaan ini merupakan kali kedua, sebelumnya Bupati Najmul pernah menerima penghargaan untuk kategori Kepala Daerah Inovatif (KDI) pada aspek layanan kependudukan.

Penghargaan kedua ini diberikan pada ajang Indonesia Visionary Leader (IVL), yang diberikan kepada 24 Kepala Daerah dengan kategori yang berbeda-beda, sesuai visi misi pembangunan  daerahnya.

Bupati Najmul mengaku melakukan tetap bekerja melayani masyarakat dalam situasi gempa.

“Bagaimana mempercepat pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat serta membangkitkan semangat dengan jargon Lombok Utara bangun kembali,” ungkap Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar usai menerima penghargaan dari Sindo Media, di Bogor Jawa Barat,  Kamis  (27/02/20).

Menurut bupati, penghargaan yang diberikan kepadanya, relevan dengan BNPB bahwa penanganan gempa tercepat itu di NTB, dan kabupaten tercepat dibandingkan kabupaten/kota lainnya di NTB yaitu Lombok Utara.

Sebab, kabupaten/kota lain lebih sedikit kerusakan dan korbannya.

Bupati Najmul tidak pernah merencanakan agar mendapatkan penghargaan seperti ini. Bahkan, ia tidak mengetahui adanya penilaian dilakukan Sindo Media.

“Tetapi pernah ada presentasi terkait kebencanaan dan lainnya yang dilakukan di hadapan dewan juri Sindo Media sebelum penganugerahan. Penghargaan ini untuk masyarakat dan jajaran OPD di lingkup Pemerintah Lombok Utara yang sudah bekerja optimal. Kalau saya hanya mewakili masyarakat dan jajaran OPD,” kata bupati.

Saat ditanyakan terkai kebencanaan, Bupati Najmul menyatakan pihaknya mengelola bencana dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian.

Sebab, satu sisi pelaporan penggunaan bencana gempa harus tepat sasaran, dan satu sisi diminta melakukan percepatan penanganan.

BACA JUUGA ;  Negara Butuh Pemimpin Visioner Dari Daerah

Menurutnyaa, menghubungkan dua kondisi itu tidak mudah.

“Bagi kami apresiasi ini sebagai pelecut semangat (untuk bisa) lebih baik dan lebih cepat lagi. Kita diuji dengan adanya prestasi supaya berbuat lebih baik pada masa mendatang,” kata bupati.

flo/dyd/humaspro