“ODF sangat erat hubungannya dengan stunting, oleh karena itu, mari kita dukung dan sama-sama kita perjuangkan ODF 100 persen di kabupaten/kota di NTB”

TALIWANG.lombokjournal.com —  Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) merupakan satu-satunya kabupaten di NTB yang telah 100 persen berstatus ODF (Open Defecation Free), atau tidak buang air besar sembarangan di NTB.

Status tersebut diraih Pemerintah Kabupaten  Sumbawa Barat, karena telah memiliki infrastruktur pengolahan sanitasi aman, berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Sedangkan sembilan Kabupaten/kota lainnya di NTB saat ini masih berstatus menuju ODF.

Hal itu diungkap Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, dengan penuh rasa bangga kepada Pemda KSB, dalam sambutannya pada acara Advocacy Horizontal Learning (AHL) tahun 2020, yang diselenggarakan Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI).

“Tuntaskan BASNO Provinsi NTB, Hentikan buang air sembarangan menuju pengelolaan sanitasi Aman” menjadi tema utama dalam acara Advocacy Horizontal Learning (AHL) tahun 2020, di Kabupaten Sumbawa Barat, Rabu (04/03/2020).

Saat ini Pemerintah Pusat dan Provinsi terus berkolaborasi dalam mendorong Kabupaten/kota di Indonesia, khususnya di NTB untuk lebih peduli pada persoalan mendasar masyarakat. Yakni persoalan ketersediaan air bersih, sanitasi layak dan pelayanan kesehatan.

Dijelaskan wagub, Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya mewujudkan ODF 100 persen di seluruh kabupaten/kota se-NTB.

Akselerasi program unggulan seperti Revitalisasi Posyandu, Zero Waste dan perbaikan kerusakan lingkungan, diyakini sebagai kunci dari suksesnya ODF di NTB.

Dengan memulai dari skup terkecil namun memiliki dampak besar, maka banyak persoalan kesehatan dan masalah sosial akan dapat ditangani mulai dari tingkat Dusun.

“Termasuk mengedukasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dan prilaku tidak buang air sebarangan,” ujarnya.

Dari 7.300 Posyandu yang ada di NTB, saat ini 1.300 telah menjadi Posyandu Keluarga. Ia optimis tahun 2023 semua Posyandu di NTB bisa menjadi posyandu keluarga.

“ODF sangat erat hubungannya dengan stunting, oleh karena itu, mari kita dukung dan sama-sama kita perjuangkan ODF 100 persen di kabupaten/kota di NTB,” pungkasnya.

Perwakil UNICEF, Mr. Robert Gas mengatakan, Unicef berkomitmen akan terus membantu Pemerintah Provinsi NTB dalam menghapus prilaku buang air sembarang, melalui BASNO (ODF). Ia menargetkan Provinsi NTB bebas buang air besar sembarangan akan tuntas pada tahun 2023.

“Saat ini di Provinsi NTB hanya KSB yang mencapai dan mampu mempertahankan ODF serta mulai menerapkan sanitasi yang dikelola dengan aman,” ungkap Robert.

Ke depan, melalui proses berbagi dan belajar, UNICEF akan terus mendukung pemerintah Indonesia dalam mempercepat dan mendorong kemajuan  menuju SDGs.

“Proses belajar ini tidak hanya bertujuan  berbagi praktik-praktik yang baik untuk layanan sanitasi aman, tapi juga membantu membangun hubungan  antar teman dan komitmen bersama terhadap Indonesia yang bersih dan sehat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementrian Kesehatan RI, dr. Kirana Pritasari, sangat mengapresiasi KSB sebagai tempat penyelenggaraan AHL 2020. Ia menilai pemilihan tersebut sangat tepat karena Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten  Pinrang, adalah tiga kabupaten di Indonesia yang telah berstatus ODF.

Ia menilai keberhasilan KSB dalam meraih status ODF, karena komitmen yang luar biasa dari kepala daerah dalam menjaga lingkungan dan perilaku masyarakat untuk tidak buang air sembarangan.

Menurutnya, komitmen dari kepala daerah, merupakan faktor utama dalam mendukung keberhasilan meraih status ODF.

Selain itu, saat ini KSB juga telah memiliki infrastruktur penunjang yang sangat baik. Seperti mobil layanan sedot jamban dan sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Ia berharap keberadaan infrastruktur ini terus dijaga dan dirawat baik oleh masyakat.

AYA

“Kita harus menyamakan persepsi kita bahwa untuk menangani permasalahan stunting bukan pekerjaan tenaga kesehatan saja akan tetapi kita semua harus membantu dan memberikan kontribusi bersama”

MATARAM.lombokjournal.com – Pernikahan anak yang masih banyak terjadi di Nusa Tenggara Barat faktor penting penyebab stunting.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati, SE, M.Sc mengungkapkan itu saat membuka sekaligus menjadi keynote speaker pada Seminar Nasional yang bertajuk “Stunting dan 8000 Hari Pertama Kehidupan”di Hotel Golden Palacedi Mataram, Rabu (04/03/2020) pagi.

“Ini sebuah topik yang selalu menarik karena ini selalu menjadi tugas kita bersama dalam menyelesaikannya,” ungkap bunda Niken mengawali sambutannya.

Sebum mengungkapkan faktor penting ppenyebab stunting, Bunda Niken memaparkan penyebab stunting meliputi penyebab dasar, penyebab tidak langsung dan penyebab langsung.

“Lingkaran ini harus kita putus kalau tidak, kita akan terus mengalami hal hal seperti ini terus menerus dan ini tentunya memerlukan berbagai macam penanganan,” tuturnya.

Permasalahan stunting diibaratkan mata rantai yang tak terputus, mulai dari kurang gizi pada remaja putri, kurang gizi pada ibu, bayi kurus dan anak kerdil.

Tubuh anak yang mengalami kekurangan gizi  akan berdampak pada perkembangan otak dan perkembangan fisiknya. Hal ini akan berlanjut hingga anak mencapai usia dewasa dan berlanjut ke generasi yang akan datang.

Penanganan yang dilakukan meliput penanganan gizi secara langsung terhadap anak yang telah terindikasi stunting dan penanganan lintas sektoral atau kolaborasi baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga sosial, akademisi, media massa dan masyarakat bersatu padu menyelesaikan permasalahan stunting.

Bunda Niken menekankan bahwa kolaborasi lintas sektoral menjadi prioritas utama dalam mendorong penurunan angka stunting di NTB.

“Kita harus menyamakan persepsi kita bahwa untuk menangani permasalahan stunting bukan pekerjaan tenaga kesehatan saja akan tetapi kita semua harus membantu dan memberikan kontribusi bersama,” ujar bunda Niken.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menuntaskan permasalah stunting termasuk lintas sektoral yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

Beberapa upaya lintas sektor yang dilakukan pemerintah yakni aksi bergizi di seluruh SMA di NTB yang mulai gencar dicanangkan, Aksi Seribu Hari Pertama Kehidupan dan Buang Air Besar Sembarang Nol.

“Sinergitas antara seluruh aspek, kontributor yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan stunting ini,  sangat kita perlukan,” harap bunda Niken.

Pada  kesempatan sama, Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Bapak. Drs. Arsyad Abdul Gani menyampaikan komitmennya dalam penuntasan stunting di NTB. Menurutnya, segala pihak harus ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan ini.

“Semoga seminar ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik sebagai sumbang pikiran kita dari perguruan tinggi kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai sumbangsih dunia perguruan tinggi dalam membangun bangsa dan negara ini,” tutup Arsyad Gani.

Nurul Qayaam, M.Farm Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Mataram menyampaikan, kegiatan seminar nasional ini merupakan rangkaian kegiatan rapat kerja nasional Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Aisyiyah (AIPKEMA).

Kegiatan yang bekerja sama dengan FIK universitas Muhammadiyah Mataram ini terlaksana dari tanggal 3 sampai 5 Maret 2020 dengan diikuti institusi kebidanan aisyiyah seluruh Indonesia.

Kegiatan ini diikuti oleh 350 peserta terdiri dari 67 peserta rapat kerja nasional dan 283 dari praktisi dan mahasiswa. Untuk presentasi oral 17 peserta, lomba poster ilmiah 41 peserta, dan lomba video media pembelajaran 38 peserta.

AYA/HmsNTB

“Saya juga merasa tersanjung karena beliau (bupati) menginginkan ada kantor Kejari Definitif Lombok Utara. Saya sanggupi, mudah-mudahan untuk tahun ini bisa terwujud”

TANJUNG.lombokjournal.com – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Nanang Sigit Yulianto, SH, MH mengatakan, pihaknya siap mengawal dan mengamankan proyek-proyek pembangunan yang ada di KLU.

Kajati mengutarakan, apapun yang diminta oleh Bupati Lombok Utara pihaknya setiap saat bisa memberikan hal-hal yang diperlukan guna mengakselerasi segenap aspek pembangunan pascagempa di bumi Tioq Tata Tunaq.

Hal itu dikatakannya saat bersama rombongan mengadakan kunjungan silaturahmi bersama Bupati, Forkopimda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lombok Utara dan para Kepala Desa se-KLU.

Kunjungan Kajati diterima Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH beserta jajaran Forkopimda dan para Kepala OPD, di Aula Kantor Bupati Lombok Utara di Tanjung, Senin  (02/03/20).

Nanang Sigit Yulianto, SH, MH di hadapan bupati, unsur Forkopimda dan jajaran Kepala OPD se-KLU memaparkan tugas dan kewenangan kejaksaan fokus pada bidang pidana, perdata dan tata usaha, bidang keamanan dan ketertiban umum.

Kajati memperkenalkan satu persatu rombongan dari Kejaksaan Tinggi NTB yang ikut mendampinginya.

Mantan Kajari Kota Palembang itu kepada awak media menyampaikan, inti dari kunjungan yang dihelat pihaknya ingin bersilaturahmi kepada bupati, seluruh jajaran pemda setempat dan masyarakat KLU umumnya.

“Saya ingin tahu langsung kondisi pascagempa karena masih baru disini sekaligus memberikan semangat kepada seluruh masyarakat KLU, bupati dan perangkatnya,” kata Nanang.

Menurutnya, hal itu merupakan bentuk sinergitas. Pihaknya konsisten sesuai dengan perintah pimpinan bahwa sebagai Kepala Kejaksaan di daerah harus bisa membantu, mendorong di daerahnya masing-masing.

“Termasuk program dari Presiden Ir. H. Joko Widodo-Maruf Amin,” ujarnya.

Nanang Sigit melihat kondisi Lombok Utara pascagempa ini sudah mulai bangkit dan pembangunan pun sudah menggeliat. Masyarakat mendukung seraya mengharapkan pembangunan dapat diselesaikan dengan baik.

“Saya juga merasa tersanjung karena beliau (bupati) menginginkan ada kantor Kejari Definitif Lombok Utara. Saya sanggupi, mudah-mudahan untuk tahun ini bisa terwujud,” tutur orang nomor satu Kejati NTB itu.

Bupati Najmul hanya memohon secara lisan tetapi langsung menyampaikan secara tertulis melalui surat permohonan, sehingga pihaknya harus meresponsnya.

BACA JUGA ; Bupati Najmul Akhyar Terima Kujungan Silaturahmi Kajati NTB

Nanan berjanji, paling lambat dua hari ini sudah sampai kepada Kejaksaan Agung untuk mendapatkan pengesahannya. Kemudian menyusul pengadilan, mengingat Polres sudah ada.

“Kodim pun sudah punya lahan seraya berharap semua lembaga negara secara kolektif memiliki kantor definitif di KLU,” pungkasnya.

api/humaspro

Aparatur penegak hukum dan pemerintah bukan institusi berlawanan tetapi institusi yang simetris dan kemitraan

TANJUNG.lombokjournal.com —  Silaturahmi Pemda Lombok Utara dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB serta Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan bisa berjalan dengan  baik dan sesuai aturan yang berlaku.

Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH MH mengatakan itu dalam sambutannya saat menerima kujungan silaturahmi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Nanang Sigit Yulianto, SH, MH,  di Aula Kantor Bupati Lombok Utara di Tanjung, Senin  (02/03/20).

Hadir dalam siaturahmi itu jajaran Forkopimda dan para Kepala OPD, serta  para Kepala Desa se-KLU.

Menurut bupati, kemitraan semua pihak tentunya bisa berujung kebaikan bersama dalam menjalankan tugas, tanpa adanya cedera dan tanpa cacat, terutama dari sisi hokum. Sehingga pertanggungjawaban seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai ketentuan.

Bupati Najmul menyatakan, agar memaklumi Lombok Utara sebagai kabupaten termuda di provinsi NTB. Pihaknya terus berikhtiar mengawal pembangunan dan pemerintahan daerah khususnya dalam pengelolaan keuangan bisa berjalan dengan baik.

“Dengan izin Allah SWT Lombok Utara telah lima kali berturut-turut mendapatkan predikat WTP dalam pengelolaan keuangan daerah,” papar Najmul.

Bahkan, Ombudsman RI juga telah memberikan penghargaan Lombok Utara sebagai kabupaten dengan tingkat kepatuhan tertinggi.

Kementerian keuangan juga sudah 3 kali berturut-turut memberikan penghargaan danareksa sebagai daerah kabupaten pengelola keuangan berkategori baik.

“Tujuan kami menyampaikan apresiasi pemerintah terhadap Kabupaten Lombok Utara ini adalah bentuk rasa syukur karena terjalinnya kerjasama antara eksekutif, legislatif dan yudikatif di KLU. Maka kehadiran Kepala Kejati di tempat ini menjadi penyemangat kami untuk terus bekerja dengan lebih baik lagi. Harapan kami KLU bisa dibimbing dengan baik berkaitan dengan hukum,” tandasnya.

Bupati Najmul menyerahkan langsung permohonan Kejari Lombok Utara  bisa segera dibentuk dan didefinifkan.

“Tanah dan semuanya sudah kita sediakan. Seluruh kantor vertikal yang dibutuhkan kita sudah sediakan lahannya. Sebab Polres, KPU, Kodim dan Kejaksaan merupakan sarana vital bagi daerah otonomi,” kata bupati.

Dijelaskan juga oleh peraih The Best Innovation on Disaster Rehabilitation dari Sindo Media beberapa hari silam, aparatur penegak hukum dan pemerintah bukan institusi berlawanan tetapi institusi yang simetris dan kemitraan.

BACA JUGA ; Silaturahmi Bersama Bupati Najmul, Kajati NTB Siap Kawal Pembangunan Di KLU

Acara yang dilangsungkan di Aula Kantor Bupati Lombok Utara itu juga dihadiri oleh Ketua GOW Nani Tricahyani, SE diakhiri dengan penyerahan surat percepatan pembangunan Kejari Lombok Utara oleh bupati kepada Kajati serta ramah tamah bersama.

api/humaspro

Peserta dihimbau untuk tidak ragu mengontak Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) apabila memerlukan pelayanan kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com — Pasien yang positif terkena virus corona (Covid-19), tidak masuk dalam tanggungan atau layanan BPJS Kesehatan.

Alasannya, karena penyakit corona masuk ke penyakit yang dapat menimbulkan wabah’

Penjelasan itu disampaikan pihak BPJS melalui keterangan tertulisnya, Selasa (03/03/2020).

“Segala bentuk pembiayaan dalam rangka upaya penanggulangan ditanggung Kemenkes, Pemda, dan atau Sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tulis BPJS Kesehatan.

Tidak di-cover-nya pasien positif corona tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01/07/MENKES/104/2020.

Menurut penjelasan Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf, penjaminan pelayanan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Pasal 52 Ayat (1) Poin (o) terkait Manfaat Yang Tidak Dijamin disebutkan salah satunya adalah pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah.

Karena saat ini Menteri Kesehatan menetapkan bahwa Virus Covid-19 sebagai wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Tentu di luar penyakit/pelayanan kesehatan akibat Virus Covid-19 dan kasus suspek Virus Covid-19, tetap dijamin BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Iqbal.

BPJS Kesehatan telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan terkait ketentuan yang ada dalam Kepmenkes tersebut.

Peserta juga dihimbau untuk tidak ragu mengontak Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) apabila memerlukan pelayanan kesehatan.

“Kami menghimbau khususnya FKTP untuk lebih memberikan perhatian khusus terhadap peserta JKN-KIS yang menunjukan gejala-gejala yang terindikasi diagnosis penyakit akibat Virus Covid-19,“ kata Iqbal.

FKTP juga diharapkan lebih proaktif untuk memantau kondisi kesehatan peserta JKN-KIS, mengingatkan serta memberikan edukasi terkait penerapan pola hidup bersih dan sehat.

“Hal tersebut merupakan salah satu komitmen FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” ujarnya

Iqbal menghimbau masyakarat untuk terus menerapkan pola hidup bersih sehat sebagai bentuk kewaspadaan terhadap menularnya penyakit tersebut.

Menerapkan pola hidup bersih sehat, di anataranya membiasakan diri makan makanan sehat seperti buah dan sayuran, minum air putih, mencuci tangan sebelum makan, olah raga. Dan istirahat cukup saat ini penting dilakukan agar daya tahan tubuh kita kuat untuk menangkal ancaman virus dan penyakit.

“Selain itu, gunakan masker apabila memang sakit agar tidak menularkan ke orang lain,” kata Iqbal.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Hotline 021-5210411 dan 081212123119 atau Halo Kemkes di 1500567 atau kemkes.go.id.

Rr/BPJS Kesehatan

“FKTP juga diharapkan lebih proaktif untuk memantau kondisi kesehatan peserta JKN-KIS, mengingatkan serta memberikan edukasi terkait penerapan pola hidup bersih dan sehat”

lombokjournal.com —

MATARAM  ;  BPJS Kesehatan pastikan adanya penanganan khusus bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang terindikasi virus corona.

Apabila ada peserta BPJS Kesehatan yang merupakan pasien suspect corona jenis baru atau Covid-19, BPJS akan proaktif.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris, mengimbau FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lebih pro aktif dan memberikan perhatian khusus terhadap peserta JKN yang menunjukkan gejala-gejala yang terindikasi diagnosis penyakit akibat Covid-19.

“FKTP juga diharapkan lebih proaktif untuk memantau kondisi kesehatan peserta JKN-KIS, mengingatkan serta memberikan edukasi terkait penerapan pola hidup bersih dan sehat,” kata Fachmi Idris, Minggu (08/03/20).

Peserta JKN-KIS khususnya peserta klub Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) diajak men-untuk download aplikasi Mobile JKN.

Menurut Fachmi, dengan memanfaatkan aplikasi Mobile JKN peserta akan mendapatkan kemudahan dalam pelayanan administrasi,  termasuk di dalamnya terdapat fitur pendaftaran layanan secara online.

“Isu yang terus ada kan mengenai antrean peserta JKN-KIS. BPJS Kesehatan menambahkan fitur pendaftaran layanan berbasis antrean online yang ada di aplikasi Mobile JKN, sehingga isu antrean ini dapat terselesaikan. Peserta Prolanis juga dapat melakukan skrining kesehatan dan konsultasi di aplikasi ini,” ujarnya.

Ditanggung Kementerian Kesehatan

Sebelumnya, Kepala Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, pembiayaan pengobatan virus corona ditanggung oleh Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah, bukan oleh BPJS.

Hal ini merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya tertanggal 4 Februari 2020.

“Segala bentuk pembiayaan dalam rangka upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud diktum kedua dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi diktum kedua Kepmenkes yang Iqbal kutip dalam keterangan tertulisnya, Selasa (03/03/20).

Penjaminan pelayanan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Pasal 52 Ayat (1) Poin (o) terkait Manfaat Yang Tidak Dijamin disebutkan salah satunya adalah pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah.

“Saat ini Menteri Kesehatan telah menetapkan bahwa Virus Covid-19 sebagai wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB). Tentu di luar penyakit/pelayanan kesehatan akibat Virus Covid-19 dan kasus suspect Virus Covid-19, tetap dijamin BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Iqbal.

Rr

(BPJS Kesehatan)

Guna mengikuti prosedur yang ada pihak rumah sakit, pihak RSUP NTB sudah mengambil darahnya untuk dibawa ke Litbangkes di Jakarta

MATARAM.lombokjournal.com —  Pasien yang diduga terinveksi Virus Corona hingga saat ini masih berada di Ruamg isolasi Rumah sakit umum Provinsi (RSUP) NTB.

Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUP, dr. I Nyoman Wijaya Kusuma membenarkan, pihaknya mendapatkan satu pasien rujukan dari Rumah Sakit Selong, Lombok Timur.

“Kemarin sore kita mendapat rujukan dari Selong seorang pasien yang dicurigai terpapar virus corona, kemarin jam 7 datang ke rumah sakit setelah diperiksa oleh Tim dokter kita langsung masukan ke ruang isolasi,” ujar Nyoman saat diwawancarai wrtawan, Selasa (03/03/20) di Mataram.

Nyoman menjelaskan,pasien yang diduga terpapar virus tersebut sangat kooperatif saat ditangani oleh pihak Rumah sakit.

“Suhu tubuhnya normal, darah bagus, karena protapnya harus seperti itu jadi kami tetap tangani, hingga tadi pagi suhunya tubuh pasien 36,5 derajad Celcius, makan dan minum sudah bisa,” katanya.

Guna mengikuti prosedur yang ada pihak rumah sakit, pihak RSUP NTB sudah mengambil darahnya untuk dibawa ke Litbangkes di Jakarta.

“Pasien kami isolasi dulu, sampai hasilnya kita ketahui positif atau negatif, namun hingga saat ini secara umum hasilnya tidak mengarah ke sana (terinveksi virus Corona,red),” tegas Nyoman.

Sebelumnya santer terdengar kabar jika salah satu WNA asal India yang berinisial N, usia 35 tahun, pekerjaan swasta ini terkena Virus Corona karena saat datang ke Lombok pasien dari India transit ke Malasya, lalu ke Jakarta dan ke Lombok.

BACA JUGA ;  Virus Corona, Dinas Kesehatan NTB Evaluasi Hasil Posko Kewaspadaan

“Ke Lombok karena istrinya orang Lombok Timur, Setelah 6 berada di Lombok baru ia mengeluhkan demam dan batuk, sebelum hasil dari pusat keluar kita akan tetap tempatkan di ruang Isolasi,” jelas Nyoman.

AYA

“Semua kab/kota itu punya ruang isolasi tapi jarang dipakai, makanya dalam rapat ini kita minta diaktifkan kembali”

MATARAM.lombokjournal.com — Dinas Kesehatan Provinsi menggelar Rapat guna mengevaluasi hasil Posko kewaspadaan Virus yang sudah satu bulan berjalan di masing-masing Kabupaten/kota yang ada di NTB.

Dari hasil rapat tersebut diketahui, ada berapa orang yang sudah diawasi berapa orang yang dipantau selama posko dibuka.

“Setidaknya dalam pantauan ada 2 orang diawasi, 82 orang dipantau, karena 110 ribu orang masuk ke NTB, melalui 3 bandara dan di 8 pelabuhan, itu dari sisi orang,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Nurhandini Ekawati, usai menggelar rapat, Selasa (03/03/20) di kantor Dinas Kesehatan NTB.

Rapat yang dihadiri oleh seluruh Dinas Kesehatan kabupaten/kota, yang menyepakati beberapa hal yang harus dikerjakan oleh Dinas kabupaten kota.

“Kita menyepakati percepatan sosialisasi kepada banyak pihak, sekolah, organisasi masyarakat, pelaku pariwisata dan agen-agenya, kemudian juga kepada semuanya untuk memanfaatkan semua sarana yang ada seperti media cetak, tv, media sosial serta memakai tokoh-tokoh agama,” ujar Eka.

Menurutnya, selain hal tersebut perlu dilakukan prilaku hidup bersih dan sehat sesuai aturan, etika batuk, kalau sakit pasang masker.

Kendati  sekarang masker mulai langka, ia minta masyarakat jangan panik.

“Yang penting masker itu bagi yang sakit agat tidak menular kepada yang lain. Menghindari tempat-tempat yang banyak orangnya, terpaksa kalau berada di kerumunan pakai masker,” kata Eka.

Dalam melakukan pengawasan atau perawatan  rumah sakit, saat ini sudah ditunjuk rumah sakit utama yang akan mearawat pasien dalam pengawasan (PDP).

“Kita pakai RSUP Mataram dan RSUP NTB,” kata Eka.

Eka menghimbau kepada rumah sakit  daerah melihat kembali ruang isolasinya, dan menyesuaikan kembali ruang isolasinya degan aturan Permenkes.

BACA JUGA ; Diduga Terpapar Virus Corona, Pasien Dari Lotim Masih Diisolasi

“Semua kab/kota itu punya ruang isolasi tapi jarang dipakai, makanya dalam rapat ini kita minta diaktifkan kembali,” katanya.

AYA

Diharapkan lulusan UNU dapat belajar dan berkiprah di dunia internasional

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc mendampingi Menteri Dalam Negeri Prof.H.M Tito Karnavian, Ph.D menghadiri acara wisuda Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB di Hotel Lombok Raya, Selasa (03/03/2020).

Mendagri Tito dan Gubernur Zul datang ke acara wisuda tersebut, usai menghadiri upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Satpol PP dan Satlinmas di Eks Bandara Selaparang, Kota Mataram.

Diharapkan, wisuda gelombang pertama UNU NTB akan disusul gelombang-gelombang selannjutnya.

“Mudah-mudahan dari gelombang ini akan muncul gelombang-gelombang lain yang berkembang menjadi tsunami yaitu tsunami otak (brain tsunami),” kata Tito.

Tito mengatakan, “tsunami” para cendikiawan NU di masa yang akan datang akan menjadi bagian yang sangat penting bagi bangsa ini.

Pendidikan merupakan suatu metode, tetapi salah satu pilar utama bangsa ini untuk tetap tegak berdiri itu adalah pilar NU.

“Saya sangat mendukung strategi yang baru dipakai oleh NU dalam rangka untuk mengawal pendidikan, tidak hanya berbasis pada pendidikan tradisional pesantren tapi juga pendidikan modern, seperti universitas yang sekarang ini sudah terakreditasi. Sehingga nanti bantuan dari pemerintah dan pihak-pihak lain untuk membesarkan nama NU,” lanjutnya.

Tito juga berpesan kepada para wisudawan/wisudawati untuk bergerak dan bekerja di daerahnya masing-masing agar dapat menanamkan pemahaman tentang ideologi NU di semua kalangan.

Sehingga pilar ideologi akan kuat dan menjadi NKRI agar tidak akan goyah.

“Oleh karena itu, salah satu benteng ideologi bagi negara kita yang tercinta ini adalah ideologi NU,” jelasnya.

Hal yang sama pun disampaikan oleh Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc.

Selain memberikan semangat, ia pun berpesan agar wisudawan/wisudawati tidak berhenti belajar dan berusaha untuk melanjutkan program studi ke luar negeri.

“Bukan karena kualitas pendidikan di NTB ini rendah, pengalaman kami kebetulan saya ini SMA nya di Australia dan kuliahnya di Jepang, sempat kuliah di Belanda, sempat kuliah di Inggris, Swiss dan Amerika, punya pengalaman untuk bercerita pada adik-adik tentang anak NTB,” kata gubernur.

Gubernur yang kerap disapa Bang Zul tersebut juga mengatakan, hampir semua tempat di seluruh dunia yang dikunjunginy, anak NTB selalu menjadi ketua pengajian.

Karena itu, diharapkan lulusan UNU dapat belajar dan berkiprah di dunia internasional.

AYA/HmsNTB

Arief membantah isu bahwa Satpol PP akan dipersenjatai. Yang benar, Satpol PP akan dipersenjatai dengan kewibawaan

MATARAM.lombokjournal.com —  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) keberdaan dan peranna sangat penting, karenanya Kepala Daerah agar tahu persis apa  tugas pokok dan fungsinya dari Satpol PP.

Tugas Satpol PP itu selain menegakkan Peraturan Daerah (Perda) atau Perkada, dia juga jadi penyeimbang kehidupan bermasyarakat.

“Dia-lah tulang punggung meningkatnya PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kenapa PAD?” kata Direktur Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri, Arief Mulya Eddie

Di sela-sela HUT Satpol PP dan Linmas di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (02/03/2020), Arief menjeaskan, banyak hal-hal yang menjadi keputusan Perda dan Perkada tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat, pengguna jasa.

Contohnya rumah makan, pajak hotel restoran, pajak IMB, banyak yang tak sesuai dengan izin yang dikeluarkan.

“Tugas Pol PP untuk menertibkan itu. Untuk bisa meningkatkan PAD pada daerah masing-masing,” tegas Arief.

Dikatakn, dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP akan lebih mengedepankan pendekatan yang humanis. Karena itu senjata efektif untuk berkomunikasi dengan masyarakat.

Karenanya, ketika turun ke lapangan, anggota Satpol PP tidak pakai seragam PDL. tapi pakai t-shirt.

“Jadi masyarakat akan lebih nyaman dengan itu. Intinya kami akan menjadi penyeimbang. Kami mohon masyarakat juga tak mengedepankan ego masing-masing. Saya butuh ruang bekerja membuka lapak di pinggir jalan, pinggir jalan adalah milik umum, trotoar adalah milik bersama, jadi jangan mengedepankan urusan pribadi, harus bersama-sama. Nah, Pol PP ini dalam setiap penegakan tak memutus rantai ekonomi, tidak, ” ujarnya.

Arief membantah isu bahwa Satpol PP akan dipersenjatai. Yang benar, Satpol PP akan dipersenjatai dengan kewibawaan.

Karena Satpol PP adalah praja wibawa. Jadi bukan senjata api yang dimiliki Satpol PP.

“Tapi kita  punya senjata kewibawaan yang sangat dicintai rakyatnya dan bisa menjadi penyeimbang kehidupan bermasyrakat. Satpol PP senjatanya adalah rakyat itu sendiri yang akan menghargai kita dan yang akan kita layani nantinya, karena kita adalah pelayan masyarakat,” kata Arief.

Puspen Kemendagri