Sejauh ini Provinsi NTB telah memiliki 4 Rumah Sakit yang menjadi rujukan resmi terkait virus corona yakni, RSUD Provinsi NTB, RSUD Selong Lombok Timur, RSUD Bima, dan RSUD Manambai Sumbawa

MATARAM.lombokjournal.com —  Provinsi Nusa Tenggara Barat belum ada yang positif terjangkit virus Corona atau positif Covid-19, sampai hari Kamis  (12/03/20).

Sebanyak 109 Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang dilakukan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB, 85 di antaranya dinyatakan negatif.

Sisanya 24 ODP masih dalam pemantauan di rumah sakit masing-masing Graha Mandalika, maupun RSUD NTB.

Sebanyak 8 orang yang dinyatakan Pasien Dengan  Pengawasan (PDP) seluruhnya negatif. Ruang isolasi covid-19 di NTB saat ini kosong.

“Baik ODP maupun PDP berada di rumah masing-masing ataupun di Rumah Sakit tetapi belum ada yang positif covid-19,” jelas dr. Nurhandini Eka Dewi, Kepala Dinas Kesehatan NTB saat memberi keterangan pada wartawan , di Posko Kewaspadaan Corona NTB, Kamis (12/03/20).

Menurut Dr. Eka, panggilan akrab Kepala Dikes NTB, orang yang berstatus ODP belum menunjukkan gejala sakit.

Namun, orang pada kategori ini sempat bepergian ke negara episentrum corona atau sempat melakukan kontak dengan orang diduga positif corona sehingga harus dilakukan pemantauan.

Sementara, PDP merupakan orang yang sudah menunjukan gejala sakit seperti demam, batuk, pilek, dan sesak nafas sehingga dilakukan pengawasan ketat.

Merujuk semakin meningkatnya kasus corona di Indonesia, dr. Eka menghimbau masyarakat NTB agar tetap tenang namun waspada.

Pasalnya, Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan berbagai tindakan pencegahan dan persiapan penanganan yang tepat terkait covid-19.

Sejauh ini Provinsi NTB telah memiliki 4 Rumah Sakit yang menjadi rujukan resmi terkait virus corona yakni, RSUD Provinsi NTB, RSUD Selong Lombok Timur, RSUD Bima, dan RSUD Manambai Sumbawa.

RSUD Praya sendiri tengah melakukan persiapan untuk menjadi rumah sakit ke-lima di Provinsi NTB yang menjadi rumah sakit resmi rujukan covid-19.

Dikatakan dr Eka, Ke-5 rumah sakit tersebut telah siap untuk menangani covid-19.

Terkait ketersediaan Alat Pelindung Diri (ADP) dan Ruang isolasi, telah dimiliki ke-lima rumah sakit tersebut meskipun jumlahnya terbatas.

“Masing-masing rumah sakit memiliki satu sampai dua set ADP Corona. Satu set bisa untuk 2-4 orang,” jelas dr. Eka.

Dinas Kesehatan NTB sendiri telah mengirim surat ke Kementrian Kesehatan RI terkait APD. Dikes meminta500 biji per-rumah sakit yang menjadi RS rujukan corona, dimana Dikes NTB yang akan mendistribusikan sesuai kebutuhan.

Untuk SOP pencegahan virus korona sendiri di sekolah, Dikes NTB secepatnya akan membahas pada Rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan NTBdan stake holder terkait.

Menyusul bahasan serupa akan dilakukan bersama Kantor Perwakilan Kemenag NTB untuk santri madrasah dan pesanten.

Di akhir Konfrensi Pers, Dr. eka kembali menghimbau kepada seluruh sekolah di NTB untuk memulangkan dan melarang siswa dan siswi yang sakit, terlebih untuk penyakit yang menular melalui droplet atau cairan.

“Dan jangan segan untuk melapor jika ada yang baru pulang dari Luar Negeri maupun yang memiliki gejala covid-19. Masyarakat NTB bisa melapor melalui social media maupun webside RSUD dan Dinas Kesehatan NTB!” tandasnya.

AYA

“PKK dalam Program Banggakencana melakukan langkah keswadayaan, yaitu ikut dalam proses perencanaan pelaksanaan, dan kegiatan program, ikut dalam pemantauan, dan pengendalian terhadap proses kegiatan, serta melestarikan kegiatan Banggakencana”

MATARAM.lombokjournal.com – “PKK dan BKKBN itu teman seiring sejalan, secara mendasar, kita ini sama-sama berjuang di jalan yang sama,” kata Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah ,M.Sc.

Hj Niken mengatakan itu saat menjadi narasumber dalam acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) tingkat Provinsi NTB, di Hotel Golden Palace, Rabu (11/03/2020).

Dalam acara yang mengusung tema “Banggakencana dalam Era Milenial untuk Indonesia Maju, Sejahtera dan Berkeadilan” itu, PKK memiliki kedekatan yang baik sebagai mitra kerja BKKBN.

Banyak sekali program yang dilakukan bersama, salah satunya adalah Program Banggakencana yang dimiliki oleh BKKBN ini.

Menurut Hj.Niken, PKK memiliki banyak peran dalam pelaksanaan program BKKBN, tidak terkecuali program Banggakencana.

Dalam program ini, PKK memiliki beberapa tugas yang dilaksanakan di lapangan.

“PKK dalam Program Banggakencana melakukan langkah keswadayaan, yaitu ikut dalam proses perencanaan pelaksanaan, dan kegiatan program, ikut dalam pemantauan, dan pengendalian terhadap proses kegiatan, serta melestarikan kegiatan Banggakencana,” terangnya.

Ia menambahkan, dalam menyukseskan program Banggakencana, PKK mempunyai beberapa kelompok kerja atau Pokja yang turut bergerak dalam melaksanakan program tersebut.

“PKK itu memiliki Pokja-pokja yang terdiri dari empat Pokja, Pokja I membentuk perilaku mental spiritual keluarga, Pokja II bertugas dalam peningkatan ekonomi keluarga, Pokja III tentang ketahanan pangan keluarga, dan Pokja IV tentang perencanaan sehat keluarga,” tambahnya.

PKK melakukan langkah awal berupa pendataan di setiap dusun. Sehingga program-program selanjutnya dapat dilakukan dengan mudah berdasarkan data yang telah dihimpun tersebut.

Pendataan yang dilakukan oleh PKK melalui program Dasawisma sangat detail, mulai dari nama, usia, jumlah anak, hingga kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh keluarga.

PKK dianggap sangat penting menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan programnya.

Hal ini diakui oleh pemerintah pusat melalui Perpres Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

“Bapak Presiden Joko Widodo mengakui pentingnya peran PKK dalam mendukung pembangunan terutama dalam pembangunan keluarga dan sumberdaya manusia di seluruh pelosok Indonesia,” ungkapnya.

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Drs. Sama’an.,M.Si menyampaikan, program ini dilaksanakan sebagai salah satu wujud keseriusan BKKBN dalam mendukung Visi-Misi Presiden RI terutama yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BKKBN.

“Tema ini diambil bertujuan untuk menyegarkan komitmen dan peran serta, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun seluruh mitra kerja BKKBN dalam peningkatan akses dan kualitas program Banggakencana bagi seluruh masyarakat,” terangnya.

Rakerda tahun ini diikuti oleh 230 peserta yang terdiri dari lintas sektor, pemerintah daerah serta seluruh mitra kerja BKKBN. Kegiatan ini diisi oleh beberapa narasumber, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan beberapa narasumber lainnya.

AYA/HmsNTB

“Angkasa Pura I dan Kanwil Bea Cukai Mataram ikut bersinergi dengan kita untuk mengungkap jaringan narkota Nasional maupun Internasional”

LOTENG.lombokjournal.com — Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB yang dibantu Kanwil Bea Cukai Mataram dan Avsec Angkasa Pura I, mengamankan 2 orang masing masing berinisial IR (37) dan MR (41) yang tertangkap membawa sabu yang disembunyikan di dalam dubur.

Hasil Pengungkapan ke 2,  BNNP NTB kembali mengamankan ZW (22) dan AH (24) di bandara Internasional Lombok.

Hasil itu merupakan operasi gabungan secara terpadu selama 9 hari yang didukung Kanwil Bea Cukai Mataram dan Avsec Angkasa Pura I , sejak 3-11 Maret 2020, dalam melindungi dan menyelamatkan SDM NTB dari ancaman Narkoba.

Digelarnya kegiatan ini guna mengungkap jaringan sindikat Narkotika Nasional maupun Internasional.

Lebih lanjut, Kepala BNNP NTB Brigjen Pol Gde Sugianyar saat press rilis menjelaskan, Bea Cukai pada tahun 2019 telah menggagalkan pengiriman narkoba jenis sabu dari Batam ke bandara Internasional Lombok.

“Angkasa Pura I dan Kanwil Bea Cukai Mataram ikut bersinergi dengan kita untuk mengungkap jaringan narkota Nasional maupun Internasional,”ujarnya.

Dari tangan para tersangka telah diamankan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus karet dengan berat bruto 150 gram, 1 unit mobil grand max warna hitam, dan 3 buah telepon genggam.

Terhadap para tersangka akan di lakukan penyelidikan lebih lanjut terkait peredaran Narkotika di wilayah NTB.

Sugianyar juga menjelaskan tujuan digelarnya press rilis di bandara Internasional Lombok untuk mempromosikan NTB khususnya Lombok akan kegiatan event MotoGP di Mandalika.

AYA

Selain mengajak BKKBN berkolaborasi, wagub juga mengundang langsung untuk hadir rapat di Ruang kerjanya untuk membahas berbagai persoalan

MATARAM.lombokjournal.com —  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTB diharapkan bersinergi dengan berbagai pihak, khususnya Tim Penggerak PKK.

“Bersama kita harus sudah selangkah, seayun,  jika kita berbicara NTB, ” kata Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana (BanggaKencana) Tahun 2020.

Rakerda yang digelar oleh Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTB ini diselenggarakan,  di Hotel Golden Palace, Mataram (11/03/2020).

Wagub mengapresiasi BKKBN yang menurutnya sudah banyak berbenah, khususnya dalam mengemas program-programnya. BKKBN sudah berusaha agar program – programnya terlihat menarik.

“Saya sangat mengapresiasi, jika kita pandai mengemasnya seperti ini, tentu akan menarik dan tidak akan ditolak begitu saja oleh masyarakat,” katanya.

Karena program BKKBN menarik, anak-anak muda menjadi tertarik dan peduli, manajemennya juga kini lebih tertata. Ia optimis jika BKKBN menjaga sinergitas, akan diikuti oleh kesuksesan.

Umi Rohmi sapaan akrab Wagub mengingatkan, pekerjaan rumah di NTB  masih sangat banyak. Untuk itulah pemerintah terus berikhtiar, salah satunya melalui Revitalisasi Posyandu.

“Akan tetapi karena beban kita masih sangat banyak, kita butuh butuh effort yang luar biasa. Entah itu laju kepadatan penduduk, masalah remaja, pernikahan usia anak, dan sebagainya. Untuk itu NTB harus bisa mengintervensi khususnya pada sistem, sehingga kami meluncur program Unggulan Revitalisasi Posyandu yang berbasis posyandu keluarga” jelasnya.

Posyandu keluarga saat ini menjadi ujung tombak terdepan di seluruh dusun dalam memberikan edukasi dan pelayanan kesehatan, baik untuk bayi, remaja hingga lansia.

Awalnya dari 7.300 Posyandu yang ada di NTB, hanya 87 saja yang sudah berbasis Posyandu Keluarga, namun saat ini sudah mencapai 1.300 Posyandu Keluarga.

“Kini di Dompu, Lombok Barat, Bima dan seluruh Kabupaten lain ingin juga seluruh posyandunya menjadi 100 persen Posyandu Keluarga. Tepuk tangan untuk seluruh kab/kota se NTB, untuk seluruh desa dan dusun SE-NTB,” lanjut Wagub di iringi tepuk tangan seluruh hadirin.

Wagub sangat yakin, Posyandu Keluarga bisa menjadi solusi permasalahan kesehatan dan sosial di NTB mulai dari gizi buruk, pernikahan usia anak, narkoba, buruh migran ilegal, pasung, dan permasalahanan lingkungan lainnya bisa ditangani setahap demi setahap.

Selain mengajak BKKBN berkolaborasi, wagub juga mengundang langsung untuk hadir rapat di Ruang kerjanya untuk membahas berbagai persoalan tersebut.

“Posisi BKKBN sangat strategis. Saya harap bisa mengambil peran dalam Posyandu Keluarga di NTB ini. Mari kita bersinergi bersama. Kami tunggu dari BKKBN, jam 1.30 ada rapat bersama. Saya undang agar kita bisa berkolaborasi ” tutup Wagub.

Kegiatan Rakerda diikuti secara aktif oleh ratusan peserta yang terdiri dari peserta Pra Rakerda dan mitra kerja provinsi dan kabupaten/kota di seluruh NTB.

AYA/HmsNTB

Penyederhanaan aturan pusat dan daerah dapat mempercepat terwujudnya Indonesia maju di masa yang akan datang

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Presiden RI, Prof. Dr (H.C) KH. Ma’ruf Amin kembali melakukan kunjungan kerja ke NTB, hari Rabu (11/03/20).

Tiba di NTB sekitar pukul 09.00 Wita, Wapres Ma’ruf Amin yang didampingi istri, Hj. Wury Estu Handayani Ma’ruf Amin, disambut Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi istri, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah SE, M. Sc.

Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama sejumlah Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi NTB, juga ikut menyambut.

Dalam kunjungan ke NTB kali ini, wapres membuka Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram.

Bulan Februari 2020 lalu, wapres telah melakukan Kunker di sejumlah lokasi di Lombok,

Munas ADEKSI tahun ini diikuti sebanyak 1100 anggota dari 93 DPRD kota seluruh Indonesia. Tema yang diangkat yaitu “Respon Daerah Menyambut OmnibusLaw: Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju”.

ADEKSI mengangkat tema ini, karena Pemerintah Pusat tengah  merampungkan  penyusunan Omnibus Law tersebut.

Omnibus Law merupakan aturan baru yang sengaja dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana.

Omnisbus Law ini memuat penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, serta kemudahan proyek pemerintah dan kawasan ekonomi.

Wapres mengatakan, tidak benar Omnibus Law ini akan menghilangkan otonomi daerah.

Justru, penyederhanaan aturan pusat dan daerah katanya, dapat mempercepat terwujudnya Indonesia maju di masa yang akan datang.

“Munas ADEKSI yang disertai dengan seminar nasional ini diharapkan menjadi sarana desiminasi dan diskusi ilmiah secara terbuka terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan Omnibus law,” ungkapnya.

Isu strategis yang menyangkut Omnibus Law,  yaitu strategi percepatan, penataan hukum dan pemerintahan Indonesia, strategi percepatan pertumbuhan ekonomi, UMKM, cipta kerja dan mendorong investasi, terobosan hukum untuk menjawab persoalan tumpang tindih peraturan perundangan-undangan di Indonesia, serta singkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam rangka menunjang iklim investasi di daerah.

Wapres Ma’ruf Amin menjelaskan, terdapat 8.451 Peratutan Pusat dan 15.965 Perda yang ada saat ini.

Banyaknya peraturan tersebut menggambarkan kompleksitas dan obesitas regulasi di Indonesia. Pemerintah saat ini sedang berusaha menyelesaikan hambatan regulasi tersebut melalui Omnibus Law.

“Kita harapkan melalui aturan ini, cita cita membangun Indonesia maju, bisa lebih cepat,” harapnya.

Indonesia saat ini lanjut Wapres sedang melakukan upaya pembangunan nasional dengan visi Indonesia ke depan, Indonesia maju yaitu Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang tidak berada pada posisi middle income country tapi berubah menjadi high income country.

“Pemerintah telah menetapkan 5 program prioritas untuk mendukung Indonesia maju yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur dan penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi,” ungkapnya.

Program prioritas tersebut satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Pembangunan SDM unggul memerlukan infrastruktur yang memadai, yang diperlukan untuk meningkatkan transformasi ekonomi.

Pertumbuhan dan pertambahan nilai ekonomi harus didukung regulasi yang memberi kepastian hukum serta jalannya reformasi birokrasi yang baik.

“SDM Unggul merupakan komitmen suatu bangsa. SDM Indonesia harus sehat, cerdas, berdaya saing dan berakhlak mulia,” tuturnya.

Salah satu program pemerintah untuk mendukung SDM Indonesia yang sehat yaitu percepatan penurunan prevalensi stunting tahun 2018 dari angka 30,8 persen menjadi 27,67 persen pada tahun 2019.

Target pemerintah pada akhir tahun 2024 yaitu penurunan stunting mencapai angka 14 persen.

Pada tahun 2014 – 2019, pemeritah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 11,25 persen menjadi 9,40 persen. Untuk pertama kali Indonesia mencapai tingkat penurunan kemiskinan satu digit.

Wapres berharap, Munas ADEKSI t menjadi sarana untuk membahas dan mendistribusikan program strategis Pemerintah.

Hadir juga dalam Munas tersebut, Ketua Umum DPP ADEKSI, Ir. Armudji, MH, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi selaku Ketua Panitia Pelaksana serta sejumlah anggota FKPD.

AYA/HmsNTB

Setelah mendengar penjelasan Wagub, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Yakin bahwa NTB mempunyai contoh nyata dari seorang pemimpin perempuan

MATARAM.lombokjournal.com —  NTB masuk nominasi untuk Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya untuk tahun 2020.

Hal itu disampaikan Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Budi Mardaya SE, M.Si beserta jajarannya saat audensi dengan  Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah,di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Selasa (10/03/20) 2020.

Budi menyampaikan pada Wagub, persyaratan apa saja yang diperlukan termasuk meminta komitmen dari pemerintah terkait kesetaraan gender di NTB.

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan peran pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).

Wagub atau yang akrab disapa Umi Rohmi mengungkapkan, jika persoalan kesetaraan gender di NTB sudah menipis bahkan mulai hilang.

Hal itu dibuktikan dari banyaknya pimpinan OPD maupun penggerak organisasi banyak berasal dari kalangan perempuan.

“Program-program kita bahkan penggeraknya banyak yang perempuan,” ungkapnya.

Umi Rohmi mengharapkan koordinasi serta kerjasama dari tiap OPD dan masyarakat NTB sehingga tidak ada lagi gap antara laki-laki dan perempuan.

“NTB sudah sangat maju dari sisi gender,” sebutnya.

Budi Mardaya SE, M.Si optimis NTB mampu meraih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tahun 2020.

Menurutnya, setelah mendengar penjelasan Wagub, NTB mempunyai contoh nyata dari seorang pemimpin perempuan.

“NTB ada progres yang bagus, sehingga itu bisa menggerakkan gender yang lain,” kata Budi.

Terakhir, Ia meminta pemerintah NTB untuk segera melengkapi persyaratan yang diperlukan diantaranya, PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) yang memang perlu dilaksanakan oleh para perencana SKPD sebagai wujud komitmen para pengambil keputusan.

“Jadi semua dokumen perencanaan harus responsif gender,” pungkasnya.

Turut pula mendampingi Wagub, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, Andi Pramaria.

AYA/HmsNTB

“Jika kita memiliki usaha artinya kita membuka lapangan pekerjaan. Kita membutuhkan mental satu tingkat lebih tinggi dari orang yang bekerja dengan orang lain”

MATARAM.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd membuka kegiatan penguatan kewirausahaan bagi pemuda tingkat Provinsi NTB tahun 2020, yang diinisiasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB,  di Hotel Lombok Plaza, Selasa (10/03/20).

Di hadapan 50 wirausaha muda, Wagub Um Rohmi ingin agar seluruh peserta pandai bersyukur dalam menjalankan kehidupan dan memanfaatkan setiap kesempatan.

Menurutnya, kegiatan ini harus dipandang sebagai sesuatu yang penting, menggali ilmu untuk diserap menjadi bekal di masa yang akan datang.

“Jika kita memiliki usaha artinya kita membuka lapangan pekerjaan. Kita membutuhkan mental satu tingkat lebih tinggi dari orang yang bekerja dengan orang lain,” jelas Wagub.

Wakil Gubernur yang kerap disapa Umi Rohmi tersebut menyampaikan,  yang dibutuhkan oleh seorang pengusaha muda adalah optimisme, kerja keras dan rasa ingin belajar menjadi modal terbesar yang harus dimiliki. Sehingga mampu mencapai target yang diinginkan.

“Saya ingin adek-adek jangan mau merugi, sudah dapat kesempatan untuk ikut pelatihan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Buat tekad, buat target untuk usaha yang diinginkan,” jelas Umi Rohmi.

Umi Rohmi percaya, anak muda NTB ini adalah anak-anak hebat.

Begitu banyak hal yang dihasilkan oleh anak NTB, seperti yang baru diluncurkan, yaitu motor listrik sampah. Hal ini sangat mendukung berjalannya industrialisasi.

“Anak NTB harus kuat, mau kerja keras, dan memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang positif, memiliki etos kerja yang bagus, tidak malas dan pandai bersyukur,” harap Umi Rohmi.

Terakhir, Wagub berpesan agar para wirausaha muda ini terus berlatih dan memaknai setiap pengalaman menjadi sebuah pembelajaran untuk menjadi lebih baik.

“Selamat berlatih, jaga mental dan pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga lebih produktif lagi,” tutup Umi Rohmi.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin yang juga Ketua Panitia acara tersebut menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung misi kelima dari NTB Gemilang, yaitu NTB Sejahtera dan Mandiri.

“Untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi wirausaha muda dan pemula untuk meningkatkan kemandirian, profesionalitas dan daya saing wirausaha muda,” jelasnya.

Melanjutkan laporannya, Ia menyampaikan bahwa pelatihan ini tidak hanya di ruangan, namun juga mengunjungi beberapa kelompok yang sudah berhasil.

“Kita berharap bahwa peserta dapat lebih terbuka wawasannya dalam bidang usaha,” tutupnya

AYA/HmsNTB        

—

“Manfaatkan Apel Gelar Pasukan ini sebagai sarana koordinasi dan komunikasi antar unsur pengamanan, utamanya untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas serta menghindari terjadinya kesalahan sekecil apapun dalam pelaksanaan tugas”

MATARAM.lombokjournal.com — Korem 162/WB melaksanakan Apel Gelar Pasukan Pengamanan VVIP di Lapangan Sangkareang jalan Penjanggik Mataram, Selasa (10/3). Apel itu dilakukan jelang kedatangan Wapres RI, Prof. Dr. (HC) KH. Ma’ruf Amin hari Rabu siang.

Apel gelar pasukan Pam VVIP dipimpin Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., selaku Dansatgas Pengamanan Wilayah yang diikuti personel TNI, Polri, dan instansi terkait pengamanan dan kelancaran kunungan VVIP.

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP., selaku Pangkoops Pam VVIP wilayah Bali Nusra mengatakan, harus dapat memberikan jaminan keamanan objek yang terbaik dan maksimal.

Hal itu terkait pengamanan VVIP yang melibatkan kekuatan dari unsur TNI, Polri, Pemerintah Daerah dan komponen masyarakat lainnya, baik pada event nasional maupun internasional.

Menurutnya, Apel Gelar Pasukan sangat perlu dilakukan untuk mengecek sejauh mana tingkat kesiapan pasukan Satgas Pengamanan VVIP, secara perorangan maupun satuan.

Juga terkait pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur Satgas, maupun langkah dan tindakan yang diambil dalam mengatasi persoalan harus sesuai dengan prosedur tetap (Protap) Pengamanan VVIP yang berlaku.

Selain itu juga untuk memastikan sinergitas dan kerjasama antar unsur pengamanan yang terlibat.

“Manfaatkan Apel Gelar Pasukan ini sebagai sarana koordinasi dan komunikasi antar unsur pengamanan, utamanya untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas serta menghindari terjadinya kesalahan sekecil apapun dalam pelaksanaan tugas,” pesan Pangdam.

Pati Bintang Dua tersebut juga memberikan beberapa penekanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pam VVIP yakni pertama, pahami dan kuasai Prosedur Tetap pengamanan VVIP.

Kedua, pegang teguh disiplin dengan memahami Rantai Komando yang efektif dan efisien. Ketiga, tingkatkan kepekaan dan jangan lengah terhadap situasi yang berkembang.

Keempat, jangan ragu dalam bertindak dan tingkatkan koordinasi secara optimal, dan kelima, cermati dan ikuti perkembangan situasi secara terus menerus dan laporkan.

“Semoga selama kegiatan kunjungan Wakil Presiden RI beserta rombongan di Pulau Lombok NTB dapat berjalan aman, tertib dan lancar,” pungkas Mayor Jenderal TNI Benny Susianto.

Usai membacakan amanat Pangdam IX/Udayana, Danrem 162/WB bersama jajaran Kepolisian dan rombongan melaksanakan gladi rangkaian ke lokasi yang akan dikunjungi Wakil Presiden RI bersama rombongan.

Apel Gelar Pasukan dihadiri pejabat TNI Polri dan jajaran wilayah NTB, perwakilan Pemerintah Daerah NTB dan undangan lain.

AYA

“Tugas kami pemda adalah menyediakan pasarnya, membeli produknya untuk kemudian kita pakai sendiri, kita distribusikan ke desa-desa dan sekolah-sekolah agar terjadi Learning by Doing”

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah melakukan uji coba sebuah motor listrik bertenaga 3,5 KW atau 3500 Watt, hasil karya siswa SMKN 1 Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, di Halaman Pendopo Gubernur, Selasa (10/03/20).

Motor listrik ini diberi nama “Lingsar” oleh Gubernur Zul.

Menurut Bang Zul sapaan akrab Gubernur Zul, terciptanya motor listrik membuktikan bahwa anak-anak NTB  bisa menciptakan sebuah karya berteknologi tinggi.

Apalagi motor listrik ini katanya memberikan nilai tambah bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Motor listrik ini sejalan dengan program Industrialisasi yang digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, yang menitikberatkan proses penambahan nilai dari sebuah produk.

“Ini memberikan semangat kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat, bahwa kita bukan hanya mampu memproduksi produk-produk tradisional yang bernilai rendah,” ungkap Bang Zul.

Kalau mau sejahtera, masyarakat harus punya lompatan dan keberanian untuk memproduksi barang barang yang memiliki nilai tambah, seperti motor listrik ini.

Apalagi NTB akan menjadi tuan rumah MotoGP tahun 2021 mendatang.

Anak NTB didorong mampu menciptakan sesuatu yang membuat orang mudah ingat. Meski belum sempurna, Bang Zul yakin motor ini akan terus mengalami kemajuan dan kesempurnaan di masa menndatang.

“Segala sesuatu itu tercipta dua kali yaitu pertama dalam pikiran kedua dalam kenyataan,” tuturnya.

Bang Zul menegaskan SMKN 1 Lingsar atau sekolah-sekolah lain di NTB tidak akan memproduksi masal kendaraan listrik ini.  Y

ang dilakukan mereka hanya memproduksi prototype atau contoh-contohnya saja.

“Langkah selanjutnya SMK 1 Lingsar akan memanggil UKM-UKM kita di bidang permesinan dan otomotif dan mengajarkan dan mendiskusikan prototype ini ke UKM-UKM kita yang disertai Transfer Teknologinya,” jelasnya.

Motor-motor ini lanjutnya akan dipesan dan dirakit oleh UKM-UKM di NTB melalui pengawasan atau supervisi SMK 1 Lingsar dan SMK2 lain.

Termasuk kalau ada siswa SMKN Lingsar yang tertarik dengan UKM akan segera dibantu untuk proses pembuatan usahanya.

“Tugas kami pemda adalah menyediakan pasarnya, membeli produknya untuk kemudian kita pakai sendiri, kita distribusikan ke desa-desa dan sekolah-sekolah agar terjadi Learning by Doing,” tegas Bang Zul.

Bisa masuk gang kecil

Koordinator Pengembangan Teknologi Tepat Guna, SMKN 1 Lingsar, Irwan Ardy Tiadaya menjelaskan kendaraan tersebut memiliki spesifikasi panjangnya 2,40 m dengan lebar 1 m, sehingga bisa masuk ke gang-gang kecil.

Mesinnya memiliki kekuatan 3,5 KW atau 3.500 Watt yang dilengkapi baterai 80 AH sebanyak 8 buah.

“Diprediksi kemampuan tempuhnya mencapai 70 sampai 80 km. chargingnya sekali, dalam kondisi kosong, bisa 8 jam. Chargingnya bisa dari berbagai sumber, bisa dari tenaga matahari dan bisa tenaga listrik PLN,” katanya.

Solusi tentang polusi dan pemanasan global melatarbelakangi terciptanya motor ramah lingkungan ini.

AYA/HmsNTB

MA resmi membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kini, tarif yang berlaku sama sebelum Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;   Melalui putusan judicial review terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

MA menyatakan Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres Jaminan Kesehatan tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan sejumlah undang-undang.

Pasal 34 yang dibatalkan oleh MA memuat mengenai kenaikan tarif iuran kelas BPJS yang mencapai 100 persen.

“Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro, Senin (09/03/2020).

Dengan penolakan ini, maka iuran BPJS kembali seperti sebelum Perpres itu diterbitkan.

Gugatan ini awalnya dilakukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah pada akhir 2019, yang keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Putusan tersebut diketok oleh

Hakim MA Supandi selaku Ketua Majelis Hakim mengetok putusan bersama Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi masing-masing sebagai anggota. Majelis memutuskan pada Kamis (27/02/2020).

Dalam putusannya, MA juga menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28 H jo Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e, Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Kemudian juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta Pasal 4 jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Rr