“Informasi liar dan belum akurat, dari sisi diksi menimbulkan ketakutan dan kepanikan, apalagi dari sisi sumber yang tidak jelas, ini yang harus diperbaiki,” kata Gede Aryadi

MATARAM.lombokjournal.com —  , menggelar

Rapat Kordinasi (Rakor) terbatas dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases (Covid-19) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bidang Kehumasan.

Peyelenggaraan rakor guna menyamakan persepsi tentang pemberitaan dan informasi Covid-19 yang aktual dan  akurat, serta memberikan imunitas secara rohani dan psikologis ini, berlangsung di gedung Sangkareang Kantor Gubernur, Kamis (09/04/20)

“Sehingga masyarakat tidak panik dan dapat tenang menghadapi wabah epidemic saat ini,” kata Koordinator Kehumasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH.

Dalam paparannya menjelaskan, Rakor tersebut membahas dan menyepakati, pola dan pedoman penyamapian informasi dalam penanganan Covid-19.

Menurutnya, harus disepakati bersama agar informasi yang akan diberikan kepada publik melalui mekanisme satu pintu, untuk menghindari kesimpangsiuran informasi.

“Informasi liar dan belum akurat, dari sisi diksi menimbulkan ketakutan dan kepanikan, apalagi dari sisi sumber yang tidak jelas, ini yang harus diperbaiki,” tegas Kadis Kominfotik.

Mantan Humas Pemkab Bima ini menegaskan, informasi yang disajikan perlu diklarifikasi dilapangan bersama tim teknis dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi.

Sehingga diperoleh informasi akurat yang dapat menimbulkan kenyamanan dan ketenangan di tengah masyarakat.

“Saat ini informasi tentang Covid-19 kami sampaikan secara transparan, karena ini menyangkut keselamatan masyarakat,” jelasnya.

Dalam kesimpulan rakor tersebut, setelah diskusi panjang, telah disepakati untuk menyajikan informasi yang akurat dan satu pintu yang berhubungan dengan perkembangan Covid-19, baik itu status orang dalam pantuan (ODP), pasien dalam pantuan (PDP), orang tanpa gejala (OTG).

Disamping itu, informasi dan konten-konten yang mengedukasi masyarakat juga akan lebih banyak disajikan.

“Ini dapat membangun optimisme masyarakat menghadapi situasi saat ini,” kata Gede.

Pelayanan informasi publik

Ketua Komisi Informasi (KI) NTB Hendriadi, SE., ME menjelaskan tentang surat edaran KI Pusat nomor 2 tahun 2020 tentang pelayanan informasi publik dalam masa darurat kesehatan masyarakat akibat Covid-19.

Menurutnya, beberapa hari yang lalu beredar informasi di Media Sosial mengenai data pribadi pasien dari Kota Mataram. Mulai dari nama lengkap, alamat hingga nomor handphone.

Setelah di konformasi kepada pemerintah Kota Mataram, data tersebut tidak benar dan tidak jelas sumbernya.

“Ini sangat disayangkan beredar data pribadi seperti ini, apalagi tidak akurat dan benar,” kata Hendriadi.

Batasan data pasien itu dapat dipublis, namun hanya sebatas satuan dusun masih boleh dibuka, tujuannya untuk pemetaaan covid-19. Sehingga pemerintah dapat menangani secara cepat wilayah terdampak tersebut.

“Data pribadi seperti nama lengkap, nomor hanphone atau telephone dan alamat lengkap, itu data pengecualian yang di lindungi,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan perlunya gugus tugas terus menyediakan informasi dan data yang terus-menerus secara berkala, real time dan akurat.

Termasuk kata Hendriadi, status waktu penyampaian informasi harus jelas disampaikan.

“Harapannya, kita jangan ikut menyampaikan informasi yang liar, tidak jelas sumbernya. Klarifikasi sejelas mungkin sebelum disebarkan,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi menegaskan, bahwa mekanisme penyampaian informasi atau rilis tentang perkembangan data Penanganan Corona Virus Diseases (Covid-19) di NTB,  akan diumumkan setelah gugus tugas pusat sebagai juru bicara nasional menyampaikannya terlebih dahulu.

“Ini SOP yang harus kita ikuti. Pusat mengingatkan gugus tugas provinsi meneruskan informasi gugus tugas pusat,” tutur Eka.

Ia mengajak bidang kehumasan, agar terus belajar dan menyempurnakan dalam penanganan Covid-19,  Setelah pemerintah pusat menetapkan status bencana non alam terhadap wabah penyakit virus corona ini.

AYA

“Saya berpesan kepada semua pihak khususnya Satgas Covid-19 agar maksimal mengerahkan semua personel untuk membantu menghadapi virus Corona ini kapan pun dan dimana pun dibutuhkan. Selalu siap sedia dengan segala daya dan upaya agar penyebaran virus corona tidak  sampai memakan korban,” kata Sekda

TANJUNG.lombokjournal.com —  Apel siaga Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lombok Utara yan dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Drs H Suardi merupakan ikhtiar kolektif, untuk memastikan langkah nyata upaya penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di Lombok Utara.

Amanat Bupati Kabupaten Lombok Utara  yang disampaikan Sekda KLU dalam apel siaga dan gelar peralatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Bencana non Alam Virus Corona Disease (Covid-19) itu, berlngsung di halaman kantor Bupati Lombok Utara, (07/04/2020).

Selain dihadiri Wakil Bupati, kegiatan itu juga melibatkan unsur Forkopimda, para anggota Satgas Covid-19 baik dari unsur TNI, Polri, Pol PP Damkar, Dikes, RSUD, PMI, BPBD, Tagana, dan lainnya,

Dikatakan,  keberhasilan melawan penyebaran virus corona adalah ketika berhasil mengarahkan warganya untuk tidak keluar rumah, serta menjaga jarak pertemuan antarmanusia dengan manusia lainnya (physical distancing).

Sebagai pelaksana Gugus Tugas di daerah, para anggota satgas dan pihak terkait niscaya melaksanakan kebijakan terkait percepatan penanganan Covid-19 secara optimal.

Ditambahkan Suardi, mengantisipasi dan memutus sedini mungkin mata rantai penyebaran virus corona di Lombok Utara upaya yang telah diambil satgas Covid-19.

Di antaranya, melakukan  penyemprotan disinfektan pada tempat umum, instansi pendidikan, perkantoran, tempat ibadah, jalan raya dan permukiman penduduk.

Kemudian mengukur suhu tubuh para pengguna jalan di wilayah-wilayah perbatasan baik di ujung barat maupun ujung timur Lombok Utara.

Dalam suasana pagi cukup hangat cuaca, Sekda menjelaskan, berdasarkan data terkini Satgas Covid-19 Kabupaten Lombok Utara hingga 6 April 2020 belum atau tidak ada warga yang positif terpapar virus Corona.

“Pada momen apel ini saya berpesan kepada semua pihak khususnya Satgas Covid-19 agar maksimal mengerahkan semua personel untuk membantu menghadapi virus Corona ini kapan pun dan dimana pun dibutuhkan. Selalu siap sedia dengan segala daya dan upaya agar penyebaran virus corona tidak  sampai memakan korban,” kata Sekda.

Kesadaran masyarakat penting

Wakil Bupati Lombok Utara H. Sarifudin, SH, MH saat diwawancarai usai apel mengharapkan upaya-upaya yang akan maupun yang telah dilakukan di lapangan untuk dapat mencegah penyebaran wabah epidemi virus corona.

“Ini jadi peran kita semua untuk mengantisipasi Covid-19. Kesadaran masyarakat juga sangat penting,” tuturnya.

Acara dirangkaikan dengan pemasangan alat dan sarana kerja lapangan terhadap perwakilan unsur yang terdapat pada gugus tugas penanganan Covid-19.

sid

Pembuatan APD tenaga medis ini sendiri dilakukan secara steril di ruang tertutup. Bahan kain yang digunakan yaitu polypropylene spundbound dengan gramasi 100 sesuai standar yang ditetapkan Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan dipesan dari provinsi Jawa Barat

MATARAM.lombokjournal.com — Pengusaha konveksi Industri Kecil Menengah (IKM) di Dusun Ketapang,  Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, memproduksi baju Hamzat atau pakaian APD untuk tenaga medis.

Pelaku IKM tersebut bekerja siang dan malam mempercepat produksi, agar tenaga medis di dalam daerah dapat tetap terjaga keselamatannya selama bertugas mengobati pasien Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara barat

Lina, salah satu pengusaha IKM yang sehari-harinya menjahit baju seragam pakaian sekolah dan segala hal yang berkaitan dengan produk usaha konveks, mengaku prihatin banyaknya petugas medis yang terpapar Covid-19.

Padahal tenaga medis yang jadi korban itu, justru saat melakukan penanganan pasien dalam pengawasan di ruang isolasi. Ini akibat minimnya ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD).

Lina menuturkan, saat ini ada 4 orang yang bertugas secara bergantian memproduksi satu set baju Hamzat  bagi tenaga medis yang bertugas menyembuhkan pasien covid-19 di Nusa Tenggara Barat.

“Mereka bekerja secara bergantian delapan jam setiap harinya  untuk memproduksi satu set pakaian yaitu baju pelindung  topi  dan sepatu serta masker,” ujar Lina, Rabu (08/04/20).

Pembuatan APD tenaga medis ini sendiri dilakukan secara steril di ruang tertutup. Bahan kain yang digunakan yaitu polypropylene spundbound dengan gramasi 100 sesuai standar yang ditetapkan Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan dipesan dari provinsi Jawa Barat .

Sedangkan mesin jahitnya sendiri menggunakan mesin jahit ultra sonic, yang berasal dari bantuan Dinas Perindustrian NTB.

Selain itu, saat ini ketersediaan APD tenaga medis atau Hamzat masih belum ada yang diproduksi dari dalam daerah, dan harus mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat.

Padahal saat ini Provinsi NTB  sendiri sudah terkonfirmasi ada 10 orang  pasien yang dinyatakan positif Covid-19 dan ratusan orang dalam pengawasan lainnya.

Ini menuntut ketersediaan APD bagi tenaga medis yang saat ini tengah berjuang merawat pasien.

Sejak dua hari berproduksi IKM Yayasan As Syahid ini baru mampu menghasilkan 18 set alat pelindung diri yang layak dan sesuai dengan standar yang ditetapkan Dinas Kesehatan NTB.

“Saat ini pesanan yang sedang dikerjakan adalah untuk dua tempat yaitu Rumah Sakit Universitas Mataram sebanyak 100 perangkat, dan Dinas Kesehtan NTB 500 unit,” terangnya.

Dengan diproduksinya APD bagi tenaga medis ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan para tenaga medis yang bertugas menyembuhkan warga yang terpapar Covid-19.

“Semoga saja para tenaga medis di seluruh indonesia selalu diberikan kesehatan dan tentunya selalu dalam lindungan Allah SWT untuk berjuang menyembuhkan para pasien Covid-19,” harapnya.

AYA

MATARAM.lombokjournal.com – Setelah sebelumnya seorang pasien positif virus Corona Covid-19 asal Kota Mataram dinyatakan sembuh, kini giliran pasien positif asal Lombok Timur dipulangkan ke rumah. Ia dinyatakan sembuh dari COVID-19.

Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas NTB, Lalu Gita Ariadi, mengatakan pasien nomor 1 asal Aikmel Lombok Timur dan pasien nomor 4 asal Kekalik, Kota Mataram sudah pulang ke rumah.

“Pasien nomor 01 berinisial nyonya Y dan nomor 04, berinisial tuan YT telah dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan SWAB dengan hasil negatif Covid-19 dan diperbolehkan pulang,” katanya, Rabu, 8 April 2020.

Sebelum pulang, dilakukan tindakan disinfeksi terhadap pasien agar betul-betul bebas dari virus Corona.

Sedangkan, pasien positif lainnya dalam kondisi sehat. Namun masih membutuhkan tes lanjutan untuk memastikan betul-betul sembuh.

“Sedangkan pasien positif lainnya secara klinis kondisi kesehatannya semakin membaik, masih menunggu test negatif dua kali untuk dapat dipulangkan,” katanya.

AYA

Kesalahan berpikir masyarakat selama ini yang menyangka, inovasi teknologi itu muncul dari kampus-kampus, sekolah-sekolah, para profesor. Padahal inovasi teknologi itu muncul dari perusahaan  atau industrI

LOBAR.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah meresmikan Sains Techno Industrial Park (STIPark) Banyumulek, Rabu (08/04/20).

Peresmian pusat industri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) itu dihajatkan sebagai wahana hilirisasi IPTEK.

Tujuannya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melalui penyebaran pusat-pusat pertumbuhan dalam rangka pemerataan antar wilayah.

Terutama menggairahkan dan menghidupkan produk UMKM di wilayah NTB.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha.

Perpres tesebut dalam Pasal 3 menyebutkan, sasaran pengembangan inkubator wirausaha seperti di NTB, di antaranya menumbuhkan wirausaha baru dan penguatan kapasitas wirausaha pemula (start up) yang berdaya saing tinggi.

Selain itu, juga untuk penciptaan dan penumbuhan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi.

Dan yang lebih penting lagi, peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, STIPark ini dimaksudkan untuk mendorong terlaksananya inkubasi bisnis, inovasi dan pengembangan teknologi, kerjasama dan bisnis proses dan eduwisata teknologi.

Gedung inkubasi ini merupakan wadah untuk memfasilitasi pelajar, mahasiswa yang ingin menekuni bisnis dalam bidang permesinan, industri olahan, industri kreatif, IT dan software development.

Hadirnya STIPark ini merupakan realisasi program Industrialisasi yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, untuk mengembangkan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Zulkieflimansyah yang akrab disapa Bang Zul menjelaskan, teknologi itu tidak dapat dibeli atau didapat begitu saja.

Padahal dalam kenyataannya, pengalaman negara negara berkembang, teknologi itu harus direbut dengan sengaja dan direncanakan.

“Kalau kita tidak mampu melakukan kemampuan teknologi atau technological capability, inovasi teknologi kita, tangannya akan senantiasa di bawah, tergantung dari daerah daerah lain yang mampu memproduksi produk-produk yang mempunyai nilai tambah lebih baik,” ungkap Bang Zul.

Orang nomor satu di NTB ini menegaskan, tidak mungkin masyarakat sejahtera tanpa industrialisasi. Industrialisasipun tidak mungkin ada tanpa inovasi.

Inovasi teknologi tidak akan muncul begitu saja, namun harus direbut dan direncanakan.

Menurut Bang Zul, kesalahan berpikir masyarakat selama ini yang menyangka, inovasi teknologi itu muncul dari kampus-kampus, sekolah-sekolah, para profesor. Padahal inovasi teknologi itu muncul dari perusahaan atau industri.

“Kalau daerah itu mau maju, maka harus punya program yang memperbanyak perusahaan-perusahaan hadir di tengah-tengah masyarakat. Karena di tengah perusahaan, akan hadir kemampuan untuk teknologi,” kata Bang Zul.

Tetapi perusahaan ini tidak gampang memulainya. Butuh modal, butuh pengalaman dan tidak bisa hanya dengan kata-kata.

“Kenapa kita bikin box disinfektan? Bukan boxnya yang penting, tatapi akan lahir perusahaan-perusahaan yang punya kemampuan membikin box, tetapi juga dengan kemampuan bikin box, dia punya kemampuan memproduksi produk produk lain,” tegasnya.

Kehadiran STIPark ini tegas Gubernur sebagai wadah untuk membantu UMKM NTB yang selama ini kurang modalnya serta memiliki pasar yang terbatas.

“STIPark itu bukan tempat berkumpulnya orang orang pintar, bukan tempat untuk mengumpulkan produk-produk hebat. Tetapi, STIPark adalah tempat kita memberikan ruang, memberikan wadah bagi mereka mereka yang memiliki ide brilian tetapi tidak punya modal,” ungkapnya.

Kehadiran STIPrk membantu menyediakan tempat, pelatihan, mencarikan pasar, mencari teknologi yang tepat.

Sehingga, ketika dua tahun atau tiga tahun di STIPark, mereka keluar bisa menjelma menjadi pengusaha hebat.

AYA/HmsNTB

Kelebihan iuran yang telah dibayar peserta akan dikembalikan segera setelah ada aturan baru tersebut atau disesuaikan dengan arahan dari Pemerintah

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;  Kepala Humas BPJS Kesehatan, Muhammad Iqbal Anas Ma’ruf memberi jawaban atas kekhawatiran masyarakat khususnya Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau bukan pekerja (BP) alias peserta kelas mandiri.

Ini terkait putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan kenaikan iuran per tanggal 1 April 2020. Padahal PBPU tetap membayar iuran sesuai kenaikan yang telah ditetapkan.

Namun Iqbal Anas Ma’ruf menegaskan mengenai transaksi tersebut peserta tak perlu khawatir. Sebab  pihak BPJS Kesehatan  mencatat kelebihan pembayaran iuran tersebut.

“Masyarakat juga diharapkan tidak perlu khawatir, BPJS Kesehatan telah menghitung selisih kelebihan pembayaran iuran peserta segmen PBPU atau mandiri,” kata Iqbal saat dihubungi detikcom, Jakarta, Senin (06/04/20).

Pihak BPJS Kesehatan akan mengembalikan kelebihan pembayaran iuran para peserta yang sudah membayar setelah kenaikan taarif sesuai Peraturan Presiden (Perpres) baru yang diterbitkan oleh pemerintah.

Iqbal menegaskan, kelebihan iuran yang telah dibayar peserta akan dikembalikan segera setelah ada aturan baru tersebut atau disesuaikan dengan arahan dari Pemerintah.

“Teknis pengembaliannya akan diatur lebih lanjut, antara lain kelebihan iuran tersebut akan menjadi iuran pada bulan berikutnya untuk peserta,” jelas Iqbal.

Meski MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, namun hal itu tidak otomatis membatalkan kenaikan yang ditetapkan.

MA masih memberikan waktu 90 hari kepada pemerintah untuk melaksanakan putusan itu atau tidak.

Namun seperti tertuang dalam Peraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materi. Pasal 8 ayat 1 dan 2 menyatakan:

1. Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara.
2. Dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Peraturan MA di atas yang membatalkan kenaikan iuran BPJS tidak serta-merta atau otomatis berlaku, sebab aturan itu baru itu berlaku setelah 90 hari ke depan.

Dengan catatan, setelah Presiden menerima putusan tersebut.

MA membatalkan iuran yang tertuang pada Perpres Nomor 75 Tahun 2019, pasal 34 yang berbunyi:

(1) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:

42. Rp 42.OOO,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III
43. Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
44. Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

(2) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2O2O.

Pemerintah saat ini masih membahas mengenai pembuatan aturan baru pengganti Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Dengan pembatalan tersebut maka masyarakat khususnya PBPU atau bukan pekerja alias kelas mandiri akan membayar iuran sesuai dengan tarif sebelum kenaikan.

Rr

(detik.com)

Pemprov NTB saat ini terus mendorong UMKM memproduksi berbagai hal yang dibutuhkan masyarakat selama masa penyebaran virus corona

MATARAM.lombokjournal.com —  Masker produksi tangan-tangan terampil dari UMKM di NTB dibagikan gratis ke masyarakat.

Pambagian masker sebagai alat pelindung diri itu dilakukan  Satpol PP Provinsi NTB, bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, yang selaras dengan kebijakan Gubernur NTB dibeli dari UMKM di NTB.

Aksi bagi-bagi masker digelar di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram dan Lombok Barat. Pasar Cemare, Pasar Sayang-sayang, Pasar Abian Tubuh, Pasar Karang Jasi, Pasar Perampuan dan Pasar Kebon Roek.

“Masker yang kami bagikan hari ini 1000 buah,” ujar Kasat Pol PP Provinsi NTB, Drs. L. Dirjaharta, M.Si, di sela aksi bagi-bagi masker, Selasa (07/04/20)

Masker ini merupakan hasil produksi para perajin dan pengelola UMKM di NTB. Hasil produksi mereka dibeli oleh Pemprov NTB dan kemudian dibagikan secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan dan aksi ini akan terus berlanjut.

“Ini sesuai penegasan dan komitmen Gubernur NTB dalam memberdayakan UMKM NTB,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM.

Najamudin menjelaskan, Gubernur NTB selama ini terus berpikir dan berikhtiar agar ekonomi masyarakat NTB bisa tetap hidup dan berdinamika di tengah ancaman virus corona.

“Musibah corona bukan alasan kita diam dan tidak berdaya,” ujar Najam mengutip pernyataan Gubernur Zulkieflimansyah.

Karena itulah, Pemprov NTB saat ini terus mendorong UMKM memproduksi berbagai hal yang dibutuhkan masyarakat selama masa penyebaran virus corona.

Hal-hal yang dibutuhkan masyarakat sangat beragam. Mulai dari alat pelindung diri (APD) seperti masker, hingga produk jamu yang bisa memperkuat sistim imun tubuh.

“Kita ingin warga tidak hanya melihat sisi buruk dari kejadian ini. Tapi juga ada sisi baik yang bisa kita ambil peluangnya untuk memberikan manfaat bagi orang banyak,” kata Najam.

AYA/HmsNTB

“Kami akan melengkapi jaring pengaman pusat dengan paket JPS Gemilang. JPS Gemilang akan memaksimalkan produk-produk lokal. Setiap warga terdampak akan diberikan paket senilai 250ribu/kk yaitu berisi paket sembako dan serta vitamin dan masker,” ujar Gubeernur Zul

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, melakukan telekonferensi dengan Kapolda NTB, Danrem 162/WB, Kajati NTB, serta seluruh Bupati dan Walikota se-NTB di ruang kerjanya, Selasa (07/04/20).

Telekonferensi itu membahas penanganan penyebaran wabah dan strategi mengatasi dampak ekonomi dan sosial Covid-19 di NTB.

“Jangan sampai kita hanyut dalam mengantisipasi corona saja, meminta masyarakat stay at home. Namun kita abai terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat,” tegas Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB.

Dijelaskan, selain program dari pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota juga harus berkontribusi dan berkoordinasi demi menghindari tumpang tindih dan ketepatan sasaran program.

“Akan ada jaring pengaman sosial dari Pemerintah pusat dan Provinsi sehingga ketika program ini dieksekusi tidak ada tumpang tindih implementasi di Kabupaten dan kota. Program ini akan di eksekusi selama 3 bulan, ada bantuan dari Pemerintah pusat, Provinsi dan kab kota sehingga masyarakat kita harapkan bisa berdamai dengan keadaan ini,” jelas Bang Zul.

Dalam kesempatan itu, Bang Zul menyampaikan Pemerintah Provinsi akan menyiapkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Sembako Gemilang.

“Kami akan melengkapi jaring pengaman pusat dengan paket JPS Gemilang. JPS Gemilang akan memaksimalkan produk-produk lokal. Setiap warga terdampak akan diberikan paket senilai 250ribu/kk yaitu berisi paket sembako dan serta vitamin dan masker,” ujarnya.

Dijelaskan, penerima JPS Gemilang adalah 73.000 KK warga tidak mampu, dan 32.000 KK sektor pekerja informal sehingga total ada 105.000 kk penerima manfaat.

Terkait upaya Pemerintah Provinsi NTB  dalam menangani dampak Covid-19 di Kabupaten dan Kota, Bang Zul menekankan agar Bupati dan Walikota segera menyampaikan data usulan tambahan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Tim untuk segera berkoordinasi terkait data PKH, lalu memastikan di Kabupaten kota agar tidak ada duplikasi program. Juga pastikan agar program ini mendukung produk-produk IKM sendiri,” harapnya.

Bang Zul menegaskan, mendukung produk Indusri kecil menengah (IKM), akan ada pembelajaran di dalamnya dan mereka nantinya diharapkan punya produk yang lebih baik di masa dating. .

Selain memaksimalkan IKM NTB, Gubernur Zul juga mengharapkan peran Danrem dan Baznas.

“Banyak dana di Baznas yang bisa disalurkan di warga terdampak. Saya juga berharap Danrem agar bisa berkoordinasi dengan para Dandim untuk antisipasi dengan rencana kontijensi, karena kita tidak tahu seberapa lama bencana wabah ini,” tegasnya.

Senada dengan Gubernur Zul, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd melalui telekonferensi juga menyampaikan apresiasinya, kepada seluruh pihak yang telah mengerahkan seluruh kemampuannya dalam penanganan Covid-19 di NTB.

“Terima kasih kepada Kapolda, Kajati, Danrem sudah totalitas dalam penanganan Covid-19,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, juga ditekankan untuk memaksimalkan peran Puskesmas dalam penanganan Covid-19.

“Puskesmas kita kedepannya fungsinya tidak hanya untuk edukasi, namun juga bisa berfungsi untuk perawatan kasus ringan di desa,” tegas wagub.

“Kita harus yakinkan betul puskesmas kita siap. Sehingga pasien-pasien yang sakit dengan gejala ringan tidak semuanya harus ke Rumah Sakit umum, cukup ke posyandu sehingga konsekuensinya APD disana harus cukup,” tambah Ummi Rohmi, sapaan akrab Wagub.

Wagub juga mengimbau seluruh Bupati dan Walikota untuk melakukan rapid test di daerah masing-masing.

“Terkait peralatan dan pengecekan, kami menghimbau untuk memesan alat rapid test, silahkan Dinkes kabupaten/kota berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi agar bersama-sama bisa memesan untuk kebutuhan identifikasi Covid-19,” harap Ummi Rohmi.

Untuk swap test di RSUD Provinsi sudah bisa mengecek sendiri sampelnya. Namun ini tidak mudah, saat ini ada 250 stok untuk mengecek di RSUD dan  UNRAM, tambahnya.

Wagub menginstruksikan untuk segera melakukan penambahan ruangan isolasi demi  mengantisipasi lonjakan pasien. Wagub juga berharap seluruh desa di NTB bisa terlibat dalam pengawasan OTG, ODP dan PDP.

“Alhamdulilllah babinsa dan babinkabtibmas luar biasa membantu, mari kita terus mensosialisasikan masker untuk semua. Mudah-mudahan masyarakat kita sadar,” tutup Wagub.

AYA/HmsNTB

Masyarakat untuk tetap tenang, selalu menggunakan masker dalam setiap aktivitas, menghindari keramaian, menjaga kesehatan dengan melakukan Pola Hidup Bersih dan Sehat, dan mengurangi aktivitas di luar rumah

MATARAM.lombokjournal.com –  Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H Lalu.Gita Aryadi hari ini, Senin (06/04/20) menyampaikan rilis pada media, terkait perkembangan kasus positif Covid-19 di Provinsi NTB.

Dikatakan, sampai dengan Hari Senin (06/04), jumlah pasien Positif Covid-19 bertambah menjadi 10 orang.

Pihaknya telah menerima konfirmasi tambahan 2 (dua) orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang positif Covid-19, keduanya dari Lombok Timur (Lotim), rinciannya:

1. Penderita Positif Covid-19, dengan nomor pasien 09, bernama Ny. NM, perempuan, usia 28 tahun, penduduk Kabupaten Lombok Timur. Pasien memiliki riwayat kontak erat dengan pasien nomor 01. Dalam 14 hari terakhir sebelum sakit, pasien tidak pernah bepergian ke daerah terjangkit Covid-19. Saat ini Ny NM dirawat di Ruang Isolasi RSUD dr. R. Soedjono Selong dengan kondisi baik.

2. Penderita Positif Covid-19, dengan nomor pasien 10, bernama MI, laki-laki, usia 41 tahun, penduduk Kabupaten Lombok Timur. Pasien memiliki riwayat kontak erat dengan pasien nomor 01. Dalam 14 hari sebelum sakit, pasien tidak pernah bepergian ke daerah terjangkit Covid-19. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD dr. R. Soedjono Selong dengan kondisi baik.

“Dengan adanya tambahan 2 (dua) kasus terkonfirmasi positif Covid-19 ini, maka jumlah pasien positif Covid-19 di NTB sampai hari ini (6/4/2020) sebanyak 10 (sepuluh) orang,” ujar Lalu Gita.

Untuk menghindari penularan lebih lanjut, petugas kesehatan melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan pasien-pasien yang bersangkutan.

Mulai hari ini laboratorium RSUD Provinsi NTB sebagai rumah sakit rujukan pemeriksaan Covid-19,  mulai melakukan pemeriksaan terhadap sampel PDP dari rumah sakit jejaring.

Selanjutnya hasil dari pemeriksaan sampel tersebut akan dilaporkan ke Litbangkes RI di Jakarta.

BNPB juga telah mengirimkan 1.900 buah APD Coverall dan 7000 buah masker bedah sehingga diharapkan kebutuhan APD untuk rumah sakit dan puskesmas dapat tercukupi dalam minggu ini.

Diminta kepada semua lapisan masyarakat untuk tetap tenang, selalu menggunakan masker dalam setiap aktivitas, menghindari keramaian, menjaga kesehatan dengan melakukan Pola Hidup Bersih dan Sehat, dan mengurangi aktivitas di luar rumah.

AYA

Penggunaan masker di luar rumah sangat penting untuk mencegah risiko penyebaran virus corona melalui droplet

MATARAM.lombokjournal.com – Masyarakat harus menggunakan masker jika keluar rumah.

Penegasan itu merupakan materi utama sosialisasi pencegahan penyebaran virus Covid-19, yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Provinsi NTB, mulai Senin (06/04).

Sat Pol PP melakukan patroli mulai pukul 10.00 – 12.00 Wita di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram.

Kepala Satuan Pol PP Provinsi NTB Drs Lalu Dirjaharta M.Si mengatakan, pasar tradisional yang menjadi sasaran sosialisasi yaitu Pasar Getap, Pasar Abiantubuh, Pasar Pagutan dan Pasar Pagesangan.

Selain itu, masyarakat diajak menjaga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir, menjaga jarak dengan orang lain ( physical distancing).

”Jika batuk, flu dan demam agar segera ke fasilitas kesehatan,” kata Lalu Dirjaharta, Senin (06/04/20).

Ia mengatakan, sosialisasi pentingnya penggunaan masker dan beberapa prinsip utama dalam mencegah penularan virus corona tersebut direspon dengan positif oleh masyarakat.

”Masyarakat memang antusias menyimak imbauan dan sosialisasi kami, namun mereka juga meminta bantuan masker,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menjalankan program penggunaan masker untuk semua masyarakat mulai tanggal 5 April 2020 sesuai anjuran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Penggunaan masker di luar rumah sangat penting untuk mencegah risiko penyebaran virus corona melalui droplet.

Masyarakat bisa menggunakan masker berbahan kain, sementara untuk tenaga kesehatan menggunakan masker medis atau N95.

AYA/HmsNTB