Kalau dulu kegiatan TMMD hanya dua kali setahun, tetapi sekarang tiga kali dalam setahun, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat

TANJUNG.lombokjournal.com —  Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-107 Kodim 1606/Lobar di wilayah Kabupaten Lombok Utara resmi ditutup Komandan Resor Militer (Danrem) 162/Wira Bhakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos, SH, M.Han, di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Selasa(14/4/2020).

Penutupan TMMD itu dihadiri Ketua DPRD Lombok Utara Nasrudin, SHI, Sekretaris Daerah Drs. H. Suardi, MH, Dandim 1606/Lobar Kolonel Efrijon Krol, Kaplores Lombok Utara AKBP Fery Jaya Satriansyah, SH, serta beberapa Kepala OPD lingkup Pemda KLU.

Danrem 162/WB menyatakan, penutupan kegiatan TMMD 2020 berlangsung sederhana, karena situasi pandemi Covid-19.

Acara yang diikuti berbagai elemen masyarakat itu tetap menjalankan anjuran pemerintah, dengan cara setiap orang harus menjaga jarak, serta membatasi dan meretas berkembangnya virus Covid-19 di wilayah masing masing.

Danrem mengaku bangga kepada masyarakat Lombok Utara yang mengerti dan taat dengan anjuran pemerintah.

Menurutnya, masyarakat Lombok Utara mengerti dan taat dengan anjuran pemerintah, yang dibuktikan dengan jalan-jalan masuk kampung sudah di-close oleh mereka sendiri.

“Bermacam-macam spanduk peringatan dipajang. Ada portal pada tiap jalan masuk wilayah disertai dengan penjagaan yant ketat. Ini luar biasa sekali. KLU layak dicontoh oleh kabupaten/kota lain terkait tingginya partisipasi masyarakat dalam penanganan virus Covid -19,” tuturnya.

Kegiatan TMMD ke-107 sesuai program TNI Angkatan Darat.  Kalau dulu kegiatan TMMD hanya dua kali setahun, tetapi sekarang tiga kali dalam setahun, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

“Semoga hasil yang diperbuat prajurit kami bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Paling utama adalah kemanunggalan TNI dengan rakyat maupun stakeholders yang lain baik Polri, Pemda, masyarakat maupun LSM. Bangunan yang dibuat tentu harus sesuai dengan spek,” jelas Danrem.

TMMD membantu masyarakat

Di tempat sama, Bupati Lombok Utara Dr H Najmul Akhyar SH MH  mengatakan, memberi sosialisasi sekaligus edukasi kepada masyarakat saat ini merupakan kewajiban semua pihak.

Ditegaskan bupati,  hal-hal yang memang bisa disederhankan dengan jumlah yang terbatas mesti dilakukan.

Bupati Najmul berterima kasih kepada Danrem, Dandim serta seluruh jajaran TNI yang telah melakukan program TMMD di Lombok Utara.

Diakuinya, kegiatan TNI memang membantu masyarakat Lombok Utara lantaran efektivitas pekerjaan lebih tepat waktu.

“Harapan kami program ini akan kita lakukan kembali pada tahun berikutnya dalam program-program pembangunan fisik kerja sama dengan TNI baik, melalui TMMD maupun program kemitraan,” ujarnya.

Bupati Najmul menegaskan semua pihak berjibaku melayani masyarakat untuk melawan Covid-19 seraya memaklumkan kondisi masyarakat Lombok Utara.

“Bahwa kebersamaan yang kita bangun dengan cara menempatkan anggota TNI di rumah penduduk sangat membantu masyarakat. Ikhtiar ini dapat kita teruskan pada tahun-tahun berikutnya,” tuturnya.

Acara diakhiri dengan foto bersama serta agenda penandatanganan berita acara serah terima hasil TMMD ke-107 oleh Bupati Lombok Utara, Dandim 1606/Lobar dan Ketua DPRD.

api

Sebaliknya, pasien sembuh dari Covid-19 bertambah 1 (satu) orang, pasien sembuh yang semula 4 bertambah menjadi 5 orang

MATARAM.lombokjournal.com —   Jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai hari ini (Selasa, 14/04), bertambah 4 (empat)  orang, sehingga keseluruhan pasien yang positif Covid-19 di NTB mencapai 41 orang.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB H.L Gita Ariadi selaku Ketua Harian Gugus Tugas Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui release yang diterima media (Selasa, 14/04/20)  menjelaskan, bertamnahnya jumlah pasien yang positif Covid-19.

Rincianmya 5 (lima) orang sudah sembuh, 2 (dua) orang meninggal dunia, 34 masih positif dalam perawatan serta dalam kondisi kesehatan semakin baik.

4 (empat) orang PDP positif Covid-19 yang dikonfirmasi ke Pemerintah Provinsi NTB hari Selasa (14/04/20), yaitu :

• Pasien nomor 38, an. Tn. H, laki-laki, usia 61 tahun, penduduk Lingkungan Kebon Roek, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak erat dengan orang PPTG perjalanan dari Makassar. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Siloam dalam keadaan baik;
• Pasien nomor 39, an. Ny. SM, perempuan, usia 37 tahun, penduduk Desa Dasan Griya, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak erat dengan Pasien positif Covid-19 nomor 19. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Awet Muda Narmada dengan kondisi baik;
• Pasien nomor 40, an. Tn. AS, laki-laki, usia 49 tahun, penduduk Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Pasien pernah melakukan perjalanan ke Gowa Makassar dalam 14 hari sebelum sakit. Riwayat kontak dengan pasien positif Covid-19 tidak pernah. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Awet Muda Narmada dengan kondisi baik;
• Pasien nomor 41, an. Ny. Z, perempuan, usia 63 tahun, penduduk Kecamatan Mpunda Kota Bima. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak erat dengan ODP yang melakukan perjalanan ke Makassar dengan pemeriksaan Rapid Diagnostic Test (RDT) reaktif. Saat ini dalam keadaan baik;Sebaliknya, pasien sembuh dari Covid-19 bertambah 1 (satu) orang. Pasien sembuh yang semula 4 bertambah menjadi 5 orang.Satu orang yang sembuh itu adalah  pasien nomor 08, an. Tn. H, laki￾laki, usia 33 tahun, penduduk Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, setelah hasil swab diambil dua kali dan keduanya negatif.Hingga press release ini dikeluarkan hari Selasa, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 162 orang dengan perincian 74 (46 persen) PDP masih dalam pengawasan, 88 (54 persen) PDP selesai pengawasan/sembuh, dan 2 orang PDP meninggal.

  Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) jumlahnya 3.912 orang, terdiri dari 1.325 (34 persen) orang masih dalam pemantauan dan 2.587 (66 persen) orang selesai pemantauan.

  Jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG) yaitu orang yang kontak dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 779 orang, terdiri dari 708 (91 persen) orang masih dalam pemantauan dan 71 (9 persen) orang selesai pemantauan.

  Sedangkan Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 sebanyak 32.862 orang, yang masih menjalani karantina sebanyak 16.847 (51 persen) orang.

  Sedang yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 16.015 (49 persen) orang.

  AYA

Untuk jaring pengaman sosial selama tiga bulan disiapkan dana sebesar Rp 80 miliar, sisanya pemerintah menyiapkan 60 miliar untuk keadaan darurat

MATARAM.lombokjournal.com — Kesiapan sembako Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Gemilang di Gudang Bulog Dasan Cermen, Kota Mataram, dikujungi Tim Gugus Tugas Sosial Ekonomi Pemprov NTB, Selasa (14/4/2020) siang.

Kunjungan ke gudang sembako JPS Gemilang ini guna memastikan kualitasnya baik.

Sesuai instruksi Gubernur NTB, sembako JPS Gemilang ini akan disalurkan guna membantu keluarga sangat miskin, miskin dan rentan miskin yang belum tercover oleh bantuan Pemerintah Pusat.

“Jumlah keluarga yang akan disasar sebanyak 105 ribu KK,” jelas Ir. Ridwan Syah, M.Sc., M.M., MTP, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB.

Dikatakan Ridwan, di NTB ini terdapat 863.000 kepala keluarga yang miskin hingga rentan miskin. Yang telah di bantu oleh Pemerintah Pusat itu sekitar 500.000 kepala keluarga. Sisanya masih sekitar 300 ribuan lebih.

“Sebanyak 105.000 ini dari Pemerintah Provinsi yang merupakan penduduk sangat miskin, miskin, hingga rentan miskin di desil 1,2 dan 3 yang masuk dalam daftar orang-orang yang ada di basis data terpadu. Sisanyanya untuk warga terdampak Covid-19 lainnya,” kata Ridwan.

Berdasarkan data di atas, terdapat puluhan ribu KK yang belum terselsaikan oleh Pemerintah Provinsi.

Diharapkan masyarakat miskin yang belum tercover tersebut akan diselesaikan dengan cara berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Program JPS Gemilang ini berupa paket sembako yang teridiri dari beras 10 kg, minyak goreng 1 L, telur 20 butir, dan paket suplemen yang berupa masker dan lainnya.

“Sebagaimana arahan Gubernur dan Wakil Gubernur perinsip yang sangat mendasar dari JPS ini ialah, memaksimalkan semua isi bantuan ini merupakan produk lokal. Ini untuk mendorong UKM dan IKM kita, karena mereka juga turut terdampak,” jelas Ridwan.

Lebih jauh Ridwan Syah juga menjelaskan,  JPS Gemilang ini direncanakan berjalan selama tiga bulan yakni, bulan April, Mei dan Juni.

Namun demikian rentang waktu dari pelaksanaan JPS Gimilang ini dapat saja bertambah tergantung pada kondisi ke depan.

Diungkapkan, saat ini pemerintah sedang melakukan refocusing anggaran.

“Anggaran mana yang dapat ditunda, kita arahkan unuk melakukan antisipasi dampak sosial ekonomi akibat covid-19 ini sendiri, selain pada pencegahan dan penanganannya,” kata Ridwan.

Diterangkan, total dana yang disiapkan Pemerintah Provinsi NTB untuk kegiatan selama tiga bulan ini sekitar Rp 160 miliar rupiah. Yang sudah terserap untuk alat pelindung diri (APD) dan lain lain sebesar 20 miliar.

Untuk jaring pengaman sosial selama tiga bulan sebesar Rp 80 miliar. Sisanya pemerintah menyiapkan 60 miliar untuk keadaan darurat.

Dalam konteks JPS ini, sebagaimana arahan dari pusat, kuncinya adalah soal data yang valid. Siapa saja yang berhak menerima JPS.

Karena itu, Pemerintah berharap kepada Dinas Sosial sudah memiliki basis data terpadu atau data kesejahteraan sosial terpadu.

“Data ini yang harus divalidasi sampai tingkat desa, jangan sampai ada orang yang berhak menerima tapi karena namanya tidak masuk dalam daftar itu lalu tidak menerima,” tambahnya.

Data calon penerima JPS telah dibagikan ke tingkat desa untuk proses validasi. Pemerintah Desa diminta untuk menambahkan siapa saja yang menurut mereka perlu mendapat bantuan ini.

“Yang terdampak ini bukan hanya orang yang ada di dalam daftar, tetapi banyak orang yang tidak ada namanya dalam daftar tetapi terdampak, misalnya tukang ojek, pegawai yang dirumahkan dan lainnya,” ungkap Ridwan.

Pada tahap pertama ini, Pemerintah melakukan validasi dan verifikasi data. Sehingga pada bantuan Tahap kedua akan ada perbaikan.

Siapa saja yang belum tercover oleh pemerintah pusat dapat tercover oleh Pemrintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Kedatangan kami kali ini untuk memastikan kecukupan bahan-bahan yang akan dibagikan, kapan pendistribusiannyadan kualitas dari bahan-bahan yang akan dibagikan kepada masyarakat,” KATA Ridwan.

AYA/HmsNTB

Peningkatan status siaga darurat bencana non alam dari siaga darurat ke tanggap darurat berpengaruh pada eskalasi penanganan medis, sehingga tim medis di NTB harus memiliki APD dan masker

MATARAM.lombokjournal.com — 10 ribu alat pelindung diri (APD) dan masker didistribusikan ke seluruh rumah sakit dan Puskesmas di NTB.

Pemerintah Provinsi NTB melalui BPBD NTB melakukan pendistribuan APD dan masker itu menyikapi kebutuhan yang mendesak, terutama bagi tenaga medis

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD NTB, Ir. Lies Nurmalasari, MT mengatakan, pendistribusian dilakukan mulai Senin (13/04) ke pelosok Puskesmas se NTB.

Menurutnya, pendistribusian APD bagi tenaga medis diperbanyak mulai hari ini Senin sampai di tingkat Puskesmas.

APD ini diprioritaskan bagi tenaga medis di Puskesmas  dan Rumah Sakit se NTB, untuk mempercepat penjangkauan PPTG (Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala), OTG dan ODP di tingkat desa.

“Ini sebagai langkah antisipasi 1,5 bulan ke depan akan ada kepulangan PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang jumlahnya juga ribuan,” katanya, Selasa (14/04/20) di Mataram.

Dalam mendistribusikan APD dan masker, petugas harus melalui perjalanan panjang dengan medan yang berat untuk sampai ke pelosok tiap Puskesmas.

Nurmalasari mengatakan, seluruh APD dan masker harus tuntas didistribusikan hari Selasa untuk memastikan seluruh tim medis memperolehnya.

“Kenapa harus tuntas hari ini, karena besok sudah tanggap darurat harus dipastikan kebutuhan APD tenaga medis tercukupi,” ujarnya.

Untuk diketahui, status tanggap darurat mulai berlaku 15 April 2020 hingga 28 April 2020 mendatang. Masa tanggap darurat 14 hari dan dapat diperpanjang.

Dijelaskan, untuk wilayah Pulau Lombok, seluruh APD dan masker telah diambil masing-masing Gugus Tugas Kabupaten/Kota ke Kantor BPBD hari Senin.

Selanjutnya didistribusikan ke rumah sakit maupun Puskesmas.

Untuk wilayah Pulau Sumbawa, petugas BPBD langsung mendistribusikan ke masing-masing rumah sakit dan Puskesmas.

“Untuk Pulau Lombok sudah diambil Gugus Tugas Kabupaten/Kota yang akan didistribusikan ke Puskesmas dan rumah sakit sesuai hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan di kabupaten/kota,” katanya.

Masker yang diberikan adalah masker bedah merek Sensi yang higenis dan dikhususkan buat tim medis. APD pun demikian, yang memiliki standar kesehatan.

APD dan masker begitu tiba di NTB langsung didistribusikan dan tidak disimpan. Mengingat NTB saat ini naik level penanganan COVID-19 dari siaga darurat menjadi tanggap darurat.

Peningkatan status siaga darurat bencana non alam dari siaga darurat ke tanggap darurat berpengaruh pada eskalasi penanganan medis, sehingga tim medis di NTB harus memiliki APD dan masker.

“Nah kita akan fokus pada peningkatan status ini yang tentu berpengaruh pada eskalasi penanganan medis sesuai banyaknya kasus yang terkonfirmasi” katanya.

Lima poin yang harus dilakukan dalam masa tanggap darurat. Pertama, lingkungan atau dusun yang warganya positif Corona ditetapkan sebagai Area Tertib Soacial Distancing/Physical Distancing, yang dikawal langsung oleh aparat kepolisian.

Kemudian, percepatan penjangkauan dan pelayanan di tingkat desa/kelurahan dengan membuat ruang observasi mandiri di desa/kelurahan, kemudian TNI-Polri dan Satpol PP perlu langkah tegas untuk mengurangi keramaian masyarakat.

Berikutnya, pendistribusian APD dan masker untuk tenaga medis di rumah sakit dan Puskesmas di NTB dan fokus perhatian pada setiap klaster yang menjadi sumber Corona di NTB, seperti klaster Gowa agar menjalani isolasi mandiri dengan baik.

AYA

Pasien positif Covid-19 yang tidak merasakan gejala atau merasakan gejala ringan bisa melakukan isolasi mandiri di rumah

MATARAM.lombokjornal.com — Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariadi mengingatkan, masyarakat  tidak perlu panik jika mengetahui ada tetangga yang dinyatakan positif Covid-19.

Yang perlu kita pikirkan, hanya bagaimana caranya agar terhindar dari potensi penularan.

“Bila di lingkungan kita sudah ada yang positif, kita jangan panik. Tapi segera kita pikirkan bagaimana caranya agar kita terhindar dari potensi penularan di lingkungan kita yang memang sudah ada pasien positif,” ujar Lau Gita menjawab wartawan, Selasa (14/2).

Menurut Sekda NTB itu, jika ada pasien positif di wilayahnya maka yang perlu dilakukan masyarakat adalah menerapkan langkah pencegahan penularan secara disiplin.

Langkah-langkah yang dimaksud itu yakni tetap rajin mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir. Selain itu tetap menjaga jarak komunikasi sosial sejauh 1 -2 meter.

“Kemudian berikutnya, saat bersin dan batuk menutupnya memakai siku tangan bagian dalam. Dan yang penting, selalu pakai masker apabila di tempat umum. Ini tolong diingat saat ini kita semua harus pakai masker,” tegas dia.

Gita menuturkan, masyarakat bisa memakai masker kain jika berada di tempat umum atau bepergian.

“Saat ini kita sudah tahu bagaimana kita sebaiknya ada di rumah. Itu yang sangat penting. Lalu waspadai juga jika merasakan gejala (tertular Covid-19) segera cari fasilitas kesehatan,” sarannya.

Segera Berobat

Dalam kesempatan itu, Sekda Gita meminta agar setiap individu cermat saat merasakan gejala yang menyerupai kondisi tertular Covid-19.

Menurutnya, hal ini penting dipahami masyarakat supaya tidak salah dalam mencari fasilitas kesehatan (faskes) untuk segea beroba sehingga gejala yang dialami mendapat penanganan yang tepat.

Menurut Gita, yang penting kita waspadai adalah bagaimana gejala itu sehingga segera cari faskes,” kata Gita.

“Untuk penyakit Covid-19 ini, kita semua sudah tahu pasti gejalanya demam, batuk, sakit tenggorokan dan mungkin yang agak berat akan timbul sesak nafas,” sambungnya.

Apabila setelah diperiksa dinyatakan positif tertular Covid-19, maka individu harus segera mendapatkan pengobatan.

“Lalu kita tentukan bagaimana cara kita ke faskes tersebut (untuk pengobatan Covid-19),” kata Gita.

Dia menuturkan, faskes berupa RS rujukan siap melakukan penanganan pasien positif Covid-19 dengan kondisi sedang atau berat.

Gita mencontohkan di Provinsi NTB kini telah ada empat rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan Covid-19. Di antaranya, RSUD Kota Mataram, RSUD Provinsi NTB, RSUD dr Raden Soedjono Selong Lombok Timur, dan RSUD NTB Manambai Abdul Kadir di Kabupaten Sumbawa.

Pasien positif Covid-19 yang tidak merasakan gejala atau merasakan gejala ringan bisa melakukan isolasi mandiri di rumah.

Gita menambahkan, Dalam penerapan di lapangan,  empat RSUD rujukan yang sudah ditetapkan juga ditopang oleh RSUD Kota Mataram yang juga telah ditetapkan pula untuk merawat para pasien positif dengan gejala ringan, orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) yang memerlukan perawatan.

AYA

Untuk efektifnya PKK Lombok Utara juga memanfaatkan media sosial untuk menyosialisasikan pentingnya semua lapisan masyarakat melaksanakan anjuran pemerintah

TANJUNG.lombokjornal.com  — Tim Penggerak PKK Lombok Utara memberikan support semangat kepada Tim Medis RSUD dan Puskesmas se-Kabupaten Lombok Utara.

Kegiatan ini dipimpin Ketua TP PKK Hj. Rohani Najmul Akhyar beserta jajaran pengurus lainya.

Hj. Rohani menyampaikan kegiatan itu digelar pihaknya untuk membantu pemerintah melakukan penanganan Covid-19.

Menurut Hj Rohani, peran PKK dalam upaya membantu pemerintah adalah membuat masker dimulai dari pengadaan bahan hingga menjahit.

“Alhamdulillah saat ini mulai kita distribusikan ke RSUD dan Puskesmas yang ada di Lombok Utara. Kami juga mengedukasi masyarakat untuk sering mencuci tangan dan cara-cara cuci tangan yang baik. Ada juga gerakan memberi support semangat kepada tim medis agar selalu sehat, kuat, dan penuh kesabaran dalam melayani masyarakat terlebih pada saat situasi sekarang ini,” tutur Rohani kepada  Tim Humaspro usai bertemu Tim Medis Penanganan Covid-19, Senin (13/04/2020).

Kegiatan itu berlangsung selama 2 hari tersebut dimulai dari Puskesmas Nipah dan direncanakan berakhir di Puskesmas Senaru.

“Selebihnya nanti kami menyasar ke masyarakat lewat Tim PKK kecamatan dan PKK desa,” kata istri Bupati Lombok Utara ini.

Menurutnya, saat ini sesuai dengan arahan Pemerintah warga tidak boleh melakukan aktivitas berkumpul dalam jumlah banyak.

Untuk efektifnya PKK Lombok Utara juga memanfaatkan media sosial untuk menyosialisasikan pentingnya semua lapisan masyarakat melaksanakan anjuran pemerintah.

Hj Rohani menghimbau kepada masyarakat agar ikut serta memberikan support dan semangat kepada para pihak yang berperan di garda terdepan dalam penanganan Covid-19, terutama tim medis.

“Mari kita bersama-sama ikut mengambil peran dalam melawan pandemi Covid-19 ini. Hilangkan pikiran seolah-olah tenaga medis sangat menakutkan bagi kita, padahal mereka semua adalah orang yang paling berjasa memberi pertolongan kepada kita semua,” imbau Hj Rohani.

Direktur RSUD Kabupaten Lombok Utara dr. H. Samsul Hidayat mengapresiasi gerakan PKK KLU untuk ikut serta berbagi, memberi support serta semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kepada kawan-kawan tenaga medis yang menangani Covid-19 dalam melakukan pelayanan, RSUD KLU juga sudah menyiapkan SOP penanganan Covid -19 baik dari APD-nya maupun yang lainnya,” ujar dr. Syamsul.

Sid

Bupati Najmul berpesan agar bijak menyikapi kondisi itu, dan tidak melakukan generalisasi bahwa seluruh masyarakat di desa itu kondisinya sama sehingga cenderung dikucilkan

PEMENANG.lomokjournal.com —  Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar SH MH, menerima kunjungan tim Relawan Covid-19 Provinsi NTB,di Pendopo kediamannya,  Senin(12/4/2020).

Para relawan itu didampingi Kadis Kominfo H. Muhammad, S. Pd, Kadis Kesehatan dr. Lalu Bahrudin dan Direktur RSUD Tanjung, dr. H. Syamsul Hidayat.

Usai menerima kunjungan tim Relawan Bupati Najmul berpesan, masyarakat lebih berhati-hati menjaga diri, menjaga keluarga, sehingga penyebaran virus ini tidak sama dengan daerah lain.

Bupati Najmul menyampaikan pesan itu mengingat di Lombok Utara ada satu pasien terkonfirmasi positif COVID-19.

“Adanya satu pasien terkonfirmasi positif, maka tentu saja masyarakat harus lebih berhati-hati. Saya berharap kita selalu berpikir dan bertindak profesional terhadap adanya satu warga kita yang positif, bahwa kondisi yang bersangkutan sampai saat ini, Insya Allah baik,” tuturnya.

Bupati Najmul berpesan agar bijak menyikapi kondisi itu, dan tidak melakukan generalisasi bahwa seluruh masyarakat di desa itu kondisinya sama sehingga cenderung dikucilkan.

“Kita tidak boleh generalisasi saudara kita yang sakit, pasien sudah ditangani dengan baik, sedangkan yang tidak sakit atau masih sehat, saya harapkan jangan sampai melakukan penolakan terhadap saudara-saudara kita,” pesan bupati.

Direktur RSUD KLU dr. H. Syamsul Hidayat mengajak masyarakat bersama-sama mengatasi penyebaran covid-19.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengatasi penyebaran covid-19,” imbuhnya.

Ditambahkannya, apa yang menjadi imbauan bupati perlu betul-betul ditaati untuk memutus rantai penyebaran sehingga covid-19.

“Kami dari tim medis sudah siap, walaupun APD masih kurang dan terus berupaya melengkapinya, agar petugas dapat memberikan layanan medis maksimal kepada pasien terkait covid-19.

Masyarakat sudah patuh

Usai diterima Bupati Najmul, Relawan Covid-19 Provinsi NTB, Erwin Pandi mengugkapkan,  setelah keliling KLU pihaknya menilai masyarakat patuh dengan aturan yang dibuat pemerintah setempat.

“Pada tiap tempat yang didatangi sudah tersedia sabun untuk cuci tangan, sudah dipasang portal-portal. Termasuk siapapun yang melewati tempat itu diminta untuk mencuci tangan, sebelum masuk wilayah itu,” jelasnya kepada tim liputan Humaspro.

KLU ada satu orang yang positif dan ada PDP yang masih di rawat dan ada pula yang sudah pulang.

Ke depan, perlu sinkronisasi program antara Pemda Lombok Utara dengan Provinsi NTB, supaya tidak terjadi miskomunikasi penanganan.

Pada akhir wawancara dijelaskan, informasi tentang kepulangan TKI harus dipantau bersama mencegah mewabahnya covid-19.

api

Petugas Kesehatan juga telah mengidentifikasi 7 (tujuh) klaster sumber penyebaran Covid-19, yaitu Klaster Gowa, Klaster Bogor, Klaster Jakarta, Klaster Sukabumi, Klaster Bali, Klaster Luar Negeri/ kapal pesiar dan Klaster transmisi lokal

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur Nusa Tenggara Barat menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 360 – 405 Tahun 2020, tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mulai berlaku sejak 15 April s.d. 28 April 2020.

Dan akan diperpanjang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada.

Peningkatan status ini dilakukan sebagai upaya percepatan penanganan wabah Covid-19 yang bersifat cepat, tepat, terpadu dan komprehensif serta melibatkan seluruh perangkat daerah dan instansi terkait.

Baik Provinsi maupun kabupaten/Kota se-NTB sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa tanggap darurat bencana non alam.

Menurutmya, kebijakan ini diambil karena terdapat lebih dari satu klaster kasus sampai penyebaran luas di masyarakat.

Sehingga Pemerintah Provinsi NTB akan fokus pada upaya penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Baik dari aspek penanganan medis dan antisipasi penularan yang lebih luas maupun pada aspek penanganan dampak sosial ekonomi masyarakat.

Selain itu tambah gubernur, pemerintah telah menyiapkan program tanggap darurat yakni pemenuhan kebutuhan penanganan kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid-19.

Berupa penambahan tenaga medis dan surveilans, pemenuhan kebutuhan laboratorium serta pendistribusian APD bagi tenaga medis di Rumah Sakit sampai di tingkat Puskesmas.

Hal itu dilakukan untuk mempercepat penjangkauan PPTG, OTG dan ODP di tingkat Desa.

“Termasuk untuk mengantisipasi kebutuhan APD bagi kepulangan Pekerja Migran Indonesia asal NTB yang diperkirakan berjumlah 2.000 orang lebih dalam waktu 1,5 bulan ke depan,” jelas Bang Zul panggilan gubernur.

Program lainnya lanjut Bang Zul yakni penanganan dampak sosial ekonomi masyarakat secara komprehensif.

Meliputi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat terdampak dan kebutuhan sosial ekonomi lainnya.

Petugas Kesehatan juga telah mengidentifikasi 7 (tujuh) klaster sumber penyebaran Covid-19, yaitu Klaster Gowa, Klaster Bogor, Klaster Jakarta, Klaster Sukabumi, Klaster Bali, Klaster Luar Negeri/ kapal pesiar dan Klaster transmisi lokal.

Dari seluruh klaster tersebut, ujar mantan anggota DPR RI ini, Klaster Gowa mencatat kasus positif paling banyak yakni sebanyak 10 kasus positif Covid-19.

Jumlah ini berpotensi bertambah, karena dari 750 orang warga NTB yang pulang dari kegiatan di Gowa Sulawesi Selatan, sebanyak 369 orang telah dilakukan pemeriksaan melalui rapid test, dengan hasil 16,5% menunjukkan reaktif sedangkan 83,5% non reaktif.

“Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang valid akan diuji sampel swab pada laboratorium Biomedik RSUD Provinsi NTB dan Laboratorium pada Rumah Sakit Unram,” urai gubernur.

Untuk menghindari penularan lebih luas, Dr. Zul meminta kepada semua warga yang pulang dari daerah terjangkit, khususnya untuk warga yang pulang dari Klaster Gowa, diminta tetap disiplin melaksanakan isolasi diri.

Dan terus meningkatkan kesadaran untuk menjaga keselamatan diri, keluarga dan masyarakat luas. Jujur memberikan informasi dan melaporkan diri kepada petugas medis

AYA

Sampai 29 Februari 2020, pemanfaatan fasilitas SCF sudah mencapai Rp 19,5 triliun

lombokjurnal.com

JAKARTA   ;    

Program Supply Chain Financing (SCF), program pembiayaan oleh bank yang khusus diberikan kepada faskes mitra BPJS Kesehatan, telah dimanfaatkan sebanyak 1.043 rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan mengharapkan, program ini dapat membantu cash flow (arus kas) rumah sakit, agar tetap terjaga likuiditasnya.

Kerjasama BPJS Kesehatan dengan perbankan sejak 2017 yang khusus diberikan kepada faskes mitra BPJS Kesehatan itu, membantu percepatan penerimaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan melalui pengambilalihan invoice disetujui  BPJS Kesehatan.

Penjelasan itu disampaikan Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Maruf, di Jakarta,

Akhir Maret 2020, sebanyak 38 bank dan lembaga pembiayaan non bank telah memberikan manfaat pembiayaan tagihan pelayanan kesehatan melalui SCF kepada faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Lembaga-lembaga tersebut terdiri dari 14 bank konvensional, 4 bank syariah, 15 bank daerah, 3 lembaga pembiayaan non bank dan 2 koperasi.

Iqbal mengatakan, selain dukungan perbankan, pihakya mengapresiasi dukungan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

“Khusus dalam memberikan imbauan kepada pemerintah daerah untuk memberikan kebijakan bagi rumah sakit daerah terhadap pemanfaatan SCF. Hal ini akan membantu operasionalisasi rumah sakit agar dapat terus melayani masyarakat,” kata Iqbal.

Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Hukum, yang menyebutkan BLU dapat mengadakan pinjaman jangka pendek sesuai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan operasional.

Kementerian Dalam Negeri secara khusus telah menerbitkan Surat kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota Nomor 900/11145/SJ dan Nomor 900/11146/SJ tentang Penyelesaian Keterlambatan Klaim Pembayaran dari BPJS pada Rumah Sakit Daerah, pada 18 Oktober 2019.

Surat ini menyebutkan, rumah sakit yang telah menerapkan BLUD dapat menerapkan pinjaman jangka pendek sesuai dengan peraturan perundangan (pemanfaatan SCF).

Kementerian Kesehatan pun telah menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/286/2019 tentang Pembayaran Kepada Penyedia Jasa Dalam Program Jaminan Kesehatan’

Surat ini menyampaikan, rumah sakit untuk dapat mengkaji dan menimbang untuk memanfaatkan fasilitas SCF,  apabila dianggap dapat membantu cash flow rumah sakit sehingga dapat memenuhi kewajiban rumah sakit kepada pihak ketiga.

Dukungan tersebut diharapkan tidak memberikan kendala lagi penerapan SCF, khususnya di daerah.

Dan Iqbal mengharapkan, agar Pemerintah Daerah, dalam hal ini gubernur, bupati dan wali kota dapat menerbitkan regulasi pendukung bagi rumah sakit daerah agar dapat memanfaatkan program SCF ini.

“Lebih lagi di tengah pandemi Covid-19, dimana fasilitas kesehatan tentu membutuhkan pendanaan yang kuat agar dapat terus melayani masyarakat,” kata Iqbal.

Sampai 29 Februari 2020, pemanfaatan fasilitas SCF sudah mencapai Rp 19,5 triliun.

Fasilitas SCF ini diharapkan dapat dikembangkan terus oleh bank atau lembaga pembiayaan, agar lebih banyak lagi rumah sakit yang dapat memanfaatkannya.

BPJS Kesehatan Bersama dengan bank/lembaga pembiayaan yang bekerja sama, tengah menyiapkan aplikasi berbasis web service untuk mempercepat proses konfirmasi klaim.

Sehingga ke depan, proses SCF akan semakin mudah dan cepat.

Rr

“Apapun alasannya, bantuan makanan atau Sembako yang di berikan ke masyarakat harus berkualitas baik. Tidak kadaluarsa. Ini harus di perhatikan sekali,” kata Wakil Gubernur

MATARAM.lombokjournal.com — Sesuai arahan Gubernur  Zulkieflimansya dan Wakil Gubernur  Hj Sitti Rohmi, bantuan paket sembako yag didistribusikan ke masrayakat harus berkualitas baik atau tidak kadaluarsa.

Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Sosial NTB, T Wismaningsih, terkait kelalaian pihaknya adanya 40 paket sembako yang diberikan kepada Persatuan Tuna Netra (Pertuni) Mataram, yang ternyata kualitas tidak baik.

Sembako bantuan Dinsos NTB sempat diberikan petugas gudang bantuan Dinsos NTB ke para anggota Pertuni Mataram. Bantuan 40 paket Sembako  tersebut berisi, Gula, Beras, Minyak Goreng dan Mie Instan dan Garam

Stok sembako di gudang Dinsos saat itu tersisa stok bantuan bulan Desember 2019. Barang yang kadauarsa Ini seharusnya tidak boleh di distribusikan.

“Kita sudah mengecek kembali stok sembako di gudang Dinsos NTB. Dan memastikan menarik sembako berkualitas kurang baik dan menggantinya dengan paling baik,” kata, Kepala Dinas Sosial NTB, T. Wismaningsi Drajadiah, dalam keterangan persnya, Minggu (13/04/20) malam.

Diceritakan, pihak Pertuni meminta bantuan sembako untuk anggotanya. Namun sudah diberitahu bahwa yang ada stok lama, kurang baik.

“Tapi apapun itu, sembako yang sempat di berikan 31 Maret tersebut, akan ditarik atau diganti,” kata Wismaningsih.

Pemprov NTB telah mengingatkan seluruh jajarannya untuk memperhatikan kualitas bahan pokok atau produk bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat.

“Apapun alasannya, bantuan makanan atau Sembako yang di berikan ke masyarakat harus berkualitas baik. Tidak kadaluarsa. Ini harus di perhatikan sekali,” kata, Wakil Gubernur NTB, Siti Rohmi Djalila mengingatkan jajarannya.

AYA