Perayaan Ultah Bang Zul, Disambut Antusiasme Publik

Sejumlah kalangan menyatakan akan hadiri acara perayaan ultah Bang Zul yang akan digelar Mi6

MATARAM.LombokJournal.com ~ Rencana perayaan hari ultah atau ulang tahun Gubernur NTB periode 2018-2023, Dr. H. Zulkieflimansyah, menuai respons dan antusiasme publik yang sangat tinggi.

Ide perayaan ultah yang diinisiasi Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 tersebut banjir apresiasi.

Sejumlah tokoh, lembaga, dan figur sentral dari berbagai kalangan profesi di NTB, menghubungi langsung Mi6 untuk hadir dan siap memberikan testimoni.

Padahal undangan parayaan ultah itu belum secara resmi diedarkan.

”Tidak ada yang diminta, tidak ada yang diperintah. Tapi semua ingin datang dengan sukarela. Sebagai pihak yang menginisiasi perayaan ini, kami benar-benar merasa terhormat,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto, di Mataram, Jumat (25/04/2025) malam.

Mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB dua periode 1996 s.d 2002 yang karib disapa Didu ini mengatakan, perayaan ulang tahun Bang Zul ini memang jauh dari kepentingan-kepentingan. Tak ada pula tendensi politik apapun.

”Perayaan ultah Bang Zul ini murni rasa hormat dan syukur kami karena pernah dipimpin oleh seseorang yang tahu bagaimana rasanya menjadi rakyat kecil,” ucap Didu.

Aktivis senior NTB ini mengungkapkan, dirinya telah dihubungi secara langsung oleh sejumlah tokoh-tokoh sentral di NTB. Mereka menyatakan keinginan untuk hadir secara langsung. Figur-figur sentral dari beragam profesi juga telah menyampaikan kehendak untuk hadir. Bahkan ketika mereka tidak diundang sekalipun.

Sejumlah pentolan aktivis di NTB juga tidak hanya ingin hadir semata. Tapi ingin melibatkan diri sebagai panitia sukarela. Bahkan siap untuk urunan pembiayaan perayaan ini.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi NTB , Amri Nuryadin telah menyatakan keinginan untuk hadir dan akan memberikan testinomi.

WALHI adalah organisasi lingkungan hidup yang independen, non-profit dan bagian dari jaringan Friends of the Earth International dan berperan sebagai penggerak utama dalam isu lingkungan hidup di Indonesia.

”Tidak banyak pemimpin yang meninggalkan jejak di hati rakyat. Kami tahu, Bang Zul salah satunya. Respons dan antusiasme luas dari berbagai kalangan untuk perayaan ini, menunjukkan mereka yang hadir bukan karena undangan. Tapi karena rasa terima kasih yang tulus,” kata Didu.

Didu menjelaskan, Mi6 sendiri telah menyiapkan 250 undangan untuk perayaan yang akan digelar di Tuwa Kawa Coffee & Roastery, pada 18 Mei 2025 pukul 20.30 Wita tersebut. Namun begitu, tak sekalipun Mi6 ingin membatasi kehadiran. Karena itu, siapapun dipersilakan datang.

Soal pembiayaan, Didu mengungkapkan, semuanya akan ditanggung bersama.

Sudah ada kesepakatan dan kesanggupan secara sukarela dari berbagai kalangan untuk ikut urunan dan berbagi tanggung jawab. Hal yang membuat Didu bahkan sempat merinding.

”Sungguh, ini benar-benar rasa terima kasih kolektif yang diekspresikan secara nyata,” kata Didu.

Dia pun menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas respons dan antusiasme publik yang luar biasa tersebut.

Menurut Didu, antusias menyambut rencana perayaan ultah itu adalah wujud kerinduan terhadap Bang Zul, dan simbol penghargaan non-formal dari masyarakat.

Semacam penghargaan masyarakat yang tulus, jauh dari seremoni resmi.

”Kita mungkin sering bicara soal pemimpin hebat. Antusiasme dan respons yang luar biasa ini menunjukkan masyarakat NTB tidak sekadar mengenang Bang Zul, tapi juga merawat memori dengan kehangatan yang luar biasa,” tutup Didu.***

Pernyataan Prof Asikin Dinilai sebagai Logika yang Membahayakan

Pernyataan Prof Asikin terkait pelarangan pengurus lama Bank NTB mendatar berpotensi jadi framing manipulatif

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pernyataan Prof Asikin, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram tersebut adalah bentuk logika terbalik yang berbahaya.

Tidak hanya menyesatkan publik, tapi juga bisa merusak proses demokratis dalam rekrutmen pejabat publik.

Pernyataan Prof. Asikin Indikasikan Pansel Pengurus Bank NTB Syariah tepikan transparansi publik dan gaungkan noizy publik — Suhaimi

Pernyataan kritis itu disampaikan anggota Komisi I DPRD NTB Suhaimi, menanggapi pernyataan Prof Asikin, anggota Panitia Seleksi Pengurus Bank NTB Syariah.

“Perbaikan sistem seharusnya memperkuat institusi, bukan jadi alat menggembosi individu,” tandas Suhaimi di Mataram, Kamis (24/04/25).

Tanggapan itu menyusul pernyataan Prof. Asikin yang dikutip luas media massa telah membuat gaduh. Menurut Asikin, para petinggi Bank NTB Syariah yang saat ini tengah menjabat dinyatakan tidak boleh mendaftar untuk ikut seleksi.

Prof. Asikin menyebutkan, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memerintahkan perombakan total jajaran direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, sehingga para petinggi Bank NTB Syariah saat ini tidak diperkenankan mencalonkan diri kembali.

Suhaimi menegaskan, pernyataan Prof. Asikin tersebut bentuk logika terbalik yang lazim juga disebut logical fallacy atau kesesatan pikir.

Sebab, proses perbaikan tata kelola Bank NTB Syariah melalui rekrutmen pengurus yang dibuka mulai pekan ini, justru digunakan untuk menyudutkan jajaran pengurus sebelumnya. Fatalnya, hal itu dilakukan tanpa dasar evaluasi objektif.

Pernyataan Prof. Asikin tersebut, kata politisi muda asal Lombok Tengah ini, berpotensi menjadi framing yang manipulatif, dengan beberapa kemungkinan motif

Yang sudah pasti dibaca publik adalah terkuaknya keinginan Pansel untuk menutup peluang pengurus lama secara sepihak, tanpa proses evaluasi objektif.

Menurut Suhaimi, publik memaknai pernyataan tersebut sebagai langkah untuk mendukung figur tertentu. Sehingga peluang figur tersebut untuk lolos dalam proses seleksi menjadi lebih besar. Atau Pansel ingin menggiring opini publik seolah-olah perubahan personel sama dengan perbaikan otomatis.

Tanpa menyodorkan data objektif kinerja atau hasil audit independen, pernyataan anggota Pansel tersebut telah menyimpulkan buruknya jajaran lama secara generalisasi.

Padahal kata Suhaimi, tidak semua perbaikan tata kelola perlu didahului dengan penyingkiran. Dan tidak semua yang baru otomatis lebih baik.

Menurutnya, rekrutmen justru dijadikan alat untuk menyudutkan kandidat dari pengurus lama tanpa dasar audit atau evaluasi yang terbuka. Kemudian mengunci peluang mereka ikut seleksi dengan menebar asumsi bahwa yang lama buruk.

Dengan demikain, rekrutmen pengurus Bank NTB Syariah ini telah gagal menjadi sarana perbaikan. Sebaliknya, rekrutmen ini menjadi alat pembunuhan karakter para pengurus lama.

“Perubahan struktural tentu penting. Tapi jika dilakukan dengan logika terbalik yang menyingkirkan individu atas dasar asumsi, bukan bukti, maka yang terjadi bukan perbaikan, tapi peminggiran terselubung. Reformasi tidak membutuhkan korban yang dikorbankan tanpa pengadilan yang adil,” tandas Suhaimi.

Jika hal ini terus berlanjut, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menegaskan, secara terang benderang rekrutmen pengurus Bank NTB Syariah melalui Pansel ini telah menabrak prinsip tata kelola good governance yakni prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan non-diskriminasi.

Kata Suhaimi, jangan salahkan publik di Bumi Gora jika kini menilai bahwa berdasarkan pernyataan Prof. Asikin tersebut, pansel ternyata bekerja dengan menepikan transparansi publik dan malah mengedepankan noizy publik.

Alih-alih menerapkan transparansi publik yang berarti Pansel menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan mudah diakses dengan tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendorong partisipasi publik, dan mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Yang terjadi malah Pansel menunjukkan noizy publik.

Pernyataan disampaikan secara tidak terstruktur, penuh opini, melahirkan kebisingan informasi, dan membuat masyarakat bingung, skeptis, dan bahkan apatis.

“Jadi sekarang publik NTB bertanya. Pansel ini bekerja dengan basis transparansi atau manipulasi,” tandas Suhaimi.

Suhaimi menegaskan, cara kerja Pansel yang menerapkan logika terbalik ini sangat berbahaya. Sebab, bisa berisiko terhadap stabilitas kelembagaan Bank NTB Syariah yang berdampak jangka panjang.

Misalnya, menurunkan kepercayaan internal terhadap proses seleksi dan pembinaan SDM. Atau juga menyuburkan budaya politik kekuasaan di lembaga keuangan, bukan profesionalisme.

Atau bahkan mendorong terjadinya apa yang disebut Suhaimi sebagai politik balas dendam saat rezim atau pengendali kelak berubah.

Tak Ada Larangan di Undang-Undang

Di sisi lain, Suhaimi juga membeberkan aturan yang menjadi dasar hukum utama mengenai syarat penempatan jabatan direktur, direksi, komisaris, dan dewan pengawas dalam perusahaan Bank BUMD.

Seluruh aturan tersebut, tidak ada yang melarang para pengurus lama untuk mendaftarkan diri kembali.

Aturan tersebut kata Suhaimi termaktub dalam PP 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan pengangkatan pejabat BUMD termasuk Direksi dan Dewan Pengawas.

Diatur pula di UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur definisi, tujuan, bentuk hukum, dan pengelolaan BUMD termasuk aspek pengangkatan pejabatnya.

Juga di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 50/1999 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Pengawas BUMD, termasuk persyaratan jabatan dan larangan rangkap jabatan.

Ada pula diatur dalam UU 7/1992 tentang Perbankan beserta perubahannya, yang mengatur tata kelola dan persyaratan bagi bank, termasuk Bank BUMD yang bergerak di sektor perbankan. Sementara untuk aspek kepemilikan dan pengelolaan bank berbentuk perseroan terbatas, juga merujuk pada UU Perseroan Terbatas dan Perppu Cipta Kerja terkait peraturan perbankan.

“Dalam aturan-aturan ini, tidak ada yang menyatakan eksplisit larangan orang untuk mendaftar kembali sebagai pimpinan Bank/BUMD kecuali terkait rangkap jabatan, integritas dan rekam jejak,” tandas Suhaimi.

Karena itu, politisi mantan Anggota DPRD Lombok Tengah ini menegaskan, pengurus lama sudah seharusnya boleh mendaftar menjadi pimpinan Bank NTB Syariah selama tidak melanggar rangkap jabatan, konflik kepentingan, integritas, maupun rekam jejak pribadi yang cacat.

Lagi pula kata Suhaimi, berdasarkan laporan neraca keuangan Bank NTB Syariah yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan telah dipublikasikan, kinerja Bank NTB di bawah kepengurusan saat ini sangat positif.

Baik dari sisi Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal yang dimiliki bank. Angka NPL atau Non-Performing Loan yang merupakan kredit atau pinjaman yang mengalami masalah dalam pelunasannya dan dianggap tidak dapat dipulihkan oleh bank, juga di bawah ambang batas.

Rasio Loan to Deposit Ratio atau LDR juga menunjukkan kinerja positif. Rasio LDR menunjukkan perbandingan antara total kredit yang diberikan oleh bank dengan total dana yang dihimpun dari masyarakat atau dana pihak ketiga.

Demikian juga dengan rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional atau BOPO. Angka-angka BOPO menunjukkan bagaimana Bank NTB Syariah terus meningkatkan efisien bank dalam mengelola biaya operasionalnya untuk menghasilkan pendapatan.

Oleh karena itu, Suhaimi mengingatkan, dengan rekam jejak tersebut, maka tak ada hal yang bisa menghalangi para pengurus lama untuk ikut proses seleksi pengurus Bank NTB yang pendaftarannya dibuka hingga 30 April mendatang. Pelarangan justru hanya akan membenarkan dugaan terjadinya proses seleksi yang manipulatif.

“Lagian juga, memangnya siapa yang menjamin pengurus lama akan mendaftar kembali? Kan belum tentu juga ada di antara mereka yang mau mendaftar kembali. Bisa jadi tidak ada juga pengurus lama yang akan mendaftar,” tandas Suhaimi.

Karena itu, dia pun mengingatkan, agar dalam proses rekrutmen ini, Gubernur Muhamad Iqbal tidak bertindak atas nama pribadi. Sebab, sebagai pemegang saham pengendali Bank NTB Syariah, Gubernur mewakili entitas pemerintah daerah. Itu sebabnya, dalam setiap keputusannya, Gubernur harus didasarkan kepentingan institusional, bukan selera pribadi. Keputusan Gubernur juga harus diukur dengan prinsip Good Corporate Governance. Akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan secara publik.

Jika Gubernur menyelipkan kepentingan politik, kedekatan pribadi, dan keinginan membentuk tim sendiri dalam manajemen Bank NTB Syariah, maka itu kata Suhaimi, akan merusak kepercayaan pasar. Mengurangi independensi bank.

Dan berisiko hukum jika ada konflik kepentingan. Dan pada akhirnya, manakala keputusan pemegang saham terlihat berpihak atau sangat kental nuansa personal, maka kepercayaan publik dan Otoritas Jasa Keuangan akan runtuh.

“Dalam pemilihan pengurus Bank NTB Syariah ini, Gubernur tidak memiliki kewenangan mutlak. Ada aturan dan otoritas khusus di luar gubernur. Jadi, pengurus Bank NTB itu bukan tentang siapa yang disukai Gubernur. Tapi tentang siapa yang paling layak,” tutup Suhaimi. ***

Harga Jagung dan Keprihatinan Petani di NTB

Tengkulak membeli jagung petani dengan harga jagung sangat rendah karena Bulog lambat dalam menyerap hasil panen

Lombokjournal.com ~ Bagi sebagian petani jagung Nusa Tenggara Barat (NTB), bulan Januari-Mei ini adalah masa panen raya. Apa daya, harga jagung jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan sebesar Rp5.500 per kilogram.

Saat ini, harga jagung di lapangan sekitar Rp4.200 per kilogram. Bahkan kurang dari itu di beberapa tempat (Rp2.800 per kilogram). Kenyataan ini tentu bertolak belakang dengan harapan petani.

Melihat kenyataan tersebut, Ketua Komisi II DPRD NTB H. Lalu Pelita Putra, buka suara. Sebagai bentuk keprihatinan dan empati.

“Kalau pemerintah tidak bisa membantu petani, lebih baik beri imbauan agar mereka tidak menanam jagung. Jangan beri harapan palsu, kasihan petani,” tegas Pelita (suarantb.com Senin, 21/04).

Menurutnya, semangat petani untuk menanam jagung dipicu oleh informasi yang menyebutkan bahwa pemerintah melalui Bulog akan menyerap hasil panen dengan harga layak.

Namun kenyataannya, Bulog disebut-sebut belum melakukan pembelian dengan alasan gudang penuh.

“Yang lebih memprihatinkan, kami mendapat informasi bahwa Bulog belum menyerap hasil panen dengan alasan kapasitas gudang penuh. Padahal, Presiden dan Menteri Perdagangan sudah menyampaikan secara tegas bahwa Bulog akan menyerap jagung petani,” ujar politisi PKB ini.

“Jangan sampai petani merasa dikhianati. Pemerintah harus hadir dan mendengar jeritan petani,” tegasnya.

Pemerhati Ekonomi Pembangunan NTB Giri Arnawa, dalam laman facebook-nya (Senin, 21/04) memberi analisa dan rekomendasi solusi penyebab anjloknya harga jagung tersebut. Setidaknya, ada tiga variabel penting yang harus diperhatikan untuk dicermati dan dimplementasikan.

Pertama, penyebab harga jagung di bawah HPP. Hal ini disebabkan oleh:

Dominasi tengkulak dan ketidakefektifan penyerapan Bulog

Tengkulak membeli jagung petani dengan harga sangat rendah (Rp2.800–Rp4.400/kg), jauh di bawah HPP Rp5.500/kg. Hal ini terjadi karena Bulog lambat dalam menyerap hasil panen, sementara tengkulak lebih cepat bergerak ke petani .
Kapasitas gudang dan anggaran operasional Bulog terbatas, sehingga tidak mampu menyerap seluruh produksi jagung. Di NTB, Bulog hanya menargetkan penyerapan 78.000 ton dari total produksi 742.900 ton, mengandalkan swasta untuk distribusi ke Jawa Timur .

Ketidakstabilan pasokan dan permintaan

Panen raya jagung di NTB (Januari–Mei 2025) meningkatkan pasokan, tetapi permintaan tidak seimbang. Harga internasional yang fluktuatif (USD 284,93/ton pada 2023) turut memengaruhi pasar lokal .
Petani kesulitan mengakses pasar ekspor karena ketergantungan pada musim dan ketiadaan kontrak berkelanjutan dengan pembeli luar negeri .

Infrastruktur dan teknologi yang lemah

Petani tidak memiliki alat pengering (dryer), sehingga jagung mudah rusak jika kadar air tinggi. Harga jagung basah lebih rendah (Rp3.300/kg) dibanding kering (Rp4.400/kg).
Distribusi dari NTB ke Jawa terhambat antrean di pelabuhan dan biaya transportasi yang tidak efisien

Kebijakan HPP yang tidak ditegakkan

Meski Gubernur NTB menjamin harga sesuai HPP, implementasi di lapangan lemah. Pengawasan pemerintah terhadap tengkulak dan pelaku pasar minim, sehingga pelanggaran HPP terus terjadi .

Kedua, analisis ekonomi yang meliputi:

Biaya produksi vs pendapatan petani

Biaya produksi jagung meliputi benih, pupuk, dan tenaga kerja yang terus naik. Harga pupuk sulit dijangkau, dan petani hanya mendapat 2 karung dari jatah 1 ton .
Dengan harga jual Rp4.200/kg, laba kotor petani hanya sekitar Rp1.000–Rp1.500/kg, belum termasuk biaya operasional dan utang. ROI ( Return on Investment ) menjadi tidak sepadan .

Dampak pada ketahanan pangan

Rendahnya harga menyebabkan petani kehilangan motivasi bertanam jagung. Jika terus berlanjut, produksi jagung nasional—sebagai bahan baku pakan ternak—terancam turun, berpotensi memicu krisis pangan .

Ketimpangan rantai pasok

Tengkulak menguasai 60–70 persen rantai pasok, sementara peran pemerintah/Bulog hanya 20–30%. Ini menciptakan ketergantungan petani pada tengkulak dan mematikan mekanisme pasar sehat .

Ketiga, rekomendasi solusi, yaitu:

Perkuat peran Bulog dan pengawasan Pemerintah

Perluas kapasitas gudang Bulog dan percepat penyerapan jagung sesuai HPP. Contoh: Di Sumbawa, Bulog hanya menyerap 470 ton pada Mei 2024, padahal produksi mencapai ribuan ton .
Sanksi pada tengkulak yang membeli di bawah HPP, seperti yang diusulkan Komisi IV DPR RI .

Modernisasi infrastruktur pertanian

Dryer bersubsidi atau fasilitas pengeringan kolektif untuk meningkatkan kualitas jagung dan harga jual. Di Banten, penggunaan dryer mengurangi waktu pengeringan dari 3 hari menjadi 10 jam .
Optimalkan tol laut dan perbaikan jaringan transportasi NTB-Jawa untuk menekan biaya distribusi .

Diversifikasi pasar dan pembiayaan petani

Kemitraan petani dengan industri pakan ternak untuk penyerapan langsung (jgn hanya rencana saja)
Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 3 persen untuk pembelian teknologi pertanian.

Di akhir analisisnya, Giri Arnawa memberi kesimpulan bahwa anjloknya harga jagung di NTB dimungkinkan (asumsi, penulis) karena hasil dari kegagalan sistem distribusi, ketidaktegasan kebijakan, dan minimnya infrastruktur.

Oleh karena itu, lanjut Giri, solusi berkelanjutan memerlukan kolaborasi multidimensi: pemerintah, swasta, dan petani. Jika tidak ditangani, masalah ini berpotensi menggerus ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani dalam jangka panjang.

#Akuair-Ampenan, 22-04-2025

Festival Musik Internasional akan Digelar di Gili Air

Festival musik ‘Soundtuari Internasional Festival’ ini nantinya dapat menjadi agenda tahunan, dengan pelaksanaan yang konsisten dan berkesinambungan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB mendukung penuh acara festival musik bertajuk Soundtuari Internasional Festival 2025 yang akan diselenggarakan di Gili Air Lombok Utara, pada 5-7 September 2025 mendatang.

Festival musik bersekala internasional ini nantinya diharapkan akan menjadi jembatan untuk memperkenalkan adat istiadat Lombok Utara dan pesona Gili Air kepada dunia.

Umi Dinda berharap festival musik ‘Soundtuari Internasional Festival’ ini nantinya dapat menjadi agenda tahunan — Wagub Umi Dinda (kanan)

Dukungan tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, saat menerima audiensi Founder PT Garda Utama Edukasi Marcelia Lesar dan Fuji Rama selaku director penyelenggara, di ruang kerja Wakil Gubernur, Senin (21/04/25).

“Tentunya ini adalah dukungan dari kementerian untuk kemajuan daerah kita, khususnya beberapa Gili yang ada di Lombok Utara. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang untuk menampilkan potensi UMKM yang ada di NTB,” ujar Umi Dinda, sapaan Wagub.

Wakil Gubernur juga mengapresiasi koordinasi yang telah dibangun antara penyelenggara festibal musik itu dengan Pemerintah Provinsi NTB serta Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar kegiatan ini dapat berjalan sukses dan berkelanjutan.

“Sejauh ini saya melihat koordinasi dengan kementerian cukup baik, melalui teman-teman penyelenggara. Kita dukung bersama agar NTB, khususnya tiga Gili, lebih dikenal masyarakat luas,” tambahnya.

Umi Dinda berharap festival musik ‘Soundtuari Internasional Festival’ ini nantinya dapat menjadi agenda tahunan, dengan pelaksanaan yang konsisten dan berkesinambungan.

“Sudah saatnya kita menunjukkan kelebihan dari sebuah kegiatan yang berbasis kelautan dan pulau. Saya berharap kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan sekali, namun dapat menjadi kalender tetap tahunan, sehingga orang mengingat Gili Air setiap kali mendengar nama festival ini,” tutur Umi Dinda.

Sementara itu, Founder PT Garda Utama Edukasi Marcelia Lesar selalu penyelenggara acara musik menjelaskan, acara Soundtuari Internasional Festival 2025 yang mengusung tema ‘Love is Gili Air’ ini akan mengintegrasikan pariwisata dan ekonomi kreatif NTB.

Festival Musik ini digelar untuk menyorot potensi Kabupaten Lombok Utara, khususnya Gili Air dan sekitarnya dan memperkenalkan adat istiadat yang dimiliki kepada dunia.

“Target audiens kami 65% adalah WNA dan sisanya adalah wisatawan lokal,” jelas Macelia Lesar.

Meskipun menargetkan audiens internasional, Penyanyi Jazz asal Sulawesi tersebut menekankan bahwa festival ini akan tetap menjujung tinggi adat istiadat dan budaya setempat. Festival akan diistirahatkan sejenak setiap memasuki waktu sembahyang masyarakat setempat. Selain itu, opening ceremony festival ini juga akan dijadikan ajang untuk memperkenalkan tari-tarian, tenun, dan berbagai unsur adat istiadat Kabupaten Lombok Utara.

Marcelia jua menjelaskan, festival musik ini nantinya akan menyediakan area khusus UMKM seluas 1 hektar yang akan diisi oleh 166 boot untuk memaksimalkan dampak ekonominya. Berbagai artis mancanegara dan lokal akan turut memeriahkan festival musik lintas genre ini.

Untuk informasi selengkapnya, Konpresnsi Pers acara akan digelar pada 2 Mei mendatang di Gili Air. nov/opk

Hari Kartini, Keterwakilan Perempuan Harus dengan Prestasi

Dalam pesan peringatan HarI Kartini, Wagub NTB mengatakan, saat ini Pemprov NTB banyak membuka ruang bagi perempuan untuk berkiprah

MATARAM.LombokJournal.com ~ Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj Dinda Dhamayanti Putri saat memimpin apel peringatan Hari Kartini di lapangan Sangkareang kantor Gubernur, Senin (21/04/25).

Wagub NTB menegaskan, dalam amanat apel peringatan Hari Kartini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah banyak membuka ruang untuk berkiprah bagi perempuan — Wagub Umi Dinda

Menurutnya, keterwakilan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan harus dibuktikan dengan prestasi.

“Perempuan dalam pembangunan tidak sekedar keterwakilan namun harus dibuktikan dengan prestasi,” tegasnya.

Dikatakan dalam amanat apel peringatan Hari Kartini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah banyak membuka ruang untuk berkiprah bagi perempuan.

Didalam jajaran birokrasi, banyak pula perempuan duduk di posisi penting, termasuk dirinya yang kini tengah dipercaya menjadi Wakil Gubernur.

Ia berpesan kepada perempuan yang berada di birokrasi untuk terus meningkatkan etos kerja dan menunjukkan prestasi dengan persaingan yang sehat.

Umi Dinda menambahkan, perempuan tak harus menjadi Kartini namun semangat dan gerakannya harus diwujudkan dalam keluarga dan masyarakat.

Kiprah perempuan dalam berbagai aspek kehidupan turut diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini di masa penjajahan.

Dalam apel peringatan itu, selain memperingati jasa pahlawan nasional perempuan, juga menjadi momen meneguhkan eksistensi perempuan dalam memberikan kontribusi bagi masyarakat. jm

Milad Lenterahati, Lembaga Pendidik yang Membentuk Karakter

Peringati milad ke 14 Yayasan Lentara Hati, tumbuh sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya mendidik tapi juga membentuk karakter

LOBAR.LombokJournal.com ~ Acara Milad ke-14 Lenterahati Islamic Boarding dihadiri Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri bersama Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Prof. Dr. Fauzan.

Wagub NTB menyampaikan selamat Milad ke-14 kepada Yayasan Lentara Hati — Wagub NTB, Umi Dinda

Peringatan milad Lentera Hati sekaligus dilakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung Perguruan Tinggi Lenterahati bersama dengan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Prof. Dr. Fauzan, M.Pd, Minggu (20/04/25).

“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, kami menyampaikan selamat Milad ke-14 kepada Yayasan Lentara Hati, 14 tahun bukanlah waktu yang singkat. Ini merupakan perjalanan penuh perjuangan, dedikasi, dan semangat yang luar biasa di dalam meletakkan fondasi untuk membangun Sumber Daya Manusia generasi penerus bangsa yang berilmu, beriman, dan berahlak,” tutur Umi Dinda.

Umi Dinda menuturkan bahwa Lenterahati telah bertumbuh menjadi lembaga pendidikan yang tidak hanya mendidik tetapi juga membentuk karakter, dan nilai-nilai kebajikan dalam jiwa anak-anak bangsa khususnya di Nusa Tenggara Barat.

Menurut Wagub, Lentera Hati seperti namanya menjadi pelita dalam gelap, menjadi cahaya bagi mereka yang begitu haus akan ilmu dan kasih sayang dalam pendidikan.

“Kami juga menyambut baik dan mendukung penuh rencana besar Yayasan Lentera Hati untuk mendirikan perguruan tinggi Lentera Hati yang ditandai dengan peletakan batu pertama yang insya Allah akan kita saksikan bersama,” kata Wagub.

Dalam acara milad itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Prof. Dr. Fauzan, M.Pd, memberikan apresiasi atas capaian yang telah diraih oleh Lenterahati Islamic Boarding School.

“Cita-cita besar Adinda Muazzari ini adalah tidak hanya sekedar mengantarkan adik-adik untuk menjadi manusia cerdas. Tetapi lebih dari itu adik-adik diantarkan untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi lingkungannya,” pungkasnya.

Ia juga berpesan kepada seluruh anak didik agar tumbuh menjadi anak yang luarbiasa, tidak mengeluh dan menyerah.

Tentu untuk menjadi anak yang luar biasa, cirinya tidak boleh mengeluh. Aikius, berpenyakit Aikius tidak boleh mengeluh, tidak boleh menyerah. Apapun yang penting kita niat kuat, insya Allah, saudara-saudara akan berhasil,” tuturnya.

Sementara itu, Pimpinan (Mudir Aam) Pondok Pesantren (Ponpes) Lentera Hati Islamic Boarding School (LHIBS) Dr. MA Muazar Habibi menyampaikan pesan dan mohon dukungan agar diberikan kelancaran dalam proses pembangunan Perguruan Tinggi Lenterahati .

“Kita akan membangun Peguruan Tinggi, ada 3 jurusan yaitu Humaniora, Sains dan Kependidikan, Mohon doa pada para rektor, wakil rektor, ada Pak Dekan juga yang bertetanggaan. Ketika nanti kami memang berikhtiar mendirikan perguruan tinggi mulai tahun depan kita sarana dan prasarana kita siapkan ” tuturnya. ***

BPR NTB Harus Bantu Permodalan Masyarakat

Gubernur NTB menekankan, BPR NTB harus bisa menjadi solusi untuk kebutuhan kredit mikro dan ultramikro untuk UMKM dan masyarakat NTB

MATARAM.LombokJournal.com ~ Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB diharapkan tidak sekadar mencari untung, tapi harus membantu meningkatkan ekonomi masyarakat NTB melalui permodalan.

BPR NTB diharapkan tidak sekadar mencari untung, tapi harus membantu meningkatkan ekonomi masyarakat NTB melalui permodalan — Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan itu pada acara Gala Dinner dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) BPR NTB ke-3 di Senggigi, Sabtu (19/04/25).

Perayaan ulang tahun menjadi momentum penting bagi perusahaan untuk merenungkan perjalanan dan pencapaiannya selama tiga tahun.

Serta memotivasi seluruh karyawan untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat NTB.

BPR NTB adalah bank yang dimiliki Pemerintah Provinsi NTB yang bergerak pada aspek jasa keuangan perbankan bagi masyarakat kalangan mikro dan ultramikro.

“BPR harus bisa menjadi solusi untuk kebutuhan kredit mikro dan ultramikro untuk UMKM dan masyarakat NTB, guna mengurangi kemiskinan di daerah kita”, ucap Miq Iqbal dalam sambutannya.

Dengan lugas dirinya menyampaikan ke depan, siap menjadi garda terdepan mendukung proses perjalanan BPR menjadi BPR Syariah.

“Saya berharap ke depan BPR segera menyelesaikan prosesnya menjadi BPR Syariah. Saya mendukung apapun yang dibutuhkan, untuk segera menyelesaikan proses ke arah syariah”, tuturnya.

Dirinya menambahkan, perubahan menjadi BPR Syariah dapat segera melakukan integrasi vertikal dengan Bank NTB Syariah.

Nantinya NTB memiliki satu holding untuk seluruh perusahaan yang bergerak di sektor keuangan. BPR yang dimiliki NTB menjadi anak perusahaan dari Bank NTB Syariah, diharapkan dapat memudahkan permodalan bagi masyarakat di daerah.

Gubernur NTB berpesan agar pihak BPR NTB mulai masuk pada aspek ekonomi yang selama ini tidak tersentuh seperti di ladang dan sawah.

“Saya sarankan agar teman-teman mulai turun ke masyarakat yang beraktifitas di ladang maupun sawah. Mereka juga butuh permodalan untuk bibit penanaman,” kata Gubernur Iqbal. edo/dyd

PLTMH Pandanduri Diresmikan, Inggris Apresiasi Komitmen NTB

Proyek PLTMH Pandanduri merupakan bagian penting dari masyarakat sekitar yang akan membawa manfaat yang besar di masa depan

LOTIM.LombokJournal.com ~ Wakil Menteri Urusan Parlemen pada Kementerian Keamanan Energi dan Nol Emisi Karbon Inggris, Kerry McCarthy, menyampaikan apresiasinya atas implementasi kerja sama antara Indonesia dan Inggris dalam bidang keamanan energi.

Komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam proyek PLTMH Pandanduri merupakan bagian penting dari upaya menjaga keamanan energi di masa depan — Kerry McCarthy

Hal tersebut disampaikannya saat peresmian proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Pandanduri di Bendungan Pandanduri, Lombok Timur, Jumat (18/04/25).

Menurut McCarthy, komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam proyek ini merupakan bagian penting dari upaya menjaga keamanan energi di masa depan dan mendukung pencapaian target pengendalian perubahan iklim.

“Ini adalah bagian penting yang tidak boleh kita lupakan. Proyek ini adalah bagian penting dari masyarakat sekitar yang akan membawa manfaat yang besar di masa depan,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa NTB memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan. Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk meninjau ulang kebijakan energi daerah dan mendukung penuh proses transisi energi.

“Kami punya ratusan titik potensi geotermal karena daerah kami dekat dengan area gunung berapi. Kami juga punya banyak potensi di pengembangan mikro hidro karena kita punya danau yang besar yang dekat dengan puncak Gunung Rinjani. Jika Anda punya kemampuan teknis untuk mengaksesnya, kami yakin Anda bisa membangun ratusan PLTMH,” ujar Gubernur.

Dukungan Pemerintah Inggris terhadap proyek ini mencerminkan komitmen bersama dengan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim, terutama dalam penyediaan energi bersih yang andal dan terjangkau bagi masyarakat.

PLTMH Pandanduri dibangun oleh PT. Sarana Multi infrastruktur (SMI) dan PT. Brantas Energi dengan kapasitas energi 2 x 290 KW yang merupakan energi terbarukan diharap akan mendukung ketersediaan energi untuk daerah sekitarnya.***

Mengatasi Sampah di NTB, Gubernur Iqbal Cari Solusi

Gubernur NTB berpikir keras cari solusi terkait wise management untuk mengatasi sampah di NTB

MATARAM.LombokJournal.com ~ Dalam mengatasi sampah, Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan pengelolaannya di NTB masih belum maksimal. Masalah pengangkutan sampah dinilainya butuh penanganan dengan sistem management yang baik.

Untuk mengatasi sampah, tidak hanya pada kesadaran semata. Namun juga ada pada pola pikir masyarakat, — Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal

Menurutnya, pengangkutan tidak perlu lagi diakukan dari pagi hingga malam, dan penting untuk mengatasi sampah harus ada dukungan teknologi untuk memproduksi kembali (comeback factor)

Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan itu saat menerima audiensi PT. Stelio Utama Indonesia di Ruang kerjanya Kamis, (17/04/25).

“Saat ini saya berpikir keras agar wise management-nya, mencari teknologi yang bisa memproduksi energi tanpa deduksi, sehingga dapat mengalihkannya ke infrastruktur. Karena saat ini hanya Mataram yang memiliki,” kata Miq Iqbal.

Perwakilan PT Stelio Utama Indonesia Hany Indriarti megutarakan tujuannya bertemu langsung dengan Gubernur NTB untuk bersama sama mencari solusi mengatasi sampah di NTB.

Ia menawarkan solusi tidak hanya penanganan sampah kecil namun semua jenis sampah yang belum tersolusikan termasuk limbah gas.

“Kehadiran kami untuk menawarkan solusi dan membantu pemerintah terkait mengatasi sampah yang belum teratasi,” jelas Hany.

Mengingat Gubernur NTB Miq Iqbal sangat konsen terhadap lingkungan. Hany mengatakan, ikhtiarnya mendukung pemerintah tidak berhenti hanya pada penanganan sampah.

Tapi juga merencanakan menanam investasi dengan membangun pabrik pengolahan sampah yang diklaim mampu mengolah 500 ton per hari, untuk dijadikan energi terbarukan menjadi listrik yang berlokasi di wilayah Sekotong Lombok Barat.

“Jadi, sampah tersebut akan kita jadikan listrik, dengan memanfaatkan sisa sisa pembakaran serta management zero waste,” terangnya.

Selanjutnya Hany menyampaikan mengatasi sampah, tidak hanya pada kesadaran semata. Namun juga ada pada pola pikir masyarakat, untuk itu sebagai solusi ia bersama pihaknya akan siap membantu pemerintah jika diminta untuk mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah.

“Jika diminta untuk melakukan edukasi oleh pak Gub, kami siap,” tegasnya. R.Buang/her

Hari Kesadaran Nasional, Refleksi dan Motivasi Pengabdian Terbaik

Dalam peringatan Hari Kesadaran Nasional, ASN diminta meningkatkan disiplin, etos kerja dan integritas melayani bukan dilayani

MATARAM.LombokJournal.com ~ Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menjadi inspektur Upacara dalam rangka memperingati Hari Kesadaran Nasional yang berlangsung di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Kamis (17/04/25).

Dalam peringatan Hari Kesadaran Nasional, ASN diminta meningkatkan disiplin, etos kerja dan integritas melayani bukan dilayani

Ummi Dinda menyampaikan bahwa momentum Hari Kesadaran Nasional dapat menjadi refleksi dan motivasi untuk memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat dan daerah Provinsi NTB.

“Alhamdulillah kita bisa melaksanakan Upacara Hari Kesadaran Nasional dengan khidmat, Upacara ini dilaksanankan setiap tanggal 17 merupakan momentum untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.

Ummi Dinda juga menekankan agar seluruh ASN dapat meningkatkan kedisiplinan, etos kerja dan integritas, menanamkan semangat melayani bukan dilayani, sebagaia bentuk pengabdian terhadap rakyat, bangsa dan negara.

“Bekerja dengan inovasi dan kolaborasi, menyesuaikan diri dengan dinamika zaman dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Beberapa kegiatan pembangunan di NTB mulai memberikan hasil yang positif, namun tatanan kedepan semakin komplek dan diharapkan seluruh elemen birokrasi harus menjadi bagian dari solusi bukan menjadi bagian permasalahan.

“Saya percaya dengan semangat gotong royong dan kerjasama lintas sektor kita mampu mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas birokrasi yang lincah dan responsif serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya. serly/her