JPS Gemilang tahap II didistribusikan kepada 110.000 KK Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan 15.000 KK Non DTKS, sehingga total yang menerima JPS Gemilang tahap II yakni 125.000 KK

MATARAM.lombokjournal.com —  Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Nusa Tenggaa Barat (NTB) segera meluncurkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang Tahap II.

Produk-produk yang dikemas pada JPS Gemilang tahap II haruslah hasil produksi IKM/UKM lokal di NTB.

Sehingga dengan memberdayakan produk lokal, pembangkitan ekonomi NTB di tengah pandemi dapat lebih cepat.

Hal itu sesuai arahan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, saat  Rapat Peluncuran JPS Gemilang Tahap II di ruang Anggrek Kantor Gubernur, Rabu (27/05/20) lalu,

Rapat Peluncuran JPS Gemilang Tahap II itu diikuti oleh para Asisten, Staf Ahli Gubernur, Dinas Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Kelautan, Dinas Koperasi , Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda Olah Raga, Inspektorat, Biro Humas dan Protokol, serta Dirut PT. GNE.

Rapat ini dimksudkan untuk memastikan  kelengkapan dan kesiapan JPS Gemilang tahap II.

Pemerintah Provinsi NTB melibatkan lebih banyak IKM/UKM. Terdata sebanyak 534 IKM/UKM yang tersebar di seluruh NTB akan berpartisipasi.

Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi berharap, agar tiap proses penanganan Covid-19 ini dapat menjadi pembelajaran bagi NTB ke depan.

Pada kesempatan itu, Sekda mengapresiasi kerja keras seluruh tim dan mengajak untuk terus menjalin komunikasi yang baik.

“Mari kita tampil mempesona sehingga apa yang kita kerjakan ini dapat menyenangkan bagi semua,” ucapnya.

JPS Gemilang tahap II yang akan diluncurkan pada 30 Mei 2020, akan didistribusikan kepada 110.000 KK Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan 15.000 KK Non DTKS, sehingga total yang menerima JPS Gemilang tahap II yakni 125.000 KK.

Sebanyak tujuh gudang pun disiapkan dalam pendistribusian ini. Tujuh gudang tersebut tersebar di seluruh NTB.

Sekda mengingatkan, mutu dan kualitas produk JPS Gemilang harus benar-benar dipastikan sebelum didistribukan, sehingga sampai ke tangan masyarakat dengan kondisi yang baik.

AYA/HmsNTB

Dengan adanya kenaikan pada tahun 2021 akan terjadi keseimbangan pendanaan, sebagai syarat agar pengelolaan jaminan kesehatan suatu negara bisa optimal

lombokjournl.com —

MATARAM –  Pengelolaan jaminan kesehatan suatu negara akan optimal jika didukung oleh pendanaan yang optimal.

Tapi banyak orang yang beum mengetahui, saat pertama kali iuran JKN beroperasi, sudah diprediksi akan mengalami kekurangan pendanaan alias mengalami defisit.

Hal itu diugkapkan mantan Dewan Jaminan Sosial Periode 2014-2019, Ahmad Anshori, yang juga menyinggunggung usulan saat itu untuk menaikkan iuran peserta tiap dua tahun sekali.

“Untuk itu, diusulkan ada kenaikan setiap dua tahun sekali, yaitu pada 2016 dan 2018,” kata Ahmad Ansori sperti dikutip  CNBC Indonesia di Jakarta, Selasa (26/05/20).

Berdasarkan Perpres Nomor 64/2020, akan ada kenaikan iuran. Peserta Kelas III pada tahun 2020 iurannya sebesar Rp 25 ribu, naik menjadi Rp 35 ribu pada 2021. Kenaikan untuk kelas II dari Rp 51 ribu menjadi Rp 100 ribu. Terakhir kelas I dari Rp 80 ribu menjadi 150 ribu.

“Kenaikan seharusnya 2 tahun sekali. Karena tak ada penyesuaian, maka kesenjangannya besar ketika ada kenaikan, tinggi. Padahal kalau rata-rata tidak demikian,” jelas Ahmad.

Sebelumnya saat melakukan kalkulasi dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75/2019, kenaikan iuran 100 persen bakal bisa membiayai pendanaan JKN hingga 2021.

Namun kenaikan itu berubah,  seiring dengan putusan judicial review Mahkamah Agung (MA).

Ahmad mengatakan, stabilitas kecukupan perlu dihitung. Dengan adanya kenaikan lebih rendah diyakini 2021 akan terjadi keseimbangan pendanaan, sebagai syarat agar pengelolaan jaminan kesehatan suatu negara bisa optimal. Karena dibutuhkan pendanaan yang optimal.

“Artinya kelancaran pembayaran RS meningkat. Akhir 2021 tak ada lagi defisit atau mungkin serendah-rendahnya (defisit),” katanya.

Rr/ CNBC Ind

“Jangan sampai kita meninggal bukan karena virusnya tetapi karena tekanan sosialnya, selamat melanjutkan hidup buat teman-teman, sekali lagi apabila ada yang dibutuhkan kami dengan senang hati membantu,” kata Gubernur Zul

MATARAM.lombokjournal.com — Pandemi irus Corona yang melanda dunia, tentu melahirkan berbagai dampak ekonomi maupun kesehatan.

Dampak itu juga dirasakan oleh para mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan di NTB.

Karena Iitu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH, memberikan bantuan sosial kepada asrama mahasiswa Sekolah Tinggi Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja, Mataram, Jumat (29/05/20). Siang.

Sebanyak 62 orang yang menempati asrama tersebut berasal dari berbagai daerah yakni, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Banyuwangi, Lampung dan Palembang.

Gubernur Zul mengaku sangat senang berkesempatan bertemu secara langsung dengan para mahasiswa.

“Ini kondisinya memang tidak biasa, mudah-mudahan rasa saling senasib dan sepenanggungan bisa terus terasa,” ungkap Gubernur saat menyerahkan bantuan.

Lebih jauh, Gubernur Zul juga mengingatkan apabila ada yang terjangkit Covid-19 ini, agar tidak dikucilkan sehingga menimbulkan stigma negatif.

“Jangan sampai kita meninggal bukan karena virusnya tetapi karena tekanan sosialnya, selamat melanjutkan hidup buat teman-teman, sekali lagi apabila ada yang dibutuhkan kami dengan senang hati membantu,” kata Gubernur Zul.

Direktur Asrama STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Drs. I Wayan Kariyadi, S.Ag, M.Ag mengungkapkan rasa terimakasihnya atas perhatian yang diberikan oleh pemerintah provinsi NTB kepada asramanya.

Ia mengaku bahwa bantuan yang diterimanya ini, akan sangat bermanfaat bagi warga asrama.

“Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Gubernur NTB yang telah memperhatikan kami, peduli dengan kami,” terangnya.

Senada dengan itu, Eka salah satu mahasiswi mengungkapkan rasa bahagia dan terimakasih atas bantuan yang didapatkannya.

“Kami merasa sangat diperhatikan, bantuan yang diberikan ini akan sangat berguna bagi kami, terimakasih pak Gubernur,” ungkapnya.

AYA/HmsNTB

Kontribusi dari kampus adalah menyiapkan sumberdaya manusia (SDM) yang akan terjun ke dunia industri, agar lulusan kampus tidak merasa asing dengan teknologi di dunia industri.

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan bahwa inovasi teknologi adalah kunci industrialisasi. Sebab teknologi merupakan faktor terpenting dalam industrialisasi.

Seiring berjalannya waktu, teknologi dapat berkembang sesuai kebutuhan industrialisasi.

Dikatakan, tidak mungkin suatu daerah mencicipi kemakmuran dan  kesejahteraan tanpa inovasi teknologi, inovasi teknologi adalah key driver dari industrialisasi.

“Dengan kata lain tidak mungkin ada peningkatan nilai tambah suatu komoditas tanpa inovasi teknologi. Jadinya tidak mungkin ada industrialisasi tanpa inovasi teknologi,” terang Gubernur Zul saat mengunjungi Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram, Jumat (29/05/20 ).

Menurutnya, pemain utama dari inovasi teknologi bukanlah kampus ataupun riset center, melainkan dunia usaha.

Karena itu, untuk mengembangkan inovasi teknologi, perlu membentuk hubungan dengan perusahaan industri yang mampu mengakselerasi pembelajaran teknologi dan inovasi.

Bang Zul, sapaan akrab gubernur mengatakan, kontribusi dari kampus adalah menyiapkan sumberdaya manusia (SDM) yang akan terjun ke dunia industry, agar lulusan kampus tidak merasa asing dengan teknologi di dunia industri.

“Tugas kampus adalah bagaimana menyiapkan anak-anak kita supaya mereka betul-betul familiar dengan instrumen-instrumen yang digunakan di dunia industri, bukan menghasilkan produk-produk yang diharapkan masyarakat. Yang menghasilkan produk-produk tersebut adalah dunia usaha,” paparnya.

STPark NTB dibentuk agar pihak kampus selaku penyedia SDM dapat dekat dengan dunia usaha melalui penelitian-penelitian yang dilakukan pihak kampus.

“Sains Tekno Park adalah upaya kita untuk memfasilitasi mahasiswa-mahasiwa dan dosen-dosen kita yang punya ide brilian namun tidak memiliki fasilitas,” tuturnya.

Selain itu, STPark juga membantu kampus, baik itu mahasiswa maupun dosen yang memiliki kemampuan menciptakan inovasi teknologi untuk mendapatkan kesempatan masuk ke dunia industri.

“Fasilitas disediakan oleh sains tekno park, yang urus ruangannya, yang urus izinnya dan yang cari pasarnya adalah Sains Tekno Park,” kata Bang Zul.

Sehingga ketika dosen atau mahasiswa yang mengembangkan inovasi teknologi sudah menemukan pasarnya, dan sudah memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha industri, maka itu adalah suatu bentuk keberhasilan STPark.

Bang Zul berharap STPark NTB dan Universitas Mataram dapat menjalankan kerjasama dalam pengembangan inovasi teknologi agar NTB dapat mandiri dalam hal teknologi industri.

“Saya berharap sains Tekno Park dengan Unram itu menyatu, menciptakan inovasi-inovasi teknologi yang baru,” ungkap Bang Zul.

AYA/HmsNTB

“Orang tua harus lebih perhatian terhadap kesehatan bayi dan balitanya serta tidak membawa mereka keluar rumah tanpa pengawasan, dan berkumpul di tempat-tempat keramaian,” kata Lalu Gita Ariadi

MATARAM.lombokjournal.com – Laboratorium TCM RSUD Kota Mataram, Laboratorium PCR RS Unram, dan Laboratorium PCR Genetik Sumbawa Technopark mengkonfirmasi adanya tambahan 4 (empat) pasien  positif Covid-19, dan Pasien yang dinyatakan sembuh 3 (tiga) orang.

Dalam press release hari Jum’at  (29/05/20), Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Provinsi Nusa Tenggara Barat,  Drs. HL Gita Ariadi, M.Si menjelaskan, telah diperiksa sebanyak 75 sampel swab dengan hasil 58 sampel negatif, dan 13 sampel positif ulangan,  serta 4 (empat)  sampel kasus baru positif Covid-19, pasien dinyatakan sembuh 3 (tiga) orang.

Dijelaskan, adanya tambahan 4 (empat) kasus baru terkonfirmasi positif, 3 (tiga) tambahan sembuh baru, dan tidak ada kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari Jum’at (29/05/20) sebanyak 594 orang.

Rincian 279 orang sudah sembuh, 10 (sepuluh) meninggal dunia, serta 305 orang masih positif dan dalam keadaan baik.

“Petugas kesehatan tetap melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif,” kata LaLu Gita Ariadi.

4 (EMPAT) PASIEN POSITIF COVID-19, PASIEN SEMBUH 3 (TIGA) ORANG

Kasus baru positif tersebut, yaitu :

1. Pasien nomor 591, an. Tn. GI, laki-laki, usia 45 tahun, penduduk Desa Umasima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Memiliki riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD H.L. Manambai Abdulkadir dengan kondisi baik; •
2. Pasien nomor 592, an. Ny. EP, perempuan, usia 24 tahun, penduduk Desa Labu Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Memiliki riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Sumbawa dengan kondisi baik;
3. Pasien nomor 593, an. Ny. TDR, perempuan, usia 28 tahun, penduduk Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Memiliki riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Sumbawa dengan kondisi baik;
4. Pasien nomor 594, an. An. BP, laki-laki, usia 15 tahun, penduduk Desa Tatede, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa. Pasien pernah melakukan perjalanan ke Magetan Jawa Timur. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 263. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kabupaten Sumbawa dengan kondisi baik.

Hari Jum’at terdapat penambahan 3 (tiga) orang yang sembuh dari Covid-19 setelah pemeriksaan laboratorium swab dua kali dan keduanya negatif, yaitu :

1. . Pasien nomor 84, an. Tn. S, laki-laki, usia 30 tahun, penduduk Desa Kananga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
2. Pasien nomor 267, an. Ny. S, perempuan, usia 26 tahun, penduduk Desa Kananga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
3. Pasien nomor 371, an. Tn. B, laki-laki, usia 22 tahun, penduduk Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima.

Sekda NTB sebagai Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas NTB mengingatkan, makin banyaknya kasus Covid-19 pada kelompok usia bayi dan balita maka masyarakat diharapkan untuk lebih waspada terhadap penularan penyakit tersebut.

Karena kelompok usia ini rentan terhadap penularan penyakit.

“Untuk itu orang tua harus lebih perhatian terhadap kesehatan bayi dan balitanya serta tidak membawa mereka keluar rumah tanpa pengawasan, dan berkumpul di tempat-tempat keramaian,” kata Lalu Gita Ariadi.

Disampaikan terima kasih pada masyarakat yang berperan aktif dalam upaya pemutusan rantai penularan Covid-19.

“Dengan tetap tinggal di rumah, senantiasa memakai masker jika keluar rumah dan menghindari kerumunan, physical distancing minimal dua meter, serta selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir,” katanya.

Pemerintah mengapresiasi petugas kesehatan yang tanpa lelah memberikan pelayanan, baik pencegahan penyebaran Covid-19 di masyarakat maupun pelayanan pengobatan kepada pasien positif Covid-19 di rumah sakit.

AYA/Rr

Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id

Layanan Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemik Covid-19 NTB  di nomor 0818 0211 8119

Diakui, ada banyak kepentingan dari oknum-oknum tertentu yang ingin masuk ke dalam program pembuatan masker ini

MATARAM.lombokjournal.com —  Tudingan adanya keluarga Gubernur NTB yang mengerjakan pekerjaan maskerisasi hingga ratusan lembar dalam program JPS Gemilang, dibantah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB.

Kepala, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH mengatakan, tudingan adanya keluarga Gubernur NTB yang mengerjakan maskerisasi itu tidak benar.

“Kenapa tidak benar? Karena yang terikat dengan pihak Dinas dalam pengerjaan maskerisasi itu adalah UKM-UKM yang memang memiliki persyaratan secara adminstratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada dalam menangani Covid19, dengan menggunakan anggaran tidak terduga,” jelas mantan Plt Walikota Bima ini kepada wartawan, Jumat (29/05/20).

Dalam pembuatan masker, pihak Dinas melibatkan sekitar 135 UKM yang tersebar di Provinsi NTB dan telah mendaftar secara resmi di Dinas Koperasi dan UMKM dengan melampirkan SIUP, TDP dan NPWP serta buku tabungan rekening atas nama UMKM.

“Setelah dilakukan tahapan seleksi, hanya ada sekitar 125 UMKM yang memiliki kelengkapan adminstratif sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Pada tahap pertama,  melibatkan sekitar 31 UMKM dengan jumlah total masker yang dibuat adalah sekitar 100 ribu masker, dan pengerjaan tahap pertama itu sudah selesai bahkan sudah dilakukan SPJ dan telah diserahkan ke BPKAD.

“Kemudian pada tahap kedua dibuatkan sekitar 845 ribu lembar masker dengan melibatkan sekitar 79 UMKM dan sedang dalam proses penyelesaian SPJ nya,” timpalnya.

Dijelaskan,  khusus di Kabupaten Sumbawa, pengerjaan masker sendiri diserahkan kepada UMKM dengan nama Family Taylor serta beberapa UMKM lainnya yang tersebar hingga ke Kota Bima.

“Jadi tidak benar ada nama keluarga Gubernur NTB yang terlibat di dalam pembuatan masker ini. Apalagi sampai dituding ratusan ribu masker, itu jelas merupakan sebuah fitnahan yang tidak berdasar. Sebab satu UMKM itu hanya diberikan jatah maksimal sampai 40 ribu masker saja. Silahkan bisa dilihat data-datanya di bidang UMKM,” tegasnya lagi.

Pihaknya mengaku bersikap terbuka atas program pembuatan masker yang digawangi leading sector-nya.

Apalagi Gubernur NTB sudah secara tegas melarang adanya pihak keluarga atau yang mengatasnamakan tim suksesnya untuk terlibat dalam program maskerisasi.

Menurutnya, pihaknya sudah menjelaskan atau mengklarifikasi soal program pembuatan masker ini kepada Lembaga DPRD NTB.

“Kepada pihak Reskrimsus Polda NTB pun sudah kami berikan penjelasan terkait dengan hal ini bahkan semua dokumen-dokumen terkait dengan program ini sudah kami perlihatkan. Bahkan tidak hanya itu, mereka sudah langsung melakukan cross check ke lapangan terkait dengan hal ini,” terangnya.

Pihaknya sendiri mengaku ada banyak kepentingan dari oknum-oknum tertentu yang ingin masuk ke dalam program pembuatan masker ini.

Bahkan ada yang datang meminta untuk mengakomodir dan membayar pembuatan masker yang telah dibuatnya terlebih dahulu sebanyak 100 ribu sekian masker.

Setelah di cross check, nama oknum itu tidak terdaftar di dalam list UMKM yang terdata oleh pihak Dinas. Sehingga permohonannya itu tidak bisa dipenuhi karena sistemnya sudah jelas diatur sedemikian rupa sesuai dengan aturan yang ada.

“Sehingga tidak sembarang seseorang itu membuat masker tanpa melewati prosedur dan mekanisme yang ada. Meskipun seseorang atau oknum itu mengaku-aku diperintah oleh Gubernur,” tegas Wirajaya.

Pihak Dinas Koperasi dan UMKM sendiri dalam program JPS Gemilang ini hanya berkonsentrasi dalam mengurus program maskerisasi.

Untuk item-item lainnya dalam program JPS Gemilang ini diserahkan pada beberapa leading sector lainnya seperti Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, serta Dinas Ketahanan Pangan.

“Kalau untuk program masker saat sekarang ini sudah ready stock dan siap didistribusikan kepada warga yang terdata,” jelasnya.

AYA/HmsNTB

Sehat itu mahal, jadi kalau berobat tanpa BPJS ini rasanya berat, apalagi kalau sudah sakit sampai operasi

lombokjournal.com —

MATARAM  ;   Sepekan sejak Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 ditetapkan, beragam respons bermunculan menanggapi Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Perpres tersebut juga sempat menduduki topik teratas di Twitter pada 12 Mei lalu. Disamping protes yang banyak diungkapkan di media sosial, tak sedikit pula peserta yang mendukung penyesuaian iuran yang berlaku mulai bulan Juli mendatang itu.

Bagi Yuliastutik, salah satu peserta program JKN-KIS, tetap memberi dukungan terhadap kebijakan pemerintah menyesuaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kedua kalinya.

Menurut Yuli, perubahan iuran dirasa lumrah, lantaran biaya pengobatan yang terus mengalami kenaikan harga akibat inflasi.

Di sisi lain, ia melihat kepedulian pemerintah yang memberi subsidi bagi peserta kelas III untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

“Jadi kan memang ada orang yang (ekonomi) menengah ke atas maupun ke bawah. Kalau yang menengah ke atas ini mungkin tidak jadi masalah ya, tapi saya memaklumi untuk orang-orang yang selain mereka dengan naiknya iuran nanti,” katanya.

Menurutnya, sehat ini mahal, jadi kalau berobat tanpa BPJS ini rasanya berat, apalagi kalau sudah sakit sampai operasi.

“Yang penting BPJS ini terus ada, karena kalau tidak kuat bayar bisa turun kelas, dan di kelas III ini saya tahu ada bantuannya dari pemerintah,” tuturnya.

Ia  sudah lama menjadi peserta JKN-KIS. Memng Ia belum merasakan manfaat program tersebut, tetapi menjadi saksi bagi keluarga yang sakit, seperti kakek dan orang tuanya.

“Kalau merasakan alhamdulillah tidak pernah ya, saya bersyukur dikasih sehat terus sama Allah. Tapi dulu kakek pernah sampai ke rumah sakit karena sakit kanker prostat. Terus orang tua saya juga pakai BPJS waktu pengobatan sakit lambungnya. Bermanfaat sekali ya, karena kalau enggak ada BPJS pasti bingung keluarga saya. Jadi yang penting iurannya dibayar terus biar (kepesertaan) aktif terus, karena kalau menunggak kita sendiri yang susah pas sakit tiba-tiba,” kata Yuli.

Peserta program JKN-KIN lainnya, Totok,  yang sedang berjuang melawan diabetes juga memberikan dukungan yang sama.

Memang diakuinya ia sempat terkejut dengan kebijakan penyesuaian iuran itu. Namun setelah mengetahui pemerintah akan memberi subsidi, ia jadi lega. Baginya, yang terpenting adalah kualitas pelayanan.

“Kalau memang untuk kebaikan dan pelayanannya juga ditingkatkan saya mendukung. Kalau saya yang penting itu dulu. Masalah kelas memang saya ambil yang kelas III karena terjangkau dan yang penting saya bisa berobat terus pakai BPJS. Jadi, kalau untuk kebaikan bersama saya menerima, yang penting BPJS ini ada karena orang-orang memang membutuhkan,” ujar pria 66 tahun itu.

Rea/CNNInd

Pentingnya partisipasi dan peran aktif seluruh lapisan masyarakat dengan kesadaran yang tinggi dari diri, keluarga serta lingkungan, untuk mewujudkan ketahan kesehatan mulai dari lingkungan paling kecil meningkat sampai ke yang lebih luas

MATARAM.lombokjournal.com — Meningkatnya Jumlah Kasus Positif Covid -19 di Provinsi NTB, termasuk di kalangan anak-anak serta penyebaan transmisi lokal, Gugus Tugas Covid-19 NTB melakukan berbagai upaya salah satunya mengaktifaan Bakohumas Lintas sektotal yang tergabung dalam Gugus Khusus kehumasan Covid 19 Wilayah NTB.

Kepala Penerangan Korem Kapen Rem (Kapen Rem ) 162/WB, Mayor Dahlan, S.Sos., menyampaikan,  peran kehumasan sangat dibutuhkan dalam situasi wabah Pandemi Covid 19.

“Selain memberikan informasi terkait perkembangan kasus Covid – 19 juga untuk mengedukasi seluruh lapisan masyarakat terkait kebijakan yang diambil pemerintah dalam percepatan penanganan penyebaran Covid 19 di wilayah NTB,” kata Mayor Dahlan usai melaksanakan rapat koordinasi yang digelar Humas Protokol Pemda NTB.

Menurutnya, pekerjaan kehumasa harus dilakukan bersinergi dalam presepsi yang sama hingga ke pelosok pelosok di seluruh Kab/Kota Di NTB, baik melalui sarana media Daring maupun Luring.

“Harapannya, dapat diakses oleh masyarakat luas serta menghindari informasi hoaks dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, sinergitas harga mati hadapi Covid-19,” terangnya saat diwawancarai media di ruang kerjanya di Makorem 162/WB di Mataram, Kamis (28/05/20).

Kapenrem menjelaskan,  yang paling penting adalah sinergitas, partisipasi serta kepedulian semua pihak, agar segala upaya dapat lebih efektif serta mencapai hasil maksimal, tandas Dahlan.

Kapen Rem juga menyampaikan untuk satu suara dalam memberikan imbauan serta edukasi Covid-19 dan pola hidup sehat. Sehingga daya tahan tubuh di tengah Covid-19 selalu terjaga.

Selain itu tetap patuhi Protokol Covid-19 mengingat masih tingginya penyebaran covid-19.  Kalau tidak, akan membuat kesulitan petugas medis dalam penanganan perawatan maupun dalam tracing kontak.

Ditekankan pentingnya partisipasi dan peran aktif seluruh lapisan masyarakat dengan kesadaran yang tinggi dari diri, keluarga serta lingkungan, untuk mewujudkan ketahan kesehatan mulai dari lingkungan paling kecil meningkat sampai ke yang lebih luas.

“Mari menjadi pahlawan bagi diri, keluarga dan orang lain sehingga kita dapat segera keluar dari situasi pandemi Covid 19 lebih cepat. Hal ini bisa kita lalui ketika semua komit dan konsisten serta disiplin melaksanakan semua imbauan Pemerintah demi kebaikan bersama,” tegasnya.

Pria kelahiran Taliwang Sumbawa Barat ini juga mengajak semua pihak agar terus menggaungkan Protokol Cegah Covid 19.  Rajin cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, social distancing,  jangan berkumpul dalam jumlah banyak orang, tetap menggunakan masker, Stay home, upayakan tetap tinggal dirumah, tidak membawa anak-anak ke tempat keramaian, pelihara pola hidup sehat dengan konsumsi makanan bergizi, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, olahraga yang teratur untuk menjaga imunitas tubuh.

“Dan tidak kalah penting dari semua itu, ikhitiar dan berdoa inysaAllah kita bersama dapat melawan Covid 19 dan segera menuju new normal wujudkan NTB Gemilang,” tegasnya.

AYA

 Bupati Najmul menyampaikan himbauan, agar seluruh masyarakat tidak melakukan perundungan terhadap, pasien yang positif Covid-19

TANJUNG.lombokjournal.com – Hasil pemeriksaan SWAB yang dilakukan oleh Laboratorium Biomedis RSUD Provinsi NTB, tanggal 18i-26 Mei, penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 15 orang.

Dengan bertambahnya jumlah kasus positif Covid-19 di Lombok Utara, kini total meningkat berjumlah 36 orang. Sembuh 14 orang, masih dalam perawatan sembilan orang di RSUD Tanjung 10 orang di Unit Karantina, dan tiga orang di RSUD Provinsi NTB,

Pejelasan itu disampaikan Bupati Najmul Akhyar dalam siaran persnya yag diterima lombokjournal.com, Kamis (28/5/2020).

Lebih lanjut disebutkan, jumlah Pasien Dalam Pengawan (PDP) sebanyak 45 orang. Dengan perincian 18 orang masih dalam pengawasan dan 27 orang selesai dalam pengawasan.

Jumah orang Dalam Pemantauan (ODP) mencapai 296 orang, rinciannya 27 orang masih dalam pemantauan dan 269 orang selesai dalam pemantauan.

Kemudian Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 436 orang. Untuk Pelaku Perjalanan Tanpa Gejale (PPTG) sebanyak 1022 orang.

Bupati Najmul menyampaikan himbauan, agar seluruh masyarakat tidak melakukan perundungan terhadap, pasien yang positif Covid-19.

“Kita cegah penyakitnya, bukan membenci orang atau latar belakangnya,” kata bupati..

Lebih dikatakan, pada semua lapisan masyarakat Kabupaten Lombok Utara untuk tetap tenang menerapkan physical distancing (jaga jarak), hindari keramaian.

“Beraktifitas di rumah saja, serta melakukan pola hidup bersih dan sehat,” kata bupati.

Ast

BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, secara resmi menetapkan kenaikan iuran

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;   Kenaikan iuran peserta mandiri atau Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) akan tetap diberlakukan.

Namun, ia juga memastikan bahwa PBPU yang masuk dalam golongan masyarakat tidak mampu bisa pindah ke peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Penegasan itu disampaikan Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Fahmi Idris di Gedung DPR, akhir Januari lalu.

“Tapi tetap ada opsi yang tadi saya sampaikan bahwa PBPU kelas III itu kemudian disisir untuk yang miskin dan tidak mampu jadi peserta PBI. Itu yang kami pegang sampai nanti kan setelah ini diminta rapat lagi konsolidasi, koordinasi internal pemerintah,” jelas Fahmi.

Menurutnya, kenaikan iuran yang telah ditetapkan ini bukan hanya keputusan BPJS Kesehatan.

Kenaikan iuran ini merupakan keputusan dari rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

“Ya kan ada rapat tingkat menteri, dipimpin Pak Menko. BPJS kan punya porsi terbatas. Tugas kewenangan tanggung jawab juga diatur tidak boleh melampaui kewenangan. Sehingga ya keputusan yang dihadiri Pak Menkes, Bu Menkeu, Kepala Staf Presiden (KSP) kemudian dari Kemensos, Kemendagri itu menyimpulkan seperti itu dijalankan,” terang Fahmi.

Sebagai informasi, per 1 Januari 2020, BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, secara resmi menetapkan kenaikan iuran.

Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Mandiri Kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per jiwa. Kemudian, Kelas II naik dari Rp 51.000 jadi Rp 110.000 per jiwa, dan kelas I naik dari Rp 80.000 ke Rp 160.000 per jiwa.

Rr