Pemerintah Daerah Lombok Utara Terima 10 Kode Desa, yang semula merupkan desa persiapan

TANJUNG.lombokjournal.com —  10 desa persiapan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) kini resmi definitive, setelah keluarnya Nomor Kode Desa dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

Hal itu disampaikan saat Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M.Si menyampaikan Kode Desa kepada Pemerintah Daerah Lombok Utara, Kamis (18/06/20).

Penyerahan kode desa itu  di hadapan Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH MH bersama Forkopimda KLU, Kepala OPD, Camat dan Kades se-KLU di Aula Kantor Bupati Lombok Utara.

Mewakili Gubernur NTB, Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih mengatakan, kehadirannya di tengah-tengah jajaran Pemda Lombok Utara setelah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor: 146/2554/BPD tentang Penyampaian 10 Kode Desa yang ada di KLU.

Menurutnya, dalam surat dimaksud Kemendagri RI meminta kepada Gubernur NTBsegera menyampaikan surat tersebut ke Pemda KLU.

Tujuannya, 10 desa persiapan segera mendapatkan pengesahan melalui pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 68 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Tujuan dari pemekaran suatu wilayah itu ada tiga hal, yaitu menyerap aspirasi masyarakat, mengurangi rentang kendali pemerintahan dari masyarakat yang akan dilayani, dan dapat meningkatkan pelayanan publik.

“Oleh karena itu, dengan telah ditetapkan kode desa ini, mudah mudahan lebih mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” tutup Baiq Eva.

Lama diihtiarkan

Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH MH, dalam sambutannya mengatakan, sejak 2014 pihaknya mengupayakan pemekaran 10 desa di Lombok Utara tersebut.

“Sudah cukup lama kita ikhtiarkan pemekaran ini. Saya ingat betul ketika meminta Bagian Pemerintahan melaksanakan tugas pertamanya mengantarkan persyaratan agar nomor kode desa ini dapat kita peroleh dari Menteri Dalam Negeri, sehingga desa persiapan segera kita definitifkan,” kenangnya.

Bupati Najmul juga menyampaikan progres upaya terkait kehendak menjadikan Desa Gili Indah menjadi kecamatan.

Pihaknya melaporkan, Pemda KLU sudah mengantarkan proposal ke Menteri Dalam Negeri terkait wacana menjadikan Desa Gili Indah menjadi satu kecamatan berkategori khusus.

“Saya berpikir lagi bahwa salah satu kecamatan yang luas keterjangkauannya juga mesti segera kita berikan kesempatan dalam bentuk pemekaran, yaitu Kecamatan Bayan menjadi Kecamatan Bayan Barat dan Kecamatan Bayan Timur. Di antara pertimbangan kita, karena Bayan memiliki wilayah sangat luas.  Kemudian memiliki jumlah penduduk yang terbanyak. Ini juga perlu kita ikhtiarkan,” terang bupati yang sekaligus Sekjen APKASI itu.

Perjalanan ikhtiar Pemda KLU sampai pada terbitnya kode desa ini, tidaklah ringan.

Berbagai macam kendala banyak ditemukan, tetapi pihaknya bersyukur, lantaran berkat sinergi dan kerja semua pihak, akhirnya kode desa itu bisa dicapai.

“Saya teringat, ada dua desa dari 10 desa yang tidak direkomendasi. Kemudian saya turun bersama Bagian Pemerintahan mendampingi tim survei dari pusat. Secara kebetulan, di kantor desa itu sedang sepi, tidak ada orang,” cerita bupati.

Tetapi hikmah gempa semua bisa dimaklumi oleh tim survei dari pusat. Kala itu, keadaan tengah musim gempa. Itulah sebabnya, Pemda KLU juga terlambat menyerahkan syarat-syarat menuju definitif.

Doktor Ilmu Hukum ini menyatakan,  kode desa ini menjadi kado untuk semua masyarakat Kabupaten Lombok Utara pada umumnya yang rencananya diserahkan pada momen peringatan HUT ke-12 KLU, pada 21 Juli mendatang.

“Saya bersyukur dinamika desa kita cukup memberi warna bagi apresiasi pemerintah pusat terhadap desa di Kabupaten Lombok Utara,” pungkasnya.

BACA JUGA; Jalan Panjang Menuju 10 Desa Definitif

10 Desa penerima Kode Desa dari Kementerian Dalam Negeri, masing-masing di Kecamatan Tanjung (Desa Sama Guna), Kecamatan Gangga (Desa Selelos, Desa Rempek Darussalam dan Desa Segara Katon).

Di Kecamatatan Kayangan (Desa Pansor dan Desa Santong Mulia). Selanjutnya di Kecamatan Bayan (Desa Gunjan Sari, Desa Andalan, dan Desa Batu Rakit) serta di Kecamatan Pemenang (Desa Menggala).

api

Dengan munculnya Masjid Hubbul Wathan sebagai juara pertama di ajang Penghargaan Masjid Teladan 2020 oleh BNI Syariah, menjadi pemicu semangat untuk meningkatkan kerja agar lebih baik lagi

MATARAM.lombokjournal.com  – Masjid Hubbul Wathan Islamic Center Provinsi NTB, dinobatkan sebagai pemenang Juara I di ajang Penghargaan Masjid Teladan 2020 yang diselenggarakan oleh BNI Syariah.

Kepala UPT Destinasi Wisata Unggulan Islamic Center Dinas Pariwisata Provinsi NTB, M Ilham mengatakan, Masjid Hubbul Wathan meraih juara pertama dalam kategori Masjid Raya dan Masjid Agung.

Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru meraih juara II, sedang  Juara III diraih oleh Masjid Baitul Mu’min Bakdi Bali.

Dalam kategori Masjid Besar dan Jami’ dimenangkan oleh Masjid Nurul Ashri Deresan Yogyakarta, di kategori Masjid di tempat Publik dengan juara I diraih oleh Masjid An Nur Puspogiwan, Semarang.

“Ini merupakan penghargaan yang luar biasa, sangat bagus. Bagimana kita meningkatkan lagi pelayanan atau manajemen masjid selama ini. Sehingga tidak hanya sekedar penghargaan. Kita berupaya bekerja sebaik mungkin sejak awal bukan karena mau ikut lomba, namun ketika dapat juara I lomba, ini luar biasa,” kata M Ilham, Jumat (19/06/20).

Dengan munculnya Masjid Hubbul Wathan sebagai juara pertama di ajang Penghargaan Masjid Teladan 2020 oleh BNI Syariah, menjadi pemicu semangat untuk meningkatkan kerja agar lebih baik lagi.

Ilham mengatakan, Lomba Masjid Teladan Tahun 2020 ini diikuti oleh 381 Masjid Raya, Agung,  Jami’, dan Masjid di tempat publik se-indonesia.  Jenis penilaian meliputi administrasi masjid dan manajemen masjid.

“Untuk manajemen masjid itu sendiri ada beberapa kreteria yang dinilai oleh juri seperti manajemen pemberdayaan masjid, manajemen pengelolaan aset masjid, manjemen keuangan masjid, dan manajemen fundrising masjid,” terang Ilham.

Ia mengatakan, tanggal 19 Juni ini merupakan jadwal pengumuman pemenang dari panitia. Seremoni penyerahan piala atau reward akan diumumkan kemudian hari karena harus menyesuaikan dengan protokol Covid-19.

“Nanti akan ada penyerahan reward berupa uang pembinaan dan lainnya, namun belum dikasi tahu. Kami belum dapat informasi lengkapnya,” katanya.

AYA/HmsNTB

Lomba kampung sehat tersebut diinisiasi karena merasa prihatin dengan penularan virus Corona

LOBAR.lomokjournal.com —  Salah satu upaya terpenting untuk memutus mata rantai Covid-19 ini adalah dengan disiplin mematuhi protokol kesehatan.

Tentunya, hal itu harus didorong oleh peran aktif masyarakat sampai ke tingkat bawah. Karena itu, Polda NTB menginisiasi program “kampung sehat” untuk menggerakkan warga.

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk lomba tersebut dihajatkan untuk membangkitkan jiwa kompetitif di tengah masyarakat. Terlebih, pemerintah saat ini diberi amanah untuk menuntun masyarakat menuju tatanan hidup baru.

“Semoga dengan dilaunchingnya kampung sehat ini, menjadi awal yang baik untuk daerah kita  tercinta,”ujar Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah saat menghadiri acara peluncuran Kampung Sehat, bertempat di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,  Jum’at (19/06/20).

Didampingi Asisten I Setda NTB, Kadis DPMPD Dukcapil, Kadis Kesehatan, Karo Kesra, dan Kadis LHK, Gubernur Zul mengapresiasi lomba kampung sehat tersebut.

Menurutnya, dengan adanya program kampung sehat ini, masyarakat semakin terpacu menjalani protokol kesehatan.

“Kita apresiasi ide baru Kapolda NTB, harapan kita semua, dengan dilaunchingnya program ini, desa-desa kita di NTB tidak hanya bersih dari Covid-19, tapi bersih dari kejahatan dan narkotika,” harap Bang Zul.

Sebelumnya, Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal, SIK, MH mengatakan, lomba kampung sehat tersebut diinisiasi karena merasa prihatin dengan penularan virus saat ini.

Sehingga, perlu ada penekanan khusus kepada masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan.

“Untuk menekan penyebaran Covid-19 ini, kita harus bergandengan, berjalan bersama dalam memutus penyebaran Covid-19 tersebut,”ungkapnya.

Mantan Kadiv Humas Polri tersebut melanjutkan, lomba kampung sehat memiliki beberapa parameter penilaian, seperti bidang kesehatan, bidang sosial kemasyarakatan, bidang industri hingga bidang keamanan.

“Selain parameter tersebut. Yang terpenting, masyarakat kita tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai standar WHO,” tutup Kapolda.

AYA/HmsNTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB kembali menyegarkan kinerja birokrasi dengan melakukan mutasi terhadap ratusan pejabat administrasi dan fungsional.

Berbeda dari pelantikan biasanya, kali ini pelantikan dan pengambilan sumpah dilaksanakan melalui video conference, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Jum’at (19/06/20).

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariadi yang mewakili Gubernur saat melantik para pejabat administrasi dan pejabat fungsional itu memilih tak melakukan proses seremoni berlama-lama.

Hal ini sesuai dengan protokol Covid-19 agar terhindar dari potensi penyebaran virus.

Dalam arahan singkatnya, Sekda NTB menyampaikan salam hormat Gubernur NTB kepada 104 pejabat administrasi dan 13 pejabat fungsional.

“Selamat melaksanakan tugas dan amanah yang dipercayakan, ini demi tugas percepatan mendukung Perangkat Daerah kita masing-masing dalam mewujudkan NTB gemilang, selamat bertugas,” ungkap Sekda.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut, Kepala BKD NTB dan Asisten III Setda NTB.

AYA/HmsNTB

Dari 2.700 penghuni lapas, sebanyak 1.250 adalah pengguna Narkoba, ungkap Gubernur Zul

MATARAM.lombokjournal.com – Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, M. Sc menyatakan prihatin atas banyaknya generasi muda yang terlibat kasus penyalagunaan Narkotika dan obat-obatanan berbahaya.

Termasuk warga binaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) tidak luput dari penggunaan dan peredaran gelap perdagangan Narkoba.

“Banyaknya generasi muda yang menjadi korban Narkoba harus menjadi atensi kita bersama. Sangat memprihatinkan sekali jika yang masih muda-muda ini terlibat Narkoba,” kata Gubernur  Zul.

Hal itu dikatakan DR Zul saat menerima kunjungan silaturahmi  Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) NTB Kemenkumham Andi Dahrif Rafied, di Ruang Kerja Gubernur, Jum’at (19/06/20)

Diharapkan, persoalan penggunaan Narkoba di dalam Lapas harus menjadi perhatian serius untuk diberi pembinaan dan mulai dipikirkan juga tempat rehabilitasi pengguna Narkoba di NTB.

Berdasarkan laporan dan data dari Badan Nasional Narkotika (BNN) Provinsi, tidak sedikit dari tahanan Narkoba saat keluar dari lapas justru mengulangi perbuatannnya, dan malah tetap menjadi pemakai dan pecandu Narkoba.

Apalagi hampir 60 persen di NTB lapas dipenuhi pengguna Narkoba. Dari 2.700 penghuni lapas, sebanyak 1.250 adalah pengguna Narkoba, ungkap Gubernur Zul.

“Tentu ini harus dicegah dan menjadi tugas kita semua untuk menyelamatkan generasi muda sebagai penerus bangsa,” tegasnya.

Dr. Zul mengajak semua pihak terus membangun komunikasi dan  sinergi membangun daerah.

Menurutnya, Forkompimda NTB terus membangun komunikasi dan kebersamaan di setiap kegiatan.

“Kebersamaan itu meruntuhkan sekat. Sehingga setiap program pembangunan dan permasalahan dapat diselesaikan dengan kekompakan dan kebersaman,” ungkapnya .

Diingatkan, agar warga binaan dilapas bersama pegawai lapas untuk tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19.

“Di lapas juga tetap sosialisasikan memasuki New Normal, agar mematuhi Protokol Kesehatan memutus matarantai penyebaran Corona virus,”  tandasnya.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) NTB Kemenkumham, Andi Dahrif Rafied, berjanji akan terus membangun sinergi dan kebersamaan untuk mensukseskan pembangunan daerah.

Banyak yang telah disinergikan bersama Pemprov. NTB. Termasuk ada 60 orang warga binaan yang mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Nakertrans NTB,

Pemerintah Provinsi NTB membantu memberikan paket Sembako dari JPS Gemilang kepada 880 warga binaan yang memperoleh asimilasi karena wabah Covid-19 melanda Indonesia.

“Jadi perhatian pemerintah NTB yang dikomandai Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wagub Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, sudah baik sekali,” kata Andi.

Ia juga menyampaikan rasa syukurnya, dari sebanyak 2.706 warga binaan yang ada di 13 lapas dan rutan se-NTB, hingga saat ini belum ada yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Karena di lapas dan rutan juga diterapkan protokol yang ketat, termasuk larangan keluarga yang yang ingin berkunjung.  Kunjungan hanya berlangsung secara virtual.

Dalam kunjungan ini, Kakanwil Kemenkuham  didampingi Kepala Divisi (Kadiv) Pemasyarakatan, Administrasi, Imigrasi, Kalapas Mataram, Kalapas Perempuan dan Kabapas Mataram.

AYA/Kominfo

Gubernur Zul meminta agar konsep dan pengerjaannya tidak asal-asalan

MATARAM.lombokjournal.com  — Pemprov NTB pada Jum’at (19/06/20) resmi sudah melakukan penataan landscape Islamic Center Nusa Tenggara Barat.

Penanaman pepohonan, bunga-bunga yang indah serta rumput hijau menjadi pilihan dalam menambah keelokan bangunan  Islamic Center yang rampung tahun 2013 itu.

Hal ini tentu mendukung program NTB Hijau yang digagas Pemprov NTB.

Gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah yang datang dengan mengendarai sepeda, meninjau lokasi serta mendengarkan paparan Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. Lalu M. Faozal, yang menyampaikan site plan pagar bunga hidup landscape yang akan diterapkan di Islamic Center.

Saat itu, Gubernur Zul  didampingi  oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda NTB serta sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov NTB.

Gubernur Zul memberikan beberapa masukan terkait penataan halaman Islamic Center. Ia meminta agar konsep dan pengerjaannya tidak asal-asalan.

Begitu pula dengan ketersedian air di masa kemarau, sehingga tanaman tetap hijau dan subur.

“Itu pohon ketapang kencana, itu bagus sekali, apalagi kalau kita lihat di Singapura kalau sudah besar itu indah sekali, namun posisinya harus diatur agar tidak terlalu berdekatan,” saran Gubernur yang kerap disapa Bang Zul tersebut.

Keterlibatan OPD terkait pun diminta lebih intensif, mengingat Islamic Center telah menjadi salah satu destinasi wisata khas NTB.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda NTB, Dra. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si berharap dengan penataan halaman Islamic Center ini dapat kembali mendorong menggeliatnya pariwisata di NTB. Selain itu,

Ia turut menyinggung protokol kesehatan Covid-19 yang harus tetap diterapkan. Penggunaan masker, cuci tangan dan jaga jarak diminta tetap dilakukan saat akan bekerja dan keluar rumah.

“Di era pandemi ini, tentunya tugas-tugas kita tidak akan terhenti, tetap kita akan melakukan kerja-kerja kita kedepan untuk mencapai tujuan-tujuan kita yang sudah kita tentukan,” ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, H. Lalu M. Faozal menuturkan, pengerjaan untuk tahap satu akan mulai dilakukan hari ini.

Tepatnya di area depan Gedung Pendidikan, selain juga tanaman, rumput-rumputnya pun akan segera diganti dan akan dilakukan peremajaan termasuk pula konsep pagar hidup.

“Kira-kira pekerjaan di Gedung Pendidikan ini akan kita selesaikan dalam waktu tiga bulan, termasuk pemeliharaannya,” ungkap Faozal.

Untuk pengerjaan tahap kedua akan dilakukan di halaman depan gedung utama Islamic Center. Faozal berharap proses penataan Islamic Center dapat berjalan lancar, begitu juga dengan tanaman yang akan tata diharapkan mampu tumbuh dengan subur.

“Jenis tanaman kita sudah siapkan, mudah-mudahan semuanya bisa hidup karena kita memasuki musim kering di bulan Juni dan Agustus. Tetapi akan kita siapkan dua sumur bor untuk membantu pompa dan juga penyiraman ketika musim kemarau,” jelasnya.

AYA/HmasNTB

Selain disiplin menerapkan protokol Covid-19, untuk membentengi diri dari virus ini masyarakat tidak perlu panik, namun tetap waspada harus muncul di masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah kembali mengingatkan masyarakat untuk memperkuat komitmen dalam menerapkan protokol Covid-19 agar terhindar dari virus ini.

Memutus mata rantai penularan Covid-19 sangat penting agar pandemi ini segera berakhir.

Hal itu disampaikan Gubernur Zul, saat kunjungan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Nusa Tenggara Barat,  Drs.Andi Dahrif Rafied, M.Si bersama rombongan di ruang kerjanya, Jum’at (19/06/20).

Silaturahim yang berlangsung hangat itu dihajatkan untuk memperkuat sinergi antar Pemerintah Provinsi dengan Kanwil Kemenkumham NTB.

Gubernur Zul menyampaikan, sinergi yang baik dengan berbagai pihak akan mempermudah mewujudkan program pembangunan di daerah ini termasuk dalam hal penanganan Covid-19.

Dikatakan, selain diperlukan kedisiplinan menerapkan protokol Covid-19, untuk membentengi diri dari virus ini masyarakat tidak perlu panik, hanya saja sikap tetap waspada harus muncul di masyarakat.

Kakanwil Kemenkumham NTB menyampaikan ucapan terimakasih telah berkesempatan bersilaturrahmi dengan Gubernur dan juga atas bantuan yang diberikan kepada 880 tahanan yang mendapatkan asimilasi di tengah pandemi.

Andi menyampaikan, penghuni Lapas dan Rutan termasuk seluruh ASN di wilayah kerja Kanwil Kemenkumham NTB nol positif Covid-19.

Hal itu tentu harus dipertahankan sehingga protokol kesehatan Covid-19 selalu di terapkan.

AYA/HmsNTB

Paket JPS Gemilang akan menghidupkan usaha IKM/UKM lokal NTB

MATARAM.lombokjournal.com – Distribusi paket bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap II berjalan lancar tidak lepas dari kekompakan dan kerjasama yang baik antar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  lingkup Pemprov NTB dan pihak terkait.

Karena itu, proses penyaluran bantuan JPS Gemilang tahap II yang tuntas pada hari hari Rabu (17/06) lalu patut disyukuri.

“Penyaluran JPS Gemilang Tahap II bagi masyarakat terdampak akibat COVID-19 sudah tuntas pada Rabu (17/6) lalu. Alhamdulillah, ini semua berkat kekompakan bersama yang luar biasa, sehingga distribusi terbilang cepat dan lancar di 10 kabupaten/kota,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM Jum’at (19/06/20) di Mataram.

Data kuota penerima di tiap daerah, untuk Kota Mataram tersalur 2.695 paket, Lombok Barat 10.918 paket, Lombok Utara 4.079 paket, Lombok Tengah 15.997 paket, Lombok Timur 42.788 paket.

Sedangkan di Pulau Sumbawa, seperti Kabupaten Sumbawa Barat ada 2.535 paket, Sumbawa 6.681 paket, Dompu 7.840 paket, Bima 14.528 paket, dan Kota Bima 1.939 paket.

“Semuanya sudah tersalurkan,” kata Bang Najam.

Najamuddin menyebutkan, dalam setiap paket bantuan berisi beragam kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, kopi, ikan kering, minyak kayu putih, teh kelor, dan juga masker.

Jika dikonversi setiap paket bernilai Rp 250 ribu.

Selain memberi manfaat untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi Covid-19 lanjutnya, paket JPS Gemilang juga akan menghidupkan usaha IKM/UKM lokal NTB.

“Sehingga bukan saja bermanfaat untuk penerima bantuan, program JPS Gemilang juga mampu menggerakan perekonomian masyarakat berbasis UKM yang juga mengalami masa sulit di tengah pandemi,” ungkap Najam.

Dalam pengadaan paket JPS Gemilang Tahap I dan II, setidaknya ada sekitar 535 IKM/UKM dengan berbagai produk dilibatkan secara langsung.

“Jadi tentu semua berharap agar bantuan JPS Gemilang ini membawa efek berganda yang baik bagi sektor perekonomian kita di NTB, terutama menggeliatkan UKM yang terlibat,” demikian Najamuddin Amy.

JPS Gemilang III Harus Lebih Baik

Semangat pemberdayaan IKM/UKM   dalam produk JPS dalam Program JPS Gemilang, tetap menjadi konsep penyediaannya pada tahap ketiga nanti.

Gubernur NTB, Dr. H Zulkieflimansyah menekankan,  supaya produk-produk yang disediakan dalam JPS Gemilang tahap III merupakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.

“Kita jangan terlena dengan tahapaan penyelenggaraan JPS tahap I dan II, tetapi harus mengawal tahap III lebih baik,” kata Gubernur didampingi Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah saat Rapat Evaluasi JPS tahap II dan persiapan JPS III di Mataram belum lama ini.

Menurutnya, Pemprov NTB harus mengevaluasi kekurangan dan kelebihan pada tahapan penyelenggaraan JPS Gemilang tahap II yang penyalurannya telah tuntas 100 persen.

Gubernur  Zul juga meminta agar melibatkan banyak UKM dan IKM lokal di NTB. Sehingga produk yang diberikan juga lebih bervariasi dengan hasil produk yang banyak melibatkan masyarakat untuk bekerja.

Keterlibatan UKM dan IKM  di JPS Gemilang tahap I dan II, dinilainya, sudah mampu melatih mereka untuk terus menyiapkan produk yang berstandar untuk dipasarkan secara umum.

Senada dengan Gubernur, Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan semangat awal pemberdayaan UKM dan IKM merupakan roh dari JPS Gemilang ini.

“Tentunya UKM maupun IKM ini yang akan banyak melibatkan masyarakat untuk menggerakan ekonomi kita,” kata Wagub Rohmi.

Pandemi Covid-19 memberikan sisi positif kepada masyarakat kita. Disamping mengajarkan untuk terapkan berperilaku sehat, namun membangkitkan pemberdayaan UKM/IKM disisi ekonomi.

“Ini yang harus benar-benar dimanfaatkan,” tuturnya.

Wagub mememinta agar penyaluran JPS Gemilang tahap III, dipersiapkan dan direncanakan dengan matang sebelum disalurkan kepada masyarakat.

Sebelumnya, Assisten II Setda Provinsi NTB, H Ridwan Syah memaparkan tentang penyaluran JPS tahap II yang sudah berjalan lancar.

Pembagian wilayah kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengawal dan bertanggungjawab terhadap penyaluran JPS di Kabupaten/Kota se-NTB telah berjalan lancar dan efektif, sehingga semua persoalan dan kendala dapat dihindari.

“Rencananya melihat kebutuhan masyarakat, ada beberapa produk yang nantinya diganti, namun akan dilihat situasi dan keadaan produk tersebut, baik itu ketersediaan dan kebutuhan masyarakat, sehingga lebih bervariasi,”  katanya.

Persiapan tahapan proses JPS Gemilang tahap III akan dikoordinasikan dengan berbagai rakor dan evaluasi, sehingga menghasilkan keputusan yang matang sebelum didistribusikan.

Keberhasilan penyaluran JPS tahap II ini tentu berkat kerjasama yang baik antara OPD Lingkup Pemprov, Kab/Kota, TNI, Polri dan Kejaksaan, termasuk juga dengan para Mitra dan UKM/IKM serta para pihak lainnya.

AYA/HmsNTB

Kelompok yang mendapatkan bantuan 2020 sejumlah 63 kelompok, jumlah ini merupakan sisa dari kelompok penerima bantuan 2019

GANGGA.lombokjournl.com —  Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan KLU, Iwan Maret Asmara, S.Sos mengatakan, perwakilan dari 5 Kecamatan sebanyak 63 kelompok nelayan (Pokyan)  menerima bantuan Sarana Penangkapan Ikan.

Hal itu dikatakan Iwan Maret saat penyerahan secara simbolis bantuan Sarana Penangkapan Ikan yang dilakukan Bupati Najmul Akhyar, di kantor Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan (Dishublutkan) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kamis (18/06/20).

Menurutnya, mestinya Pokyan yang hadir  saat penyerahan bantuan itu sejumlah 700 orang. Tapi tak bisa terlaksana, karena masih dalam kondisi baru akan normal sehigga pihaknya hanya bisa menghadirkan jumlah tersebut.

Dikatakan, untuk pencegahan penyebaran virus Corona, maka acara penyerahan bantuan tersebut menhikuti prosedur protocol kesehatan.

“Kami ingin melaporkan, bahwa acara ini sesuai dengan standar protokol Covid-19,” kata Iwan Maret.

Pada tahun 2020, Dinas Hublutkan punya program yang ditujukan untuk masyarakat, di antaranya kelompok nelayan di Lombok Utara dengan jumlah seluruhnya sebanyak  102 kelompok,  beranggotakan 1.400 orang.

Kelompok yang mendapatkan bantuan 2020 sejumlah 63 kelompok,  jumlah ini merupakan sisa dari kelompok penerima bantuan 2019.

“Aturan ada dua ketentuan. Pertama, kelompok yang sudah menerima bantuan tahun lalu tidak boleh diberikan kembali. Kedua, anggaran juga dialokasikan untuk penanganan Covid-19,” jelas mantan Kalak BPBD KLU itu.

Anggaran tersebut masih bisa diselamatkan. Ini satu-satunya yang bisa dipertahankan.

BACA JUGA:  

Bupati Najmul Serahkan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan,  Aktivitas Menuju New Normal

“Hari ini kita salurkan 12 jenis bantuan dan 8 jenis lainnya masih dalam proses. Secepatnya disalurkan lagi,” kata Iwan.

Rangkaian acara bantuan Sarana Penangkapan Ikan itu dilanjutkan dengan pemberian bantuan secara simbolis oleh bupati kepada perwakilan kelompok nelayan, kemudian ditutup dengan foto bersama.

api  

lSemua orang dapat melakukan kegiatan secara normal, namun tetap menggunakan prosedur Covid-19

GANGGA.lombokjournal.com – Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH menyerahkan secara simbolis bantuan Sarana Penangkapan Ikan kepada 13 Ketua Kelompok Nelayan (Pokyan) yang ada di gumi Tioq Tata Tunaq, di kantor Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan (Dishublutkan) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kamis (18/06/20).

Sebelum menyerahkan bantuan, Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH mengatakan, Pemerintah Daerah sudah mulai melakukan aktivitas menuju normal baru.

Semua orang dapat melakukan kegiatan secara normal, namun tetap menggunakan prosedur Covid-19. Seperti menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya,  langkah-langkah itu merupakan persiapan seluruh lapisan masyarakat Lombok Utara menuju kondisi tatanan kehidupan normal.

“Kemarin tiyang (saya) mendapat laporan melalui WhatsApp dari Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD, kemarin adalah hari pemulangan terakhir bagi pasien yang dirawat akibat Covid-19,” terang bupati.

Dengan dipulangkannya dua orang tersebut, berarti sejak hari itu kondisi Kabupaten Lombok Utara berada dalam keadaan nol penyakit Corona virus disease 2019.

Bupati Najmul mensyukuri kondisi demikian, karena tidak terlepas dari faktor kedisiplinan warga Lombok Utara yang menaati aturan Pemerintah selama Covid-19.

Dijelaskan, Pemerintah juga telah berjuang sekuat tenaga dengan berbagai upaya agar pandemi Covid-19 bisa segera berakhir di Lombok Utara.

Pemerintah Daerah membutuhkan biaya yang besar untuk menangani masalah Covid-19 tersebut. Dan diharapkan,  setelah angka nol kasus ini tidak ada lagi kasus berikutnya, tapi semua orang tidak boleh lengah.

“Perlu tyang sampaikan kepada epe (saudara sekalian) kenapa kita sangat khawatir dengan kasus ini, karena banyak dana yang dihabiskan. Kalau Covid ini terus berlanjut maka kita tidak tahu apa yang bisa kita perbuat di KLU niki (ini). Harapan tyang bantuan yang sederhana ini dapat bermanfaat,” tandasnya.

Orang nomor satu di Lombok Utara ini lmenceritakan, pada awalnya Pemerintah Daerah menganggarkan bantuan bagi Wira Usaha Baru (WUB) berupa uang dengan besaran 3 juta rupiah.

BACA JUGA ; 

63 Kelompok Nelayan dari 5 Kecamatan Menerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan

Tapi karena aturan yang tidak membolehkan, sehingga pihaknya mengubah kebijakan tersebut dalam bentuk barang.

“Sama dengan yang sudah diserahkan sebelumnya kepada WUB perbengkelan, perdagangan, dan kelompok tani. Hari ini kelompok nelayan,” jelasnya.

api