Mesin dengan spesifikasi 1 Dryer 120 Ton per hari akan dibangun di Sumbawa

MATARAM.lombokjournal.com —  Sekda Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. menyinggung soal pabrik penggilingan beras modern alias Modern Rice Milling Plant (MRPM) yang rencananya segera dibangun di NTB.

“Alhamdulillah, telah hadir di tengah-tengah kita perwakilan dari Bulog yang sebentar lagi akan membangun MRPM di NTB,” ujar Lalu Gita.

Hal itu diungkapkan Lalu Gta Ariadi saat memimpin saat memulai rapat evaluasi penanganan pandemi Covid-19 oleh Forkopimda NTB kali di kediaman Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov NTB, Selasa (30/06/20) malam.

Dalam rapat tersebut, seluruh anggota Forkopimda hadir membahas sejauh mana penanganan Covid-19 yang telah dilakukan. Salah satunya membahas ketahanan pangan di NTB.

Terkait rencana pembangunan MRPM, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menanggapi dengan  mendorong Bulog untuk melakukan percepatan pembangunan MRPM di NTB.

Menurutnya, dengan adanya MRPM tersebut. Gabah yang ada di NTB tidak lagi di kirim ke luar daerah dan balik lagi ke NTB menjadi beras berbagai kualitas.

“Saya membayangkan, hadirnya industri pengolahan ini, tidak semata-mata hanya untuk mengolah. Tapi, itu semua akan memeperbaharui kemampuan masyarakat NTB pada bidang tersebut,” harap Gubernur Zul.

Dikatakan, masyarakat tak bisa meningkatkan kapasitasnya sebagai manusia di NTB jika tidak ada industri pengolahan.

Meurut  Gubernur, kita mampu melahirkan masyarakat yang pandai bicara tapi nyaris tanpa ekpresi di bidang industri. Itu semua menjadikan banyak masyarakat NTB yang hanya pandai berdebat.

“Dengan adanya industrialisasi, cara pandang masyarakat kita akan berubah. Dan yang terpenting, sekali adanya industri pengolahan gabah tadi, akan memancing industri lain yang lebih besar lagi,” tambah Bang Zul.

MRPM segera tereaisasi

Sebelumnya, Eri Nurul Hilal yeng mewakili Pimpinan Wilayah Bulog NTB yang berhalangan hadir karena melihat secara langsung lahan persiapan pembangunan MRMP di Sumbawa, mengapresiasi Gubernur NTB terkait permintaan percepatan pembangunan MRPM di NTB.

“Rencana Pembangunan Modern Rice Milling Plant (MRPM) di NTB segera terealisasi. Mesin dengan spesifikasi 1 Dryer 120 Ton perhari tersebut akan dibangun di Sumbawa,” ungkap Hilal.

Tak hanya MRPM, Bulog juga akan bangun Corn Drying Center (CDC) di Dompu dengan spesifikasi 90 Ton/Hari dan Rice To Rice di Lombok Timur dengan spesifikasi 168.000 Ton/6 Ton/jam.

“Itu semua dilakukan Bulog guna mendukung ketahanan pangan di NTB,” ujarnya.

Hilal melanjutkan, seluruh berkas dan kesiapan sudah disiapkan Perum Bulog. Namun, masih menunggu persetujuan dari Kementerian BUMN.

Beberapa kendala pembangunan MRPM, salah satunya karena Covid-19. Pandemi Covid-19 membuat anggaran harus diefisiensikan dengan penggunaan skala proritas, yaitu untuk penyerapan pengadaan gabah beras petani.

“Saat ini Bulog fokus untuk menyerap gabah/beras dari petani untuk kebutuhan stok nasional dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam menjaga stabilisasi harga pangan,” tutup Hilal.

Kepala Wilayah Perum Bulog, A. Muis Sayyed Ali, setelah dikonfirmasi melalui telepon mengatakan, Perum Bulog telah melakukan pembelian gabah petani di Provinsi NTB untuk gabah 56.448 ton dengan nilai dana Rp300 Miliar dan beras 14.776 ton atau senilai Rp122.6 Miliar.

“Dana bulog yang beredar di desa kurang lebih Rp422.6 Miliar. Dana tersebut bersumber dari kredit Bulog untuk pembelian gabah dan beras di NTB. Pembelian Bulog terus dilakukan dalam rangka untuk kebutuhan stok nasional dan stabilisasi harga gabah dan beras,” tambahnya.

Pada acara tersebut, hadir juga Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Kapolda NTB, Irjen Pol M. Iqbal, S.IK, MH, Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto, SH, MH, Brigjen Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos, SH, M.Hum, Kabinda NTB, Ir. Wahyudi Adisiswanto, M.Si, Kadis Pertanian dan Perkebunan NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM.

Aya/HmsNTB

Penyelesaian persoalan stunting bisa terwujud tergantung pada capaian kinerja semua pemangku di KLU

TANJUNG.lombokjournall.com — Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Uara menggelar rembuk stunting terintegrasi bersama pihak.

Terselenggaranya kegiAtan ini merupakan salah satu upaya membangun gerakan kolektif menurunkan angka stunting di Kabupaten Lombok Utara.

Aksi percepatan penurunan angka stunting itu dibuka Sekretaris Daerah KLU Drs. H. Suardi, MH, Senin (29/06/30).

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD KLU Nasrudin, SHI, Kepala OPD, Camat, Ketua AKAD, para Kepala Desa, dan para NGO.

H. Suardi menuturkan, angka stunting di KLU sempat mengalami penurunan pada 2019, namun kembali naik pada tahun 2020.

Meskipun demikian, Pemda Lombok Utara berkomitmen bisa menurunkan agka stunting sebesar 2 persen setiap tahun.

“Komitmen ini menjadi komitmen bersama yang dicantumkan di RPJMD. Saya ajak semua pihak untuk menjadikannya kewajiban bersama guna mewujudkan target penurunan angka stunting di KLU,” kata Suardi

Menurutnya, Lombok Utara dengan berbagai persoalan seperti pandemi saat ini, rembuk stunting sedianya diadakan ajwal tahun tapi dimundurkan ke pertengahan tahun.

“Patut kita syukuri bersama, sekarang daerah kita sudah nol kasus positif Covid-19. Saya harap bisa terus mempertahankannya hingga keadaan bisa kembali normal seperti biasanya,” tutur sekda.

Persoalan yang dihadapi selama ini di KLU, adalah kurang fokus menangani keadaan. Sekda lantas mengajak semua pihak untuk meningkatkan koordinasi dan saling melengkapi satu sama lainnya untuk kebaikan bersama.

“Terima kasih atas dukungan semua pihak dalam ikhtiar bersama menurunkan angka stunting di Lombok Utara,” kata Suardi.

Ketua DPRD KLU Nasrudin, SHI menyampaikan stunting memang menjadi konflik yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah.

Selain itu, angka pertumbuhan ekonomi hal lain yang juga mempengaruhi angka stunting.

Politisi Gerindra ini berharap ke depan, perlu terjalin kerja sama yang sinergis antara pemerintah daerah melalui OPD untuk ikut terlibat secara langsung dalam penurunan angka stunting di KLU.

“Prosesnya kita mulai dari mana, apakah dari diri kita sendiri atau rumah tangga yang memiliki keluarga hamil. Dampak stunting ini sendiri berpengaruh pada sektor ekonomi. Artinya jika angka stunting semakin tinggi, tentu perekonomian kita akan semakin menurun. Meski pascagempa tetap tidak menghilangkan spirit kita menurunkan angka stunting,” jelasnya.

Dikatakannya, peran semua pihak untuk saling mengintervensi satu sama lain agar bersama-sama menurunkan angka stunting.

“Pada dasarnya, kami di DPRD mendukung sepenuhnya untuk bersama-sama berupaya menurunkan angka stunting ini,” pungkas Anggota DPRD KLU Dapil 3 tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Kadis Kesehatan KLU dr. H. Lalu Bahrudin mengungkapkan, upaya menurunkan angka stunting bisa tercapai sesuai dengan target dan cakupan tapi tentu melalui aksi mulai dari rembuk stunting.

“Tahun 2019 Lombok Utara memiliki 10 lokus Desa Stunting. Ditahun 2020 ini bertambah 6 Desa. Jadi, 16 lokus Desa Stunting yang harus kita selesaikan persoalannya. Semoga saja dengan beberapa program aksi yang dilakukan pemerintah daerah bisa menurunkan angka lokus yang ada di KLU,” terang dr. Bahrudin.

Dijelaskannya, penyelesaian persoalan stunting bisa terwujud tergantung pada capaian kinerja semua pemangku di KLU. Ia mengajak semua stakeholder bersama-sama memahami stunting, mulai dari makna stunting berikut penyebab sehingga orang bisa kena stunting.

Tujuan rembuk stunting, tutur Lalu Bah, menganalisa situasi, menyepakati rancangan kegiatan, dan deklarasi komitmen pemerintah daerah.

“Kita mesti bisa memperkuat kerja sama kita dalam mengurangi angka stunting. Tentunya juga dengan sinergi semua pihak. Stunting ini memerlukan suatu langkah penting yang akan dilakukan pemerintah kabupaten berupa rancana kegiatan untuk pencegahan dan penurunan stunting.

Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama percepatan penurunan stunting di Lombok Utara.
sid

Kunker Komisi I tersebut, selain melihat situasi pandemi dan menuju new normal, dan juga hal-hal lain seperti anggaran, bantuan sosial, pilkada serentak

TANJUNG.ombokjournal.com —  Wakil Bupati Lombok Utara, H Sarifuddin, SH. MH menerima  Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi I DPRD Provinsi NTB yang membidangi Pemerintahan Hukum dan HAM di Lombok Utara, Senin (29/06/20).

Kunker dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Syirajudin SH, bersama Wakil Ketua Drs. H. Abdul Hafid dan para anggota lainnya, berlangsung dalam suasana keakraban.

Hadir pula Akademisi Universitas Mataram Prof. Gatot Dwihendro W sebagai supervisi ahli

Kunker Komisi I yang pertama kalinya di Lombok Utara pada masa Covid-19 tersebut, untuk melihat langsung penanganan  pandemi dan menyongsong new normal.

Kunker  itu juga berkaitan dengan dampak yang dirasakan pemda dari sisi anggaran, bantuan sosial serta situasi Lombok Utara menghadapi pilkada serentak 2020.

Wabup  Sarif usai pertemuan menyampaikan, silaturahmi Komisi I di Lombok Utara patut diapresiasi  dengan rasa syukur.

Kunker Komisi I tersebut, selain melihat situasi pandemi dan menuju new normal, dan juga hal-hal lain seperti anggaran, bantuan sosial, pilkada serentak serta penerima bantuan yang dialokasikan dari  pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.

KLU menerima tujuh sumber bantuan termasuk BLT DD yang dialokasikan oleh pemerintah desa.

Ketua Komisi I Syirajudin SH menyatakan, kondisi adanya pandemi Covid-19 memang berbeda dari biasanya. Namun terkait dengan agenda pilkada serentak, bagaimana pun harus bisa berlangsung sukses dan lancar.

den

Karena sistem Zonasi, calon peserta didik baru yang dari Kelurahan Dasan Agung bisa memilih beberapa sekolah sebagai pilihan tempat belajar, seperti di SMA Negeri 2, SMA Negeri 5 dan SMA Negeri 1 Mataram

MATARAM.lombokjournal.com —  Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru.(PDPB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Mataram, membuat cemburu orang tua murid yang berasal dari Kecamatan Cakranegara.

Pasalnya, tak satu pun Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri terdapat di Kecamatan tersebut.

Sistem zonasi sendiri mengatur 50 persen peserta didik harus berasal dari kelurahan yang dekat dengan lokasi sekolah.

Dan karena Kecamatan Cakranegara tidak memiliki satu pun SMA Negeri di wilayahnya, maka secara otomatis, semua peserta didik baru dari kecamatan tersebut tidak masuk dalam semua zonasi SMA di Kota Mataram.

“Mana ada SMA di Kecamatan Cakra? Ndak ada,” ujar Anggota DPRD Provinsi NTB Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Mataram, Ir I Made Slamet, MM kepada lombokjournal.com, Selasa (30/06/20).

Menurut Made Slamet, yang paling diuntungkan dengan adanya sistem zonasi SMA di Mataram adalah mereka yang wilayahnya dekat dengan banyak lokasi SMA.

Ia memberikan contoh Kelurahan Dasan Agung. Karena sistem Zonasi, calon peserta didik baru yang dari Kelurahan Dasan Agung bisa memilih beberapa sekolah sebagai pilihan tempat belajar, seperti di SMA Negeri 2, SMA Negeri 5 dan SMA Negeri 1 Mataram.

“Mereka mau sekolah di mana saja bisa,” katanya.

Menurut Made, selain merugikan, hal itu mengindikasikan, perencanaan sistem zonasi luput mempertimbangkan aspek tidak meratanya penyebaran sekolah. Slamet minta pemerintah untuk mempertimbangkan ulang kebijakan zonasi tersebut.

Hal lain yang perlu pemerintah segera lakukan, tambah Made, agar segera membangun SMA Negeri di setiap kecamatan yang ada di Kota Mataram, termasuk Kecamatan Cakranegara.

Hal itu penting guna menghindari “kecemburuan” di masyarakat.

“Dengan sistem zona, pemerintah harus distribusikan sekolahnya. Jangan numplek (numpuk). Kecamatan Cakra mana SMAnya? SMA Negeri 6 Mataram Selagalas, masuk Sandubaye,” terangnya.

Untuk diketahui sstem zonasi menjadi kebijakan Menteri Pendidikan era Muhadjir Effendy, tujuannya memberikan akses pendidikan berkualitas. Dan mewujudkan Tripusat Pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat) dengan bersekolah di lingkungan tempat tinggal.

Ast

Masyarakat dihimbau agar tetap disiplin dan patuh dalam menerapkan protokol kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com – Laboratorium PCR RSUD Provinsi NTB, Laboratorium PCR RS Unram, Laboratorium PCR RSUD Kota Mataram, Laboratorium TCM RSUD Provinisi NTB, dan Laboratorium TCM RSUD H.L. Manambai Abdulkadir mengkofirmasi, ada tambahan 11pasien positif Covid-19, dan pasien yang dinyatakan sembuh 7 (tujuh) orang. Kasus kematian baru 3 (tiga) orang.

Siaran pers hari Selasa  (30/06/20), Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. HL Gita Ariadi, M.Si menjelaskan, telah diperiksa sebanyak 132 sampel dengan hasil 94 sampel negatif, 27 sampel positif ulangan, dan 11 sampel kasus baru positif Covid-19, 7 (tujuh ) tambahan sembuh baru, dan 3 (tiga) kasus kematian baru.

Dijelaskan, adanya tambahan 11 kasus baru terkonfirmasi positif, 7 (tujuh) tambahan sembuh baru, dan 3 (tiga) kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari ini (30/6/20) sebanyak 1.245 orang, dengan perincian 825 orang sudah sembuh, 65 meninggal dunia, serta 355 orang masih positif dan dalam keadaan baik.

“Untuk mencegah penularan dan deteksi dini penularan Covid-19, petugas kesehatan tetap melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif,” kata Lalu Gita Aryadi.

Diharapkan, petugas kesehatan di kabupaten/kota melakukan identifikasi epicentrum penularan setempat Covid-19 untuk dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian penyebaran virus Covid19.

TAMBAHAN 11 PASIEN POSITIF, PASIEN SEMBUH 7 (TUJUH)  ORANG, KEMATIAN 3 (TIGA) ORANG

Kasus baru positif tersebut, yaitu :

1. Pasien nomor 1235, an. Ny. SH, perempuan, usia 42 tahun, penduduk Desa Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD R. Soedjono Selong dengan kondisi baik;
2. Pasien nomor 1236, an. Tn. IWDA, laki-laki, usia 29 tahun, penduduk Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kota Mataram dengan kondisi baik;
3. Pasien nomor 1237, an. Tn. MSZ, laki-laki, usia 28 tahun, penduduk Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD R. Soedjono Selong dengan kondisi baik;
4. Pasien nomor 1238, an. Tn. B, laki-laki, usia 54 tahun, penduduk Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Darurat Asrama Haji dengan kondisi baik;
5. Pasien nomor 1239, an. Ny. RR, perempuan, usia 29 tahun, penduduk Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD R. Soedjono Selong dengan kondisi baik;
6. Pasien nomor 1240, an. Tn. ZZ, laki-laki, usia 31 tahun, penduduk Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Riwayat kontak dengan orang bergejala Covid19. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Awet Muda dengan kondisi baik;
7. Pasien nomor 1241, an. Tn. HS, laki-laki, usia 37 tahun, penduduk Kota Malang, Jawa Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Siloam Mataram dengan kondisi baik;
8. Pasien nomor 1242, an. Tn. S, laki-laki, usia 58 tahun, penduduk Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Siloam Mataram dengan kondisi baik;
9. Pasien nomor 1243, an. Tn. INSS, laki-laki, usia 65 tahun, penduduk Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Kota Mataram dengan kondisi baik;
10. Pasien nomor 1244, an. Tn. IKA, laki-laki, usia 59 tahun, penduduk Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Pasien meninggal dan dilakukan tatalaksana Covid-19;
11. Pasien nomor 1245, an. Ny. IPL, perempuan, usia 24 tahun, penduduk Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Kota Mataram dengan kondisi baik.

Hari Selasa terdapat penambahan 7 (tujuh) orang yang sembuh dari Covid-19 setelah pemeriksaan laboratorium swab dua kali dan keduanya negatif, yaitu :

1. Pasien nomor 461, an. Tn. IKAA, laki-laki, usia 27 tahun, penduduk Denpasar, Bali. Pasien berdomisili di Kabupaten Lombok Barat;
2. Pasien nomor 902, an. Ny. F, perempuan, usia 41 tahun, penduduk Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
3. Pasien nomor 1007, an. Tn. ITA, laki-laki, usia 64 tahun, penduduk Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
4. Pasien nomor 1031, an. Tn. MS, laki-laki, usia 26 tahun, penduduk Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
5. Pasien nomor 1095, an. Ny. M, perempuan, usia 52 tahun, penduduk Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
6. Pasien nomor 1112, an. An. NNWF, perempuan, usia 4 bulan, penduduk Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
7. Pasien nomor 1113, an. An. LRNS, laki-laki, usia 2 bulan, penduduk Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.

Hari Selasa ini juga terdapat penambahan 3 (tiga) kasus kematian baru, yaitu :

1. Pasien nomor 512, an. Ny. H, perempuan, usia 28 tahun, penduduk Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Pasien memiliki penyakit komorbid;
2. Pasien nomor 1084, an. Tn. FZ, laki-laki, usia 57 tahun, penduduk Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Pasien memiliki penyakit komorbid;
3. Pasien nomor 1244, an. Tn. IKA, laki-laki, usia 59 tahun, penduduk Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.

Sekda NTB, sebagai Ketua Pelaksana Gugus Tugas NTB menjeaskan, berdasarkan peta zona risiko Covid-19 di Provinsi NTB;

• Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat masuk dalam zona merah (risiko tinggi)
• Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur masuk dalam zona oranye (risiko sedang)
• Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima masuk dalam zona kuning (risiko rendah)
• Kota Bima masuk dalam zona hijau (tidak terdampak)

“Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap disiplin dan patuh dalam menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

AYA/Rr

Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id

Layanan Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemik Covid-19 NTB di nomor 0818 0211 8119.

Kabupatn/kota lain berhasil menekan kasus positif Covid-19, Kota Mataram dan Lombok Barat masih zona merah

MATARAM.lombokjournal.com —  Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat masih dalam status zona merah Covid-19 di Nusa Tenggara Barat.

Kendati demikian, Kabupaten/Kota lainnya di NTB telah mulai menunjukkan tanda tanda membaik atau sudah berhasil menekan kasus positif baru di daerahnya.

Melalui Rapat Koordinasi yang digelar Selasa (30/06/20) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, dilakukan evaluasi penanganan Covid-19 di dua daerah yang masih dalam zona merah tersebut.

“Memang episentrum penyebaran Covid-19 di NTB ini ada di dua Kabupaten, ini menjadi PR besar kita, yaitu di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Sehingga memang penanganan kita harus betul-betul fokus ke depan untuk dua wilayah ini,” terang Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Dari data terkini Covid-19 di Provinsi NTB ,29 Juni 2020, menunjukkan Kota Mataram penambahan kasus positif 12 orang dan Kabupaten Lombok Barat 6 orang.

Hal ini dinilai mengkhawatirkan, oleh karenanya Wagub meminta agar hal ini lebih diperhatikan dan diseriusi dengan memperkuat sinergi dalam mengatasi permasalahan penyebaran virus.

“Peta telah ditentukan, sekarang bagaimana kita menerapkan protokol Covid-19 pada setiap tempat itu. Bersinergi sungguh-sungguh untuk benar benar menjaga, aktivitas-aktivitas kita, termasuk obyek wisata yang telah dibuka,” terangnya.

Wagub menekankan, obyek wisata yang boleh dibuka ialah yang berisiko rendah atau di luar ruangan. Meski demikian, protokol harus diterapkan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Pemerintah Provinsi telah melakukan berbagai sosialisasi pencegahan penyebaran virus, mulai dari sosialisasi gerakan maskerisasi, pengecekan penggunaan masker hingga pemberian masker gratis di tempat-tempat umum dan pusat perbelanjaan.

“Kami dari Provinsi NTB untuk kegiatan menyosialisasikan, telah kami lakukan, mengecek pemakaian masker dan menggunakan masker. Dan ini butuh komitmen Kota Mataram benar-benar dan kita ingin Kota Mataram lebih aktif lagi menyosialisasikan,” pinta Wagub.

Lebih jauh, Wagub mengingatkan kembali bahwa yang ditangani ini ialah penyebarannya, sehingga tidak semakin menyebar dan luas.

“Jumlah positif tidak kita takuti akan tetapi, yang dulunya tidak kejadian, sekarang telah kejadian, tiap hari ada yang meninggal, ini menunjukkan transmisi lokal telah kencang, inilah kemudian yang menyebabkan kematian ada tiap hari,” terangnya.

Terakhir, Wagub meminta agar penerapan protokol Covid-19 diperketat di tempat-tempat keramaian, pusat perbelanjaam dan rumah ibadah. Sehingga laju penyebaran dapat dikontrol dan ditekan.

Senada dengan hal itu, Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah meminta agar pada bulan Juli, kedua daerah tersebut perlahan dapat memperlihatkan kemajuannya.

Untuk mendorong dan mewujudkan hal itu Gubernur meminta agar dibentuk satu tim khusus yang akan membantu dan mengevaluasi setiap perkembangan dari kedua daerah ini.

Mendukung program Kampung Sehat

Wali Kota Mataram, H. Ahyar Abduh mengungkapkan sejak awal pihaknya terus berupaya menekan penyebaran virus corona. Menerapkan dengan serius program Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCB) dan melibatkan berbagai pihak dalam penerapan protokol Covid-19.

Ahyar juga mengutarakan,  Ia mendukung program Kampung Sehat dan terus bekerja keras.

“Jadi kalau kita bicara penyebaran lingkungan kita tidak menemukan lagi,” terangnya.

Meski saat ini Kota Mataram masih berstatus zona merah, Ahyar tidak surut semangat dan berkomitmen mendukung program pemerintah provinsi dalam memutuskan penularan Covid-19 di Kota Mataram.

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si mengutarakan dukungannya terhadap program Kampung Sehat. Menurutnya program tersebut sangat baik diterapkan dalam menangani penularan Corona.

“Kami akan menerapkan kampung sehat di semua dusun,” ujarnya.

Ia berkomitmen akan menerapkan dan mendukung kebijakan terkait tempat-tempat umum, pusat perbelanjaan dan rumah ibadah.

Sinergi jajaran pemerintah

Pada rakor yang diikuti oleh Fokopimda Prov. NTB, Fokopimda Kota Mataram, Fokopimda Kab. Lombok Barat, Gugus Tugas Prov. NTB, Gugus Tugas Kota Mataram, dan Gugus Tugas Kab. Lombok Barat itu, Kapolda NTB, Irjen Pol Mohammad Iqbal, SIK, MH mengaku salut dengan sinergi dari jajaran pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 di NTB.

Ia tahu betul, bahwa dalam menangani virus corona ini dibutuhkan kerja keras dan koordinasi yang baik antar Pemprov, Pemkab/Pemkot hingga masyarakat.

“TNI Polri selalu siap mensupport dan satu saran saya, agar tracing itu ke depan harus lebih masif dilakukan,” ujarnya.

Tak hanya itu, penyampaian informasi yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas baik di Provinsi dan juga Kabupaten/Kota dalam penanganan Covid-19 diminta agar seirama dan satu narasi.

Ini menghindari kebingungan bahkan kepanikan yang kerap terjadi di tengah masyarakat terkait validitas informasi, isu dan juga hoaks.

Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani yang memaparkan operasi optimalisasi pendispilinan protokol kesehatan menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 di wilayah Provinsi NTB.

Pusat-pusat keramaian yang berangsur-angsur mulai beroperasi diwajibkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Begitu pula dengan destinasi pariwisata yang mulai dikunjungi masyarakat.

“Masyarakat harus terus diingatkan,” tegas Rizal.

Keterlibatan media dalam memberikan informasi pun turut menjadi sorotan. Informasi positif dan kabar baik harus masif diberikan kepada masyarakat.

Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH, MH menyampaikan pentingnya peranan jajaran pemerintah hingga elemen paling bawah. Ia berharap di tiap desa, baik Kades hingga lurah dapat konsisten dalam penanganan wabah Corona.

Ia yakin, penanganan dari tingkat desa-desa akan memberikan efek positif dalam mencegah penyebaran virus ini.

“Kades-kades dan Lurah-lurah ini harus digerakkan, bila perlu di Masjid-masjid ini ada satgasnya, bisa dibuat satgas-satgas khusus,” tuturnya.

Kabinda NTB, Ir. Wahyudi Adisiswanto menyerukan adanya regulasi yang tepat dari pemerintah, selain juga dalam meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri.

“Kepedulian kepada orang lain ini yang perlu kita kembangkan kepada masyarakat,” ucap Wahyudi.

Wahyudi berharap dengan kekompakan dan semangat, penanganan penyebaran pandemi Covid-19 dapat berjalan baik dan lancar.

AYA/HmsNTB

Sepanjang enam bulan terakhir, yakni Desember 2019 hingga Mei 2020, total penurunan kelas peserta mandiri mencapai 2,3 juta orang

MATARAM.lombokjournal.com  — Mulai tanggal 1 Juli 2020,  kenaikkan premi iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri atau peserta bukan penerima upah (PBPU)  mulai diberlakukan.

Menyusul kebijakan pemerintah yang menaikkan respons kebijakan tersebut, sepanjang bulan Mei sebanyak 49.350 peserta memilih untuk turun kelas.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf, Selasa (30/6/20) membenarkan bahwa banyak peserta yang memilih turun kelas.

“Memang ada pergeseran kelas. Ada yang naik kelas, ada yang turun kelas,” ujar Iqbal Anas Ma’ruf.

Iqbal mengatakan pergeseran kelas ini disesuaikan dengan kemampuan peserta untuk membayar iuran.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan sepanjang Mei 2020, secara rinci peserta yang turun untuk kelas I ke kelas II sebanyak 9.331 orang.

Kemudian, peserta kelas I yang melorot ke kelas III terdapat 11.737 orang. Lalu, peserta yang turun dari kelas II ke kelas III mencapai 28.282 orang.

Angka penurunan kelas per Mei 2020 lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Bulan April lalu, BPJS Kesehatan mencatat peserta turun kelas hanya berkisar 48.863 orang.

Sedangkan sepanjang enam bulan terakhir, yakni Desember 2019 hingga Mei 2020, total penurunan kelas peserta mandiri mencapai 2,3 juta orang.

Gelombang penurunan kelas dalam kurun enam bulan itu paling tinggi terjadi pada Desember 2020, yakni mencapai 1,03 juta orang.

Saat itu, pemerintah mengumumkan bahwa iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri akan naik pada 1 Januari 2020 sebelum akhirnya kebijakan ini dianulir oleh Mahkamah Agung.

Namun, beberapa waktu lalu, pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 untuk merealisasikan kenaikan iuran.

Kenaikan berlaku bagi peserta kelas I dan II, yakni untuk kelas I dari semula Rp80.000 menjadi Rp150.000. Sedangkan kelas II naik dari Rp51.000 menjadi Rp100. 000.

Rr

Semua pihak  diharapkan terus mengkampanyekan berita baik tentang NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM, melaksanakan Rakor sekaligus konferensi pers untuk kampanye Berita Baik NTB Gemilang, Selasa (30/96/20) di Lesehan Green Asri, Mataram.

Rakor tersebut dihadiri oleh Humas Kajati NTB, Dedi Irawan, SH, MH, Kapenrem 162/WB, Mayor Inf Dahlan, S.Sos dan wartawan media daring NTB.

Karo Humas dan Protokol menekankan pentingnya sinergi antar Perangkat Daerah dan media, baik media cetak dan media daring, dalam situasi pandemi saat ini.

“Dalam situasi ini, kita harus bersinergi bersama, pemerintah sebetulnya sangat mengharapkan masukan atau saran bahkan kritikan dari rekan-rekan,” ungkap Bang Najam.

Menurut nya, momen ini sekaligus jadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman untuk semua.

“Kami dari Bakohumas, hadir bukan untuk menggurui tetapi justru butuh sharing pengalaman dari rekan-rekan, karena itu akan berdampak baik ke depan” ujarnya.

Diharapkan, semua pihak  terus mengkampanyekan berita baik tentang NTB.

“Mohon bantuan rekan-rekan untuk terus mengkampanyekan hal-hal yang baik tentang NTB, terutama saat pandemi ini, demi terwujudnya NTB, Nurut Tatanan Baru,” katanya.

Kapenrem Mayor Inf Dahlan menyambut baik pengaktifan Bakohumas.

“Dengan diaktifkannya Bakohumas ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat, dimana salah satu fungsinya adalah memberi info yang aktual, juga menjadi fungsi kontrol,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kapenrem berharap semoga sinergi semakin kuat, terutama dalam menebar berita baik,

“Terima kasih kepada rekan-rekan, semoga jaringan ini semakin kuat, kita counter ketakutan masyarakat akan covid dengan berita-berita baik, kita ingin berbuat untuk masyarakat,” katanya.

Humas Kajati menjelaskan aspek hukum, memang telah diatur dalam Perpres jika ada penyimpangan dalam penanganan Covid, tidak bisa dituntut.

Lebih lanjut dijelaskan, yang tidak bisa dituntut apabila terkait dengan kebijakan, sebagai contoh misalkan dibuat kebijakan untuk memberikan bantuan Covid di daerah A tapi dalam pelaksanaannya bantuan tidak diserahkan ke daerah A tapi dialihkan ke daerah B, maka hal tersebut tidak masalah.

“Namun jika terkait dengan penyimpangan anggaran, maka bisa dituntut,” katanya.

AYA/HmsNTB

Bagi Ummi Rohmi, kesulitan hidup adalah tempaan yang telah melahirkan banyak orang-orang hebat

MATARAM.lombokjournal.com — Berkunjung ke Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Paramita Mataram, Selasa (30/06/20), Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengaku merasa tenang melihat perkembangan Balai Paramita, yang menunjukkan bahwa balai tersebut berfungsi dengan baik.

“Dari segi kemampuan, dari background pendidikan sudah sangat baik. Semua saya lihat sudah berjalan on the right track,” jelas Wagub.

Kunjungan ini juga turut didampingi oleh Asisten I Setda NTB, Hj. Baiq Eva Cahyaningsih, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Ahsanul Khalik dan Kepala Dinas DP3AP2KB, Hj. Putu Selly Andayani.

Wagub Umi Rohmi menyampaikan kepada semua anak-anak, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi sesama dan bagaimana cara memaknai dan menyikapi permasalahan untuk jauh lebih baik ke depan.

Di usia yang masih terbilang muda dalam menjalani hidup akan ada cobaan, halangan bahkan duri mungkin bisa saja menjadi halangan. Namun, berpikiran positif juga harus dijaga untuk modal dalam menjalani hidup.

Bagi Ummi Rohmi, kesulitan hidup adalah tempaan yang melahirkan banyak orang-orang hebat.

“Karena banyak orang-orang hebat berangkat dari masalah yang sangat sulit, orang-orang sukses berangkat dari kehancuran. Itu betul-betul menjadi pelajaran untuk kita,” pesannya.

Umi Rohmi menginginkan,r apa yang dihasilkan dapat dikenal oleh masyarakat NTB bahkan Indonesia dan dapat bermanfaat dan semakin berkembang.

“Percayalah jalan hidup kita tergantung daripada doa dan ikhtiar kita. Tak bisa itu salah satunya, harus kedua-duanya untuk berusaha bagaimana caranya supaya kehidupan kita lebih baik lagi,” tutup Umi Rohmi.

Kepala BRSAMPK Paramita Mataram, I Ketut Supena mengatakan, Balai Paramita bahu-membahu dan bersinergi dengan Dinas Sosial untuk meningkatkan kerja sama terkait program-program dari Kementerian Sosial.

“Suatu kebahagiaan untuk kami, orang-orang yang masuk kesini harus bahagia, maka anak-anak kami 100 persen dari NTB penuh kebahagiaan apa pun masalahnya, di sini ditemukan solusinya,” jelasnya.

Setelah keluar dari Balai Anak Paramitha diharapkan telah memiliki skill dan kompetensi untuk mulai berwirausaha di dunia luar atau membentuk kelompok usaha di luar.

“Kita hanya mengawal dan memberikan stimulus kepada adik-adik kami,” katanya.

Setelah diskusi tersebut, Wakil Gubernur NTB dan rombongan diajak untuk berkeliling di Balai Anak Paramita untuk melihat usaha ekonomi produksi, yang hampir semua pekerjanya adalah anak-anak dari Balai tersebut.

Aya/HmsNTB

Risca tidak pernah untuk menunda pembayaran iuran JKN-KIS, karena ia sudah merasakan manfaat dari program JKN-KIS

MATARAM.lombokjournal.com — Risca Wahyuni (26), Warga Sandubaya Mataram Nusa Tenggara Barat yang sehari-hari bekerja sebagai ibu rumah tangga, benar-benar merasakan manfaat besar kehadiran Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Risca yang dikunjungi tim Jamkesnews di rumahnya menceritakan telah merasakan manfaat Program JKN-KIS saat melahirkan anak pertamanya melalui operasi caesar.

“Waktu itu saya periksa ke dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram. Saya dan suami merencanakan untuk melahirkan secara normal tetapi karena minus mata saya tinggi akhirnya saya pun harus melahirkan dengan cara operasi caesar,” kata Risca.

Dari pengalaman tersebut, Risca pun menyampaikan pelayanan di rumah sakit sudah sangat jauh lebih baik, segala administrasinya sangat mudah, cepat, dan  tidak berbelit-belit.

“Sejak awal periksa, sampai dengan rawat inap, saya diperlakukan sangat baik, segala sesuatunya sangat mudah dan cepat. Untungnya kami punya Kartu Indonesia Sehat (KIS), sehingga seluruh biaya dijamin oleh BPJS Kesehatan. Saya tidak membayar sepeser pun, tentunya kita sudah tau untuk operasi caesar itu tidak murah dengan,”ujar Risca.

Teringat dengan kejadian itu Risca pun tidak pernah untuk menunda pembayaran iuran JKN-KIS, karena ia sudah merasakan manfaat dari program JKN-KIS.

Terlebih, ketika ia akan melakukan program untuk anak kedua yang dipastikan ia pun harus melakukan opreasi caesar kembali.

“Saya menyadari begitu bermanfaatnya Program JKN-KIS. Apalagi dengan penghasilan keluarga kami yang tak seberapa, membuat saya selalu mengingatkan suami untuk tidak lupa melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan setiap bulan sebelum tanggal 10,” ungkapnya.

Risca menambahkan, tidak ada salahnya untuk mempersiapkan diri dari awal menjadi peserta JKN-KIS, ibarat pepatah “Sedia payung sebelum hujan” itu lebih baik daripada kebingungan pada saat sudah terjatuh sakit.

Di akhir perbincangan Risca pun mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan yang telah menjamin segala biaya persalinan anak pertamanya.

“Terima kasih BPJS Kesehatan, berkat Program JKN-KIS, saya dapat melahirkan dengan selamat tanpa terbebani biaya sepeserpun,” tutup Risca.

dh/yn/Jamkesnewa

Narasumber : Risca Wahyuni