Bupati Najmul mengajak seluruh lapisan masyarakat bumi Tioq Tata Tunaq menjadi pejuang Covid-19 guna menyongsong tatanan era kenormalan baru

TANJUNG.lombokjournal.com —  Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) memperingati hari ulang tahun (HUT) KLU ke-12,  hari Selasa tanggal 21 Juli 2020,  yang digelar secara virtual di aula Kantor Bupati, yang  diikuti  seluruh  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Lombok Utara, Selasa (21/07/30).

Bupati Lombok Utara, DR H. Najmul Ahyar, SH, MH mengatakan, momentum peringatan HUT ke-12 Kabupaten Lombok Utara, Pemerintah Daerah menyampaikan penghargaan dan apresiasi luhur atas pengunduran diri Sekretaris daerah sebagai aparatur sipil negara (ASN) karena memasuki masa pensiun.

“Tiada ucapan yang patut kami persembahkan selain terima kasih yang setulus-tulusnya atas kiprah, pengabdian, perkhidmatan, serta dharmabakti saudara selama memangku amanah sekretaris daerah Kabupaten Lombok Utara,” kata Bupati Najmul.

Menurut bupati, banyak kenangan yang bisa dikenang selama berinteraksi selama ini, terutama pada masa ketika bersama-sama memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Lombok Utara 2008 silam.

“Sebagai salah satu tokoh dari sejumlah pejuang pemekaran, beliau banyak memberi kontribusi bagi terbentuknya Kabupaten Lombok Utara,” imbuhnya.

Bupati Najmul juga mengapresiasi tiga atlet nasional kebanggaan Lombok Utara, Lalu Muhammad Zohri, Sudirman Hadi, dan Mirawan, atas prestasi dan kiprahnya mengharumkan Kabupaten Lombok Utara dan Provinsi Nusa Tenggara Barat di kancah nasional maupun internasional.

Dalam kesempatan bersejarah itu, Pemerintah Daerah juga memberi penghargaan kepada ASN lingkup Kabupaten Lombok Utara kepada Zaenal Idrus, SH mantan Inspektur Inspektorat KLU.

Zaenal, dianggap layak mendapat penghargaan lantaran selama memangku amanah di Inspektorat KLU telah mencurahkan segenap tenaga dan pikirannya.

Jasa, dharmabakti dan kiprah luhur Zaenal membuahkan hasil mengantarkan KLU mendapat penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 6 kali berturut-turut sejak tahun 2014-2019.

“Pak Zaenal telah bekerja maksimal. Tahun 2018 KLU masuk kategori salah satu daerah zona hijau di Indonesia berdasarkan penilaian Ombudsman RI. KLU dinilai memiliki tingkat kepatuhan tinggi oleh Ombudsman dalam pelayanan publik,” terang Sekjen APKASI itu.

Sementara Sukardi, S.Pd.SD ASN pada Dinas Dikpora juga diberi penghargaan karena telah menunjukkan pengabdian total dalam dunia pendidikan.

Begitu pula drh. Sarudi, ASN pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga diberikan penghargaan sebagai apresiasi atas nilai tertinggi yang diperolehnya dalam ujian kedinasan.

Datu Aki Kertajati layak mendapat penghargaan atas kiprah luhurnya sebagai tokoh kebudayaan KLU, di mana sampai akhir hayatnya tetap berkomitmen mengelola kebudayaan.

“Hari ini sembilan hari beliau wafat (Aki Kertajati-red), mari kita bacakan alfatihah” ajak bupati.

Tak hanya itu, Pemda Lombok Utara memberikan santunan kepada ASN yang telah menunjukkan kinerja optimal, pengabdian dan kiprah total pada instansi masing-masing, yaitu Brora Bildi ASN Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan KLU, serta Zahid Muharram ASN Satpol PP dan Damkar di KLU.

Bupati Najmul mengajak seluruh lapisan masyarakat bumi Tioq Tata Tunaq menjadi pejuang Covid-19 guna menyongsong tatanan era kenormalan baru.

Pemerintah Daerah memberikan apresiasi seraya berterima kasih yang tulus kepada para perintis pemekaran KLU, para sesepuh dan pini sepuh, para mantan bupati, pimpinan dan segenap anggota DPRD KLU, pimpinan dan segenap jajaran TNI/Polri, para kepala OPD, para camat dan para kepala desa.

“Kami sampaikan terima kasih yang tulus kepada tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pimpinan ormas, pimpinan organisasi wanita, pimpinan media, nakes, guru, pemuda, mahasiswa dan pelajar, petani, peternak, nelayan karena telah berkontribusi membangun daerah,” tutup lulusan Doktor Hukum Unibraw Malang ini.

Rangkaian upacara HUT KLU ke-12 dipimpin oleh AKP Tedi tersebut, diakhiri dengan penyerahan piagam penghargaan dan cenderamata kepada mantan Sekda KLU Drs. H. Suardi, MH oleh Bupati didampingi Wabup dan Ketua DPRD KLU.

Hadir dalam peringatan HUT ke-12 KLU tersebut, Direktur Toponimi dan Batas Antar Daerah, Indra Gunawan, SE, MPA, Unsur Forkopimda Provinsi NTB, Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, Wakil Bupati H. Sarifudin, SH, MH, Ketua DPRD Lombok Utara Nasrudin, SHI, Forkopimda KLU, Perintis dan sesepuh KLU yang juga mantan Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH, dan para pejabat eselon II serta tamu undangan lainnya.

api

Walaupun ada pontensi peningkatan angka penanggurang yang tercatat hingga Agustus mendatang, persentasinya tidak akan terlalu tinggi

MATARAM.lombokjournal.com – Kepala Disnakertrans NTB, T. Wismaningsih Drajadia menerangkan, pihaknya mencatat setidaknya 15.000 pekerja sektor pariwisata dan 1.450 pekerja sektor lainnya yang sebelumnya dirumahkan, bahkan beberapa terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), sebagian  kembali bekerja.

Menurutnya, kembalinya pekerja yang dirumahkan oleh perusahaan sudah mulai berjalan.

Hal itu mengikuti beroperasinya kembali perusahaan setelah sempat tutup karena dampak pandemi Covid-19.

“Itu sebagian sudah ada yang mulai bekerja lagi. Jadi ini baru, kita masih mendata kegiatan-kegiatan (yang mulai aktif) itu,” jelas Wismaningsih saat dikonfirmasi, Rabu (22/7) di Mataram.

Menurutnya, penyerapan kembali pekerja yang dirumahkan memang belum merata. Terutama untuk sektor pariwisata.

Ia menjelaskan, penyerapan kembali pekerja terutama dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mulai beroperasi. Seperti hotel-hotel yang kembali buka setelah sempat tutup.

“Itu sudah mulai menerima pekerja lagi, tapi kalau persentasenya sampai 50 persen dengan (jumlah pekerja) pariwisata (yang dirumahkan) itu belum bsia. Kalau sektor non-pariwisata rata-rata sudah bekerja lagi,” jelas Wismaningsih.

Peningkatan pengangguran tidak tinggi

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menyiapkan penghitungan tingkat penganggurang NTB periode 2019-2020 Agustus mendatang.

Mengikuti situasi saat ini, angka pengangguran tersebut diproyeksi tidak akan mengalami peningkatan signifikan.

“Kita lihat di Agustus, apakah dilihat dari ekonomi ini akan membaik, tapi ketika corona baik ekonominya ditarik mundur. Kalaupun tidak, ya tetap diatur lagi. Kalau Corona-nya sudah melandai, aktivitas ekonomi mulai digerakkan,” ujar Kepala BPS NTB, Suntono.

Menurutnya, walaupun ada pontensi peningkatan angka penanggurang yang tercatat hingga Agustus mendatang, persentasinya tidak akan terlalu tinggi.

Pasalnya, walaupun banyak sektor usaha yang tutup dan merumahkan karyawan, namun sektor usaha umum dan mandiri justru berkembang.

“Kalau aktivitas ekonominya belum semuanya pulih, dan yang dilaporkan sekian ribu di PHK dan dirumahkan itu pasti terdampak. Walaupun di teori ketenaga kerjaan orang itu kan ingin tetap hidup. Tidak mungkin kan tidak ada upaya,” jelasnya.

Dicontohkannya, dengan pekerja hotel di NTB yang sebagian besar dirumahkan. Pekerja-pekerja tersebut banyak yang memulai membuka usaha secara mandiri atau bergeser menjadi pekerja di sektor lain yang masih aktif di tengah pandemi yang berlangsung.

“Biasanya begitu. Tadinya pekerja sektor di akomodasi itu sekian, tapi saat pandemi ini terkena PHK, dia bergeser ke sektor informal yang lain. Jadi tukang batu, entah mau jadi pedagang, atau buka usaha itu sangat mungkin,” ujar Suntono.

Menurutnya, NTB secara umum tergolong dalam kategori yang cukup baik terkait tingkat penangguran, dengan persentase 3,6 – 3,7 persen. Artinya, dari 100 angkatan kerja hanya 3 – 4 orang yang dilaporkan masih menganggur.

AYA

Dari data BPS, ternyata masyarakat penerima bantuan masih banyak yang salah sasaran

MATARAM.lombokjournal.com – “Validasi data ini sangat sangatlah penting, untuk merapikan data miskin kita, dan korelasinya sangat berhubungan dengan angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ucap Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah.

Wagub Hj Sitti Rohmi menyampaikan itu saat menyampaikan paparan pada telekonferensi, dari Pendopo Wakil Gubernur NTB, Rabu (22/07/20).

Wagub membenarkan, NTB meminta khusus pada Kementerian Sosial bagaimana NTB benar benar melakukan pemutakhiran data terpadu.

“Seperti apa yang selama ini diprogramkan tetapi aktualnya belum bisa berjalan dengan semestinya,” tambahnya.

Menurutnya, harus dipahami permasalahan serta ujung tombak data ini, ada di Desa.

Karena itu, peran Kota/Kabupaten dan Provinsi untuk memfasilitasi  validasi data ini perlu, sehingga dapat dilaksanakan empat kali dalam satu tahun dan dapat menjadi suatu sistem di NTB.

“Kalau ini sudah bisa kita lakukan, tersistem betul empat kali dalam satu tahun kita bisa memperbaiki data miskin kita. Tidak akan ada lagi masalah dalam pendistribusian program, baik itu dari Dinas Sosial maupun dinas-dinas lain. Karena ke depan, program program yang diluncurkan harus merujuk kepada data miskin yang ada di Dinas Sosial yang memang tersistem secara nasional,” ucapnya.

Wagub menekankan keseriusan segala pihak, sehingga dengan validasi data empat kali dalam satu tahun ini, akan memudahkan kita dalam mengukur penurunan angka kemiskinan di NTB.

Diharapan, agar Bupati serta Sekda beserta jajarannya sungguh-sungguh memandang ini sebagai satu hal yang penting dalam menyelesaikan masalah kemiskinan di NTB.

Dari data BPS, ternyata masyarakat penerima bantuan masih banyak yang salah sasaran. Karena itu,  ke depan di NTB tidak boleh lagi terjadi hal yang serupa, sehingga seluruh program-program yang diluncurkan oleh Pemerintah baik itu Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota benar-benar tepat sasaran.

“Sesungguhnya kalau kita melihat jumlah dari pada bantuan ini seharusnya tidak ada kata kurang, karena kalau kita merujuk kepada data BPS seharusnya bantuan-bantuan ini jumlahnya sudah lebih dari pada yang kita butuhkan tetapi memang permasalahannya adalah ketepatan sasaran inilah, sehingga perlu sungguh-sungguh kita seriusi hal ini,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Wagub menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Lombok Timur atas respon yang luar biasa terhadap validasi data.

“Terus terang dari Lombok Timur sendiri sebelumnya juga sudah memberikan masukan-masukan juga kepada kami dan kami sangat apresiasi itu,” terang Wagub.

Setelah mendengar paparan dari 10 Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTB Wagub mengapresiasi respon dan capaian dari masing masing wilayah tersebut.

“Saya mengapresiasi tadi Kabupaten Lombok Timur sudah melakukan, kemudian juga Lombok Tengah yang hasilnya juga luar biasa. Kemudian Kota Mataram juga sudah berjalan dan Kabupaten Sumbawa juga sudah melakukan, artinya semua kita ini sedang melakukan. Hanya satu yang saya tangkap tadi yang belum, Kabupaten Bima,” ungkapnya.

Wagub berharap, agar kesempatan ini dipergunakan dengan sebaik baiknya dan berharap tidak ada data yang harus diperbarui di Kabupaten Bima, akan tetapi kalaupun ada maka dapat segera diselesaikan.

“Sekali lagi terima kasih Bapak Bupati Lombok Timur yang setia sampai dengan akhir, juga bapak bupati Dompu Bupati KSB dan Bapak Sekda dan seluruh hadirin. Saya sangat berharap nanti di akhir bulan ini data yang ada di NTB ini, sudah tervalidasi sesuai dengan aktualnya sesuai dengan kondisi realnya, sesuai dengan kondisi yang seharusnya dari warga warga kita yang mendapat bantuan,” tutup Wagub.

Validasi data, kewajiban daerah

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Halik yang memantau berlangsungnya telekonferensi menyampaikan, sesuai dengan kewenangan pada undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, bahwa untuk pendataan khususnya untuk verifikasi dan validasi data adalah kewajiban daerah.

“Kita harus aktif melakukan pendataan. Pemerintah Pusat memberikan ruang kepada kita dalam 1 tahun itu 4 kali untuk melakukan validasi data. Khususa NTB, Agustus ini diberikan waktu untuk melakukan perbaikan,” terangnya.

Sejak menerima surat dari Gubernur NTB pada tanggal 30 Juni, yang meminta kepada Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi dan validasi data, pihaknya langsung melakukannya.

Ahsaul minta agar kesempatan yang diberikan ini dapat dipergunakan sebaiknya serta memperkuat sinergitas.

Dalam telekonferensi itu, Wagub didampingi oleh Asisten I Setda Prov NTB, Kepala BPMPD Prov.NTB dan Kepala Diskominfotik NTB.

AYA/HmsNTB

Diterapkannya era kenormalan baru, masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas rutin sembari menerapkan protokol kesehatan sebagai gaya hidup baru

TANJUNG.lombokjournal.com – Dalam Sidang Paripurna Istimewa, guna Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 Kabupaten Lombok Utara, di ruang sidang sementara DPRD KLU, Senin (20/07/20), Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, menjelaskan penanganan pandemic Covid-19.

Dalam  Sidang Paripurna Istimewa yang dibuka Ketua DPRD Lombok Utara, Nasrudin, SH itu, Bupati menjelaskan,  Lombok Utara tidak hanya diuji bencana alam, namun juga bencana non-alam pandemi Covid-19 yang penyebarannya sungguh cepat, serta menimpa sebagian besar masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Lombok utara pun, kata Najmul, tidak luput dari serangan wabah global tersebut.

Pada momentum bersejarah bagi KLU itu, Sekjen APKASI ini menyampaikan sejumlah upaya dan langkah nyata yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah daerah bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 guna mencegah dan memutus mata rantai penyebaran pandemi corona di KLU.

Dimulai dari penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum wilayah Lombok Utara, pengamanan dan pengecekan suhu tubuh pelintas jalan pada 3 kawasan perbatasan Pusuk Pas, Klui Malaka dan Sambik Elen Bayan.

Melaksanakan monitoring pelabuhan Bangsal dengan mengawasi keluar masuknya masyarakat lokal dan wisatawan asing yang hendak menyeberang ke tiga gili.

Selain itu, Gugus Tuga Covid-19 KLU juga memberikan imbauan tetap menjaga kesehatan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Mematuhi protokol kesehatan Covid-19, seperti menjaga jarak sehat, mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun, dan wajib menggunakan masker ketika hendak bepergian.

Selanjutnya pengamanan dan penataan jarak lapak antar-pedagang di pasar-pasar dalam wilayah KLU, membagi masker, sosialisasi serta mengimbau seluruh lapisan masyarakat terkait pentingnya upaya pencegahan penyebaran virus corona.

Selain itu, memberi layanan kepada pasien positif Covid-19 dan ODP suspek reaktif di Unit Layanan Karantina secara teratur baik layanan medis, layanan tempat, dan layanan kuliner bagi yang terdampak covid-19.

Berikutnya memberi bantuan sembako kepada warga KLU sesuai ketentuan yang berlaku. Bantuan diberikan juga kepada keluarga pasien yang berstatus reaktif serta positif Covid-19 melalui jaring pengaman sosial dan lainnya.

New normal atau kenormalan baru

Dalam kesempatan sidang paripurna istumewa itu, bupati sarat prestasi itu menuturkan, saat ini KLU tengah bersiap menjalani fase kenormalan baru.

Pemerintah Daerah Lombok Utara pun kini sedang mempersiapkan segala hal untuk menyambut penerapan tatanan baru tersebut.

“Pendekatan yang perlu kita biasakan yaitu menanamkan semangat saling menguatkan dan saling menjaga satu dengan lainnya. Insya allah kita dapat melewati masa sulit ini dan siap menuju era kenormalan baru dengan prinsip utama penyesuaian pola hidup sehari-hari,” kata Bupati Najmul mengingatkan.

Dengan diterapkannya era kenormalan baru, masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas rutin sembari menerapkan protokol kesehatan sebagai gaya hidup baru.

Bupati Najmul mengajak semua pihak berdamai dan hidup berdampingan dengan virus Corona dengan tetap menerapkan sejumlah hal untuk menciptakan rasa aman dan nyaman saat melakukan aktivitas.

“Segenap pemangku daerah telah bersinergi dengan baik dalam menggerakkan pembangunan. Dengan segenap daya, energi yang kita miliki, dan kemitraan yang simultan untuk mencapai target pembangunan. Alhamdulillah telah menunjukkan perkembangan yang baik dan hasil-hasil pembangunan dapat kita raih,” tegasnya.

Meskipun dua tahun terakhir, dijelaskannya, warga Lombok Utara diuji oleh badai bencana, tapi tidak menghalangi spirit pengabdian para pemangku pemeeintahan untuk terus mendorong semangat dan upaya nyata dalam membangun daerah.

“Berkat sinergi dan kemitraan yang baik itu pula, pada kurun empat tahun terakhir (2016-2020), Lombok Utara menorehkan pencapaian pembangunan yang baik dan cukup progresif, dengan mencatat sejumlah 31 penghargaan tingkat lokal, nasional serta tingkat internasional,” jelas bupati.

Orang nomor satu di KLU ini juga menyampaikan sekelumit ukiran capaian yang telah dilaksanakan Pemda Lombok Utara 2020, kendatipun dirundung wabah Covid-19.

Capaian itu antara lain penanganan RTG yang progresif lantaran bisa dicapai dalam waktu relatif singkat. Dalam tempo 1 tahun 10 bulan penanganan gempa bumi, imbuh bupati, pemerintah daerah telah membangun sebanyak 35.417 unit dari 55.710 unit atau sekitar 63 persen.

“Digenapi dengan pemberian penghargaan oleh koran sindo dan sindonews.com sebagai daerah dengan manajemen penanganan bencana berkategori baik dan responsif. Kita dapat penghargaan inovasi dalam rehabilitasi penanganan bencana gempa bumi.  Masih pada tahun yang sama, KLU kembali mendapat opini WTP 6 (enam) kali berturut-turut dari BPK RI dalam rentang waktu 2014-2019,” tutup Bupati Najmul.

BACA JUGA;

Sidang Paripurna Istimewa HUT KLU Ke-12, Bupati Jelaskan Penanganan Gempa 

Sidang Paripurna Istimewa yang berlangsung khidmat dan diapresiasi sejumlah kalangan itu dihadiri Ketua DPR Nasrudin, SHI, Wakil Ketua II H. Burhan M. Nur, SH, Wakil Ketua III Mariadi, S.Ag, para anggota DPRD KLU, Anggota DPRD Kota Sukabumi Jawa Barat, Kapolres Lombok Utara AKBP Fery Jaya Satriansyah, SH, Sekda KLU Drs. H. Suardi, MH, para asisten, staf Ahli, Kepala OPD serta undangan lainnya.

api

Rumah Tahan Gempa (RTG) selesai terbangun 100 persen mencapai 35.417 unit, hanya dalam tempo satu tahun 10 bulan

TANJUNG.lombokjournal.com — Menjelang 12 tahun Kabupaten Lombok Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menggelar Sidang Paripurna Istimewa, guna Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 Kabupaten Lombok Utara, di ruang sidang sementara DPRD KLU, Senin (20/07/20).

Sidang Paripurna dibuka Ketua DPRD Lombok Utara, Nasrudin, SH. Menurutnya, meski dalam kondisi pandemi Covid-19, makna hari jadi Kabupaten Lombok Utara terus dijunjung dengan nilai-nilai positif dan semangat tak pernah luntur, dengan mematuhi standar protokol kesehatan di masa pandemi virus Corona.

“Jauh hari sudah dikoordinasikan bersama Tim Gugus Covid-19, sehingga kita dapat hadir dan melaksanakan rapat paripurna istimewa. Kita dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk mengingat kembali hari bersejarah terbentuknya Kabupaten Lombok Utara, tanggal 21 Juli 2020,” ungkap Nasrudin.

Makna khusus

Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH dalam pidatonya menyampaikan, perjuangan pembentukan daerah otonomi sebagaimana diharapkan seluruh masyarakat Lombok Utara terwujud dengan pembentukan Kabupaten Lombok Utara (KLU) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Menjadi tonggak sejarah penting bagi keberlangsungan KLU sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 26 Tahun 2008.

Menurutnya, momentum peringatan HUT ke-12 memiliki makna khusus bagi dirinya bersama Wakil Bupati Lombok Utara. Pasalnya, tahun 2020 merupakan masa terakhir periode perkhidmatan pemimpin Lombok Utara.

Tahun penuntasan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021.

“Syukur alhamdulillah, kita bisa menjadi pemangku amanah  pembangunan yang memiliki semangat kebersamaan dan terus berjibaku membangun segenap aspek pembangunan pasca didera musibah, mulai bencana alam gempa bumi tahun 2018, disusul bencana non-alam Covid-19 tahun 2020,” tuturnya.

Cobaan dan ujian ini tidak mengendorkan semangat juang semua pemangku pemerintahan untuk merajut kembali asa masa depan yang lebih baik.

Dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat serta menorehkan pencapaian-pencapaian yang baik untuk daerah.

Bupati Najmul menegaskan, Sidang Paripurna Istimewa menyambut usia 12 tahun adalah penyelenggaraan ketiga sejak daerah otonomi di NTB ini terbentuk pada 2008 silam.

“Peringatan HUT KLU yang akan dilaksanakan pada 21 Juli 2020 bukan hajatan seremonial semata, tapi kilas balik sejarah berotonomi dan refleksi atas apa yang telah, sedang, dan yang akan kita kerjakan untuk membangun daerah dan kesejahteraan masyarakat Lombok Utara,” terang Bupati Najmul.

Dikatakan, manifestasi nyata dari kesungguhan dan komitmen seluruh pemangku, bersatu membangun daerah melalui sinergi yang simetris antara multi-stakeholder.

Penanganan bencana gempa

Bupati Najmul mengatakan, upaya Pemerintah Lombok Utara dalam menangani dampak bencana gempa dua tahun silam dapat dilihat dari data kerusakan, progres rehabilitasi serta rekonstruksi.

Total pemukiman warga yang rusak baik berat, sedang dan rusak ringan berjumlah 75.741 unit. Dan, total infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak sejumlah 85 unit. Kerusakan dalam dua aspek itu ternyata terbanyak di NTB.

Pada fasilitas pendidikan, jumlah yang rusak sejumlah 294 unit, fasilitas kesehatan bangunan yang rusak meliputi 1 unit RSUD, 8 unit Puskesmas, 30 unit Pustu, dan 45 unit Poskesdes/polindes.

Kerusakan tempat ibadah sebanyak 405 unit, serta kerusakan pada fasilitas perekonomian meliputi pasar tradisional sejumlah 25 unit disusul hotel 105 unit.

Bupati mengungkapkan data perkembangan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di Lombok Utara, berdasarkan data terbaru BPBD KLU  per 14 Juli 2020, terdiri dari rekapitulasi jumlah rumah tahan gempa (RTG) sebanyal 55.170 unit.

BACA JUGA:

Bupati Najmul Akhyar Jelaskan Penanganan Pandemi Covid-19, Saat Sidang Paripurna Istimewa

Dari jumlah itu, RTG selesai terbangun 100 persen mencapai 35.417 unit, hanya dalam tempo satu tahun 10 bulan. Sedangkan RTG (on progres) ada 7.484 unit, dan RTG belum terbangun (segera dibangun) sebanyak 12.269 unit.

Api

MATARAM.lombokjournal.com – Sekretaris  DPW PPP NTB Muhammad Akri melalui menyatakan, meski baru mendapatkan surat rekomendasi, pihaknya menjamin 98 persen dukungan PPP NTB untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lombok Utara 2020,  milik H. Najmul Ahyar.

“Sudah 98 persen. Dua persennya kalau ada extraordinary,” ungkap Akri ditemui LombokJournal.com di ruang kerja Komisi II DPRD NTB, Kamis, (24/07/20).

Dijelaskan, pihaknya hanya tinggal menunggu kepastian partai koalisi sehingga Najmul mendapatkan surat keterangan (SK) dari DPP PPP.

Kendati baru memegang surat rekomendasi, pihaknya menyatakan hanya ‘kejadian luar biasa’ yang memungkinkan dukungan urung diberikan kepada Najmul yang pada Pilkada tersebut akan berpasangan dengan H. Suardi.

“Kita tinggal tunggu SK (partai) Demokrat. Kan dia didukung Demokrat,” katanya.

Sementara itu, baru dua daerah–Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat–dari tujuh daerah pemilihan di NTB yang Bakal Pasangan Calonnya sudah menerima SK, selainnya masih memegang surat rekomendasi.

“Mataram sama KSB sudah. Tetapi 98 persen pemegang rekom akan dapat SK,” ujarnya.

Ast

Masyarakat tidak sedang menunggu peraturan, melainkan aksi nyata pemerintah dalam mengurangi penyebaran Covid-19 di lapanga

MATARAM.lombokjournal.com — Fraksi PPP DPRD NTB menilai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyakit menular ‘rasa Covid-19’ belum mendesak untuk dijadikan Perda.

Karena masih ada peraturan lain yang bisa dijadikan payung hukum oleh pemerintah jika tujuannya hanya untuk penanganan Covid-19.

Meninjau daerah lain yang sudah melahirkan Perda penyakit menular guna mengetahui sejauh mana dampak yang ditimbulkan juga, penting dilakukan.

Jika tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pengurangan angka penyebaran Covid-19, maka Perda tersebut tidak perlu ada.

“Harus ada daerah lain sebagai pembanding. Apa ia dengan adanya Perda penyakit ini bisa berkurang,” ujar ketua Fraksi PPP DPRD NTB Muhammad Akri kepada LombokJournal.com, Rabu (22/07/20).

Menurutnya, fokus pada penanganan Covid-19 menggunakan payung hukum yang sudah ada lebih mendesak, ketimbang membentuk peraturan baru. Sebab masyarakat tidak sedang menunggu peraturan, melainkan aksi nyata pemerintah dalam mengurangi penyebaran Covid-19 di lapangan.

“Fokus tangani Covid. Peraturan kan sudah ada,” pintanya.

Selain itu, ada konsekuensi yang otomatis timbul dengan terbitnya peraturan daerah. Seperti penerapan sangsi bagi yang melanggar protokol kesehatan.

Hal yang dilihatnya bisa menambah penderitaan masyarakat yang pikirannya tengah ‘terbelah’ antara khawatir terpapar penyakit dan khawatir tidak dapat makan sebab perekonomian yang oleng.

“Saat ini kepala masyarakat sedang kosong. Kalau nanti mereka melanggar terus didenda, kan ada disebutkan di sana (Raperda) bisa menimbulkan chaos,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah provinsi (Pemprov) NTB mengajukan empat buah Raperda yang salah satunya mengenai pencegahan dan penanganan penyakit menular.

Pemprov mengajukan Raperda tersebut dengan alasan agar memudahkan daerah dalam menanggulangi penyakit menular.

“Melalui peraturan daerah ini diharapkan dapat mengurangi atau menghambat penyebaran penyakit menular, termasuk segera tertuntaskannya Covid-19 di daerah kita,” terang Wakil Gubernur NTB Hj. Siti Rohmi Djalilah pada sidang paripurna DPRD NTB, Senin (21/07/20). Sidang Paripurna itu agendaya  pengajuan empat buah Raperda Provinsi NTB yang salah satunya Raperda tentang penyakit menular, lalu.

Ast

Pemerintah Provinsi NTB berani mengambil risiko berupa penyaluran bantuan tidak secara tunai, melainkan dengan komoditas yang diproduksi oleh IKM/UMKM lokal

MATARAM.lombokjurnal.com —  Menko Polhukam, Prof. H. M. Mahfud MD mengatakan, penanganan Covid-19 tidak boleh menghambat pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, apa yang dilakukan Provinsi NTB sebenarnya sudah mendahului semangat Perpres No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang sudah diundangkan 20 Juli 2020.

Dengan Perpres ini, Pemerintah membentuk Satgas Penanganan Covid-19 yang dipimpin Kepala BNPB dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Wakil Menteri BUMN.

Sedangkan Ketua Pelaksana  Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dipimpin oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.

“Pak Gubernur tadi sudah menunjukkan cara sesungguhnya. Yang mendahului Perpres kalau semangatnya. (pandemi) Covid itu tak boleh menghambat pertumbuhan ekonomi. Tapi justru menjadi blessing in disguise, menjadi berkah terselubung,” kata Mahfud MD di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Selasa (21/07/20).

Selain Mahfud MD, hadir pula Mendagri Prof. Dr. H.M Tito Karnavian Mendagri, Kepala Staf Umum TNI, Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto, Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono dan Wakil Ketua I DPD RI, Nono Sampono.

Kunjungan tersebut bertujuan mensukseskan Pilkada serentak 2020, Pendisiplinan Taat Protokol Kesehatan Covid-19 dan Terlaksananya Program Objek Vital Nasional di Provinsi NTB.

Dikatakan, dengan adanya Covid-19, ekonomi lokal menjadi hidup karena UMKM digerakkan. Dulunya, ekonomi lokal tak hidup karena selalu dikooptasi oleh konglomerat atau kekuatan-kekuatan modal dari luar.

“Maka sekarang dihidupkan ekonominya dari bawah dengan dana yang tersedia. Seperti itu sebenarnya semangat kita yang baru. Covid itu ada, harus dilawan. Tetapi ekonomi harus tumbuh. Kalau bisa numpang kepada Covid ini untuk menumbuhkan ekonomi,” kata Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Menkopolhukam memuji NTB yang terus berupaya bangkit setelah dilanda sejumlah bencana sejak gempa tahun 2018 lalu.

Dengan kerjasama semua pihak seperti TNI/Polri, NTB mampu membangun 240.000 rumah tahan gempa. Pertumbuhan ekonomi bahkan pariwisata meningkat hingga 800% karena adanya direct flight dari Australia ke Lombok sebelum pandemi terjadi.

Selanjutnya, Mahfud kembali mengingatkan masyarakat terkait dengan bahaya Covid-19, sehingga masyarakat diminta untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Kedisiplinan sebenarnya sederhana yaitu selalu menggunakan masker, jaga jarak, rajin cuci tangan dan menjaga daya tahan tubuh.

Mencegah Covid-19, Memulihkan Ekonomi

Pada kesempatan yang sama, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikan,  Presiden RI, H. Joko Widodo memberikan pesan yang sangat tegas, saat ini Indonesia sedang berhadapan dengan keadaan yang belum pernah dialami sebelumnya.

Dua hal penting yang harus dilakukan. Pertama, seluruh kepala daerah semaksimal mungkin harus mencegah penularan virus Corona ini. Kedua, disamping menekankan pada penanganan virus Corona, dampak ekonomi harus diperhatikan.

“Jangan sampai kita terlampau serius memikirkan Corona tapi tidak memikirkan ekonomi. Bisa jadi nanti selamat dari Corona tapi kita akan keteteran dengan masalah yang lebih besar dalam masalah ekonomi,” jelas Gubernur.

Gubernur juga mengatakan instruksi Presiden telah disikapi dengan serius oleh Pemerintah Provinsi NTB. Selanjutnya dilakukan pembagian tugas, yaitu persoalan kesehatan dan teknis di bawah komando Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Sedangkan untuk mengantisipasi ekonomi dan dampak sosial di bawah komanda Gubernur NTB.

“Alhamdulillah dengan ketegasan Ibu Wagub, dengan kampanye yang tidak henti-hentinya, kekompakan dengan para Bupati dan Walikota. Alhamdulillah penyebaran Corona Virus di Provinsi kita ini mampu kita kendalikan,” jelasnya.

Menurut Gubernur, program Social Security Net atau Jaring Pengaman Sosial (JPS) digunakan Provinsi NTB untuk meretas jalan baru.

Mengarahkan masyarakat untuk selalu berada di rumah dan menjaga jarak harus disertai dengan kesibukan yang produktif.

Pemerintah Provinsi NTB berani mengambil risiko berupa penyaluran bantuan tidak secara tunai, melainkan dengan komoditas yang diproduksi oleh IKM/UMKM lokal.

“Peningkatan kapasitas masyarakat harus dengan learning by doing, kami mengatakan social security net di NTB harus dalam bentuk sembako dan suplemen. Dan semua sembako dan suplemen harus diproduksi oleh UKM lokal kita,” terang Bang Zul.

Terakhir, Gubernur mengatakan di tengah pandemi Covid-19 ini, NTB mampu menggerakkan IKM dan UMKM untuk menggeliat dan bangkit dalam tiga bulan ini.

Di bulan pertama hanya 200 IKM yang terlibat, kemudian bertambah 535 UKM dan terakhir, Pemprov mampu mendemonstrasikan kemampuan yang luar biasa sehingga hampir 5000 IKM/UMKM yang dilibatkan.

“Alhamdulillah setelah pembelajaran tiga bulan, mudah-mudahan cluster UKM kita punya dan stimulus ekonomi akan diberikan dan mudah-mudahan dalam bulan yang akan datang, NTB bukan hanya mampu memasarkan produknya di lingkungan Provinsi sendiri tetapi juga dijual untuk kompetitif di pasar nasional bahkan internasional,” tutupnya.

AYA/HmsNTB

 Pembahasan Pilkada sudah final dan tidak perlu dikhawatirkan lagi oleh masyarakat

LOBAR.lombokjournal.com —  Lima pimpinan Kementerian/Lembaga RI menggelar silaturrahim dan berdialog langsung dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat,akademisi, aktivis, serta ormas se-provinsi NTB. Kegiatan silaturahim berlangsung di Hotel Kila Senggigi, Lombok Barat, Selasa (21/07/20).

Kelima pimpinan kementerian/Lembaga Tinggi RI ITU, yaitu Menkopolhukam Prof.Dr. HM Mahfud MD, Mendagri Prof. Dr. HM Tito Karnavian, Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, Wakapolri Komjen Gatot Edy Pramono, Kasum TNI, Letjen TNI Joni Supriyanto, dan didampingi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc.

Pada kesempatan tersebut, dialog antara pimpinan Kementerian/Lembaga dan masyarakat dipimpin langsung oleh Sekda Provinsi NTB Drs.H.Lalu Gita Ariadi, M.Si.

Membuka diskusi, Sekda memberikan kesempatan kepada seluruh tamu undangan mulai dari tokoh agama hingga para akademisi untuk memberikan informasi ataupun masukan kepada institusi negara yang hadir.

“Malam ini, kita minta masyarakat NTB, baik dari kalangan ulama, akademisi, aktivis untuk memberikan informasi, memberikan saran kepada seluruh pimpinan institusi negara yang hadir malam ini,” ujar Sekda sambil mempersilahkan tamu undangan untuk bertanya ataupun memberikan informasi.

Sebagai pembuka, mewakili tokoh agama, TGH.Ma’arif memberikan informasi kepada Menkopolhukam bahwa NTB sudah siap menghadapi Pilkada 2020. Menurutnya, Pilkada jangan sampai ditunda lagi, karena kalau sampai tertunda lagi karena Covid, itu semua akan menimbulkan masalah baru.

“Pak Menkopolhukam yang kami hormati, kami minta, jangan sampai Pilkada ini ditunda lagi,” ungkapnya.

Sebagai masyarakat, lanjutnya, penanganan Covid-19 di Provinsi NTB sudah baik. Salah satu contoh pada saat dikeluarkannya anjuran untuk beribadah dari rumah, pada saat yang sama pula pusat perbelanjaan dan tempat keramaian ditutup juga.

“Meski berat tidak sholat Jum’at di masjid saat pandemi Covid-19. Tapi, karena perintah Ulil Amri (Pemimpin) jadi wajib kami ikuti,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Menkopolhukam Prof. H.M Mahfud MD mengatakan bahwa pembahasan Pilkada sudah final dan tidak perlu dihawatirkan lagi oleh masyarakat.

Menurutnya, kalau karena pandemi Covid-19 lalu Pilkada ditunda, maka ratusan pemerintah daerah yang akan di PLT-kan kepala daerahnya, dan itu semua akan merusak demokrasi.

“Kalau alasannya, menunggu corona lewat, tidak ada satupun orang yang bisa meramal corona ini berakhir kapan. Bahkan,WHO mengatakan ini menjadi pandemi selamnya, makanya kita yang harus menyesuaikan diri,” ungkap Mahfud.

Negara ini, lanjut Mahfud, mendengar masukan banyak orang, mulai dari masyarakat, KPU, DPR, pemerintah, DPD, Bawaslu, Polri, TNI dan lain-lainnya dan mereka semua sepakat Pilkada tahun ini tidak akan diundur kembali. Tentunya, dengan mengutamakan protokol kesehatan.

“Satu orang satu paku untuk nyoblos, pakai masker, pokoknya patuhi protokol kesehatan,” tambahnya.

Senada dengan Menkopolhukam, Wakapolri dan Wakil Ketua DPD RI mengatakan Pilkada tahun 2020 tidak akan ditunda lagi, dengan syarat semua pihak harus disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Tidak hanya Indonesia, 46 negara di dunia juga akan melakukan pemilu tahun ini, dilakukan di tengah pandemi dengan mematuhi protokol kesehatan,” ujar Wakapolri Komjen Gatot Edy Pramono.

TNI/Polri, tambahnya, mendukung sepenuhnya proses Pilkada tahun 2020 yang akan diselenggarakan sebentar lagi. Kerjasama yang baik antara seluruh pihak menjadi salah satu kunci berjalannnya Pilkada dengan baik.

“Kami dari unsur kepolisian, bersama dengan TNI siap melakukan keamanan Pilkada dengan sebaik-baiknya,” kata Edy Pramono.

Yang terpenting dan utama, protokol kesehatan harus dan wajib di taati, itu semua, demi kesehatan berjalannya Pilkada dengan baik.

“Patuhi protokol kesehatan, TPS akan di perbanyak,untuk menghindari kerumunan,” katanya.

Mengakhiri dialog, Gubernur NTB Dr. H.Zulkieflimanysah mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pimpinan institusi negara yang berkesempatan hadir di tengah pandemi Covid-19 ini. Menurut Gubernur, kedatangan pimpinan institusi negara ke NTB ini menjadi suntikan semangat untuk seluruh masyarakat NTB.

BACA JUGA:

Mendagri Optimis, NTB Mampu Sukseskan Pilkada Serentak 2020

“Terimakasih silaturahimnya, kami bersyukur dan merasa berbahagia, masyarakat NTB bisa kembali bersilaturrahim dan berdialog dengan pejabat negara,” ujar Bang Zul.

AYA/HmsNTB

Tidak boleh ada permasalahan dalam proyek akbar di KEK Mandalika

MATARAM.lombokjournal.com  – Tidak ada alasan gelaran MotoGP di KEK Mandalika Lombok gagal.

Penegasan itu disampaikan Wakapolri, Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono saat kunjungannya ke NTB, untuk mengecek perkembangan penanganan Covid-19, hingga kemajuan ITDC berkaitan dengan persiapan MotoGP di Provinsi NTB, Selasa (21/07.20).

Ia mengatakan itu di hadapan Menkopolhukam, Mendagri, Kasum TNI, Gubernur dan sejumlah pejabat lainnya.

Wakapolri mengungkapkan, selama ini proses lahan di KEK Mandalika menjadi persoalan yang belum juga tuntas. Karena itulah Jenderal bintang tiga itu meminta Kapolda, Irjen Pol Moh. Iqbal bersama Gubernur agar segera menyelesaikannya.

“Saya minta Pak Kapolda, bantu semaksimal mungkin Pak Gubernur supaya MotoGP tahun depan bisa dilaksanakan,” tegasnya sembari menunjuk Kapolda yang hadir di Ruang Rapat Graha Bhakti.

Wakapolri juga menegaskan tidak boleh ada permasalahan dalam proyek akbar di KEK Mandalika. Terlebih persoalan tanah yang berakibat pada gagalnya Mandalika (Indonesia) menjadi tuan rumah MotoGP 2021 mendatang.

“Kapolres Lombok Tengah juga, tolong ya!” pintanya.

Polemik lahan di KEK Mandalika juga membuat prihatin anggota DPR RI, HM. Syamsu Luthfi yang memang selama ini sangat konsen dan memberikan atensi besar terhadap persoalan lahan KEK Mandalika tersebut.

“Penyelesaian kasus ini sesungguhnya sangat gampang kalau memang ITDC serius. Verifikasi saja data tanah masyarakat lalu bayar tanah yang sudah terverifikasi. Bukan justru gembar gembor mengklaim tanah masyarakat tapi tidak berani sandingkan data. Sampai kapanpun saya akan berdiri membela masyarakat bila lahan mereka diambil paksa,” tegas Luthfi.

Wakil rakyat dari Pulau Lombok ini juga meminta kepada pemerintah untuk menggunakan pola pendekatan sosial, dan menghindari pola pendekatan kekuasaan seperti jaman orde baru.

“Karakter masyarakat kita itu tidak pernah mau mengaku-ngaku kalau bukan haknya lagi. Buktinya 1.035 hektare yang sudah dibebaskan tidak pernah ada yang ngaku-ngaku lagi sebagai pemilik lahan,” cetus politisi Partai NasDem itu.

Sepengetahuan mantan Wakil Bupati Lombok Timur itu pula, sangat banyak pembangunan infrastruktur nasional di berbagai daerah. Namun tidak mengalami kendala seperti yang ada di KEK Mandalika.

Hal itu lantaran pola pendekatan Presiden yang digunakan adalah pola pendekatan sosial, bukan pendekatan represif atau pendekatan kekuasaan. Lagi pula kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya tidak mungkin mau dibentur-benturkan dengan masyarakat.

“Kan tahu sendiri, pendekatan kekuasaan sejak dulu terbukti tdak pernah berhasil, kepolisian atau aparat tidak mungkin mau dibenturkan dengan masyarakat. Presiden Jokowi sudah memeberikan contoh berkali-kali soal cara penyelesaian lahan, ITDC seharusnya mengikuti pola itu. Jika serius, satu minggu saja masalah ini pasti selesai. Gampang sekali karena semua sudah jelas,” kata Wakapolri.

HMS