Melawan pandemi Covid-19 tak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, butuh sinergitas yang kompak serta strategi yang jelas

MATARAM.lombokjournal.com —

Pandemi Covid-19 tak hanya berdampak terhadap kesehatan fisik semata, masyarakat juga dihadapkan pada dampak kesehatan mental.

Banyaknya berita tidak benar (hoax) yang bertebaran, membuat keyakinan masyarakat akan eksistensi virus corona menjadi semakin berkurang

Sehingga, tugas berat pemerintah tak lagi hanya melawan virus, tapi juga menyatukan mindset masyarakat bahwa virus corona (covid-19) ini ada, dan seluruh pihak harus bekerjasama untuk melawannya.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, menyampaikan itu saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) secara virtual bersama Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) dan para peneliti Indonesia, bertempat di Pendopo Wagub NTB, Rabu (30/09/20).

“Salah satu tugas berat kita adalah bagaimana caranya agar masyarakat NTB sadar dan mengakui virus ini ada. Karena kita tahu banyak berita hoax tentang covid-19 yang tersebar. Sehingga yang penting kita satukan mindset dan lawan!” jelas Ummi Rohmi, sapaan akrab Wagub NTB.

Ummi Rohmi lebih jauh memaparkan, dalam menyatukan pemahaman tersebut butuh waktu, edukasi yang berkesinambungan, dan cara yang persuasif.

Dengan melibatkan berbagai stakeholders dan peran masyarakat untuk berjuang bersama. Berulang kali Ummi Rohmi menegaskan, melawan pandemi Covid-19 ini tak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, butuh kerjasama dan sinergitas yang kompak serta strategi yang jelas.

Untungnya, di NTB sinergitas berbagai stakeholder terjalin dengan sangat baik. Melalui Forum

Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemprov NTB mengkomunikasikan berbagai strategi yang ditempuh.

Bahkan pada Legislatif NTB, disebutkan Ummi Rohmi, sangat responsif. Dilihat saat Pemprov NTB berinisiatif mengajukan Perda Penanggulangan penyakit Menular yang langsung dibahas dan ditindaklanjuti oleh DPRD Provinsi NTB.

“Betapa sinergi sangat penting dalam lewan covid-19 ini. Alhamdulillah di NTB sangat kompak bersinergi. Forkompimda, Pemda, TNI, Polri, hingga Legislatif semuanya bekerjasama mengatur strategi dan menjalankannya dengan kompak,” jelas Wagub. .

Abdul Muta’ali, mewakili SKSG UI pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi terhadap berbagai strategi yang telah dilakukan oleh NTB dalam menanggulangi Covid-19.

Ia juga mengapresiasi keterbukaan Pemprov NTB yang telah bersedia untuk berdiskusi bersama para peneliti Indonesia.

“Sebuah itikad yang luar biasa karena Pemprov NTB mau berdiskusi bersama kami. Jika Pemerintah Daerah sudah mau berjalan dengan Ilmu Pengetahuan pasti kedepannya akan baik,” jelasnya.

Ke depan, Abdul Muta’ali berharap, seluruh upaya dan strategi yang telah dilakukan oleh NTB dapat berbuah manis.

Dan daerah lain bisa mencontoh berbagai program strategis melawan covid-19 yang dilakukan oleh NTB.

HmsNTB

Hasil pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti agar seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Lombok Barat masuk ke dalam jaminan JKN-KIS

MATARAM.lombokjournal.com –

BPJS Kesehatan Cabang Mataram bersama menggelar Forum Komunikasi Tingkat Kabupaten Lombok Barat, Rabu (30/09/20).

Ini bagian dri upaya menjaga sinergitas antara BPJS Kesehatan seluruh pemangku kepentingan

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan peran seluruh pemangku kepentingan untuk tetap berkomitmen berkontribusi dan mendukung penyelenggaraan Program JKN-KIS.

Seperti diungkapkan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat, Baihaqi bahwa seluruh dinas, instansi, lembaga harus ikut berperan dan berkontribusi aktif dalam menyukseskan Program JKN-KIS.

Serta ikut memecahkan permasalahan serta merumuskan rencana strategis terkait pelaksanaan Program JKN-KIS.

Menurut Baihaqi, Program JKN-KIS ini perlu adanya dukungan penuh dari seluruh lini, baik dari unsur pemerintahan, pemberi layanan kesehatan hingga peserta.

“Hingga saat ini, memang sering muncul permasalahan terkait penyelenggaraan Program JKN-KIS. Untuk itu, diharapkan kepada seluruh mitra kerja dapat berperan aktif dalam berkontribusi menjaga kesinambungan Program JKN-KIS dan terus membangun sinergi yang optimal dengan BPJS Kesehatan,” ungkap Baihaqi.

Di kesempatan sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram Sarman Palipadang mengatakan, melalui kegiatan forum seperti ini, pihaknya optimis bisa membangun sinergitas dan hubungan kemitraan antar lembaga pemerintahan.

Sekaligus membawa kemajuan yang berarti bagi pelayanan untuk peserta JKN-KIS, dan menekankan pentingnya dukungan pemangku kepentingan.

“Saya berharap dengan adanya Forum Komunikasi ini, pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Lombok Barat dapat terus mendukung kelancaran Program JKN-KIS, dan menyiapkan anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2021,” ujar Sarman.

Kemudian Baihaqi mengatakan, hasil yang muncul setelah adanya pertemuan tersebut, pihaknya akan segera akan menndaklanjuti agar seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Lombok Barat masuk ke dalam jaminan JKN-KIS.

Baihaqi menekankan kepada seluruh dinas terkait untuk menyiapkan seluruh data yang dibutuhkan agar pelaksanaan Program JKN-KIS tidak menemukan kendala.

Menurutnya, pembahasan pada forum hari ini akan segera ditindaklanjuti bersama Bupati Lombok Barat dan menjadi perhatian khusus.

“Agar masyarakat Kabupaten Lombok Barat dapat terjamin kesehatannya. Saya harap seluruh dinas terkait agar segera menyiapkan data- data yang dibutuhkan untuk BPJS Kesehatan,” katanya pada tim Jamkesnews.

dh/yn/Jamkesnews

Kedatangan Wagub menjadi angin segar dan semangat baru bagi tenaga kesehatan di Loteng

LOTENG,lombokjournal.com –

Wakil Gubernur NTB Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah aktif memberikan motivasi kepada tenaga kesehatan (Nakes).

Setelah sebelumnya memotivasi tenaga kesehatan di Kota Mataram dan Lombok Barat, Wagub yang juga selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi NTB tersebut kini bergerak ke Kabupaten Lombok Tengah.

Didampingi Asisten I Setda NTB, Kadis Kesehatan, dan Karo Kesra, Wagub menyambangi Puskesmas Praya dan RSUD Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (30/09/20)..

“Sebagai garda terdepan, tenaga kesehatan punya tugas yang cukup berat. Selain menjaga pasien, juga menjaga diri dari virus Corona tersebut,” ungkap Umi Rohmi, sapaan akrabnya di hadapan puluhan tenaga kesehatan di Puskesmas Praya.

Umi Rohmi berpesan bahwa, seluruh tenaga kesehatan harus tetap mematuhi protokol kesehatan dimana pun berada. Karena, tenaga kesehatan menjadi ujung tombak penanganan Covid-19.

Tak lupa, para tenaga keshatan dimita untuk mengawali setiap kegiatan dengan berdo’a.

“Awali setiap kegiatan dengan do’a, selanjutnya kita (tenaga kesehatan) laksanakan pekerjaan dengan protokol kesehatan,” ungkapnya.

Menurutnya, Covid-19 punya dampak yang sangat besar terhadap hampir semua lini kehidupan. Tidak bisa semuanya diserahkan kepada pemerintah.

Namun itu semua butuh kerja bersama, butuh kekompakan dalam melawan pandemi yang telah berbulan-bulan berada di Provinsi NTB ini.

“Tak cukup dengan pemerintah, kita semua harus kompak, harus kerja bersama untuk menekan Covid-19 ini dengan cara mematuhi protokol kesehatan, gunakan masker dimana pun berada,” lanjut Umi Rohmi.

Dikatakan, kasus positif Covid-19 di Provinsi NTB yang mulai melandai harus tetap ditekan.

Jangan sampai, karena kasus melandai, tenaga kesehatan ataupun masyarakat jadi lengah, bahkan menganggap Covid-19 ini telah hilang.

“Jangan sampai kita lengah, kasus yang mulai melandai ini harus kita tekan seminimal mungkin,” tambah wagub.

Penjabat Sekda Kabupaten Lombok Tengah, H.Lalu Idham Khalid mengucapkan terimakasih atas kedatangan Wagub, yang dikatakan menjadi angin segar dan semangat baru bagi tenaga kesehatan di Loteng.

“Alhamdullah ibu Wagub menyempatkan waktu untuk memberikan semangat kepada nakes,” tambahnya.

Diceritakan, masyarakat Lombok Tengah sudah mulai sadar tentang pentingnya protokol kesehatan. Berbagai ikhtiar telah dilakukan, salah satunya memberikan sanksi kepada para pelanggar protokol kesehatan.

“Yang melanggar, kami berikan sanksi, kita optimis, Loteng secepatnya menjadi zona hijau,” tutupnya.

Amelina, salah satu tenaga kesehatan Puskesmas Praya mengucapkan terimakasih  atas motivasi yang telah diberikan oleh Wakil Gubernur NTB tersebut.

Ia mengaku, di masa pandemi Covid-19 ini, tenaga kesehatan perlu banyak dukungan dari seluruh pihak, terutama pemerintah.

“Ya, selain dari keluarga, kami (tenaga kesehatan) butuh banyak dukungan dari pemerintah,” ungkap perempuan berusia 24 tahun tersebut.

Amelina menambahkan, disela-sela rasa lelah dan penuh kekhawatiran, kedatangan pemerintah memberikan motivasi membuatnya terharu.

Ia bercerita, selama pandemi ini, rasa lelah selalu menghampirinya, terutama saat memakai Alat Pelindung Diri (APD) standar medis.

“Pasti ada rasa lelah, Alhamdulillah kami dapat dukungan penuh dari Umi,” ungkap perempuan asal Pujut, Loteng tersebut.

HmsNTB

Salah satu upaya mengurangi risiko penyebaran Covid–19 bagi peserta program JKN-KIS di wilayah Nusa Tenggara Barat

MATARAM.lombokjournal.com –

Pelayanan Administrasi Melalui Aplikasi WhatsApp (PANDAWA) merupakan jenis layanan yang dihadirkan dan tentu sangat mudah dioperasikan, sebab hanya dengan menggunakan WhatsApp.

Hadirnya PANDAWA,  pihak BPJS Kesehatan berharap mempermudah dalam hal administrasi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Sarman Palipadang, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram mengatakan, adanya layanan PANDAWA ini, diharapkan dapat mengurangi risiko penyebaran Covid–19 bagi peserta program JKN-KIS di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Layanan administrasi yang dapat dilayani melalui PANDAWA ini adalah pendaftaran peserta baru, pendaftaran bayi baru lahir, penambahan anggota keluarga, ubah jenis kepesertaan, ubah data identitas, ubah data golongan dan gaji, penonaktifan peserta meninggal, perubahan Fasilitas kesehatan (Faskes), perbaikan data ganda dan pengaktifan kembali.

Perlu diperhatikan, untuk mengakses layanan PANDAWA ini tentunya dapat diakses pada hari kerja mulai pukul 08.00 sampai 15.00 WITA.

“Cukup chat ke nomor Whatsapp yang sudah disediakan, kemudian peserta dihubungi dan dilayani sesuai kebutuhan administrasinya. Saya berharap peserta dapat memanfaatkan layanan PANDAWA ini di masa pandemi Covid–19 agar semua tetap terjaga, tidak berkerumun dan tetap di rumah saja,” ujar Sarman, Rabu (30/09/20).

Selain itu, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta I Wayan Sumarjana menambahkan dengan diluncurkannya layanan PANDAWA ini, dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat yang akan terpapar virus tersebut jika keluar rumah.

Melalui PANDAWA, I Wayan menyebut peserta JKN-KIS bisa langsung mengakses layanan kepesertan JKN-KIS dengan di rumah saja tanpa harus datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan.

“Tentunya dengan adanya PANDAWA ini, peserta tidak perlu lagi datang ke kantor, cukup chat saja untuk akses layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adanya PANDAWA ini, tentunya mampu menekan angka kunjungan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mataram khususnya,” ujar I Wayan.

Dengan adanya program PANDAWA ini peserta JKN-KIS dapat lebih mudah mengakses layanan BPJS Kesehatan secara online. Layanan ini telah diberlakukan sejak Senin 14 September 2020, dengan menghubungi nomor layanan 082339095687 untuk jenis pelayanan Peserta Penerima Upah (PPU) PNS, TNI/POLRI, Pegawai Swasta (Penambahan Anggota Keluarga) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) / Mandiri Kelas 1 dan 2 sedangkan untuk layanan informasi dan penanganan pengaduan dapat menghubungi 08118750400.

Dihubungi terpisah, Indah (28) seorang pekerja swasta yang sudah merasakan kemudahan saat membutuhkan pelayanan administrasi BPJS Kesehatan.

“Saya sangat terbantu sekali dengan adanya PANDAWA dan Aplikasi Mobile JKN, karena saya sudah memanfaatkan layanan tersebut. Dengan kesibukan saya dikantor saya dapat mengurus perubahan faskes dan konsultasi kepada dokter keluarga dari tempat bekerja saya saat ini, tanpa harus datang dan antri di Kantor BPJS Kesehatan,” ujar Indah

Tak hanya PANDAWA dan Aplikasi Mobiloe JKN saja kanal layanan yang dimiliki BPJS Kesehatan, ada beberapa kanal layanan yang dapat di akses peserta untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan BPJS Kesehatan.

Kanal digital yang dimiliki BPJS kesehatan di antaranya Care Center BPJS Kesehatan 1500400, CHIKA dan VIKA. Adanya kanal–kanal digital ini semoga semakin memberikan kemudahan untuk seluruh peserta JKN–KIS dalam mendapatkan pelayanan maupun informasi BPJS Kesehatan.

dh/yn/Jamkesnews

Salah satu upaya mengurangi risiko penyebaran Covid–19 bagi peserta program JKN-KIS di wilayah Nusa Tenggara Barat

MATARAM.lombokjournal.com –

Pelayanan Administrasi Melalui Aplikasi WhatsApp (PANDAWA) merupakan jenis layanan non tatap muka yang dihadirkan dan tentu sangat mudah dioperasikan, sebab hanya dengan menggunakan WhatsApp.

Hadirnya PANDAWA,  pihak BPJS Kesehatan berharap mempermudah dalam hal administrasi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Sarman Palipadang, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram mengatakan, adanya layanan PANDAWA ini, diharapkan dapat mengurangi risiko penyebaran Covid–19 bagi peserta program JKN-KIS di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Layanan administrasi yang dapat dilayani melalui PANDAWA ini adalah pendaftaran peserta baru, pendaftaran bayi baru lahir, penambahan anggota keluarga, ubah jenis kepesertaan, ubah data identitas, ubah data golongan dan gaji, penonaktifan peserta meninggal, perubahan Fasilitas kesehatan (Faskes), perbaikan data ganda dan pengaktifan kembali.

Perlu diperhtikan, untuk mengakses layanan PANDAWA ini tentunya dapat diakses pada hari kerja mulai pukul 08.00 sampai 15.00 WITA.

“Cukup chat ke nomor Whatsapp yang sudah disediakan, kemudian peserta dihubungi dan dilayani sesuai kebutuhan administrasinya. Saya berharap peserta dapat memanfaatkan layanan PANDAWA ini di masa pandemi Covid–19 agar semua tetap terjaga, tidak berkerumun dan tetap di rumah saja,” ujar Sarman, Rabu (30/09/20).

Selain itu, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta I Wayan Sumarjana menambahkan dengan diluncurkannya layanan PANDAWA ini, dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat yang akan terpapar virus tersebut jika keluar rumah.

Melalui PANDAWA, I Wayan menyebut peserta JKN-KIS bisa langsung mengakses layanan kepesertan JKN-KIS dengan di rumah saja tanpa harus datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan.

“Tentunya dengan adanya PANDAWA ini, peserta tidak perlu lagi datang ke kantor, cukup chat saja untuk akses layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adanya PANDAWA ini, tentunya mampu menekan angka kunjungan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mataram khususnya,” ujar I Wayan.

Dengan adanya program PANDAWA ini peserta JKN-KIS dapat lebih mudah mengakses layanan BPJS Kesehatan secara online.

Layanan ini telah diberlakukan sejak Senin 14 September 2020, dengan menghubungi nomor layanan 082339095687 untuk jenis pelayanan Peserta Penerima Upah (PPU) PNS, TNI/POLRI, Pegawai Swasta (Penambahan Anggota Keluarga) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) / Mandiri Kelas 1 dan 2 sedangkan untuk layanan informasi dan penanganan pengaduan dapat menghubungi 08118750400.

Dihubungi terpisah, Indah (28) seorang pekerja swasta yang sudah merasakan kemudahan saat membutuhkan pelayanan administrasi BPJS Kesehatan.

“Saya sangat terbantu sekali dengan adanya PANDAWA dan Aplikasi Mobile JKN, karena saya sudah memanfaatkan layanan tersebut. Dengan kesibukan saya dikantor saya dapat mengurus perubahan faskes dan konsultasi kepada dokter keluarga dari tempat bekerja saya saat ini, tanpa harus datang dan antri di Kantor BPJS Kesehatan,” ujar Indah

Tak hanya PANDAWA dan Aplikasi Mobiloe JKN saja kanal layanan yang dimiliki BPJS Kesehatan, ada beberapa kanal layanan yang dapat di akses peserta untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan BPJS Kesehatan.

Kanal digital yang dimiliki BPJS kesehatan di antaranya Care Center BPJS Kesehatan 1500400, CHIKA dan VIKA. Adanya kanal–kanal digital ini semoga semakin memberikan kemudahan untuk seluruh peserta JKN–KIS dalam mendapatkan pelayanan maupun informasi BPJS Kesehatan.

dh/yn/Jamkesnews

Dinas Kelautan dan Perikanan akan bekerja dengan prioritas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan

lombokjournal.com —

MATARAM ;  Kunjungan lapangan menyapa warga masyarakat Kota Mataram terus dilakukan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani dan TGH Abdul Manan (SALAM).

Berbagai aspirasi dan harapan masyarakat pun diserap dan akan diperjuangkan demi membangun Kota Mataram Berkah dan Cemerlang lima tahun ke depan. Termasuk harapan masyarakat pesisir dan para nelayan di Kota Mataram.

Pasangan Calon Nomor urut 2 di Pilkada Kota Mataram ini memang merangkul semua masyarakat. Tak peduli latar belakang, kemampuan ekonomi dan tingkat pendidikan.

SALAM menilai selama mereka adalah warga Kota Mataram harus mendapatkan hak dan pelayanan yang sama dari pemerintah Kota Mataram.

“Kita coba ubah mindset, jangan sampai masyarakat pesisir dan para nelayan ini terabaikan dari perhatian. Agar tidak hingar bingar melulu oleh pusat perbelanjaan.

Mataram punya garis pantai yang lumayan panjang dan di sana juga ada masyarakat pesisir dan nelayan yang punya hak yang sama untuk diperhatikan,” kata Hj Putu Selly Andayani, Senin sore (28/09/20), saat melihat  kawasan Pondok Prasi , Pantai Ampenan, Kota Mataram.

Awalnya usai melayat dirumah duka Relawan SALAM  dikawasan Pagutan Peresak dan Mengunjungi rumah Wakil Walikotanya , TGH. Abdul Manan.

Selly kemudian berkeliling ke sejumlah lokasi di perkampungan nelayan  Sesekali wanita ramah dan cerdas ini menyapa dan berdialog dengan masyarakat yang ditemui, tanpa melakukan kampanye terbuka maupun terselubung.

Bagi para nelayan, musim baik saat ini memang tengah ramai-ramainya hasil tangkapan ikan. Namun tak seperti komoditi lainnya, untuk komoditi ikan tangkapan, semakin banyak panen maka harga jualnya murah.

“Tangkapan  sedang rame karena musim ikan tongkol. Akibatnya harganya anjlok, karena stok berlimpah,” kata seorang nelayan pondok prasi yang ditemui Selly.

Sebagian ikan yang tidak terjual, akan diolah menjadi ikan asin atau pindang, sehingga daya tahannya bisa lebih lama dan bisa  laku di pasaran.

“Kalau musim cuaca buruk, bisa berbulan-bulan tidak melaut. Akhirnya tambal sulam berhutang di koperasi untuk bertahan hidup,” imbuhnya.

Sementara itu Hj. Selly Andayani mengaku prihatin dengan kondisi masyarakat pesisir dan nelayan di Kota Mataram. Karena itu, SALAM menggagas program kelautan dan perikanan terintegrasi.

Menurut Selly, dalam konsep pembangunan Mataram Berkah dan Cemerlang, setiap OPD atau instansi terkait harus berbuat maksimal sesuai tupoksinya. Dinas Kelautan dan Perikanan akan bekerja dengan prioritas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan.

Selly mengatakan, SALAM akan mengupayakan bantuan peralatan dan juga coldstorage untuk para nelayan maupun bantuan modal tanpa bunga untuk nelayan. Selain itu, peningkatan kapasitas dalam pengolahan produk kelautan dan perikanan akan ditingkatkan.

Diharapkan dengan demikian, produk kelautan dan perikanan tidak hanya dalam bentuk mentah tetapi olahan, seperti kerupuk ikan, abon ikan, atau minyak ikan nutrisi.

Konsep Kelautan dan Perikanan terintegrasi akan membuat sektor Kelautan dan Perikanan di Kota Mataram digarap bersinergi Dinas Kelautan Perikanan bersama Dinas terkait lainnya.

“Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan mendorong produk turunan ikan dan hasil laut lainnya. Sementara Dinas Pariwisata juga bisa memaksimalkan potensi pasar komoditas perikanan di destinasi wisata yang ada,” tegas Selly Andayani.

Bertemu dengan sejumlah masyarakat pesisir dan nelayan, Selly Andayani memberi motivasi. Selly menekankan bahwa Kota Mataram akan menjadi Kota yang besar jika semua potensi masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Kehadiran Selly yang mendadak dan tanpa pemberitahuan itu membuat masyarakat mengaku terkejut. Namun mereka menyambut Selly dengan sumringah, karena bersedia mengunjungi mereka yang terkesan terabaikan.

“Iya kami sangat senang bu Selly mau mampir melihat kondisi kami di pesisir ini,” kata seorang ibu pedagang ikan pindang yang dagangannya dibeli Selly beberapa Trei.

Me

Bertambahnya berbagai regulasi daerah, menggambarkan bahwa eksekutif dan legislatif di daerah sama-sama memahami dinamika perkembangan dan kemajuan pembangunan di NTB

MATARAM.lombokjournal.com —

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat mnyetujui Raperda tentang perubahan atas Peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi NTB tahun 2019-2023, dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Gedung DPRD, Selasa (29/09/20).

Dalam rapat paripurna keempat masa persidangan III tahun 2020 di Ruang Rapat Gedung DPRD – itu dihadiri Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M. Sc yang didampingiSekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, menghadiri, 29 September 2020

Raperda tersebut merupakan salah satu dari empat buah Raperda Prakarsa Gubernur NTB

Tiga Raperda lainnya, DPRD NTB meminta perpanjangan waktu guna pembahasan lebih lanjut. Tiga Raperda tersebut adalah, Raperda tentang penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi NTB tahun 2020-2040.

Gubernur NTB dalam sambutannya mengemukakan, terima kasihnya atas persetujuan terhadap Raperda tentang RPJMD provinsi NTB tahun 2019-2023.

Menurutnya, bertambahnya berbagai regulasi daerah, menggambarkan bahwa eksekutif dan legislatif di daerah sama-sama memahami dinamika perkembangan dan kemajuan pembangunan di NTB.

Gubernur menegaskan, penambahan Raperda yang disetujui menjadi Perda, tentu akan menambah jumlah produk hukum daerah yang akan memberikan pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan terbaik kepada masyarakat, serta dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah.

“Oleh karenanya, melalui kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan segenap anggota dewan atas seluruh komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang baik, serta komitmennya dalam proses pembahasan Raperda-Raperda hingga paripurna,” ujarnya.

Gubernur juga menghaturkan terima kasih kepada pansus-pansus di DPRD NTB yang telah bekerja, membahas, mencermati dan mengkaji keempat buah Raperda ini dalam kondisi pandemi covid–19. Gubernur mengapresiasi komitmen para anggota DPRD NTB yang tetap melaksanakan tugas dengan optimal.

“Terhadap Raperda-Raperda yang diperpanjang masa pembahasannya diharapkan menjadi perhatian kita untuk dapat dibahas dan diparipurnakan pada kesempatan selanjutnya,” kata Gubernur.

HmsNTB

MATARAM.lombokjournal.com –

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si melantik empat pejabat di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Selasa (29/09/20).

Empat pejabat yang dilantik pada hari Selasa  yakni, Drs. Lalu Muhammad Hidlir yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur pada Dinas Dikbud Provinsi NTB, dilantik sebagai Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Dikbud Provinsi NTB.

Muhammad Fauzan, S.Ag, M.Pd yang sebelumnya merupakan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Dikbud Provinsi NTB, dipercaya menjabat Kepala Bagian Kerjasama Non Pemerintahan pada Biro Administrasi Kerjasama Setda Provinsi NTB.

Kemudian Saiful Islam, S.Pd, M.Pd yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Kerjasama Non Pemerintahan pada Biro Administrasi Kerjasama Setda Provinsi NTB, dilantik mengisi jabatan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB.

Terakhir, Mashun, S.Pd, M.Ap, yang sebelumnya mengisi jabatan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB mendapat kepercayaan mengisi jabatan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Sekdai NTB, H. Lalu Gita Ariadi, berpesan, agar pejabat yang baru saja dilantik dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Menurut Lalu Gita, jabatan yang diterima merupakan sebuah amanat yang harus dikerjakan dengan keyakinan dan kesungguhan.

“Mutasi adalah yang biasa, walaupun berat tapi itu adalah sebuah tantangan untuk bekerja lebih baik lagi,” pesan Lalu Gita.

Mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur, Lalu Gita yakin pejabat yang telah mendapat kepercayaan mengisi jabatannya masing-masing akan turut berkontribusi besar dalam mewujudkan visi NTB Gemilang dan keenam misinya.

Lalu Gita kemudian mengungkapkan jika pelaksanaan pelantikan dilakukan dengan mengedepankan protokol kesehatan. Oleh sebab itu, pelantikan hanya dihadiri pejabat dan pihak terkait saja. “Ini merupakan pelantikan yang kesekian kalinya dan dengan mengutamakan protokol kesehatan Covid-19,” terangnya.

HmsNTB

MATARAM.lombokjournal.com –-

Pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta telah menerima bantuan Subsudi Upah (BSU) jumlahnya mncapai 55.755 orang.

Sedangkan yang sudah terdata dan diajukan untuk menerima bantuan tercatat sebanyak 75 ribuan orang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, T Wismaningsih, menjelaskan itu pada wartawan, Selasa (29/09/20).

“Kita ini ada sekitar 75 ribuan orang terdata sekarang baru 55. 755 orang sudah dapat. Jadi tinggal sekitar 22 ribuaan belum dapat. Itu tercatat diluar non ASN, kalau dengan non ASN lebih dari 75 ribu pekerja,” ujarnya.

Penerimaan BSU ini merupakan tahap ke IV diberikan kepada para pekerja. Tahap I diberikan pada 24 Agusutus sudah terealisasi sebanyak 1.311 orang, tahap II ada 15.048 orang.

Kemudian di tahap III sebanyak 20.505 orang dan pada tahan IV sebanyak 18.891 orang pekerja.

Pada tahap IV ini di tingkat provinsi sebanyak 10.107 pekerja sudah menerima BSU, Lombok Timur 1.608 orang, Lombok Tengah 2.185 orang, Sumbawa 2.846 orang dan Bima 2.145 orang.

“Sampai berapa tahap ini diselesaikan belum tau, tergantung terpenuhinya target yang sebanyak 15 juta orang secara keseluruhan dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Kendati demikian, bagi yang belum terdaftar sebagai kepersertaa BPJamsostek kemungkinan bantuan tersebut akan diperpanjang oleh pemerintah pusat. Sehingga semua pekeraja yang ada di NTB mendapatkan bantuan tersebut ditengah kondisi seperti sekarang.

“Mudah-mudahan di perpanjang, misalnya contoh yang sudah mendaftar di Juli kemarin bisa dapat dia,” jelasnya.

Di sisi lain, penerima BSU juga akan diberikan bagi pekerja non ASN maupun honor, terutama yang terdaftar sebagai kepersertaan BPJamsostek.

NTB tercatat ada sebanyak 7000 lebih perkerja non ASN termasuk guru honor pada tingkat provinsi, namun yang baru terdafat di BPJamsostek 3125 orang.

“Kalau yang di daftarkan di provinsi 3125 orang dari 31 intasi yang sudah daftar. Dana preminya rencananya kita anggarkan di APBD,” katanya.

Untuk semetara itu, untuk yang sudah lama terdaftar premi dibayarkan oleh masing –masing intasi saat ini. Pasalnya, program tersebut  masih program baru sehingga anggarannya baru bisa di ajukan tahun depan.

“Beberapa kabupatan/kota sudah medaftarkan pekerjanya, mereka sudah menupayakan. Seperti kemarin KLU yang kita dapat informasi mereka juga akan membuat peraturan bupati (perbup) untuk jaminan sosial bagi pekerja,” terangnya.

Pasalnya, sudah ada Peraturan Gubernur (Pergub)nomer 51  sudah dibuat dimana para pekerja harus mendapat perlindungan jaminan sosialnya. Mengingat selama ini mereka banyak belum terdaftar sebagai kepesertaan BPJamsostek.

“Makanya ini tugas kita untuk memberika perlindungan kepada mereka (pekerja , red). Kita harapkan di semua kabupaten/ kota di semua Disnaker, apakah dia menggunakan pergub atau ada turunannya,” kata Wismaningsih.

AYA

MATARAM.lombokjournal.com — Penegakan perda “masker” kini sudah berjalan hampir dua pekan, . jumlah pelanggar tidak menggunakan masker yang tertinggi yaitu Kabupaten Lombok Timur sebanyak 701 orang.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi NTB, Tri Budi Prayitno  mengatakan itu, Selasa (29/09/20)..

“”Tingginya kasus pelanggaran perda yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur disebabkan karena lokasi pemeriksaan yang dilakukan petugas lebih banyak,” katanya..

Dijelaskan, setelah Kabupaten Lombok Timur, pelanggar tertinggi kedua yaitu Kabupaten Lombok Barat sebanyak 692 pelanggar, dan ketiga Lombok Tengah sebanyak 536 orang pelanggar. Sedangkan terendah yaitu Kabupaten Dompu sebanyak 115 orang pelanggar.

Tri Budi menyebut, total pelanggar perda yang sudah terjaring sebanyak 3.689 orang. Dari jumlah ini yang terkena sanksi denda yiatu sebayak 996 orang dan sisanya sanksi sosial.

“Adapun ASN yang mendapatkan sanksi denda sebanyak 58 orang, dan 37 orang sanksi social,” tuturnya.

Dari razia yang digelar, jumlah masyarakat yang melanggar perda masih cukup banyak. Sehingga membutuhkan kerja yang maksimal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menerapkan protokol Covid – 19 di kehidupan sehari – hari.

Sehingga kasus penyebaran Virus Corona di NTB terus terjadi penurunan setiap hari.

“Ini semua kita lakukan ,agar masyarakat lebih patuh sert Sadar akan bahaya dari Covid-19 ini,” kata Tri Budi.

AYA