Wagub mengucapkan selamat kepada Dusun Kerujuk dan Desa Senaru sudah menjadi Desa Wisata Destinasi Super Prioritas

PEMENANG.lombokjournal.com –

Desa Senaru dan Desa Menggala khususnya kawasan ekowisata Kerujuk, dI Kabupaten Lombok Utara masuk Pengembangan Desa Wisata Destinasi Super Prioritas (DSP) Mandalika. Hal itu terungkap dalam acara Pengembangan Desa Wisata DSP Mandalika, Jum’at (09/10/20).

Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf dalam sambutannya mengatakan, pihaknya hadir bersama tiga kementerian, masing-masing Deputi Pengembangan Manusia KSP, Dirjen Kementerian Daerah Tertinggal dan  Pedesaan, dan Kementerian Pariwisata.

Pemerintah Pusat concern dalam membantu masyarakat melslui program nyata.

Dikatakannya, di masa depan wisatawan di dunia makin meminati obyek out door, yakni gunung, air terjun dan desa. Menurutnya, ini merupakan kesempatan memperoleh peluang menarik wisatawan  utuk megujungi obyek out  door yang kita miliki.

“Kami (Kemenpar) dengan Kemendes ada roadshow di 11 desa di Lombok Tengah yaitu Desa Rambitan Sade KPPN Praya, Desa Panjat Lombok Timur Bila Bante, Tete Batu, Kembang Kuning, di Lombok Utara  Desa Senaru dan hari ini Desa Menggala, kemudian di Lombok Barat Desa Gili Gede dan Mekar Sari,” urainya.

Dalam kesempatan itu ditekankan, wisatawan yang akan datang tahun 2021 diharapkan untuk mengunjugi ke desa-desa ini, jadi silahkan dipersiapkan. Disarankan, untuk promosi destinasi untuk mengangkat Program Cleanes Safety and empowerment (CHSE).

“Ekonomi kreatif Lombok terkenal dengan tenun, karena di sini juga ada penenun. Saya punya misi untuk meningkatkan kreatifitas penenun,” katanya.

Tahun depan direncanakan membangun kreatif craft di Mandalika milik seluruh NTB.

“Nantinya, pelaku ekonomi kreatif datang ke sana bukan hanya untuk berjualan tapi datang memamerkan usahanya, tukar ide dan mematenkan hak kekayaan intelektual,” ujarnya.

Keberhasilan ekonomi kreatif menjual komoditi, misalnya menjual kopi yang sudah dipaketkan dengan merek dari sini, kemudian daerahnya dikenal di seluruh dunia.

Memperhatikan kebersihan

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr Ir Hj Sitti Rohmi Djalilah MPd, mengajak untuk hidup bersih dan sehat serta membiasakan pakai masker.

“Saya berharap Dusun Kerujuk lebih disi Ditekankan plin. NTB ini dapat dikatakan surga dunia, visitor kita kalau datang ke Lombok selalu bilang surga dunia. Karena dari ujung timur sampai barat indah semua. Untuk itu mari kita jaga dan pelihara anugerah ini,” tuturnya.

Wagub mengatakan, perhatian dari Pemerintah Pusat sudah luar biasa, tinggal bagaimana sungguh-sungguh bersinergi antara pusat, provinsi dan kabupaten, sehingga perhatian yang besar dari pusat ini bisa dimanfaatkan.

Wagub yang biasa disapa Umi Rohmi itu, selain obyek pariwisata keindahan yang menjadi nilai jual adalah kebersihan.

“Desa wisata harus tetap memperhatikan kebersihan. Apalagi NTB ini punya Program NTB Hijau, maka tanamilah yang gundul-gundul, Kelompok Wanita Tani ditingkatkan serta desa wisata harus jadi contoh, bukan hanya keindahannya tetapi sampahnya juga harus dikelola, posyandunya harus bagus,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub mengucapkan selamat kepada Dusun Kerujuk dan Desa Senaru sudah menjadi destinasi wisata.

“Mesti bisa menjaga kebersihan, keindahan dan keamanan,” pesannya.

Pada tempat yang sama, Asisten III Setda KLU Evi Winarni MSi, mewakili Plt Bupati Lombok Utara menyampaikan terima kasih atas perhatian dari pemerintah pusat maupun Provinsi NTB, yang memberikan perhatian luar biasa kepada Desa Senaru dan Dusun Kerujuk ini, untuk terus dikembangkan.

“Tentu hal ini, tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi kami membutuhkan bantuan serta fasilitasi dari pusat dan provinsi. Dusun Kerujuk ini hampir sama kondisinya dengan daerah lain di KLU. Beberapa anak muda yang tergabung dalam Pokdarwis datang berdiskusi, bagaimana membangun Dusun Kerujuk ini menjdi kawasan destinasi wisata, sehingga brandingnya sekarang rasanya tidak lengkap ke KLU, kalau belum ke Kerujuk,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, dipaparkan pula pengembangan UMKM yang berbasis pariwisata. Beberapa bulan lalu menjadi ikon dari Dusun Kerujuk, sembari menjelaskan keberadaaan kolam-kolam ikan yang memberikan kontribusi bagi ekonomi masyarakat sekitar.

Destinasi wisata Dusun Kerujuk dan Desa Senaru masuk dalam destinasi yang harus dikembangkan untuk mendukung DSP Mandalika.

Maka harapan semangat bangkit kembali muncul bagi seluruh masyarakat Lombok Utara, khususnya di Dusun Kerujuk dan Desa Senaru.

“Masyarakat Dusun Kerujuk ingin perubahan ke arah yang lebih baik, tetapi tidak melepas karakteristik yang penuh dengan kearifan lokal. Kita jangan tinggalkan apa yang telah menjadi kearifan lokal, sendi-sendi budaya kita selama ini,” tandasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Deputi Bidang Pengembangan Manusia KSP, Abet Nego Tarigan, Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDTT Drs Samsul Widodo MA, Direktur Destinasi Regional II Kemenparekraf RI Dr Wawan Gunawan, SSN MM, Wagub NTB Dr Ir Hj Sitti Rohmi Djalilah MPd, Asisten III Setda KLU Evi Winarni M.Si, beberapa pimpinan OPD lingkup Pemprop NTB, dan Pemda KLU, Pokdarwis se-KLU dan tamu undangan lainnya.

Rangkaian acara berlangsung lancar dan santai diakhiri dengan dialog interaktif antara Dirjen Kemenpar, Dirjen Kemendes PTT, bersama Deputi Pengembangan SDM KSP, Wagub NTB dan Pokdarwis.

sas

Mencegah Covid-19 tidaklah sulit, asalkan disiplin menerapkan Protokol Kesehatan

LOTIM.lombokjournal.com –

Para perajin  NTB selama pandemi Covid-19 terdampak secara ekonomi. Sebab para pengrajin terpaksa harus mengurangi bahkan tidak berproduksi di awal Covid-19.

Namun tak akin terpuruk, para perajin mulai berkarya guna memulihkan kehidupan ekonominya. Perajin mulai bangkit dan melakukan pekerjaan, dengan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan.

Hal inilah yang diharapkan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, saat mengunjungi Galeri Showroom Kain Tenun Tradisional Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, Sabtu (10/10/20).

Hidup aman dan produktif disebutnya menjadi pilihan masyarakat di tengah situasi pandemi Covid-19 yang belum kunjung usai. Dengan hal ini, masyarakat akhirnya tetap mampu menjalankan aktifitas dan tetap menjaga diri agar terhindar dari virus Corona.

“Inilah yang menjadi tugas kami di Dekranasda, memberikan dukungan dan semangat kepada seluruh pengrajin di NTB, di masa pandemi ini,” ucap Ketua Dekranasda NTB yang akrab disapa Bunda Niken tersebut.

Bunda Niken mengatakan, mencegah Covid-19 tidaklah sulit, asalkan disiplin diterapkan. Imbauan seperti menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan sudah sangat ampuh untuk mencegah virus masuk ke dalam tubuh.

“Prinsip kita sekarang, bagaimana agar kita aman dan juga tetap produktif, caranya adalah tentu dengan mematuhi protokol kesehatan,” jelasnya.

Ia minta perajin agar terus belajar dan menggali potensi yang dimiliki. Waktu luang yang banyak didapat saat pandemi berlangsung kemudian diharapkan menjadi momentum untuk terus mengasah diri.

“Tidak hanya belajar menenun, tapi kita bisa belajar membuat produk itu menjadi sesuatu yang bisa langsung digunakan, jadi tentu akan ada nilai tambahnya,” seru Bunda Niken.

Terakhir, Ia mengajak para pengrajin dan juga pengusaha pada umumnya untuk berani memanfaatkan teknologi di dalam memasarkan karyanya. Terlebih di situasi saat ini, digitalisasi menjadi keharusan agar usaha-usaha masyarakat dapat tetap bertahan dan terus berjalan.

Bunda Niken kemudian memperkenalkan aplikasi marketplace milik Pemda yaitu NTB Mall yang merupakan terobosan dari Dinas Perdagangan Provinsi NTB.

Melalui aplikasi ini, penjual dan konsumen tentunya dapat bertransaksi tanpa harus bertatap muka, sehingga akan mengurangi risiko terpapar Covid-19.

“Satu-satunya cara menjual produk kita saat ini adalah dengan menjualnya secara online, nanti karya bapak ibu bisa dijual melalui NTB Mall tersebut,” ajaknya.

Tak lupa juga, Ia tak bosan-bosannya kembali mengajak masyarakat NTB agar bangga dan cinta akan produk lokal. Ia menilai produk lokal yang tak kalah bagusnya, akan dapat bersaing apabila mulai dihargai dan dicintai oleh masyarakat di daerah itu sendiri.

Sebelumnya, Wakil Ketua II Dekranasda Kabupaten Lombok Timur, Hj. Nurhidayati Taufik melaporkan saat ini ada ratusan perajin di Kabupaten Lombok Timur.  Adanya pandemi  Covid-19 membuat mata pencaharian mereka mendapatkan kesulitan.

“Untuk itu perlu upaya yang lebih dalam memulihkan perekonomian masyarakat,” terangnya.

Ia berpesan kepada masyarakat agar tetap patuh menerapkan protokol kesehatan agar pandemi segera berlalu.

“Kami imbau kepada masyarakat, khususnya di Pringgasela didalam beraktifitas agar tetap mengutamakan protokol kesehatan,” tambahnya.

Dalam kunjungannya, Bunda Niken didampingi Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Sekdis Perdagangan Provinsi NTB serta pengurus Dekranasda NTB dan juga Lombok Timur. Ia meninjau langsung para penenun dan perajin di Pringgasela.

Selepas itu, Ia beserta rombongan melanjutkan perjalanannya menyusuri desa dalam rangka membagikan masker kepada warga setempat.

Rr/HmsNTB

Diapresiasi, kesiapan Pemprov NTB dalam perencanaan pengembangan kawasan Pertanian Terpadu di Labangka

SUMBAWA.lombokjournal.com –

NTB menjadi satu dari empat provinsi di Indonesia yang akan dikembangkan menjadi daerah food estate untuk menjaga ketersediaan kebutuhan serta pasokan pangan lokal dan nasional.

Food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi, mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan dalam satu kawasan terpadu.

Selain menjadi food estate, Labangka Integrated Farming juga akan menjadi tujuan desa wisata dan dalam perencanaannya akan menerapkan pengolahan sampah menjadi energi.

“Kita bersyukur, daerah kita dipilih oleh Kementerian Pertanian untuk mendukung Sistem Pertanian Terpadu di Indonesia,” ujar Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah saat berdialog langsung dengan masyarakat Labangka, Kabupeten Sumbawa Sabtu (10/10/20).

Ke depan, Labangka diharapkan menjelma menjadi lumbung peternakan serta pertanian di NTB.

Gubernur mengatakan, itu semua butuh keberanian kita bersama, dengan cara menyiapkan SDM yang baik. Jangan sampai masyarakat menjadi penonton dalam pengembangan program food estate ini.

“Kita akan jadikan Labangka menjadi contoh food estate terbaik di Indonesia,” katanya.

Direktur Irigasi Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Rahmanto, mengapresiasi kesiapan Pemprov NTB dalam perencanaan pengembangan kawasan Pertanian Terpadu di Labangka.

“Diharapkan nanti lahan food estate bisa menaikkan cadangan pangan nasional,” katanya.

Dijelaskan pula pengembangan food estate ini dilakukan dengan sinergi antara Kementerian/Lembaga dengan pemerintah daerah. Bahkan, kebermanfaatannya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sinergi antara berbagai pihak tersebut mulai dari hulu, hilir hingga distribusi pasar.

Tak hanya itu, ada pula upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan korporasi petani, peningkatan kapasitas dan diversifikasi produksi pangan, serta penataan kawasan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.

“Kami dari beberapa Dirjen sudah siap untuk menyediakan segala kebutuhan dan program untuk mendukung Labangka,” jelas Rahmanto.

Endang, salah seorang warga Desa Labangka mengaku sebelumnya dirinya pesimis pengembangan food estate bisa berjalan di Labangka. Ia mengaku, saat melihat gambar perencanaan pembangunan tersebut, itu semua hanya mimpi yang sulit diwujudkan.

“Saya sempat pesimis, sebelum food estate ini, beberapa kali perencanaan pembangunan di Labangka sempat terhambat, bahkan tak berjalan,” ungkapnya di hadapan Gubernur NTB.

Tapi, lanjut Endang, keseriusan pembangunan tersebut benar-benar dirasakan saat Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi NTB mulai turun langsung melihat proses pembangunan tersebut.

“Setelah mendengar penjelasan dari pak Gubernur, saya optimis Labangka ini menjadi lumbung pertanian dan peternakan di Provinsi NTB,” ujar perempuan berusia 27 tahun tersebut.

Sementara itu Rahman, warga Labangka mengaku berbahagia atas proses pengembangan food estate tersebut. Ia mengaku, selain mata pencaharian mulai akan bertambah, cara pandang serta pola pikir masyarakat diyakininya akan berubah.

“Selain mata pencaharian, cara pandang dan pola pikir masyarkat pasti berubah,” ungkap laki-laki yang berprofesi sebagai guru tersebut.

Ia bercerita, tumpuan harapan masyarakat Labangka sejak dulu hanya pertanian, itupun tidak jelas, anak-anak muda juga banyak yang pengangguran, perekonomian pun minim, serta kekerasan sering terjadi.

“Kami yakin, Labangka ini mampu mengatasi kemiskinan, pengangguran serta kekerasan,” tutupnya.

Rr/HmsNTB

Harus diakui, sejak  pandemi SALAM  paling getol mengkampanyekan Pilkada Sehat dengan berbagai kegiatan sosial yang kreatif dan kongkret yang langsung dirasakan warga Kota Mataram

lombokjournal.com —

MATARAM ;     Masalah Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Kota Mataram di masa pandemi Covid-19, turut menjadi perhatian pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Mataram No Urut 2, Hj Putu Selly Andayani dan TGH Abdul Manan (SALAM).

Selly-Manan menugaskan, Task Force Ambulance GuDek untuk terus berkeliling ke lingkungan-lingkungan mensosialisasikan protokol kesehatan dan membagikan masker, termasuk untuk ibu dan anak anak.

Mengusung misi Ibu dan Anak Sehat untuk Mataram Berkah dan Cemerlang, Task Force Ambulance SALAM secara kontinyu turun ke lapangan dari lingkungan ke lingkungan, termasuk menyisir  kawasan pinggiran perkotaan.

Menurut Selly Program bagi masker ini merupakan bentuk kepedulian SALAM  untuk melindungi dan mencegah penularan Covid 19 terutama di kalangan ibu dan anak.

“Sosialisasi protokol kesehatan dan ikhtiar pembagian masker untuk ibu dan anak anak ini semangatnya adalah mendekatkan pelayanan ke tengah masyarakat. Karena ibu dan anak ini rentan terpapar jika tidak menerapkan protokol kesehatan,” kata Selly , Sabtu (10/10/20)

Terkait sosialisasi dan berbagi masker akan terus dilakukan bergilir dan berpindah tempat, termasuk oleh Tim Viar Roda Tiga SALAM yang telah melakukan kampanye Sehat disertai bagi masker  kesetiap warga kota tanpa pandang bulu dikampung-kampung. .

“Sosialiasi dan Kampanye Protokol Kesehatan oleh Viar Roda Tiga SALAM tetap akan dilakukan sampai 5 Desember 2020 di 325 Lingkungan di kota Mataram,” kata Nyayu Ernawati dari Divisi Perempuan Tim Pemenangan SALAM.

Mulai, Sabtu (10/10)  dijadwalkan  Tim Task Force Ambulance SALAM akan beraktifitas kembali  mensosialisasikan protokol kesehatan membagikan masker gratis untuk masyarakat.

Lebih jauh Selly mengaku menggagas sosialisasi protokol dan berbagi masker setelah beberapa kali menyerap aspirasi masyarakat saat dirinya blusukan.  Selain aspek pendidikan anak-anak, aspek ekonomi, masalah kesehatan ibu dan anak juga kerap kali menjadi keluhan, khususnya warga miskin kota.

“Jadi program ini untuk mendekatkan pelayanan khususnya  kesehatan ibu dan anak. Kita sosialisasi protokol termasuk berbagi masker untuk ibu dan anak anak karena mereka ini kelompok rentan,” ujarnya.

Kepada para ibu, Selly mengingatkan agar protokol kesehatan tetap diperhatikan. Menjaga jarak, cuci tangan dan selalu menggunakan masker wajib diterapkan di masa pandemi ini.

“Boleh tetap ke pasar, beraktivitas, tetapi ingat tetap pakai masker. Protokol kesehatan harus diutamakan. Corona memang bukan untuk ditakuti, tetapi harus waspada, harus rajin cuci tangan dan selalu pakai masker,” pesan Selly kepada ibu ibu pendukung SALAM saat silaturahmi dikediamannya, Jumat (09/10) malam.

“Menciptakan Mataram yang Berkah dan Cemerlang harus dimulai sejak dini dengan  peningkatan derajat kesehatan ibu dan  anak-anak. Sehingga di masa pandemi ini kesehatan ibu dan anak harus tetap dijaga dengan menerapkan protokol kesehatan,” ucapnya.

Harus diakui, sejak  pandemi SALAM  paling getol mengkampanyekan Pilkada Sehat dengan berbagai kegiatan sosial yang kreatif dan kongkret yang langsung dirasakan warga Kota Mataram.

Gerakan dan program masif terus dilakukan SALAM dan para relawannya untuk langsung menyentuh masyarakat. Pasangan SALAM juga paling aktif mengkampanyekan protokol kesehatan demi terciptanya Pilkada Sehat di Kota Mataram.

Hal itu selaras dengan imbauan Mendagri RI Tito Karnavian agar Calon Kepala Daerah mengkampanyekan dan mendukung Pilkada Sehat maupun mengapresiasi program Kampung Sehat yang digagas Polri dan Polda  NTB .

Me

UMKM di NTB diajak tetap bersemangat dan bangkit meningkatkan kreativitas demi kemajuan NTB

LOTIM.lombokjournal.com –

Program Pengembangan UKM dilakukan oleh International Counsul for Small Business (ICSB) NTB, dalam seminar yang berlangsung di Lombok Timur, Sabtu (10/10/20).

Dengan program ini diharapkan agar aktivitas UKM di tengah Pandemi COVID-19,  tetap mampu menjadi penopang ekonomi masyakarat.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang hadir pada acara tersebut memberikan apresiasi kepada ICSB karena yang menyelenggarakan acara dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Kita di NTB sudah sepakat memilih untuk hidup aman dan produktif, bukan aman saja, bukan produktif saja. Alhamdulillah dalam acara galang UKM ini, menunjukkan komitmen kita untuk menegakkan protokol Covid-19 ini,” ungkap Wakil Gubernur.

Umi Rohmi mengatakan, kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19 ini dapat menyelamatkan dari pandemi. Kedisiplinan itu pula yang membuat masyakarat dapat menjalankan aktivitas perekonomian secara maksimal.

“Insyaallah kalau kita disiplin, kita sabar menerapkan protokol Covid-19 ini, maka kita akan bisa hidup produktif dalam masa sulit ini,” terangnya.

Umi Rohmi mengungkapkan, NTB adalah Provinsi yang memiliki penduduk sangat kuat dalam menghadapi segala macam cobaan, dan memiliki berbagai cara untuk bangkit dari keterpurukan.

“NTB Alhamdulillah sudah menunjukan bahwa segala macam bencana yang kita alami tidak pernah membuat kita menyerah. Dari kemarin kita sudah mengalami masalah gempa dan sekarang kita mengalami Covid tapi tetap kita jalan terus dengan aktivitas kita tentunya dengan cara-cara yang berbeda,” katanya.

Ia mengajak masyarakat khususnya peserta seminar Galang UKM,  agar terus bangkit dan meningkatkan kreativitas demi kemajuan UKM di NTB.

Ia berharap agar UKM-UKM yang ada di NTB dapat dikenal di kancah nasional dan internasional.

“Mari terus-menerus kita bersatu padu untuk mendorong UKM kita, satu pesan saya, jangan malas belajar dan jangan cepat puas, apa yang dilakukan ICSB ini adalah tempat belajar,” ajaknya.

Semangat Pelaku UMKM

Koordinator ICSB NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah SE, M.Sc mengatakan, kegiatan ini merupakan acara yang dihajatkan untuk memberikan edukasi dan semangat kepada para pelaku UKM di NTB agar memiliki modal besar dalam mengembangkan usahanya.

“Ini adalah titik ke-2 dalam rangka upaya kami memberikan motivasi, memberikan semangat serta membentuk jejaring bagi pengembangan UKM di Provinsi NTB ini,” ungkapnya.

Ia mengatakan, UKM adalah salah satu tulang punggung dari perekonomian Indonesia khususnya di NTB, namun di tengah Pandemi ini, banyak UKM yang terkena dampaknya.

Acara ini dibuat dengan harapan UKM dapat bangkit di tengah Pandemi ini.

HmsNTB

Data yang hendak disiapkan BPJS Kesehatan adalah salah satu ujung tombak lancarnya distribusi penerima vaksin Covid-19 nantinya

MATARAM.lombokjournal.com —

Sejak Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, yang mengatur pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai respons terhadap pandemi Covid-19, Selasa (31/3/2020), maka daya upaya mencegah dan menghentikan laju persebaran virus Corona ini pun  dilakukan pemerintah Indonesia.

Sejumlah daerah langsung elakukan kebijakan PSBB sebagai respon Peratuan Pemerintah itu,  dengan diikuti imbauan protokol kesehatan.

Yang dimaksud protokol kesehatan atau Protokol Covid-19 meliputi penggunaan masker kain tiga lapis, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

BPJS Kesehatan verifikasi klaim Covid-19

Selain mengeluarkan kebijakan PSBB, pemerintah juga mengambil langkah strategis dengan menanggung biaya penanganan pasien Covid-19. Jaminan ini diberikan pemerintah lewat Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020, Senin (06/04/20).

KMK itu berisi tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan Covid-19. KMK tersebut kemudian disempurnakan dengan penerbitan Nomor HK.01.07/Menkes 446/2020.

Pada KMK terbaru, pemerintah mengganti istilah pasien dalam pemantauan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP) dengan pasien suspek, pasien konfirmasi, pasien probable, dan pasien dengan co-insidens.

Proses klaim biaya perawatan pasien Covid-19 diajukan oleh rumah sakit secara kolektif kepada pemerintah melalui Kemenkes.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendapat tugas memverifikasi data sesuai dengan penugasan khusus yang diberikan oleh pemerintah.

BPJS Kesehatan pun menyiapkan beberapa sistem informasi dan prosedur, aplikasi penunjang, serta sosialisasi kepada verifikator BPJS Kesehatan dan rumah sakit agar pengajuan klaim peserta BPJS positif Covid-19 dapat segera diproses.

Lebih dari itu, BPJS Kesehatan juga terus mengembangkan sistem tersebut untuk memudahkan proses administrasi klaim Covid-19.

Maka, muncullah fitur Dashboard Monitoring. Perlu diketahui, fitur ini tersedia pada layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN sendiri merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan, pihaknya berharap fitur tersebut dapat membantu Pemerintah Daerah (pemda) melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pengajuan klaim Covid-19 oleh rumah sakit di masing-masing wilayah kerjanya.

“Kami juga berharap data-data yang ada pada fitur tersebut dapat menjadi alternatif sumber informasi bagi pemda dalam menetapkan kebijakan penanganan Covid-19 di daerahnya,” ujar Fachmi seperti diberitakan Kompas.com, Kamis (01/10/20).

Sebagai informasi, data yang melekat pada dasbor JKN merupakan database terpadu, berisi informasi tentang penyelenggaraan JKN-Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dapat diakses oleh masing-masing pemda.

Lewat fitur itu, pemda dapat mengakses informasi terkini setiap hari yang memuat tentang jumlah pengajuan, hasil, serta jumlah dan jenis dispute klaim Covid-19 per kabupaten atau kota dan per rumah sakit.

Gotong royong

Untuk melawan pandemi, dibutuhkan gotong royong yang apik antar-lembaga dan badan. Ini juga yang menjadi perhatian BPJS Kesehatan dengan berkolaborasi bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Republika.

Lewat kerja sama tersebut, lahirlah inisiasi Gerakan Gotong Royong Bantu Tenaga Kesehatan Cegah Corona (Gebah Corona).

Salah satu yang termasuk pada gerakan ini adalah memfasilitasi masyarakat yang ingin berpartisipasi melalui donasi untuk penanganan Covid-19. Selain itu, Gebah Corona juga ikut berpartisipasi dalam penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan di berbagai rumah sakit yang membutuhkan.

Diberitakan Kompas.com, Selasa (21/4/2020), Gebah Corona telah menyalurkan bantuan APD kepada puluhan rumah sakit yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Cirebon, Surakarta, dan Surabaya.

Vaksin Covid-19

Selain pengembangan sistem untuk proses klaim dan pemberian bantuan untuk tenaga kesehatan serta masyarakat, BPJS Kesehatan juga turut mendukung terbentuknya data prioritas penerima vaksin Covid-19.

Dalam hal ini, BPJS Kesehatan akan membantu Tim Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) dalam menentukan kriteria penerima vaksin Covid-19 yang ditetapkan pemerintah.

“Langkah tersebut perlu dilakukan karena vaksin akan tersedia secara bertahap sehingga masyarakat tidak dapat mengaksesnya dalam waktu bersamaan,” jelas Fachmi seperti diberitakan Kompas.com, Rabu (30/9/2020).

Pihaknya berharap, data yang dikelola BPJS Kesehatan ini dapat membantu percepatan kesiapan dan pembangunan data penerima prioritas. Dengan kata lain, data yang hendak disiapkan BPJS Kesehatan adalah salah satu ujung tombak lancarnya distribusi penerima vaksin Covid-19 nantinya.

Ke depan, BPJS Kesehatan berencana untuk terus berpartisipasi dalam menyempurnakan sistem serta mengedukasi masyarakat untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan.

Hal ini dilakukan semata-mata untuk membantu masyarakat Indonesia dalam memerangi pagebluk Covid-19.

AK/AD/Kompas.com

Guna memutus mata rantai penularan Covid-19,  langkah pencegahan dan pengobatan paling penting yang dapat kita lakukan saat ini adalah tetap taat, disiplin dan waspada terhadap penyebaran Covid-19

MATARAM.lombokjournal.com –

Laboratorium PCR RSUD Provinsi NTB, Laboratorium PCR RS Unram, Laboratorium PCR RSUD Kota Mataram, Laboratorium PCR RSUD dr. R. Soedjono Selong, dan Laboratorium PCR Prodia Mataram mengkonfirmasi, ada tambahan 7 (tujuh) pasien positif Covid-19.

Dalam siaran pers hari Jum’at  (09/10/20), Ketua Pelaksana Harian Gugus  Tugas NTB, Drs. HL Gita Ariadi, M.Si menjelaskan, telah diperiksa Sumbawa sebanyak 98 sampel dengan hasil 90 sampel negatif, 1 (satu) sampel positif ulangan, dan 7 (tujuh) sampel kasus baru positif Covid19, pasien sembuh  7 (tujuh) orang, kasus kematian 1 (satu) orang.

Dijelaskan, adanya tambahan 7 (tujuh) kasus baru terkonfirmasi positif, 7 (tujuh) tambahan sembuh baru, dan 1 (satu) kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari Jum’at ini (09/10/20) sebanyak 3.515 orang, dengan perincian 2.801 orang sudah sembuh, 206 meninggal dunia, serta 508 orang masih positif.

“Petugas kesehatan tetap melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif,” kata Lalu Gita Aryadi.

TAMABAHAN 7 (TUJUH) PASIEN POSITIF COVID-19, PASIEN SEMBUH 7 (TIJUH) ORANG, KASUS KEMATIAN 1 (SATU) ORANG

Kasus baru positif tersebut, yaitu :

1. Pasien nomor 3509, an. N, perempuan, usia 38 tahun, penduduk Desa Jembatan Kembar , Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Provinsi NTB;
2. Pasien nomor 3510, an. MK, laki-laki, usia 17 tahun, penduduk Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Praya;
3. Pasien nomor 3511, an. IA, laki-laki, usia 24 tahun, penduduk Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RS Harapan Keluarga Mataram;
4. Pasien nomor 3512, an. AA, perempuan, usia 27 tahun, penduduk Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD dr. R. Soedjono Selong;
5. Pasien nomor 3513 an. LT, laki-laki, usia 48 tahun, penduduk Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD dr. R. Soedjono Selong dan Puskesmas Wanasaba;
6. Pasien nomor 3514, an. IMR, laki-laki, usia 32 tahun, penduduk Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Kota Mataram;
7. Pasien nomor 3515, an. LMHJ, laki-laki, usia 45 tahun, penduduk Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RS Sentra Medika Mataram.

Hari Jum’at terdapat penambahan 7 (tujuh) orang yang selesai isolasi dan sembuh dari Covid-19, yaitu :

1. Pasien nomor 2632, an. RR, perempuan, usia 30 tahun, penduduk Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
2. Pasien nomor 3265, an. SBH, perempuan, usia 39 tahun, penduduk Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
3. Pasien nomor 3282, an. IWR, laki-laki, usia 54 tahun, penduduk Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
4. Pasien nomor 3357, an. M, laki-laki, usia 44 tahun, penduduk Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
5. Pasien nomor 3361, an. AZ, laki-laki, usia 20 tahun, penduduk Desa Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
6. Pasien nomor 3362, an. ZH, perempuan, usia 20 tahun, penduduk Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
7. Pasien nomor 3457, an. IGWE, laki-laki, usia 25 tahun, penduduk Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

Hari Jum’at ini juga terdapat penambahan 1 (satu) kasus kematian baru, yaitu pasien nomor 3452, an. IMA, perempuan, usia 57 tahun, penduduk Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Pasien memiliki penyakit komorbid.

Lalu Gita Aryadi menegaskan, guna memutus mata rantai penularan Covid-19,  langkah pencegahan dan pengobatan paling penting yang dapat kita lakukan saat ini adalah tetap taat, disiplin dan waspada terhadap penyebaran Covid-19.

Dikatakan, tiap orang wajib menjaga dirinya dan orang-orang di sekitarnya dengan menerapkan 3M dan 1T, yakni mamakai masker, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, menjaga jarak minimal dua meter serta tidak berkerumun atau menjauhi keramaian.

“Mari kita terus memperkuat kolaborasi, kerja sama dan tetap semangat untuk melakukan pembinaan, sosialisasi dan edukasi secara humanis dan persuasif untuk meminimalisir jatuhnya korban akibat Covid-19,” kata Lalu Gita Aryadi.

Rr/AYA

 Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id

 Layanan Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemi Covid-19 NTB di nomor 0818 0211 8119.

Prinsipnya, penataan perangkat daerah adalah segala yang menyangkut urusan pemerintahan, harus diwadahi dalam struktur organisasi

TANJUNG.lombokjournal.com –

Plt Bupati Lombok Utara H Sarifudin SH MH, menyampaikan penjelasan terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lombok Utara, dalam sidang paripurna di hadapan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KLU, Kamis (08/10/20) di Aula Paripurna DPRD setempat.

Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua II H Burhan M Nur SH, dihadiri para anggota DPRD, Pj. Sekda KLU Drs. H. Raden Nurjati, para asisten, beberapa pimpinan OPD serta unsur TNI/Polri.

Plt. Bupati Lombok Utara H Sarifudin, SH MH, dalam pidatonya mengatakan, masing-masing Raperda yang diajukan tersebut tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Raperda tentang Perubahan Nama PDAM menjadi Perusahaan Umum Daerah, Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah KLU Nomor 4 Tahun 2010, Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2012 dan Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 2 Tahun 2015.

Sarifudin melanjutkan, pembentukan dan susunan perangkat daerah untuk penataan urusan pemerintahan daerah dalam suatu regulasi telah mengalami pergantian sesuai dengan perkembangan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Salah satunya seperti pengaturan urusan pemerintahan yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, khususnya pada bagian lampiran UU Penataan urusan pemerintahan dalam UU 23 tahun 2014.

Inilah yang menjadi dasar dalam penataan Perangkat Daerah.

Dikatakan Sarifudin, pada prinsipnya, penataan perangkat daerah adalah segala yang menyangkut urusan pemerintahan, harus diwadahi dalam struktur organisasi. Baik itu berdiri sendiri maupun penggabungan beberapa urusan pemerintahan sesuai amanat PP  Nomor 18 Tahun 2016.

“Pada akhir tahun 2016 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016. Dalam Perda Perangkat Daerah itu, diatur beberapa ketentuan terkait perampingan dan penambahan perangkat daerah akibat pengalihan urusan pemerintahan dari kabupaten/kota ke provinsi yang meliputi urusan kelautan, kehutanan, dan ESDM,” tuturnya.

Disampaikannya lagi, berdasarkan hasil evaluasi penataan perangkat daerah dalam kurun waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 pasca dikeluarkannya PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016.

Selain itu, adanya perubahan paradigma dalam pembentukan dan penataan perangkat daerah yang sebelumnya mengacu pada prinsip miskin struktur kaya fungsi, berubah menjadi prinsip tepat fungsi (right function), tepat ukuran (right sizing) dan tepat perilaku (right behavior).

Prinsip itu berorientasi pada pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang berkualitas dan berkelanjutan berdasarkan beban kerja, yang sesuai dengan kondisi nyata di Kabupaten Lombok Utara yang terimplementasikan dengan konsep tipelogi perangkat daerah baik tipe A, tipe B, dan tipe C.

Selain itu, perubahan PDAM menjadi Perusahaan Umum Daerah. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki wewenang membentuk badan usaha yang berbadan hukum.

Syaratnya secara konstitusional memenuhi semangat ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yakni, pembentukan badan usaha berbadan hukum dimaksud ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Salah satu badan usaha berbadan hukum di daerah yang didirikan pemerintah daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah PDAM,” imbuhnya.

Terdapat beberapa pengaturan mengenai BUMD dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut melakukan perubahan nomenklatur dan pengaturan status badan hukum.

Sehingga sesuai ketentuan Pasal 402 ayat (2) menyatakan bahwa BUMD yang telah ada sebelum berlakunya UU ini wajib melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang ini.

“Maka berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014  serta PP tentang BUMD, bentuk kelembagaan dan nama PDAM Lombok Utara sebagai perusahaan daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah KLU melalui Perda Nomor 2 Tahun 2013 perlu disesuaikan. Karena PP Nomor 54 Tahun 2017 hanya mengatur BUMD ke dalam 2 (dua) jenis yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda),” terangnya.

Melalui Pembahasan raperda itu, PDAM KLU berencana melakukan penyesuaian untuk merubah statusnya menjadi Perumda sesuai amanat pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.

Perubahan status yang dimaksud yaitu. Perubahan dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

Sedangkan pada Raperda Perubahan Perda KLU Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum sebagai Perda prioritas.

“Sebelumnya kami sampaikan permakluman, Raperda ini tidak masuk dalam Propemperda tahun 2020, tetapi karena adanya perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan terkait dengan BLUD pasca terbitnya Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (6). Sehingga penyesuaian aturan terkait tarif layanan kesehatan ini menjadi urgen, agar tidak terjadi keliru pengaturan dalam implementasinya dengan melakukan perubahan Perda KLU Nomor 4 Tahun 2010,” tandasnya.

Raperda lainnya merupakan raperda pencabutan terkait produk Perda sebelumnya.

sas

Harga rumput laut sebesar 22 ribu per kilogram, sebelum diekspor rumput lautnya akan dikemas dengan ukuran 30 kilo

MATARAM.lombokjournal.com –

Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada bulan Oktober ini akan mengekspor Rumput laut kering putih.

Jumlah permintaan rumput laut kering siap konsumsi cukup besar, mencapai 12 ton perbulan.

Kepala Dinas Perdagangan NTB, Fathurrahman menyatakan, Jum,at (09/10/20) di Mataram, rumput laut kering yang akan diekspor dikelola oleh 40 petani.

Hasil produksi petani ini akan dibeli oleh pihak swasta yang akan menjualnya ke pihak China,Thaiwan dan Jepang,

Terkait dengan jumah rumput laut di NTB sudah terpenuhi. NTB sendiri terkenal dengan produksi rumput laut sehingga bisa memenuhi permintaan konsumen. Produksi rumput laut yang diekspor berjenis Cottoni.

“Bagus untuk tahap awal, permintaannya sampai 12 ton per bulan yang dikosnumsi siap makan, sehingga produksinya benar-benar harus diteperhatikan kualitasnya,” kata Fathurrahman.

Bantuan Dinas Perdagangan yakni memeberi alat kepada petani sehingga bisa mempertahankan kwalitas rumput lautnya.

Harga rumput laut sebesar 22 ribu per kilogram, sebelum diekspor rumput lautnya akan dikemas dengan ukuran 30 kilo.

“Dinas Perdagangan mendorong agar expor rumput laut bisa dilakukan dengan jumlah besar,dipastikan. Rumput laut jenis Cotooni ini akan terus dilakukan,” kata Fathurrahman.

AYA

Masyarakat yang tanahnya belum terdaftar, secepatnya mendaftarkan bidang tanahnya

SUMBAWA.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Surya Tjandra menyerahkan sertifikat tanah sebanyak 1689 untuk masyarakat NTB.

Seluruh sertifikat yang diterima masyarakat hari ini diharapkan mampu menunjang perekonomian. Dengan begitu, masyarakat tetap merasakan kepedulian pemerintah.

“Pembangunan harus merata, tidak hanya di perkotaan, tapi di seluruh pelosok negeri,” ungkap Gubernur Zul saat menyerahkan sertifikat kepada Masyarakat Batu Dulang, Kecamatan Batu Lante, Sumbawa, Jumat (09/10/20).

Dikatakan, kita ini sama-sama anak bangsa, pembangunan harus merata, Dimana pun tempat tinggal masyarakat, seluruh pelayanan harus dinikmati sepenuhnya.

Dengan begitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terwujud dengan nyata.

“Dimanapun kita tinggal, seluruh pelayanan harus kita rasakan dengan merata,”ujar Gubernur.

Wamen Surya Tjandra mengaku jatuh hati dengan Gubernur NTB.

Terhitung sudah tiga kali berkunjung, semua kegiatannya selalu didukung dan ditemani oleh Gubernur.

“Saya jatuh hati dengan pak Gubernur, di tangan beliau, saya menaruh harapan besar untuk pembangunan bangsa ini,” ungkap Menteri lulusan UI tersebut.

Menurutnya, NTB sangat menarik perhatian dunia, terutama di bidang pariwisata. Tak hanya Mandalika, ada Rinjani, Samota, Pulau Moyo, serta banyak lagi tempat-tempat yang menarik perhatian dunia di NTB ini.

Itu semua harus tetap kita perhatikan, serta menguatamakan kepentingan masyarakat di seluruh sektor pembangunan yang ada.

“Selama itu buat rakyat, saya siap pasang badan,” ungkap Wamen.

Seluruh daerah yang berada di sekelilingnya harus dipikirkan. Jangan sampai, ada event bergengsi, masyarakat NTB hanya mendengar cerita baik-baiknya saja.

Masyarakat NTB harus paling depan, jangan jadi penonton di rumah sendiri, tambah Wamen.

“Cita-cita kita sama, kalau Mandalika sudah ada MotoGP, pinggirannya juga harus kita pikirkan, harus ada dampaknya kepada masyarakat,” tambahnya.

Penjabat Bupati Sumbawa, Ir. Zainal Abidin dalam sambutannya mengaku bangga atas kehadiran Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang di Sumbawa.

Kehadiran Wamen Surya Tjandra menurutnya menjadi semangat baru untuk masyarakat Sumbawa, terutama yang berada di daerah terpencil.

“Kita patut bersyukur, daerah kita di datangi Wakil Menteri, kita doakan kedatangan beliau membawa keberkahan untuk kita semua,” ungkapnya.

Bupati mendorong seluruh masyarakat yang belum terdaftar tanahnya untuk secepatnya mendaftarkan bidang tanahnya di masing-masing desa setempat.

Kepada Wamen, bupati berharap seluruh tanah di Sumbawa segera memiliki sertifikat.

“Kami berharap, seluruh bidang tanah di Sumbawa ini memiliki sertifikat,” tutup penjabat Bupati tersebut.

Sementara itu, salah satu masyarakat yang juga penerima sertifikat tanah mengaku senang dengan sertifikat yang telah diberikan langsung oleh Wakil Menteri.

Imanuddin mengaku, sertifikat tersebut membuatnya tenang mengelola bidang tanah miliknya.

“Ya jadi tenang, tidak lagi takut kalau mau tanam apa-apa, sudah ada sertifikat,” ungkap pria berusia 34 tahun tersebut.

Lain lagi Ardiansyah, tokoh pemuda Dusun Buen Treng Desa Baturotok mengucapkan rasa syukurnya serta mengapresiasi Pemprov NTB beserta kementerian ATR/BPN yang telah membantu menjamin kepastian hukum terhadap hak milik warga di Kabupaten Sumbawa.

“Terimakasih pak Gubernur serta Pak Wamen, kami bersyukur dan merasa sangat diperhatikan,” ungkapnya.

Kepala Desa Baturotok, Edi Wijaya Kusuma meminta kepada Pemprov NTB dan Kementerian ATR/BPN untuk tetap melakukan perhatian lebih kepada masyarakat, terutama yang belum memiliki sertifikat tanah.

“Saya yakin, seluruh masyarakat menginginkan semua bidang tanah mereka memiliki sertifikat,” ujar Kades yang masih muda tersebut.

HmsNTB