Penyebaran Covid-19 di NTB dinilai cukup terkendali

MATARAM.lombokjournal.com —

Pimpinan dan anggota DPD RI melakukan kunjungan kerja dan berkordinasi bersama Pemprov NTB, guna pastikan proses Pilkada serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 di NTB berjalan lancar

Wakil Ketua DPD RI, Dr. H. Mahyudin menjelaskan, pelaksanaan Pilkada di tengah Covid-19 berpegang pada beberapa prinsip.

Pertama, perlu memperhatiakn perlindungan, keamanan jiwa dan kesehatan yang maksimal terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksaan Pilkada, mulai dari hulu sampai dengan hilir tahapan Pilkada.

“Masalah keselamatan ini tidak bisa ditawar, jangan sampai penyelenggara dan masyarakat tertular Covid-19, dan menimbulkan klaster baru, klaster Pilkada,” ujar Mahyudin saat memberikan sambutan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB tersebut, Selasa, (17/11/20),.

Kedua, ketersediaan kerangka hukum yang adaptif tetapi tetap akuntabel dalam pelaksanaan Pilkada.

“Kerangka hukum ini yang pro pada keamanan dan kesehatan semua pihak. Tentu kami juga sudah diberitahu, disini sudah ada Perda tentang Covid, mudah-mudahan Perda ini bisa dilaksanakan,” jelasnya.

Prinsip ketiga, lanjutnya, penting untuk diperhatikan yakni, dukungan anggaran dan distribusi logistik yang tepat waktu.

“Di setiap TPS perlu memperhatian ketersediaan masker, sarung tangan dan handsanitizer untuk petugas-petugas di TPS. Karena jika pendistribusiannya lamban, nanti masyarakat terlanjur membeludak dan kita harapkan masyarakat datangnya tidak berdesak-desakan,” ungkapnya.

Berikutnya adalah komitmen semua pihak untuk menjaga keberlanjutan tahapan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis walaupun di tengah pandemi.

Memastikan tidak ada diskriminasi antar paslon satu dengan paslon yang lain, serta penegakan integritas, kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas hasil Pilkada.

“Jadi hasil Pilkadanya, bisa diterima segala pihak, yang memang mengayomi semua masyarakat, yang kalah harus diterima kekalahannya, kadang ada juga orang siap menang, tidak siap kalah,” ungkapnya.

Mahyudin menilai, penyebaran Covid-19 di NTB cukup terkendali.

Penyelenggaraan lomba Kampung Sehat yang memicu masyarakat untuk ambil andil dan sadar akan pentingnya protokol Covid-19 dalam beraktivitas, dinilai tepat dalam menurunkan angka penularan Covid-19.

Tapi, untuk menghindari adanya klaster baru, kewaspadaan perlu terus ditingkatkan.

Hidup aman dan produktif

Wakil Gubernur NTB, Dr. Sitti Rohmi Djalilah mengucapkan selamat datang kepada rombongan DPD RI di Provinsi NTB.

“Mudah-mudahan bapak ibu dalam berkunjung ke NTB ini, ada kesempatan waktu untuk menikmati alam di Nusa Tenggara Barat,” kata Wagub.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, Pemprov NTB memutuskan untuk hidup aman dan produktif.

Sehingga penegakan protokol kesehatan covid-19 menjadi sesuatu yang benar-benar diperjuangkan oleh Pemprov bersama TNI, Polri dan seluruh stakeholder di daerah ini.

“Perda yang berkaitan dengan penegakan protokol Covid ini menjadi Perda yang pertama di Indonesia, tapi memang betul bapak Wakil, bahwa penerapan protokol Covid ini memang membutuhkan sinergi yang luar biasa, konsistensi, kesabaran, kedisiplinan yang tidak kendor. Ini menjadi ujian yang luar biasa besar bagi kami di NTB,” tutur Wagub.

Dikaakan, saat ini di tujuh kabupaten/kota di NTB sedang melaksanakan tahapn demi tahapan Pilkada serentak, tentu hal ini akan menjadi tantangan dan PR besar bagi Pemprov NTB.

Pemprov NTB bersama Polda, TNI dan tokoh masyarakat sudah sejak awal berkomitmen, untuk bagaimana agar Pilkada serentak ini dapat mematuhi dan mengedepankan Protocol Covid-19.

“Di awal kita undang seluruh bakal calon, sebelum mereka ditetapkan sebagai calon, untuk membuat komitmen bahwa dalam proses, mereka harus mematuhi protokol Covid, tanda tangan, membuat komitmen, dan sanggup untuk kemudian diberikan sanksi apabila melanggar Protokol Covid,” tambah Wagub.

Selain itu, sinergi antara Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri terus dijaga, agar pengawalan Pilkada serentak tahun 2020 ini dapat benar-benar berjalan dengan sebaik-baiknya.

“Hal yang tidak mudah, tapi kami saling menguatkan selalu, untuk bagaiamana NTB ini tetap bisa hidup aman dan produktif,” ungkapnya.

Lebih jauh, Wagub menjelaskan, menghadapi Pilkada serentak ini, NTB relatif aman dan terkendali. Tapi hal tersebut perlu kewaspadaan untuk melihat potensi-potensi yang akan mungkin terjadi ke depan.

“Tentunya doa kita semua supaya momen demokrasi ini, Pilkada serentak di NTB ini, bisa berjalan kondusif dan lancar,dan juga kita bisa berdamai dengan Covid-19 sampai ditemukannya vaksin,” kata Wagub.

Perwakilan TNI dan Polri pada kesempatan itu, menyampaikan kesiapannya dalam turut membantu kelancaran serta keamanan penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Dalam kesemptan itu hadir KPU Provinsi  NTB, Bawaslu Provinsi NTB, dan pihak terkait lainnya.

Rr/HmsNTB

Dari 105 pelanggaran yang terjadi jika di persentasikan mencapai 3,5 persen

MATARAM.lombokjournal.com –

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB menyebut selama kampanye pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tujuh kabupaten/kota, terjadi berbagai macam pelanggaran.

Di antaranya pelanggaran kesehatan yakni jumlah pertemuan terbatas tatap muka hingga 5 November sebanyak 2.981 pertemuan.

“Di masa pandemi  saat ini setidaknya ada sebanyak 105 pelanggaran yang terjadi,dari jumlah pelanggaran tersebut 68 sudah diberikan teguran tertulis serta 37 diberikan teguran lisan,”  ujar Kepala Bawaslu NTB Khuwailid, Selasa (17/11/20).

Kwuailid menyebut dari 105 pelanggaran yang terjadi jika di persentasikan mencapai 3,5 persen,akan tetapi walaupun tingkat persentasenya rendah bukan dijadikan alasan untuk disepelekan.

“Tentu 3,5 persen ini tidak boleh dianggap sepele. harus dilakukan tindakan yang itu bisa mencegah agar zero pelanggaran ksehatan ditengah Covid-19 ini,” ujarnya

Adapun sanksi ada yang sudah diberikan kepada peserta baik itu Pasangan Calon, Tim Sukses  tidak boleh kampanye selama tiga hari dalam bentuk kampanye yang sama.

Seperti diketahui dari Tujuh kabupaten kota yang akan melaksanakan pemilukada Sumbawa merupakan daerah yang paling banyak melakukan pelanggaran, yakni tidak mengindahkan protokol Covid dengan cara peserta tidak mengunakan masker serta berkerumun dalam jumlah banyak .

Aya

Diharapkan kepatuhan pemilik kendaraan bermotor atau para wajib pajak untuk menunaikan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

MATARAM.lombokjournal.com –

Meski dalam suasana pandemi seperti sekarangi, kualitas pelayanan Samsat di daerah ini terus ditingkatkan.

Wakil Gubernur NTB Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan itu saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi NTB yang berlangsung di Hotel Lombok Astoria, Selasa (17/11/20).

Wagub menjelaskan, adanya koordinasi dan sinergi yang semakin baik, tentunya akan menunjang sisi fasilitas yang semakin baik pula untuk masyarakat.

“Alhamdulillah kita di NTB bangga ada Samsat Apps dan Samsat Delivery. Tapi kebanggaan itu harus betul-betul bisa kita tunjukkan secara realita dengan sungguh-sungguh bisa melayani masyarakat dengan baik dan masyarakat termudahkan”, kata Umi Rohmi, sapaan akrab Wagub.

Wagub juga mengharapkan agar kepatuhan pemilik kendaraan bermotor atau para wajib pajak untuk menunaikan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di masa pandemi Covid-19 bisa terus meningkat dalam rangka sama-sama membangun daerah.

Umi Rohmi mengingatkan, para peserta rakor dan seluruh masyarakat NTB untuk selalu menegakkan Protokol Covid dalam setiap kegiatan. Sebab dengan cara itulah, NTB bisa melawan pandemi Covid-19.

“Kalaupun beracara seperti ini saya mohon sekali agar betul-betul kita pakai masker, pakai masker yang benar. Selama acara juga tetap pakai masker, jaga jaraknya ya, jangan diabaikan karena apapun kita harus memberi contoh pada masyarakat terkait penegakan protokol Covid-19”, ungkap Wagub.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pajak Daerah Bappenda NTB, Moh Husni, S. Sos., M. Si selaku Panitia Rakor melaporkan tujuan kegiatan ini yaitu melakukan evaluasi terhadap pelayanan Samsat, membangun persamaan dan sinergi diantara penyelenggara Samsat demi terwujudnya pelayanan yang berkualitas, serta menyatukan persepsi dalam menyikapi berbagai keluhan masyarakat.

“ Selain itu tujuan kita melakukan Rakor ini adalah agar dapat menghasilkan inovasi baru dalam pengembangan pelayanan Samsat yang dapat mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor dengan teknologi informasi,” ujarnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Bappenda Provinsi NTB, Kepala Cabang Jasa Raharja NTB, Wakil Direktur Lalu Lintas Polda NTB dan stakeholder lainnya.

Rr/HmsNTB

Umi Rohmi berharap pembangunan di NTB ini berjalan dengan lancar agar terwujud cita-cita menjadi Provinsi NTB yang Gemilang

MATARAM.lombokjournal..com –

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi menghadiri rapat paripurna dengan agenda penyerahan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 di Gedung DPRD Provinsi NTB, Senin (16/11/20).

Wakil Gubernur yang kerap disapa Umi Rohmi ini mengatakan, pembangunan Provinsi NTB tahun 2021 diarahkan pada peningkatan nilai tambah pertanian/agribisnis, industri, pariwisata dan investasi, serta penguatan sistem kesehatan daerah.

Masing-masing memiliki target yakni pertumbuhan ekonomi tanpa tambang nonmigas berkisar antara 2,75 persen sampai dengan 3,30 persen, Tingkat inflasi berkisar antara 3,00 persen sampai dengan 4,00 persen, Tingkat kemiskinan sebesar 12,98 persen, Gini rasio sebesar 0,353, Indeks pembangunan manusia sebesar 69,20 point dan Tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,30 persen.

“Memperhatikan arahan, sasaran dan target pembangunan provinsi ntb tahun 2021, berikut ini disampaikan rancangan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2021 yang mencakup tiga komponen yaitu  pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah,” ungkapnya.

Pendapatan daerah, tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 5.473.931.855.427, dengan rincian meliputi pendapatan asli daerah sebesar Rp 1.954.341.221.233, pendapatan transfer sebesar Rp 3.464.809.730.250, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 54.780.903.944.

“Belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 5.528.931.855.427, termasuk di dalamnya belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer,” terang Umi Rohmi.

Untuk pembiayaan, Umi Rohmi menyampaikan bahwa pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 meliputi Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp65.000.000.000. dan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp10.000.000.000.

Di akhir penyampaiannya, Umi Rohmi berharap pembangunan di NTB ini berjalan dengan lancar agar terwujud cita-cita menjadi Provinsi NTB yang Gemilang.

Rr/HmsNTB

Hasil fit and proper test oleh DPRD nantinya disampaikan lagi ke gubernur untuk dilakakukan penetapan dan pelantikan

MATARAM.lombokjournal.com –

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H., mengatakan, 15 besar nama calon Komisioner Komisi Informasi (KI) NTB telah ditetapkan oleh Tim Seleksi, selanjutnya diserahkan Gubernur ke DPRD.

“Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Komisi Informasi yang dibentuk Pemprov NTB telah berhasil menjaring 15 nama yang akan diserahkan ke Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

Selanjutnya, Gubernur akan menyerahkan 15 nama calon komisioner KI NTB tersebut ke DPRD NTB untuk dilakukan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan,” ujar Gede Puru Aryadi, Senin (16/11/20).

Selanjutnya, 15 nama tersebut diumumkan ke publik mulai Senin (16/11) sampai lima hari mendatang.

“15 besar sudah ditetapkan. Diumumkan , dia dikasi waktu lima hari setelah pengumuman untuk membuat makalah,” kata Aryadi.

15 calon komisioner KI NTB tersebut akan mengumpulkan makalah ke Timsel dan disampaikan ke DPRD NTB. Makalah tersebut digunakan sebagai bahan untuk fit and proper test.

“Nanti gubernur menyerahkan hasil seleksi oleh Timsel. Gubernur akan bersurat ke DPRD setelah pengumuman ini, setelah terkumpul makalahnya bahwa ini hasil seleksi 15 orang untuk dilakukan fit and proper test oleh Komisi I DPRD NTB,” katanya.

Hasil fit and proper test oleh DPRD nantinya disampaikan lagi ke gubernur untuk dilakakukan penetapan dan pelantikan.

“Kita berharap tahun ini selesai seleksinya,” harapnya.

Diketahui, dari 83 peserta yang berhak ikut tes kompetensi, Pansel sudah melakukan rapat pleno dan menetapkan 47 calon komisioner KI NTB untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya.

Pansel akan memberikan kesempatan kepada masyarakat NTB untuk memberikan masukan terkait dengan track record atau rekam jejak 47 calon komisioner KI NTB yang dinyatakan lulus tes kompetensi.

Diketahui, sebanyak 83 peserta yang lulus seleksi administrasi komisioner KI NTB. Sebanyak 71 peserta yang ikut tes kompetensi. Sedangkan 12 orang tidak hadir. Dari 71 peserta yang ikut tes kompetensi, berdasarkan hasil pleno yang dilakukan Timsel, sebanyak 47 orang yang berhak ikut tes kompetensi.

Dari 47 peserta ditetapkan 15 orang calon Komisioner KI NTB yang akan disampaikan ke Gubernur. Selanjutnya, Gubernur akan menyampaikan ke DPRD NTB untuk dilakukan fit and proper test.

Aya

Wagub menghimbau masyarakat tidak menggantungkan diri pada kedua kebutuhan utama tersebut, dan lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan 

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berupaya mempercepat realisasi vaksin Covid-19 dan pengadaan satu mesin P-C-R untuk pemeriksaan Covid-19 di Kabupaten Bima.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Djalilah menyatakan, Pemerintah Provinsi sedang mengupayakan Kabupaten Bima dapat memiliki fasilitas dan sarana kesehatan untuk mendukung pemeriksaan hasil tes covid-19.

“Ini untuk mempercepat proses deteksi jumlah orang yang terpapar covid-19,” ujar Wagub, Senin (16/11/20).

Ada dua mesin PCR yang diajukan Pemprov sesuai kebutuhan yang diperlukan, karena selama ini hasil swab dari Kabupaten Bima harus diperiksa ke RSUP Provinsi NTB lebih dulu hal ini.

Hal ini membuat lamanya proses diketahuinya seseorang yang terpapar Covid-19.

Selain mesin PCR,  Wagub juga mengajukan permintaan vaksin ke Pemerintah Pusat.

Ia menegaskan,  langkah pencegahan yang terbaik selain melalui anti virus adalah disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19, yaitu mencuci tangan,  menggunakan masker dan menjaga jarak.

“Disiplin menerapkan protokol covid-19 merupakan langkah utama saling menjaga diri dalam masa pandemi saat ini. Jika ini diterapkan dengan baik,  maka akan berdampak ke sector lainnya terutama ekonomi  pengendalian dari masing-masing daerah merupakan kunci utama dari masa pandemic Covid-19,” katanya.

Aya

Pemerintah belum mengeluarkan izin untuk kapal persiar berlabuh

MATARAM.lomokjournal.com –

Sejumlah kapal persiar  yang dijadwalkan mulai Oktober sampai Desember akan berlabuh diPelabuhan Gili Mas Lombok Barat dibatalkan,

Pasalnya, pemerintah belum mengeluarkan izin berlabuh untuk semua kapal cruise di Indonesia.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB Lalu Mohammad Faozal menerangkan, saat ini ada kebijakan  standar keluar masuknya kapal yang memang sekarang belum dibuka oleh pemerintah Indonesia.

Selain itu dari imigrasi belum memberikan kepastian kapan membuka lalu lintas cruise di Indonesia. Sehingga jadwal kedatangan kapal pesiar ke Lombok tidak jalan.

“Pastinya (batal) semua lalu lintas cruise di Indonesia masih belum ada. Itulah menyebabkan semestinya Oktober kemarin sudah tersisi 5 paket (kapal persiar, red) itu juga tidak jalan,” ujar Lalu Mohammad Faozal

Faozal mengatakan, pemerintah belum mengeluarkan izin untuk kapal persiar berlabuh. Bahkan sampai saat ini belum ada kepastian dari pemerintah pusat, kapan akan kembali memberikan izin keluar masuknya kapal pesiar.

Mengingat, kedatangan kapal persiar mampu membawa ribuan wisatawan mancanegara dengan harapan mendorong pariwisata NTB.

“Saya kemarin sudah kontak pelindo III dan dia belum mendapatkan kepastian mengenai regulasi ini. Kalau ini sudah di buka, maka pasti yang sudah terequest (terjadwal ) pada 2021 sudah masuk dan tidak ada pembatalan. Infonya dari manajemen pelindo III ada 28 curise yang masuk di 2021,” ungkapnya.

Jika memang sudah dibuka regulasi tentang lalu lintas curise itu, pada awal 2021 mendatang pelabuhan Gili Mas sudah bisa menerima kedatangan kapal persiar.

Mengingat, masih ada 5 kapal yang terjadwal dari 2020 akan datang. Namun karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia membuatnya batal.

“Memang masih ada satu kapal pesia yang memang sudah stay disini tapi itu tidak bisa keluar, makanya kalau ada yang bertanya kok masih ada karena memang dia sudah stay disini dan tidak bisa pulang, hanya memperpanjang masa tinggal saja,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Dishub NTB Lalu Bayu Windya mengatakan, sampai saat ini ada lima kapal pesiar yang masih memiliki jadwal sandar di Pelabuhan Gili Mas.

Masing-masing kapal pesiar disebut akan membawa ribuan wisatawan mancangegara (wisman).

Ada 5 kapal yang datang di Oktober, November dan Desember, Kapalnya sendiri itu ada Viking Orion, Sea Princess, Star Breeze, Aida Vita, dan Silver Muse.

“Masih on schedule seperti jadwal lama, tetapi kedatanganya tetap dengan protokol covid. Sekarang sedang kita siapkan lagi SOP-nya,” ujarnya.

Ano

Literasi yang baik menjadi hal yang penting di dalam melawan hoaks

MATARAM.lombokjournal.com  —

Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi Bakohumas se-NTB dengan tema “Melawan Hoaks menuju NTB Gemilang”, berlangsung di Hotel Lombok Astoria, Senin (16/11/20).

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang membuka Rakor Bakohumas se-NTB mengajak seluruh elemen bersatu menangkal hoaks.

Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi ini meminta seluruh lembaga serta media yang ada di NTB untuk memberikan informasi baik, yang dapat memberikan efek positif dan semangat bagi masyarakat NTB.

“Kalau kita perhatikan kondisi saat ini, yang namanya hoaks bukan masalah mudah untuk kita lawan, buktinya sudah nyata di depan mata kita,” ungkapnya.

Umi Rohmi menilai, kurangnya literasi yang baik menjadi kendala utama menangkal hoaks. Masyarakat mudah termakan hoaks karena tidak menelaah secara utuh suatu informasi, serta mencari kebenaran dan keabsahan informasi tersebut.

“Pandemi Covid-19 ini saja contohnya, hal yang tidak gampang untuk kita lawan penyakit ini. Melawan virus ini konsepnya mudah, akan tetapi praktiknya tidak mudah. kenapa tidak mudah? Karena hoaks bertebaran di sana-sini,” terang Umi Rohmi.

Ia melanjutkan, hoaks menjadi mudah diterima dan mudah dipercaya dikarenakan kemasan dan cara penyampaiannya. Untuk itulah literasi yang baik menjadi hal yang penting di dalam melawan hoaks.

“Rumusnya kita semua sudah tahu, tetapi masalahnya ada yang percaya dan tidak percaya, yang kemudian orang tidak percaya ini membuat berita yang mungkin lebih menarik daripada apa yang kita sajikan sebenarnya. Akhirnya kacau semua, jadi ini bukan masalah mudah, ini memang butuh kesungguh-sungguhan dan sinergi kita,” jelasnya.

Terakhir, Umi Rohmi berharap seluruh lembaga dan media kompak memberikan informasi dan berita yang menarik bagi masyarakat. Hal tersebut diakuinya tidak mudah, namun dengan sinergi dan kolaborasi seluruh elemen pemerintah, media dan masyarakat, Ia optimis hal ini dapat diwujudkan.

“Beritanya menjadi sesuatu yang membuat masyarakat menjadi optimis, di masa susah ini masyarakat butuh optimisme, masyarakat butuh nafas, masyarakat butuh semangat supaya bisa bertahan hidup, bisa terus melangkah dimasa susah ini dan tetap semangat untuk maju,” pungkas Umi Rohmi.

Sinergi lembaga kehumasan

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM Sebelumnya melaporkan, Bakohumas Provinsi NTB merupakan wadah untuk menjalin sinergi dan kolaborasi seluruh lembaga kehumasan serta Dinas Kominfotik di seluruh NTB.

“Untuk membangun sinergitas dan kolaborasi di dalam rangka kita memberikan kabar-kabar terbaik, informasi-informasi baik untuk membangun wacana, untuk membangun NTB yang positif, NTB yang betul-betul memberikan arah kebaikan dan kemaslahatan untuk NTB yang gemilang,” ucapnya.

Najam menjelaskan, saat ini seluruh sumber data dan informasi terdapat di kabupaten/kota se-NTB. Bakohumas Provinsi NTB melakukan elaborasi, mengolah informasi tersebut menjadi berita baik yang dapat dikonsumsikan kepada masyarakat.

“Sehingga bias atau noise dari berita dan informasi itu, jangan sampai mengganggu kondusifitas, iklim investasi dan keberlangsungan dari jalannya roda pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan kita di Provinsi NTB ini,” tambah Najam.

Ia juga turut mengajak seluruh jajaran Humas dan Diskominfotik se-NTB kompak bersama-sama menjaga daerah agar tidak termakan oleh hoaks atau fitnah. I

Dikatakan, tidak mungkin Bakohumas Provinsi NTB dapat bergerak sendiri tanpa bantuan dan sinergi dari kabupaten/kota.

“Karenanya, harus ada kesatuan gerak langkah kita, harus ada satu visi dan pikiran kita untuk membangun berita-berita baik di Provinsi NTB ini,” kata Najam.

Rr/HmsNTB

lombokjournal.com —

MATARAM :    Calon Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani mengunjungi warga nasrani korban kebakaran rumah di kawasan Taman Kapitan, Ampenan, Kota Mataram.

Kepada keluarga Gregorius Goleng, Selly menyampaikan empati atas musibah yang menimpa keluarga tersebut, Jumat (13/11/20).

Kunjungan Selly didampingi Ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Mataram, Made Slamet dan  Roni Nelwan, berserta beberapa relawan SALAM.

Gregorius yang akrab disapa Oni nampak senang sekaligus terharu dengan kehadiran Selly Andayani dan rombongan. Dalam pertemuan ia pun menceritakan kronologi musibah kebakaran rumah yang menimpanya.

Rumah Gregorius dilalap api pada Rabu  (11/11) lalu. Diduga kebakaran akibat konsleting listrik dari stop kontak.

“Sehari sebelumnya memang sempat tercium bau  seperti kabel terbakar,” imbuhnya.

Terakhir ia mengingat sempat mengecas handphone kemudian mencabut cas-casan tanpa mematikan stop kontak.

Saat kebakaran terjadi, Gregorius sedang berada di luar rumah. Ia tahu rumahnya kebakaran setelah ada tetangga yang menghubungi.

Upaya pemadaman dilakukan warga sekitar dengan peralatan seadanya. Pihak Pemadam Kebakaran yang dihubungi terlambat datang.

Bantuan pertama datang dari Satuan Brimob Polda NTB. Namun api sudah terlanjur melalap seluruh rumah Gregorius.

“Semua habis, ludes terbakar, termasuk uang hasil usaha. Yang tersisa hanya Baju yang ada di badan,”  tuturnya.

Beberapa barang yang tersisa dari jangkauan api hanya perabotan dapur dan satu unit kompor gas berserta tabung elpiji 3Kg.

Sayangnya, barang-baranng itu juga ludes.Hilang diambil oknum yang tidak bertanggung jawab malam hari usai kejadian kebakaran.

“Ini yang kita sayangkan, di saat ada musibah justru ada yang memanfaatkan keadaan. Kompor dan tabung gas juga diambil bersama perabotan lainnya,” jelasnya.

Gregorius Goleng yang sehari-hari merupakan guru di salah satu SMP swasta di Kota Mataram, bersama istri dan anaknya kini harus mengungsi dan tinggal di tempat orang tuanya akibat kebakaran tersebut.

Calon Walikota Mataram Nomor Urut 2, Hj Putu Selly Andayani mendengar dengan sabar. Usai itu, ia menyampaikan rasa empatinya dan meminta Gregorius dan keluarga bisa sabar dan tabah menghadapi musibah tersebut.

“Bapak Gregorius Boleng dan Keluarga hendaknya tabah dan sabar atas cobaan dari Tuhan Yang Maha Esa ya,” ujar Selly.

Gregorius didampingi ibunya  menyampaikan terimakasih dan rasa haru mereka dikunjungi Selly Andayani.

“Kami sangat berterima kasih Ibu Selly dan rekan-rekan lainnya mau membantu dan melihat kondisi kami,” tukas  Gregorius sembari menggendong anak semata wayangnya .

Peningkatan Fasilitas Tanggap Bencana

Dijumpai usai mengunjungi korban kebakaran, Calon Walikota Mataram Hj Putu Selly Andayani mengatakan, kejadian kebakaran di Taman Kapitan itu harus menjadi perhatian bersama agar masyarakat lebih waspada.

“Tiap kejadian pasti ada hikmah. Ya kita ambil hikmahnya bahwa masyarakat harus lebih waspada dengan musibah yang bisa saja terjadi. Kebakaran termasuk salah satu potensi musibah di perkotaan,” katanya.

Ia mengatakan, ke depan SALAM akan mendorong Kota Mataram lebih tanggap bencana. Baik itu banjir mapun kebakaran.

SALAM akan meningkatan kesiapsiagaan bencana dengan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat melalui Dinas terkait.

“Tentu fasilitas seperti pemadam kebakaran, dan juga ketersediaan hydran di pemukiman yang padat penduduk harus ditingkatkan. Ini untuk mengantisipasi bencana termasuk kebakaran,” katanya.

Selain pemukiman, kawasan lain yang rawan kebakaran seperti pasar dan pertokoan juga harus diantisipasi dengan penyiapan fasiitas pemadam yang memadai.

“Sehingga jika terjadi musbah kebakaran bisa cepat teratasi,” tukasnya.

Me

Wsatawan diminnta mentaati protokol kesehatan selama melakukan aktivitas pendakian atau wisata lainnya

MATARAM.lombokjournal.com –

Kabar baik datang dari destinasi wisata Taman Nasional Gunung Rinjani terkait pendakian yang menjadi salah satu daya tarik wisatawan.

Kabar baik itu adalah disetujuinya jumlah kuota maksimal pendaki yakni dari 30 persen jumlah pendaki normal menjadi 50 persen dan waktu kunjungan pendakian yang awalnya dua hari satu malam menjadi tiga hari dua malam.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat memberikan keterangan pers di Pendopo Wakil Gubernur, Jumat (13/11/20).

Namun Wagub  meminta kepada wisatawan untuk tetap mentaati protokol kesehatan selama melakukan aktivitas pendakian atau wisata lainnya.

“Alhamdulillah kabar gembira bahwa kuota pendakian rinjani ditambah, setelah me-review apa yang kita lakukan selama ini. Lama pendakian juga Alhamdulillah ditambah, tentunya ini harus kita syukuri,” tutur Wakil Gubernur.

Wagub minta para pendaki untuk tetap melestarikan lingkungan dan menjaga alam Rinjani saat mendaki.  Umi Rohmi ini juga meminta kepada para pendaki untuk memastikan kesehatan dan senantiasa menerapkan protokol kesehatan selama pendakian berlangsung.

“Intinya, pada saat pandemi ini masih belum berakhir. Kita harus yakinkan pendakian Gunung Rinjani ini tetap tertib, aman dan terkendali,” tergasnya.

Kepala Balai TNGR, Dedy Asriady mengatakan, penyelenggaraan kunjungan wisata alam harus dengan mempertimbangkan status wilayah keberadaan lokasi wisata yang ada.

Sesuai ketentuan BNPB RI selaku Pelaksana Gugus Percepatan Penaggulangan Bencana Covid-19, wilayah wisata yang boleh dibuka adalah daerah zona hijau dan kuning saja. Tidak dibolehkan untuk daerah yang merupakan zona merah Covid-19.

“Sehingga sistemnya nanti bisa jadi buka tutup. Karena sangat tergantung dengan lokasi wisata setempat masuk Zona Hijau-Kuning atau Zona Merah. Karena itu sangat butuh kerjasama semua pihak untuk bersama-sama menekan penyebaran Virus Covid-19 di lokasi Wisata tersebut,” terang Dedy.

Pihak TNGR pun menerapkan protokol Covid-19 yang ketat terhadap para wisatawan. Baik dari mulai pintu masuk, saat di lokasi wisata, maupun saat ke luar pintu wisata.

Wisatawan antara lain diwajibkan menggunakan masker, menjaga jarak minimal satu meter, membawa surat keterangan bebas Covid-19 (untuk yang dari luar provinsi NTB) atau Bebas Gejala Flu Untuk yang berasal dari pulau Lombok.

Selain itu, setiap wisatawan wajib membawa Handsantizer, dan trash bag penampungan sampah.

Dalam menyelenggarakan kunjungan wisata alam di TN Gunung Rinjani,  Dedy mengaku sejak awal bersama-sama Pemerintah Provinsi NTB, Pemda KLU, Lombok Tengah, Lombok Timur serta stakeholder terkait lainnya, telah merancang berbagai ketentuan guna menunjang kelancaran pembukaan destinasi wisata alam di TN Gunung Rinjani, pada masa new normal yang meliputi persiapan protokol, internalisasi, konsultasi publik dan Sosialisasi, edukasi dan simulasi.

“Sebagai langkah optimalisasi penyelenggaraan wisata alam di kawasan TN Gunung Rinjani di masa pandemi, kami senantiasa melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Gugus Tugas Covid-19 tingkat desa, kecamatan, kabupaten maupun provinsi, Memastikan protokol kesehatan diterapkan oleh pengunjung maupun petugas di seluruh destinasi wisata alam,” tururnya.

Pengunjung diingatkan untuk melakukan upgrading aplikasi booking online e-Rinjani, menyediakan fasilitas pendukung wisata, protokol kesehatan maupun penanganan sampah.

Meningkatkan keterampilan masyarakat di bidang evakuasi dan pengelolaan pengunjung, sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat (pengunjung, TO, pecinta alam, dan lain-lain).

Selain itu pihaknya menunjuk dan melibatkan kelompok masyarakat adat dan bank sampah di desa sekitar kawasan dalam pengelolaan sampah serta koordinasi dan komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan mitra Balai TN Gunung Rinjani lainnya.

“Mari bersama-sama mengawal dan menyelenggarakan kegiatan wisata alam secara bijak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB,” tutupnya.

Rr/HmsNTB