Saat menyampaikan sambutan pelantikan Pj Gubernur NTB yang baru, Mendagri mengungkapkan Lalu Gita Ariadi  mendapatkan penghargaan dari Presiden Joko Widodo

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian  memberikan apresiasi atas kerja keras yang telah diemban PJ Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi (periode  19 September 2023 – 24 Juni 2024), 

Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si di Provinsi NTB dinilai telah mengukir berbagai prestasi, salah satunya menerima penghargaan Tim TPID terbaik. 

BACA JUGA : Pelantikan May (Purn) Hassanudin Menjadi Pj Gubernur NTB 

“Bapak turun dalam keadaan mendapatkan prestasi langsung di Istana Negara dan mendapatkan penghargaan secara langsung dari bapak Presiden Joko Widodo,” tuturnya saat memberikan sambutan pada saat pelantikan, Jakarta, Senin (24/06/24).

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada PJ Ketua TP-PKK NTB, Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi atas kinerja yang telah dilakukan selama menjabat sebagai Ketua TP-PKK dan Posyandu.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lale , selama bekerja sebagai TP PKK Provinsi dan juga posyandu, harapan kami kepada para pejabat yang baru dapat menyesuaikan diri,” ungkapnya.

BACA JUGA : PKL Punya Posisi Tawar yang Kuat dan PIlgub NTB 2024

Pj Gubernur NTB pada hari ini resmi dijabat oleh  Mayjen (Purn) Hassanudin dan  Pj Gubernur NTB

Pj Gubernur NTB yang baru Mayjen (Purn) Hassanudin sebelumnya menjabat sebagai Pj Gubernur Sumut. Hassanudin adalah purnawirawan TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal (Purn) dan mantan Wakil Inspektur Angkatan Darat.

BACA JUGA : Komitmen NTB Menjadi Provinsi ‘Smart and Green Productivity’

Selain itu dalam kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelantikan Penjabat Ketua TP – PKK Serta Pengukuhan Penjabat Ketua Pembina Posyandu. ***

Isu strategis jelang Pilgub NTB dari PKL Dompu, perbanyak pembinaan, penataan pasar, hingga berdayakan PKL jajanan khas

DOMPU.LombokJournal.com ~ Mi6, lembaga kajian sosial dan politik ternama di Nusa Tenggara Barat (NTB), melanjutkan roadshow untuk pemetaan isu strategis Pilkada NTB 2024 dengan mengunjungi Kabupaten Dompu. 

Dalam kunjungannya, Mi6 berfokus pada dialog dengan Pedagang Kaki Lima yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kabupaten Dompu. Pertemuan ini dipimpin oleh Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, yang didampingi Ketua APKLI Provinsi NTB, Abdul Majid.

BACA JUGA : Pelantikan May (Purn) Hasanudin Sebagai Pj Gubernur NTB

Mi6 menegaskan bahwa kehadiran mereka bertujuan murni untuk mendengarkan langsung aspirasinya, mengingat peran mereka sebagai kelompok ekonomi yang rentan. 

Bambang Mei Finarwanto juga menyoroti pentingnya memperbaiki kondisi ekonomi mereka sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi lokal.

Pertemuan di Gelanggang Pemuda KNPI Kabupaten Dompu pada Senin (24/06/24) berlangsung hangat, dengan PKL menyampaikan apresiasi dan harapan mereka kepada Mi6. Didu, sapaan akrab Bambang Mei Finarwanto, menekankan pentingnya memahami kondisi riil masyarakat secara langsung sebagai dasar untuk formulasi kebijakan yang inklusif.

Selanjutnya, Mi6 berkomitmen untuk menyuarakan aspirasi pedagang kaki lima melalui dokumen aspirasi yang akan disampaikan kepada calon kepala daerah pada Pilgub NTB 2024. 

BACA JUGA : Komitmen NTB Menjadi Provinsi ‘Smart dan Green Productivity’

Mereka juga menyoroti posisi politik yang signifikan dari PKL dalam proses pemilihan, yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.

Ketua APKLI NTB, Abdul Majid, menambahkan bahwa dialog ini harus menghasilkan platform yang memungkinkan pemahaman mendalam antara pemerintah dan PKL. Dia juga mengapresiasi peran Pemkab Dompu namun menekankan perlunya perbaikan lebih lanjut dalam pengelolaan dan perhatian terhadap PKL.

Di sisi lain, Ketua APKLI Kabupaten Dompu, Supriadin, menyoroti perlunya perbaikan dalam tata kelola PKL, mengingat rencana penggusuran yang mengancam. Dia juga menekankan pentingnya pembinaan, pelatihan, dan bantuan modal untuk meningkatkan kesejahteraan PKL, termasuk yang menjual kuliner tradisional khas Dompu.

BACA JUGA : Isu Strategis Pilgub NTB dari PKL di Sumbawa Barat

Secara keseluruhan, roadshow Mi6 ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan dan solusi konkret untuk meningkatkan kondisi PKL di Dompu, serta memastikan bahwa suara mereka diintegrasikan dalam kebijakan publik secara lebih baik ke depannya. me

Pertimbangan dilakukan pelantikan Mayjen (Purn) Hassanudin sebagai Pj Gubernur NTB yang baru, karena punya pengalaman terjun langsung ke daerah

JAKARTA,LombokJournal.com ~ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi NTB yang baru Mayjen (Purn) Hassanudin di Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin (24/06/24).

BACA JUGA : Komitmen NTB Menjadi Provinsi yang ‘Smart and Green Productivity’ 

Dengan pelantikan ini, Mayjen (Purn) Hassanudin jadi Pj Gubernur NTB yang baru, yang sebelumnya menjabat sebagai Pj Gubernur Sumut. Hassanudin adalah purnawirawan TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal (Purn) dan mantan Wakil Inspektur Angkatan Darat.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan dipilihnya Hassanudin sebagai Pj Gubernur NTB yang baru dikarenakan beberapa pertimbangan. 

Di antaranya di Pemerintah Provinsi NTB, hanya Sekertaris Daerah (Sekda) yang bisa menjabat sebagai Pj Gubernur, sementara jabatan tersebut telah diampu oleh Pj Gubernur NTB yang sebelumnya,  Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. 

Karena itu, setelah melapor kepada presiden dan melakukan seleksi dan berbagai pertimbangan lainnya maka Hassanudin dipilih sebagai Pj Gubernur NTB yang baru. 

BACA JUGA : Isu Strategis Pilgub NTB dari PKL di Sumbawa Barat

“Pertimbangan pertama beliau adalah staf ahli pejabat pusat di Menko Polhukam, sering memberi arahan kepada daerah termasuk melakukan supervisi,” jelas Tito. 

Dengan pengalaman terjun langsung ke daerah tersebut, dijelaskan Tito dapat menjadi modal utama sebagai pengganti Pj Gubernur di daerah yang baru untuk menghindari terjadinya miss informasi. 

Selain itu, di Provinsi NTB juga akan diadakan beberapa event besar, salah satunya peresmian smelter besar sehingga diperlukan seorang pengganti yang berpengalaman telah terjun ke daerah tersebut. 

Tak lupa, Tito mengucapkan terima kasih kepada Penjabat Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, yang telah mengabdi selama sembilan bulan memimpin Provinsi NTB. 

Dijelaskan Mendagri, Miq Gite sapaan Pj Gubernur NTB sebelumnya, mengajukan permohonan langsung untuk mengundurkan diri dan mengikuti pesta demokrasi Pilkada 2024 ini. 

“Pak Lalu langsung menyampaikan keinginannya kepada saya untuk mendapatkan ruang yang lebih luas (untuk berkampanye),” jelas Tito. 

BACA JUGA : Inovasi dan Praktik Baik Diskominfotik NTB

Karena itu Pj Gubernur NTB pada hari ini resmi dijabat oleh  Mayjen (Purn) Hassanudin dan  Pj Gubernur NTB sebelumnya, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, resmi mengundurkan diri. ***

Dalam roadshow Pemetaan Isu Strategis kali ini,  Mi6 memberi ruang dan memfasilitasi pedagang kaki lima dalam Focus Group Discussion (FGD)  Sumbawa Barat

KSB.LombokJournal.com ~ Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 kembali mengadakan roadshow pemetaan isu strategis menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2024 di Kabupaten Sumbawa Barat, menggandeng para Pedagang Kaki Lima (PKL), Minggu (23/06/24) sore.

BACA JUGA : Komitmen NTB Menjadi Provinsi ‘Smart and Green Priductivity’

Roadshow ini dipimpin oleh Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, didampingi Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Provinsi NTB, Abdul Majid. Kehadiran mereka disambut hangat oleh para pedagang kaki lima di Bumi Pariri Lema Bariri.

Dalam acara tersebut, Mi6 mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bersama puluhan pedagang kaki lima dari Sumbawa Barat. Dalam sambutannya, Direktur Mi6, yang akrab disapa Didu, menjelaskan alasan menggandeng para PKL dalam acara ini.

“Pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua APKLI NTB, Pak Abdul Majid, yang telah memfasilitasi pertemuan dengan teman-teman PKL di Sumbawa Barat,” kata Didu.

Menurut Didu, para pedagang kaki lima adalah penopang ekonomi kerakyatan yang tangguh dan membuka lapangan kerja di sektor riil masyarakat. 

BACA JUGA : Inovasi dAN Praktik Baik Diskominfotik NTB

“Eksistensi PKL sebagai soko guru ekonomi kerakyatan tak terbantahkan. Saat Covid-19 menghantam perekonomian, PKL justru tetap eksis dan bertahan,” tambahnya.

Abdul Majid, Ketua APKLI NTB, mengakui pihaknya dihubungi Mi6 terkait Roadshow Pemetaan Isu Strategis PKL untuk wilayah Sumbawa, Dompu, dan Bima. 

“APKLI NTB sudah berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk menyiapkan sekitar 50 PKL untuk menggelar pertemuan dengan Mi6,” kata Abdul Majid.

Ia juga menyampaikan bahwa masih ada tantangan untuk mengintegrasikan suara PKL dalam perumusan kebijakan publik. 

Oleh karena itu, diharapkan pemetaan isu strategis roadshow ini dapat menciptakan platform dialog antara pemerintah dan PKL untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka, serta menggagas penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang layak.

Ketua APKLI Sumbawa Barat, Hamzanwadi, menuturkan beberapa persoalan yang dihadapi PKL, seperti lemahnya perlindungan hukum dan kurangnya perhatian terhadap nasib keluarga PKL, terutama anak-anak. 

Ia mendorong pemerintah untuk memberikan jaminan pendidikan dalam bentuk beasiswa bagi anak-anak PKL dan memudahkan akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Hamzanwadi berharap kontestasi Pilkada NTB 2024 menjadi wadah bagi calon kepala daerah untuk membangun kesepahaman dengan PKL. APKLI Sumbawa Barat juga mengapresiasi kehadiran Bupati Sumbawa Barat, H Musyafirin, yang maju dalam Pilgub NTB 2024 bersama Hj Sitti Rohmi.

Salah satu PKL Sumbawa Barat, Raifal, mengungkapkan harapannya agar Mi6 bisa menyampaikan aspirasi PKL kepada para calon kepala daerah. 

“Kami berterima kasih Mi6 sudah berkenan hadir, ini merupakan wadah yang penting bagi kami,” ujar Raifal.

BACA JUGA : Sosialisasi Pola Asuh, Bunda Lale Ajak PIK-R STIKES YARSI

PKL lain, Gufron, menyoroti kondisi PKL di Pelabuhan Poto Tano yang berada di bawah ASDP dan meminta perhatian terhadap nasib mereka. Mi6 berkomitmen untuk menyampaikan berbagai isu tersebut kepada para calon yang akan berlaga di Pilkada NTB pada 27 November mendatang. me

Pj Gubernur NTB mengungkapkan komitmen menjadikan NTB provinsi yang mewujudkan produktivitasnya yang cerdas dan hijau

MATARAM. LombokJournal.com ~ Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024, Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, bersama dengan PLN Icon Plus menggelar acara bertema “Smart and Green Productivity”.

BACA JUGA : Sosialisasi Pola Asuh, Bunda Lale Ajak PIKI-R Yarsi

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB bersama PT. PLN Indonesia Comnet Plus (Icon Plus) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk mewujudkan NTB sebagai provinsi dengan produktivitas cerdas dan hijau, Jum’at (07/06/24).

Miq Gite menyatakan bahwa komitmen NTB untuk menjadi provinsi dengan produktivitas cerdas dan hijau telah dimulai sejak lama, setidaknya sejak tahun 2017. Pemprov NTB pernah mengikuti forum internasional bertajuk International Green Island Forum di Pulau Jeju, Korea Selatan.

Menurut Miq Gite, konsep “smart” dalam pemerintahan berarti penerapan teknologi informasi, sedangkan “green” mengacu pada upaya menjadikan daerah bersih dan hijau. Komitmen ini termasuk penandatanganan MoU dengan Icon Plus untuk meningkatkan produktivitas, terutama dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

BACA JUGA : Lanjutan Roadshow Mi6, FGD Isu Strategis di Kota Bima

“Pemerintah NTB sudah lama mengikuti forum internasional seperti International Green Island Forum. Konsep smart diterapkan di instansi pemerintah melalui teknologi informasi, dan green berarti komitmen Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjadikan daerah kita sebagai green bank sampah dan pengelolaan limbah,” ungkapnya di Pantai Wisata Loang Baloq, Mataram .

Miq Gite menjelaskan bahwa komitmen tersebut mencakup penerapan energi hijau, teknologi hijau, pengembangan ekonomi hijau, dan pariwisata hijau. 

Kehadiran PLN Icon Plus, bagian dari PLN, memungkinkan jaringan PLN dimanfaatkan oleh Icon Plus sehingga seluruh daerah dapat menerapkan konsep provinsi cerdas dan hijau. 

Komitmen ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, terutama kegiatan usaha UMKM. Kini, 10 UMKM lokal telah menjadi binaan Icon Plus dan masuk dalam marketplace.

“Itu adalah komitmen besar dan semuanya sedang berproses. Kehadiran PLN Icon Plus sebagai bagian dari PLN bertujuan untuk memajukan NTB,” pungkasnya.

BACA JUGA : IbU negara dan Bunda Lale Lepas 300 Tukik di Sekotong, Lobar

Dalam kesempatan tersebut, Miq Gite bersama Direktur PLN Icon Plus menyerahkan bantuan CSR kepada beberapa lembaga pendidikan dan pemerintahan setempat. Bantuan tersebut berupa internet gratis selama satu tahun kepada Kelurahan Tanjung Karang dan sarana kebersihan kepada Kelurahan Ampenan Selatan. pnd/dyd

Pemaparan inovasi Diskominfotik NTB mencakup empat fokus utama dalam Lokakarya di Mataram

Mataram, LombokJournal.com – Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., M.M., memaparkan inovasi dan praktik baik yang telah dilaksanakan oleh Diskominfotik NTB. 

Pemaparan ini disampaikan pada acara Lokakarya Pemetaan Produk Pengetahuan dan Praktik Baik Lingkup Perangkat Daerah Provinsi NTB yang digelar di Mataram, Jum’at (07/06/24).

BACA JUGA : Komitmen NTB Menjadi Provinsi ‘Smart and Green Produkctivity’

Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk mengidentifikasi produk pengetahuan dan praktik baik yang telah diterapkan oleh berbagai perangkat daerah di Provinsi NTB. Acara ini diharapkan dapat menjadi sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di Provinsi NTB.

Dalam pemaparannya, Dr. Najam menyoroti empat fokus utama yang menjadi inovasi dan praktik baik Diskominfotik NTB, yaitu:

1. Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)
2. Statistik
3. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK)
4. Sandi dan Keamanan Informasi.

Ia juga menekankan bahwa mulai tahun 2024, Diskominfotik NTB akan fokus pada digitalisasi dan keamanan informasi, dan fokus ini diharapkan berlanjut hingga tahun 2025-2026.

BACA JUGA : Roadshow Mi6 di Sumbawa, Dukung Pilgub NTB 2024

Salah satu inovasi unggulan yang telah dikembangkan oleh Diskominfotik NTB dalam tiga tahun terakhir adalah dashboard integrasi berita sebagai penerapan sistem informasi terpadu pemerintah daerah. 

Dr. Najam menjelaskan bahwa dashboard ini bertujuan untuk menyediakan berita yang dapat diandalkan dan tidak terpengaruh oleh nada minor atau framing yang berbeda dari sumber lain. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan informasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

“Kita buatkan bank beritanya, supaya teman-teman media dan masyarakat bisa mencari berita baik, tidak hanya terpengaruh dengan berita yang dibuat orang lain dengan nada minor ataupun dengan framing yang berbeda,” ungkap Dr. Najam.

Selain itu, Dr. Najam menyoroti pentingnya kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB dalam penggunaan dan pengembangan aplikasi. Diskominfotik NTB siap bekerja sama dalam membangun dan mengembangkan aplikasi yang dibutuhkan oleh OPD Pemprov NTB.

“Program unggulan NTB satu data merupakan implementasi kebijakan Indonesia satu data, yang menjadi basic point dari Government Technology (GovTech) yang sudah diluncurkan beberapa waktu lalu,” tambahnya.

Dr. Najam juga menekankan pentingnya keamanan informasi dalam menjaga sumber informasi pemerintah daerah, mengingat semakin maraknya kejahatan siber yang menyerang pemerintah. Diskominfotik NTB telah melangkah ke tahap Computer Security Incident Response untuk memperkuat keamanan siber.

BACA JUGA : Klarifikasi atas Dukungan HBK Center di Pilkada Lotim 

“Kita sudah melangkah ke Computer Security Incident Response, jadi sekarang cyber security itu menjadi penting,” pungkasnya.  ssn/dyd

PIK-R STIKES Yarsi diajak Bunda Lale melakukan kerja sama dengan PKK Provinsi dan kabupaten kota terutama bagaimana sosialisasi terkait pola asuh remaja

MATARAM.LombokJournal.com ~ Bunda Lale sapaan akrab (PJ) Ketua TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj Lale Prayatni Gita Ariadi  mengajak PIK Remaja STIKES Yarsi Mataram kerja sama sosialisasi pola asuh yang baik, untuk meningkatkan kesehatan dalam berkeluarga. 

BACA JUGA : Klarifikasi atas Dukungan HBD Center dalam Pilkada Lotim

Ajakan kerja sama itu disampaikan Bunda Lale saat membuka kegiatan apresiasi Pusat Informasi Konseling Remaja  (PIK-R) Percontohan Tingkat Nasional 2024/2025 di Aula Ibnu Sina STIKES YARSI Mataram, Selasa (04/06/24)

“Saya berharap PIK-R STIKES Yarsi bisa kerja sama dengan PKK Provinsi dan kabupaten kota terutama bagaimana sosialisasi dan  memberi edukasi terkait  pola asuh remaja di NTB,” harapnya.

Bunda Lale juga mendorong para PIK Remaja dengan PKK Provinsi untuk terus bergandengan tangan menghidupkan dan mengedukasi pola asuh di desa dan sekolah di NTB. 

Menurut Bunda Lale, masalah remaja menjadi kompleks terutama kebiasaan merokok yang semakin merajalela, banyak remaja yang tidak percaya diri dan masalah  pernikahan usia dini. 

BACA JUGA : Lanjutan Roadshow Mi6, FGD Isu Strategis di Kota Bima 

“Tugas kita cukup berat, tapi dengan berkerjasama masalah remaja bisa teratasi dengan baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua STIKES Yarsi Mataram, Zulkahfi menyebutkan bahwa PIK-R STIKES Yarsi Mataram menjadi salah satu Yayasan yang masuk nominasi sebagai daerah percontohan penerapan PIK-R tingkat nasional dari tiga daerah lainnya, di antaranya  DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan 

“Harapan kita PIK-R Al Kahfi  STIKES Yarsi Mataram dapat meraih juara 1 tingkat nasional,” harapnya.

PIK-R  menjadi suatu wadah kegiatan program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga

“Untuk itu, program PIK-R sangat bermanfaat yang dirasakan oleh remaja Al Kahfi STIKES Yarsi Mataram,” jelasnya.

BACA JUGA : Ibu Negara dan Bunda Lale Melepas 300 Tukik di Sekotong, Lobar

Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri oleh tim evaluasi nasional BKKBN pusat, BKKBN Provinsi NTB dan kabupaten kota di NTB serta ratusan mahasiswa/i kesehatan STIKES Yarsi Mataram.   

Manikp

Lanjutan roadshow Mi6 untuk menyerap informasi dan pandangan masyarakat di Pulau Sumbawa, berbagai persoalan strategis menjelang Pilgub NTB 2024

Bima.LombokJournal.com ~ Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 melanjutkan roadshow-nya setelah sebelumnya mengunjungi Tana Samawa. 

Kali ini, Mi6 bertolak ke Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Rumah Bakso Depot 76, Kelurahan Panggi, Kota Bima, pada Minggu (02/06/24) sore. Acara ini dihadiri oleh puluhan jurnalis dari Kota Bima dan sekitarnya, dengan Abdul Majid sebagai moderator.

BACA JUGA : Ibu Negara dan Bunda Lale Melepas 300 Tukik di Sekotong, Lobar

Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, dalam sambutannya menegaskan bahwa gerakan Mi6 bersifat independen dan tidak berafiliasi dengan calon mana pun yang akan berlaga di Pilgub NTB 2024. 

“Mi6 melakukan roadshow atas nama independen, kita bukan tim sukses pasangan calon tertentu. Produk dari FGD ini juga akan kami tawarkan kepada seluruh paslon, bukan paslon tertentu saja,” kata Bambang yang akrab disapa Didu.

Tujuan FGD dan Isu-isu Strategis

Didu menjelaskan bahwa lanjutan roadshow Mi6 melalui FGD bertujuan menyerap informasi dan pandangan dari masyarakat di Pulau Sumbawa, mengenai berbagai persoalan strategis menjelang Pilgub NTB 2024. 

“Kami ingin menyerap informasi, meminta pandangan dan persepsi dari teman-teman di Pulau Sumbawa terkait persoalan-persoalan yang kira-kira bisa kita urai benang merahnya untuk kita suarakan dalam momen kontestasi demokrasi pada 27 November nanti,” paparnya.

BACA JUGA : Klarifikasi atas Klaim Dukungan HBK Center dalam Pilkada Lotim

Dalam lanjutan roadshow Mi6 ini, Didu menekankan pentingnya media dalam proses ini karena memiliki akses informasi yang luas dan memahami masalah-masalah strategis di masyarakat. 

“Media mesti tetap memberi kontrol sosial, kritis, dan independen. Media harus berdiri di tengah, tidak boleh berpihak dan partisan,” ungkap Didu.

Dalam FGD ini, beberapa jurnalis memberikan perspektif mereka terhadap masalah yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah yang akan datang. Sumarlin, jurnalis dari Kabaroposisi, menyoroti kondisi politik di Bima menjelang Pilgub NTB 2024. 

Ia mengungkap bahwa masyarakat Bima masih menunggu apakah figur dari Mbojo bisa maju dalam Pilgub NTB 2024. 

Beberapa nama yang muncul di radar antara lain Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri dan anggota DPR RI dari Fraksi PAN Syafruddin alias Rudy Mbojo.

Sumarlin juga mengangkat isu lemahnya peran aktif pemerintah dalam siklus produksi jagung dan kurang aktifnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Dedi, jurnalis dari Berita Bima, menyoroti turunnya harga jagung yang disebabkan oleh kebijakan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) Republik Indonesia melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022.

Krisis Air Bersih dan Suhu Udara

Selain itu, Dedi mengungkap ancaman krisis air bersih yang dihadapi Kabupaten Bima dan Kota Bima akibat berkurangnya daerah serapan air karena penebangan hutan untuk penanaman jagung. Warga di beberapa titik di Bima bahkan harus membeli air dengan harga Rp 5 ribu per jerigen.

Jurnalis lain seperti Irul dari Taroa Info, Ibrahim dari Liputan 17, dan Muhaimin dari Kupas Bima juga memberikan perspektif menarik dalam FGD tersebut. Hasil diskusi ini akan dijadikan bahan oleh Mi6 untuk rencana tindak lanjut ke depan.

BACA JUGA : Roadshow Mi6 di Sumbawa untuk Dukung Pilgub NTB 2024

Dengan selesainya diskusi formal, Mi6 dan para jurnalis melanjutkan diskusi informal mengenai dinamika politik terkini yang berkembang di NTB. me

PDI Perjuangan terus melakukan komunikasi dengan partai politik lain untuk mengusung Sahril dan Sudirman dalam Pilkada Sumbawa 2024 

MATARAM.LombokJournal.com ~ DPD PDI Perjuangan Provinsi NTB secara resmi mengusung H. Sahril dan Sudirman sebagai bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Sumbawa untuk Pilkada 2024. 

Penetapan ini dilakukan dalam rapat DPD PDI Perjuangan yang diperluas dan dihadiri oleh 10 DPC PDI Perjuangan kabupaten/kota pada Sabtu (01/06/24) di kantor DPD PDI Perjuangan NTB, Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram.

BACA JUGA : KLarifikasi atas Klaim Dukungan HBK Center dalam Pilkada Lotim

Sahril saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Arpusda) Kabupaten Sumbawa, sementara Sudirman adalah mantan komisioner KPU Sumbawa yang kini aktif sebagai pengusaha.

Ketua DPC PDI Perjuangan Sumbawa, Abdul Rafiq, menegaskan kesiapan partainya untuk mengamankan putusan yang telah menetapkan pasangan Sahril dan Sudirman.

“Insya Allah, semua putusan partai kami siap amankan bersama seluruh jajaran. Bahkan kami siap langsung menyosialisasikan pasangan Sahril dan Sudirman ke akar rumput,” ujar Rafiq saat dihubungi melalui telepon.

Rafiq menyebutkan bahwa duet Sahril dan Sudirman mewakili wilayah timur dan barat Kabupaten Sumbawa. Ia yakin pasangan ini mampu menjawab persoalan masyarakat di Kabupaten Sumbawa.

“Dengan latar belakang Pak Sahril sebagai ASN karir dan Sudirman sebagai mantan komisioner KPU dan pengusaha, mereka sudah memahami kebutuhan masyarakat Sumbawa untuk lima tahun ke depan,” tambahnya.

BACA JUGA : Roadshow Mi6 untuk Mapping Isu Stragis Pilgub NTB 2024 

Sejauh ini, komunikasi dengan partai politik lain untuk mengusung pasangan Sahril dan Sudirman terus dimatangkan. PDI Perjuangan akan melakukan kerjasama politik dengan tiga parpol lainnya, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gelora, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menurut Rafiq, Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, H. Rachmat Hidayat, akan membawa hasil rapat penetapan pasangan calon kepala daerah di Sumbawa ke DPP partai pada Senin, 3 Juni 2024, bersamaan dengan hasil rapat penetapan pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur, Sitti Rohmi Djalilah dan HW Musyaifirin.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Sumbawa, Gita Liesbono, menyatakan kesiapan partainya untuk memenangkan pasangan Sahril dan Sudirman.

“Kami sudah punya proyeksi dan pemetaan untuk menghadapi Pilkada Sumbawa 2024. Insya Allah semua kader dari tingkat DPC, PAC hingga anak ranting siap menyosialisasikan dan memenangkan pasangan Sahril dan Sudirman,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, H. Ruslan Turmudzi, menjelaskan bahwa pilihan pada Sahril untuk maju di Pilkada Sumbawa didasarkan pada popularitasnya di kalangan masyarakat Sumbawa.

“Pilihan pada Pak Sahril di Pilkada Sumbawa adalah pilihan strategis karena melihat suara akar rumput,” jelas Ruslan.

Sementara itu, Sudirman mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh PDI Perjuangan untuk maju mendampingi Sahril. Ia berkomitmen untuk menciptakan birokrasi yang cerdas, ramah, dan melayani.

“Kami pastikan pengelolaan birokrasi harus dilakukan transparan sehingga masyarakat mendapatkan seluruh akses pelayanan dasar dengan cepat,” ujarnya.

Sudirman juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara proporsional dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan generasi mendatang.

BACA JUGA : Pembalap Lokal Ramaikan Pertamina Mandalika Racing Series  

Dengan berbagai persiapan dan dukungan yang ada, pasangan Sahril dan Sudirman siap untuk memenangkan Pilkada Sumbawa 2024 dan membawa perubahan positif bagi Kabupaten Sumbawa. me

Acara roadshow MI6 melibatkan puluhan jurnalis aktif dari Pulau Sumbawa, dan dihadiri perwakilan organisasi pers

SUMBAWA BESAR, LombokJournal.com – Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 menggelar roadshow Mi6 di Kabupaten Sumbawa, NTB, sebagai bagian dari upaya menyukseskan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Barat 2024. 

Roadshow MI6 bertujuan untuk memetakan isu-isu strategis dan memahami permasalahan spesifik di masing-masing daerah.

BACA JUGA : Klarifikasi atas Klaim Dukungan HBK Center Dalam Pilkada Lotim

Pada Sabtu (01/06/24), Mi6 mengadakan Fokus Group Discussion (FGD) di Hotel Kaloka Sumbawa.

 Acara Roadshow MI6 melibatkan puluhan jurnalis aktif dari Pulau Sumbawa dan dimoderatori oleh Abdul Majid, seorang lawyer dari Mataram. 

Hadir pula perwakilan organisasi pers seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), serta media dan organisasi pers lainnya.

Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, yang akrab disapa Didu, menyampaikan terima kasih atas partisipasi para jurnalis. Didu menjelaskan latar belakang FGD tersebut, yakni sebagai momen strategis bagi masyarakat untuk melihat lebih dalam berbagai permasalahan yang ada menjelang Pilkada Serentak 2024.

“Pada prinsipnya, kami ingin menyerap informasi dan meminta pandangan dari teman-teman di Pulau Sumbawa terkait persoalan-persoalan yang bisa kita uraikan untuk disuarakan dalam Pilgub NTB yang akan digelar 27 November nanti,” ungkap Didu.

Pulau Sumbawa dihuni oleh dua etnis besar, Suku Samawa dan Suku Mbojo, yang memiliki kekhasan kultural tersendiri. Mi6 hadir di Sumbawa untuk mendengar “Suara dari Sumbawa” terkait Pilgub NTB 2024. 

BACA JUGA : Ibu Negara dan Bunda Lale Lepas 300 Tukik di Sekotong Lobar

Didu berharap para calon kontestan Pilgub memberikan tawaran yang konkret dan menarik simpati rakyat melalui janji dan visi-misi mereka.

Menurut Didu, media adalah salah satu eksponen yang paham dan memiliki akses lebih dalam untuk memotret persoalan kedaerahan. 

“Media mengetahui betul problem strategis di masyarakat. Mereka punya akses informasi yang lebih luas,” tambah Didu. 

Dalam roadshow Mi6 ini ditekankan agar media tetap independen dan kritis dalam kontestasi demokrasi yang akan datang.

Selama FGD, para jurnalis memberikan perspektif mereka mengenai beberapa masalah yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah mendatang. Ketua PWI Sumbawa, Zainuddin, mengungkapkan adanya persoalan “ego kesukuan” yang masih menjadi diskursus di masyarakat. Menurutnya, persoalan ini tidak seharusnya lagi dibicarakan.

Fian, jurnalis dari Sumbawanews.com, menyoroti masalah serius di sektor pertanian, terutama produksi jagung. Ia mengusulkan agar pabrik pakan dibuat di Sumbawa untuk mengendalikan harga jagung yang sering tidak stabil setiap kali panen raya.

Jimmi Setiawan, jurnalis Bidikkameranews, mengemukakan masalah-masalah lain seperti kesenjangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Selain itu ada persoalan jaringan telekomunikasi yang belum merata, infrastruktur jalan, pengembangan UMKM, kesejahteraan media, pertambangan, dan event-event internasional yang belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat NTB, khususnya Pulau Sumbawa.

BACA JUGA : Pembalap Lokal Ramaikan Pertamina Mandalika Racing Series

Diskusi berlangsung hangat dan cair. Hasil diskusi tersebut akan dijadikan Mi6 sebagai bahan untuk melakukan rencana tindak lanjut. Usai diskusi formal, Mi6 dan puluhan jurnalis di Sumbawa berdiskusi terkait dinamika politik terkini yang berkembang di NTB. me