Belanja hibah berupa barang dapat diberikan kepada pemerintah, baik instansi daerah atau instansi vertikal pemerintah lainnya

PEMENANG.lombokjournal.com —

Bupati Lombok Utara Dr H Najmul Akhyar SH MH  dan Kepala Biro Keuangan Cipto Hadi Prayitno, mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan, menandatangani Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, di Kantor TWPN Gili Matra, Kecamatan Pemenang (25/01/21).

Penandatanganan itu menandai sinergi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (Pemda KLU). Tujuannya untuk Pengembangan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN), khususnya Taman Wisata Perairan Nasional (TWPN) Gili Matra.

Kewenang Kepala Biro Keuangan untuk menandatangani Perjanjian dan BAST Hibah Langsung Dalam Negeri berupa Barang Milik Pemerintah Daerah yang diterima KKP, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 49/KEPMEN-KP/2020,.

BMD yang dihibahkan Pemda KLU adalah lahan seluas 720 m² dan 2 gedung/bangunan yang berlokasi di Jalan Raya Bangsal Kecamatan Pemenang

Mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Biro Keuangan mengucapkan terima kasih kepada Bupati Lombok Utara beserta jajaran.

“Insha Allah KKP akan menerima hibah dan amanah ini dengan penuh tanggung jawab.” tuturnya.

Hibah BMD ini bertujuan mendukung tugas dan fungsi KKP dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Taman Wisata Perairan Nasional Gili Matra (TWPNGM) sebagai salah satu wilayah kerja dari Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang.

BKKPN di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, mempunyai tugas melaksanakan pemangkuan, pemanfaatan dan pegawasan kawasan konservasi untuk pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Sekretaris Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL), Hendra Yusran Siry menyampaikan UPT Ditjen PRL berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 23 tahun 2008, bertugas melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Khususnya untuk pemanfaatan kawasan berupa Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan nelayan kecil di Kawasan,

Tanda Daftar Kegiatan Pembudidaya Ikan Kecil, karcis masuk kawasan untuk kegiatan pariwisata alam perairan, tanda masuk untuk kegiatan penelitian serta kegiatan kependidikan.

“Selanjutnya, hibah BMD ini akan ditindaklanjuti dengan pengusulan register hibah guna dicatat sebagai penerimaan negara dalam bentuk PNBP yang bersumber dari hibah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah,” terangnya

KKP berharap koordinasi yang telah terbangun ini senantiasa harmoni, serta bersyukur dan berterima kasih kepada Pemda KLU atas dukungan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan selama ini.

Di tempat yang sama Bupati Lombok Utara Dr H Najmul Akhyar SH MH dalam sambutannya mengatakan, untuk menciptakan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran daerah, perlu ditopang sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Hal itu berdasarkan amanat Menteri Dalam Negeri nomor 123 tahun 2018 atas Permendagri nomor 32 tahun 2011.

Selain itu, suatu kebutuhan untuk terciptanya good governance dan clean goverment serta reformasi pemerintahan.

“Oleh karena itu maka penandatanganan naskah hibah dan berita acara serah terima hibah BMD antara Pemda KLU dengan KKP merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih,” imbuhnya.

Bupati Najmul menuturkan bantuan hibah dan bantuan sosial merupakan belanja pendapatan dan belanja daerah yang cukup krusial, lantaran banyak pihak yang membutuhkan disamping banyaknya kebutuhan yang diakomodir didalamnya, baik kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan pemerintahan.

Belanja hibah berupa barang dapat diberikan kepada pemerintah, baik instansi daerah atau instansi vertikal pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan atau menunjang pencapaian sasaran program pemerintahan daerah.

“Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan pelaksanaan hibah Pemda Lombok Utara, berupa tanah dan bangunan ini kepada KKP RI,” tandasnya.

Harapan dari Pemda KLU, jelasnya, dengan penyerahan hibah berupa tanah dan gedung ini akan meningkatkan kemanfaatan bagi KKP RI. Pemda KLU berterima kasih kepada KKP yang telah menempatkan unit institusinya untuk berkantor di KLU. Tentu manfaatnya sangat baik bagi pengembangan pariwisata di Tiga Gili. Selain pengembangan pariwisata,  mesti berpikir pula mengenai pelestarian alam secara seimbang,” urainya.

Adapun Kepala BPKAD KLU Sahabuddin MSi menyatakan terkait landasan hukum pemberian hibah BMD   berdasarkan UU nomor 1 tahun 2004,  PP nomor 27 tahun 2014, Permendagri nomor 11 tahun 2016, Perda KLU nomor 1 tahun 2018 dan Keputusan Bupati Lombok Utara nomor 403 tanggal 4 November tahun 2020, yang obyek hibahnya berupa tanah dan bangunan permanen yang sudah dimanfaatkan sebelumnya oleh BKKPN Kupang TWPNGM, sejak tahun 2011.

Rangkaian acara berlangsung tertib dan lancar dengan dilakukan pula penandatanganan perjanjian hibah BMD oleh Bupati Lombok Utara dan Kabiro Keuangan KKP disaksikan Sesditjen PRL, Ketua DPRD, Pj Sekda KLU, Asisten II Setda KLU, Kepala BPKAD KLU dan tamu undangan. Dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata, foto bersama serta acara ramah tamah.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Hendra Yusran Siry, Ketua DPRD Lombok Utara Nasrudin SHi, Penjabat Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Asisten II Setda KLU Ir H Rusdi, unsur Polres Lotara dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di NTB.

sas

Tujuannya menertibkan pelaksanaan protokol kesehatan dan menegakkan disiplin aparat TNI-Polri 

MATARAM.lombokjournal.com –

Operasi Penegakkan Ketertiban dan Kedisiplinan (Gaktibplin) dilakukan Gabungan Aparat TNI-POLRI, menyasar tempat hiburan malam di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (23/01/21).

Aparat TNI-POLRI memeriksa identitas para pengunjung tempat hiburan malam. Selain itu apparat menghimbau, agar para pengunjung dan manajemen tempat hiburan malam mematuhi protocol kesehatan.

Menurut Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat (Kabid Propam Polda NTB), Kombes Pol Awan Hariono, S.IK, M.H, operasi ini memiliki dua tujuan.

Pertama, untuk memberikan himbauan para pengunjung dan pengelola tempat hiburan malam agar tetap mematuhi protokol kesehatan.

Dan kedua, menegakkan ketertiban dan kedisiplinan (Gaktibplin) aparat TNI-POLRI di tempat hiburan malam.

“Ini gabungan dari Propam Polda NTB Danden POM dari POM AU dan dari POM AL, kita melaksanakan operasi Gaktibplin, jadi sasaran kita yang pertama adalah menyampaikan himbauan kepada masyarakat tetap mengedepankan protokol kesehatan pada saat di tempat hiburan. Kedua, sasaran kita anggota TNI dan POLRI yang berada di tempat hiburan malam.” Ujar Awan Hariono

Ia menuturkan operasi Gaktibplin ini akan dilaksanakan seminggu sekali. Dengan adanya operasi ini, diharapkan masyarakat NTB yang berkunjung ke tempat hiburan malam mengedepankan protokol kesehatan.

Dan bagi Aparat TNI-POLRI yang kedapatan berada di tempat hiburan malam, bakal diproses di Institusi masing-masing.

“Kegiatan seperti ini akan kita laksanakan secara kontinyu, tujuannya untuk mendisiplinkan masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk tetap mematuhi protokol Kesehatan, juga mendisiplinkan anggota TNI-POLRI untuk lebih baik ke depan,” terangnya.

Razia perdana ini dilaksanakan di Bidari Hotel Mataram, Djembank Hotel, dan Kingsman Resto and Lounge. Razia dipimpin oleh Kombes Pol Awan Hariono semenjak dilantik sebagai Kabidpropam Polda NTB, tanggal 4 Januari lalu.

Me

Partisipasi pemilih Lombok Utara sebesar 87,73 persen

TANJUNG.lombokjournal.com –

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara dalam Rapat Pleno terbuka, Jum’at  (22/1/2021), menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaen Lombok Utara terpilih, berdasarkan Pemilihan Bupati tahun 2020.

Ditetapkannya Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, H Djohan Sjamsu SH dan Danny Carter Febrianto Ridawan ST MEng dengan perolehan suara sebanyak 83.659 suara atau 56,18 persen dari total suara hasil berdasarkan Pilbup awal Desember 2020,

KPUD KLU menjelaskan, partisipasi pemilih Lombok Utara relatif tinggi, yakni sebesar 87,73 persen dari jumlah pemilih dalam pilbup 2020.

Ketua KPUD KLU, Juraidin SH MH saat Rapat Pleno menjelaskan pelaksanaan ketentuan pasal 54 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

“KPUD KLU melaksanakan pleno ke-4 terkait penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilbup Lombok Utara tahun 2020. Pada hari ini Jum’at tanggal 22 Januari 2021 hasil Rapat Pleno dituangkan dalam Berita Acara KPUD KLU tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Selanjutnya salinan surat keputusan tersebut, disampaikan kepada gabungan partai politik, DPRD KLU, Bawaslu Lombok Utara dan paslon,” kata Juraidin.

Penetapan paslon terpilih Pilbup 2020 yang tertuang dalam Keputusan KPUD KLU Nomor: 4PR.02.7-KPUD/5208/KPU-4/1/2021 tentang Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara tahun 2020.

Ketua KPUD KLU berterima kasih kepada Polres, Kodim, Pemda KLU, DPRD, Bawaslu, kedua pasangan calon dan tim dalam rangka bersama menyukseskan Pilbup 2020.

Ajak membangun Lombok Utara

Bupati terpilih, H Djohan Sjamsu SH dalam sambutannya menyampaikan tidak ada kata yang patut diucapkan selain ucapan alhamdulillah.

“Proses panjang pilkada tahun ini berjalan aman, tenteram dan dalam suasana kekeluargaan. Oleh karena itu, pasangan Joda Akbar menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat pemilih KLU yang sudah memberikan suaranya pada 9 Desember 2020, sehingga  menghasilkan sesuatu untuk kepentingan Lombok Utara,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, bupati terpilih Djohan Sjamsu mengimbau bila ada perbedaan-perbedaan karena pilihan, maka sudah saatnya bersatu untuk membangun Lombok Utara. Terlebih lagi saat ini pascagempa dan Covid-19, ia masyarakat bersatu membangun daerah tercinta.

“Saya yakin dan percaya, insha Allah kami percaya, kita bisa bangkit membangun Lombok Utara,” tandasnya.

Ditambahkannya lagi, selama proses pelaksanaan pilkada bisa berjalan lancar, walaupun ada gejolak-gejolak kecil tapi dapat diselesaikan dengan baik.

“Untuk itu sekali lagi, saya mohon kekompakan ita selapuq (kita semua), untuk membangun daerah yang kita cintai ini,” pungkasnya.

Rangkaian acara khidmat dan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 serta pengamanan dari unsur Polres dan TNI. Acara berlangsung singkat, tampak seluruh hadirin, tetap dengan menghindari kerumunan, menjaga jarak dan menggunakan masker.

Hadir pada acara tersebut, pasangan calon bupati-wakil bupati terpilih H Djohan Sjamsu SH dan Danny Carter Febrianto Ridawan ST MEng, Kapolres Lotara AKBP Fery Jaya Satriansyah SH, Dandim 1606/Lobar Kolonel Arm Gunawan SSos MT.

Selain itu juga hadir Ketua Bawaslu KLU Adi Purmanto SE, Wakil Ketua I DPRD Lombok Utara H Burhan M Nur SH, Wakil Ketua II DPRD Mariadi SAg, Ketua Tim Pemenangan JODA H Raden Nuna Abriadi SIP, Ketua Tim Pemenangan NADI Endri Susanto SPd, pengurus gabungan partai pengusung serta tamu undangan lainnya.

sas

UKM/IKM diharapkan terus memperbaiki kualitasnya sehingga mampu bersaing

MATARAM.lombokjournal.com –

Di balik pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, ternyata juga memberi berkah.

Khusus di NTB, pandemi Covid-19 justru memacu kemajuan dan pengembangan sejumlah sektor, salah satunya UKM/IKM.

Hal inilah yang disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat menjadi Keynote Speaker dalam kegiatan Diskusi Publik melalui virtual yang diselenggarakan oleh Center for Indonesian Reform (CIR), Komunitas Sahabat Depok (KSD) dan Viral Consulting, Jum’at (22/01/21).

Kegiatan tersebut mengusung tema “Membangun Daerah Percontohan Pasca Pandemi Covid-19”.

Gubernur kemudian mengungkapkan apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan Pemprov NTB selama masa pandemi berlangsung. Dua hal yang disebut menjadi fokus Pemprov NTB, yakni aspek kesehatan dan aspek perekonomian.

Bang Zul, sapaan akrab Gubernur menjelaskan akan pentingnya berbagi peran dalam penanganan pandemi Covid-19.

Seperti halnya yang dilakukan Pemprov NTB, dalam hal ini Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang dikatakan Bang Zul sangat serius dalam aspek  kesehatan sekaligus penanggulangan Covid-19 di NTB.

Bang Zul berfokus pada aspek perekonomian yang terpuruk selama pandemi. Menurutnya, wabah Covid-19  jangan sampai mematikan perekonomian masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah dalam meringankan beban masyarakat adalah pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial.

Hal ini kemudian dijadikan peluang oleh Pemprov NTB sebagai langkah untuk menghidupkan UKM/IKM yang sempat terpuruk diawal pandemi Covid-19 mendera.

“Namanya Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang, jadi kami berikan kepada masyarakat itu komoditas, yakni langsung dalam bentuk-bentuk barang. Tapi dengan catatan, barang ini harus diproduksi dari lokal sendiri,” ujar Bang Zul.

Ia mengakui, saat ini produk lokal kerap dipandang sebelah mata dan kurang kompetitif, terlebih dengan harganya yang cenderung mahal dan kualitasnya yang masih kalah dibanding produk impor.

Namun Bang Zul mengungkapkan, ada nilai pembelajaran yang bisa didapatkan oleh UKM/IKM. Dengan hal ini, UKM/IKM diharapkan terus memperbaiki kualitasnya sehingga mampu bersaing dengan produk-produk yang sudah lebih dulu eksis dipasaran.

“Awalnya hanya 400 UKM yang terlibat, ketika kita kasih kesempatan, kita berikan modal, kemudian produk-produknya diambil oleh pemerintah, kemudian kita distribusikan ke masyarakat, pada bulan ketiga dari program JPS Gemilang ini, kita sudah melibatkan 5000 UKM,” ungkapnya.

Bang Zul bersyukur JPS Gemilang telah turut kembali menumbuhkan semangat dan geliat perekonomian masyarakat NTB. Melalui upaya ini pula, semangat membeli dan mencintai produk lokal diharapkan tumbuh di kalangan masyarakat.

“Mudah-mudahan semangat membeli produk lokal itu betul-betul menyebabkan UKM-UKM kita yang tadinya tidak punya kerja sekarang sibuk 24 jam di rumah menyiapkan produk-produknya yang akan disampaikan pada pemerintah melalui program ini,” tambah Bang Zul.

Ia berpesan agar pandemi Covid-19 tidak melulu dilihat sisi negatifnya. Bagaimana pun juga, hadirnya pandemi telah turut menghadirkan hal-hal baik yang patut untuk disyukuri.

“Tidak selamanya musibah seperti Corona ini mendatangkan petaka dan bencana, tapi kadang-kadang kalau disikapi dengan cara yang pas, Insya Allah ujian dari Allah ini justru mendatangkan keberkahan buat UKM-UKM kami,” kata Bang Zul.

Rr/BiroAdpim

Pemantauan terus dilakukan terkait pemanfaatan aplikasi P-Care Vaksinasi yang sudah diimplementasikan oleh sejumlah fasilitas kesehatan di Indonesia

lombokjournal.com —

MATARAM ;  Aplikasi P-Care Vaksinasi adalah bagian terintegrasi dari Sistem Satu Data Vaksinasi COVID-19, yang mendukung proses pencatatan dan pelaporan pelayanan vaksinasi di fasilitas kesehatan

Guna memastikan implementasi P-Care Vaksinasi COVID-19 berjalan lancar selama proses pemberian vaksin COVID-19 bagi tenaga Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris langsung memantau pemanfaatan Aplikasi P-Care Vaksinasi COVID-19 di Puskesmas.

Ini merupakan Langkah yang dipandang perlu dilakukan untuk kelancaran kepastian proses pencatatan dan pelaporan pelayanan vaksinasi.

Fachmi meninjau kegiatan vaksinasi COVID-19 bagi tenaga kesehatan dan medis, di salah satu puskesmas di Sumatera Selatan,

Dijelaskan Fachmi, seluruh tenaga kesehatan di Palembang yang sudah terdata dalam P-Care ikut vaksinasi.

“Sejauh ini tidak ada masalah  soal pemanfaatan aplikasi P-Care,” kata Fachmi melalui siaran pers yang diterima media, Rabu (21/01/21).

Pemantauan terus dilakukan terkait pemanfaatan aplikasi P-Care Vaksinasi yang sudah diimplementasikan oleh sejumlah fasilitas kesehatan di Indonesia.

Ada 13.573 fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia sudah terintegrasi dengan P-Care Vaksinasi.

Data hasil input P-Care Vaksinasi akan terintegrasi pada tabulasi dan dashboard Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Vaksinasi COVID-19 di Faskes

Bagi tenaga kesehatan (nakes) dan medis yang sudah terdaftar dalam P-Care Vaksinasi COVID-19 dipersiapkan ikut menerima vaksin COVID-19.

Pengaturan jadwal pelaksanaan vaksinasi dan kapasitas layanan dilakukan oleh pimpinan Fasilitas Kesehatan (Faskes).

Untuk mempermudah dan mempercepat proses pendataan, pelayanan vaksinasi dapat dilakukan di Faskes lain, bukan hanya di tempat tenaga kesehatan yang bersangkutan bekerja.

Dikatakan, vaksinasi tahap ini diprioritaskan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas kesehatan.

“Ini adalah langkah perlindungan bagi mereka selaku garda terdepan bangsa dalam melawan pandemi COVID-19,” kata Fachmi.

Menurutnya, untuk tahap kedua vaksinasi, akan dilaksanakan pada April 2021-Maret 2022.

“Meski sudah divaksinasi, kami harap masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan demi melindungi diri, keluarga, dan orang-orang sekitar.” Jelasnya.

Rr/BPJS Kesehatan

Perusaan tenun ikat Slamet Riady berharap motif-motif  tenun dan songket dipatenkan

MATARAM.lombokjournal.com –

Dekranasda Provinsi NTB mendukung eksistensi dan pengembangan aneka industri kerajinan tangan. Salah satu kerajinan yang menjadi warisan budaya yaitu kerajinan tenun ikat.

Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah mengatakan itu saat mengunjungi Perusahaan Tenun Ikat Slamet Riady, di Jalan Tenun No 10 Cakranegara, Kota Mataram, Kamis (21/01/21).

Sat kunjungan itu, Hj. Niken didampingi Wakil Ketua Dekranasda NTB, Hj. Lale Prayatni Lalu Gita Ariadi, bersama jajarannya

Perusahaan tenun ikat Slamet Riady ini telah berdiri sejak tahun 1967 silam.  Ini merupakan industri kerajinan tenun ikat yang terkenal pada masanya dan merupakan salah satu tujuan berkunjung para wisatawan, terutama untuk pembelian souvenir.

Perusahaan ini memproduksi dua jenis kain tenun yakni tenun ikat dan kain tenun songket.

Bunda Niken melihat secara langsung alat dan tahapan dalam pembuatan sebuah kain tenun ikat. Ia berdiskusi dengan pengelola industri tenun ikat dan songket terkait  kendala yang dihadapi dalam pengembangan usaha tenun ini.

Bunda Niken berpesan, usaha tenun ikat ini harus tetap dilanjutkan meskipun dengan berbagai kendala dan persaingan di masa modern ini.

“Tenun ikat dan songket kita itu menjadi sebuah kebanggan Provinsi NTB karena berbagai motif yang cantik-cantik. Jadi harus tetap dilanjutkan” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, generasi penerus perusaan tenun ikat Slamet Riady mengutarakan harapannya terkait hak paten motif-motif  tenun dan songket yang ada di Provinsi NTB, agar tidak gampang dijiplak pihak lain.

“Kalau bisa motif-motif ini dipatenkan, kalau sudah dipatenkan, kami lega untuk berkarya” ujarnya.

Rr/BiroAdpim

Sebagai salah satu langkah mengenalkan produk Pringgasela ke kancah dunia

LOTIM.lombokjournal.com —

Kemajuan Desa Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur karena masyarakatnya memiliki kekompakan yang tinggi, mulai dari pemuda hingga tokoh perempuan.

“Kunci dari kemajuan desa berada pada masyarakatnya,” ujar Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalillah saat meresmikan Lapak Desa Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (21/01/21).

Wagub mengakui, Desa Pringgasela Umi Rohmi sudah lama terkenal. Yang perlu ditingkatkan adalah kondusifitas serta menghindari hal-hal negatif.

Pesan Umi Rohmi, masyarakat Pringgasela harus mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan Allah SWT.

“Dalam kondisi apapun, kita semua harus tetap bersyukur,  lainsyakartum laaziidannakum walainkarfartum inna ‘adzaabii lasyadid (jika kalian bersyukur pasti akan Aku tambah ni’mat-Ku padamu tetapi jika kalian kufur sesungguhnya adzab-Ku amat pedih),” ungkap Umi Rohmi mengutip salah satu ayat Al-Qur’an Surah Ibrahim ayat 7.

Umi Rohmi mendorong Pringgasela memasarkan produknya hingga pasar Internasional, sebagai salah satu langkah mengenalkan produk Pringgasela ke kancah dunia.

Produk Pringgasela harus mendunia.

“Sudah ada NTB Mall tempat memasarkan produk, saya optimis, produk-produk kita semakin maju ditengah kecanggihan teknologi tersebut,” kata Wagub.

Rr/DiskominfotikNTB

Nahdlathul Wathan hanya satu, tidak ada lagi NW Anjani atau NW Pancor

MATARAM.lombokjournal.com —

Syaikhuna Tuan Guru Bajang KH Muhammad Zainuddin Atsani menegaskan, sudah tidak ada dualisme dalam organisasi Nahdlathul Wathan (NW).

“Sudah tidak ada lagi dualisme di dalam organisasi yang didirikan Maulana Syaikh TGKH M Zainuddin Abdul Madjid ini, menyusul terbitnya SK Kemenkumham bernomor AHU 0001269.AH.0108 tertanggal 30 November 2020.  NW ini hanya satu. Tidak ada lagi NW Anjani atau NW Pancor. Dualisme kita akhiri,” kata KH Muhammad Zainuddin Atsani, melalui siaran pers yang diterima lombokjournal.com, Kamis (21/01/21).

Merujuk SK Kemenkumham RI yang mengacu pada putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI terkait sengketa Organisasi Nahdlathul Wathan (NW), kini organisasi yang didirikan Pahlawan Nasional TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid itu, hanya ada satu.

Tidak ada lagi NW Anjani atau NW Pancor, dan karena itu NW akan terus berfokus untuk kemaslahatan umat.

Selain ikut mendukung pembangunan daerah di Provinsi NTB terutama di bidang dakwah, pendidikan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan, juga membantu program Pemerintah Pusat untuk kesejahtraan masyarakat.

Ketua Umum Pengurus Besar NW (PBNW), Syaikhuna Tuan Guru Bajang KH Muhammad Zainuddin Atsani berharap seluruh jajaran dan jemaah NW bersinergi dan solid dalam empat sektor perjuangan NW tersebut.

Syaikhuna Tuan Guru Bajang, panggilan akrabnya, meminta kepada pemerintah dari tingkat pusat sampai paling bawah, harus taat pada keputusan hukum yang berlaku. Menjalankan regulasi bernegara yang sudah menjadi keputusan.

“Ayo bersama membangun Negara kita. Berhenti membuat kegaduhan. Jalankan saja keputusan Negara sebagai bentuk kita taat kepada pemimpin yang sah,” ujarnya.

Muktamar XIV di Mataram 2019

Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan SK terbaru untuk Perkumpulan Nahdlathul Wathan (NW) dan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) hasil Muktamar XIV di Mataram 2019.

SK bernomor AHU 0001269.AH.0108 diterbitkan mengacu pada putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali Nomor: no 278 pk/pdt/2020, tertanggal 15 Mei 2020 yang mengakui dan memperkuat legitimasi NW yang dipimpin Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin Atsani.

TGB Atsani mengatakan, sudah saatnya jamaah NW bersatu dan kembali meraih kejayaannya seperti ketika dipimpin oleh Almagfurullah Maulana Syaikh TGKH M Zainuddin Abdul Madjid dulu.

Di masa pandemi Covid-19, TGB Atsani juga meminta jajaran dan jemaah NW untuk bisa membantu pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19. NW harus bisa menjadi teladan dan contoh baik bagi masyarakat NTB terkait  penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan bermasyaraat sehari-hari.

“Meski saat ini pandemi Covid-19, aktivitas organisasi hendaknya tetap berjalan. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Jemaah NW juga harus menjadi teladan bagi masyarakat, kita semua berharap agar pandemi ini segera berlalu,” katanya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum NW, Muhammad Ihwan, SH., mengatakan, terbitnya SK Kemenkumham untuk NW memastikan bahwa NW tetap satu, sekaligus menghilangkan dualisme selama ini.

Menurutnya, jamaah NW di tengah masyarakat tentu akan sangat mengapresiasi hal ini, untuk kemudian mengisi ruang-ruang kontribusi bagi kemaslahatan umat, pembangunan daerah dan juga pembangunan bangsa.

“Tentu semua ini merupakan proses panjang. NW bisa kembali satu dan bersinergi semuanya untuk kontribusi nyata dalam pembangunan,” kata Muhammad Ihwan.

Me

Total rumah yang diperbaiki sebanyak 250.000 rumah

LOBAR.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB menggelar Serah Terima Perbaikan Pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG), Kamis (21/01/21).

Bersamaan itu dilakukan penyerahan Buku Tabungan Dana Siap Pakai (DSP) Stimulan Tahap II kepada para penerima bantuan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Gunung Sari Lombok Barat.

Bang Zul sapaan akrab Gubernur menekankan, peran BPBD yang bukan hanya hadir saat terjadinya musibah, melainkan harus sigap siaga sedini mungkin menghadapi bencana yang tak terduga.

Karena itu, mitigasi bencana merupakan pekerjaan bersama yang harus menjadi perhatian semua orang.

“Mitigasi bencana jadi PR serius, karena salah satu misi dari NTB Gemilang itu adalah tangguh dan mantap,” ucapnya.

Bang Zul mengapresiasi BPBD NTB dan pihak-pihak terkait yang berkontribusi selama percepatan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) di NTB. Khususnya kepada Kalak BPBD NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha yang hari ini secara resmi Purna Bhakti sebagai seorang ASN.

“Terima kasih pak Sugi dan teman-teman yang mendampingi BPBD selama ini dan teman-teman dari TNI Polri, ini capaian yang luar biasa,” sanjung Bang Zul.

Diperbaiki 250 ribu rumah

Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha dalam laporannya menjelaskan bahwa perbaikan RTG meliputi tiga tahapan. Total rumah yang diperbaiki sebanyak 250.000 rumah.

“Tahap pertama yaitu sebanyak 220.604 unit rumah, ini yang diselesaikan tahap pertama. Kemudian di tahap kedua, itu sudah review irtama sebanyak 17.314,” ungkapnya.

Pembangunan RTG yang sudah berlangsung selama dua tahun ini juga masih menemukan sejumlah kendala-kendala, namun sampai dengan saat ini persoalan tersebut mampu diatasi dengan baik.

“Namun di sisi lain, pekerjaan rumah kita bukan hanya bagaimana menyelesaikan tahap I dan tahap II, tapi masih ada kegiatan-kegiatan lain yang di luar review irtama, ini boleh kita katakan nanti menjadi tahap III,” tambah Sugihartha.

Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2020, pada dasarnya penanganan pasca bencana ini untuk tahap II dilakukan sampai dengan akhir Desember 2020 yang lalu.

Namun, dengan beberapa pertimbangan dan permasalahan yang menghambat selesainya proses-proses tersebut, pelaksanaan diundurkan sampai dengan bulan April tahun ini.

“Sisa waktu ini kita berharap untuk kegiatan-kegiatan yang tahap kedua, maupun tahap satu yang belum terselesaikan, ini segera kita tuntaskan,” ujarnya.

Sugihartha berharap adanya perencanaan yang semakin matang dan terukur ke depan. Sehingga, seluruh target yang telah ditentukan dapat segera diwujudkan.

Sugihartha juga mengucapkan terima kasih atas seluruh pihak yang telah mengawasi dan melakukan pendampingan selama proses percepatan perbaikan RTG berlangsung.

Rr/BiroAdpim

Sejumlah perangkat daerah di bawah Sekretariat Daerah (Setda) NTB juga telah dikukuhkan karena mengalami perubahan nomenklatur

MATARAM.lombokjournal.com —

Mutasi yang dilakukan Pemprov NTB kali ini fokus terhadap, terutama terhadap upaya penanganan pandemi Covid-19.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. mengatakan itu saat melantik dan mengukuhkan 131 pejabat lingkup Pemerintah Provinsi NTB, di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, Kamis (21/01/21).

Pejabat yang dilantik yaitu 18 pejabat eselon II, 32 pejabat eselon III, dan 78 pejabat eselon IV, dan ditambah dengan Widyaiswara sebanyak 3 orang yang dilantik dan dikukuhkan.

Sekda NTB yang akrab disapa Miq Gite mengungkapkan, beberapa pejabat terkait yang dikukuhkan, seperti dr. H. Lalu Hamzi Fikri yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prov. NTB digeser posisinya menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB.

Lalu Hamzi Fikri menggantikan dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A.,MPH., yang sejak awal munculnya pandemi Covid-19 telah berjibaku menangani penyebaran dan penanganan virus ini.

Kemudian dr. Eka dilantik menjadi Asisten Administrasi dan Umum pada Sekretariat Daerah Provinsi NTB.

“Di saat ini kita sedang berjuang mengatasi pandemi Covid-19. Karena itu, di jajaran Dinas Kesehatan NTB, RSUD Provinsi NTB, dan Asisten III mengalami proses penyegaran. Dan karena Covid-19 semakin serius, maka kepada pejabat baru diharapkan bisa meningkatkan kinerja yang lebih optimal lagi sehingga masalah Covid-19 bisa terasi dengan sebaik-baiknya,” pesan Miq Gite dalam sambutannya.

Selain melakukan penyegaran pada pejabat penanganan Covid-19, Pemprov NTB juga melakukan pembaharuan terhadap pejabat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov NTB, I Gusti Bagus Sugihartha yang telah mencapai masa purna tugas.

Kini Ir. Zainal Abidin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Kerjasama Provinsi NTB mengisi posisi tersebut.

Pergantian jabatan pada BPBD NTB diharapkan mempercepat perbaikan dan pembangunan kembali rumah rusak akibat bencana Gempa Bumi di tahun 2018 silam.

Sejumlah perangkat daerah di bawah Sekretariat Daerah (Setda) NTB juga telah dikukuhkan karena mengalami perubahan nomenklatur. Seperti Biro Kerjasama yang dihapus mulai 2021.

Selanjutnya, bagian kerjasama beruibah menjadi bagian di Biro Pemerintahan.

Kemudian, Biro Humas dan Protokol berubah menjadi Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov NTB. Selain itu, Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP) dipecah menjadi dua, sehingga menjadi Biro Administrasi Pembangunan dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Prov NTB.

“Mudah-mudahan dengan proses ini, tahun 2021 kita bisa berkerja keras menuntaskan Covid-19 dan merelesiasikan RPJMD dengan tenaga yang segar dan sehat,” pungkas Sekda.

@DiskominfotikNTB