Kesan yang didapatkan dari bupati, hubungan emosional yang hampir tak ada perbedaan antara pemimpin dan bawahan

KAYANGAN.lombokjournal.com –

Roadshow terakhir di masa jabatannya sebagai Bupati Lombok Utara periode 2016-2021, Dr H Najmul Akhyar SH MH, didampingi Ketua PKK KLU Hj. Rohani SPd bersilaturahmi sekaligus pamitan di Kecamatan Kayangan (15/02/21).

Dalam acara itu Bupati Najmul menyampaikan,  waktu terus berjalan dan apa yang Allah takdirkan kepada semua orang sudah dalam rencana terbaiknya. Tugas manusia hanya menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan fungsi yang diemban.

Bagi para birokrat, tutur bupati, jadilah birokrat yang baik, begitu pula para politisi menjadi politisi yang baik. Dirinya melaksanakan tugas selama 5 tahun melayani masyarakat Lombok Utara sebagai wakil bupati, sementara 5 tahun setelahnya diamahahkan sebagai Bupati Lombok Utara.

“Tentu kita merasakan dinamika, dimana saling membersamai dalam pengabdian. Kita turun ke masyarakat bersama-sama dengan program yang menyentuh masyarakat. Misalnya dulu saya turun dengan para kepala desa dalam program Jum’at bedah rumah,” kenangnya.

Menurut bupati, dalam mengemban amanah kepemimpinan pengabdian terus dilakukannya dengan rencana yang indah dan besar untuk kesejahteraan Lombok Utara. Ia mengenang telah mengantar Lombok Utara mendapatkan predikat sebagai kabupaten dengan perencanaan terbaik ke-2 di Indonesia.

Namun ada satu rencana yang semua orang tidak pernah tahu seperti gempa bumi. Sehebat apapun manusia begitu berhadapan dengan ketentuan Allah terasa sekali tidak ada apa-apanya.

“Semua yang kita bagun hancur total semenjak saat itu. Beban berat dalam membangun Lombok Utara tetapi berkat dukungan semua pihak semuanya menjadi mudah. Tentu pula banyak kekurangan atau kenangan manis,” kenang Bupati mengingat masa-masa sulit dua tahun silam.

Sekjen APKASI itu mengatakan, dinamika yang dirasakan sebagai ujian dalam tugas melayani masyarakat. Oleh karena itu, melalui kesempatan silaturahmi mengakhiri masa jabatannya, pihaknya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Lombok Utara sembari berharap program yang belum tuntas kiranya diteruskan oleh bupati selanjutnya.

“Dalam bayangan saya Kecamatan Kayangan ini mengalami perubahan dengan dibangunnya rest area dan adanya kampus (Vokasi Unram-ed). Tentu ke depan Kayangan akan mengalami perubahan,” katanya.

Kadis Kesehatan KLU,  dr H Lalu Bahrudin saat menyampaikan pesan dan kesan mengatakan, Bupati Najmul adalah sosok yang adem, dingin. Hubungannya dengan bupati cukup lama lantaran sudah dua periode menjadi pemimpin di KLU, baik sebagai bupati atau wakil bupati pada periodenya.

Dikatakannya, sosok bupati selalu dekat dengan masyarakat, di samping itu eorang motivator dengan program-program utamanya.

“Program utama beliau salah satunya PIN yang banyak bermanfaat bagi masyarakat Lombok Utara khususnya di bidang kesehatan dengan program ambulans desa, dokter desa, dan peran serta PKK dalam membantu pembangunan bidang kesehatan,” kata mantan Direktur RSUD KLU itu.

Plt. Camat Kayangan Negasip, S.Sos dengan tersedu-sedu menyampaikan terima kasih atas pengabdian bupati dalam membangun Lombok Utara.

“Hari ini kegiatan terakhir beliau di Kecamatan Kayangan. Bapak Bupati Najmul telah banyak membawa perubahan bagi Lombok Utara khususnya di wilayah Kecamatan Kayangan,” tuturnya.

Pesan dan kesan dari Polsek Kayangan mewakili Kapolsek, IPTU Adnyana menyampaikan terima kasih yang tulus dari institusi kepolisian Kayangan dan Danposramil di Kecamatan Kayangan, secara umum dari tahun 2015 bupati menjabat juga mendapatkan peringkat terendah tingkat kriminalitas.

“Jadi, tingkat keamanan di KLU itu luar biasa dibandingkan kabupaten-kabupaten lainnya. Ini patut kita syukuri dan acungi jempol atas kerja sama unsur-unsur terkait, khususnya Pemda KLU,” tuturnya.

Kapolsek menyampaikan pesan, selama sebulan bertugas di Kayangan sudah merasakan bersinergi dgn tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Kayangan.

Kerja sama untuk menangani permasalahan dan perkara di setiap wilayah tugas, termasuk dengan telah terbentuknya Majelis Krama Desa (MKD), selama ini tiap permasalahan sebelum dibawa ke ranah hukum, sifatnya bisa diselesaikan di desa dengan adanya MKD.

Kepala Desa Kayangan Edi Kartono, SE dalam pesan dan kesannya menyatakan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara selama lima tahun  menjalankan amanah.

Dikatakannya, kesan yang didapatkan dari bupati, hubungan emosional yang hampir tak ada perbedaan antara pemimpin dan bawahan.

“Seolah-olah kami bertemu dengan orang tua. Sudah banyak program yang diberikan kepada kami mulai dari sarana pembangunan, pemberdayaan atau pembinaan di desa kami. Berkat inovasi beliau membentuk MKD, banyak hal positif yang kami rasakan,” ungkapnya mengenang.

Ada pula program pelayanan kesehatan seperti ambulans desa serta usaha berdirinya BUMDes Mart 2018 yang dapat memajukan ekonomi pedesaan kala itu.

Hadir mendampingi bupati, beberapa Kepala OPD Lingkungan Pemda KLU, unsur Polsek Kayangan, unsur Danposramil Kayangan, serta para Kepala Desa dan aparatur kecamatan.

rar

TANJUNG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara Dr H Najmul Akhyar SH MH, menyampaikan LKPJ dalam Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Nasrudin SHI di Ruang Paripurna  (15/02/21).

Hadir Wakil Bupati Lombok Utara H Sarifudin SH MH, Pj. Sekda Drs H Raden Nurjati, Wakil Ketua DPRD KLU Mariadi SAg, unsur Polres Lotara, unsur pimpinan OPD, unsur BUMD serta tamu undangan lainnya.

Penyampaian LKPJ merupakan agenda tahunan yang wajib dilaksanakan, memenuhi amanat undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 69, Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 pasal 19 ayat 1.

Bupati menyampaikan, LKPJ akhir tahun 2020 menjelaskan capaian program dan kegiatan pembangunan dengan menggunakan indikator yang tertuang dalam RPJMD Lombok Utara tahun 2016-2021.

RPJMD merupakan komitmen bersama antara ekskutif, DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan terhadap program pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi misi kebijakan dan program daerah.

LKPJ memuat urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan fungsi penunjang, urusan pengawasan dijabarkan melalui 4 program 8 kegiatan, anggarannya 6,3 milyar dengan realisasi 95,12 persen.

Urusan perencanaan dijabarkan melalui 13 program 24 kegiatan dengan anggaran 9,92 milyar dan terealisasi 8,73 milyar atau 96,74 persen. Sedangkan urusan keuangan dijabarkan melalui 3 program 41 kegiatan dengan anggaran 229.89 milyar terealisasi 96,50 persen serta urusan lainnya.

Menurut bupati, indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah ditunjukkan dengan beberapa penghargaan yang didapatkan pemerintah kabupaten Lombok Utara. Di antaranya, inovasi rehabilitasi penanganan bencana gempa The Best Inovation Disaster Rehabilitation, WTP 6 kali dari BPK RI Perwakilan NTB, dan sejumlah penghargaan lainnya.

“Sikap optimis dalam membangun kabupaten Lombok Utara mesti terus kita jaga dan tingkatkan. Terlebih pascabencana tugas pekerjaan serta tanggung jawab kita semakin bertambah,” tuturnya.

Lanjutnya, peran serta kerja sama seluruh pihak diharapkan untuk memberikan kontribusi maksimal dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat Kabupaten Lombok Utara

“Kami menyadari masih terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi harapan publik. Oleh karena itu, kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD serta masyarakat Lombok Utara, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya,” tutu Bupati.

Kendati demikian, rasa syukur patut  dihaturkan Kabupaten Lombok Utara masih dapat melaksanakan seluruh agenda tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam situasi yang kondusif, saran kritik dan koreksi akan bermanfaat dalam upaya jalannya proses pembangunan di Kabupaten Lombok Utara.

Paripurna ditutup dengan penyerahan dokumentasi penyampaian lengkap LKPJ tahun 2020, dari bupati kepada pimpinan sidang paripurna DPRD KLU.

whf

Untuk PLH akan memanfaatkan Sekda di masing-masing Kabupaten/ kota sebagai pejabat hariannya

MATARAM.lombokjournal.com –

Meskipun sempat tertunda, Pelantikan Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Provinsi NTB, akan dilaksanakan pada akhir Februari 2021 ini.

Menurut Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB L. Gita Aryadi penundaan pelantikan pejabat daerah yang sejatinya akan dilaksnakan pada 17 Februari mendatang ditunda, karena adanya keputusan dari pusat yakni dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sekda mengataka, Pemerintah Provinsi terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat yakni Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang bagaimana melaksanakn pelantikan ditengah pandemi.

“Hingga kini kita masih terua melakukan koordinasi dengan pusat, yakni tentang bagaiman mekanisme pelantikan atau tentang pemilihan pelaksna harian ( PLH )yang akan memimpin daerah sementara agar tidak terjadi kekosongan menjelang pelantikan” ujarnya, Selasa (16/02/21)

Menurut Sekda ,terkait dengan PLH itu opsi yang harus disiapkan juga, yakni untuk PLH akan memanfaatkan Sekda di masing- masing Kabupaten/ kota sebagai pejabat hariannya.

“Bila SK pelantikan belum keluar maka PLH yang akan bertugas, agar di tiap daerah tidak terjadi kekosongan pemimpin,” terangnya

Sudah diantisipasi PLH Sekda setempat,,namun demikian ada poin-poin yang harus dikonsultasikan sesuai dengan kondisi di daerah. Sampai saat ini masih menunggu pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat.

Aya

Bupati Najmul juga mengajak saatnya bersatu padu membangun Lombok Utara

TANJUNG.lombokjournal.com —

Bupati Lombok Utara, DR H Najmul Akhyar menjadi  Inspektur Upacara (Irup) dalam upacara paripurna yang biasa diselenggarakan tanggal 21 tiap bulan oleh Pemda Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU)

Karena Bupati Lombok Utara Dr H Najmul Akhyar SH MH dan Wabup H Sarifudin SH MH akan berakhir pada tanggal 16 Februari 2021, maka upacara paripurna yang  ajang  pamitan dan saling memaafkan itu dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2021, di halaman kantor bupati.

Upcara itu dihadiri unsur Forkopimda, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala OPD, Camat Se-KLU dan ASN lingkup Pemda KLU.

Bupati Najmul, di hadapan para ASN menyampaikan,  upacara kali ini adalah terakhir pada periode pemerintahannya. Sesuai perundang-undangan, pada 17 Februari 2021, ia mengakhiri masa jabatan sebagai Bupati Lombok Utara periode 2016-2021.

Dikatakan, 10 tahun ia berkhidmat di Lombok Utara, lima tahun sebagai Wabup dan lima tahun sebagai Bupati.

Dalam kurun waktu itu, terukir gagasan, obrolan, torehan kebijakan, serta perjuangan bersama seluruh komponen masyarakat. Bergaul, berinteraksi, dan bertungkus lumus baik dari kalangan pemerintahan, kalangan akademisi, kalangan lembaga swadaya masyarakat, kalangan pers, kalangan tokoh dan berbagai lapisan masyarakat.

Semua terasa mengesankan sekaligus memberikan kehangatan persahabatan yang dirinya kenang sebagai jalan persaudaraan.

Dalam masa itu ada dinamika, ada perbedaan friksi yang mengemuka, ada titik singgung yang berkelindan, itu semua merupakan keniscayaan berpemerintahan serta konsekuensi berdemokrasi.

“Mengabdikan diri pada Lombok Utara tercinta, dari dalam dan luar pemerintahan, relatif sama indahnya. Karena itu, mari kita retas perbedaan, kita satukan tujuan, kita padukan harapan untuk membangun Lombok Utara,” katanya.

Bupati Najmul juga mengajak saatnya bersatu padu membangun Lombok Utara, daerah yang perekonomiannya harus maju, infrastrukturnya tidak cukup hanya kokoh, tapi harus ramah bencana.

“Alhamdulillah, pemilukada telah usai, terima kasih kepada Masyarakat Lombok Utara yang tingkat partisipasinya relatif tinggi yaitu 87,73 persen. Dengan selesainya pleno KPU, menetapkan orang tua kami Bapak H Djohan Sjamsu SH dan adinda Danny Karter FR ST MEng sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara tahun 2021, untuk kita dukung bersama,” tuturnya.

Ditambahkannya, pemilukada bukan persoalan siapa yang kuat dan siapa yang lemah, tapi pemilukada adalah persoalan siapa yang memang sudah dicatat dalam takdir Allah SWT untuk memimpin Lombok Utara saat ini.

“Saya mengajak seluruh masyarakat KLU, polong renten tyang, ina aman tyang, polong jarin tyang, juga mamiq-mamiq tyang dan seluruh masyarakat KLU yang saya hormati dan saya cintai, mari kita cintai KLU ini dengan penuh suka cita, kita tunjukkan dengan cara bersatu padu membangun Lombok Utara. Dengan harapan mudah-mudahan Lombok Utara ke depan terus lebih baik dan lebih berkah, sebagaimana tujuan kita berotonomi,” urainya.

Ia  dan Wabup Sarif menyampaikan terima kasih yang tulus serta apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, yang telah memberi dukungan penuh terhadap pelayanan dan perkhidmatan selama memimpin di KLU.

“Apabila ada kebaikan-kebaikan dalam pemerintahan yang kami lakukan selama ini, maka semoga dapat dilanjutkan, dan apabila ada kekurangan, kekhilafan, tentu saja melalui momen ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat KLU, yang saya cintai. Faidza farogh tafanshob, apabila engkau telah selesai pada ruang perkhidmatan yang satu, maka beralihlah pada ruang pengabdian lainnya,” tandasnya.

Disampaikan pula kondisi terkini pencapaian pemerintah Lombok Utara dalam pemulihan pascabencana gempa bumi 2018 silam dengan indikator ketuntasan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan masyarakat.

Pemerintah Daerah juga memberikan penghargaan kepada Desa Tanjung Kecamatan Tanjung dan Desa Anyar Kecamatan Bayan atas prestasinya sebagai Desa Berkinerja dalam pelaporan dana desa tahun 2020.

“Penghargaan ini diberikan semata-mata sebagai apresiasi kepada kedua desa dikarenakan telah menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan pengelolaan anggaran desa sesuai dengan regulasi penatakelolaan keuangan desa yang diberlakukan oleh pemerintah secara berjenjang,” jelasnya.

Mengakhiri sambutannya bupati berharap, semuanya selalu dalam keadaan sehat wal’afiat, terhindar dari bahaya Covid-19 yang tengah melanda. Ia jua berterima kasih kepada TNI/Polri yang telah bersama pemerintah KLU dalam pemulihan pascabencana gempa bumi 2018 maupun pada masa bencana non alam Covid-19 saat ini.

“Saya merasakan keikutsertaan TNI/Polri dengan dukungan penuh membantu proses pengabdian dan pelayanan kami selama ini. Akhirnya, semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, senantiasa menyertai dan menuntun kerja, karya serta kinerja kita dalam membangun daerah yang kita cintai ini,” ungkapnya.

Wakil Bupati Lombok Utara H Sarifudin SH MH menyampaikan kata-kata perpisahan kepada seluruh ASN seluruh masyarakat Lombok Utara yang telah secara bersama-sama mempercayakan amanahnya.

Tentu seperti apa yang disampaikan banyak sekali kekurangan yang mungkin belum bisa memuaskan seluruh masyarakat Lombok Utara, para ASN, dan honorer selama mendedikasikan diri sebgai pemimpin di Lombok Utara.

“Kami dengan tulus menyerahkan semua kepada Allah SWT. Saya juga menyampaikan ucapan maaf yang sebesar-besarnya terutama kapada bapak bupati selama mendampingi beliau mungkin ada yang kurang berkenan dan juga kurang berkenan di hati para ASN dan pegawai kontrak. Maka lewat kesempatan ini saya secara pribadi atas nama keluarga minta maaf yang sebesar-besarnya, semoga apa yang telah saya lakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja, dimaafkan,” tutur Wabup.

Pada akhir upacara paripurna tersebut bupati Lombok Utara menyerahkan piagam penghargaan secara simbolis SK PPPK tahap I Tahun 2019 dan penyerahan hibah kendaraan kepada Pemdes se KLU. Dilanjutkan dengan ramah tamah purna tugas Bupati dan Wabup Lombok Utara, periode 2016-2021.

Pertemanan panjang

Pada acara ramah tamah Wakil Ketua II DPRD Lombok Utara, Mariadi SAg mewakili pimpinan dan anggota DPRD Lombok Utara menceritakan kedekatan dan perjalanan karier politiknya bersama Bupati dan Wabup.

“Saya pun juga seperti itu, pasca saya bertarung bersama beliau tahun 2015,  lima tahun yang lampau, saya kembali kepada pekerjaan berdagang. Ternyata fakta politik selama 4 tahun itu membuat saya sedikit bicara,” gurau politisi Golkar itu.

Lebih lanjut Mariadi mengatakan pertemanan yang panjang membuat catatan dirinya melihat figur yang ramah, santun dan tidak membedakan orang.

“Saya lihat pada diri saudara saya Bupati dan Wabup Lombok Utara, baik berhubungan antara eksekutif dan legislatif,” tandasnya.

Pihaknya juga mengatakan, siapapun pemimpin bisa diukur dengan catatan keberhasilan dari kepemimpinannya, seberapa banyak yang dihasilkan untuk rakyat. Memang sejak tahun 2018 sampai saat ini adalah pilihan sulit. gempa sudah meluluhlantakkan keadaan di Lombok Utara.

“Konsentrasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat kini adalah pembangunan RTG yang masih tersisa sekitar 12000 unit,” pungkasnya.

Acara berjalan khidmat, lancar penuh keakraban, diselingi dengan pemutaran dokumentasi video kiprah dan pengabdian periode 2016-2021.

Dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata dari Forkopimda KLU, Pj Sekda dan Kepala OPD kepada Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara didampingi Ketua TP PKK dan Ketua GOW diakhiri dengan santap siang bersama.

sap

Ketahanan pangan harus dimulai dari hulu yakni desa

LOTIM.lombokjournal.com —

Gubernur DR Zulkieflimansyah mengingatkan agar program dan bantuan strategis seperti pangan benar benar diperhatikan.

“Masyarakat tidak perlu khawatir tentang kesinambungan pangan dengan beroperasinya LPM”, ujar Gubernur Zul saat meresmikan beroperasinya Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) di Dusun Kesuit, Sakra, Lombok Timur dan pencanangan Pertanian Masuk Sekolah (PMS) di Dusun Setungkep, Keruak, (16/02/21).

Dikatakan Gubernur, ketahanan pangan harus dimulai dari hulu yakni desa. Dengan pengelolaan pangan, setidaknya dapat memenuhi kebutuhan sendiri dalam waktu lebih panjang.

Gubernur berharap, Bumdes juga ke depan harus mempunyai cold storage bertenaga matahari untuk menyimpan hasil laut atau sayur agar tahan lama.

Terpisah, di Ponpes Al Ikhlas, Dusun Setungkep, Desa Lingsar, Keruak juga menyambut baik program Pertanian Masuk Sekolah (PMS) sebagai upaya  mendukung ketahanan pangan.

Dikatakan Bang Zul, edukasi mandiri tentang bertani ini selain mengadaptasi lingkungan pertanian sekitar juga bentuk penghargaan kepada apa yang dimiliki dan menggali potensi pangannya untuk ketahanan mandiri. Ponpes Al Ikhlas sendiri telah menyediakan lahan praktek pertanian dan pendidikan pertanian bagi santri dan siswa.

Kepala Dusun Kesuit, Mustamin mengatakan, potensi desa dengan luas area 20 Ha mampu menghasilkan 120 ton dalam sekali musim panen. Pasca panen, mayoritas warga yang petani menanam tembakau, jagung dan tanaman produktif lain.

Karena itu bantuan Rp 60 juta dari Dinas Ketahanan Pangan bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) benar benar dimanfaatkan dengan menggandeng Rumah Zakat dalam pengelolaannya.

“Setiap hektar menghasilkan 20 ton, dua puluh persennya disimpan di LPM untuk ketahanan pangan. Adapun bantuan dana bagi KWT dikelola bersama dalam bentuk hibah atau bantuan pinjaman”, jelas Mustamin.

Dusun Kesuit dihuni 324 KK dengan mayoritas petani. Pasca panen, petani biasanya menanam tembakau namun sejak tahun lalu akibat harga yang turun, petani mulai mengembangkan tanaman lain.

Kadis Ketahanan Pangan, Fathul Gani mengatakan, saat ini cadangan pangan NTB sebanyak 640 ton, Dusun Kesuit dinilai mempunyai potensi besar. Selain itu, LPM Gotong Royong dusun Kesuit melengkapi 48 LPM yang ada di Lotim.

Dijelaskannya, wilayah Sakra termasuk yang terbesar mendapat bantuan sosial dan masih terus memetakan masalah sosial di masyarakat.

Diharapkan, kehadiran LPM mampu menyediakan pangan yang baik dan cukup bagi warganya.

Hadir pula mendampingi Kadis Sosial yang memberikan bantuan kursi roda dan sembako pada warga masyarakat yang dikunjungi.

diskominfotikNTB

UMKM yang akan mengikuti Gernas BBI agar dikurasi lebih teliti dan baik, sehingga kedepan bisa dipetakan rencana dari UMKM tersebut

MATARAM.lombokjournal.com –

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) menjadi wadah bagi pelaku UMKM di NTB untuk memperkenalkan kepada dunia bahwa pembangunan perekonomian NTB dapat terus berkembang dengan kemajuan industrialisasinya.

Seperti yang dikatakan Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah, Provinsi NTB bisa membuktikan bahwa program industrialisassi pada suatu daerah dapat mendorong pertumbuhan perekonomian.

Masyarakat mulai bergerak untuk membuat berbagai karya yang inovatif untuk kesejahteraan bersama. Berbagai industri terus menggeliat di Provinsi NTB yakni Industri pangan, Industri Hulu Agro, Industri Permesinan Alat, Industri Hasil Pertambangan, Industri Kosmetik, Farmasi Herbal dan Kimia dan Industri ekonomi kreatif

“Kita bisa tunjukan kepada semua bahwa NTB Bisa, kita punya banyak sekali UMKM mulai dari makanan kemasan seperti sate rembige yang sudah dikemas, ayam taliwang kemasan, ada juga motor listrik, coolstorage,” tutur Bang Zul sapaan akrabnya saat menemui Kepala Bank Indonesia perwakilan NTB di Pendopo Gubernur, Selasa (16/02).

Salah satu inovasi dari UMKM NTB yang memiliki manfaat luar biasa untuk berbagai sektor yaitu Cold storage.

“Cold storage ini dapat membantu petani menyimpan hasil pertanian, membantu nelayan dalam menyimpan hasil lautnya dengan jangka waktu yang lama. Apabila cold storage ada disetiap BUMDes tentu kesejahteraan petani mapun nelayan dapat terjamin” tuturnya.

Bang Zul juga mengharapkan agar UMKM yang akan mengikuti Gernas BBI agar dikurasi lebih teliti dan baik, sehingga kedepan bisa dipetakan rencana dari UMKM tersebut.

“Semisal Teh Kelor itu juga harus diperhatikan kedepannya akan membuat produk seperti apalagi, agar ada bisa dipetakan rencana – rencana ke depan,” jelas Bang Zul.

Opening Ceremony Gernas BBI yang  diadakan pada tanggal 03 Maret 2021 mendatang akan berlangsung di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Sementara itu, untuk pameran UMKM akan dilangsungkan secara virtual dan offline selama satu bulan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Heru Saptaji mengungkapkan, lokasi berlangsung Gernas BBI di Mandilika karena menjadi salah satu destinasi pariwisata prioritas di Indonesia.

“Gernas BBI di NTB ini merupakan jadwal yang ketiga. Pertama di Bali, kemudian di Toba, dan sekarang di NTB, kita angkat Mandalika yang merupakan destinasi prioritas,” tuturnya.

Sebagai salah satu destinasi prioritas salah satunya KEK Mandalika. Harapannya  nama KEK Mandalika  dapat terus digaungkan Nasional maupun Internasional.

“Kita harap bahwa Mandalika dapat terus digaungkan dan merefresh kembali masyarakat dengan Mandalika, kita akan kenalkan Mandalika, selain itu juga akan diperlihatkan beberapa destinasi wisata yang eksotik di NTB” tuturnya

Dalam pertemuan ini didamping oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB dan Ketua Dekranasda NTB.

Sher@DiskominfotikNTB

Wasiat Khalifah Ali untuk mengingatkan Ahyar Abduh, yang pernah mengemban 10 tahun sebagai Walikota Mataram

MATARAM.lombokjournal.com —

Purna Tugas Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh berakhir husnul khotimah.

Pasalnya, dalam penyampaian hasill kerja Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2020, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan 2016-2021 di ruang sidang DPRD Kota Mataram, Senin (15/02/21) malam, Pansus menyatakan menerima LKPJ Walikota Mataram, H Ahyar Abduh.

“Dengan diterimanya LKPJ Walikota, beliau berdua (Walikota dan Wakil Walikota) husnnul khotimah dalam memimpin kota Mataram.” kata Didi Sumardi, Ketua DPRD Kota Mataram.

BACA JUGA: 

Ahyar dan Mohan Hadiri Sidang Paripurna Terakhir Sebagai Walikota-Wakil Walikota 2016-2021

Sebelumnya Walikota Mataram H. Ahyar Abduh mengaku menyimak sungguh-sungguh atas catatan dan rekomendasi yang disampaikan Pansus.

Ahyar menyampaikan beberapa faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Kota Mataram, seperti bencana gempa bumi tahun 2018 dan pandemi Covid-19 yang berdampak antara lain merosotnya kunjungan wisatawan dan terhentinya investasi.

Kota Mataram yang semula pertumbuhan ekonominya tinggi, di luar prediksi tiba-tiba merosot drastis.

Menurutnya, ke depan Kota Mataram masih harus menghadapi tantangan berat itu. Dan Walikota Mataram berikutnya harus menjawab catatan dan rekomendasi yang disampaikan Pansus.

“Catatan dan rekomendasi yang disampaikan Pansus itu akan menjadi tantangan Walikota berikutnya, yaitu Pak Mohan Roliskana. Saya sudah merdeka,” ujar Ahyar Abduh.

Seperti diketahui, Ahyar Abduh akan purna tugas pada 17 Februari 2021. Dan tugas Walikota Mataram berikutnya di pundak H. Mohan Roliskana sebagai Walikota Mataram terpilih dalam Pikada serentak 2020.

Namun Ahyar Abduh optimis, Kota Mataram di bawah pemimpin baru punya harapan mampu menciptakan kesejahteraan bagi warganya.

Wasiat silaturrahmi

Soal silaturrahmi bisa menjadi ukuran kuat atau lemahnya seseorang. Kalifah Ali Bin Abi Thalib dalam kitab Nahjul Balaghah menyampaikan wasiat, “Orang lemah bukan mereka yang tak berdaya menghadapi lawan, tak berharta, atau tidak memiliki kedudukan. Tapi orang yang paling lemah adalah mereka yang tak dapat menjalin tali persahabatan dengan orang lain, dan yang lebih lemah darinya adalah orang yang mudah melepaskan persaudaraan dengan sahabatnya.”

Wasiat itu Kembali disampaikan Ketua DPRD Kota Mataram, Didi Sumardi, usai mendengar pidato terakhir Ahyar Abduh dalam Sidang Paripurna di DPRD Kota Mataram. Selepas itu, Ahyar Abduh tak lagi akan berpidato di sidang dewan sebagai Walikota, mengingat sudah berakhir masa jabatannya.

“Dua hari lagi saya sudah tidak disebut sebagai walikota,” kata Ahyar Abduh

Meski Walikota dan Wakil Walikota berakhir tanggal 17 Februari 2021, namun Wakil Walikota justru berlanjut menjadi Walikota periode berikutnya.

Karena itu, wasiat tersebut untuk mengingatkan Ahyar Abduh, yang pernah mengemban 10 tahun sebagai Walikota Mataram.

Semoga Pak Ahyar yang ‘Pintar Merasa’ tidak melepaskan persaudaraan dengan sahabatnya di legislatif Kota Mataram yang selama 10 tahun menjadi mitra kerjanya yang kooperatif.

Rr

KIHT yang akan diikuti oleh Pabrik Rokok milik NTB sendiri tersebut juga merupakan salah satu upaya mewujudkan industrialisasi NTB

MATARAM.lombokjournal.com —

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong agar program unggulan Pemerintah Provinsi NTB bisa ditahu masyarakat luas.

Salah satunya adalah program teranyar Bea Cukai Mataram dan Pemprov NTB, yakni Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).

“Kami ingin agar program-program unggulan yang bagus-bagus bisa ditahu masyarakat luas, seperti program KIHT ini,” jelas Iwan Sapta Taruna, Kepala Sekretariat PPID NTB saat mengunjungi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Senin (15/02/21).

Ir. H. Prihatin Haryono, M.Si, Sekertaris Distanbud NTB, yang menyambut kedatangan tim PPID NTB pada kesempatan tersebut menjelaskan terkait program KIHT NTB.

Pembentukan kawasan indutri tersebut juga untuk merangkul pengusaha kecil baik Usaha Kecil Menengah (UKM) atau Industri Kecil Menengah (IKM). Sehingga nantinya tidak tertarik untuk masuk ke industri rokok ilegal.

Dibangunnya KIHT yang akan diikuti oleh Pabrik Rokok milik NTB sendiri tersebut juga merupakan salah satu upaya mewujudkan industrialisasi NTB.

Pembangunan KIHT ini akan diadakan di daerah Paok Motong dengan luas sekitar 1,5 hektare dan direncanakan bisa rampung tahun ini.

“Sebelumnya kami sudah study banding di Kudus untuk mempelajari lebih dalam terkait KIHT. Tentunya kami akan membangun KIHT yang bernafaskan NTB,” tandasnya.

novita, diskominfotikntb

Jika SK tidak keluar hingga tanggal 17 mendatang, Sekda selaku Ketua Harian diminta untuk memilih Pelaksana Harian ( PLH) agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di daerah

MATARAM.lombokjournal.com –

Rencana pelantikan Kepala Daerah terpilih yang akan dilaksanakan pada 17 Februari mendatang, masih menemui jalan buntu .

Pasalnya hingga kini Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) hingga saat ini belum menentukan jadwal pelantikan kepala daerah pemenang Pilkada Serentak 2020.

“Kita sedang konsul terus ke Kemendagri mengenai SK pelantikan Walikota/Bupati terpilih, jadi komunikasi kita terakhir dengan Kemendagri tunggu arahan tetaii SK pengangkatan sedang berproses ” ujar Kepala Biro Pemerintahan NTB, L. Abdul Wahid, pada Senin (15/2)

L.Abdul Wahid menegaskan, SK pengangkatan belum keluar hingga malam ini, pihaknya melalui Pemerintah Provinsi sudah menyiapkan segala antisipasi

“Pemeritah Provinsi mengantisipasi segala kemungkinan, artinya bahwa persiapan pelantikan kita dari beberapa hari sudah mempersiapkan,” terangnya

Pihaknya sudah menyiapkan undangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan dilantik. Namun jika SK tersebut tidak keluar hingga tanggal 17 mendatang, kita sudah meminta Sekda selaku Ketua Harian untuk memilih Pelaksana Harian ( PLH) agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di daerah yang masih melakukan sengketa.

“Ada antisipasilah kan menghindari kekosongan  tidak boleh ada kekosongan, Misalnya kalau yang 4 definitif ini tidak sengketa di Mahkamah Konstitusi dan turun SKnya, berarti kan dilantik. Yang belum kan yang masih dalam sengketa ini,” tutur Abdul Wahid/

Pemerintah Provinsi NTB sudah menyiapkan semua,  usulan penyiapan sudah disiapkan draf untuk pelaksana  harian juga sudah kita siapkan .

Pelantikan akan direncanakan di Graha Bhakti,dan melalui proses mprotokol covid.

“Kita tunduk dan patuh dengan satgas untuk melakukan acara ini, Undangan sekitar 100 sesuai dengan relugasi maksimal daru unsur yang dilantik Forkopind Kabupaten dan dari provinsi termasuk penyelenggra KPU dan Bawaslu,” jelas Abdul Wahid.

Aya

Kolaborasi sejak awal menjadi kata kunci utama dalam program Zero Waste

MATARAM-lombokjournal.com –

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Madani Mukarom mengapresiasi atas berbagai penilaian dan komentar-komentar tersebut.

Apresiasi Itu disampaikan pada Wahi NTB atas berbagai kritik terhadap program Zero Waste NTB yang tiba-tiba dimuat secara massive di berbagai media massa,

“Tiba-tiba ramai di media, ini poin yang baik terhadap program Zero Waste. Terima kasih, Walhi yang sudah mulai bicara sampah. Serta teman-teman media yang memuat isu-isu Zero Waste,” ungkap Madani menanggapi penilaian yang disampaikan Walhi NTB atas program Zero Waste.

BACA JUGA: Walhi Nilai Program NTB Zero Waste Jalan di Tempat

Menurutnya, kenapa perbincangan sampah para pihak ini patut diapresiasi, sebab salah satu persoalan besar pengelolaan sampah adalah soal mindset. Serta pengetahuan bagaimana alternatif-alternatif pengelolaan sampah secara menyeluruh, butuh dibincangkan secara terus menerus.

Agar semua pihak tetap menyadari bahwa produksi sampah, perlu terus ditangani bersama.

“Tagline pengelolaan sampah yang kami gaungkan Sampahmu, Tanggung Jawabmu. Ini agar semua orang juga ikut serta berkolaborasi ikut menyelesaikan persoalan sampah,” jelasnya melalui siaran pers yang diterima lombokjournal.com, Kamis (11/02/21)

Kolaborasi sejak awal memang menjadi kata kunci utama dalam program Zero Waste, sehingga hal pertama yang dilakukan Pemprov adalah melakukan MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan seluruh Bupati/Wali Kota.

Tidak hanya Pemerintah Daerah, secara paralel menggandeng seluruh komunitas lingkungan, bahkan difasilitasi Pemda Kabupaten/Kota berinteraksi dengan desa/kelurahan.

Dan keterbatasan kewenangan dan anggaran ini juga disadari Pemprov, sehingga dari sisi proporsi anggaran, 70 persen – 87 persen dari alokasi anggaran, diperuntukkan untuk Tempat Pemrosesan Akhir Regional (TPAR).

“Tanpa Kabupaten/Kota, tidak mungkin capaian Zero Waste yang berwujud hari ini bisa dicapai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bupati/Wali Kota, kepala desa, dan seluruh komunitas warga atas kolaborasinya,” ucap Madani.

Dari sisi regulasi persampahan, ada dua model kewajiban pengelolaan sampah, yakni Pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Target dari kedua jenis pengelolaan sampah ini sudah ditetapkan secara nasional, melalui Perpres 97/2019 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (SSRT).

Provinsi dan kabupaten/kota yang diwajibkan menetapkan Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) SRT dan SSRT juga sudah dilakukan, sisa satu Kabupaten saja yang belum memiliki Jakstrada, yakni Dompu.

“Kami terus memperkuat kabupaten/kota dalam hal strategi penanganan dan pengurangan SRT dan SSRT,” jelasnya.

Madani mengaku bersyukur, sejak program ini bergulir, ada peningkatan persentase pengelolaan sampah SRT/SSRT. Dari sisi penanganan SRT/SSRT, jumlah sampah yang ditangani hanya 20 persen tahun 2018 atau 513,55 ton/hari.

Jumlah ini meningkat menjadi 37,63 persen atau 980,35 ton di tahun 2020, sedangkan tahun sebelumnya 34,91 persen.

Dan yang paling menggembirakan adalah disisi angka pengurangan SRT/SSRT, sebab sebelum program ini digencarkan, volume sampah yang ditangani dengan strategi pengurangan atau sampah yang diolah tanpa masuk ke TPA hanya 0,5 persen atau 12,8 ton saja.

Angka ini meningkat 1.400 persen atau 14 kali lipat, menjadi 7,1 persen di Tahun 2020.

Sejumlah program pengurangan SRT/SSRT diantaranya Bank Sampah, Lubang Biopori, Compos Bag, BSF (Black Soldier Fly) Mandiri, TPS3R, pengelolaan sampah mandiri, pengelolaan sampah skala lingkungan, hingga aktifitas di lembaga-lembaga pendidikan.

“Soal aplikasi LESTARI, itu kan hanya tools saja. Ini justru wujud transparansi kami atas program selaku lembaga publik. Semua bisa mengawasi dan memperoleh akses informasi,” tandasnya.

Peningkatan ini masih butuh kerja lebih keras, dan tentu saja kolaborasi semua pihak, agar target-target seperti apa yang menjadi visi Zero Waste bisa terwujud, tambahnya.

Lebih lanjut, mantan Kepala KPH Rinjani Barat ini menegaskan, jika hanya mendorong pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga hanya secara konvensional saja, maka progres pengelolaan sampah di NTB, tidak akan mengalami peningkatan signifikan.

Apalagi tetap bertahan dengan strategi hanya memperbanyak truk angkut sampah agar semua sampah diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kemampuan fiskal daerah tidak akan pernah cukup dan seluas apapun TPA yang akan dibangun, maka tidak akan cukup.

Semakin tinggi volume sampah yang diangkut ke TPA, maka akan semakin mempercepat umur operasional TPA. Sehingga tidak menutup kemungkinan, setiap 10 tahun, kita mendirikan TPA baru.

“Upaya konvensional seperti ini tetap dilakukan, tetapi juga harus diperbanyak upaya lain. Ini yang jadi fokus kami. Pengurangan SRT/SSRT ini yang kami optimalkan,” tandasnya.

Visi Zero Waste, lanjut Madani, bagaimana sampah yang diangkut ke TPA kian minimal, bahkan ditargetkan hanya residu saja yang dibawa ke TPA.

Strategi-strategi pengelolaan sampah mulai diperbanyak, sebab tanpa strategi yang berkelanjutan, biaya angkut sampah akan kian meningkat, dan suatu saat kita tidak akan lagi memiliki tempat untuk mendirikan TPA, seiring peningkatan jumlah populasi dan produksi sampah.

Berbagai inovasi juga dilakukan di UPT TPA Regional Kebon Kongok dalam mengelola SRT/SSRT. Pengelola mulai melakukan upaya-upaya untuk memperpanjang umur TPA. Mulai dari pemilahan plastik, produksi kompost, serta metode BSF (Black Soldier Fly) menghasilkan magot untuk pakan ternak dan ikan.

Ada juga produksi pelet sampah untuk keperluan bahan bakar. Dinas LHK sudah menjalin kerjasama dengan PLN agar pelet sampah yang dihasilkan diserap untuk dimanfaatkan sebagai tambahan bahan bakar batu bara di PLTU Jeranjang.

Yang terbaru, Dinas LHK juga akan mulai mengelola sampah/limbah B3 (Bahan Beracun, Berbahaya) seperti limbah medis yang dihasilkan fasilitas kesehatan. Selama ini, Pemda mengeluarkan banyak biaya membawa B3 ini untuk dihancurkan di luar daerah. Sekarang, Dinas LHK sudah memiliki fasilitas penanganan sampah B3 di Sekotong Lombok Barat.

“Sekarang masih dalam tahap uji alatnya dan perizinan di pusat. Tahun ini kami targetkan operasional,” harap Madani.

Me (*)