Dengan data yang tepat penanganan dampak gempa dan pandemi di NTB dapat sesuai sasaran

MATARAM.lombokjournal.com —

Hasil penelitian “Dampak sosial dan ekonomi pandemi covid-19 di daerah pasca bencana” yang dilakukan Smeru Research Institute bekerjasama dengan Unicef dan UNDP sangat diperlukan untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penanggulannya.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikan itu, dalam sambutan Webinar  hasil penelitian tersebut, Kamis (25/02/21).

Menurutnya, informasi yang dihasilkan dari survey itu berharga untuk memformulasikan strategi dan program yang relevan, sehingga betul betul mampu menyentuh akar masalah.

“Kami akan gunakan hasil survey ini dengan maksimal untuk bersinergi dengan Unicef dan UNDP,” kata  Bang Zul sapaan akrab Gubernur.

Senada dengan Gubernur, Sophie Kemkhadze Deputy Residence Representative UNDP dan Fernando Carrera Chief of Sosial Policy Unicef Indonesia berharap, agar hasil research dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Sophie Kemkhadze menyebutkan, bencana beruntun yang dialami baik oleh Provinsi NTB dan Sulawesi Barat pasti tidak mudah, namun dengan data yang tepat penanganannya dapat sesuai sasaran.

“Hopefully this research can help the government in overcoming the impacts of the disasters and pandemic (Semoga penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi dampak bencana dan pandemi yang dihadapi),” jelas Sophie.

Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si. Kepala Bappeda NTB pada kesempatan yang sama menuturkan, di bawah pemerintahan Gubernur H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah, Provinsi NTB menjadi daerah yang  baik dalam menanggulangi dampak bencana beruntun yang dialami. Penurunan angka kemiskinan NTB bahkan di atas rata-rata nasional.

” Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan terobosan-terobosan reformasi birokrasi, dan terutama etrobosan pada sektor perekonomian, yang penekanannya pada industriliasasi melalui IKM dan UKMnya,” tandasnya.

Novita/(diskominfotikntb

Pelantikan enam pasangan Kepala Daerah itu hanya dihadiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bersama istri, tentu dengan menerapkaan menerapkan protokol Covid

MATARAM.lombokjournal.com –

Pelantikan Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada 2020 akan berlangsung di Kota Mataram akan dilakukan oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., di Kota Mataram yang menjadi ibukota Provinsi NTB, di gedung Graha Bhakti Praja Jumat (26/02/21).

Dari tujuh pasangan Kepala Daerah dalam Pilkada Serentak 2020, hanya enam pasangan Kepala Daerah terplih yang akan dilantik pada hari Jum’at tanggal 26 Februari mendatang.

Masing-masing adalah Walikota/Wakil Walikota Mataram, Bupati/Wakil Bupati Lombok Utara, Bupati/Wakil Bupati Lombok Tengah, Bupati/Wakil Bupati Sumbawa Barat, Bupati/Wakil Bupati Dompu dan Bupati/Wakil Bupati Bima.

Untuk Kepala Daerah terpilih dari Kabupaten Sumbawa belum bisa dilakuka pelantikan, dan masih akan diisi Penjabat Kepala daerah. Karena penyelesaian sengketa Pilkada Sumbawa masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

Penjelasan itu disampaikan Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si. Di Mataram. Menurutnya,  Pemprov NTB sudah bersurat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai pelantikan enam Kepala Daerah secara langsung di ibukota Provinsi NTB.

Dijelaskan, pelantikan enam Kepala Daerah itu akan dilakukan secara terbatas dan menerapkan protokol kesehatan.

Pelantikan enam pasangan Kepala Daerah itu hanya dihadiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bersama istri, tentu dengan menerapkaan menerapkan protokol Covid.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) masing-masing daerah akan mengikuti acara pelantikan secara virtual.

Karena Kepala Daerah yang dilantik hanya enam pasangan Bupati/Walikota, maka sangat memungkinkan dilakukan pelantikan secara langsung, dengan jumlah tamu yang terbatas dan menerapkan protokol kesehatan.

Menurut Sekda, berbeda dengan pelantikan yang berlangsung di provinsi besar seperti di Jawa yang pasangan Kepala Daerah yang akan dilantik mencapai jumlah puluhan.

“Kita hanya enam pasangan Kepala Daerah, terbatas juga yang hadir,’’ kata Sekda.

Rr

Saat gempa Lombok dua tahun lalu, bantuan kemanusian juga datang dari masyarakat Sulawesi Barat

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc  melepas bantuan kemanusiaan berupa sembako dari para Dermawan Lombok-Sumbawa bagi masyarakat Majene, Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) yang tertimpa musibah gempa, Kamis (25/02/21).

Dalam acara itu Gubernur bersama Kapolda NTB, Irjen. Pol. Mohammad Iqbal, MH, Danrem 162/WB Brigjen. TNI Rizal Ramdhani, SH, MH dan Kepala OPD terkait lingkup Pemprov NTB.

Kerja kemanusiaan yang dilakukan para Dermawan Lombok Sumbawa yang difasiltasi  Cabang Aksi Cepat Tanggap (ACT) NTB itu mendapat apresiasi Gubernur Zul.

Gubernur menilai, bantuan kemanusiaan dari para Dermawan ini merupakan kepedulian dan solidaritas  kemanusiaan masyarakat NTB, terhadap masyarakat Sulawesi Barat yang tertimpa gempa bumi berkekuatan hampir sama dengan Gempa Lombok Agustus 2018 lalu.

Saat terjadinya gempa Lombok dua tahun lalu, berbagai  bantuan kemanusian dari berbagai daerah di Indonesia bahkan luar negeri berdatangan, termasuk dari masyarakat Sulawesi Barat.

“Saya berharap agar selama perjalanan pengiriman bantuan ini bisa sampai tujuan dengan aman dan selamat. Mudah-mudahan masyarakat NTB terus memupuk semangat solidaritas kemanusian dan kepedulian antar sesama yang tengah dilanda musibah akibat gempa Sulbar beberapa waktu lalu. Teruslah masyarakat NTB berkontribusi dan peduli bagi bangsa dan negara kita ini,” pesan Gubernur.

Sebelumnya Kepala Cabang ACT NTB Juani Pratama melaporkan, bantuan kemanusiaan yang sebagian besar berasal dari para Dermawan dari Lombok dan Sumbawa atau donatur lainnya dihimpun dan terkumpul sebanyak 25 ton Sembako.

Dari 25 ton ini terdiri dari 15 ton beras dan selebihnya berupa bahan makanan siap saji lainnya termasuk makanan asupan utuk bayi, mie instan, minyak goreng dan lainnya.

“Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama di Sulawesi Barat yang tengah mengalami musibah mengingat kita juga pernah dibantu oleh masyarakat Sulbar saat terjadinya gempa Lombok. Dan perlu dicatat  masyarakat NTB memiliki kepedulian yang cukup tinggi di Indonesia atas musibah yang menimpa masyarakat,” ujar Juani Pratama.

her-ikp-Kominfotik NTB

Sasaran yang dicapai minimal pada musim kering (kemarau) airnya mesti mengalir

TANJUG.lombokjournal.com –

Plh Bupati Lombok Utara, Drs H Raden Nurjati menerima kunjungan Dandim 1606/Lobar Kolonel Arm Gunawan SSos MT terkait dengan pemasangan Pompa Hidram di KLU, di ruang kerjanya (23/02/21).

Plh Bupati Lombok Utara Drs H Raden Nurjati menyampaikan pertemuan dalam rangka ekspose rencana program pembangunan pompa hidram dari Kodim 1606/Lobar di Lombok Utara.

“Bagaimana selanjutnya program pompa hidram, rencana kapan dibangun dipaparkan Dandim dan kiranya pembangunan fisik akan ada pendampingan dari Pemda. Demikian pula dengan sosial kemasyarakatan dari Dinas Lingkungan Hidup supaya bisa menjaga kapasitas debit air,” tuturnya.

Raden Nurjati menyatakan, ada beberapa daerah yang tiap tahun mengalami kekeringan irigasi dan kebutuhan air minum, yaitu Kecamatan Bayan dan Kayangan.

Kendati memang ada beberapa kali (anak sungai) memang yang airnya tetap mengalir sampai ke laut antara lain Kali Sehari, Kali Real di Bayan, Kali Sidutan Amor-Amor.

Dandim 1606/Lobar Kolonel Arm Gunawan SSos MT menyampaikan, program tersebut bukan utuh dari Kodim, melainkan dukungan Pangdam Kodam Udayana dan Korem Wira Bhakti.

Dijelaskannya, program sejenis telah dilakukan di Nusa Tenggara Timur dengan jumlah sembilan titik tempat. Sedangkan di Nusa Tenggara Barat sudah ada dua titik tempat dan telah berjalan. Khusus untuk Kodim 1606/Lobar meliputi tiga kabupaten yaitu Lombok Barat, KLU dan Kota Mataram.

“Kita arahkan pada dua wilayah. Kalau arahan terakhir dari Kodam, tiap Kodim  mencari titik tempat. Untuk Lombok Utara mulai hari ini sudah berjalan dari membuat bak penampungan di Bayan,” tandasnya.

Dikatakannya, secara umum dinaikkan air yang ada di lembah dengan Pompa Hidram supaya bisa dimanfaatkan oleh penduduk pada daerah yang lebih tinggi, tetapi harapan besarnya supaya bisa mengairi daerah pertanian.

Dandim menyampaikan pula untuk lokasi di KLU ada di Desa Batu Rakit Kecamatan Bayan sudah mulai prosesnya. Adapun jumlah KK di tempat tersebut adalah 900 KK, dengan luas lahan 300 hektar.

“Prinsipnya ada air mengalir sepanjang tahun, walaupun kemarau dan debit airnya memungkinkan Pompa Hidram dapat memompa air ke atas dan bisa bermanfaat,” urainya.

Potensi pertanian dan peternakan diharapkan dapat dialiri air, lantaran bukan untuk kebutuhan sehari-hari saja, tapi lebih pada kebutuhan yang lebih besar. Butuh kerja sama yang lebih intens dari semua pihak sehingga pilot projectnya bisa diikuti daerah yang lain.

Di tempat sama, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda KLU H Rusdi ST MM mengatakan, kalau masalah teknis tinggal disesuaikan dengan debit air. Yang jadi masalah adalah pengelolaan selanjutnya.

Terpenting, sasaran yang dicapai minimal pada musim kering (kemarau) airnya mesti mengalir.

“Kita harus perhatikan, agar tidak mengganggu aliran irigasi sebelumnya. Saya yakini kita harus jalankan, tetapi kita perlu hitungan pada pelaksanaan program Pompa Hidram di lapangan,” pungkasnya.

Pada akhir acara, dilakukan pula penandatanganan penyerahan sarana sejumlah satu kendaraan dari Pemda KLU ke Kodim 1606/Lobar.

Hadir mendampingi Plh Bupati Lombok Utara Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda KLU H Rusdi ST MM, perwakilan OPD terkait yaitu Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Perkim, serta PUPR.

sap

Bantuan ini mendorong para pengrajin terus berkarya menghasil produk kerajinan yang membanggakan

MATARAM.lombokjournal.com –

Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Indonesia yang ulang tahun ke-41 jatuh pada tanggal 3 Maret 2021 mendatang, menandainya dengan penyerahan bantuan modal.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj. Niken Saptarini Widyawati, menyerahkan bantuan modal usaha dari Dekranas Indonesia kepada 10 pengrajin NTB, di Bale Kriya NTB, Rabu (24/02/21).

Kesepuluh pengrajin penerima bantuan tersebut, dua orang pengrajin berasal dari Kabupaten Lombok Barat, satu pengrajin asal Kabupaten Sumbawa, satu pengrajin Kabupaten Sumbawa Barat dan dua pengrajin asal Kabupaten Lombok Timur. Kemudian satu pengrajin asal Lombok Tengah dan dua pengrajin lainnya dari Kota Bima.

Bunda Niken sapaan akrab Ketua Dewan Kerajinan NTB itu menjelaskan, Total bantuan modal usaha tersebut berupa uang tunai sebesar Rp 20 juta, masing-masing pengrajin menerima Rp 2 juta. Bantuan itu diberikan secara serentak oleh Dekranas Pusat kepada seluruh pengrajin di Indonesia.

“Mudah-mudahan bantuan dari dewan kerajinan pusat ini memberikan semangat bagi pengrajin untuk terus berkarya, menghasilkan kerajinan-kerajinan khas berdasarkan kekayaan warisan budaya yang dimiliki oleh Provinsi NTB,” ungkap bunda Niken yang didampingi oleh Ketua Bhayangkari Daerah NTB, Ny. Nindya M. Iqbal.

Menurutnya, dengan bantuan ini Dekranasda NTB mendorong para pengrajin terus berkarya menghasil produk kerajinan yang membanggakan yang dapat dikenal oleh masyarakat luas.

Berbagai hasil kerajinan  khas NTB seperti kain tenun dengan berbagai motif yang cukup dikenal di tingkat Nasional bahkan di Internasional. Begitu pula kerajinan lainnya seperti aksesoris, produk makanan dan lain-lain.

Diharapkan, bantuan yang diterima para pengrajin dapat mendorong untuk tetap meningkatkan produktifitas kerajinan dengan mempertahankan keaslian dan keunikan warisan budaya NTB.

“Tentu dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini,” harap bunda Niken.

Salah satu pengrajin asal Batulayar Lombok Barat, Ryandika Terra Gandewa mengaku, bantuan ini membuktikan bahwa Dekranas Pusat maupun Daerah sangat berpartisipasi dalam mendorong para pengrajin berkarya menghasilkan produk karajinan lokal yang membanggakan.

“Saya sangat bersyukur sekali mendapatkan bantuan seperti ini. Sehingga semangat saya untuk terus berkarya akan semakin tumbuh,” ungkap pengrajin recycle kulit kerang mutiara itu.

Selain untuk mengembangkan usaha kerajinannya, bantuan ini juga sangat bermanfaat bagi kesejahteraan karyawannya yang selama ini sudah membantu dalam membangun usahanya.

Apalagi situasi pandemi yang menghatam semua sektor perekonomian masyarakat yang berdampak pada pendapatan karyawannya menurun.

Bantuan tersebut akqn dimanfaatkan untuk kesejahteraan karyawannya

“Selain itu, bantuan ini merupakan salah satu motivasi saya untuk berkembang lebih maju lagi,” ungkapnya.

Ia merupakan salah satu pengrajin yang memulai usahan sejak akhir tahun 2019. Dari usaha kerajinan recycle atau daur ulang kulit kerang mutiara itu, ia sudah menghasilkan 20 produk kerajinan recycle dengan berbagai macam prodaknya. Misalnya kerajinan anting, kalung, bross dan semua hal yang termasuk dalam fashion asesoris.

Selain pengrajin daur ulang kulit kerang tersebut, dua pengrajin lain yang menerima bantuan secara langsung adalah pengrajin Batok Kelapa, Raden Agus Setiawan asal Lombok Utara dan pengrajin asal Lombok Barat dengan kerajinan yang sama yaitu recyacle batok kelapa.

Mengingat situasi pandemi Covid-19 maka bantuan ini hanya diberikan secara langsung kepada tiga perwakilan saja. Sedangkan bantuan untuk pengrajin lainnya akan ditransfer ke rekening masing-masing.

Manikp@kominfo

Wagub diajak lebih peka terhadap nasib perempuan di NTB yang sering dikriminalisasi oleh hukum

MATARAM.lombokjournal.com –

Kasus yang menjerat ibu rumah tangga di Dusun Eat Nyiur, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, menuai keprihatinan publik.

Banyak pihak-pihak yang terlibat mengadvokasi empat IRT yang sempat ditahan Kejari Praya bersama balitanya.

Di tengah hiruk pikuk perjuangan aktivis membela empat IRT, Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah diminta ikut berkomentar terkait kasus yang menyentuh empati publik tersebut. Karena selama kasus tersebut bergulir, sama sekali belum ada tindakan maupun komentar Wagub.

Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Rakyat untuk Demokrasi (LARD), Mahmudah Kalla, meminta agar Wagub Rohmi lebih sensitif gender dan memiliki sifat keibuan dari kasus empat IRT.

Dia meminta agar Wagub turut ambil bagian membela IRT sebagai bentuk kepedulian terhadap perempuan dan ibu di NTB.

“Mestinya harus menunjukkan sikap sensitif gender dan keibuan yang peduli terhadap perempuan dan anak,” kata Uda sapaan akrabnya, Selasa (23/02/21).

Uda mengatakan, dorongan agar Wagub turut ambil peran dalam memperjuangkan IRT, bukan bermaksud untuk mengkritisi, melainkan sebuah ajakan untuk bergabung bersama aktivis perempuan memperjuangkan empat IRT sekaligus anak-anak mereka.

“Ini sebagai ajakan, bukan merupakan kritikan. Kami mendorong perhatian Wagub sebagai perempuan untuk memerhatikan ibu-ibu ini,” ujarnya.

Dia melihat, kasus yang melibatkan ibu dan anak sudah tiga kali terjadi di Lombok Tengah. Bermula dari kasus online shop. Beberapa IRT dipidana karena menjual produk kosmetik yang dibeli melalui olshop ternama karena dinilai ilegal.

Faktanya produk yang dibeli dan dijual kembali oleh IRT telah terdaftar di BPOM.

Kemudian kasus menjerat IRT baru-baru ini terjadi di Lombok Tengah, seorang ibu yang memiliki bayi dipidana karena berkelahi dengan tetangga, hanya karena masalah utang piutang. Menyusul kemudian muncul lagi kasus empat IRT.

Uda kembali meminta agar Wagub lebih peka terhadap nasib perempuan di NTB yang sering dikriminalisasi oleh hukum.

“Sensitif gender lagi, karena kasus ini sudah tiga kali di Lombok Tengah. Dulu kasus olshop, sekarang empat IRT, sebelumnya ada seorang ibu ditahan bersama anak kasus nagih utang,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) NTB, Saidin Al-Farazi, juga menanyakan di mana posisi Wagub NTB saat kasus ini bergulir.

“Di daerah, Gubernur NTB turun tangan, Bupati terpilih pun demikian, tokoh-tokoh berkomentar. Ini tentu bentuk kepedulian mereka terhadap isu kemanusiaan. Tapi disaat isu yang tengah menyeret ibu-ibu dan anak bayinya, Ibu Wagub kita ini ke mana?” katanya.

Dia menyoroti janji kampanye Wagub saat maju mencalonkan diri menjadi Cawagub dulu. Rohmi pernah mengatakan dirinya bahkan menjadi figur perempuan yang akan memperjuangkan aspirasi perempuan NTB.

“Padahal beliau itu semenjak mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur NTB menyatakan dirinya sebagai figur perempuan NTB, sampai bersurat-surat dulu ke seluruh perempuan NTB. Tapi sekarang ke mana?” ujarnya.

Saidin juga mengatakan Wagub juga pernah dinobatkan sebagai tokoh perempuan inspiratif Indonesia 2019 oleh Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI). Seharusnya, kata Saidin, sebagai tokoh perempuan maka Rohmi harus memperjuangkan nasib perempuan.

“Beliau dinobatkan sebagai tokoh perempuan inspiratif, kita senang dengan penghargaan itu tapi ketika ada persoalan seperti ini yang melanda perempuan NTB, beliau semestinya jangan menghilang,” katanya.

“Sekarang seperti yang kita lihat bersama, jangankan menjenguk sekedar berkomentar di media saja tidak pernah,” sesal Saidin.

Me

Webinar ini akan menghasilkan output yang jelas bagaimana peran ormas Islam baik dari perspektif negara ataupun Islam

MATARAM.lombokjournal.com –

Nahdlatul Wathan sebagai organisasi Islam terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di bawah kepemimpinan Syaikhuna Tuan Guru Bajang KH M Zainuddin Atsani, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW), terus memupuk dan menjaga kesetiaan pada NKRI dan Pancasila.

“Kita (NW) akan tetap setia kepada NKR dan Pancasila sebagai sebuah konsensus pendiri bangsa ini. Itulah sebabnya kita akan menggelar Webinar kebangsaan bersama Mendagri dan para pakar dan tokoh,” kata Tuan Guru Bajang Zainudin Atasni, melalui siaran pers yang dikirim ke media, Selasa (23/02/21).

Seprti diketahui, peran dan sepak terjang pendiri NW yang ikut meletakan pondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia di awal kemerdekaan Republik Indonesia.

Atas jasanya, pendiri  NW yakni  Maulanasyaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid) pada 9 November dianugrahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Jokowi.

Ketua Panitia Webinar Kebangsaan Dr. H Sayid Ali JadiD mengatakan, pada Webinar Kebangsan ini mengangkat tema  “Peranan Ormas Islam Dalam Menjada Keutuhan NKRI Berdasarkan Pancasila”.

Dikatakan, dalam webinar kebangsaan itu, hadirkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, APH, Praktisi Hukum, dan para tokoh Islam. Sehingga Webinar ini akan menghasilkan output yang jelas bagaimana peran ormas Islam baik dari perspektif negara ataupun Islam.

“Webinar ini dilaksanakn pada Rabu 24 Februari 2021 pukul 09-13.00 WITA dan terbuka untuk umum melalui link zoom : 88011533234 dengan pasword; pbnw21,”pungkasnya.

Sebelumnya juga sudah dilakukan Webinar Nasional yang dilaksanakan Persatuan Tani Nahdlatul Wathan (Perhatani NW), Musyawarah Kerja Perdana Persatuan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan (Pesan NW), Lembaga Amal, Zakat, Infaq Shadaqah, Wakaf dan Hibah Nahdlatul Wathan (LAZAH NW) dan Lembaga Aset Nahdlatul Wathan.

Me (*)

Kunker untuk mencari masukan informasi mengenai implikasi Undang-Undang Cipta Kerja

TANJUNG.lombokjournal.com –

Pelaksana Harian Bupati Lombok Utara, Drs H Raden Nurjati menerima Kunjungan Kerja Anggota DPD RI Perwakilan NTB, Ir H Achmad Sukisman Azmi MHum di Tanjung, Selasa (23/02/21).

Sebelum bertemu dengan jajaran Pemda KLU, anggota DPD RI menyempatkan bersilaturahmi dengan Bupati terpilih Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH di Pendopo Gangga.

Kunjungan Kerja Anggota DPD RI itu untuk menyerap aspirasi Pemerintah Daerah serta tokoh masyarakat untuk disuarakan ke Pemerintah Pusat terutama saat pertemuan dengan menteri terkait.

Perihal strategis seperti Lombok Utara sebagai Daerah Otonomi Baru, program pembangunan skala besar di antaranya menjadi fokus serapan aspirasinya.

Lebih lanjut senator yang juga dulunya Wartawan Senior itu menambahkan, dalam kunjungannya ada beberapa hal yang disoroti dan mencari masukan informasi mengenai implikasi Undang-Undang Cipta Kerja, lantaran masih banyak masyarakat yang belum memahami seutuhnya.

Menurutnya, Pemerintah Daerah yang sebelumnya diberikan otonomi daerah kemudian terjadi perubahan ke pusat. Hal ini menyebabkan beberapa kewenangan yang semestinya diberikan untuk daerah, kembali menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

“Itulah yang mendasari kami turun ke masyarakat dan pemda selain untuk mendapatkan berbagai masukan dan informasi mengenai implikasi Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya mengenai pemerintahan, pertanahan, dan tata ruang wilayah,” tuturnya.

Pihaknya berharap, semoga apa yang dihasilkan kali ini bermanfaat untuk daerah lebih khususnya Lombok Utara sehingga kebijakan berdampak baik untuk masyarakat.

Merespon UU Cipta Kerja

Plh Bupati Lombok Utara Drs H Raden Nurjati menyampaikan Pemda KLU berterima kasih atas kunjungan Senator Perwakilan NTB menyerap aspirasi pemda dan masyarakat.

“Tentu apa yang disampaikan, untuk seterusnya ditindaklanjuti dengan pihak terkait. Misalnya terkait (regulasi) Undang-Undang Cipta Kerja, kita perlu bersama untuk menanggapi (respons) kembali,” imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikannya, sejumlah tanah pada beberapa lokasi yang belum produktif optimal dimanfaatkan, baik tanah milik perusahaan atau pemerintah, butuh koordinasi semua pihak.

Agar program pemerintah bisa selaras dengan kebutuhan masyarakat, dalam rangka menyelenggarakan program pembangunan pada semua aspek.

Acara berlangsung rileks melalui obrolan dan santap siang yang diselingi guyonan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan covid.

Hadir mendampingi Plh Bupati, Inspektur Inspektorat H Zulfadli SE, Kadis DP2KBPMD Drs H Kholidi MM beserta beberapa Kepala Bagian Setda KLU.

rar

Konservasi menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat yang memanfaatkan hutan

LOTIM.lombokjournal.com —

Pentingnya revitalisasi Kawasan Konservasi Rijani ditegaskan Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd saat hadir dalam penandatanganan nota kerja sama pengembangan destinasi wisata Otak Kokok, Joben dan revitalisasi fungsi hutan Pesugulan Taman Nasional Gunung Rinjani.

Sebab konservasi Rinjani diperuntukkan genderasi mendatang, selain itu untuk keberlangsungan hidup mayarakat Lombok.

“Jika dilakukan dengan kecintaan dan bergotong royong maka tak ada lagi  perselisihan karena semua demi kepentingan bersama,” ujar Wagub di lokasi wisata Otak Kokok Joben, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur, Selasa (23/02/21).

Menurut Wagub, kesepakatan hari ini antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani terkait Hutan Pesugulan memiliki dampak besar. Tak hanya tentang pemanfaatan namun juga konservasi sebagai upaya pemeliharaan hutan.

Keputusan strategis seperti ini seperti dikatakan Wagub sangat berarti. Hal ini karena konservasi akhirnya menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat yang memanfaatkan hutan.

“Persoalan lama karena terputusnya komunikasi akhirnya dapat selesai hari ini. Saya mengapresiasi semua pihak yang bisa menghasilkan solusi bagi masyarakat maupun alam lingkungan kita,” tambah Wagub.

Kesepakatan itu ditandatangani oleh Bupati Lombok Timur, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Bupati Lotim, Sukisman Azmi mengatakan, dari lima poin kesepakatan tersebut, ada tiga poin paling penting yakni terkait akses seluas luasnya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Sajang dan Sembalun yang terhenti akibat rusaknya pipa saluran air akibat gempa.

Kemudian lahan “nganggur” yang belum atau tidak dimanfaatkan oleh Balai TNGR dapat diberdayakan oleh masyarakat untuk pertanian dan perladangan dan yang berikutnya adalah kerjasama intens dengan  pihak Balai TNGR untuk pendakian satu pintu melalui Sembalun.

“Begitu pula dengan persoalan masyarakat di Jurang Koak, Wanasaba yang banyak kedapatan memasuki kawasan hutan tanpa izin sudah mendapatkan solusi terbaik bagi kedua pihak. Semua itu demi kita menjaga alam dan seluasnya untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Sukiman.

Balai Taman Nasional Gunung Rinjani berencana melakukan revitalisasi Hutan Pesugulan di Taman Nasional Gunung Rinjani untuk mengembalikan fungsi Hutan Pesugulan agar tak terjadi berbagai bencana seperti meningkatnya potensi kebakaran hutan, longsor, banjir, dan berkurangnya debit air.

Klaim warga

Sejak 2015 Hutan Pesugulan diklaim warga sebagai tanah leluhur. Klaim tersebut dinilai pihak Balai TNGR sebagai kegiatan Penggunaan Kawasan Tanpa Izin(PKTI).

Telah dilakukan upaya penyelesaian sejak tahun 2015 dengan pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Lingkungan (Pokdarling) Bebidas Lestari.

Kemudian, pembinaan kepada kelompok pokdarwis, sosialisasi, himbauan dan mediasi terkait permasalahan PKTI Hutan Pesugulan, serta beberapa upaya hukum seperti operasi yustisi gabungan namun mendapatkan perlawanan dari masyarakat penggarap.

Kepala Balai TNGR, Dedy Asriady menjelaskan, upaya revitalisasi Hutan Pesugulan akan mulai dikerjakan karena dianggap penting untuk menghindari kerusakan lingkungan dan mengembalikan manfaat ekosistem bagi masyarakat luas.

“Kesepakatan ini bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak,” ujar Dedy.

Revitalisasi Hutan pesugulan di TN Gunung Rinjani meliputi aspek penegakan hukum, sosial dan ekologi.

Dirjen KSDAE, Wiratno mengatakan, kesepakatan ini memiliki kepentingan lebih besar yakni menyelamatkan lingkungan dengan memberikan manfaat bagi masyarakat

“Luasan kawasan konservasi 41 ribu hektar kecil jika dibandingkan dengan luasan konservasi Indonesia yang 27.108.486 ha,” ujar Wiratno.

“Kecil tapi powerful karena disana ada cagar biosfer dan geopark dunia dengan keragaman hayatinya. Oleh karena itu dukungan pemerintah,  masyarakat dan komunitas menjadi energi untuk disatukan,” kata Wiratno.

Ia berharap kesepakatan ini menjadi langkah baru dalam upaya menjaga lingkungan secara bersama sama.

Sementara itu, kawasan ekowisata Otak Kokok akan direvitalisasi melalui PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang paket wisatanya masih dapat dikembangkan sekaligus juga pemeliharaan kawasan untuk dijaga hingga seratus tahun kedepan.

Kepala Desa Pesanggrahan, H Badrun mendukung langkah pemerintah mengembangkan kawasan wisata Otak Kokok, Joben. Bahkan master plan pengembangan kawasan tersebut diakuinya hasil musyawarah dan aspirasi masyarakat, termasuk perolehan retribusi yang selama ini dipersoalkan.

“Masyarakat mendukung rencana ini. Termasuk pelebaran jalan mulai dari Terara menuju Otak Kokok sepanjang tujuh kilometer segera terealisasi,” harapnya.

Kawasan wisata ini kian diminati pengunjung bahkan dari liar daerah dengan kendaraan bus wisata berbadan besar. Selama ini, kawasan wisata Joben juga menjadi objek klaim antara Pemkab Lotim dan Balai TNGR dalam pengelolaannya.

DiskominfoNTB

Yayasan HBK PEDULI mengirimkan Tim untuk memberikan bantuan terhadap anak-anak dari para IRT

MATARAM.lombokjournal.com –

Empat ibu rumah tangga (IRT) ditahan Kejari Praya lantaran melempar pabrik atau gudang pengolahan tembakau UD. MAWAR di Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kab. Lombok Tengah.

Ironisnya, dua dari empat IRT yang ditahan tersebut membawa Balita-balitanya dan menyusuinya di balik jeruji penjara.

Keempat IRT tersebut ditangkap dan ditahan atas tuduhan pengerusakan bangunan pabrik atau gudang pengolahan tembakau. Padahal mereka hanya melakukan protes biasa karena pemilik gudang tidak pernah mendengar aspirasi mereka.

Banyak anak-anak yang sakit akibat polusi dari gudang tersebut, sementara warga sekitar sama sekali tidak ada yang dipekerjakan di pabrik pengolahan tembakau tersebut.

Diketahui, masing-masing IRT asal Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kab. Lombok Tengah tsb adalah Nurul Hidayah (38), Martini (22), Fatimah (38) dan Hultiah (40). Mereka merupakan warga Dusun Eat Nyiur yang diancam pasal 170 KUHP ayat (1) dengan ancaman pidana lima sampai tujuh tahun kurungan penjara atas tuduhan pengerusakan.

Prihatin dengan kasus tersebut, Yayasan H. Bambang Kristiono (HBK) PEDULI kemudian bergerak dengan melakukan bantuan trauma healing terhadap semua anak-anak IRT, baik dua Balita yang bersama ibu mereka ikut ditahan Kejari Praya maupun anak-anak lainnya yang berada di rumah.

Ketua Yayasan HBK PEDULI, Hj. Dian HBK mengatakan bahwa kebutuhan gizi dan kondisi kesehatan anak-anak empat IRT  yang akan menjadi prioritas perhatiannya.

“Saya berharap, pemberian bantuan makanan tambahan pendamping ASI ini akan bermanfaat bagi kedua Balita yang ikut kedua ibunya ke penjara maupun anak-anak keempat IRT lainnya yang tinggal di rumah”, kata Hj. Dian HBK pada saat dihubungi dari Mataram, Senin (22/02/21).

Ia mengatakan, saat kondisi pandemi Covid19 ini masih berlangsung, kedua Balita dan ibu-ibunya membutuhkan imun yang baik untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Apalagi, anak-anak Balita ini termasuk kelompok yang sangat rentan terhadap serangan penyakit.

“HBK PEDULI akan mendorong dan mendampingi kedua Balita untuk tetap tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang sehat. Imunnya tinggi, gizinya terjaga, serta tetap kuat dalam suasana pandemi COVID-19,” ujarnya.

Yayasan HBK PEDULI yang beralamat di Jalan Bukit Loco, Senggigi, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, juga akan mengirimkan Tim untuk memberikan bantuan terhadap anak-anak dari para IRT tersebut.

Tim HBK PEDULI datang ke rumah-rumah keluarga IRT yang sedang menghadapi masalah hukum diwakili Penasehat HBK PEDULI Kab. Lombok Tengah, Lalu Wirajaya, Koordinator HBK PEDULI Kab. Lombok Tengah, Taufiq Syamsuri serta Ketua Tim Media HBK PEDULI, Abdul Rajab.

Hj. Dian HBK yang dikenal peduli terhadap anak-anak dan masyarakat kecil ini mengatakan akan memberikan bantuan berupa makanan pendamping air susu ibu (MP ASI), mainan anak-anak, paket-paket sembako, hingga bantuan dana tunai.

“Bantuan yang akan diberikan berupa makanan MP ASI, mainan anak-anak, paket2 sembako, serta bantuan dana cash ala kadarnya,”  tuturnya.

Dikabarkan, seorang anak dari IRT yang ditahan saat ini sedang menderita sesak napas dan lumpuh. Ia dirawat ayahnya di rumah, karena ibunya telah sejak Selasa kemarin ditahan. HBK PEDULI juga akan mengirimkan bantuan medis untuk memeriksa, mengobati, dan sekaligus merawat kesehatan anak-anak dari para IRT tersebut.

“Saya mendengar kabar ada anak IRT yang kondisinya sakit dan cukup parah, yang sedang dirawat di rumahnya. Kami akan segera mengirimkan tim medis untuk mengecek dan merawat kesehatan anak tersebut, dan akan memberikan pengobatan terhadap keluhan-keluhannya,”  ujar Hj. Dian HBK.

HBK saat dihubungi mengatakan, ia lebih konsen terhadap trauma healing kepada anak-anak IRT yang ditahan. HBK mengatakan, dari sisi hukum, telah banyak teman-teman yang turun melakukan pendampingan, sehingga HBK PEDULI akan berbagi tugas dan diarahkan untuk menangani gizi dan kesehatan anak-anak dari para IRT tersebut.

“Pendampingan dan pembelaan secara hukum, saya lihat sudah banyak teman-teman yang terlibat. Saya merasa sangat bangga melihat empati teman-teman dalam menyikapi persoalan ini. Kita berbagi tugas saja, dan saya kira bergotong-royong seperti ini akan saling meringankan dan in syaa Allah HBK PEDULI akan saya arahkan kepada kegiatan trauma healing dan merawat gizi anak-anak yang orang tuanya sedang menghadapi tuntutan hukum,” urai Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Dapil NTB-2/P. Lombok ini.

“Fokus saya dan HBK PEDULI sekarang ini adalah pada kondisi kedua Balita yang telah ikut kedua ibunya masuk dan ditahan di penjara, juga dengan anak-anak IRT lainnya yang berada di rumah,”  imbuh pria yang dijuluki sebagai Samurainya Prabowo ini.

Penasehat HBK PEDULI Kab. Lombok Tengah, Lalu Wirajaya mengatakan, begitu mendengar kabar kasus tersebut, HBK dan istri langsung memintanya untuk turun langsung dan melaksanakan aksi nyata untuk membantu anak-anak IRT, yang orang tuanya sedang dirundung masalah tersebut.

“Saya datang bersama teman-teman HBK PEDULI Kab. Lombok Tengah mewakili ibu Hj. Dian HBK, selaku Ketua Yayasan HBK PEDULI.  Beliau sangat konsen dengan kondisi kedua Balita yang telah ikut kedua ibunya masuk ke penjara,” ujarnya.

Dia berharap agar anak-anak para IRT yang sedang kena musibah ini tetap sehat dan pertumbuhannya tidak terganggu, bahkan bisa lebih baik lagi, meskipun pada saat ini ibu-ibu mereka sedang menghadapi tuntutan hukum.

“Mudah-mudahan, dengan diberikannya bantuan ini, akan membuat kedua Balita juga anak-anak lain dari para IRT yang terjerat hukum bisa kuat menghadapinya,” kata HBK.

Me (*)