Bukan hanya berhenti memiliki great design dalam jangka panjang,   great design itu harus bisa diturunkan dalam kebijakan kebijakan dan perencanaan-perencanaan

MATARAM.lombokjournal.co —

Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) secara virtual pada Rabu, (03/03/21).

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc hadir dalam rapat virtual itu bersama Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia menghadiri Rakernas BNPB yang dipimpin Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo.

Presiden Jokowi minta kepada tiap daerah menerapkan secara nyata implementasi Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan bencana dari 35 negara yang ada di dunia. Ditambah lagi dengan adanya bencana non alam seperti pandemi Covid-19, masalah ekonomi dan kesehatan harus diselesaikan secara bersamaan.

Menurut Presiden, point pentingnya bukan hanya berhenti dengan memiliki great design dalam jangka Panjang. Tapi great design itu harus bisa diturunkan dalam kebijakan kebijakan dan perencanaan-perencanaan, termasuk tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana.

“Serta tentu saja dilanjutkan dengan audit dan kebijakan tata ruang yang berjalan di lapangan. Bukan di atas kertas saja,” pesan Presiden.

Dijelaskan Presiden, seluruh lembaga harus mengimplementasikan kerja cepat, inovatif dan mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik lembaga nasional maupun internasional.

Dalam rakornas tersebut, Presiden juga menjelaskan empat point penting di antaranya, pemerintah diminta untuk mengutamakan pelaksaan aturan di lapangan, kebijakan pengurangan resiko bencana harus benar-benar terintegrasi.

“Tidak boleh ada ego sektoral ego daerah. Semuanya terintegrasi. Benar-benar mendukung satu sama lain,” tegas Presiden.

Selain itu, manajemen tanggap darurat serta kemampuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat paska bencana diminta untuk terus diperbaiki.

Sistem peringatan dini harus berfungsi dengan baik dan kecepatan respon harus terus ditingkatkan. Begitu juga dengan semua rencana kontigensi dan rencana darurat harus dapat diimplementasikan.

Presiden menekankan, kecepatan adalah kunci untuk mengurangi jatuhnya korban.

“Dan yang terakhir adalah memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang kebencanaan harus terus menerus ditingkatkan. Mulai dari lingkup sosial yang paling kecil yaitu keluarga,” pesannya.

Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo dalam kesempatan itu menjelaskan, dalam kurun waktu Februari 2020 hingga Februari 2021, di Indonesia telah terjadi 3253 bencana dengan rata-rata kurang lebih 9 bencana per hari.

Bencana gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung. Kerugian bahkan ditaksir hingga 22 triliun lebih disetiap bencana.

Namun dengan adanya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044, BNPB terus berupaya untuk melakukan mitigasi hingga penanggulangan bencana untuk meminimalisir korban dan kerugian yang ditimbulkan.

“Kami telah, masih, dan akan terus berupaya mengimplementasikan arahan presiden sebaik mungkin,” tandas Doni Monardi.

novita, diskominfotikntb

Pembangunan pos keamanan akan dilakukan di 30 titik yang dinilai rawan di Kab. Lombok Tengah, masing-masing 15 titik di Kab. Loteng bagian utara dan 15 titik di Kab. Loteng bagian selatan, dari 120 titik yang akan dibangun dan tersebar di P. Lombok

LOTENG.lombokjournal.com –

Yayasan Haji Bambang Kristiono (HBK) PEDULI membangun Pos Keamanan di Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kab. Lombok Tengah.

Pos Kamling tersebut akan berada di perbatasan Desa Kidang dan Desa Marong.

Pembangunan Pos Keamanan tersebut diselesaikan atas kerjasama dengan Pam Swakarsa Gagak Hitam. Juga hasil gotong royong antara Kepala Desa Kidang dan Kepala Desa Sukadamai.

Tenaga Ahli HBK wilayah Lombok Tengah sekaligus Koordinator HBK Peduli Kab. Loteng , M. Taufiq Syamsuri mengatakan, HBK adalah figur yang sangat peduli terhadap kondisi keamanan masyarakat. Sehingga titik rawan terjadinya tindakan-tindakan kriminal kemudian dibangun Pos Keamanan.

“Beberapa minggu yang lalu kita diperintahkan Pak HBK terkait titik rawan di bagian timur selatan. Jadi solusinya dibuatkan pos siskamling bekerjasama dengan Pam Swakarsa Gagak Hitam,” katanya, Selasa (02/03/21).

Saat ini pembangunan telah mencapai 75 persen. Pembangunan tersebut juga membuat warga sangat antusias.

“Sudah mencapai 75 persen atas hasil gotong royong semua pihak. Warga sangat antusias dengan adanya pembangunan pos keamanan ini,” ujarnya.

Selain membangun pos keamanan, disitu juga nantinya akan dipasang lampu penerangan jalan umum (PJU). Kondisi yang sebelumnya gelap dan rawan, nantinya akan berubah menjadi terang dan aman.

“Juga akan dilakukan pemasangan PJU di setiap pos keamanan yang dibangun,” imbuhnya.

Pembangunan akan dilakukan di 30 titik yang dinilai rawan di Kab. Lombok Tengah, masing-masing 15 titik di Kab. Loteng bagian utara dan 15 titik di Kab. Loteng bagian selatan, dari 120 titik yang akan dibangun dan tersebar di P. Lombok.

Pembangunan 15 titik JPU untuk Kab. Loteng bagian selatan akan diprioritaskan di empat Kecamatan, masing-masing adalah Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Praya Barat, dan Kecamatan Praya Barat Daya.

“Nanti di 15 titik Kab. Loteng bagian selatan ini akan kita pasang masing-masing satu PJU. Sehingga akan membuat titik yang rawan tindak kriminal ini menjadi terang,” ujarnya.

Pembangunan pos keamanan tersebut sekaligus menjadi salah satu ikhtiar HBK PEDULI untuk mendukung KEK Mandalika dan MotoGP Mandalika.

Nantinya KEK Mandalika akan menjadi lokasi kunjungan favorit wisatawan asing, sehingga faktor keamanan harus menjadi prioritas.

“Tentunya ini sebagai salah satu ikhtiar kita bersama dalam mendukung KEK Mandalika. Keamanan daerah harus menjadi prioritas untuk menjamin setiap kegiatan di sana terlaksana dengan aman,” tukas Taufiq Syamsuri.

Kepedulian HBK

HBK merupakan Anggota DPR RI yang mewakili Dapil NTB-II/P. Lombok. Ia juga menjadi Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra.

Berada di Partai besutan Prabowo Subianto ini, HBK dikenal sering membantu dan menolong warga. Dia selalu hadir pada saat masyarakat membutuhkan.

HBK yang dikonfirmasi terkait bantuan pembangunan pos keamanan ini, mengatakan pada Rabu tanggal 3 Maret 2021 besok akan dilakukan penyerahan dana oleh HBK PEDULI untuk pembangunan pos keamanan yang diwakili oleh Ketua HBK Peduli Prov. NTB, yakni Ali Ustman Ahim kepada pimpinan Gagak Hitam.

“Besok pagi akan dilakukan penyerahan dana bantuan untuk pembangunan pos keamanan disana melalui Ketua HBK PEDULI Prov. NTB sdr. Ali Ustman Ahim,” kata HBK.

Dia juga mengatakan, proyek strategis nasional KEK Mandalika harus didukung dengan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Soal keamanan, tidak hanya dilakukan oleh aparat, namun juga butuh sinergi dengan masyarakat.

“Program strategis nasional KEK Mandalika membutuhkan sinergi semua pihak untuk menjaga kondusivitas keamanan wilayahnya. Untuk itu masyarakat juga harus diberikan peran dalam menjaga keamanan,” ujarnya.

Salah satu cara menjaga keamanan ini kata HBK, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada warga untuk menjaga kampung mereka sendiri. Apalagi, wilayah di sana sangat dekat dengan KEK Mandalika.

“Salah satunya dengan membangun pos keamanan, agar secara rutin masyarakat dapat menjaga kampungnya sendiri. Sehingga tidak lagi menjadi rawan tindak kriminal,” sambungnya.

HBK juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan bergotong royong dalam membangun pos keamanan di beberapa titik yang dinilai rawan.

“Terimakasih untuk semua Kepala Desa, para warga, Pam Swakarsa Gagak Hitam dan pihak-pihak lainnya yang telah bergotong royong dalam membangun pos keamanan desa ini,” ucap pria yang dijuluki Samurai Prabowo ini.

Me

NW punya tugas penting menyiapkan SDM yang tidak saja unggul, terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), sekaligus memiliki keimanan dan ketaqwaan yang kokoh

LOTIM.lombokjournal.com –

Perayaan puncak Hari Jadi ( HADI) ke 68 organisasi Nahdlatul Wathan pada 1 Maret 2021, dirayakan melalui offline dan online. Untuk offlinenya, peserta yang hadir sangat terbatas yang dipusatkan di halaman Masjid Jamik Darul Quran wal Hadits NW Anjani, Senin (01/03/21).

Untuk online panitia menyediakan aplikasi Zoom Meeting yang diikuti 31 provinisi, Pengurus Wilayah NW se Indonesia yang dibuka dengan pembacaan Hizib bersama.

Wakil Presiden RI , Prof Dr KH. Ma’ruf Amin, dalam sambutan secara virtual mengatakan, momen HADI NW ke 68,  akan semakin kuat dalam khittahnya dan terus bersinergi bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun negeri.

NW adalah organisasi kemasyarakat Islam terbesar di Pulau Lombok NTB yang didirikan  TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, pada tanggal 1 Maret 1953. Saat ini NW mengelola sejumlah pendidikan dari tingkat TK hingga perguruan tinggi yang perkembangannya cukup pesat.

“Alumninya pun telah cukup banyak yang berhasil menduduki posisi penting di pemerintahan  dan lembaga lainnya. Untuk itu, atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan segenap pengurus NW,” kata KH Ma’ruf Amin ,

Wapres berharap, ke depan NW terus mengembangkan peranan dalam mendidik dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, tidak saja di wilayah NTB namun memperluas jangkaunnya secara Nasional.

Hal ini sangat penting karena kualitas SDM yang unggul adalah kunci keberhasilan pembangunan Indonesia.

“Oleh karena itu, pengabdian pendidikan NW terus dikembangkan dan ditingkatkan dalam rangka meningkatkan pembangunan baik daerah maupun Nasional,” tandasnya.

Karena itu, NW, lanjut Wapres memiliki tugas penting menyiapkan SDM yang tidak saja unggul, terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta memiliki keimanan dan ketaqwaan (Imtaq) yang kokoh.

“Saya juga berharap peran NW sebagai pusat dakwah washatiyah terus dipertahankan dan diperkuat seiring dengan perjalanan dan dinamika masyarakat,” imbuhnya.

Dalam era teknologi digital ini, kata mantan Ketua MUI Pusat ini, dakwah dan pendidikan harus beradaptasi dan memanfaatkan teknologi informasi.

Hal ini bukanlah satu pilihan tapi sudah menjadi keharusan karena sudah menjadi  bagian dari kebutuhan dasar masyarakat.

Sehigga dapat dipastikan ajaran Islam sebagai agama yang washati lebih mampu menjangkau secaraluas dan dapat berkontribusi positif dalam memberikan kesejukan dan kedamaian kepada masyarakat.

NW yang lahir dari pendidikan pesantren, selain memperkuat masalah pendidikan dan dakwah, juga perlu melakukan upaya –upaya pemberdayaan masyarakat sesuai dengan missi besar NW.

Dalam kaitan ini NW perlu mengambil peran pemberdayaan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, baik sektor keuangan maupun sektor riil, semisal Baitul Mal wa Tamwil dan koperasi syariah.

Sedang disektor riil dapat dikembangkan program seperti one pesantren one produk yang sudah berjalan di banyak daerah.

“Saya ucapkan selamat Hari jadi NW ke 68 semoga terus jaya dalam pengabdian kepada Negara dan bangsa,”tutupnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Wakil MPRRI Zulkifli Hasan yang mengakui, perjuanagn Maulansayikh bersama NW yang telah banyak berkontribusi kepada bangsa sehingga layak disematkan gelar Pahlawan Nasional, sebagai bentuk pengakuan dan perhargaan dari bangsa tercinta ini.

“Sangat layak Maulanasyaikh TGKH Muhammad Zainudin diangkat jadi Pahalwan Nasional, karena jasa-jasa beliau cukup besar,” katanya via meeting zoom.

Nusantara Berhizib

Ketua Umum PBNW Syaikhuna Tuan Guru Bajang, KH Muhammad Zainuddin Atsani, dalam pidatonya mengungkapkan,  dalam merayakan HADI tahun ini kita sudah instruksikan semua warga Nahdlatul Wathan di Nusantara dan bahkan di luar negeri untuk membaca hizib secara serentak yang dimulai pukul 08.00 Wita di tempat masing-masing.

“Ini (pembacaan Hizib NW red) serentak atau istilah yang kami buat ‘Nusantara Berhizib’,  saat perayaan HADI ke 64 pada tahun 2017 lalu, sebagai bentuk kesyukuran atas masih eksisnya organisasi NW yang dirikan Ninikda Maulanasyaikh Pahlawan Nasional asal NTB pada 1 Maret 1953 silam,” urainya.

Lebih jauh  Syaikhuna Tuan Guru Bajang, panggilan akrabnya, kegiatan secara virtual ini kita lakukan untuk mendukung pemerintah dalam memutus penyebaran covid-19.Selain itu soal vaksinasi, PBNW mendukung penuh dilakukan vaksinasi covid – 19 untuk warga NTB dan Indonesia pada umumnya sebagai upaya mencegah dan memutus rantai penularan covid-19 secara bertahap.

“Untuk itu PBNW mengimbau warga NTB dan warga Indonesia secara umum tetap mematuhi protokol kesehatan, rajin mengkonsumsi makanan sehat dengan  memperbanyak konsumsi sayuran hijau,  rajin olah raga serta senantiasa berpikiran positif,”ajaknya.

Terkait yang disinggung Wapres soal pemberdayaan ekonomi dan ketahanan pangan keluarga ditengah pandemi covid 19 ini , PBNW mengimbau kepada masyarakat luas untuk mulai memanfaatkan lahan maupun pekarangan ruang dengan tanaman-tanaman pangan sebagai upaya menghemat pengeluaran Rumah Rangga.

Selain itu, PBNW mengajak masyarakat NTB mulai mentradisikan pola konsumsi diversifikasi pangan uuntuk menghindari ketergantungan pada satu jenis makanan pokok saja.

“Untuk itu PBNW berharap Pemerintah Daerah mulai mensosialisasikan program yang terkait pentingnya ketahanan dan diversifikasi pangan lebih dini ke masyarakat NTB, ” tandas RTGB Zainudin Atsani.

Di akhir pidatonya Syaikhuna Tuan Guru Bajang, menyampaikan terima kasih kepada Pamanda Wapres KH Maruf Amin dan Wakil Ketua MPRRI Zulkifli Hasan, atas berkenannya memberikan sambutannya.

“Khusus Wapres, saya panggil pamanda, karena kebetulan istri saya adalah keponakan pak Wapres KH Maruf Amin,”tutupnya.

Selanjutnya Wakil Bupati Lombok Timur, H Rumaksi, menegaskan bahwa kedudukan yang ia rasakan selama ini merupakan keberkahan yang didapat dari Maulanasyaikh.

“Oleh karena itu, mari meraih keberkahan dengan mengikuti arahan dan keputusan pemimpinan. Saya sendiri merasakan keberkahan itu dari Maulanasyaikh,” ungkapnya dengan haru.

Wabup menyampaikan bahwa dalam memajukan NW itu harus menguatkan persatuan semua warga NW secara kolektif.

“Dalam NW yang dipimpin Syaikhuna Tuan Guru Bajang Zainuddin Atsani, akan meraih kejayaannya jika semua taat dan tunduk atas instruksi pimpinan NW,” katanya

Rumaksi juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada NW yang terus memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa.

“Mari kita tingkatkan persatuan kita, dan tetap menjaga protokol kesehatan covid-19,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Panitia HADI ke 68 NW, TGH LG Khairul Fatihin mengatakan perayaan HADI tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan jamaah berkumpul mendengar pengajian. Tahun ini, perayaan HADI memanfaatkan teknologi atau secara virtual.

“Termasuk kegiatan pra HADI yang kemarin kita lakukan Webinar tentang pesantren, kemudian lomba klip vedio Mars HADI NW via online. Semua itu kita lakukan untuk membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid- 19,” tukas Ketua PW NW NTB

Hadir secara offline, dari kalangan pejabat, Kepala Dinas social NTB H Ahsanul Kahliq, mewakili Gubernur NTB, Kepala BIN Daerah NTB, Wakil Bupati Lombok Timur, H Rumaksi, Utusan Korem Wirabakti NTB, Kapolres Lotim, Dandim Lotim.

Sedang kalangan internal, hadir Rois Am Dewan Musytasar PBNW, Ummuna Hj St Raihanun Zainuddin AM, Ketum PBNW Tuan Guru Bajang, KH Muhammad Zainuddin Atsani, bersama jajarannya, dan para Masyaikhul Mahad NW Anjani.

Me

Ditegaskan Bupati, tak bisa santai 5 tahun ke depan ini, belasan ribu masyarakat masih di tenda pengungsian gempa atau rumah sementara

TANJUNG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH didampingi Wabup Danny Karter Febrianto ST MEng menyampaikan pidato pertamanya di hadapan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), pada paripurna masa sidang I tahun dinas 2021, di Ruang Paripurna DPRD, Senin (01/03/21).

Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua II Mariadi SAg bersama Ketua DPRD KLU Nasrudin SHI, Wakil Ketua I H Burhan M Nur SH, Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati serta anggota DPRD KLU.

Bupati Djohan menyampaikan siapapun Bupati dan Wakil Bupati periode ini sungguh berat pekerjaannya, sungguh berat tanggung jawabnya.

Dua tahun yang lampau Lombok Utara dilanda gempa bumi. Kemudian setahun kemarin terdampak wabah pandemi Covid-19, melanda daerah, negara bahkan dunia internasional.

“Karena itu, untuk menghadapi pekerjaan berat ini yang pertama ingin kita kompak, kita harus tetap utuh bersatu menghadapi persoalan daerah terutama DPRD sebagai partnership pemerintah. Jika dalam menghadapi masalah ini kita tidak kompak maka tentu persoalan kita tidak bisa teratasi dengan baik,” tutur bupati.

Menurutnya, tak bisa santai 5 tahun ke depan ini, belasan ribu masyarakat masih di tenda pengungsian gempa atau rumah sementara.

“Tantangan kita berat, oleh karenanya DPRD dan eksekutif ini (perlu) satu bahasa, satu keputusan menghadapi persoalan-persoalan daerah. Lebih-lebih daerah kita ini masih menjadi daerah tertinggal. Satu-satunya di NTB walaupun ada plus minusnya, tetapi predikat ini tidak enak didengar,” imbuhnya.

Bupati Djohan juga menyoroti lapangan kerja yang terdampak pengaruh Covid-19. Daerah KLU masih miskin, dulu waktu dirinya memulai memimpin (2011-2016) angka kemiskinan daerah mencapai 43,14 persen sampai hari ini belum separuh diturunkan dalam sekian tahun.

Dikatakannya, perlu program apa yang harus dilakukan sekarang, dalam mengantisipasi program kemiskinan besok.

Menurutnya pula, dulu dirinya ingat karena saat sebagai sekda pertama dan bupati pertama, tujuan pokok niatnya adalah percepatan perkotaan Tanjung sebagai ibu kota kabupaten.

Karena Tanjung sebagai kecamatan sempit, sehingga pembangunan (perkantoran dan sarana umum) disebar ke daerah-daerah kecamatan lain.

“Dengan terbangunnya kantor-kantor dari barat ke timur itu, tentu ekonominya lancar. Semuanya kita lakukan di sini. Kota Tanjung sebagai ibukota kabupaten, batas tata ruang Kota Tanjung itu ada di Kali Lempenge sehingga Polres ada di situ. Statistik ada di situ, Kementerian Agama di situ, BPN di situ bahkan Kodim pun dipersiapkan di situ. Masa perangkat daerah semuanya di sini (areal perkantoran),” tandasnya.

Ia berniat mengembalikan kantor-kantor dimana tempat semula, supaya aman nyaman bekerja. Karenanya, diminta kesepahaman untuk kantor-kantor dikembalikan (tempatnya) seperti dulu, supaya Tanjung tak semrawut dan area produktifnya tak habis.

“Saat didatangi investor untuk membangun listrik tenaga air di daerah Bayan dengan nilai 5 triliun dengan luas 50 hektare. Saya bilang saya setuju dengan syarat pekerja mulai dari buruh sampai bos orang-orang KLU. Jika tenaga tidak ada di KLU, baru silakan datangkan dari luar. Termasuk Globalhub dilanjutkan di daerah timur sana (Kawasan Bayan). Adanya MotoGP di Lombok Tengah dampaknya akan ke kita, maka saya ingin kita satu bahasa. Semoga dalam kita menghadapi kondisi ketidakberuntungan ini bisa kita hadapi dengan cara bersungguh-sungguh, kerja sama dan kompak semua pihak,” pungkasnya.

BACA JUGA: Serah Terima Jabatan Plh Bupati Kepada Bupati Lombok Utara

Hadir dalam acara itu Kapolres Lotara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH, Perwakilan Kodim 1606/Lobar Kapten Zainul Fahri, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten, Para Kepala OPD serta undangan lainnya.

sap

Bupati Djohan mengajak bekerja kompak, jangan ada kelompok sana kelompok sini dan dirinya juga ingin masyarakat bersatu

TANJUNG.lombokjournal.com –

Pelaksana Harian (Plh) Bupati Lombok Utara, Drs H Raden Nurjati serah terima memori jabatan kepada Bupati Lombok Utara periode 2021-2026, H Djohan Sjamsu SH di Aula Kantor Bupat, Senin (01/03/21).

Acara itu disaksikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB, Dra Hj Baiq Eva Nurcahya Ningsih MSi mewakili Gubernur NTB.

Asisten I Pemprov NTB Dra Hj Baiq Eva Nurcahya Ningsih MSi dalam sambutannya menyampaikan, serah terima jabatan dari Plh Bupati kepada Bupati Lombok Utara menjadi saksi untuk sertijab serta pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan di KLU periode 2021-2026.

Lebih lanjut dijelaskannya, ada tiga kegiatan utama setelah pilkada, yaitu pelantikan, serah terima jabatan dan terakhir pidato pertama Bupati dan Wakil Bupati di hadapan DPRD.

“Hari Jum’at (26/02/21) sudah kita laksanakan pelantikan bupati dan walikota se-NTB yang dipusatkan di provinsi dan berjalan lancar. Pelaksanaannya sebagian melalui virtual. Hari ini Sertijab dan sebentar lagi pidato pertama di DPRD, semoga rangkaian ini bisa dilaksanakan dengan lancar,” pesannya.

Dikatakannya, sesuai laporan Pj Sekda KLU, kondisi saat ini KLU dalam keadaan kondusif dan seperti apa yang dipesankan Gubernur NTB saat pelantikan bahwa mulai saat dilantik maka tidak ada lagi yang pro sana pro sini, semua bersatu dalam pelaksanaan pembangunan di KLU.

“Harapan kami pada eksekutif supaya program-program bisa diselenggarakan, mari saling mendukung,” tandasnya.

Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH menyampaikan, selaku bupati terpilih, tentu berharap  penyerahan ini bukan hanya Bupati dan Wakil bupati yang bertanggung jawab, tetapi semua perangkat OPD yang menjadi tugas kedaerahan ke depan.

“Sesuai penjelasan Plh Bupati (Pj Sekda) tadi, banyak hal yang menjadi atensi kita 5 tahun ke depan yang paling besar adalah Rumah Tahan Gempa (RTG). Ada belasan ribu RTG harus terselesaikan dalam waktu hanya 2 bulan. Dan kami ingin, kita semua bertanggung jawab, walaupun tidak berada dalam lingkup BPBD, tetapi kita semua harus mampu bekerja sama karena waktu kita sampai April. Kita mulai dengan tekad harus mampu menyelesaikannya. Dibentuk tim khusus untuk masalah RTG supaya jelas, mulai dari mana nanti,” tuturnya.

Dijelaskan bupati, dengan kondisi Covid-19 bukan hanya melanda KLU, tapi melanda dunia, dengan keterbatasan-keterbatasan ini, mari kita mulai bekerja sama.

Bupati Djohan mengajak bekerja kompak, jangan ada kelompok sana kelompok sini dan dirinya juga ingin masyarakat bersatu. Lebih-lebih KLU sampai saat ini mendapat predikat daerah tertinggal.

“Saya ingin OPD kerja disiplin dan bersungguh-sungguh, karena selain kita bertanggung jawab kepada institusi, juga harus bertanggung jawab kepada Allah SWT, Tuhan YME. Saya ingin tanamkan kepada kita semua, mari kita bekerja sama. Banyak hal yang belum kita selesaikan seperti Jadup, RTG. Kita juga berpikir untuk menghidupkan kembali pariwisata sebagai pendapatan terbesar daerah,” imbuhnya.

Bupati Djohan mencontohkan, bidang pertanian cukup tangguh dalam menangani Covid, maka bidang pertanian harus bergerak bagaimana mendampingi UMKM.

Sementara itu, Plh Bupati Lombok Utara yang mengemban amanah kembali menjadi Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati mengatakan, selama sembilan hari mengemban amanah sebagai Plh Bupati Lombok Utara.

“Seperti yang disampaikan Gubernur NTB, pertama tugas dirinya mempersiapkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara dan yang kedua adalah Penanganan Covid-19. Karena jni program prioritas NKRI. Bahkan tahun 2021 ada refocusing anggaran. Ketiga Penanganan RTG. Ini memang sedikit terkesan lambat. Besok pagi akan diberikan rekening terhadap KK yang tidak bermasalah,” tandasnya.

Menurutnya, tugas-tugas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan cukup baik, karena didukung OPD. Jika tidak ada OPD dan multipihak lainnya, maka saya mungkin tidak bisa menjalankan amanah sebagai Plh Bupati.

BACA JUGA:

Pidato Pertama Bupati Djohan Sjamsu di DPRD Lombok Utara

Rangkaian acara berjalan lancar dan khidmat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Kegiatan diakhiri dengan foto bersama bupati, wabup dan Forkopimda KLU.

Tampak hadir Wabup, Danny Karter Febrianto ST MEng beserta istri, anggota DPRD Provinsi NTB Raden Nuna Abriadi SIP, Sudirsah Sudjanto SPdB, Ketua DPRD Lombok Utara Nasrudin SHI, Kapolres Lotara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH, Ketua TP PKK Dra Hj Galuh Nurdiah, Pimpinan Penyelenggara Pemilu, Staf Ahli Bupati, Para Asisten Setda KLU, Kepala OPD, Camat serta tamu undangan lainnya.

sap

SID diminta berkerjasama menyempurnakan Aplikasi SIP agar bisa maksimal dalam mengintegrasikan data Posyandu secara khusus, dan data kesehatan masyarakat di desa secara umum

MATARAM.lombokjournal.com —

Memiliki data yang aktual dan akurat adalah kunci menuntaskan masalah kesehatan lebih cepat. Dan  untuk mendapatkan data tersebut, dibutuhkan sistem yang tepat serta sinergitas yang kuat dari setiap stakeholders terkait.

Terkait dengan data kesehatan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri memiliki aplikasi Sistem Informasi Posyandu (SIP) besutan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB.

Sebuah aplikasi pelaporan rutin administrasi Posyandu, yang sekaligus menjelma sebagai bank data.

Dalam kunjungan tim Summit Institute For Development (SID), Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta SID berkerjasama menyempurnakan Aplikasi SIP agar bisa maksimal dalam mengintegrasikan data Posyandu secara khusus, dan data kesehatan masyarakat di desa secara umum.

“SID sekiranya bisa duduk bersama dengan stakeholders terkait, bagaimana mengintegrasikan aplikasi SIP yang sudah ada agar bisa berfungsi secara maksimal,” pesan Ummi Rohmi, Senin (01/03/21) sapaan akrab Wagub.

Dalam kunjungan Wagub bersama Asisten III Setda NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Kepala Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, Dewan Pembina Dan penasihat (Dr Anuraj Shankar DSc) Chief Secretary Officer (Annisa Dwi Utami,M Gizi) dan Senior Research Officer (Yuni Dwi Setiyawati,MHID).

Menurut Ummi Rohmi, pendataan kesehataan yang baik dari dusun melalui posyandu dapat memudahkan Puskesmas dalam pendataan di tingkat desa.

Jika data kesehatan bisa dipetakan skala dusun dan desa, maka permasalahan kesehatan yang ada bisa lebih jelas dilihat. Sehingga pemerintah bisa mengambil langkah yang tepat dan cepat dalam menyelesaikan masalah tersebut.

“Jika memiliki data yang valid maka akan mudah menentukan lokus permasalahannya sehingga penyelesaian bisa lebih tepat sasaran,” jelas Wagub.

Menurutnya, selain data, kerja sama yang solid antar stakeholders dapat menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat. Hal tersebut diamini oleh, Dr Anuraj Shankar DSc, Chief Secretary Officer SID.

Menurut Anuraj, NTB memiliki Sumber Daya Manusia yang potensial dan mumpuni, tetapi yang menjadi pekerjaan rumah bersama adalah bagaimana menyatukan SDM yang luar biasa tersebut, agar bekerjasama secara sistematis dan solid dalam menuntaskan masalah kesehatan.

“The key is, i think, getting the People to work together. (Kuncinya, saya pikir, adalah bagaimana membuat orang-orang mau bekerjasama),” katanya.

Novita/diskominfotikntb

Program-program Pemerintah Provinsi sangat bertumpu pada sinergi semua elemen desa

MATARAM.lombokjurnal.com ~  Pembangunan desa berjalan sukses faKtor utamanya adalah sinergi, komunikasi dan saling support antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BPD memiliki posisi strategis untuk merumuskan berbagai kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa-desa di NTB. Termasuk keterlibatan BPD dalam menyekapati berbagai rancangan peraturan desa.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakannya saat melantik pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi NTB, di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Minggu (28/02/21).

“Kalau sinergi BPD dan Pemerintah Desa semakin kuat, saya bisa bayangkan betapa hebatnya pembangunan desa-desa di Provinsi NTB yang kita cintai,” kata wagub.

Dijelaskan Ummi Rohmi sapaan akrabnya, Pemerintah Provinsi NTB memiliki program unggulan berbasis desa. Artinya program-program itu sangat bertumpu pada sinergi semua elemen desa untuk ikut mensukseskannya.

Program yang dimaksud seperti program Revitalisasi Posyandu, Zero Waste atau mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, serta penyediaan bank sampah di tiap desa.

“Untuk mewujudkan program-program itu tentu didukung dengan kesadaran semua masyarakat, pemerintah desa dan BPD untuk membawa desa lebih maju,” tegas Ummi Rohmi.

Ketua Umum PABPDSI, Fery Hardianysah mengungkapkan, pada tahun 2009 PABPD resmi dibentuk.  Pembentukan ini memang dihajatkan untuk membangun sinergi bersama antara BPD dan Pemerintah Desa dalam mewujudkan pembangunan desa yang terintegritas.

“BPD merupakan elemen penting dalam mewujudkan good goverment desa,” jelasnya.

Ia mengatakan, pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah di Provinsi NTB merupakan provinsi yang kedua setelah dibentuknya DPW Provinsi Jawa Barat.

Manikp@kominfo

Warga NW diserukan membaca hizib secara serentak yang dimulai pukul 08.00 Wita di tempat masing-masing

LOTIM.lombokjournalcom –

Semangat warga Nahdlatul Wathan (NW) tidak surut untuk merayakan Hari Jadi ( HADI) ke 68 organisasi Nahdlatul Wathan yang jatuh pada tanggal  1 Maret 2021, meski di engah pandemic Covid-19.

Tidak seperti perayaan hari jadi (HADI) tahun-tahun sebeumnya, kai ini perayaanya akan memanfaatkan layanan  platform teknologi virtual.

Termasuk untuk kegiatan pra HADI yang kemaren  dilakukan Webinar tentang pesantren, kemudian lomba klip video Mars HADI NW via online.

“Semua beragam kegiatan tersebut sebagai ikhtiar keluarga besar NW  dalam  memutus mata rantai penyebaran Covid- 19,” kata Ketua PWNW NTB sekaligus Ketua Panitia HADI ke 68 NW, TGH LG Khairul Fatihin, di sela persiapan HADI NW,  Minggu (28/02/21).

Ketua Umum PBNW, Syaikhuna Tuan Guru Bajang KH LG Muhammad Zainuddin Atsani, mengungkapkan dalam merayakan HADI tahun ini, diinstruksikan semua warga Nahdlatul Wathan di Nusantara,  bahkan di luar negeri, untuk membaca hizib secara serentak yang dimulai pukul 08.00 Wita di tempat masing-masing.

“Ini (pembacaan Hizib NW red) serentak atau istilah yang kami buat Nusantara Berhizib saat perayaan HADI ke 51 pada tahun 2017 lalu, sebagai bentuk kesyukuran atas masih eksisnya organisasi NW yang dirikan Ninikda Maulanasyaikh Pahlawan Nasional asal NTB pada 1 Maret 1953 silam,” katanya.

Pria yang akrab disapa Syaikhuna Tuan Guru Bajang ini menambahkan  kegiatan secara virtual ini dilakukan  guna mendukung pemerintah dalam memutus mata rantai  penyebaran virus  covid-19.

“Jadi kami imbau kepada warga NW di seluruh pelosok Nusantara agar tetap menjaga protoko l kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Jangan lengah karena covid-19 ini memang ada dan sangat berbahaya,” ujarnya.

Mei

Tim gabungan razia sejumlah room karaoke yang teris, dan memeriksa idenita satu per satu pengunjung dan para wanita partner song (PS)

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sejumlah tempat hiburan malam di Kota Mataram, dirazia jajaran Bidang Propam Polda NTB bersama Detasemen Polisi Militer (Denpom) TNI dari TNI AD, AL, dan AU yang menggelar operasi penegakan disiplin bersama Sabtu (27/02/21) malam.

“Kegiatan ini merupakan implementasi kebijakan pimpinan Polri, bahwa sinergitas TNI-Polri harus lebih harmonis lagi dalam setiap kegiatan,” jelas Kabid Propam Polda NTB, Kombes Pol Awan Hariono di sela kegiatan Sabtu malam.

Operasi Bersama ini sekaligus untuk meningkatkan sinergitas TNI-Polri di Mataram dan NTB pada umumnya.

Awan menegaskan, operasi bersama itu juga dilakukan untuk menindaklanjuti kejadian di Jakarta. Razia penegakan disiplin di Mataram dilakukan untuk memastikan tidak ada anggota TNI dan Polri yang berada di tempat hiburan malam.

BACA JUGA: Shalat Idhul Ada dan Pelaksanaan Qurban, Ini Isi Edaran Menag

“Menindaklanjuti kejadian di Jakarta dimana ada oknum anggota Polri yang melakukan tindakan yang melanggar norma dan tindak pidana di tempat hiburan. Oleh karena itu, kita tindaklanjuti dengan kegiatan operasi penegakan disiplin bagi anggota Polri dan TNI yang berada di tempat hiburan,” tegasnya.

Seperti diketahui, kasus penembakan oleh oknum anggota Polri di Cafe RM, Cengkareng, Jakarta Barat, terjadi pada Kamis malam (25/02), salah satu korbannya anggota TNI.

Kasus ini sudah ditangani Mabes Polri, sementara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menekankan agar soliditas dan sinergitas TNI-Polri harus terus ditingkatkan.

“Perintah atasan jelas, tidak boleh ada anggota TNI-Polri yang berada di tempat hiburan. Apabila ditemukan, khususnya anggota Polri, maka akan kita tindak tegas,” kata Kombes Awan.

Operasi bersama melibatkan sekitar 30 anggota tim gabungan ini menyasar The Plaza Karaoke & Lounge Lombok dan The Kingsman Resto & Lounge di kawasan Cakranegara, Kota Mataram, dan beberapa tempat karaoke lainnya.

Dalam razia ini, tim gabungan memeriksa sejumlah room karaoke yang terisi. Pengunjung dan para wanita partner song (PS) diperiksa identitasnya satu persatu.

Tercatat lebih dari 20 room karaoke yang diperiksa petugas gabungan. Petugas gabungan juga mengingatkan para pengunjung dan karyawan tempat hiburan untuk tetap mentaati protokol kesehatan, seperti mengenakan masker dan menjaga jarak.

Dalam razia Sabtu malam, tim gabungan tidak menemukan adanya anggota TNI-Polri yang berada di tempat hiburan malam.

“Operasi sinergi TNI-Polri tidak menemukan adanya anggota yang berada di tempat hiburan,” kata Kabid Propam Polda NTB Kombes Pol Awan Hariono.

Namun demikian, petugas gabungan mengingatkan dengan tegas agar para pengelola tempat hiburan untuk mematuhi protokol kesehatan dan juga peraturan tentang pembatasan jam malam.

“Kepada pengunjung kita edukasi juga tentang pencegahan Covid-19, sementara pengelola hiburan malam kita ingatkan untuk mentaati prokes dan aturan pembatasan jam malam yang berlaku, yakni sampai pukul 22.00 Wita,” ujarnya.

Me

Gubernur yang dikenal cemerlang saat menjadi Bupati Bantaeng itu, Sulawesi Selasan itu ditangkap saat tidur di rumah dinasnya

lombokjournal.com –

JAKARTA:  Meski pernah meraih penghargaan bergengis Bung Hatta Anti Korupsi pada 2017, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, akhirnya ditangkap juga dengan tuduhan korupsi di Makassar oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) dengan tuduhan korupsi, Jum’at (26/02/21) malam.

Nurdin ditangkap saat tidur di kediaman gubernur di ibu kota Sulawesi Selatan, dan menerbangkannya semalaman ke Jakarta.

Dalam operasi hai Jum’at itu, pihak KPK juga menangkap lima orang lainnya, termasuk pejabat senior Sulawesi Selatan dan pengusaha. Demikian diungkapkan Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

Namun Ali belum mengungkapkan rincian tentang kasus tersebut. Dikataannya, para penyelidik masih bekerja untuk mengumpulkan lebih banyak bukti.

Saat tiba di markas KPK di Jakarta, Sabtu, Nurdin sempat memberi keterangan singkat pada wartawan.

“Saya sedang tidur, [saat mereka datang] menjemput saya,” kata Nurdin.

Penangkapan Nurdin mengejutkan banyak orang dengan rekam jejaknya sebagai pejuang antikorupsi saat Gubernur berusia 57 tahun itu masih menjadi bupati di Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Di bawah dua periode kepemimpinan Nurdin, pendapatan per kapita daerah Bantaeng tumbuh hampir enam kali lipat menjadi Rp 41,6 juta ($ 2.910) pada 2018 dari Rp 7,1 juta pada 2008, seperti teungkap dari data Badan Pusat Statistik (BPS).

Porsi rumah tangga miskin turun menjadi 9,2 persen dari total rumah tangga di kabupaten tersebut dari 40 persen selama periode tersebut, menurut perhitungan Jakarta Globe berdasarkan data lembaga.

Nurdin kemudian mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Selatan pada 2018, berpasangan dengan Andi Sudirman Sulaiman, adik mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, sebagai wakilnya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sosial (PKS) mendukung Nurdin dalam pemilihan tersebut, yang dimenangkannya dengan kemenangan telak melawan tiga calon lainnya.

Penghargaan Bung Hatta Anti Korupsi

Nurdin Abdullah meraih penghargaan Bung Hatta Anti Korupsi pada 2017. Sebelumnya, tooh yang pernah memperoleh penghargaan ini, antara lain Presiden Joko “Jokowi” Widodo, mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, yang merupakan mantan Wali Kota Surabaya.

Inisiatif Nurdin untuk membenahi pengelolaan anggaran daerah dan transparansi dengan melibatkan polisi dan kejaksaan dalam pengawasannya, mengesankan Para juri Anugerah Antikorupsi Bung Hatta

Para juri juga mengatakan bahwa Nurdin berhasil memperkuat departemen inspektorat kabupaten, menutup banyak peluang korupsi.

Bivitri Susanti, salah satu juri penghargaan 2017, mengatakan saat itu, penghargaan diberikan kepada pejabat publik yang “menciptakan sistem antikorupsi”, dan mereka memperluas pengaruh kepemimpinannya kepada konstituennya.

Karena itu, Bavitri hari Sabtu mengaku sangat kecewa atas penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan itu.

“Proses pemilihan [Anugerah Antikorupsi Bung Hatta] sangat ketat. Selain masukan dari masyarakat, rekam jejaknya juga diverifikasi langsung di lapangan,” kata Bivitri.

Para juri saat itu berharap Nurdin, serta para penerima penghargaan lainnya, menjadi penggerak dan inspirasi sikap antikorupsi bagi pejabat pemerintah lainnya.

Penerima penghargaan yang erasal dari kalangan pemerintah menjadi penyemangat dan inspirasi bagi pemberantasan korupsi di pemerintahan. Namun perkembangan setelah pemberian penghargaan tidak dapat dikendalikan.

“Meskipun mereka menandatangani pakta integritas ketika mereka menandatanganinya. menerima penghargaan tersebut, ” ujar Bavitri.

Rr / JakartaGlobe