Aksi terorisme disebut sebagai industri kebencian

MATARAM.lombokjournal.com –

Tokoh agama kecam terorisme setelah peristiwa di Makassar Sulawesi Selatan, saat umat Kristiani melaksanakan Minggu Palma di Gereja Katedral di Jalan Kajaolalido.
Aparat penegak hukum didesak agar tak ragu anggotaantas orang-orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana terorisme.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj bereaksi, siap membantu pihak kepolisian untuk bertindak dalam agenda pemberantasan tersebut. Salah satu caranya, lewat ilmu pengetahuan tentang keagamaan yang dia miliki.
“Kalau mau dalil saya kasih dalilnya,” katanya.

“Saya mengharapkan kepolisian tidak ragu-ragu, tidak gamang dalam memberantas terorisme,” katanya dalam webinar bertajuk ‘Mencegah Radikalisme & Terorisme Untuk Melahirkan Keharmonisan Sosial’,

Dijelaskan, dalil Al-Qur’an ini pernah diterapkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang memandirikan Rasulullah memberikan cambukan selang kepada orang-orang yang merekomendasikan membuat kegaduhan di Kota Madinah, Arab Saudi.

Dalil tersebut juga mengamanatkan Rasulullah untuk tidak membiarkan orang-orang tersebut duduk bersama. Lebih dari itu, Nabi juga diizinkan mengusir orang-orang itu untuk keluar dari Kota Madinah.

“Ini jelas sekali ayatnya, orang yang bikin gaduh, orang yang menyimpang dari komitmen kebersamaan kita kebangsaan Pancasila, kita usir mereka itu. Itu perintah Al-Qur’an itu jangan ragu-ragu,” tegasnya.

Industri Kebencian

Mantan Gubernur NTB dua periode, TGB HM Zainul Majdi yang dikenal sebagai pendakwah yang getol menyuarakan Islam Washatiyah (Islam moderat), juga mengecam aksi terorisme.

Terhadap aksi terorisme ini pemimpin agama kharismatik umat asal Selong, NTB ini menegaskan, terosisme harus dilawan. Karena ajaran Irhabiyah (terorisme) ini melanggar ajaran paling dasar dalam Islam, yakni sisi kemanusiaan.

TGB mengutip salah satu ayat Alquran tentang keharusan memuliakan sesama manusia.
“Sungguh Kami telah memuliakan manusia. Apa yang dimuliakan Allah Swt, tidak boleh dihinakan,” katanya mengutip ayat Al-Quran.

Apalagi rekam jejak aksi teror banyak dialamatkan ke umat Islam. Label ini menjadi pukulan tersendiri bagi para pemeluk Islam.

TGB sampai kejujuran sebagai industri kebencian, mengingatinya aksi terorisme. Dalam industri kebencian ini rancang bangun merusak tatanan kehidupan di bumi.

“Terorisme ini menimbulkan kebencian, membuat satu pihak dengan yang lainnya saling mencurigai dan memecah belah anak bangsa,” kata TGB sambil menambahkan, bahwa sesama manusia merupakan larangan yang diajarkan oleh agama yang dibawa nabi Muhammad SAW.

Rr
(dari berbagai sumber)

Kubu Moeldoko mengukur jalur pengadilan

JAKARTA.lombokjournal.com –

Partai Demokrat kubu Moeldoko hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara tak memiliki cara lain memperoleh legalitas, setelah pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menolak permohonan legalitasnya.

Permohonan perubahan AD / ART juga ditolak oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Dengan demikian, pemerintah masih mengakui Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah hasil Kongres 2020.

Terkait itu, pemerintah juga menutup pintu bagi potensi permohonan kepengurusan berikutnya dari kubu KLB Deli Serdang. Pemerintah mempersilakan kubu Moeldoko untuk menempuh jalur pengadilan.

Dikatakan, kami setuju itu Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat kubu KLB, Saiful Huda menyebut, pihaknya berencana mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Demikian juga ketika pihak kami yang ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM seperti sekarang, maka pastinya kami akan terus melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan di PTUN, “kata dia, Rabu (31/3).

“Tidak ada jalan lain. Kalau pemerintah pemerintah KLB tak sah dan tak bisa diterima, tentu saja keberadaan kubu Pak Moeldoko tak sah, tak ada,” kata Feri kepada CNNIndonesia.com, Rabu (31/3).

Feri Amsari, Ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas Hasil, kubu Moeldoko tidak mempunyai cara lain alias menemukan jalan buntu untuk memperoleh legalitas.
Kubu Moeldoko menghindari tak bisa mengupayakan upaya hukum lanjutan demi mendapat legalitas.

“Karena beliau [kubu Moeldoko] tak punya legal standing, maka kalau dihubungi melalui pengadilan tidak akan punya legal standing dan tidak bisa berperkara,” kata Feri seperti dikutip CNN Indonesia.com, Rabu (31/03).

Memang masih terbuka jalan lain meski sangat sempit, yakni lewat Mahkamah Partai Demokrat pimpinan AHY. Seperti tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Feri nyata Pasal 32 dan 33 aturan tersebut yang menyelesaikan penyelesaian perselisihan di partai internal.

Tapi apakah Moeldoko akan menempuh langkah tersebut? Peluangnya sangat tipis. Karena harus mengajukan perselisihannya ke Mahkamah Partai Demokrat kubu AHY.

Bukan Urusan Pemerintah

Setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly pemerintah mengumumkan permohonan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko, berarti kekisruhan Partai Demokrat kini sudah bukan urusan.

Hal itu Menko Polhukam MD. Menurutnya, keputusan itu merupakan ranah hukum administrasi negara.

“Maka masalah kekisruhan di Partai Demokrat di bidang hukum administrasi administrasi sudah selesai,” kata Mahfud saat menyampaikan pernyataan yang juga sangat berani bersama Yasonna, Rabu (31/03).

“[Proses selanjutnya] itu semua berada di luar urusan pemerintah. Ini tadi keputusan di bidang hukum administrasi. Murni itu soal hukum dan sudah cepat,” kata Mahfud.

Diketahui, permohonan perubahan kepengurusan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.

Dalam pers itu, Yasonna Laoly mengatakan, KLB Partai Demokrat Kubu sudah tidak mungkin mengajukan ulang kepengurusannya dengan keterbatasan dokumen persyaratan yang diajukan itu. Proses selanjutnya menjadi pengadilan ranah.

“Kalau nanti mau dibuat lagi yang lebih tepat, bukan urusan kami, dan ada permintaan yang diajukan ke kami cukup apa bahwa menurut AD / ART bertentangan dengan UU Parpol,” ujarnya.

“Itu silakan diuji bukan di tempat kami, di pengadilan saja,” tandas Yasona.

Rr
(sumber: CNN Indonesia)

Posyandu keluarga diminta maksimalkan vaksinasi bagi lansia

LOBAR.lombokjournal.com —

Keberadaan posyandu keluarga di NTB diharapkan dapat mempercepat realisasi target vaksinasi Covid-19 untuk kelompok lanjut usia. Para lansia termasuk kelompok rentan terpapar Covid-19 dan memiliki keterbatasan.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Ir.Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., meminta keberadaan posyandu keluarga dapat dimaksimalkan untuk kegiatan vaksinasi bagi lansia.

Hal itu dikatakannya ketika meninjau langsung proses vaksinasi di Kantor Bupati Lombok Barat dan di Puskesmas Kuripan, Rabu (31/03/21).

“Kita bersama tahu, keadaan orang tua kita yang masuk kategori lansia serba terbatas. Maka dengan adanya posyandu keluarga, mempermudah dan mempercepat mereka untuk melakukan vaksin,” jelas Ummi Rohmi.

Termasuk para jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji juga wajib harus segera divaksin. Karena terdapat kelompok lansia juga pada jamaah haji ini. Sehingga dapat menjaga dan memperkuat iman dan imun jamaah saat ke tanah suci.

Menurut Ummi Rohmi, Kabupaten Lombok Barat memiliki layanan posyandu keluarga yang bagus. Bahkan ada aplikasi e-posyandu.

“Nah harus kita dorong, agar terintegrasi dengan Sistem Layanan Posyandu Keluarga Pemprov. NTB,” cetusnya.

“Jangan terlalu berpikir idel dan ribet merevitalisasi posyandu keluarga ini, cuma menambah 2 meja, untuk melayani lansia dan remaja saja,” tambahnya.

Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat, Hj. Sumiatun mengatakan, saat ini konsentrasi vaksinasi adalah ASN, tokoh masyarakat, lansia, jamaah haji dan komponen lainnya.

“Antusias yang mengikuti vaksinasi ini terus kami dorong, demi melindungi masyarakat di Lombok Barat,” kata Sumiatun.

Pemerintah Lombok Barat juga gencar mensosialisasikan pentingnya Vaksin. Termasuk terus mentaati protokol Covid-19, untuk mencegah penyebaran virus covid ini.

Usai meninjau vaksinasi di Kantor Bupati Lombok Barat, Wagub bersama rombongan meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid di Puskesmas Kuripan.

Salah satu lansia asal Kuripan, Marianah (71 tahun) mengatakan, ia merupakan peserta yang akan menunaikan ibadah haji. Ia berterimakasih telah diperhatikan untuk divaksin.

“Saya bersyukur memperoleh suntikan vaksin untuk memberikan kekebalan tubuh kami,” katanya di Puskesmas Kuripan.

Turut serta mendampingi Wakil Gubernur, antara lain Asisten 1, Asisten 3, Kadis Kominfotik, Kadis Kesehatan, Kadis PMPD Dukcapil, Direktur RSUP dan Karo Kesra Setda Provinsi NTB, Pejabat Pemkab Lobar, Camat Kuripan dan jajarannya.

diskominfotikNTB

Masing-masing daerah tidak boleh lagi berfikir win-lose, melainkan harus win-win

DENPASAR.lombokjournal.com —

Perjanjian Kerja Sama (PKS) mempercepat kemajuan kedua daerah di bidang pariwisata, perhubungan, perindustrian, perikanan dan kelautan, serta perdagangan dan koperasi/UMKM ditandatangani Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc.bersama Gubernur Bali, Dr. Ir. I Wayan Koster.

“I Wayan Koster ini sahabat lama, dulu bersama-sama 3 periode di DPR RI. Kali ini saya datang membawa Kepala Dinas untuk berbuat konkrit, yakni bangun kerja sama berkolaborasi bangun daerah,” ungkap Gubernur NTB, sesuai penandatanganan PKS di Rumah Jabatan Gubernur Bali, di Komplek Jayasabha di Denpasar Bali, Rabu (31/03/21).

Gubernur yang akrab disapa Dr Zul ini menegaskan, masing-masing daerah tidak boleh lagi berfikir win-lose, melainkan harus win-win.

Artinya, jangan sampai NTB, Bali dan NTT ada persaingan, mendapatkan bagian sendikit dan ada yang menang dan kalah. Tapi harus berfikir saling  membantu, tidak boleh ada yang tersenyum dan ada yang menangis.

“Iya harus saling mengisi dan bekerja sama saling menguntungkan, bukan saling menjatuhkan,” kata Dr. Zul.

Pihaknya tidak ingin mendengar misalnya Speedboat yang membawa wisatawan tidak boleh ada larangan masuk, baik ke NTB maupun Bali. Tapi atas rekomendasi Bali nanti akhirnya bisa ke NTB.

“Bidang pariwisata, kita ingin saling membantu. Pada saat yang sama juga, bantulah NTB dan NTT. Jangan sampai ada lagi  tidak boleh masuk Bali, NTB maupun NTT,” ujarnya.

Gubernur Bali, I Wayan Koster mengaku, secara alamiah, sebenarnya kerja sama sudah berlangsung lama, baik secara historis maupun geografis serta tuntutan perkembangan zaman tidak mungkin berjalan sendiri, sehingga harus berkolaborasi.

“Inisiatif Gubernur NTB dan Bali di awal ini sesuatu yang sangat baik dalam rangka percepatan pembangunan di masing-masing daerah dan mendapatkan manfaat bagi masyarakat. Pada akhirnya, tujuan pemimpin dan pembangunan daerah merupakan kepentingan masyarakat,” katanya.

Menyinggung event MotoGP di Mandalika Lombok, dalam waktu dekat akan menjadi pembicaraan khusus, Pemprov Bali akan mendukung bidang transportasi dan akomodasi.

Begitu halnya dengan pariwisata, diambil tema khusus, saat bertemu Presiden, bahwa Bali, NTB dan NTT akan berkolaborasi saling mendukung.

“Supaya pengembangan pariwisata bisa berjalan secara tematik, yang menjadi kekhasan dan potensi masing-masing daerah, jelas butuh kolaborasi. Terlebih NTB sangat banyak spot daerah yang perlu dikembangkan dan didukung,” tutupnya

Diskominfotikntb

Populasi ternak sapi harus dipertahankan jangan sampai berakhir hanya sebuah nama

MATARAM.lombokjournal.com –

Fasilitas pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para peternak sapi NTB muai terwujud.

Pemerintah Provinsi NTB bersinergi dengan PT. Manggala Jaya Utama Sampali dan Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah untuk menghadirkan kemitraan bagi peternak sapi.

Sinergi ini diwujudkan dengan pola, PT. Manggala Jaya Utama Sampali selaku perusahaan yang siap menyuplai bibit sapi kepada peternak, sekaligus akan membeli hasil sapi yang siap dijual. Pihak Bank Sinarmas selaku penyalur KUR kepada para peternak.

Secara spesifik pola kemitraannya sebagai berikut, Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah sebagai penyalur KUR, PT. Mandala sebagai penjamin dan masyarakat sebagai plasma.

Pemerintah Provinsi NTB memberikan apresiasi kepada PT. Manggala Jaya Utama Sampali dan Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah dalam mendukung terwujudnya salah satu misi dari visi NTB Gemilang, yakni NTB Sejahtera dan Mandiri.

“Program ini sangat relevan dengan salah satu misi NTB Gemilang yakni NTB Sejahtera dan Mandiri dalam konteks perekonomian,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si

Sekda mengungkapkannya saat memberikan sambutan dalam kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan Peternak Sapi Binaan, di Hotel Aston Inn, Mataram, Rabu (31/03/21).

Miq Gite sapaan akrab Sekda mengungkapkan, pada program Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), pembangunan NTB pada saat itu ditetapkan fokus pada pada sektor pertanian dan pariwisata.

Salah satunya program peternakan yang dilaksanakan adalah NTB Bumi Sejuta Sapi ( NTB BSS).

Saat ini, Pemprov NTB juga tengah menggagas food estate berbasis peternakan yang berada di Pelampang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Rumah Potong Hewan yang berada di Banyumulek Lombok Barat.

Sehingga gagasan dan program dari berbagai stakeholders seperti ini menjadi hal yang sangat diapresiasi.

“Pertanian dalam arti luas, maka disini kami pernah menggagas bahwa NTB adalah Sejuta Sapi, Ikhtiar kami menjadikan NTB dengan potensi peternakan sebagai ikon ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Miq Gita.

Komisaris Utama PT. Manggala Jaya Utama Sampali, Muh. Idris S. Sos., melihat potensi ternak sapi di NTB sangat luar biasa.

Populasi ternak sapi harus dipertahankan jangan sampai berakhir hanya sebuah nama.

“Kami terus berusaha agar konsep Pemerintah mengenai sejuta sapi tersebut dapat teruwujud, dan berharap agar peternak lebih sejahtera,” tutur Muh. Idris.

Mengenai penyaluran KUR, Direktur Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah, Halim, mengungkapkan, Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah akan mendukung program pemberdayaan ekonomi di daerah berbasis kerakyatan.

“Melalui Sinergi ini diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi yang lebih produktif sehingga tercipta literasi keuangan yang berkesinambungan,” ungkap Halim.

Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah melalui Yayasan Muslim Sinar Mas juga menyalurkan Wakaf 500 mushaf Al-Quran kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan memberikan beasiswa kepada santri di beberapa pesantren di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Ser

@Diskominfotik

Harus dijaga betul jangan sampai interaksi sesama warga terlalu bebas, ini maksudnya PPKM berbasis RT

LOTENG.lombokjournal.com —

Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro  berbasis Rukun Tetangga (RT), agar tetap memperhatikan kearifan lokal setempat. Serta menekankan 5M, melibatkan semua unsur, dari Pemdes, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan lembaga lain.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir.Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd menyampaikan itu saat  meninjau penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro  berbasis Rukun Tetangga (RT) untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, di Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (30/03/21).

Kunjungan Wakil Gubernur yang akrab disapa Ummi Rohmi ini guna memantau penerapan PPKM Mikro di desa, serta menekankan pentingnya kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.

“Tetap mengikuti aturan untuk tetap menjaga kesehatan, agar terhindar dari penyebaran virus Covid,” kata Wakil Gubernur NTB.

Menurutnya, harus dijaga betul jangan sampai interaksi kita dengan sesama warga terlalu bebas, ini maksudnya PPKM berbasis RT itu.

Ummi Rohmi juga menyinggung Vaksin. Ia menghimbau agar masyarakat paham tujuan vaksin di masa pandemi ini agar  kita semua dapat hidup produktif dan ekonomi kembali pulih.

Kepala Desa Setanggor, H. Kamarudin, menjelaskan, ada 14 Dusun di desa Setangor. Sejak himbauan pemerintah 23 Maret lalu, desanya sudah sigap memberlakukan PPKM berbasis desa.

“Insya Allah kami jaga hingga 5 April sesuai kebijakan pemerintah,” kata Kamarudin.

Di desanya juga sudah mengikuti aturan dan persyaratan untuk PPKM itu. Seperti pembentukan Posko Terpadu, termasuk posko berbasis RT.

Sehingga setiap aktivitas sosial kemasyarakatan selalu melibatkan tim terpadu, untuk mewajibkan warga menerapkan protokol Covid.

Kamarudin mengatakan, desa Setangor merupakan desa Wisata. Bahkan beberapa kali diundang Nasional untuk mengikuti berbagai kegiatan.

Ia meminta Pemrov. NTB ikut membantu untuk penguatan kapasitas SDM maupun SDM. Sehingga kedepan desa ini menjadi ikon pariwisata dilingkar bandara.

“Kami punya potensi wisata, semoga pemerintah mau membuka mata membantu desa kami,” tutupnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Assisten III Setda Provinsi NTB, tim posko terpadu PPKM Mikro desa Setanggor, tokoh masyarakat, agama, pemuda dan elemen lembaga desa lainnya.

Edy

@diskominfotik_ntb)

Nasabah atau masyarakat tak perlu khawatir bahkan curiga adanya konspirasi

MATARAM.lombokjournal.com —

Manajemen Bank NTB Syariah resmi melaporkan temuan dugaan penyelewengn yang dilakukan oknum pegawai kepada Aparat Penegak Hukum dalam hal ini ke Polda Nusa Tenggara Barat.

Pihak Bank diterima jajaran Dirkrimsus Polda Nusa Tenggara Barat pada Selasa (30/03/21).

Dalam laporannya, pihak Bank NTB Syariah menjelaskan adanya temuan dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum pegawai Bank NTB Syariah.

Langkah ini sebagai kelanjutan dari laporan dan penyampaian progres perkembangan permasalahan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 5 Februari 2021.

“Intinya kami sangat serius menyelesaikan masalah ini dengan baik dan tetap memegang azas praduga tak bersalah. Makanya kami melaporkan temuan internal dan progres perkembangan permasalahan ini ke OJK sejak tanggal 5 februari 2021  dan hari ini ke pihak Kepolisian, mudah-mudahan pihak Kepolisian dapat segera membantu mengungkapkan dengan jelas,” kata Direktur Utama PT Bank NTB Syariah H. Kukuh Rahardjo, Selasa (30/03).

Kukuh Rahardjo juga menyampaikan, masyarakat dan nasabah tidak perlu khawatir dalam bertransaksi di Bank NTB Syariah. Temuan ini justru adalah hasil perbaikan yang dilakukan manajemen Bank NTB Syariah secara menyeluruh pasca konversi menjadi Bank Umum Syariah sejak September 2018 yang lalu.

“Nasabah atau masyarakat tak perlu khawatir bahkan curiga adanya konspirasi, karena manajemen memastikan komitmen penyelenggaran Bank yang menjunjung tinggi kepercayaan nasabah dan tidak mentolerir adanya penyalahgunaan. Program rotasi yang dilakukan merupakan strategi manajemen sebagai salah satu bentuk komitmen manajemen Bank NTB Syariah dalam program Anti fraud,” tambah Kukuh.

BACA JUGA:

• Penyimpangan dan 10 M, Direksi Bank NTB Syariah Diminta Bertanggung jawab
• Oknum Karyawan Diduga Selewengkan Dana, Bank NTB Syariah Bersiap Lapor ke Poisi

Di era keterbukaan informasi ini, masyarakat dan nasabah sudah bijak dalam memilah berita yang diterima dan yakin mampu menilai isu yang berkembang di masyarakat.

Bank NTB Syariah saat ini begitu menjadi perhatian karena pada saat yang bersamaan Bank NTB Syariah menunjukan peran aktif dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam berbagai sektor, khususnya pada masa pandemi Covid-19.

“Kami mengajak masyarakat dan seluruh pihak untuk bersama-sama mempercayakan pananganan dan penyelesaian permasalahan ini kepada pihak Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian,” tandasnya.

Me

Para pemuda untuk berwirausaha atau berbisnis, mengingat produk hasil pertanian daerah banyak dan beragam

TANJUNG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH membuka acara koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro di Lombok Utara, di Aula PLUT UMKM Tanjung (30/03/21).

Hadir mewakili Kadis Koperindag, Kabid Koperasi dan UKM Sasli Ra’is MM, Perwakilan OPD, Unsur Perbankan, Pendamping serta Pengurus UMKM se-KLU.

Acara koordinasi dan sinkronisasi perlu dilakukan untuk menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat. Saat ini, kondisi ekonomi baik nasional maupun internasional cukup memprihatinkan, akibat pandemi Covid-19 yang melanda, termasuk Lombok Utara.

Karena itu, perlu koordinasi antarpelaku usaha dengan pemerintah daerah serta stakeholder terkait.

“Dulu pemerintah pusat pun pernah memberikan bantuan bagi UMKM yang terdampak Covid-19, agar dimanfaatkan masyarakat dengan baik. Ada KUR juga melalui perbankan yang dapat membantu masyarakat,” tutur Bupati.

Bupati Djohan mengajak para pemuda untuk berwirausaha atau berbisnis, mengingat produk hasil pertanian daerah banyak dan beragam. Ada Kopi, Cengkeh, Kakao, Kelapa, Durian dan lainnya. Mengolah dan mengemas secara bagus, agar punya daya tarik pembeli dan memiliki harga jual tinggi.

“Pada periodesasi 2021 ini, APBD KLU turun. Tentu sebagai daerah otonomi baru, penurunan 300 miliar relatif berdampak bagi percepatan pembangunan daerah. Ditambah lagi, pendapatan asli daerah yang juga mengalami penurunan, hampir lebih 50 persen. Banyak sekali produk UMKM yang sudah dihasilkan, namun faktor keuangan masyarakat, menyebabkan kurangnya pembeli. Saya yakin dan percaya, jika kita bersungguh-sungguh dan tidak setengah hati, pada akhirnya kita akan mendapatkan manfaat yang baik bagi kepentingan dan kesejahteraan bersama,” tandasnya.

Kepala Bidang Koperasi dan UKM Diskoperindag KLU Sasli Ra’is MM, menyampaikan untuk menumbuhkan UMKM yang ada di KLU dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi dengan semua pihak terutama dengan OPD terkait.

Mengingat pertumbuhan ekonomi setelah pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri.

“Pandemi yang melanda seluruh dunia termasuk Lombok Utara, berdampak pada stabilitas ekonomi. Hal itulah membutuhkan koordinasi dengan semua pihak yang ada. Ke depan, kita berharap pertumbuhan ekonomi di Lombok Utara, tidak mengalami krisis yang mendalam hingga mengalami minus,” kata Sasli Ra’is.

Dikatakannya, sungguh produk-produk NTB dan KLU menjadi primadona sehingga perlu sinkronisasi program dengan pelaku UMKM. Melibatkan Perbankan untuk membangun peran serta semua, mendukung Bela Beli Produk Lokal.

Acara diakhiri dengan ramah tamah singkat dengan para pegiat UMKM dan Perbankan.

rar

Komisi III DPRD NTB akan memanggil jajaran direksi PT. Bank NTB Syariah dalam waktu dekat

MATARAM.lombokjournal.com –

Dugaan penyelewengan Rp10 miliar dana Bank NTB Syariah ditanggapi serius salah seorang Anggota Komisi III DPRD NTB Raden Nuna Abriadi.

Politisi PDI Perjuangan itu mempermasalahkan, praktik bersih-bersih yang kini dilakukan  managemen PT. Bank NTB Syariah bukankah sudah berlangsung lama.

Karena itu, Komisi III DPRD NTB yang membidangi Keuangan dan Perbankan menuntut jajaran direksi PT. Bank NTB Syariah untuk bertanggung jawab

Menurut Nuna, proses konversi Bank NTB dari Bank Umum ke Bank NTB Syariah telah dilakukan sejak tahun  2012 lalu.

Dalam kurun panjang itu, sekitar sembilan tahun, mestinya dimaksimalkan jajaran direksi untuk mengetahui penyimpangan di tubuh PT. Bank NTB Syariah. Jeda waktu dalam proses konversi itu sangat lama.

“Kalau sekarang baru ditahui, lantas kemana saja pengawasan internal dan sarana IT yang dipunyai oleh Bank NTB selama ini. Apalagi, praktik penyimpangan itu diketahui justru, saat oknum karyawan berinisial PS itu dimutasi ke bidang lainnya,” kata Nuna pada wartawan, Senin (29/3).

Dana sebesar Rp 10 miliar itu jika dipergunakan untuk membantu tumbuh kembangnya UMKM sebagai modal usaha jelas akan bisa bermanfaat,

Jadi selama ini pengawasan internal masih menjadi persoalan serius di tubuh bank NTB Syariah. Dan karenanya, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga BPKP Perwakilan NTB harus menjadikan kasus penyimpangan ini perhatian utama.

“Pertanyaannya, kenapa baru sekarang ketahuan?  Publik bertanya-bertanya apa yang dilakukan jajaran direksi yang baru dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pada jajaran internalnya. Disini, kita harapkan OJK sebagai otoritas tertinggi dalam pengawasan perbankan harus bisa profesional dalam membuka kedok di tubuh Bank NTB, sehingga ada perbaikan ke depan,” tegas Nuna.

Ia mendesak, sambil menelusuri peyimpangan dana oleh oknum karyawan itu, sebaiknya OJK juga wajib melakukan pengawasan khusus pada managemen PT. Bank NTB Syariah.  Sebab banyak persoalan di tubuh Bank NTB Syariah. Selain di kantor pusat juga masalah di sejumlah Kantor Cabang, misalnya di KSB dan di Kabupaten Dompu.

Memanggil jajaran Direksi

Persoalan ini akan dilaporkan ke Ketua Komisi III DPRD setempat untuk disikapi dengan memanggil jajaran direksi PT. Bank NTB Syariah dalam waktu dekat.

“Kita perlu dengar klarifikasi dari jajaran direksi PT. Bank NTB Syariah. Sehingga, motif DPRD NTB yang telah menyuntik dana dari yang bersumber dari APBD NTB sebagai penyertaan modal daerah bisa tepat sasaran dan memiliki pertanggung jawaban yang tepat,” tegas  Raden Nuna.

Sebelumnya, Koalisi LSM dan Masyarakat Sipil menggelar aksi di Kantor Bank NTB Syariah, Kota Mataram, Jumat, 26 Maret 2021. (lombokjournal.com, Jum’at /26 Maret 2021)

Massa mendesak pengusutan terhadap penyelewengan dana Bank NTB Syariah oleh salah seorang oknum supervisor atau penyelia pelayanan non tunai Bank NTB Syariah berinisial PS. Nilainya mencapai Rp10 miliar.

Saat itu, Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo, memberikan apresiasi terhadap masukan dari masyarakat terhadap Bank NTB Syariah.

“Bank NTB Syariah memberikan apresiasi kepada masyarakat atau lembaga- lembaga yang telah memberikan masukan dan dorongan untuk segera menyelesaikan permasalahan ini secara tegas dan transparan agar menjadi perhatian seluruh insan Bank NTB Syariah di dalam mengemban amanah secara lebih bertanggung jawab,” kata Kukuh saat ditemui di kantornya di Mataram, Jum’at (26/03/21).

BACA JUGA:

• Dugaan Penyelewengan di Bank NTB Syariah, Oknum Pegawai dilaporkan ke Kepolisian
• Oknum Karyawan Diduga Selewengkan Dana, Bank NTB Syariah Bersiap Lapor ke Polisi

Kukuh mengatakan, temuan dugaan penyelewengan dana oleh seorang oknum karyawan berinisial PS tersebut berkat perbaikan proses bisnis yang dilakukan Bank NTB Syariah. Temuan penyelewenangan dana tersebut berkat progres Kukuh Rahardjo dalam memberantas budaya kecurangan atau fraud di internal Bank NTB Syariah sejak pertama kali bertugas pada 2018.

“Temuan ini merupakan salah satu hasil dari perbaikan proses bisnis yang dilakukan Bank NTB Syariah sejak dikonversi pada 2018. Apa yang kami lakukan dengan melakukan rotasi bagi pejabat yang masa jabatannya lebih dari dua tahun,” ujarnya.

Rr

Hadirnya Rektor baru merupakan angin segar

MATARAM.lombokjournal.om –

Pengelolaan perguruan tinggi merupakan sebuah tantangan, sehingga hadirnya rektor baru di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (IISBUD) Samawa Rea periode 2021 – 2024, merupakan angin segar agar dapat memberikan kontribusi dalam pengelolaannya institut kedepan.

Bunda Niken sapaan akrab Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah, Ketua Yayasan Dea Mas mengatakan itu, saat memimpin serah terima jabatan Rektor Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (IISBUD) Samawa Rea periode 2021 – 2024 dari Ahmad Yamin, SH kepada rektor terpilih Miftahul Arzak, S.I.Kom, M.A.

Serah terima itu berlangsung di Pendopo Gubernur NTB, Selasa (30/03/21).

“Dalam mengelola organisasi terutama sebuah kampus agar dapat sesuai dengan jalannya adalah sebuah tantangan. IISBUD sudah berdiri sejak beberapa tahun yang lalu. Insya Allah ditangan rektor yang baru akan semakin baik penanganannya,” ujar Bunda Niken.

Berbagai pembekalan yang harus disiapkan bagi mahasiswa, bukan hanya literasi baca, tetapi literasi mengolah data, literasi teknologi dan literasi kemanusiaan harus diutamakan.

“Kita harapkan dari sisi pendidikan dan kualitas  IISBUD semakin bertambah, selain itu dari sisi penilitian dan pengembangan kita harapkan IISBUD sebagai kampus sosial di Sumbawa dapat memberikan kontribusi yang up to date, permasalahan sosial senantiasa dapat berganti setiap hari dan kita dapat memberikan solusi dan analisanya” tutur Ketua Yayasan Dea Mas ini.

Bunda Niken juga menekankan pada pengabdian ke masyarakat harus terus ditingkatkan.

“Alhamdulillah pada periode lalu sudah dilakukan dengan cukup baik dan bisa ditingkatkan. Bagaiamana kita memberikan kontribusi ke masyarakat yang masih perlu dibantu dan didukung,” tuturnya.

Rektor IISBUD Samawa Rea Miftahul Arzak, S.IKom, M.A telah merencanakan untuk melakukan pengembangan terhadap respon masyarakat terhadap Industrialisasi.

“Kalau kita berbicara industrialisasi pasti kaitannya dengan pembangunan ekonomi dan lain-lain. Nah  ketika industrialisasi dibuat masyarakat itu ikut serta, itulah yang masuk dalam kajian-kajian sosial budaya,” jelasnya.

Senada dengan Bunda Niken, Miftahun mengharapkan agar mashasiwa/i dapat melihat berbagai keadaan sekitar. Salah satunya perkembangan revolusi industri 4.0 agar dapat senantiasa menyeimbangi dan dihadapi.

“Dari Kemendikbud mengedepankan Kampus Merdeka, tentunya tidak hanya berhubungan dengan ilmu dari background mereka, tetapi  juga harus melihat keadaan keadaan disekitar,” kata Miftahul Arzak.

Ser

@DiskominfotikNTB