Pemprov NTB Ajak Peradah Bersinergi Dukung NTB Gemilang

Pemuda Peradah harus dapat memberikan kontribusi membangun UMKM yang bergerak di semua bidang usaha

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H., mengajak Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (PERADAH) Provinsi NTB untuk bersinergi, berperan serta dan memberikan kontribusinya untuk mewujudkan NTB Gemilang.

Hal tersebut dikatakannya dalam acara Loka Sabha VI yang dilangsungkan di Gedung Rektorat Lantai III IAHN Pudja Mataram, Minggu (18/4/2021).

Gde yang mewakili Gubernur NTB berharap agar berbagai tahapan proses Loka Sabha ini dapat melahirkan pemimpin dan pengurus agar menghasilkan program kerja yang dapat bersinergi dengan Pemrov. NTB. Sehingga fokus memberikan kontribusi untuk mensukseskan program NTB Gemilang, demi kesejahteraan masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, kami menyampaikan selamat atas terselenggaranya LOKA SABHA (Konferensi Daerah) yang ke-6, Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Peradah Provinsi NTB,” ucap Gede.

Apalagi visi mvisi Perada fokus pada leadership dan entrepreneurship, sejalan dengan program strategis Pemrov. NTB, yakni pengembangan SDM wirausaha dan penguatan UMKM.

Menurutnya, di NTB banyak event nasional maupun internasional. Jadi menghadapi itu pemuda Peradah harus dapat memberikan kontribusi untuk membangun UMKM, yang bergerak disemua bidang usaha.

“Jadi, jiwa usaha ini harus dibangun dan dilatih, agar menjadi entrepreneurship,” ajak Gede.

Selain itu, Ia juga menjelaskan bahwa dalam setiap organisasi, pengurusnya dilatih untuk memiliki jiwa leadership. Menjadi seorang pemimpin harus komplit, tidak hanya cerdas saja, tapi memiliki kepedulian dan membangun komunikasi dengan semua pihak.

“Disamping itu rasa percaya diri dan tetap teguh pada keyakinan dan kebenaran,” tegasnya.

Di era globalisasi dengan kemajuan dan perkembangan teknologi IT, semua orang dituntut mengusai ilmu pengetahuan dan teknologi. Era revolusi 4.0 saat ini, persaingan yang kompetitif terjadi pada semua lini dan sendi kehidupan. Sehingga menghadapi itu semua butuh keyakinan, keimanan dan ketakwaan. Ini yang menyempurnakan semuanya.

Sebagai penutup, Gede menyampaikan, “Ingat, menjadi pemimpin adalah teladan. Apa yang dilakukan pemimpin akan menjadi contoh bagi masyarakat,”.

BACA JUGA:

Senada dengan hal tersebut, Ketua PHDI NTB, Ida Made Santi Adnya SH.,MH., menuturkan bahwa dewasa ini program pemerintah provinsi maupun pusat sedang getolnya membangun ekonomi melalui pemberdayaan UMKM.

“Maka Peradah harus melihat ini sebagai peluang, untuk mendukung, dan bersinergi untuk mensukseskan program pemerintah,” katanya.

Ini sejalan dengan prioritas Peradah, harus dimanfaatkan benar oleh pemuda, sebagai upaya mendorong jiwa kewirausahaannya. Untuk membangun generasi Hindu di masa IT dituntut memiliki jiwa kreatif dan inovatif.

“Sehingga harus fokus menciptakan lapangan kerja, harus cerdas, pandai mencari peluang, terampil dan mengusai teknologi,” tegasnya.

Begitupun, terpilihnya pemimpin yang dapat membawa organisasi ke arah yang lebih baik. Menjadi agent of change, dengan membawa perubahan bagi kebaikan bangsa dan negara.

“Namun, pemimpin yang dilandasi dengan dharma bakti dan ahlak yang baik,”pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Peradah Indonesia, I Gede Ariawan S.IP.,M.IP mengakui bahwa walaupun di tengah pandemi, Loka Sabha masih dapat dilaksanakan, walaupun terbatas tapi tidak mengurangi esensi kegiatan.

Peradah merupakan satu-satunya ormas pemuda Hindu yang diakui pemerintah. Pengurusnya ada di 32 provinsi. Sesuai Munas 2018, ada 117 cabang kab/kota serta 250 komisariat di kecamatan/desa se-Indonesia.

Sehingga Peradah dituntut untuk tetap membangun sinergi dengan semua pihak. Termasuk dengan pemerintah dan organisasi hindu lainnnya.

Ia berharap Ketua Peradah Provinsi NTB, I Gede Purnama Mahendra Arta, bisa meneruskan program terbaik dan membangun sinergi dan kompak memajukan organisasi.

“Terus fokus cetak pemimpin masa depan dan wirausaha muda,”mengakhiri sambutannya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Perwakilan anggota DPRD Kota Mataram, perwakilan Pemkota Mataram, Plt. Rektor IAHN, Kabid Bimas Hindu Kanwil Depag NTB, Tokoh PHDI NTB, tokoh agama Hindu, pemuda Hindu dan peserta Loka Sabha se-NTB.

edy@diskominfotikntb

Banjir Bandang dan Melonjaknya Harga Bawang Merah

MATARAM.lombokjournal.com —

Kondisi di atas membuat pedagang alami dilemma. Sebab bagaimanapun, konsumen bawang merah terus menuntut produsen menjamin ketersediaan bawang merah di pasaran.

Sementara kondisi yang terjadi saat ini, pusat produksi bawang merah terbesar di NTB alami musibah banjir bandang.

Jika kondisi ini berlangsung dalam waktu lama bukan tidak mungkin lonjakan harga akan terus meroket yang akhirnya merugikan tak hanya pedagang tetapi juga konsumen sebagai tujuan akhir distribusi bawang merah.

Kelangkaan Bawang Merah Akibatkan Inflasi

Penting untuk memperhatikan naik turunnya harga barang yang beredar di pasaran. Hal tersebut lah yang dinamakan sebagai inflasi.

Namun, mengapa orang perlu memahami hal tersebut? Karena inflasi akan sangat menentukan harga pasar serta semua hal yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Inflasi memang seringkali timbul secara tiba-tiba tanpa adanya peringatan. Tidak heran mengapa inflasi ini membuat banyak masyarakat kebingungan dan kadang butuh penjelasan terkait timbul serta penyebab dari inflasi.

Dari amatan penulis di lapangan, harga bawang merah saat ini terus mengalami peningkatan dari hari ke hari.

Peningkatan harga yang semenjak awal April lalu dimulai dari harga 15.000 rupiah per kilogram naik menjadi 20.000 rupiah. Tak berselang lama, harga kembali naik menjadi 25.000 per kilogram. Begitu seterusnya sampai mencapai 30.000 rupiah untuk saat ini.

InforMasi yang diserap dari pedagang di lapangan, kondisi tersebut akan stabil manakala cuaca buruk di pusat produsen bawang merah membaik.

Dilemanya, ketika harga bawang merah naik harga kebutuhan pokok lain seperti cabai, bawang putih, tomat, terasi dan lain-lain juga ikut naik.

Jika menengok pada teori ekonomi populer, hal tersebut wajar terjadi disebabkan tidak seimbangnya arus barang dan arus uang.

Pada skala makro, ketidakseimbangan arus barang (bawang merah) dengan arus uang (di tangan konsumen) dapat menimbulkan penurunan nilai mata uang yang dalam ekonomi dikenal dengan istilah inflasi, yakni penurunan nilai mata uang.

Inflasi sendiri dapat diartikan sebagai pengurangan nilai daya beli mata uang. Jadi akibat inflasi, jumlah uang yang sama akan membeli lebih sedikit barang daripada sebelumnya.

Inflasi yang tinggi (hiperinflasi) bisa membuat perekonomian terpuruk, sebab harga-harga barang atau jasa di luar jangkauan masyarakat umum.

Guna menghindari hal tersebut, penting bagi pemerintah segera mengupayakan suplai kebutuhan bawang merah dari daerah lain selain Kabupaten Bima.

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus bisa menyuplai kebutuhan bawang merah di daerah lain selain Bima dikarenakan masyarakat yang sangat kesulitan dalam perekonomian harus terus menerus menghadapi harga bawang merah yang sedang melonjak harga.

sebelumnya: 1 / 2

Banjir Bandang dan Melonjaknya Harga Bawang Merah

Sumber:

Faizal

http://ilmuiesp.blogspot.com/2016/12/konsep-harga.html?m=1

https://www.akseleran.co.id/blog/teori-inflasi/

https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-harga/

Banjir Bandang dan Melonjaknya Harga Bawang Merah di NTB

Ria Alfiani, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama NTB

MATARAM.lombokjournal.com —

Bawang merah sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat alami lonjakan harga cukup tinggi.

‘Harga” sendiri kurang lebih bermakna jumlah uang yang dibutuhkan guna mendapatkan sejumlah barang. Harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan dapat ditentukan dengan melihat keadaan ekuilibrium di suatu pasar.

Beberapa ahli seperti Djasmin Saladin berpendapat bahwa yang dimaksud harga yakni sejumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh produk atau jasa. Ahli lain Henry Simamora menyebut harga sebagai sejumlah uang yang dibebankan atau dikeluarkan atas sebuah produk atau jasa.

Maret lalu harga bawang merah stabil pada kisaran 15.000 rupiah per kilogram. Pada awal April–saat banjir bandang menerjang Kabupaten Bima, bawang merah langsung hargaya melonjak menjadi 25.000-30.000 rupiah per kilogram.

“Harga bawang akan mulai stabil jika cuaca buruk di pusat produsen bawang merah sudah membaik. Biasanya ketika harga bawang merah mengalami kenaikan harga di pasar maka bahan-bahan dapur lainnya juga akan mengalami kenaikan harga seperti cabai, bawang putih, tomat, terasi dan lain-lain,” ujar Faizal, salah seorang pedagang bawang merah di Dusun Montong Ara Kabupaten Lombok Tengah.

Kepada penulis, Faizal menyebut lonjakan harga bawang merah disebabkan kelangkaan karena bencana banjir bandang yang menerjang pemukiman berserta lahan pertanian warga di Kabupaten Bima.

Dikatakan, kondisi tersebut cukup meresahkan pedagang sebab dengan harga yang tinggi daya beli masyarakat berkurang, yang berakibat pada minimnya pendapatan para pedagang.

Dijelaskan, dalam kondisi normal Faizal bisa mendapat laba bersih 5.000.000-10.000.000 rupiah perbulan dari aktivitasnya berjualan bawang merah. Hal tersebut tentu berbeda saat kondisi seperti saat ini, selain harga bawang merah tinggi, ketersediaan bawang merah untuk konsumen juga sulit dipenuhi.

selanjutnya : 1 / 2

pedagang alami dilema

“Semua Kelahiran Selamat, Semua Bayi dan Anak sehat”

Tahun 2017, Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencatat, rata-rata 810 wanita meninggal dunia setiap harinya akibat komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan maupun persalinan

MATARAM.lombokjournal.com –

Di Indonesia, angka kematian ibu secara umum mengalami penurunan, selama periode 1991-2015.

Semula 390 AKI (angka kematian ibu) menjadi 305 per 1.000.000 kelahiran hidup. Namun, angka tersebut masih belum mencapai target MDGs Indonesia, yaitu 102 per 100.000 kelahiran hidup.

Masih tingginya angka kematian ibu akibat melahirkan menjadi keprihatinan Pita Putih Indonesia yang didirikan pada tahun 1999 dan bergerak dalam Layanan kesehatan ibu dan anak.

Pita Putih Indonesia (PPI) merupakan organisasi kemasyarakatan anggota The White Ribbon Alliance for Safe Motherhood (global alliance dengan 152 negara sebagai anggota), yang berdiri tahun 1999, direvitalisasi tahun 2002, saat ini sudah ada di 28 provinsi namun hanya 14 provinsi yang aktif.

Tagline nya “Healthy Mothers Healthy World” (Ibu-ibu Sehat, Dunia Sehat)

PPI mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk peduli dan memahami tentang kondIsi masa ibu hamil, melahirkan, nifas dan bayi baru lahir. Kehamilan dan persalinan harus aman dan sehat seutuhnya.

Misinya, semua kehamilan diinginkan, semua kelahiran selamat , semua bayi dan Anak sehat.

Di masa pandemi Covid-19, ada persoalan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Ada kekhawatiran, dari petugas kesehatan seperti bidan dan juga para Ibu, apakah dapat menjalankan layanan ini secara aman di tengah pandemi.

Mestinya, layanan ibu dan anak tidak bisa berhenti, atau setidak mengendor, menunggu Covid ini selesai. Semua harus dilakukan secara pararel,” ujarnya.

Dilantiknya Hj Niken Saptarini Widyawati menjadi Ketua Pita Putih Indonesia (PPI) Provinsi NTB, bisa memaksimalkan layaan Kesehatan ibu dan bayinya. Agar terwujud harapan, “Semua Kelahiran Selamat, Semua Bayi dan Anak sehat”

Jadi Ketua PPI NTB, Bunda Niken Tambah Kesibukan Urus Kesehatan Ibu, Anak dan Bayi

PPI yang fokus pada kesehatan ibu, anak dan bayi akan mulai menyasar remaja untuk program kerja 2021

MATARAM.lombokjournal.com –-

Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, Sabtu (17/4/2021), resmi dilantik menjadi Ketua Pita Putih Indonesia (PPI) Provinsi NTB masa bakti 2021 -2026. Pelantikan ini dilaksanakan di Pendopo Kantor Gubernur NTB.

Kegiatan berlangsung khidmat, dengan Dr. Ir. Ruth Stella Thei yang juga dilantik sebagai Wakil Ketua dan Dra. Iriani Burhan sebagai Sekretaris PPI Provinsi NTB.

“Sebetulnya PPI sudah ada sejak lima tahun lalu dan sekarang akan mulai berkiprah lagi membantu pemerintah,” ujar Bunda Niken sapaan akrabnya ketika memberikan sambutan pertamanya sebagai Ketua PPI NTB.

Dikatakannya dalam isu kesehatan keluarga, PPI yang fokus pada kesehatan ibu, anak dan bayi akan mulai menyasar remaja untuk program kerja 2021.

Pita Putih Indonesia (PPI) merupakan anak organisasi Pita Putih Internasional yang mendukung kesehatan ibu, dengan berkampanye untuk lebih banyak sumber daya dan kebijakan yang tepat dalam mencegah kematian ibu dan bayi baru lahir, advokasi pemerintah dan politisi dalam kebijakan.

Meski profil kesehatan NTB secara umum, angka kematian ibu, bayi maupun stunting terus menurun, namun riset kesehatan dasar oleh Dinas Kesehatan menunjukkan angka yang naik selama dua tahun terakhir dalam masa pandemi Covid 19.

Seperti disebutkan, penyebab mendasar masalah tersebut adalah pernikahan dini (usia 15-19) yang masih sering terjadi.

“Oleh karena itu PPI berkolaborasi dengan banyak pihak dalam mencapai tujuan organisasi,” tambah Bunda Niken.

BACA JUGA:

PPI NTB ini sendiri dibentuk dengan tujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya menurunkan angka kematian ibu hamil, melahirkan, nifas, bayi baru lahir dan anak di NTB.

Memperhatikan angka stunting yang cukup tinggi di beberapa wilayah di NTB, PPI NTB akan melaksanakan pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan seperti posyandu dan bekerjasama dengan organisasi terkait di masing-masing wilayah.

Ketua Umum PPI, Giwo Rubiyanto Wiyogo, mengatakan sangat mengapresiasi kepengurusan PPI NTB, karena melibatkan banyak organisasi perempuan yang dapat mendukung kinerja PPI. Ia menegaskan pula, target program kerja PPI tahun 2022 khusus bagi remaja.

“Goals kita pada 2022 adalah terinformasikannya pemahaman kesehatan dan hak-hak perempuan,” tegasnya.

PPI masih mengandalkan mekanisme kerja sama lintas sektoral agar advokasi yang dimulai dari penganggaran, kebijakan sampai fasilitas bagi perempuan dapat terwujud.

Dalam pelantikan tersebut, Ketua PPI NTB juga menandatangani nota kesepahaman dengan BKKBN dalam penguatan program kerja.

Advokasi Cegah Perkawinan Dini Anak Perempuan

Orang tua minta dispensasi untuk anak perempuannya menikah, meski umur mereka belum cukup

Penulis: Nadira Irdiana, Research and Advocacy Associate PUSKAPA (Center on Child Protection and Wellbeing), PUSKAPA

MATARAM.lombokjournal.com —

Alasan lain mengapa perkawinan anak masih tinggi di Indonesia adalah karena ketakutan masyarakat terhadap perzinaan semakin kuat seiring dengan meningkatnya konservatisme.

Kelompok-kelompok konservatif telah menciptakan gerakan mendukung perkawinan anak. Mereka percaya perkawinan anak akan melindungi diri dari dosa perzinaan. Salah satu gerakan tersebut adalah Indonesia Tanpa Pacaran, yang menganjurkan kaum muda untuk tidak berkencan dan menikah sesegera mungkin.

Tekanan publik seperti ini tergambar dalam sebuah penelitian di tahun 2019 yang menunjukkan alasan mengapa orang tua di Tuban, Jawa Timur; Mamuju, Sulawesi Barat dan Bogor, Jawa Barat meminta dispensasi untuk anak perempuan mereka menikah meski umur mereka belum cukup.

Studi ini menunjukkan bahwa alasan orang tua meminta izin untuk menikahkan anak perempuan mereka meskipun belum cukup umur adalah karena mereka khawatir anak-anak mereka akan melakukan perzinaan, terutama ketika anak-anak mereka mulai memiliki pacar.

Kita dapat mengatasi masalah perkawinan anak dengan bekerja di tingkat akar rumput dan melibatkan komunitas terkait.

Di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, yang tingkat prevalensi pernikahan anak relatif tinggi, kaum muda bekerja bersama dengan lembaga-lembaga di desa. Mereka melakukan advokasi untuk menggalang dana untuk melindungi anak perempuan agar tidak menikah di usia anak dengan memberikan informasi mengenai kesehatan dan hak reproduksi seksual.

Perkawinan anak adalah masalah kompleks yang membutuhkan kerja sama dari berbagai sektor.

Sebuah strategi di tingkat nasional yang mencakup semua masalah yang disebutkan di atas lebih dapat membantu mengurangi jumlah perkawinan anak di Indonesia.

sebelumnya: Mencegah Pernikahan Anak, Ini Mestinya Dilakukan

Fahri Nur Muharom menerjemahkan artikel ini dari Bahasa inggris

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Artikel sumber

Pemerintah Harus Dorong Kesetaraan Gender

Untuk anak laki-laki, kapan mereka siap menikah benar-benar terserah mereka

MATARAM.lombokjournal.com —

Anak perempuan lebih rentan pada pernikahan anak karena adanya persepsi dan ekspektasi masyarakat pada peran domestik anak perempuan.

Menurut penelitian Institut Credos tahun 2017, anak perempuan dianggap siap untuk menikah ketika mereka sudah bisa mengurus keluarga.

Sementara untuk anak laki-laki, kapan mereka siap menikah benar-benar terserah mereka. Kebanyakan berpikir mereka siap ketika mereka merasa mandiri secara ekonomi.

Ekspektasi ini mungkin lebih kuat di daerah perdesaan, dan ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa jumlah angka perkawinan anak di sana lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Dari tingkat perkawinan anak di perdesaan berada pada angka 29,2%, lebih tinggi dibandingkan di perkotaan yang sebesar 19%.

Pemerintah harus lebih bekerja sama lebih erat dengan organisasi masyarakat sipil untuk mempromosikan kesetaraan gender.

selanjutnya: Advokasi Cegah Perkawinan Dini Anak Perempuan

Pentingnya Informasi Hak-hak Reproduksi Seksual

Kehamilan dini akan meningkatkan kemungkinan mereka meninggal

MATARAM.lombokjournal.com —

Penelitian lain dari Institusi Credos pada tahun 2017 di Rembang, Jawa Tengah menunjukkan bahwa kurangnya informasi terkait hak-hak reproduksi seksual adalah salah satu alasan kenapa perkawinan anak tetap terjadi.

Banyak anak di Indonesia tidak tahu bahwa berhubungan seksual dapat menyebabkan mereka hamil dan dipaksa untuk menikahi pasangan mereka.

Sebuah penelitian dari Aliansi Remaja Independen pada tahun 2016 menunjukkan bahwa 7 dari 8 anak perempuan di Jakarta, Yogyakarta dan Jawa Timur mengakui bahwa mereka hamil sebelum pernikahan mereka.

Tingkat kesuburan perempuan Indonesia yang berusia antara 15 dan 19 tahun adalah 47 kelahiran per 1.000 wanita pada 2017. Ini lebih tinggi dari India dengan 23 kelahiran per 1.000 wanita.

Mereka tidak tahu bahwa kehamilan dini akan meningkatkan kemungkinan mereka meninggal dibandingkan dengan mereka yang memiliki kehamilan di usia 20-an.

Pendidikan seks di Kenya, Peru dan Pakistan telah membantu mengurangi perkawinan anak dan kehamilan yang tidak direncanakan. Kelas-kelas tentang pendidikan seksual di negara-negara tersebut bersifat komprehensif.

Anak-anak dapat belajar tentang isu-isu seputar hak asasi manusia, ketidaksetaraan gender dan hubungan kekuasaan dalam hubungan.

Pemerintah Indonesia harus memberikan pendidikan seks yang komprehensif dengan memasukkan hal tersebut ke dalam kurikulum sekolah

selanjutnya: Pemerintah Harus Dorong Kesetaraan Gender

Cegah Perkawinan Dini, Siapkan Pendidikan Formal

Lulusan SMA lebih kecil kemungkinannya untuk langsung menikah dibanding dengan lulusan SMP

MATARAM.lombokjournal.com —

Melindungi anak perempuan dari perkawinan anak, berdasarkan berbagai penelitian, disarankan setidaknya ada tiga tindakan yang diperlukan:

Menyediakan Pendidikan formal
mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual
mempromosikan kesetaraan gender di tingkat akar rumput.

Menaikkan batas usia minimum menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun, memberi kesempatan bagi anak perempuan menyelesaikan pendidikan SMA sebelum mereka menikah.

Riset menunjukkan, pentingnya pendidikan tinggi dalam mencegah perkawinan anak. Seiring dengan meningkatnya tingkat Pendidikan, maka jumlah perkawinan anak akan berkurang.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2012 menunjukkan, lulusan SMA lebih kecil kemungkinannya untuk langsung menikah dibanding dengan lulusan SMP.

Memastikan anak perempuan tetap di sekolah, akan mencegah mereka menjadi pengantin anak. Hal ini juga akan akan membawa manfaat ekonomi, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga bagi negara.

Sebuah laporan yang belum diterbitkan oleh UNICEF Indonesia menunjukkan, perempuan berpendidikan tinggi akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada perekonomian negara.

Agar anak perempuan tetap di sekolah dan tidak menikah pada usia anak, pemerintah harus memastikan, perempuan menerima hak mereka untuk ikut serta dalam program wajib belajar 12 tahun.

Selanjutnya: Pentingnya Informasi Hak-hak Reproduksi Seksual

Mencegah Pernikahan Anak, Ini Mestinya Dilakukan

Mencegah perkawinan anak tidak cukup dengan hanya menaikkan batas usia minimum menikah

MATARAM.lombokjournal.com —

Dari sembilan anak perempuan di Indonesia, menikah sebelum usia 18 tahun. Hal itu menempatkan Indonesia di antara 10 negara dengan jumlah pengantin anak terbanyak di dunia.

Bulan September 2019, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk untuk menaikkan batas usia minimum perempuan untuk menikah dari 16 ditingkatkan menjadi 19 tahun, untuk mencegah angka perkawinan anak.

Keputusan itu merupakan langkah penting untuk mengakhiri perkawinan anak. Tapi mari belajar dari India.

Di India, perkawinan anak masih terjadi, meskipun usia resmi untuk menikah sudah ditetapkan minimal 18 tahun sejak 1978.

India memiliki angka absolut pernikahan anak tertinggi di dunia. Hal ini dikarenakan beberapa faktor termasuk kurangnya akses terhadap pendidikan dan norma gender yang kaku.

Selanjutnya: Cegah Perkawinan Dini, Siapkan Pendidikan Formal