NTB Kembali Gelar Pesona Khazanah Ramadhan 2021

PKR 2021 untuk mendorong pelaku UMKM mengembangkan ekonomi kreatif sebagai inovasi dalam menghasilkan produk yang diminati pasar

Acara tahunan, Pesona Khazanah Ramadhan (PKR) sebagai agenda pariwisata NTB selama bulan Ramadhan, kembali digelar tahun ini. Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd membuka secara resmi, pada Kamis (22/4/2021) di Islamic Center NTB.

Wakil Gubernur mendukung PKR tahun 2021 untuk mendorong pelaku UMKM mengembangkan ekonomi kreatif sebagai inovasi dalam menghasilkan produk yang diminati pasar.

“Kegiatan Pesona Khazanah Ramadhan, tidak hanya acara seremonial saja, namun dapat membawa dampak positif dalam meningkatkan inovasi dan kreativitas pelaku UMKM kita,” tegas Ummi Rohmi.

Sehingga produk yang dihasilkan disukai masyarakat lokal bahkan nasional. Momentum ini juga dapat membawa dampak ekonomi bagi masyarakat.

“Apapun yang kita beli dan konsumsi sebisa mungkin adalah produk lokal, agar ekonomi bisa berputar di sekitar masyarakat NTB,”tandasnya.

Ummi Rohmi juga menegaskan, bahwa hasil produk kuliner yang dipamer dan dijual pada bazar ramadhan kali ini, menggugah keinginan masyarakat membeli. Karena menurutnya, harus ditunjukan keberpihakkan dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.

“Kalau bukan kita, siapa lagi yang membeli produk hasil karya UMKM lokal,” tuturnya.

Selain itu Ummi Rohmi juga tidak henti-hentinya mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, dalam mencegah menyebaran Covid. Sehingga masyarakat tetap hidup produktif dengan aman. Terus beraktifitas menjalani aktifitas untuk menggeliatkan roda ekonomi.

“Sehingga di penghujung Ramadhan, ikhtiar kita untuk taat terhadap semua aturan, saat Idul Fitri menjadi kemenangan kita bersama,”tutup Ummi Rohmi.

Ekonomi Kreatif

Mengusung tema pengembangan ekonomi kreatif (ekraf), Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, Lalu Moh. Faozal menjelaskan kegiatan ini fokus memamerkan hasil kuliner dan produk lokal asli NTB.

Pesona Khazanah Ramadahan ini juga digelar dengan konsep hybrid, yaitu secara offline dan online di area Lapangan Masjid Hubbul Wathan Islamic Center NTB.

“Mengingat Pandemi, menerapkan prokes, kegiatan ini diikuti secara virtual juga oleh penggiat wisata dan desa-desa wisata di tempatnya,”kata Faozal.

Beberapa agenda kegiatan lain yang akan dilaksanakan dalam PKR 2021, lanjut Faozal, diantaranya yaitu; Senin-Rabu, 19-21 April launcing PKR dan seminar pengembangan dan peningkatan Brand Halal Ekraf. Opening Ceremony pada Kamis 22 April, Creatif Hub Halal Bazar pada 22 April-1 Mei, dan Temu Bisnis serta pelaku ekraf 24-25 April.

Selanjutnya pada Kamis 29 April, Nuzulul Qur’an, Fashion Industri bersama Bank Indonesia (BI) dengan tagline Bangga Beli Buatan Indonesia pada 1 Mei, dan di ujung kegiatan ada Malam Takbiran.

Tahun ini, event PKR bekerjasama dan didukung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenpar Ekraf) RI. Sekaligus merupakan rangkaian kegiatan Karisma Event Nusantara (KEN) 2021.

“Terimakasih kepada Kemenpar dan pendukung acara lainnya,”tutup Faozal.

Pada kegiatan tersebut, secara live Menteri Pariwisata Ekraf RI, Sandiaga Salahudin Uno menyampaikan apresiasi terhadap gelaran Pesona Khazanah Ramadhan di Bumi Seribu Masjid.

Di penghujung acara tersebut, Wakil Gubernur melakukan pemukulan beduk secara simbolis sebagai dibukanya event PKR, dan dilanjutkan dengan peninjauan stand UMKM.

Turut mendampingi Wagub, Assisten 2 Setda Provinsi NTB, Kadis Dikbud, Kadis Perindustrian, Kasat Pol PP, Forkopimda NTB dan perwakilan Kemenpar Ekraf RI.

edy@diskominotik_ntb

Pohon-pohon Rindang di Jalan Pendidikan Ditebang, Setelah itu Apa?

MATARAM.lombokjournal.com –

Warga Mataram banyak bertanya, setelah pohon-pohon rindang di sepanjang Jalan Catur Warga dan Jalan Pendidikan, Kota Mataram, ditebang habis, lantas mau diapakan jalan yang kini jadi panas meranggas itu.

Pertanyaan itu muncul, setelah banyak warga menyaksikan sekelompok pemuda melakukan aksi protes, Rabu (21/04/21).

Kelompok yang menyebut Gerakan Pemuda Peduli Mataram itu menolak dan sangat menyesalkan penebangan pohon yang sudah berusia puluhan tahun itu.

Penebangan pohon sepanjang Jalan Catur Warga dan Jalan Pendidikan yang terkenal sejuk itu akan jadi gersang jelang berhentinya musim hujan.

Dan itu berarti mengurangi keindahan kota Mataram yang terkenal dinaungi pohon-pohon besar.

Novrizal Hamzah mengatakan, apa Pemerintah Kota akan menghilangkan nilai sejarah beberapa tempat Kota Mataram.

Dari penelusuran informasi yang dilakukan lombokjournal.com, program ini sudah dirancang jauh sebelumnya. Telah menjadi pembicaraan antara Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Effendi Eko Saswito dengan Walikota Mataram sebelumya, H Ahyar Abduh.

Bahkan saat Sekda Eko Saswito mulai menjabat, program ini harus segera dieksekusi. Sebab anggarannya sudah tersedia.

“Pelebaran jalan ini menjadi komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, jadi sekarang kita jalani saja dan kita ingatkan agar segera ditanam pohon lagi,” kata Eko.

Namun Walikota H Mohan Roliskana dikabarkan justru khawatir, penebangan pohon jenis mahoni dan kenari secara masif dapat menghilangkan identitas kawasan tersebut.

Apalagi jenis pohon tersebut selain sebagai pelindung dan menambah keasrian kota juga sebagai peneduh.

Namun hal itu dibantah Novrizal, yang menilai tidak masuk akal soal penebangan yang sudah terjadi itu dilempar sebagai kebijakan mantan Walikota H. Ahyar Abduh.

“Yang jadi walikota sekarang itu Pak Mohan, dan itu dilakukan saat ini. Yang punya hak mau melanjutkan kebijakan lama atau melarang tentunya Pak Mohan sendiri. Kalau walikota sekarang menyayangkan penebangan pohon, mestinya bisa melarang,” kata Novrizal, Kamis (22/04).

Lantas, bagaimana posisi Pemprov NTB yang sudah melakukan kesepakatan antara Pemerintah Pusat.

Vaksinasi Covid-19 Untuk Lansia di NTB, Target Tuntas Sebelum Lebaran

MATARAM.lombokjournal.com —

Kegiatan vaksinasi Covid-19 di Provinsi NTB akan lebih difokuskan kepada masyarakat lansia. Untuk itu, pemerintah Provinsi NTB meminta semua kabupaten kota untuk menggandeng semua pihak terutama TNI/Polri guna mempercepat kegiatan vaksinasi kepada lansia agar target yang ditetapkan bisa tercapai.

“Jadi vaksinnya jangan dipakai buat yang lain, sekarang kita fokus buat lansia dulu. Kalau vaksinasi lansia sudah mencapai target baru bisa beralih ke yang lain,” ungkap Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang didampingi Kapolda NTB, Irjen Pol Muhammad Iqbal bersama Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani pada rapat penanganan covid-19 dan perkembangan vaksinasi di Tenda Putih Polda NTB, Kamis (22/04)

Data Dinas Kesehatan NTB menyebutkan, jumlah sasaran lansia di Provinsi NTB berdasarkan droping dari pusat sebanyak 50.751 orang. Dari target itu, lansia yang sudah divaksin pada dosis pertama mencapai 30,2 persen atau sekitar 15.340 orang. Sedangkan yang telah divaksin pada dosis ke-2 mencapai 6.080 lansia atau sekitar 12,0 persen.

Ummi Rohmi – sapaan akrab beliau – menjelaskan, kegiatan vaksinasi lansia di NTB ditargetkan sebelum Idul Fitri semua sudah divaksin Covid-19. Sehingga strategi pelayanan, terutama pada kegiatan menjemput atau mendatangi warga lansia dari desa hingga ke dusun-dusun harus diperkuat dengan edukasi dari hati ke hati. Jangan sampai mereka merasa diri dipaksa untuk divaksin.

“Tentu kita harus menjemput bola agar kegiatannya dapat terukur dan cepat. Kita harus memberikan edukasi yang baik kepada warga lansia, agar vaksin Covid-19 berjalan dengan baik,” tutur Ummi Rohmi.

BACA JUGA:

Senada dengan itu, Kapolda NTB, Irjen Pol Muhammad Iqbal menegaskan, pihaknya akan perkuat pendampingan guna mempercepat kegiatan vaksinasi pada lansia. Sebab, lansia yang paling rentan terhadap penyebaran Covid-19 yang mengharuskan kegiatan vaksinasi harus benar-benar tepat sasaran.

“Jika masih banyak yang menolak, tentu kita akan mengedepankan edukasi yang masif. Sehingga kesehatan saat pandemi ini merupakan hal paling penting untuk dijaga,” ungkapnya.

Kapolda juga mengingatkan kepada jajarannya untuk bekerja lebih keras lagi. Bagi semua kapolres kabupaten/kota se-NTB yang tidak mampu menunjukkan kerja dengan progres yang baik pada kegiatan vaksinasi lansia. Maka ia tak segan-segan untuk mencopot jabatannya, tapi kalau mereka menunjukan hasil yang memuaskan demi kesehatan masyarakat, maka mereka juga mendapatkan penghargaan yang setimpal.

Hal yang sama juga disampaikan Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani bahwa pihaknya mulai dari Korem hingga Babinsa akan terus mendukung dan mengawal kegiatan vaksinasi lansia. Sehingga program vaksinasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

“Saya juga sudah kasi warning, bagi Danramil hingga Babinsa yang memiliki nilai bagus pada kegiatan vaksinasi di wilayahnya pasti saya akan promosikan. Tapi kalau hasilnya jelek tidak sesuai target, mohon maaf terpaksa saya istirahatkan,” tegasnya.

Pada rapat tersebut, turut dihadiri oleh bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmi, para kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, jajaran Kapolres serta Danramil yang masing-masing menyampaikan progres penanganan dan vaksinasi melalui virtual meeting.

Manikp@kominfo

Pernikahan Pangkal Peradaban

lombokjournal.com —

Ketua Umum Dewan Rohaniwan/Pengurus Pusat MATAKIN, XS Budi S Tanuwibowo mengungkapkan, dalam agama khonghucu pernikahan adalah pangkal peradaban manusia.

Sehingga pernikahan dilakukan bagi pasangan yang telah dewasa/siap karena akan mempengaruhi generasi yang dihasilkan.

Tentu anak yang dihasilkan dari orang tua yang memang telah dewasa/siap secara fisik, mental bahkan ekonomi akan lebih mampu mengatasi tantangan zaman yang selalu berubah.

“Mempelai yang sudah cukup umur/dewasa akan lebih mampu mengatasi permasalahan pernikahan,” ujar Budi.

Biro Perempuan dan Anak Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Ridayani mengatakan, perlindungan anak merupakan bagian dari Tritugas gereja dan melekat pada jati dirinya.

Gereja juga berfungsi untuk mengoptimalkan perlindungan anak melalui pelayanan gereja sebagai wujud kontribusi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak.

Ketua Wanita WALUBI Jakarta, Wie Lie menuturkan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami– istri. Tujuannya, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia sesuai dengan Dhamma.

“Perkawinan anak di bawah umur menjadi suatu masalah yang harus kita kurangi bahkan dihentikan karena sudah tidak sesuai kaidah berumah tangga yang sehat, harmonis, dan sejahtera,” ujar Wie Lie.

Prinsipnya nilai – nilai agama tidak menganjurkan adanya perkawinan anak karena ajan melahirkan generasi yang lemah dan tidak berkualitas.

Baca : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 /

Baca awal: Perkawinan Anak Merupakan Pelanggaran Hak Anak

Serapan Anggaran Pemda Lombok Utara Masih Rendah

Idealnya memasuki bulan April, serapan anggaran dinas atau OPD sudah mencapai di angka 10 persen lebih, tapi ternyata masih di bawah itu.

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Utara, Sahabudin mengatakan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Utara, memasuki triwulan pertama atau hingga April berjalan serapan anggarannya baru mencapai 7,3 persen.

“Serapan anggaran seluruh OPD umumnya maih rendah. Memang ada faktor yang mempengaruhi kondisi ini,” ujar Sahabudin saat ditemui lombokjournal.com di ruang kerjanya, hari Rabu (20/04/21).

Lebih lanjut ia menjelaskan, memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan hal ini akan menjadi peroalan.

Di antaranya, di antaranya proses pengadaan barang dan jasa maupun tender fisik yang terkesan lambat. Begitu pun dengan refocusing anggaran terhadap permintaan pusat, kian membuat sengkarut serapan anggaran yang semakin minim.

Yang jadi peroalan, jika ada salah satu dari seluruh OPD belum selesai melakukan refocusing, maka instansi lain pun tidak dapat melakukan eksekusi anggaran.

“Kita tetap ingatkan untuk segera proses di LPSE. Kemudian setelah refocusing ini juga ada beberapa program yang dipotong,” ungkapnya.

Sahabudin selalu mengingatkan, instansi yang memiliki anggaran cukup besar, terlebih perihal pekerjaan fisik, misalnya Dinas PUPR hingga Disbudpar Lombok Utara, harunya segera mempercepat dokumen lelang.

Hal ini menyangkut serapan anggaran. Ketika pembangunan sudah berjalan maka serapan pun akan mengikuti.

Sahabudin menilai, idealnya memasuki bulan April, serapan anggaran dinas atau OPD sudah mencapai di angka 10 persen lebih. Namun fakta yang terjadi ternyata masih di bawah itu..

“Itu contoh kecil saja, karena ini hanya masalah waktu. Nanti setelah fisik jalan otomatis serapan juga besar. Mestinya kalau sekarang ini sudah 10 persen lebih,” jelasnya.

Terkait serapan anggaran ini, program lain yang dirasa mampu meningkatkan serapan anggaran yaitu Dinas Kesehatan, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), jasa pelayanan di RSUD Lombok Utara, dan pengadaan barang jasa berskala besar.

Jika ini sudah dilakukan, maka perekonomian di daerah bisa berjalan.

Namun sekarang masih menghadapi beberapa persoalan, hal ini menyebabkan dinas hanya bisa berkutat pada anggaran operasional semata.

“Baru operasional saja di OPD kalau untuk yang lain-lain belum. Makanya kita tetap dorong semoga bisa segera,” harapnya.

Sahabudin menjelaskan mengenai faktor refocusing yang menjadi salah satu penyebab kondisi seperti sekarang.

Sahabudin mengungkapkan, sekarang tersisa 4 instansi yang sedang finishing input data ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Dinas tersebut di antaranya Dikes, Dikpora, RSUD, dan BPBD.

Diakuinya, penyesuaian perihal standar harga yang tidak muncul menyebabkan dinas mengalami kesulitan. Maka itu, mau tidak mau dinas mesti mengusulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk kemudian bisa di upgrade dalam SIPD, melalui Bagian Pembangunan Setda Lombok Utara.

“Karena itu terkait standar harganya. Kemarin kita sudah minta minggu ini harus selesai,” ungkap Sahabudin.

Agama Berperan Agar Perkawinan Dipersiapkan Dengan baik

lombokjournal.com —

Dari lembaga agama katholik, Sekretaris Eksekutif Komisi Keluarga KWI, RD Yoh Aristanto HS menuturkan setiap agama atau lembaga agama mempunyai cara pandang yang berbeda mengenai perkawinan dan batas usia untuk menikah.

Namun mempunyai tujuan yang sama yaitu kebaikan dari pasangan yang menikah dan keluarga yang dibangun.

“Perlu di bangun sebuah pemahaman bahwa perkawinan tidak hanya realitas hukum. Yang lebih utama adalah panggilan orang beriman. Untuk “membentuk ikatan perjanjian perkawinan” yang satu dan selamanya,” katanya.

Lembaga agama berperan tentang pentingnya hidup perkawinan yang dipersiapkan dengan baik, demi kebaikan suami ister.

“Keluarga yang dibentuk dan meningkatkan peran orang tua dalam mengambil keputusan untuk menikahkan anak-anak di bawah usia minimal,” ujar RD Yoh Aristanto.

Baca Hal : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / Pernikahan Pangkal …

Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan

lombokjournal.com —

Ketua Bidang Perempuan Remaja dan Keluarga MUI, Prof. Amany Lubis mengatakan, gambaran umum tentang pernikahan usia anak di Indonesia dengan segala dampaknya, merupakan tantangan dan pekerjaan ruma (PR).

Baik bagi pemerintah dan masyarakat, tidak terkecuali para ulama, yang menjadi rujukan umat dalam berbagai permasalahan.

Sinergi antara ulama dan umara dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum istitho’ah, melalui Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan.

Ini penting untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia sangatlah penting dan strategis.

“Ulama sangat perlu berperan dalam ikhtiar pendewasaan usia perkawinan melalui pendidikan dan dakwah kepada masyarakat, khususnya orang tua dan anak-anak yang rentan menjadi korban perkawinan usia anak lantaran berbagai sebab,” kata Amany.

Menurut Prof Amany, sebagai penerus para nabi dalam melakukan pendidikan dan dakwah, para ulama perlu mengenali penyebab dan akar masalah dari masalah perkawinan usia anak ini. Sehingga solusi pencegahan dilakukan sesuai dengan masalahnya.

Sekedar contoh, perkawinan usia anak yang disebabkan oleh pergaulan bebas tentu perlu dicegah dengan penanaman nilai-nilai agama, pengendalian diri dan akhlak mulia yang diterapkan dalam kehidupan di keluarga, lembaga pendidikan, maupun masyarakat.

“Perkawinan usia anak yang disebabkan oleh kemiskinan keluarga perlu dicegah dengan edukasi bagi orang tua untuk tidak menjadikan kemiskinan sebagai alasan mengawinkan anak karena itu justru berpotensi melestarikan kemiskinan dan menurunkan kualitas genarasi,” ujar Amany.

Baca Hal : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / Agama berperan …

Agama Sering Jadi Legitimasi Perkawinan Anak

lombokjournal.com —

Agustina Erni menyebut beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan anak, salah satunya adalah dari sisi agama.

“Agama masih sering dijadikan legitimasi atau alat pembenaran atas praktik perkawinan anak, dengan dalih menghindari perzinahan, faktor ekonomi si anak, perjodohan, dan kehamilan yang tidak diinginkan,” kata Erni.

Dikatakannya, perlu keterlibatan para pemuka agama yang ada Indonesia (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu) untuk berperan aktif bersama dengan umatnya dalam pencegahan perkawinan anak.

Dan menindaklanjuti kebijakan, isu perkawinan anak dan peran aktif keterlibatan pemuka agama dan jajarannya dalam melakukan pencegahan perkawinan anak.

“Kami apresiasi dan berterima kasih kepada para narasumber dari 6 lintas agama yang nantinya bersama anggotanya dari seluruh Indonesia dapat menjadi Agen Pelopor dan Penggerak yang membantu pemerintah dalam upaya penyelamatan anak dari praktik perkawinan anak,” ujarnya.

Melalui dialog secara virtual itu, Erni yakin akan ada perspektif baru yang lebih progresif, dan berpihak dalam perlindungan anak, khususnya menurunkan angka perkawinan anak.

“Ini untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing ke depan,” imbuh Erni.

Baca Hal : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / Gerakan Nasional …

Perkawinan Anak Merupakan Pelanggaran Hak Anak

lombokjournal.com —

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melakukan upaya advokasi dan sosialisasi pencegahan perkawinan anak.

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak.

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA, Agustina Erni menuturkan, perkawinan anak termasuk pelanggaran terhadap hak dasar yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA).

Khususnya anak perempuan, kelompok anak yang lebih rentan terhadap perkawinan anak.

Dalam Diskusi Interaktif Pencegahan Perkawinan Anak dalam Pandangan Lintas Agama secara virtual, Rabu (21/04/21), Agustina Erni menyampaikan arahan Presiden terkait permasalahan perkawinan anak.

“Presiden telah memberikan arahan kepada Kemen PPPA untuk menangani permasalahan perkawinan anak yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Secara tegas RPJMN menargetkan penurunan angka perkawinan anak dari 11,21% pada tahun 2018 menjadi 8,74% pada akhir tahun 2024. Perkawinan anak pun menjadi Prioritas Nasional yang dimandatkan kepada kami,” ujar Erni dikutip dari kemenpppa.go.id, Rabu (21/04/21).

Baca Hal : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / Agama Jadi Legitimasi …

Wagub NTB: Perempuan ”Agent of Change” Kelestarian Bumi

Dalam perannya sebagai pengelola rumah tangga, hampir seluruh aktivitas perempuan bersinggungan dengan lingkungan dan sumber daya alam

MATARAM.lombokjournal.com —

Perempuan dapat menjadi “Agent of Change” atau Agen Perubahan untuk melestarikan bumi. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah saat membuka Seminar Internasional Bertajuk “Perempuan dan Bumi” yang digelar Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, Kamis 22 April 2021.

Ummi Rohmi – sapaan akrab beliau – menjelaskan, perempuan dalam perannya sebagai pengelola rumah tangga sering memanfaatkan alam sebagai elemen pemenuh kebutuhan hidup. Hubungan perempuan dengan lingkungan hidup sangat dekat dan sangat intim. Dalam perannya sebagai pengelola rumah tangga, hampir seluruh aktivitas perempuan bersinggungan dengan lingkungan dan sumber daya alam.

Masih dalam nuansa Hari Kartini dan Hari Bumi, Ummi Rohmi melanjutkan, terkadang Pemanfaatan yang tidak bertanggung jawab dan bahkan kerusakan pada sumber daya alam ini, terjadi akibat kemiskinan dan keterbelakangan kaum perempuan dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut.

Ketidaktahuan kaum perempuan terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pendidikan sehingga tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya telah merusak lingkungan.

BACA JUGA:

“Sebagai media edukasi pertama dan utama bagi keluarganya, perempuan bisa berperan sebagai agent of change, harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan tentang pemeliharaan alam. Hal ini dapat dilakukan mulai dari lingkungan terkecil. Mulai dari diri sendiri dan keluarga,” jelas wakil gubernur perempuan pertama NTB tersebut.

Oleh karena itu, Ummi Rohmi berharap melalui seminar internasional yang digelar dengan protokol kesehatan covid-19 yang ketat, ini, baik perempuan maupun laki-laki dapat menyadari bahwa kaun perempuan mampu menjadi aktor strategis di dalam pembangunan. Termasuk dalam melestarikan bumi.

“Karena sifat alamiah perempuan sebagai pemelihara, pembentuk karakter dan pejuang tidak hanya bagi keluarganya, tapi juga untuk pembangunan secara nasional yang dapat mengubah kehidupan masyarakat indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera,” tandasnya.

novita@diskominfotikntb