Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal S.I.K, Melakukan Safari Ramadhan, bersilaturrahmi ke masyarakat lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur Kota Mataram, Rabu (28/04/21).
Dalam kesempatan kunjungannya, Kapolda mengapresiasi sambutan masyarakat yang antusias, dan menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
Begibung
Sebelumnya Jenderal Bintang dua itu, memperkenalkan profil diri dan keluarganya.
“Saya datang kesini dalam rangka silaturahmi, Saya mohon dukungan masyarakat untuk Sama-sama menjaga Kamtibmas di lingkungan masing-masing. Masyarakat menjadi polisi bagi dirinya, keluarganya dan lingkungannya,” ujar Irjen Pol Muhammad Iqbal .
Kapolda juga menegaskan supaya masyarakat Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur untuk menjaga status wilayahnya sebagai zona hijau, sebagaimana laporan lurah.
Lurah Pagutan Timur, Irfan Syapindra dalam sambutannya mengatakan bahwa Kelurahan Pagutan Timur merupakan kawasan zona hijau Covid-19.
“Pagutan Timur ini masuk kawasan zona hijau, yang mana dua bulan terakhir tidak ada kasus positif Covid-19,” terang Syapindra.
Masyarakat Petemon antusias menyambut Kapolda NTB beserta rombongan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Pak Kapolda NTB ke lingkungan Petemon ini. Ini adalah kali pertama Kapolda datang kesini, kami sangat tersanjung, dan sangat antusias menyambut kedatangan pak Kapolda.” ucap Kepala Lingkungan Haji Sejati.
Acara silaturahmi dirangkai dengan Sholat Isya, Sholat Tarawih dan Makan bersama begibung ala suku Sasak di antaranya ares, sate pusut dan lainnya.
Bupati Lombok Timur, H.M.Sukiman Azmy menerima kunjungan kerja Komisi Informasi Provinsi NTB di Ruang Rapat Bupati, Rabu (28/04/21).
Kunjungan kerja tersebut terkait memaksimalkan potensi Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, yang terpilih mewakili Provinsi NTB dalam Lomba Desa Benderang Informasi tingkat Nasional.
Menurut Sukiman Azmy,Terpilihnya Desa Kumbang sebagai perwakilan NTB dalam Lomba Desa Benderang Informasi tingkat Nasional merupakan suatu kehormatan bagi Kabupaten Lombok Timur.
Orang nomor satu di Bumi Patuh Karya ini berkomitmen, akan memaksimalkan pengembangan potensi Desa Kumbang agar bisa memenuhi kriteria pemenang lomba.
Pihaknya akan menerapkan upaya yang sama ketika mempersiapkan Kembang Kuning sebagai desa wisata beberapa waktu lalu. Desa Kembang Kuning berhasil meraih juara 1 lomba desa wisata tingkat Nasional tahun 2019 lalu.
Menurutnya, pencapaian tersebut tidak lepas dari ikhtiar seluruh OPD terkait dalam memaksimalkan fasilitas hingga mencapai target sebagai desa wisata terbaik.
Untuk Mempersiapkan Desa Kumbang, Bupati menginstruksikan Kepala Dinas Kominfo dan persandian bersama Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Lombok Timur untuk membantu memfasilitasi pengembangan Desa Kumbang.
Ia juga berharap Dinas Kominfo Provinsi dapat membuat MoU dengan Pemerintah Daerah, untuk mempermudah dan meningkatkan kerja sama.
Menurut Sukiman, hal ini penting khususnya terkait keterbukaan informasi.
Ada peran perempuan yang sangat besar saat pandemi Covid-19 berlangsung.
Saat tatanan hidup normal baru mulai berlaku, dan semua hal mulai terpusat di rumah. Perempuan memiliki posisi strategis dalam memberikan proteksi, edukasi, dan menjadi penenang keadaan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat menjadi pembicara kunci dalam Webinar dalam rangka memperingati Hari Kartini Nasional dan Hari Bumi, Rabu (28/04/21).
Mengankat tema “Perempuan Berkarya di Tengah Pandemi”, webinar tersebut diselenggarakan oleh, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia, dan Pemerintah Provinsi NTB.
“Perempuan punya peran besar dalam pandemi Covid-19 ini, memproteksi, mengedukasi, dan menenangkan keadaan,” jelas Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub.
Menurut Wagub, peran perempuan sangat besar dalam melewati pandemi Covid-19 jika mau berkolaborasi dari mana Saja. Terutama dari rumah yang menjadi bagian terkecil masyarakat.
Perempuan dapat mengedukasi anggota keluarganya tentang penerapan 5M, yakni Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi.
Hal yang sangat simple, tapi diperlukan edukasi yang konsisten dan hal tersebut dapat dilakukan oleh perempuan.
Sementara itu narasumber yang lain, Ida Ayu Okta Suwati S, ST., M.Sc menjelaskan, perempuan menjadi mahluk yang paling mudah beradaptasi saat pandemi Covid-19.
“Sifat perempuan mudah beradaptasi dan fleksibel. Pandemi harus kita lewati dengan berani seperti kata Ibu Wagub. Kita tangguh tapi kita butuh moment untuk tangguh,” jelasnya.
Menurut Dosen Tehnik Sipil Universitas Mataram tersebut, keterampilan perempuan banyak yang lahir karena pandemi Covid-19.
Dari mulai membantu melewati masa krisis masker, para perempuan menjahit masler dari rumah masing-masing. Ditambah saat anak dan suami harus sekolah dan bekerja di rumah, para perempuan mendadak menjadi chef di rumah masing-masing.
“Di belakang kita melewati masa pandemi ini ada perempuan fleksibel dan mudah beradaptasi di baliknya,” kata Okta Suwati.
Pemerintah berupaya percepat progres pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Perioritas (DPSP) Indonesia, salah satunya adalah DPSP Mandalika.
Untuk mewujudkan hal itu, perlu diimplementasikan konsep pariwisata berkualitas. Mulai dari aksesibilitas dan konektivitas, amenitas, atraksi dan fasilitas tambahan.
Odo RM Manuhutu, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementrerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investari Republik Indonesia mengatakan, pemerintah saatnya mempercepat pembangunan di DPSP Mandalika.
“Harapannya adalah kita semakin mempercepat pembangunan di Mandalika, mengingat WBSK akan dilaksanakan pada 12-14 November 2021. Jadi target kita sebelum tanggal tersebut sudah ada perkembangan yang lebih baik dan target maret tahun 2022 kita siap untuk MotoGP,” jelas Odo RM Manuhutu, dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Isu dan Tindak Lanjut Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Perioritas (DPSP) Mandalika secara virtual, Rabu (28/04/21).
Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi yang diwakili Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov NTB, Ir. Ahmadi menyampaikan beberapa sektor yang harus diselesaikan, salah satunya penuntasan tanah dan percepatan pemberian izin untuk quarry tanah timbunan.
“Hal ini dilakukan agar kegiatan prasarana jalan maupun bandara cepat terselesaikan. Selain itu kami telah membentuk tim terpadu pengendalian pelaksanaan kegiatan prasarana yang ada di KEK Mandalika,“ tutur Ahmadi saat memberikan pemaparan secara virtual di Ruang Karo AP Setda NTB.
NTB sebagai salah satu daerah dengan potensi kerawanan bencana yang tinggi, juga perlu melakukan simulasi emergency kebencanaan.
“Yang perlu kita lakukan secepatnya juga adalah masalah simulasi emergency kebencanaan yang ada di Kawasan KEK Mandalika,” pungkas Ahmadi.
Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH melantik dan mengambil sumpah 269 anggota BPD terpilih dari 33 desa se-Kabupaten Lombok Utara (28/04/21).
Pelantikan dan pengambilan sumpah itu tertuang sesuai SK Bupati Lombok Utara untuk periode 2021-2027.
Bupati Djohan menyampaikan selamat atas dilantiknya para anggota BPD terpilih.
Dikatakan bupati, Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan pengakuan dan penghormatan pada desa atas otonomi murninya dengan keberagaman hidup yang tumbuh di masyarakat.
Dikatakannya pula, desa dapat mengembangkan potensi dan aset-aset desa guna kesejahteraan, pemerintah yang profesional, efisien dan efektif, terbuka dan bertanggung jawab.
Dengan adanya undang-undang tersebut, desa bisa berinovasi meningkatkan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan umum, memajukan ekonomi masyarakat sebagai usaha mengatasi kesenjangan dan memperkuat masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek pembangunan.
“Undang-undang desa memberikan otoritas luas dan kemanfaatan yang besar bagi desa seperti adanya kewenangan hak asal-usul, mendorong spirit segenap lapisan berperan aktif, bekerja sama, memacu kebiasaan membangun, bahu-membahu membangun desa,” ujar bupati.
Menurutnya, lembaga desa harusnya dapat meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Dengan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai esensi masalah dan prioritas yang berpihak pada masyarakat, dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan.
BPD adalah lembaga di desa yang menjadi strategis kedudukan dan fungsinya.
“Sebagai legislator hendaknya dapat menumbuhkembangkan partisipasi aktif masyarakat, dalam menyusun produk hukum di desa. Pelayanan prima dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa khususnya mengenai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah desa,” tandas bupati.
BPD diharapkan mengawal pelaksanaan Pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Dan menampung aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja kepala desa.
“Koordinasi aktif dengan pemerintah desa dalam percepatan realisasi keuangan dan pembangunan desa. Inovasi dan kreatifitas BPD dalam penyusunan regulasi peraturan desa menjadi penting,” tutur bupati.
Sebagaimana diketahui, pada tahun 2021 akan dilaksanakan Pilkades bergelombang pada 13 desa se-KLU, yaitu 10 desa definitif dan 3 desa induk lainnya, sehingga dibutuhkan peran dan kerja keras bersama, mengawal suksesnya kegiatan tersebut.
Setelah pelantikan, kepada pewarta Bupati Djohan menyampaikan, BPD adalah perangkat pemerintahan desa, sebagai legislator pada tingkat desa yang mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa.
Anggotanya adalah tokoh masyarakat terpilih secara demokratis.
Diharapkan BPD bekerja bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tupoksinya dan sinergi bersama dengan Pemdes, sesuai amanah yang diemban.
Hadir Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R ST MEng, Ketua DPRD Lombok Utara Nasrudin, SHi, Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Inspektur Inspektorat H Zulfadli SE, Para Asisten, unsur Kepala OPD dan Kepala Bagian Lingkup Setda KLU.
wld
IKLH NTB Melampaui Nasional, Wagub Berpesan Terus Jaga Lingkungan
Pekerjaan rumah daerah masih banyak, terutama soal pengelolaan sampah dari hulu ke hilir
Dalam capaian Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2020, Nusa Tenggara Barat(NTB) merupakan salah satu provinsi berkategori baik, pada angka 70,83 point . Bahkan angka ini melebihi capaian nasional yang sebesar 70.27 point.
IKLH adalah gambaran kondisi lingkungan hidup yang menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
“Capaian IKLH dengan kriteria baik untuk NTB, harus menjadi motivasi pendorong agar program berbasis lingkungan lebih baik lagi ke depan,” kata Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., saat menerima audiensi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara terkait penetapan target IKLH Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2024, Rabu (28/4/2021) di Aula Pendopo Wagub.
Menurut Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi, ini, parameter perhitungan nilai IKLH berdasarkan pengelolaan lingkungan hidup, baik pada kualitas air, udara, hutan maupun laut. Sehingga, program NTB Zero Waste, NTB Hijau dan lestari dapat mendukung capaian ini. Namun pekerjaan rumah daerah masih banyak, terutama pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
“Persoalan sampah bukan hanya buang pada tempatnya, kemudian diangkut ke TPA hingga selesai, bukan itu. Tapi bagaimana mengelola sampah ini dengan baik dan memiliki dampak ekonomi. Sampah menjadi berkah, bila dipilih dan dipilah untuk dijadikan pupuk kompos, dikelola oleh bank sampah, jelas Ummi Rohmi.
Seiring dengan hal tersebut, Wagub menekankan bahwa sinergi dan support dalam mewujudkan pengelolaan sampah maupun lingkungan juga butuh perhatian pemerintah pusat. Begitupun kerjasama dan kolaborasi dengan Pemda Kabupaten/Kota.
Untuk itu, Wagub berharap juga agar jajaran Kementerian LHK terus melakukan pendampingan dan bimbingan dalam peningkatan kualitas SDM maupun lingkungan.
“Sinergi dan kolaborasi serta bimbingan dari Kementerian LHK harus terus ada, karena dukungan itu perlu untuk mencapai keberhasilan program di daerah,” tutup Ummi Rohmi.
Sementara itu, Plt. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara (Nusra), Ni Nyoman Santi, ST, M.Sc., menyampaikan bahwa, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di NTB mendapatkan angka yang bagus.
“Bahkan untuk tahun 2020 sudah berada di atas target nasional,” kata alumni ITS Surabaya ini.
Menurutnya, IKLH ini terdiri dari gabungan indeks pada masing-masing kabupaten/kota. Jadi provinsi sudah mendorong dan melakukan pembinaan sehingga angka-angka itu bisa tercapai.
Dijelaskannya, bahwa perhitungan IKLH berasal dari penggabungan 4 indikator komponen lingkungan, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut ( IKAL ).
Berdasarkan data dari Ditjen PPKL dan Pusdatin KLHK bahwa, dalam 5 tahun terakhir capian angka IKLH Prov. NTB terus naik. Tahun 2020, IKA nilainya 50. 98, IKU 88.63, IKTL 66.74, IKAL 67.49 sehingga total 70.83 point. Sedangkan angka nasional sebesar 70.27 dan angka target nasional sebesar 68.71 poin.
edy@diskominfotik_ntb
Wagub NTB Minta BPPD Perkuat Promosi Wisata Via Sosmed
Wisata kita harus aman dari segala hal, sehingga wisatawan akan merasa bahagia ketika berlibur ke NTB
“Saya harap teman-teman BPPD lebih fokus lagi untuk meningkatkan kegiatan promosi memanfaatkan teknologi informasi saat ini,” harap Ummi Rohmi saat audensi bersama Tim BPPD NTB di ruang kerjanya, Selasa (27/04).
Ummi Rohmi menjelaskan, salah satu kunci untuk mengangkat potensi wisata di NTB terletak pada kegiatan promosi. Untuk itu, BPPD harus bersinergi dengan semua pihak untuk mengangkat potensi alam yang luar biasa, baik pantai, gunung, air terjun dan wisata desanya. Semua itu merupakan modal besar yang dimiliki oleh Provinsi NTB yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin demi kesejahteraan masyarakat Bumi Gora.
“Untuk memoles semuanya itu, tentu kuncinya adalah kerja sama semua pihak untuk sama mengangkat nama baik NTB yang sama-sama kita cintai,” tutur Wagub.
Oleh karenanya, Ummi Rohmi juga mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus ditata dan dikelola dengan baik. Terutama menata lingkungan yang baik di semua sektor destinasi pariwisatanya. Begitu juga bagi penggiat pariwisata yang bergerak di travel, transpot maupun industri pariwisata lainnya agar mampu bersaing secara profesional dalam menyambut para tamu.
“Wisata kita harus aman dari segala hal, sehingga wisatawan akan merasa bahagia ketika berlibur ke NTB,” harap Ummi Rohmi.
Menanggapi hal itu, Kepala BPPD NTB, Ari Garmono mengungkapkan, pihaknya akan terus melakukan upaya promosi yang masif lagi. Bahkan tahun ini, BPPD akan menggelar lomba video dan fotografer tentang destinasi pariwisata Pulau Lombok.
“Insya Allah dalam waktu dekat, kita menggelar lomba itu dengan mengundang para kreator muda untuk mempromosikan destinasi pariwisata di NTB,” ungkapnya
Oleh karenanya, ia meminta dukungan dan sinergitas semua OPD lingkup Provinsi NTB untuk mensupport demi mengangkat potensi-potensi pariwisata di tengah pandemi Covid-19. Karena dampak dari pandemi, semua destinasi mengalami penurunan kunjungan wisatawan yang mempengaruhi pendapatan daerah maupun para pelaku pariwisata kehilangan pekerjaannya.
“Ini menjadi PR kita bersama, meski begitu dengan upaya promosi yang akan kita lakukan setidaknya dapat menawarkan berbagai destinasi yang akan meningkatkan kunjungan wisatawan jika pandemi ini berlalu,” harapnya.
Selain itu, sebagai pengurus BPPD yang baru, bersama dengan pengurus lainnya, pihaknya akan tetap melakukan promosi potensi wisata yang dimiliki. Begitu juga dengan promosi desa wisata yang ada di NTB yang kini cukup tranding digencarkan oleh pemerintah.
Manikp@kominfo
Penangkapan Munarman, Tim Kuasa Hukum akan Tempuh Jalur Hukum
Pengacara Habib Rizieq, Aziz Yanuar, saat dimintai konfirmasi soal penangkapan Munarman, Selasa (27/4/2021), mengaku akan menempuh jalur hukum.
“Kita akan praperadilan,” ujar Aziz Yanuar.
Di pihak lain, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme.
Selain itu, Munarman juga diduga menyembunyikan informasi perihal terorisme. Juga diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme.
“Bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme, dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme,” jelas Argo.
Sementara itu, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan menuturkan penangkapan Munarman merupakan hasil pengembangan dari penangkapan teroris sebelumnya.
“Sekarang dalam proses dibawa ke Polda Metro Jaya. (Dasar penangkapan Munarman) tentunya dari beberapa penangkapan teroris sebelumnya,” ucapnya.
Munarman lahir di Palembang, Sumatra Selatan, 16 September 1968. Dia terjun ke dunia advokasi saat menjadi relawan pada LBH di Palembang tahun 1995.
Selang dua tahun kemudian, kariernya menanjak dengan menjadi Kepala Operasional LBH Palembang. Namanya mulai menasional saat menjabat koordinator Kontras Aceh pada medio 1999-2000.
Karirnya berlanjut hingga dia menduduki posisi Koordinator Badan Pekerja Kontras dan pindah ke Jakarta. Dengan sederet jabatan itu, tidak heran jika cabang pendukung pencalonannya menjadi orang nomor satu di YLBHI.
Munarman, mantan Ketua Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) periode 2002-2007.
Munarman, Eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) akhirnya ditangkap Densus 88 Terkait Kasus Terorisme, Selasa (27/04/21).
Penangkapan mantan Ketua Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) itu terkait kasus baiat di UIN Jakarta, kemudian juga kasus baiat di Makassar, dan mengikuti baiat di Medan.
“Jadi ada tiga hal tersebut,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan pada wartawan, Selasa (27/04).
Berdasarkan keterangan polisi, Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Selain itu bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme, dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.
Tim densus 88 menemukan sejumlah serbuk hingga cairan dalam botol, saat menggeledah eks markas FPI.
Diduga, serbuk dan cairan ini merupakan bahan peledak bom. Beberapa tabung isinya adalah serbuk yang dimasukkan dalam botol- botol.
Munarman telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus baiat terhadap ISIS.
Ia sempat menjadi sorotan karena hadir dalam sebuah acara FPI, i dalamnya terdapat agenda baiat kepada ISIS di Makassar, Sulawesi Selatan. Video acara baiat terhadap ISIS di Makassar itu juga viral di media sosial.
Tapi ia sempat membela diri. Itu diungkapkannya di acara “Mata Najwa” yang tayang pada 8 April 2021. Dalam wawancara dengan Najwa Shihab ia mengatakan, hanya jadi pembicara isu counter-terrorism tanpa tahu ada agenda lain.
Munarman pun mengaku sama sekali tidak tahu ada agenda pembaiatan kepada kelompok teroris Negara Islam dan Suriah (ISIS).
Kekayaan alam dengan berbagai suguhan destinasi wisata membuat NTB – yang dijuluki Bumi Gora – menjadi magnet bagi nasional dan dunia untuk digelarnya berbagai even besar. Sebutlah misalnya; KEK Mandalika dengan akan diselenggarakannya MotoGP pada Maret 2022.
“Karena itu kontribusi TVRI sebagai lembaga penyiaran publik bisa bersinergi dan bekerjasama dengan Pemprov NTB untuk mensiarkan berbagai program unggulan dan hal-hal menarik yang perlu diketahui oleh masyarakat secara luas, nasional maupun internasional,” kata Wagub NTB, Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah, M.Pd., pada penerimaan Kepala TVRI NTB, Sanny Damanik di ruang kerja Wagub NTB, Selasa (27/4).
Kepala TVRI NTB menyerahkan rencana kerja program siaran TVRI NTB menuju NTB Gemilang kepada Wagub NTB
Silaturrahmi Kepala TVRI NTB baru tersebut didampingi oleh Kadiskominfotik NTB, Dr. Najamudin Amy, S.Sos., M.M., dan Kasi Pengembangan Usaha serta Kasi Pemberitaan TVRI NTB. Sebagaimana diketahui sebelum bertugas di NTB, Sanny diamanahkan sebagai Kepala TVRI Jambi.
Wagub NTB menambahkan, perkembangan media saat ini demikian pesatnya tidak hanya media mainstream, namun juga media sosial, sebagai wadah untuk menyebarluaskan kabar dan informasi penting. Kekeliruan informasi yang disajikan bisa menjadi bumerang atau umpan balik berakibat fatal.
“Namun semua itu kuncinya bagaimana kita bersinergi dengan media (TVRI, red) untuk mempublikasikan hal-hal baik dari NTB. Tentu hal ini juga menjadi motivasi ataupun support untuk menyemangati kerja-kerja kita dalam meraih kemajuan bersama. Selama program-program baik yang ditawarkan dan kerja sama dengan Pemprov NTB, kita pasti dukung,” tandas salah satu perempuan inspiratif Indonesia ini.
Wagub juga menyinggung program-program siaran yang akan direncanakan TVRI terkait pembangunan NTB Gemilang hendaknya lebih fokus pada berbagai program unggulan NTB seperti; industrialisasi, Revitalisasi Posyandu, Desa Wisata, NTB Bersih dan Melayani, beasiswa NTB serta lainnya .
Yang perlu dicatat juga adalah pemikiran masyarakat seperti; tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kader kesehatan, kader Posyandu ataupun masyarakat bawah perlu ditayangkan sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan NTB.
“Jadi tidak hanya menampilkan pendapat dari pimpinan daerah ataupun Kepala Dinas. Masyarakat sudah jenuh dengan tampilan-tampilan seperti itu. Cara ini juga dilakukan untuk bisa mengedukasi masyarakat secara terus-menerus agar terlibat dalam setiap program pembangunan daerah,” terang Wagub yang biasa disapa Ummi Rohmi ini.
Sementara itu, Kadis Kominfotik Provinsi NTB, Dr. Najamudin Amy, S.Sos, MM menambahkan, selama ini antara pemprov NTB dengan TVRI NTB dan Nasional selalu bersinergi serta bekerjasama untuk mensiarkan berbagai program unggulan Pemprov NTB dalam acara “Dialog NTB Gemilang”.
Kedepan pola kerjasama seperti ini akan semakin dimatangkan bahkan ditingkatkan dengan melihat kekayaan subtansi dan pengelolaan yang lebih jelas.
Najamudin mencontohkan dalam mengangkat program unggulan revitalisasi Posyandu tidak hanya narasumbernya terbatas pada Kepala OPD terkait saja, namun ke depannya lebih pada pernyataan masyarakat seperti; kader Posyandu yang berjuang gigih menjalankan tugas kesehariannya.
“Masyarakat juga kita minta untuk turut berbicara terkait program pembangunan pemerintah daerah. Termasuk kaum milenialnya, pemerhati, para kader dan lain sebagainya. Maka sajian informasinya menjadi lebih kreatif dan masyarakat juga tertarik untuk menonton.
Kepala TVRI NTB, Sanny Damanik, mengungkapkan agar kehadirannya sebagai pimpinan TVRI NTB yang baru bisa diterima oleh Pemprov dan masyarakat NTB. Pihaknya berkomitmen untuk terus-menerus mensiarkan geliat pembangunan di NTB, dengan kemajuan pariwisatanya termasuk akan digelarnya even internasional MotoGP 2022 mendatang.
Menurutnya, TVRI tidak hanya bergerak dalam bidang siaran visual (layar kaca) tapi juga mengembangkannnya melalui siaran-siaran digital dengan adanya media-media baru. Sebagai lembaga penyiaran publik TVRI hadir sebagai garda terdepan menginformasikan keberhasilan pembangunan program kerja pemerintah pusat hingga Pemprov dan Pemkab/Kota se Indonesia.
“Kami berharap bisa bersinergi dengan program kerja Pemprov NTB. Kalender even NTB juga bisa kita publikasikan secara langsung. Kita tidak hanya bersiaran lewat media layar saja tapi juga lewat media lainya seperti youtube, instagram dan beberapa media baru.
Pada kesempatan tersebut dilakukan penyerahan rencana kerja program siaran TVRI NTB menuju NTB Gemilang yang diserahkan Kepala TVRI NTB kepada Wagub NTB.
Menurut Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi, ini, parameter perhitungan nilai IKLH berdasarkan pengelolaan lingkungan hidup, baik pada kualitas air, udara, hutan maupun laut. Sehingga,
“Saya harap teman-teman BPPD lebih fokus lagi untuk meningkatkan kegiatan promosi memanfaatkan teknologi informasi saat ini,” harap Ummi Rohmi saat audensi bersama Tim BPPD NTB di ruang kerjanya, Selasa (27/04).