Edukasi Masif Berantas Penyebaran Virus HIV/AIDS di NTB

Pemda didukung oleh Pemerintah Pusat akan memperluas pelayanan pengobatan terapi HIV-AIDS dengan memanfaatkan puskesmas

Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat(NTB) juga terus memantau upaya pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS, dengan kegiatan edukasi yang lebih luas.

Berdasarkan data dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) NTB, secara komulatif dari tahun 2001 hingga Maret 2021 terdapat kasus HIV sebanyak 1104 orang. Sementara kasus AIDS, secara komulatif dari tahun 1992 hingga Maret 2021 sebanyak 1193 orang.

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menghimbau kepada seluruh stakeholder terkait untuk terus memasifkan edukasi kepada masyarakat secara maksimal guna menghentikan penyebaran HIV/AIDS.

“Harus lebih dimasifkan kembali edukasi kepada masyarakat, karena edukasi ini sangat penting agar tepat sasaran,” tutur Umi Rohmi – panggilan akrabnya – saat menerima Laporan Penanggulangan AIDS di NTB bersama Kepala Dinas Kesehatan NTB, Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS, dan NGO Incest, yang berlangsung di Aula Pendopo Wagub, Kamis (22/04).

Ummi Rohmi juga mengusulkan agar pemberian edukasi dapat dilakukan secara digital atau memanfaatkan sosial media sebagai media pembelajaran.

“Zaman sekarang dengan berkembangnya teknologi ini banyak sekali efisiensi yang dapat dilakukan, sehingga secara masif dapat disebarkan edukasi mengenai dampak dari HIV/AIDS. Nantinya dapat dikemas dengan semenarik mungkin agar masyarakat dapat cepat mengertinya,” tutur Ummi Rohmi.

Beberapa fokus yang menjadi sasaran program penanggulangan yaitu; Pekerja Migran Indonesia (PMI), Gay, Waria, Laki – laki (GWL), Hubungan Heteroseksual dan sebagainya.

BACA JUGA:

Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Lalu Hamzi Fikri mengungkapkan bahwa terdapat kasus PMI yang datang ke NTB membawa virus kepada keluarganya.

“Atensi kita saat ini kepada PMI, ada beberapa PMI yang membawa virus HIV/AIDS sehingga perlunya dilakukan skrining ketika kedatangan PMI ke NTB,” tuturnya.

Selain itu, Kadis Kesehatan menuturkan bahwa pelayanan pengobatan terapi HIV-AIDS hanya dapat dilakukan pada 12 Rumah Sakit di NTB. Tetapi Pemerintah Daerah yang telah didukung oleh Pemerintah Pusat akan memperluas pelayanan pengobatan terapi HIV-AIDS dengan memanfaatkan puskesmas.

“Bagaimana memaksimalkan puskesmas bisa menjalankan terapi bagi pasien yang terdeteksi,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris KPA NTB, H. Soeharmanto, SH menuturkan bahwa sejauh ini, kasus HIV/AIDS banyak didominasi penduduk usia produktif 20–40 tahun, selain itu, ibu rumah tangga menempati posisi tertinggi ke-2 setelah wiraswasta.

“Ini yang perlu kita antisipasi banyaknya keluarga yang suaminya kerja di luar negeri atau luar daerah yang sering membawa virus untuk isteri, di mana penyebab utamanya yakni heteroseksual,” jelas Soeharmanto saat memberikan pemaparan.

Ser@diskominfotikntb

Mutasi Pejabat Untuk Performa Kinerja Lebih Baik

Kebutuhan organisasi birokrasi Pemerintah Provinsi NTB untuk pelayanan lebih baik bagi masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —

Dalam setiap pergantian jabatan di birokrasi pemerintahan diharapkan dapat diikuti dengan peningkatan performa kinerja yang lebih baik. Demikian juga dengan mutasi 7 pejabat pimpinan tinggi pratama dari total 606 orang pejabat lainnya, merupakan kebutuhan organisasi birokrasi Pemerintah Provinsi NTB untuk pelayanan lebih baik bagi masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., saat melantik para pejabat lingkup pemerintah provinsi di aula Graha Bhakti Praja dan melalui video conference, Jumat (23/04).

“Kita ingin performa yang lebih baik terhadap kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sekda.

Miq Gita sapaan hangatnya, menegaskan, dalam setiap pergantian pejabat harapannya terjadi peningkatan kinerja OPD bersangkutan dalam hal meneruskan dan meningkatkan kinerja yang baik.

BACA JUGA:

7 pejabat eselon II tersebut adalah; Ir. Iswandi, M.Si, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Amry Rakhman, M.Si sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Lalu Mohammad Faozal sebagai Kepala Dinas Perhubungan yang sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata.

Yusron Hadi sebagai Kepala Dinas Pariwisata yang sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

T. Wismaningsih Drajadiah sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah yang jabatan sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Najamuddin S.Sos, MM sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah.

Dan, I Gede Putu Aryadi sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang jabatan sebelumnya Kepala Diskominfotik.

Dilantik pula 152 pejabat administrator, 405 pejabat pengawas dan 42 pejabat fungsional.

“Jadi total yang kita lantik hari ini sebanyak 606 orang. Baik yang hadir secara langsung dan ada yang mengikuti secara virtual di 14 titik,” sebut Sekda.

Satgas Covid-19; Perjalanan Orang Diperketat H-14, dan Larangan Mudik Lebaran H+7

lombokjournal.com –

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 melakukan mengatur pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN), yakni selama H-14 dan H+7 peniadaan mudik Lebaran

Pengaturan PPDN itu tertuang Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah, DI.

Bunyi SE Satgas itu, larangan mudik Lebaran berlaku pada 6-17 Mei 2021.

“Periode H-14 menjelang masa peniadaan mudik (6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021) yang dimaksudkan dalam Addendum Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021,” demikian bunyi petikan Addendum SE Satgas itu.

“Periode H+7 pasca masa peniadaan mudik (6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021) yang dimaksudkan dalam Addendum Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021,” bunyi petikan addendum itu lagi.

Dalam addendum disebutkan, kebijakan ini ditempuh karena berdasarkan survei Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan RI menemukan, masih ada masyarakat yang hendak pergi mudik pada rentang waktu H-7 dan H+7 masa larangan mudik.

Karena itu, dilakukan pengetatan perjalanan untuk mencegah penyebaran virus corona.

Pengetatan dilakukan dengan mewajibkan pelaku perjalanan transportasi udara, laut, dan penyeberangan laut menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan.

Atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19, serta mengisi e-HAC Indonesia.

Pelaku perjalanan kereta api antarkota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen, yang sampelnya diambil maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan.

Aatau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19, tanpa diwajibkan mengisi e-HAC.

Apabila diperlukan, Satgas Penanganan Covid-19 Daerah dapat melakukan tes acak rapid test antigen/tes GeNose C19 terhadap pelaku perjalanan transportasi umum darat.

Sementara itu, pelaku perjalanan transportasi darat pribadi diimbau melakukan tes RT-PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan, atau tes GeNose C19 di rest area.

BACA JUGA:

Akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Daerah.

“Addendum Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 dan 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021, serta akan ditinjau lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan situasi terakhir di lapangan,” demikian bunyi penutup Addendum SE.

Addendum SE Satgas Nomor 13 Tahun 2021 ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo pada 21 April 2021.

Masyarakat Diminta Halalbihalal Secara Virtual

lombokjournal.com –

Menyusul kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat melakukan mudik pada perayaan Idul Fitri 1442 H kali ini, masyarakat diminta kembali menggalakkan gerakan silaturahmi dan halalbihalal virtual.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo dalam keterangan tertulis, Kamis (22/04/21).

“Mari kita budayakan kembali gerakan silaturahim dan halalbihalal virtual,” sebut Doni

Doni menjelaskan, jika gerakan tereralisasi, bisa jadi salah satu solusi pengendalian pandemi Covid-19 di hari raya. Agar gerakan tersebut dapat berjalan, Doni berharap ada kerja sama antar masyatakat dan pemerintah sampai level paling dasar.

“Rakyatnya bergotong-royong, Pemerintah Daerah sampai ke struktur RT/RW memfasilitasi. Ini akan jadi solusi bagi bangsa kita dalam upaya mengendalikan pandemi di hari raya,” imbuh dia.

Tenaga Ahli BNPB Egy Masaddiah menyebutkan, masyarakat dapat saling membantu agar program ini terwujud. Pada implementasinya, masyarakat bisa saling membantu untuk membelikan kuota pada masyarakat lain yang membutuhkan.

“Yang punya smartphone lebih canggih bisa meminjamkan ke tetangganya yang tidak punya, agar sang tetangga bisa berkomunikasi visual dengan keluarganya di tempat lain yang tidak mudik,” kata Egy.

Egy juga menurutkan dalam skala yang lebih besar program ini bisa didukung oleh perusahaan penyedia jasa provider sebagai ajang promosi dan CSR.

Gagasan silaturahmi dan halalbihalal virtual sudah pernah dicetuskan pada momen Lebaran tahun lalu. Maka Egy berharap tahun ini program itu bisa kembali berjalan kembali. “Pak Doni mengingatkan kembali pada kita semua, terkait silaturahim virtual ini, sebagai salah satu solusi silaturahim di era pandemi,” pungkas dia.

Sebagai informasi, larangan mudik akan berlangsung pada 6 hingga 17 Mei 2021. Pemerintah dari berbagai sektor telah melakukan persiapan untuk menjaga agar masyatakat tidak pulang kampung halaman.

BACA JUGA:

Diketahui sejak Senin (12/4/2021) Polri telah melakukan pencegahan aktivitas mudik lebaran di 333 titik tertentu. Kegiatan itu dilakukan dengan Operasi Keselamatan yang akan digelar hingga Minggu (25/4/2021) pekan ini.

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Rudi Antariksawan mengungkapkan setiap warga atau kendaraan yang melewati pos penyekatan akan diperiksa petugas dan harus menunjukan hasil tes swab, rapid antigen, maupun hasil tes GeNose.

TtG

MUI Anjurkan Shalat Idul Fitri di Rumah

lombokjournal.com –

Shalat Idul Fitri saat pandemi Covid-19 dianjurkan dilakukan bersama keluarga di rumah saja.

Alasannya, shalat Idul Fitri yang biasanya mendatangkan Jemaah dalam jumlah besar, akan menimbulkan kerumunan kelompok. Sehingga rentan terjadi penularan virus corona.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan mengatakan itu, dalam konferensi pers secara virtual di kanal YouTube BNPB, Jumat (23/04/21)

“Shalat Idul Fitri ini karena akan menimbulkan kerumunan, karena akan menimbulkan kelompok harus kita lebih utamakan keselamatan, supaya tidak menimbulkan penularan klaster baru baru,” kata Amirsyah.

Menurutnya, hal sama juga berlaku untuk acara silaturrahmi selama lebaran, bisa dilakukan secara virtual tanpa harus bertemu langsung dengan anggota keluarga.

“Ini akan lebih meningkatkan suasana yang hangat di tengah-tengah keluarga, dan terhindar dari kerumunan di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

BACA JUGA:

Amirsyah mengatakan, Ramadhan tahun ini harus dijadikan momentum untuk menurunkan penyebaran Covid-19.

Ia mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 di India merupakan pelajaran yang harus diambil hikmahnya oleh Indonesia.

“Dan pemerintah harus terus melakukan peningkatan intensitas vaksinasi sehingga cakupan vaksinasi yang 70 persen bisa kita capai,” ujar Amirsyah.

Haryanti PS

Kmps

NTB Kembali Gelar Pesona Khazanah Ramadhan 2021

PKR 2021 untuk mendorong pelaku UMKM mengembangkan ekonomi kreatif sebagai inovasi dalam menghasilkan produk yang diminati pasar

MATARAM.lombokjournal.com —

Acara tahunan, Pesona Khazanah Ramadhan (PKR) sebagai agenda pariwisata NTB selama bulan Ramadhan, kembali digelar tahun ini. Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd membuka secara resmi, pada Kamis (22/4/2021) di Islamic Center NTB.

Wakil Gubernur mendukung PKR tahun 2021 untuk mendorong pelaku UMKM mengembangkan ekonomi kreatif sebagai inovasi dalam menghasilkan produk yang diminati pasar.

“Kegiatan Pesona Khazanah Ramadhan, tidak hanya acara seremonial saja, namun dapat membawa dampak positif dalam meningkatkan inovasi dan kreativitas pelaku UMKM kita,” tegas Ummi Rohmi.

Sehingga produk yang dihasilkan disukai masyarakat lokal bahkan nasional. Momentum ini juga dapat membawa dampak ekonomi bagi masyarakat.

“Apapun yang kita beli dan konsumsi sebisa mungkin adalah produk lokal, agar ekonomi bisa berputar di sekitar masyarakat NTB,”tandasnya.

Ummi Rohmi juga menegaskan, bahwa hasil produk kuliner yang dipamer dan dijual pada bazar ramadhan kali ini, menggugah keinginan masyarakat membeli. Karena menurutnya, harus ditunjukan keberpihakkan dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.

“Kalau bukan kita, siapa lagi yang membeli produk hasil karya UMKM lokal,” tuturnya.

Selain itu Ummi Rohmi juga tidak henti-hentinya mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, dalam mencegah menyebaran Covid. Sehingga masyarakat tetap hidup produktif dengan aman. Terus beraktifitas menjalani aktifitas untuk menggeliatkan roda ekonomi.

“Sehingga di penghujung Ramadhan, ikhtiar kita untuk taat terhadap semua aturan, saat Idul Fitri menjadi kemenangan kita bersama,”tutup Ummi Rohmi.

Ekonomi Kreatif

Mengusung tema pengembangan ekonomi kreatif (ekraf), Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, Lalu Moh. Faozal menjelaskan kegiatan ini fokus memamerkan hasil kuliner dan produk lokal asli NTB.

Pesona Khazanah Ramadahan ini juga digelar dengan konsep hybrid, yaitu secara offline dan online di area Lapangan Masjid Hubbul Wathan Islamic Center NTB.

“Mengingat Pandemi, menerapkan prokes, kegiatan ini diikuti secara virtual juga oleh penggiat wisata dan desa-desa wisata di tempatnya,”kata Faozal.

Beberapa agenda kegiatan lain yang akan dilaksanakan dalam PKR 2021, lanjut Faozal, diantaranya yaitu; Senin-Rabu, 19-21 April launcing PKR dan seminar pengembangan dan peningkatan Brand Halal Ekraf. Opening Ceremony pada Kamis 22 April, Creatif Hub Halal Bazar pada 22 April-1 Mei, dan Temu Bisnis serta pelaku ekraf 24-25 April.

Selanjutnya pada Kamis 29 April, Nuzulul Qur’an, Fashion Industri bersama Bank Indonesia (BI) dengan tagline Bangga Beli Buatan Indonesia pada 1 Mei, dan di ujung kegiatan ada Malam Takbiran.

Tahun ini, event PKR bekerjasama dan didukung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenpar Ekraf) RI. Sekaligus merupakan rangkaian kegiatan Karisma Event Nusantara (KEN) 2021.

“Terimakasih kepada Kemenpar dan pendukung acara lainnya,”tutup Faozal.

Pada kegiatan tersebut, secara live Menteri Pariwisata Ekraf RI, Sandiaga Salahudin Uno menyampaikan apresiasi terhadap gelaran Pesona Khazanah Ramadhan di Bumi Seribu Masjid.

Di penghujung acara tersebut, Wakil Gubernur melakukan pemukulan beduk secara simbolis sebagai dibukanya event PKR, dan dilanjutkan dengan peninjauan stand UMKM.

Turut mendampingi Wagub, Assisten 2 Setda Provinsi NTB, Kadis Dikbud, Kadis Perindustrian, Kasat Pol PP, Forkopimda NTB dan perwakilan Kemenpar Ekraf RI.

edy@diskominotik_ntb

Pohon-pohon Rindang di Jalan Pendidikan Ditebang, Setelah itu Apa?

MATARAM.lombokjournal.com –

Warga Mataram banyak bertanya, setelah pohon-pohon rindang di sepanjang Jalan Catur Warga dan Jalan Pendidikan, Kota Mataram, ditebang habis, lantas mau diapakan jalan yang kini jadi panas meranggas itu.

Pertanyaan itu muncul, setelah banyak warga menyaksikan sekelompok pemuda melakukan aksi protes, Rabu (21/04/21).

Kelompok yang menyebut Gerakan Pemuda Peduli Mataram itu menolak dan sangat menyesalkan penebangan pohon yang sudah berusia puluhan tahun itu.

Penebangan pohon sepanjang Jalan Catur Warga dan Jalan Pendidikan yang terkenal sejuk itu akan jadi gersang jelang berhentinya musim hujan.

Dan itu berarti mengurangi keindahan kota Mataram yang terkenal dinaungi pohon-pohon besar.

Novrizal Hamzah mengatakan, apa Pemerintah Kota akan menghilangkan nilai sejarah beberapa tempat Kota Mataram.

Dari penelusuran informasi yang dilakukan lombokjournal.com, program ini sudah dirancang jauh sebelumnya. Telah menjadi pembicaraan antara Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Effendi Eko Saswito dengan Walikota Mataram sebelumya, H Ahyar Abduh.

Bahkan saat Sekda Eko Saswito mulai menjabat, program ini harus segera dieksekusi. Sebab anggarannya sudah tersedia.

“Pelebaran jalan ini menjadi komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, jadi sekarang kita jalani saja dan kita ingatkan agar segera ditanam pohon lagi,” kata Eko.

Namun Walikota H Mohan Roliskana dikabarkan justru khawatir, penebangan pohon jenis mahoni dan kenari secara masif dapat menghilangkan identitas kawasan tersebut.

Apalagi jenis pohon tersebut selain sebagai pelindung dan menambah keasrian kota juga sebagai peneduh.

Namun hal itu dibantah Novrizal, yang menilai tidak masuk akal soal penebangan yang sudah terjadi itu dilempar sebagai kebijakan mantan Walikota H. Ahyar Abduh.

“Yang jadi walikota sekarang itu Pak Mohan, dan itu dilakukan saat ini. Yang punya hak mau melanjutkan kebijakan lama atau melarang tentunya Pak Mohan sendiri. Kalau walikota sekarang menyayangkan penebangan pohon, mestinya bisa melarang,” kata Novrizal, Kamis (22/04).

Lantas, bagaimana posisi Pemprov NTB yang sudah melakukan kesepakatan antara Pemerintah Pusat.

Vaksinasi Covid-19 Untuk Lansia di NTB, Target Tuntas Sebelum Lebaran

MATARAM.lombokjournal.com —

Kegiatan vaksinasi Covid-19 di Provinsi NTB akan lebih difokuskan kepada masyarakat lansia. Untuk itu, pemerintah Provinsi NTB meminta semua kabupaten kota untuk menggandeng semua pihak terutama TNI/Polri guna mempercepat kegiatan vaksinasi kepada lansia agar target yang ditetapkan bisa tercapai.

“Jadi vaksinnya jangan dipakai buat yang lain, sekarang kita fokus buat lansia dulu. Kalau vaksinasi lansia sudah mencapai target baru bisa beralih ke yang lain,” ungkap Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang didampingi Kapolda NTB, Irjen Pol Muhammad Iqbal bersama Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani pada rapat penanganan covid-19 dan perkembangan vaksinasi di Tenda Putih Polda NTB, Kamis (22/04)

Data Dinas Kesehatan NTB menyebutkan, jumlah sasaran lansia di Provinsi NTB berdasarkan droping dari pusat sebanyak 50.751 orang. Dari target itu, lansia yang sudah divaksin pada dosis pertama mencapai 30,2 persen atau sekitar 15.340 orang. Sedangkan yang telah divaksin pada dosis ke-2 mencapai 6.080 lansia atau sekitar 12,0 persen.

Ummi Rohmi – sapaan akrab beliau – menjelaskan, kegiatan vaksinasi lansia di NTB ditargetkan sebelum Idul Fitri semua sudah divaksin Covid-19. Sehingga strategi pelayanan, terutama pada kegiatan menjemput atau mendatangi warga lansia dari desa hingga ke dusun-dusun harus diperkuat dengan edukasi dari hati ke hati. Jangan sampai mereka merasa diri dipaksa untuk divaksin.

“Tentu kita harus menjemput bola agar kegiatannya dapat terukur dan cepat. Kita harus memberikan edukasi yang baik kepada warga lansia, agar vaksin Covid-19 berjalan dengan baik,” tutur Ummi Rohmi.

BACA JUGA:

Senada dengan itu, Kapolda NTB, Irjen Pol Muhammad Iqbal menegaskan, pihaknya akan perkuat pendampingan guna mempercepat kegiatan vaksinasi pada lansia. Sebab, lansia yang paling rentan terhadap penyebaran Covid-19 yang mengharuskan kegiatan vaksinasi harus benar-benar tepat sasaran.

“Jika masih banyak yang menolak, tentu kita akan mengedepankan edukasi yang masif. Sehingga kesehatan saat pandemi ini merupakan hal paling penting untuk dijaga,” ungkapnya.

Kapolda juga mengingatkan kepada jajarannya untuk bekerja lebih keras lagi. Bagi semua kapolres kabupaten/kota se-NTB yang tidak mampu menunjukkan kerja dengan progres yang baik pada kegiatan vaksinasi lansia. Maka ia tak segan-segan untuk mencopot jabatannya, tapi kalau mereka menunjukan hasil yang memuaskan demi kesehatan masyarakat, maka mereka juga mendapatkan penghargaan yang setimpal.

Hal yang sama juga disampaikan Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani bahwa pihaknya mulai dari Korem hingga Babinsa akan terus mendukung dan mengawal kegiatan vaksinasi lansia. Sehingga program vaksinasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

“Saya juga sudah kasi warning, bagi Danramil hingga Babinsa yang memiliki nilai bagus pada kegiatan vaksinasi di wilayahnya pasti saya akan promosikan. Tapi kalau hasilnya jelek tidak sesuai target, mohon maaf terpaksa saya istirahatkan,” tegasnya.

Pada rapat tersebut, turut dihadiri oleh bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmi, para kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, jajaran Kapolres serta Danramil yang masing-masing menyampaikan progres penanganan dan vaksinasi melalui virtual meeting.

Manikp@kominfo

Pernikahan Pangkal Peradaban

lombokjournal.com —

Ketua Umum Dewan Rohaniwan/Pengurus Pusat MATAKIN, XS Budi S Tanuwibowo mengungkapkan, dalam agama khonghucu pernikahan adalah pangkal peradaban manusia.

Sehingga pernikahan dilakukan bagi pasangan yang telah dewasa/siap karena akan mempengaruhi generasi yang dihasilkan.

Tentu anak yang dihasilkan dari orang tua yang memang telah dewasa/siap secara fisik, mental bahkan ekonomi akan lebih mampu mengatasi tantangan zaman yang selalu berubah.

“Mempelai yang sudah cukup umur/dewasa akan lebih mampu mengatasi permasalahan pernikahan,” ujar Budi.

Biro Perempuan dan Anak Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Ridayani mengatakan, perlindungan anak merupakan bagian dari Tritugas gereja dan melekat pada jati dirinya.

Gereja juga berfungsi untuk mengoptimalkan perlindungan anak melalui pelayanan gereja sebagai wujud kontribusi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak.

Ketua Wanita WALUBI Jakarta, Wie Lie menuturkan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami– istri. Tujuannya, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia sesuai dengan Dhamma.

“Perkawinan anak di bawah umur menjadi suatu masalah yang harus kita kurangi bahkan dihentikan karena sudah tidak sesuai kaidah berumah tangga yang sehat, harmonis, dan sejahtera,” ujar Wie Lie.

Prinsipnya nilai – nilai agama tidak menganjurkan adanya perkawinan anak karena ajan melahirkan generasi yang lemah dan tidak berkualitas.

Baca : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 /

Baca awal: Perkawinan Anak Merupakan Pelanggaran Hak Anak

Serapan Anggaran Pemda Lombok Utara Masih Rendah

Idealnya memasuki bulan April, serapan anggaran dinas atau OPD sudah mencapai di angka 10 persen lebih, tapi ternyata masih di bawah itu.

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Utara, Sahabudin mengatakan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Utara, memasuki triwulan pertama atau hingga April berjalan serapan anggarannya baru mencapai 7,3 persen.

“Serapan anggaran seluruh OPD umumnya maih rendah. Memang ada faktor yang mempengaruhi kondisi ini,” ujar Sahabudin saat ditemui lombokjournal.com di ruang kerjanya, hari Rabu (20/04/21).

Lebih lanjut ia menjelaskan, memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan hal ini akan menjadi peroalan.

Di antaranya, di antaranya proses pengadaan barang dan jasa maupun tender fisik yang terkesan lambat. Begitu pun dengan refocusing anggaran terhadap permintaan pusat, kian membuat sengkarut serapan anggaran yang semakin minim.

Yang jadi peroalan, jika ada salah satu dari seluruh OPD belum selesai melakukan refocusing, maka instansi lain pun tidak dapat melakukan eksekusi anggaran.

“Kita tetap ingatkan untuk segera proses di LPSE. Kemudian setelah refocusing ini juga ada beberapa program yang dipotong,” ungkapnya.

Sahabudin selalu mengingatkan, instansi yang memiliki anggaran cukup besar, terlebih perihal pekerjaan fisik, misalnya Dinas PUPR hingga Disbudpar Lombok Utara, harunya segera mempercepat dokumen lelang.

Hal ini menyangkut serapan anggaran. Ketika pembangunan sudah berjalan maka serapan pun akan mengikuti.

Sahabudin menilai, idealnya memasuki bulan April, serapan anggaran dinas atau OPD sudah mencapai di angka 10 persen lebih. Namun fakta yang terjadi ternyata masih di bawah itu..

“Itu contoh kecil saja, karena ini hanya masalah waktu. Nanti setelah fisik jalan otomatis serapan juga besar. Mestinya kalau sekarang ini sudah 10 persen lebih,” jelasnya.

Terkait serapan anggaran ini, program lain yang dirasa mampu meningkatkan serapan anggaran yaitu Dinas Kesehatan, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), jasa pelayanan di RSUD Lombok Utara, dan pengadaan barang jasa berskala besar.

Jika ini sudah dilakukan, maka perekonomian di daerah bisa berjalan.

Namun sekarang masih menghadapi beberapa persoalan, hal ini menyebabkan dinas hanya bisa berkutat pada anggaran operasional semata.

“Baru operasional saja di OPD kalau untuk yang lain-lain belum. Makanya kita tetap dorong semoga bisa segera,” harapnya.

Sahabudin menjelaskan mengenai faktor refocusing yang menjadi salah satu penyebab kondisi seperti sekarang.

Sahabudin mengungkapkan, sekarang tersisa 4 instansi yang sedang finishing input data ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Dinas tersebut di antaranya Dikes, Dikpora, RSUD, dan BPBD.

Diakuinya, penyesuaian perihal standar harga yang tidak muncul menyebabkan dinas mengalami kesulitan. Maka itu, mau tidak mau dinas mesti mengusulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk kemudian bisa di upgrade dalam SIPD, melalui Bagian Pembangunan Setda Lombok Utara.

“Karena itu terkait standar harganya. Kemarin kita sudah minta minggu ini harus selesai,” ungkap Sahabudin.