Program Nasional Literasi Digital, Warganet Bisa Lebih Aktif Lawan Kejahatan Digital

MATARAM.lombokjournal.com

Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, didampingi Sekretaris Daerah Lalu Gita Ariadi beserta Kepala Dinas Kominfotik NTB Dr. Najamuddin Amy menghadiri Peluncuran Program Nasional Literasi Digital secara daring pada kamis, 20 Mei 2021.

Program besutan Kementrian Kominfo RI dengan tema “Indonesia Makin Cakap Digital 2021” yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, ini, akan membuka kelas-kelas pelatihan gratis untuk mengasah skill digital masyarakat.

Peluncuran Program Nasional Literasi Digital dilakukan secara hybrid, di mana pelaksanaan via offline digelar di Istora Senayan, dan bisa diikuti oleh masyarakat di 514 kabupaten/kota, di 34 provinsi, secara online.

BACA JUGA:

Pengusaha Wisata Keluhkan Kebijakan Buka Tutup

Presiden Jokowi berharap Program Nasional Literasi Digital, ini, dapat membuat 196,7 juta warganet di Indonesia bisa lebih aktif dan produktif melawan konten negatif yang ada di ruang digital.

Konten-konten negatif serta kejahatan digital terus meningkat, seperti; hoax, penipuan daring, perjudian, dan eksploitasi radikal berbasis digital. Menurut Presiden Jokowi ini perlu terus diwaspadai, sebab mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

“Banjiri terus, isi terus dengan konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan literasi digital,” pesan Presiden.

Selanjutnya Presiden Jokowi berharap dengan dibukanya kelas-kelas pelatihan gratis untuk mengasah skill digital masyarakat, akan semakin meningkatkan produktifitas masyarakat, khususnya yang bergerak di bidang UMKM. Diharapkan UMKM akan semakin melek digital dan mampu naik kelas merambat dunia digital.

“Internet harus bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegas Presiden.

Sementara itu, Menteri Kominfo Johnny G. Plate, menjelaskan pada tahun 2021 program literasi digital nasional direncanakan diadakan melalui 20 ribu pelatihan berdasarkan modul dan kurikulum yang menyasar 4 pilar literasi digital yaitu; digital etics, digital society, digital skills, dan digital culture.

“Nanti setiap tahunnya program ini akan menjangkau lebih dari 12,4 juta partisipan pelatihan di 514 kabupaten kota di 34 provinsi di Indonesia,” jelas Johnny.

BACA JUGA:

Wagub NTB Dukung Pembangunan Kawasan Ekonomi Hijau di Selat Alas

Kemudian, sasaran program yang melompat jauh dari capaian sebelumnya menandakan keseriusan pemerintah dalam terobosan dan keseriusan melakukan akselerasi di bidang pengembangan SDM Digital.

“Dengan demikian kita bersama harapkan terdapat 50 juta masyarakat Indonesia yang terliterasi secara digital sampai tahun 2024 mendatang. Dan diharapkan terus meningkat pada periode pemerintahan berikut hingga mencapai 100 juta masyarakat,” ujarnya.

novita@diskominfotikntb




Pengusaha Wisata Keluhkan Kebijakan Buka Tutup

MATARAM.lombokjournal.com

Pelaku Pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengeluhkan kebijakan buka tutup yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB terhadap obyek wisata.

Pasalnya, kebijakan ini justru bertolak belakang dengan keinginan kita semua akan kembali bangkitnya pariwisata di NTB.

Abdul Majid, salah seorang pengusaha wisata asal Sekotong Lombok Barat, menilai kebijakan buka tutup destinasi wisata dianggap tidak tepat. Menurutnya, untuk obyek wisata yang berada di wilayah masuk zona hijau seharusnya dibuka saja tanpa dikenakan buka tutup.

“Sehingga pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19, ini, perlahan akan pulih kembali”, ujar Abdul Majid.

BACA JUGA:

Progran Nasional Literasi Digital, Warga Bisa Lebih Aktif Lawan Kejahatan Digital

Lain halnya dengan pegiat wisata asal kecamatan Wera kabupaten Bima, Wawan Wiranto. Ia menyesalkan minimnya pengelolaan destinasi wisata pulau Ular hingga potensi pulau tersebut saat ini tidak dapat dikelola dengan baik.

Padahal pulau Ular merupakan salah satu destinasi yang unik dan satu-satunya pulau Ular di Indonesia yang bisa dikunjungi oleh wisatawan.

Apa yang dikeluhkan oleh dua pelaku wisata tersebut merupakan salah satu dari sejumlah pendapat yang terjaring dalam acara Dialog serta Halal Bihalal Pariwisata Hybrid yang berlangsung di Kantor Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, Rabu (19/05/21), bertema “Bersama Memajukan Wisata NTB”.

Doktor Zul dan Ummi Rohmi, saat menanggapi pertanyaan serta pendapat peserta dialog

Dalam dialog ini, para pegiat dan pengusaha wisata dihadapkan langsung dengan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengakui bahwa salah satu kendala pengembangan destinasi wisata pulau Ular di Kecamatan Wera adalah akses jalan yang belum memadai.

Namun saat ini, perbaikan jalan menuju destinasi Pulau Ular sebagian besar sudah dan sedang berlangsung.

“Kalau pandemi Covid-19 berlalu, kita akan bersinergi denga Pemda Bima membuat event-event besar, seperti; lari maraton dan lomba renang yang berkelas menuju Pulau Ular. Kita sediakan hadiah yang besar sehingga destinasi pulau Ular akan ramai dikunjungi,” ujar Zulkieflimansyah saat menanggapi sejumlah pendapat peserta.

Selain itu, Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul, ini, berharap kepada pelaku pariwisata untuk tetap bersinergi memajukan pariwisata di NTB.

Menurutnya, kemajuan pariwisata tergantung dari peran pelaku industri pariwisata sebab pegiat pariwisata di luar negeri begitu hebatnya memulihkan sektor pariwisata mereka yang lama terdampak Covid-19.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menjelaskan, kebijakan buka tutup destinasi pariwisata pasca lebaran Idul Fitri karena mengingat tren kasus positif Covid-19 masih cukup tinggi.

Sehingga pemerintah dengan berat hati menutup beberapa tempat-tempat wisata.

“Kita juga tidak ingin menghambat masyarakat mencari rezeki, tapi karena pandemi Covid-19 masih cukup tinggi, maka kita terpaksa menutup sementara obyek wisata”, ungkap wagub yang biasa disapa Ummi Rohmi, ini.

Pembukaan destinasi wisata di NTB memang diperbolehkan bagi daerah yang masuk zona hijau. Namun sayangnya, menurut Ummi Rohmi, bahwa hampir semua wilayah di NTB belum ada yang zona hijau.

“lebaran banyak orang yang pergi ke tempat wisata dengan jumlah yang banyak, maka bisa dipastikan tidak bisa dibendung. Prosedur kesehatan akan sulit diterapkan,” ujarnya.

BACA JUGADua Warga Positif Covid-19 Terjaring Operasi Yustisi

Untuk itu, Ia meminta kepada semua pelaku pariwisata untuk tetap bersabar saat ini. Jika situasi kembali normal, pemerintah berharap masyarakat bisa kembali menikmati destinasi pariwisata.

“Saya yakin pelaku pariwisata di NTB memiliki kemampuan yang sangat besar untuk memajukan pariwisata kita. Maka, usulan mereka harus benar-benar difasilitasi oleh pemerintah daerah,” tegas Ummi Rohmi.

Manikp@kominfo




Dua Warga Positif Covid-19 Terjaring Operasi Yustisi

TANJUNG.lombokjournal.com

Dua orang positif Covid 19 terjaring dalam Operasi Yustisi dan Operasi Penegakan dan Percepatan Penanganan Covid-19 di wilayah Kabupaten Lombok Utara, di perbatasan Klui, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Rabu(19/05/2021).

Dalam operasi itu masyarakat dijaring langsung dengan tes swab di tempat dengan metode rapid antigen yang hasilnya dapat diketahui dengan cepat.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Lombok Utara AKBP Feri Jaya Satriansyah, SH menyampaikan keterngan itu pada wartawan, Kamis (20/05).

Menurutnya, tindak lanjut masyarakat yang positif Covid-19 akan dilaporkan ke aparat pemerintah setempat, mengingat masyarakat yang positif bukan warga KLU.

“Kedua orang yang positif Covid-19 tadi bukan orang Lombok Utara, tapi orang yang mau masuk ke Lombok Utara dan teridenfikasi Covid 19,” terangnya.

Kedua warga yang positif Covid-19 tersebut masing-masing dengan inisial MS, laki-laki, (40) dan MM, laki-laki (40). Keduanya berasal dari Ampenan Kabupaten Lombok Barat. Saat dilakukan test kondisi keduanya sehat atau tanpa gejala.

BACA JUGA:

Pabrik Bata Plastik untuk Penyelamatan Lingkungan

Dalam kegiatan tersebut juga ditemukan 6 orang pelanggar. Petugas memberikan sanksi denda 1 orang sebesar Rp.100.000,- dan sanksi sosial lima orang yang berasal dari masyarakat umum.

Penegakan Perda 

Dalam penertiban penggunaan masker, untuk penegakan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB dan Perbup Lombok Utara, Satuan Gugus Tugas (Satgas) gelar Operasi yustisi dan Operasi Penegakan dan Percepatan Penanganan Covid-19 di wilayah Kabupaten Lombok Utara, di perbatasan Klui, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, sejak hari Rabu (19/05).

Penegakan Perda yang dimaksud adalah Perda Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Serta Perbup Lombok Utara nomor 15 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus covid-19

Dalam operasi itu meibatkan unsur Polri, TNI, Sat Pol PP, Dishub, BPBD, Bapenda dan Dikes Kabupaten Lombok Utara.

BACA JUGA:

Truk Pengangkut Galian C Bahayakan Pengguna Jalan

Sasaran operasi tersebut yaitu masyarakat yang tidak memakai masker di tempat umum dan keramaian serta penggunaan jalan. Baik pejalan kaki maupun pengendara roda dua dan roda empat yang tidak mematuhi protokol kesehatan penanganan Covid-19.

ang




Berkaryalah Dengan Gagasan Sendiri

M. Farfan, mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram

MATARAM.lombokjournal.com —

Bagi seorang Mahasiswa saat menerima tugas untuk menyampaikan pemikiran secara tertulis (misalnya, menuis artikel) tentunya tugas itu memerlukan ide atau gagasan yang didukung berbagai referensi.

Namun saying sekali, di dalam pembuatan tugas tersebut sering kali terjadi kasus plagiarisme.

Plagiat merupakan mencuri atau mengambil karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dan karya) sendiri.

Sesuatu disebut plagiat ketika ide atau karya orang lain diambil dan seolah-olah menjadi karya atas nama dirinya sendiri.

Menurut saya seseorang sengaja melakukan plagiarisme biasanya karena kurangnya pengetahuan.

BACA JUGA:

Sampah Masih Menjadi Problem Lingkungan

Akibat kurangnya pengetahuan tersebut mahasiswa sering kali tidak mengerti aturan-aturan tentang bagaimana cara membuat karya tulis yang baik dan benar. Jalan keluar termudah yang ada dalam pikiran mereka yaitu dengan jalan mencuri atau melakukan plagiat karya orang lain.

Dengan melakukan plagiat itu, sebenarnya pelaku tindakan tersebut justru akan menjerumuskan mereka kedalam kondisi kebodohan yang menghambat mereka untuk belajar dan maju.

Karena itu, kalau suatu saat ada tugas menulis atau membuat artikel, maka sudah seharusnya karya harus asli, belum pernah diterbitkan, dan tidak dalam proses menunggu publikasi di tempat lain.

BACA JUGA:

Tantangan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Dan berdasakan kasus-kasus yang saya temukan dAri beberapa karya (maaf karya plagiat) teman-teman mahasiswa, maka himbauan saya sebaiknya hal itu harus dihindari sama sekali.

Apalagi dalam penulisan karya ilmiah (artikel), plagiat adalah tindakan pencurian yang sama sekali tidak boleh dilakukan.

Bukankah sebagai mahasiswa, kita memang sedang belajar. Dan dalam proses belajar itu, biasakan untuk jujur dan bertanggung jawab. Serta selalu belajar untuk meningkatkan kemampuan berpikir kita sendiri.***




Wabup KLU Ikuti Sidang Paripurna 4 Raperda

TANJUNG.lombokjournal.com

Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R ST MEng menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), dengan agenda penjelasan Kepala Daerah terhadap empat (4) buah Raperda, di ruang sidang DPRD Lombok Utara, Kamis (20/05/21).

Wabup Danny Karter

Pimpinan Sidang Paripurna, Mariadi SAg menyatakan, paripurna hari Kamis ini mengagendakan penjelasan Kepala Daerah terhadap empat buah Raperda antara lain Pencabutan Perda nomor 1 tahun 2013, Raperda RTRW KLU 2021/2041, Raperda Penyelenggaraan Pariwisata, serta Raperda Desa Wisata.

Wabup Danny mengawali sambutannya menyampaikan secara pribadi dan Pemda KLU mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, sambal menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin.

Lebih lanjut disampaikan penjelasan pokok-pokok pikiran terhadap empat buah Raperda masing-masing. Raperda tentang pencabutan Raperda nomor 1 tahun 2013 sebagai acuan dalam memberikan bantuan keuangan Partai politik, Pemda mengacu pada Perda nomor 1 tahun 2013.

Perda tersebut disusun dengan berpedoman pada PP nomor 85 Tahun 2009, sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 8 tahun 2012. Dengan adanya perubahan regulasi di tingkat pusat, berdampak pada perubahan peraturan di tingkat daerah.

Wabup Danny melanjutkan, Raperda tentang Rencana Tata Ruang KLU, Raperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata dan Raperda tentang Desa Wisata. Peran Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan desa untuk sektor dan bidang pembangunan lainnya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat mesti terus dilakukan.

“Pembangunan bidang kepariwisataan, salah satunya melalui pembangunan desa wisata yang akan membawa dampak pada peningkatan ekonomi masyarakat desa. Selain dapat membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan keterampilan masyarakat yang dimiliki oleh komunitas di desa,” tuturnya.

Usai sidang, kepada awak media Wabup Danny mengatakan, untuk program Global Hub sebagai kawasan nasional dari pusat masuk di dalam RTRW menjadi kawasan andalan nasional.

Dengan adanya bencana gempa bumi dan Pandemi Covid, bagaimana menyesuaikan tata ruang dengan potensi bencana di KLU. Lombok Utara berpotensi bencana seperti tanah longsor, tsunami, gunung berapi. Inilah yang mesti dilakukan penyesuaian kembali dengan pembelajaran pada bencana tahun 2018 melalui revisi RTRW dengan penyesuaian.

Menurutnya, untuk menjadi kawasan andalan nasional, tentu pihaknya berkoordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

“Pemda sudah siapkan (kawasan areal) tanah dan regulasi,” pungkasnya.

Hadir dalam siding tersebut, Ketua DPRD Nasrudin SHi, Wakil Ketua I H Burhan M Nur SH, Wakil Ketua II Mariadi SAg, Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Setda H Rusdi  ST, Kepala OPD serta undangan lainnya.

Sidang Paripurna DPRD KLU dipimpin oleh Wakil Ketua II dihadiri 23 Anggota DPRD KLU.

sap




Wagub NTB Dukung Pembangunan Kawasan Ekonomi Hijau di Selat Alas

MATARAM.lombokjournal.com

Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd, mendukung rencana Alas Strait Green Regional Development Program (Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas NTB) yang didanai dari GCF (Dana Iklim Hijau) Indonesia.

John Laurence Higson

The Green Climate Fund (GCF) adalah dana yang didirikan dalam kerangka UNFCCC untuk membantu negara-negara berkembang dalam menjalankan praktik-praktik adaptasi dan mitigasi menghadapi perubahan iklim.

“Apalagi konsep dalam program ini berbasis lingkungan, memanfaatkan konsep eko dan pemberdayaan masyarakat,” kata Ummi Rohmi sapaan Wagub.

BACA JUGA:

Pabrik Plastik untuk Penyelamatan Lingkungan

Ia mengatakan itu saat menerima audiens dan kunjungan Ketua Konsorsium Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas NTB Dr.H Rosyadi Sayuti terkait Progres GCF, Rabu (19/05/21) di Aula Pendopo Wagub.

Menurut Ummi Rohmi, konsep program berbasis lingkungan yang ditawarkan kepada Pemerintah Daerah ini, sejalan dengan program unggulan NTB Gemilang. Seperti NTB Hijau, Zero Waste dan industrialisasi kawasan penangkapan budidaya lobster.

Program ramah lingkungan ini juga menurut Wagub, dapat saling mendukung sumber daya yang ada di sekitar kawasan tersebut. Seperti bagaimana membangun dermaga yang menggunakan sumber daya listrik dan  tenaga surya, kapal yang menggunakan tenaga surya atau listrik dan serba ramah lingkungan.

Sehingga Industrialisasi produk laut, seperti budidaya lobster, ikan, rumput laut, terumbu karang tidak tercemar, karena semua konsep program berbasis lingkungan.

Selain itu, konsep pemberdayaan masyarakat juga mampu mendukung ekonomi masyarakat demi kesejahteraannya.

Wagub meminta regulasi dan aturan terkait pengelolaan lingkungan disekitar ditegakkan.

“Karena tugas kita adalah bagaimana menghadirkan rasa aman untuk para investor yang berinvestasi di NTB,”tegasnya.

Masyarakat sebagai penerima manfaat juga diharapkan partisipasi dan dukungannya.

Ia juga meminta agar koordinasi dan kolaborasi terus dibangun antara Forkopimda Kabupaten/Kota dan Provinsi, untuk mensukseskan program ini.  “Bila ada kendala teknis di lapangan dapat segera teratasi dengan mudah dan cepat,” kata Wagub.

Sebelumnya, Ketua Konsorsium Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas NTB, Dr.H Rosiady Sayuti menyampaikan, konsorsium ini merupakan gabungan antara Universitas Mataram, Pemerintah Daerah Provinsi, Kab. Lotim dan KSB, dan PT. Eco Solutions Lombok, yang mengusulkan Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas.

“Menurut berbagai pakar dunia Selat Alas merupakan kawasan yang sangat indah dengan potensi yang luar biasa, karena dekat dengan kawasan pegunungan dan pantai yang bagus diantara pulau Lombok dan Sumbawa,” kata Rosiady.

Program berbasis lingkungan ini difokuskan pada wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Timur. Dengan menitikberatkan pada pembangunan ekonomi bernuansa lingkungan.

Mulai dari pariwisata, transportasi laut, budidaya laut, dan pembangunan medical tourism berbasis tanaman obat-obatan bernilai ekonomi tinggi.

“Jadi kapal yang dioperasikan disana adalah kapal bertenaga surya atau listrik, sehingga tidak mengganggu budidaya perikanan seperti lobster dan lain-lain,” sebut mantan Sekda NTB ini.

Juga yang menjadi fokus kegiatan ini adalah reboisasi dan reforestrasi pada 2 kabupaten, pembangunan pabrik berbasis lingkungan di KSB, pabrik industri bambu, pabrik pengolahan tailing dan abu dari PLU di Benete yang akan dijadikan bahan bangunan, serta perumahan berbasis lingkungan dan tahan gempa.

BACA JUGA:

Gubernur NTB Kecam Aksi Serangan Israel ke Palestina

Perkiraan nilai pembangunan ini sekitar 700 Miliar hingga 1 Triliun Rupiah. Sumber dananya merupakan patungan dari lembaga internasional GCF, Pihak swasta dan sebagian infrastrukturnya dari Pemerintah Daerah.

“Tujuan utamanya jelas, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat NTB,” tutup Bang Ros sapaannya.

Sementara itu, Komisaris Utama PT. Eco Solutions Lombok NTB Indonesia,

John Laurence Higson

menghimbau Pemrov. NTB agar menyelesaikan semua kendala teknis di lapangan.

“Sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana,” tegasnya.

GCF bertujuan untuk mengkatalisasi aliran pendanaan untuk berinvestasi dalam pembangunan rendah emisi dan tahan iklim, mendorong perubahan paradigma dalam respons global terhadap perubahan iklim.

Turut mendampingi Wagub, Assisten II Setda Provinsi NTB, Kepala Dinas LHK, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Dinas PMPTSP Provinsi NTB.

Edy

@diskominfotik_ntb




Truk Pengangkut Galian C Bahayakan Pengguna Jalan

KLU.lombokjournal.com

Sejumlah dump truk pengangkut galian C (tanah urug) melintas melewati jalan Telok Borok dan Jalan Raya Gondang, Lombok Utara tanpa menggunakan terpal penutup bak atas.

Aktivitas truk pengangkut hasil galian C tersebut bisa membahayakan pengendara atau pengguna jalan lainnya. Mengingat arus lalu lintas di jalan raya utama Gondang cukup padat, terlebih masih dalam situasi lebaran.

Keberadaan truk pengangkut hasil galian C bukan hanya mengurangi kelancaran arus lalu lintas. Tapi muatan material tanah uruk melewati batas atas bak truk, sehingga material itu banyak tercecer di jalan.

BACA JUGA:

Pemprov NTB Raih WTP ke-10

Puluhan dump truk pengangkut pasir dan tanah urug galian C membuat arus lalu lintas Jalan Raya Gondang makin padat. Kendaraan lain harus menunggu waktu yang tepat untuk mendahului truk-truk tersebut.

Dengan adanya truk pengangkut material itu menimbulkan deretan kendaraan yang panjang dengan laju sangat lambat saat berada di belakang truk.

Hal itu sangat membahayakan, terbukti sudah sering terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban pengendara lain. Belum lagi dengan tanah ataupun pasir jatuh berhamburan mengotori badan jalan raya.

BACA JUGA:

Pabrik Bata Plastik untuk Penyelamatan Lingkungan

Pantauan lombokjournal.com, Rabu (19/05/21), tak ada satu pun petugas yang berjaga dan mengatur lalu lintas di tempat. Padahal lokasi angkutan material dipusatkan berada di pinggir jalan utama.

Kepala Dinas Perhubungan KLU, Moh Iwan Maret Asmara,S.sos sudah dikonfirmasi wartawan Via WA, agar menemui langsung pihak perusahaan untuk mematuhi aturan yang berlaku.

ang




Gubernur NTB Kecam Serangan Israel ke Palestina

Dukung Aksi Solidaritas dari NTB

MATARAM.lombokjournal.com

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi NTB mengecam keras tindakan Israel terhadap Palestina.

Pasalnya, serangan yang diluncurkan Israel kerap melukai warga sipil, anak-anak, wanita, dan tempat ibadah.

BACA JUGA:

Wagub Dukung Pembangunan Kawasan Hijau di Selat Alas

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi NTB, sikap kami sesuai dengan sikap Negara Indonesia yang mengutuk keras serangan Israel ke Palestina,” tegas Bang Zul, sapaan akrab beliau.

Ia menjelaskan, kecaman tersebut dilayangkan karena aksi Israel telah melukai nilai-nilai kemanusiaan.

Menurutnya, bangsa Indonesia adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina sejak zaman Presiden Sukarno. Bahkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu juga menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

Dan akan terus mendukung hingga kemerdekaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) bisa ditegakkan di sana. Begitu juga dengan Pemerintah Provinsi NTB.

“Bukan karena apa-apa, tapi atas nama kemanusiaan aksi Israel tidak bisa dibenarkan. Serangan yang dilakukan kepada anak-anak wanita di tempat ibadah itu di luar akal sehat manusia oleh karena itu jangan kait-kaitkan dengan urusan terlampau jauh atas nama kemanusiaan saja ini tidak benar,” pukasnya.

Karena itu, Bang Zul menghimbau pemerintah agar menggelar aksi tegas dan aksi nyata untuk Palestina. Masyarakat juga diminta untuk berdoa dan mengumpulkan bantuan terbaik yang bisa diberikan.

BACA JUA:

Gubernur NTB Apresiasi Clean Up Rinjani Telkom

“Mudah-mudahan dengan Langkah konkrit kita, masalah Palestina bisa diselesaikan. Saya juga mengapresiasi langkah teman-teman yang ada di NTB dan seluruh Indonesia yang bukan hanya menyebarkan pesan di medsos tapi melakukan langkah nyata untuk Palestina,” tandasnya.

novita
diskominfotikntb




Pabrik Bata Plastik untuk Penyelamatan Lingkungan

MATARAM.lombokjournal.com

Rencana membangun pabrik bata plastik (ecobrick) pertama di Asia misinya untuk penyelamatan lingkungan bukan sekadar investasi bisnis.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Hj. Sitti Rohmi Djalillah terkait investasi pabrik bata plastik perusahaan BlockSolutions asal Finlandia bersama Circular Economy Investor yang bergerak dalam investasi lingkungan dan perusahaan lokal daerah serta BUMD.

Investasi senilai 2,5 juta dollar ini sudah mendapatkan izin penggunaan lahan di area STIPark Banyumulek seluas 20 hektar.

Wagub menambahkan, selain menjadi yang pertama di Asia dalam teknologi produksi bata plastik, dampak lingkungan dari pengurangan sampah plastik akan sangat signifikan karena menggunakan semua jenis bahan baku plastik yang tersedia mulai dari plastik sachet, botol dan lainnya.

Hj Sitti Rohmi Djalillah

“Yang penting tidak menggunakan plastik yang mengandung racun sesuai ketentuan lingkungan dan tidak menggunakan sampah plastik yang sudah bernilai ekonomis seperti botol plastik dan plastik daur ulang”, ujar Wagub di pendopo Wagub, Rabu (19/05).

Selanjutnya Wagub menjelaskan bahwa selain sebagai material bangunan ramah lingkungan serta tahan lama yang telah banyak digunakan di beberapa negara, bata plastik ini dapat mendukung program sosial seperti rumah layak huni dan renovasi fasilitas publik lainnya sebab lebih ekonomis.

Karena itu, pemerintah provinsi mulai menyiapkan skema pengelolaan sampah plastik dari TPA dan bank sampah agar bahan baku tercukupi, selain sampah plastik yang telah dimanfaatkan masyarakat secara ekonomi.

“Dengan begitu, kita punya alternatif pengelolaan sampah plastik lain yang tidak diperjualbelikan atau dimanfaatkan masyarakat.

Menurut Duncan Ward, pendiri Classroom of Hope, pihak investor sendiri telah menentukan besaran bahan baku dalam satu kali produksi, jenis sampah plastik yang dibolehkan serta komitmen transfer pengetahuan dan teknologi agar dapat dikembangkan sendiri oleh daerah.

“Seperti yang kita tahu, skema kerjasama investasi juga membolehkan transfer teknologi. Kalau semua perizinan sudah selesai, tahun ini pabrik bisa langsung beroperasi”, kata Duncan.

Adapun kendala seperti; pengumpulan satu ton bahan baku pabrik bata plastik dalam satu kali produksi dapat dibuatkan skema pengelolaaannya oleh pemerintah bersama kabupaten/ kota.

BACA JUGA:

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Hj Nuryanti mengatakan pihaknya tengah menyiapkan lahan di STIPark seluas 20 hektar untuk bakal lokasi pabrik. Dinas Perindustrian juga sudah berkoordinasi dengan Dinas LHK agar distribusi bahan baku dapat tersedia dengan baik.

Classroom of Hope, lembaga nirlaba yang bergerak di bidang sosial ini, sebelumnya telah merehab lima ruang kelas suatu gedung sekolah yang terdampak gempa dengan bata plastik.

Saat ini, pengerjaan kelima ruang kelas tersebut dalam proses agar dapat menjadi percontohan penggunaan bahan baku bata plastik. Dan ini adalah bagian dari donasi kemanusiaan Classroom of Hope dalam pendidikan bagi anak-anak korban gempa Lombok tahun 2018 silam.

jm




Gubernur NTB Apresiasi Clean Up Rinjani Telkom

MATARAM.lombokjournal.com

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mengapresiasi berbagai langkah dan upaya nyata Telkom Witel NTB dalam mendukung NTB Gemilang.

Setelah sebelumnya bersama masyarakat dan pemuda membuat lubang-lubang biopori, membersihkan sungai Jangkuk Mataram, serta ikut peduli menyalurkan berbagai kebutuhan dan bantuan untuk korban banjir di Bima, kini Telkom Witel NTB sukses mengangkut puluhan kilogram sampah dari Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dengan program “Clean Up”nya.

Gubernur NTB melalui Kepala Dinas Kominfotik, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos, M. Si menyampaikan apresiasi atas berbagai ikhtiar Telkom Witel NTB yang terus membantu pemerintah mensukseskan berbagai program unggulan dan strategis NTB Gemilang.

“Mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Telkom NTB yang konsisten mendukung berbagai program unggulan dan strategis Provinsi NTB. ” ungkap Dr. Najam saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (19/5).

Kadis Kominfotik mengaku sangat bangga dengan berbagai kegiatan positif yang dilakukan Telkom Witel NTB.

“Kami sangat senang mendengar berbagai stakeholder (Witel NTB) ikut berperan mensukseskan berbagai Misi NTB Gemilang, termasuk terakhir ikut menjaga NTB yang Asri dan Lestari” ujar Bang Najam, sapaan akrabnya.

“InsyaAllah, dengan sinergi yang positif seperti ini berbagai kendala bisa kita hadapi bersama. Ikhtiar untuk NTB yang semakin Gemilang” tutup Najam.

Sebelumnya, pada Ahad (16/5) jajaran Witel NTB sukses mengangkut puluhan kilo sampah dengan menggelar “Clean Up” di jalur-jalur pendakian dan area-area strategis Rinjani. Sampah-sampah yang mulai mengotori area dan jalur pendakian diangkut hingga Rinjani kembali bersih dan asri.

BACA JUGA:

Seluruh peserta yang mengikuti kegiatan pendakian juga tetap diwajibkan untuk mengikuti seluruh prosedur yang telah ditetapkan oleh TNGR, mulai dari melakukan pendaftaran online, melakukan pengecekan kesehatan, melakuan check in sekaligus pengecekan barang bawaan, hingga ditutup dengan melakukan check out.

diskominfotikntb