Presiden Jokowi: Prosedur Penting, Lebih Penting Target Tercapai

Wagub NTB, DR, Hj, Sitti Rohmi Djalillah, mengikuti Rakornas secara virtual

Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan-pesan terkait percepatan pemulihan ekonomi nasional pada kuartal ke-dua dalam gelaran Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 pada Kamis, 27 Mei 2021, yang disiarkan via akun Youtube resmi sekretariat negara.

Rakornas bertema “Kawal Efektifitas Belanja, Pulihkan Ekonomi”, ini diikuti secara virtual oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), DR, Hj, Sitti Rohmi Djalillah, di ruang Wagub NTB.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengingatkan untuk mencapai target percepatan pemulihan ekonomi nasional pada kuartal kedua 2021, yakni lebih dari 7 persen. Karena, di kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih minus 0,74 persen.

“Sekali lagi tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah telah menyiapkan dana pemulihan ekonomi nasional hampir Rp700 triliun,” kata Jokowi.

Presiden juga mengungkapkan, masyarakat menantikan manfaat dari setiap anggaran yang dikeluarkan untuk berbagai program pemerintah.

“Mengikuti prosedur itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah tercapainya target yang telah ditetapkan. Sekali lagi ini juga harus secara akuntabel, efektif dan efisien. Yang ditunggu-tunggu rakyat adalah hasilnya,” ujarnya.

Karena itu, Jokowi menekankan bahwa pengawasan internal yang dilakukan pemerintah harus terjamin. Tidak boleh ada serupiah pun yang salah sasaran, disalahgunakan, apalagi menjadi obyek korupsi.

Presiden juga menekankan bahwa negara tidak memberikan toleransi kepada penyelewengan anggaran.

“Apalagi di saat kita seperti sekarang ini semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi, di saat kita semua sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi,” jelas Presiden.

BACA JUGA:

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyebutkan terdapat empat kunci yang mampu menciptakan efektivitas berbagai program pemerintah dalam menangani dampak pandemi COVID-19.

“Satu tahun mengawal penanganan pandemi, kami menemukan banyak pelajaran berharga agar program pemerintah berjalan lebih efektif baik untuk penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi, maupun program strategis lainnya,” jelasnya.

Kunci pertama yaitu efektivitas program pemerintah sangat bergantung pada tahap perencanaan dan penganggaran program kegiatan. Belanja pemerintah juga harus dirancang dengan baik dan jelas termasuk target hasil atau dampaknya maupun ukuran keberhasilannya.

Kunci ke-dua adalah kebijakan dan program pemerintah harus diorkestrasi dalam satu harmoni baik antar instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Ke-tiga data yang harus akurat, valid, dan dikelola dengan baik karena merupakan kunci untuk mempermudah monitoring hingga pelaporan. Terakhir, kesuksesan program pemerintah tidak tak lepas dari kesigapan mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusinya secara cepat.

Muhammad Yusuf Ateh juga menjelaskan, realisasi belanja negara hingga akhir April 2021 mencapai Rp 723 triliun atau 26,3% dari target tahun ini Rp 2.750 triliun.Belanja negara itu tumbuh 15,9% dari periode April 2020.

Sementara itu, realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 baru mencapai Rp 183,98 triliun hingga 21 Mei 2021. Realisasi ini setara dengan 26,3% dari pagu anggaran sebesar Rp 699,43 triliun.

novita@diskominfotikntb

Guru Besar FKIP Apresiasi Kiprah IKA Unram

MATARAM.lombokjounal.com –

Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, Prof Agil Al Idrus, mengapresiasi kiprah kepengurusan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unram, yang bersiap menggelar Musyawarah Nasional.

Pengurus Pusat IKA Unram periode empat tahun terakhir benar-benar telah menjadi mitra strategis bagi almamaternya.

“IKA Unram ini mitra. Karena kalau hanya berorientasi kepada program rutin, universitas susah berkembangnya,” kata Prof Agil di Mataram, Rabu (26/05/21).

Prof Agil tahu persis bagaimana perjalanan kepengurusan IKA Unram dari masa ke masa. Kepengurusan IKA Unram di masa lalu kata dia begitu homogen.

Hampir semua pengurusnya adalah alumni yang merupakan dosen-dosen di Unram. Sehingga IKA Unram pun tidak berkembang dan berimbas pada minimnya kontribusi strategis bagi almamater.

Berbeda dengan kepengurusan IKA Unram saat ini yang begitu heterogen. Datang dari alumni dengan berbagai ragam profesi.

Sehingga hal tersebut justru menjadi kekuatan besar. Imbasnya IKA benar-benar menjelma menjadi mitra strategis bagi universitas untuk kegiatan di luar aktivitas rutin yang terkait dengan akademik.

“Sedari awal, kepengurusan sekarang ini sudah luar biasa. Ketuanya muda dan gesit sekali,” kata Prof Agil.

Memang seiring pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia, tentulah berimbas pula pada ragam kegiatan dan aktivitas IKA Unram.

Tapi tentu para alumni dan khalayak juga harus mafhum. Sebab, jangankan organisasi, di pemerintahan saja yang mengelola angaran pendapatan dan belanja yang dihimpun dari publik, juga terdampak sangat signifikan.

Di sisi lain, belum terbagunnya Sekretariat IKA Unram, juga kata Prof Agil, bisa juga turut memberi andil.

Sehingga berbagai kegiatan yang sudah dilakukan IKA Unram belum terdokumentasi secara lengkap dan imbasnya juga tidak terpublikasi secara besar-besaran.

“Tapi sudah jelas bahwa IKA Unram ini bagian yang tidak bisa terpisahkan dari institusi. IKA Unram benar-benar telah memberi warna,” kata dia.

Menjelang Munas IKA unram yang akan dihelat 28-30 Mei ini, Prof Agil yang pernah menjabat Dekan FKIP Unram ini ingin agar IKA tetap mengusung visi misi untuk kemajuan institusi almamaternya.

Dia yakin sepenuhnya, IKA Unram memiliki jejaring yang luas yang hal itu bisa berkontribusi pada pembangunan di Unram dan juga memunculkan kerja sama-kerja sama baru.

Langsung Tancap Gas

Kepengurusan PP IKA Unram sendiri di bawah komando Sirra Prayuna, memang semenjak terbentuk pada Maret 2016, sudah langsung tancap gas.

Dimulai dengan menggelar konsolitasi PP IKA. Kemudian pelantikan pengurus, dan dilanjutkan dengan kegiatan Deklarasi Antiterorisme dan Radikalisme oleh lulusan-lulusan Unram.

Setelah itu, PP IKA Unram kemudian menggelar Rapat Kerja Nasional. Kegiatan-kegiatan sosial pun kemudian digeber.

Antara lain aksi donor darah dan memberi bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat. Juga memberikan bantuan sosial di berbagai tempat.

PP IKA Unram juga menginisiasi dan menggelar sejumlah kejuaran nasional olahraga di Mataram. Juga berperan aktif saat NTB menjadi tuan rumah MTQ Nasional yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan ditutup Wakil Presiden.

Dalam sejumlah bencana besar yang melanda NTB, PP IKA Unram juga tidak pernah absen. Seperti memberi berbagai bantuan saat NTB dilanda gempa besar beruntun pada 2018.

Juga pada saat banjir besar melanda Bima dan Dompu.

Di luar itu, kegiatan-kegiatan rutin tahunan seperti berbagi saat berbuka puasa bersama dan sahur on the road di berbagai kota besar di tanah air tetap digelar. Juga halalbihalal dan penyembelihan hewan kurban.

Termasuk yang terkait dengan kepengurusan organisasi seperti Musyawarah Wilayah dan pelantikan kepengurusan wilayah maupun tingkat daerah.

Sedangkan dalam rangkaian acara Munas ini, Ketum PP IKA Unram Sirra Prayuna menginformasikan bahwa akan digelar penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PP IKA Unram dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Kerja sama tersebut terkait dengan Sistem Pendataan Kependudukan (Sisminduk).

“Dengan adanya sisminduk ini, keberadaan Alumni Unram mudah terlacak termasuk aktivitas kependudukannya selama ini,” ujar Sirra.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Prof Zudan Arif Fakrullah akan hadir secara langsung dalam penandatangan perjanjian kerja sama tersebut di arena Munas IKA Unram di Same Hotel, Kota Mataram.

Sirra menambahkan, sebagai bentuk perjuangan pengabdian kepada alumni dan almamater, PP IKA Unram di bawah kepemimpinannya mengembangkan komunikasi dengan banyak pihak.

Termasuk bersinergi dan membangun komunikasi yang intensif dengan organisasi alumni perguruan tinggi negeri di Indonesia, yang tergabung dalam Himpuni (Himpunan Perguruan Tinggi Negeri) yang merupakan wadah organisasi Alumi PTN top Indonesia.

“Lewat Himpuni ini, eksistensi IKA Unram mulai diapresiasi dan dilihat oleh para Alumni PTN terkenal seperti ITB, Universitas Diponegoro, UGM, Airlangga, UNPAD, ITS, dan lainnya,” kata Sirra.

PP IKA Unram bahkan mendapat kepercayaan sebagai tuan rumah untuk pertemuan tahunan Himpuni yang digelar di kawasan wisata Senggigi, yang dihadiri Menko Luhut Binsar Pandjaitan.

Khusus mengenai Sekretariat IKA Unram yang belum terbangun saat ini, Sirra mengatakan, PP IKA Unram sebetulnya sudah semenjak lama siap membangun gedung sekretariat tersebut.

Namun PP IKA Unram masih menunggu penetapan lahan kembali dari Unram. Sebab, penetapan lahan yang sudah disetujui sebelumnya harus berubah lagi, menyusul perubahan pula dalam hal pengembangan universitas.

Wabup KLU Hadiri Halal Bihalal DPRD

TANJUNG.lombokjournal.com —

Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R ST menghadiri Halal Bihalal Idul Fitri 1442 Hijriah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Aula Paripurna DPRD KLU (25/5/2021).

Wabup Danny mengawali sambutannya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Kerja keras tentu tak bisa dikerjakan sendirian eksekutif atau legislatif.

Melainkan oleh seluruh elemen masyarakat, pimpinan yang ada di lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara, kompak bersatu.

“Ibarat sebuah kendaraan, kita satu tujuan, sebuah kendaraan komplet. Tentu punya fungsi masing-masing ada yang menjadi sopir, ada yang menjadi navigator, ada yang menjadi roda pemerintahan, ada yang menjadi komponen lainnya. Kesemuanya mempunyai fungsi masing-masing, sehingga kita bersinergi untuk mencapai satu tujuan,” kata Wabup

Disampaikannya, tidak bisa roda kanan ke kanan roda kiri ke kiri roda belakang ke belakang. Artinya, bisa bersinergi bisa bersama-sama untuk KLU segera maju sejahtera dan berdaya saing dengan daerah-daerah lain.

“Suatu saat, saya berharap kita bangga bahwa kita bisa berdiri sejajar dengan orang-orang di luar sana dengan kebanggaan bahwa kita dari Kabupaten Lombok Utara,” tuturnya.

Wabup Danny menuturkan, tantangan memang bertubi-tubi. KLU diberikan cobaan gempa bumi hingga masih menyisakan permasalahan infrastruktur gedung pemerintahan. Gedung perkantoran, masih banyak yang belum layak, sementara Kantor Bupati juga sampai hari ini belum mampu dibangun. Demikian pula Kantor DPRD.

Melihat kondisi tersebut bagaimana maksimal bekerja untuk memberikan keputusan atau hasil yang ditunggu masyarakat. Pada aspek kesehatan, banyak warga yang terdampak Covid-19, secara kesehatan dan sosial juga terganggu.

“Beberapa saat kemarin, momen lebaran ketupat, Kapolres bersama seluruh jajaran memastikan mengamankan tempat-tempat pariwisata. Tindakan antisipasi tempat penularan Covid-19 klaster baru. Dengan menutup tempat-tempat wisata, mencegah orang untuk berkerumun. Memastikan bahwa kesehatan masyarakat harus terjaga dengan mematuhi protokol kesehatan, membatasi orang untuk berwisata,” urainya.

Pemda memastikan mengedukasi masyarakat untuk melakukan wisata-wisata yang yang bisa memahami protokol kesehatan dengan perubahan pola sosial walaupun tidak mudah.

Tentunya, dibutuhkan waktu dan kekompakan bersama dalam memberikan imbauan kepada masyarakat dari dampak Covid-19 tersebut.

“Semoga momen seperti ini, halal bihalal bisa kita lakukan secara berkala. Bukan hanya di forum-forum resmi, tetapi mungkin bisa lebih santai tetapi tidak mengurangi makna dari silaturahmi. Bagaimana semua elemen yang telah diamanahkan masyarakat Kabupaten Lombok Utara bisa kompak bersatu, bersinergi untuk Kabupaten Lombok Utara yang lebih baik.

Sementara itu, mengawali sepatah kata dari Wakil Ketua DPRD KLU Mariadi , SAg mewakili Ketua DPRD menyatakan kali pertama DPRD KLU melaksanakan halal bihalal mengingat dalam pergaulan banyak hal yang timbul dalam pertemanan, ada suka duka, senang kecewa dan bahagia, mohon dimaafkan.

“Sepanjang sejarah saya mencatat ilmu DPR itu ada dua. Pertama tidak boleh salah, kedua tidak boleh kalah. Walaupun salah harus benar, walaupun lemah harus kuat, dan walaupun kalah harus dianggap menang,” ujarnya bergurau.

Pihaknya juga mengikuti irama Pemda dalam tiap momen dan kebijakannya. Kemajuan Lombok Utara akan dicapai pelan-pelan.

Kendati ditimpa musibah berturut-turut, gempa bumi hingga menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Lombok Utara. Dibalik semuanya ada rahmat dan hikmahnya.

“Ini bukan beban siapa-siapa, ini menjadi tanggung jawab bersama. Eksekutif dan legislatif berjuang membangkitkan semangat untuk pertumbuhan ekonomi rakyat Lombok Utara,” imbuhnya.

Dalam sambutannya, Kapolres Lotara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH menyampaikan acara halal bihalal lebaran merupakan konsep saling memaafkan baik, dalam rangka introspeksi.

Pihaknya menyampaikan wadah politik dimanfaatkan untuk bersama-sama sukseskan pekerjaan, sinergi menghadapi tantangan yang jauh lebih banyak lagi dan jauh lebih berarti sebagaimana disampaikan oleh Wabup Lombok Utara masih berada di tengah pandemi Covid.

“Saya monitor di televisi sudah mulai muncul klaster baru pascalebaran,” tuturnya.

Dalam rangka persiapan Kabupaten Lombok Utara menghadapi dampak Covid, seperti depresi dan lainnya.

Pihaknya menyampaikan masih berhadapan sampai tahun depan dengan antisipasi Covid-19. Begitu disampaikan ahli-ahli bidang epidemolog penyakit menular masyarakat.

“Mari sama-sama kita songsong dan hadapi tantangan-tantangan yang akan muncul di bidang ideologi politik, ekonomi, sosial budaya menuju Kabupaten Lombok Utara yang jauh lebih baik,” pungkasnya.

Dalam pada itu, tausiah dari Ustaz Kamah Yudiarto SSy SSos, memaparkan pentingnya istiqomah dalam berbuat kebaikan agar kehidupan menjadi bermanfaat bagi masyarakat.

Pada akhirnya bisa menjadi tawasul dalam menghadapi persoalan kehidupan. Kegiatan berjalan lancar dan khidmat dengan tetap menerapkan Prokes Covid-19.

Hadir saalam halal bil halal itu, Wakil Ketua I H Burhan M Nur SH, Wakil Ketua II Mariadi SAg, Kapolres Lombok Utara, AKBP Feri Jaya Satriansyah SH, Para Anggota Dewan, unsur pimpinan OPD serta undangan lainnya.

wld

Posyandu Keluarga Lindungi Anak Korban Stigmatisasi Terorisme

MATARAM.lombokjournal.com —

Posyandu keluarga sebagai salah satu program unggulan NTB Gemilang, dapat menjadi pusat edukasi bagi anak yang rentan menjadi korban, pelaku dan terkena stigmatisasi dari perilaku terorisme orang tuanya.

Hal tersebut disampaikan Asisten I Setda Provinsi NTB, Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si, dalam kegiatan FGD bertema “Supervisi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme” di Lombok Astoria Mataram, Selasa (05/25).

Selanjutnya, Baiq Eva menjelaskan bahwa sasaran posyandu adalah keluarga, mulai dari bayi, remaja hingga lansia. Jadi sangat tepat jika posyandu menjadi tempat disampaikannya informasi tentang paham radikalisme dan terorisme.

“Tepat sekali. Karena kata kunci untuk menjaga stigma anak dari orang tua yang terlibat terorisme dari cara pandang masyarakat, melalui pemahaman dan sosialisasi yang secara terus menerus dilakukan”, tutur Baiq Eva.

Untuk itu, tugas bersama semua elemen masyarakat untuk mengarahkan anak-anak, ke hal yang positif supaya tidak menjadi pelaku juga, termasuk tugas keluarga dalam mengasuh dan mendidik anak-anak ini.

“Guru di sekolah, termasuk pemerintah daerah, juga mempunyai tanggung jawab memberikan penanganan yang cepat, baik rehabilitasi fisik, psikis, pendampingan sosial, peradilan, edukasi ideologi, konseling dan pendampingan sosial”, tegasnya.

Sementara itu, melalui siaran video via online, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kemen PPPA RI, Nahar, SH., M.Si menegaskan diskusi ini dapat memberikan rekomendasi agar usaha perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme di NTB tercapai. Seperti, desain bagaimana menyusun regulasi yang membuat kebijakan terkait dengan perlindungan khusus anak dari sudut pandang perlindungan khusus.

Terdapat 3 hal yang harus diwaspadai dalam perlindungan anak, yaitu; pertama terkait dengan pentingnya pendidikan, sehingga pendidikan tidak mengarah kepada paham-paham radikalisme dan mengarah kepada tindakan-tindakan yang bersifat terorisme.

Kemudian, ke-dua terkait dengan persoalan ideologi serta ke-tiga adalah soal nasionalisme.

Dalam UU perlindungan anak diingatkan untuk dilakukan upaya edukasi dalam upaya perlindungan khusus bagi anak korban terorisme, yaitu; edukasi berkaitan dengan masalah pendidikan ideologi dan nasionalisme, upaya konseling tentang bahaya terorisme, serta rehabilitasi dan pendampingan sosial.

“Misalnya ada paham yang tidak hormat dengan Garuda Pancasila dan tidak memahami tentang nilai-nilai nasionalisme. Ini tanda-tanda yang harus kita waspadai,” ungkapnya.

FGD yang digagas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI, ini, turut dihadiri oleh Kepala P3AP2KB Kabupaten/Kota dan PPA di NTB.

Edy@diskominfotikntb

Bunda PAUD Road Show dan Monitoring di Kecamatan Bayan

BAYAN.lombokjournal.com –

Dalam rangka monitoring program PAUD Holistik Integratif (HI) pada satuan Pendidikan Usia Dini wilayah Kecamatan Bayan, Bunda PAUD KLU Hj Galuh Nurdiah Djohan Sjamsu melakukan kunjungan dan silaturahmi dengan para guru, wali murid PAUD Al-Hamzar serta pengurus PAUD Desa (25/05/21).

Hadir pula perwakilan dari NTB Field Manager Save the Children Harun Anggo, Pelaksana Tugas Camat Bayan Adnan SPd MPd, Kasi PAUD Dikpora Mazhar, Kepala Desa Karang Bajo Hamdy serta para Kepala Dusun setempat.

Bunda PAUD Hj Galuh menyampaikan kepengurusan baru Bunda PAUD KLU masa bhakti 2021-2026, saat ini menyusun program kerja yang bisa berintegrasi dengan kegiatan PAUD HI.

“Kami berterima kasih kepada Save the Children yang selama 3 tahun membantu Lombok Utara khususnya PAUD HI dan kita berharap semoga kerja sama terus bisa dilanjutkan. Pembinaan PAUD tak hanya yang ada sekarang, melainkan PAUD yang lain di lima kecamatan Lombok Utara, agar sejajar dengan PAUD yang ada di luar,” tuturnya.

Dikatakannya, peran tumbuh kembang anak usia dini, selain peran guru tentu juga peran wali murid atau orang tua diharapkan agar kebiasaan baik yang diajarkan di sekolah bisa diterapkan di rumah.

Kebutuhan makanan dan gizi anak itu penting guna menambah kecerdasan otak anak.

“Dulu, zaman saya sebagai Bunda PAUD pertama saya mewajibkan setiap rumah untuk menanam pohon kelor, mengingat kandungan yang terdapat dalam pohon kelor bagus untuk anak dan keluarga. Mari kita terapkan lagi,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Karang Bajo Hamdy mengungkapkan rasa syukur atas kunjungan dari Bunda PAUD kabupaten bersama dengan sebagai motivasi untuk menggerakkan gugus tugas PAUD HI yang ada di Karang Bajo.

Gugus tugas di desa, baru terbentuk beberapa bulan kemarin. Dengan harapan apa yang menjadi tugas gugus tugas PAUD HI di Karang Bajo bisa berjalan dan berkembang demi mewujudkan pendidikan usia dini.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

rar

Pemenang Lomba Cipta Desain Cover Buku Doktor Mala

SUMBAWA.lombokjournal.com —

Wakil Bupati Sumbawa, Dewi Noviani, S.Pd., M.Pd., mengumumkan para pemenang sekaligus menyerahkan hadiah Lomba Cipta Desain Cover Buku “Dari Sumbawa Menggapai Puncak Eiffel” Rekam Jejak Mr. H. L. Mala Sjarifuddin, DESS., Ph.D. Doktor Pertama di Provinsi NTB, di Aula H. L. Madilaoe ADT. Lantai III, Kantor Bupati Sumbawa.

“Alhamdulillah, siang ini Dewan Juri telah mengumumkan para pemenang sekaligus menyerahkan hadiah Lomba,” kata Dewi Noviani.

Keputusan Dewan Juri, yang terdiri dari; Drs. H. Adi Pranajaya, Zubair Bontobahari, S.Pd., dan Drs. H. Rudi Hidayat, menyatakan bahwa pemenang pertama adalah Zainal Abidin, pemenang Ke-2 Imam Khoirul Arifin, dan pemenang ke-3 Alimin Samawa.

Sedangkan 4 peserta yang dinyatakan sebagai pemenang favorit adalah Andi Ryan Hidayat, Hairul Fikriawan, Erni Sulastri & Mauro Nicolas Scabuzzo.

Wakil Bupati juga mengapresiasi dan dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemkab Sumbawa, Bupati dan keluarga besar Mr. H. L. Mala Sjarifuddin, DESS., Ph.D., Johan Rosihan Peduli, para penyumbang buku sebagai souvenir seperti; H. Fahri Hamzah, H. Badrul Munir, Agus Saputra, H. Adi Pranajaya Ratsu, Tim Penyusun Buku Pasatotang, panitia, rekan wartawan dan seluruh peserta lomba atas partisipasi dan kerjasamanya.

“Harapannya ke depan buku kisah hidup Mr. H. L. Mala Sjarifuddin, DESS., Ph.D, Doktor pertama di NTB, menjadi inspirasi bagi generasi muda di NTB,” ujar Dewi Noviani.

Edy@diskominfotik

“Call Center 112” Untuk Layanan Kedaruratan di NTB

MANDALIKA.lombokjournal.com –

Kini masyarakat NTB dapat mengakses nomor layanan panggilan darurat 112 jika memerlukan bantuan atau penanganan kegawatdaruratan, khususnya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia menyiapkan layanan panggilan kedaruratan ini, khususnya kepada 5 Destinasi Super Prioritas (DSP) di Indonesia, salah satunya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalila yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Prof. Ahmad Ramli saat memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Penggilan Darurat 112 secara Mandiri, sebagai Sarana Pendukung Protokol Kesehatan, Keamanan dan Keselamatan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kawasan Mandalika yang berlangsung di Hotel Novotel Lombok Resort and Villas, Pujut, Kab. Lombok Tengah, Selasa (05/25).

“Pemberian izin penggunaan nomor dan pembukaan akses nomor layanan call center 112 diprioritaskan bagi kabupaten/kota yang mengajukan permohonan kepada Kementerian Kominfo dan siap pembiayaan secara mandiri, baik infrastruktur maupun operasionalnya”, tutur Dirjen PPI.

Kementerian Kominfo melalui Direktorat Pengembangan Pitalebar akan melakukan pendampingan, termasuk evaluasi kesiapan pemerintah kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan call center 112, serta akan berkoordinasi dengan operator telekomunikasi guna membuka akses nomor 112 di daerah tersebut.

“Disamping nomor panggilan darurat 112, kita ketahui bersama bahwa terdapat beberapa nomor kedaruratan lain yang juga aktif di Indonesia, juga nomor Emergency Call yang digitnya masih panjang yang telah beroperasional baik di tingkat kabupaten/kota”, tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos, M.M mengungkapkan bahwa adanya layanan call center sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

“Call Center sebagai bentuk pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat. Seringkali banyak orang yang bingung akan menghubungi siapa ketika butuh bantuan, entah terkendala pulsa dan sebagainya. Call Centre ini sebagai jawabannya,” tutur Kadis Kominfotik NTB.

Najamuddin Amy menyatakan bahwa Provinsi NTB memiliki berbagai layanan publik yang sudah beroperasi, seperti; NTB Care, yang sebagai kanal komunikasi dan sharing informasi berbasis mobile antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus media penanganan pengaduan yang cepat dan mudah.

Selain itu terdapat pula Sistem Informasi Posyandu (SIP) yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) NTB dan Aplikasi Siaga yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB.

“Semua tidak bisa sendiri, butuh sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten. Bahkan tanggungjawab keselamatan, tanggungjawab kebencanaan untuk memberikan kenyamanan masyarakat menjadi tanggung jawab bersama” tutup Najamuddin.

Kegiatan ini dihadiri oleh Koordinator Infrastruktur Keperluasan Khusus Pitalebar, Kemkominfo, Asisten Deputi Pengembangan Patiwisata Berkelanjutan, Kemenkomarves, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Kemendagri, Tenaga Ahli Dosen Akademisi ITB, seluruh Dinas Kominfo se-Kabupaten/Kota, BPBD se-Kabupaten/Kota, Kominfo Manggarai Barat dan Kepala BPBD Manggarai Barat.

Ser@diskominfotik

Wagub Apresiasi Serapan Pekerja Perempuan UNDP PETRA

MATARAM.lombokjournal.com —

UNDP NTB menjanjikan serapan tenaga kerja perempuan di semua titik proyek UNDP PETRA. Saat ini ada 26 tenaga kerja perempuan yang sudah bekerja dan Kamis depan akan melaunching program pekerja perempuan untuk proyek proyek UNDP lainnya.

Hal ini diapresiasi Wakil Gubermur Hj. Sitti Rohmi Djalillah karena dinilai berhasil memberdayakan masyarakat sebagai dampak ekonomi langsung.

“Terimakasih kepada UNDP yang sudah mengakomodir tenaga lokal. Ini bentuk manfaat secara ekonomi, selain bantuan fasilitas untuk rehabilitasi gempa di kabupaten Lombok Utara”, ujar Wagub di kantor Gubernur, Selasa (25/05).

BACA JUGA:

Zainudin, koordinator proyek UNDP wilayah NTB mengatakan, sebanyak 65 persen pekerja lokal tengah mengerjakan 14 proyek sekolah, Puskesmas dan fasilitas umum lainnya yang ditargetkan rampung tahun ini.

“Kami mendorong agar serapan tenaga kerja perempuan makin banyak dan tersebar di semua titik proyek. Dari 65 persen tenaga lokal sisanya pekerja migran”, jelasnya.

Ia juga menjelaskan, progres pekerjaan 14 titik infrastruktur berupa sekolah SMK dan Puskesmas yang telah dikerjakan 46 persen. Direncanakan serah terima fasilitas bangunan akan dilakukan pada Oktober mendatang.

Untuk percepatan pemulihan ekonomi, UNDP juga membangun proyek jaringan air bersih, irigasi, embung dan sarana lainnya di 5 desa yang kini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat di 3 desa di KLU dan 2 di Sembalun, Lombok Timur.

Rehabilitasi dan rekontruksi (rehab-rekon) pembangunan 14 fasilitas kesehatan dan sekolah di Kabupaten Lombok Utara tersebut merupakan Proyek Program Bantuan Rekonstruksi Infrastruktur Gempa dan Tsunami (PETRA) yang dilaksanakan oleh UNDP dan didanai Republik Federal Jerman melalui bank pembangunannya, KfW.

14 infrastruktur kesehatan dan pendidikan itu terdiri dari; 4 SMK Negeri di KLU, 8 puskesmas pembantu di KLU, 1 puskesmas pembantu di Lombok barat, dan 1 puskesmas di Lombok timur.

“Jadi total gedung yang dibangun secara keseluruhan sekitar 35 gedung di 14 lokasi tersebut,” tutur Zainudin.

Zainudin juga menjelaskan prinsip rekontruksi yang dilakukan mengedepankan “build back better” atau “membangun kembali dengan lebih baik”.

Oleh karena itu, sebelum rekontruksi dilakukan telah dilakukan kajian geologis untuk memastikan gedung yang dibangun tidak berada pada jalur patahan gempa, bahan banguinan dan struktur bangunan juga telah memenuhi standard gempa.

Pembangunannya dilakukan dengan pendekatan yang inklusif untuk memastikan “tidak seorangpun tertinggal”. Perempuan telah menjadi bagian utama dari proyek sejak tahap awal, memastikan fasilitas dibangun untuk memenuhi kebutuhan perempuan.

Akses bagi penyandang disabilitas juga akan disediakan.

Zainudin menambahkan, sekitar 150 ribu warga di Pulau Lombok dan sekitarnya akan menerima manfaat dari rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) fasilitas pendidikan dan kesehatan ini.

Komunikasi, Sinergi dan Kolaborasi, Kunci Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan

MATARAM.lombokjournal.com —

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengakui bahwa komunikasi, sinergi dan kolaborasi semua pihak menjadi kunci utama untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah.

Di tengah pandemi Covid-19, kolaborasi dan sinergi pemerintah Provinsi NTB, antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pembangunan (APIP) di wilayah Provinsi NTB, tetap terjalin dengan baik dengan mengedepankan kerja sama yang masif.

Begitu juga dengan kerja sama antara APIP daerah, Pemprov, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta BPKP dapat tetap kuat.

“Memang kami merasakan bahwa komunikasi, sinergi dan kolaborasi adalah kunci dalam mengawal pembangunan daerah. Sehingga sesulit apapun kondisi saat ini, kita tetap bisa menjalaninya dengan kebersamaan,” ungkap Wagub.

Ia menyampaikannya saat membuka Rakor Pengawasan Intern keuangan Dan Pembangunan Tingkat Prov NTB di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Selasa (25/05/21).

Dalam rakor yang diinisiasi oleh BPKP Wilayah Provinsi NTB dengan tema “Mengawal tujuan Pembangunan Daerah Melalui pengawasan Perencanaan Penganggaran di Provinsi NTB”. Turut dihadiri oleh seluruh walikota dan bupati se-NTB serta beberapa kepala OPD lingkup Pemprov NTB.

Dalam kesempatan itu, Ummi Rohmi sapaan akrabnya mengungkapkan, dengan adanya upaya komunikasi, sinergi dan kolaborasi yang baik, pemerintah Provinsi NTB meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 10 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Provinsi NTB dari tahun 2011 hingga 2020.

Apa yang diraih tersebut menunjukkan komitmen Pemprov NTB beserta jajaran organisasi jajaran OPD terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Ini tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan di NTB.

“Begitu juga dengan kabupaten kota yang meraih WTP berkali-kali. Alhamdulillah semua ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik sehingga kita terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Selain itu, juga mengapresiasi kepada seluruh walikota dan bupati yang berhasil mengendalikan keuangan dan pembangunan daerah di seluruh pelosok NTB. Bahkan di tengah situasi pandemi saat ini, Provinsi NTB belum pernah mengalami tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit rujukan pasien corona sampai 100 persen.

“Alhamdulillah dan mudah-mudahan kita selalu berdoa agar jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti yang kita lihat di daearah-daerah lain, sampai masyarakat tidak tertangani dengan baik,” imbuh Ummi Rohmi.

Menurutnya, di masa-masa pandemi Covid-19 saat ini, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB di triwulan pertama mengalami kontraksi.

Meski demikian, Ummi Rohmi tetap optimis NTB akan bertahan karena banyaknya sektor lain yang bisa dikembangkan selain sektor pariwisata, baik itu sektor pertanian maupun perkebunan dan perikanan.

Begitu juga dengan ekonomi kreatif masyarakat masih tetap bergerak dengan baik, yang membuat masyarakat tetap bertahan walau di tengah pandemi.

“Kita ibaratnya sekarang, bagaimana bisa hidup dalam kondisi aman dan tetap produktif,” harapnya.

BACA JUGA:

Senada dengan itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang mengatakan, pihaknya memiliki komitmen tinggi untuk siap berkolaborasi untuk menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah, terutama pengawasan pembangunan di wilayah Provinsi NTB.

“Kita akan terus perkuat koordinasi di bidang pengawasan. Sehingga kita semua dapat berkontribusi lebih optimal dan maksimal demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Oleh karenanya, ia meminta kolaborasi antar pemerintah Provinsi NTB, APIP, KPK dan didukung oleh BPKP dalam.memastikan dan membantu pimpinan daerah untuk menjamin proyek-proyek strategis agar berjalan sesuai koridor serta meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Untuk itu, perlu adanya pengawalan bersama dengan aparat terkait serta diharapkan mampu jadi pengungkit demi tercapainya percepatan pembangunan ekonomi secara akuntabel. Sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat dapat kita wujudkan secara bersama. Kata kunci untuk mencapai semua itu adalah komunikasi, sinergi dan kolaborasi,” tegasnya.

Kemudian rakor tersebut juga dirangkaikan dengan diskusi panel yang dihadiri oleh beberapa narasumber di antaranya; Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si yang memaparkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Waluya memaparkan Potensi dan Indikasi Terjadinya Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah menyampaikan bahwa perencanaan dan penganggaran APBD merupakan 2 titik dari 9 titik rawan korupsi di tingkat pemerintah daerah.

Pembagian dan pengaturan “jatah” proyek APBD, suap dalam proses perencanaan APBD serta pembahasan dan pengesahan RAPBD, dan dana aspirasi serta pokok pikiran yang tidak sah menjadi hal krusial dan berisiko tinggi dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD.

Kemudian Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Elfin Elyas, M.Si memaparkan peran Kemendagri dalam Pembinaan dan Pengawasan APIP Daerah menyampaikan fokus pengawasan umum yang terbagi menjadi 6 aspek.

Aspek tersebut, yaitu; aspek pembagian urusan, aspek kelembagaan daerah, aspek kepegawaian pada perangkat daerah, aspek kebijakan daerah, aspek keuangan daerah, aspek kerja sama daerah, aspek pembangunan daerah, serta aspek pelayanan publik di daerah.

Dan yang terakhir paparan dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Dra. Dessy Adin yang menjelaskan tentang Pengawasan dalam Mengawal Pencapaian Tujuan Pembangunan Strategis Pemda di Provinsi NTB, menyatakan pentingnya peran APIP dalam pengawalan tujuan pembangunan strategis di daerah.

Visi dan misi kepala daerah berupa prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD harus dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan sosial.

Manikp@kominfo

Winengan Kandidat Ketua Umum PP IKA Unram

MATARAM.lombokjournal.com –

Haji Lalu Winengan menegaskan kesiapannya mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat IKA Unram periode empat tahun mendatang, dalam Musyawarah Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Mataram bakal digelar tiga hari lagi.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Lombok Barat ini terpanggil dan siap mewakafkan dirinya untuk kebaikan 75.000 alumni Unram dan all out membantu kemajuan universitas.

“Di sisa umur saya sekarang, saya abdikan diri saya untuk masyarakat,” kata HL Winengan, di Mataram, Selasa (25/05/21).

Wujud keseriusannya bertarung sebagai Ketum PP IKA Unram, Winengan telah membentuk tim pemenangan.

Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama NTB ini juga telah menyiapkan posko tim pemenangan di salah satu hotel di Mataram. Salah seorang anggota tim pemenangan pun secara resmi telah mengambil formulir pencalonan pada panitia Munas IKA Unram.

Saat ini, Winengan juga sudah mulai menggalang komunikasi intens dengan para alumni Unram lintas angkatan. Alumus Fakultas Pertanian Unram ini juga menjalin komunikasi erat dengan para Pengurus IKA Unram baik di tingkat pusat, wilayah, maupun daerah.

Winengan menyadari sepenuhnya tantangan yang dihadapi IKA Unram di masa datang. Terutama bagaimana menyejajarkan alumni Unram seperti halnya alumni perguruan tinggi besar di tanah air.

Karena itu, dia hanya mencalonkan diri semata demi untuk marwah dan kebaikan alumni serta almamater.

“Apalagi sekarang, alumni memiliki peran penting dalam hal akreditasi universitas,” kata pria yang juga Ketua KAHMI Lombok Barat ini.

Khalayak di NTB tahu, Winengan adalah tokoh Bumi Gora yang punya jejaring luas. Kiprahnya memang nyaris tanpa batas. Dia punya kedekatan khusus dengan sejumlah tokoh nasional.

Winengan juga punya akses hingga ke jantung kekuasaan di tanah air. Hal yang tentu akan sangat dibutuhkan untuk kemaslahatan alumni dan kemajuan Unram.

Winengan mengatakan, Unram kini butuh dukungan besar untuk pengembangan. Gempa besar beruntun yang melanda NTB pada 2018 lalu tentulah masih menyisakan dampak hingga kini. Terutama bagi infrastruktur penunjang pembelajaran dan riset.

Menurutnya, Unram juga butuh ketersediaan lahan untuk kepentingan riset dan juga pengembangan fasilitas-fasilitas penunjang. Apalagi, belum lama, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah memang mewacanakan pentingnya pemindahan lokasi kampus Unram sematan demi kemajuan perguruan tinggi negeri kebanggaan NTB ini.

BACA JUGA:

Dukun Santet pun Bela Palestina

Setidaknya butuh 250 hektare lahan untuk pengembangan tersebut.

Winengan pun siap mendharma-baktikan dirinya untuk bersinergi demi mewujudkan pengembangan Unram di masa dating.