Bunda PAUD KLU Road Show di Gangga

GANGGA.lombokjournal.com –

Bunda PAUD Kabupaten Lombok Utara, Hj Galuh Nurdiah Djohan Sjamsu, melakukan Road show monitoring dan evaluasi Program PAUD Holistik Integratif di PAUD Syifa Anjani NW Dusun Paok Rempek, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Jum’at (28/05/21).

Hadir pula NTB Field Manager Save the Children Harun Anggo, Pelaksana Tugas Camat Gangga Parihin SSos, Kades Genggelang Almaududi SPd, Pengurus PAUD Syifa Anjani, H Sabnur, para guru serta wali murid.

Hj Galuh Nurdiah menyampaikan, kunjungan ke PAUD Syifa Anjani di Dusun Paok Rempek berbeda dengan PAUD lainnya. Pasalnya, keberadaan Paud Syifa Anjani di pelosok desa dan jauh dari pusat kota.

“Sampai saat ini, baru tiga PAUD HI yang kami kunjungi dari total 40 PAUD yang sudah HI di Lombok Utara. Ke depannya kami berharap kelanjutan kerja sama terus terjalin,” tuturnya.

Bunda PAUD yang juga Ketua PKK ini mengungkapkan, demi kemajuan PAUD yang ada di Lombok Utara sangat dibutuhkan dukungan dari pemerintah. Baik di desa, kecamatan, bahkan kabupaten agar masalah terkait dengan anggaran PAUD menjadi perhatian bersama.

Kepada wali murid, Bunda PAUD KLU berpesan apa yang diperoleh anak-anak di sekolah menjadi kebiasaan baik untuk diterapkan di rumah, serta memperhatikan gizi makanan anak-anak.

Sementara itu, NTB Field Manager Save the Children Harun Anggo menyampaikan untuk program pendampingan PAUD saat ini dilaksanakan di tiga kecamatan Bayan, Kayangan dan Gangga.

“Kami sudah membangun dan merenovasi sekitar 40 PAUD. Program pendampingan Save the Children tidak semata untuk fisik saja, melainkan SDM mulai komite, guru, siswa dan memberikan fasilitas lengkap agar para guru dan siswa bisa belajar dengan baik,” imbuhnya.

Pengurus PAUD Syifa Anjani NW, H Sabnur menceritakan awal berdiri PAUD sejak tahun 2014. Dengan memanfaatkan rumah warga pada tahun 2016 menjadi PAUD Terpadu tetapi mengalami kerusakan akibat gempa pada tahun 2018.

Berkat kerja sama masyarakat di Paok Rempek dan bantuan dari Save the Children, gedung sekolah PAUD bisa terbangun, dan melakukan pembinaan kepada guru dengan dilengkapi fasilitas penunjang.

Acara dilanjutkan dengan dialog bersama guru dan wali murid serta penyerahan perlengkapan sekolah untuk siswa PAUD Syifa Anjani NW.

rar

Evaluasi Sinergi Pendamping Program Dengan Kecamatan dan Desa

TANJUNG.lombokjournal.com —

Evaluasi Kinerja pendamping dengan melihat hasil akhir rata-rata akan digunakan untuk menentukan kelayakan pendamping, misalnya layak untuk membuat, layak untuk dipromosikan, atau kurang layak untuk membuat.

Hasil akhir rata-rata akan berupa nilai A sampai D. Tingkat kehadiran kurang dari 25% (akumulatif selama 1 periode kinerja) akan mendapatkan nilai D. Nilai A, B, C, atau D ditentukan dengan skala skor penilaian

Dinamika program Pusat dengan Daerah, terutama program rutin non terpadu pada Stunting (Dikes), Kampung KB (BP2KBPMD), Paud HI (Dikpora) dan SLDT (Dinsos).

Penyampaian Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Lombok Utara diwakili Kepala Bidang Sosial Budaya, I Putu Heri Suditha,S.PI, memaparkan serangkaian materi di depan forum, Jum’at (28/05/21) yang bertempat di Aula Sekretariat Bappeda KLU.

Putu Heri dalam penyampaiannya Seputar kampung KB, Stanting dan Evaluasi monitoring dan evaluasi pemantauan, ungkap Putu Heri.

Ia melanjutkan, untuk titik koordinat pada lingkup Kabag Kesra, Setda, Kasi Kessos Kecamatan dan Kasi Kesra di Desa. Harap hasil beda dengan cara yang sama,”Sia Sia”.
Sinergi adalah strategi/cara melaksanakan pembangunan dan tanpa sinergi ketentuan Outcame sulit untuk di capai, mahal dan lama, kata Pt.Heri.

Sinergi menciptakan empati, budaya keterbukaan dan berbagi (data dan laporan), kebersamaan dalam penuntasan karakter pelaksanaan program: koordinatif dan terpadu dalam data dan jadwal pelaksanaan, sekretariat pengendalian (feed back response system).

Sementara untuk di Kecamatan, pemantauan dan koordinasi lintas desa. Pada forum diskusi menyampaiakan laporan kegiatan masing masing dengan diawali oleh Camat Tanjung, Samsul Bahri,S.Sos,MM menyampaikan beberapa gambaran keberhasilannya sebagai referensi kepada peserta yang lain.

Pada sesi diskusi masing masing peserta menyampaian laporan yang dilanjutkan dari Sekcam Pamenang, Lalu Gita Bayu menyebutkan tidak jauh berbeda dengan kecamatan Tanjung.

Bayu mengakui kegiatan kegiatannya kurang terpublikasi disamping kondisi sekretariat di kantornya masih sementara, akibat Gempa Bumi 2018 yang lalu dan sampai saat ini beberapa ruangan Kasi dan aula tidak bisa di gunakan.

Untuk Kecamatan Gangga, Kayangan belum banyak yang disampaikan pelaporannya. Sementara perwakilan Kecapatan Bayan, Iramalip,S.Sos, menyampaikan penyelesaian pemberhentian Kepala Desa terselesaikan di tingkat kecamatan.

Iramalip mengakui masih ada koordinasi terputus, terutama terkait laporan data pendamping dengan pihak kecamata. Ia ibaratkan “mencari jarum di tengah lautan”,tutur Iramalip.

Bappeda KLU diwakili Kabid Kebudayaan, I Putu Heri Suditha,S.IP menyimpulkan, koordinasi paling penting karena selain laporan bagus dan cepat, waktu hemat dan kos murah.

Kepaa Bappeda KLU, Herianto,SP, di akhir acara memberankan biaya pendampingan tidak sedikit meski laporan belum maksimal.

Herianto berikan contoh yang ditujukan kepada Kepala Desa Gondang, Supriadi, terkait musyawarah desa.

“Apakah Desa Gondang sudah melakukan Musdrs DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), tanya Kepala Bappeda KLU? Mana data DTKS itu?” tegas Herianto.

Ditegaskannya, kita jangan bereuphoria tapi harus kerja dan kerja sungguh sungguh, dan bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah.

ang

Kawasan Budidaya Lobster Nasional di NTB Dibangun Tahun Ini

JAKARTA.lombokjournal.com —

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, menunjuk Provinsi NTB sebagai tempat budidaya lobster nasional pada bulan Maret lalu. Menindaklanjuti hal itu, Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah ‘jemput bola’ ke Jakarta guna membahas hal-hal strategis maupun teknis untuk mewujudkannya.

“Pak Menteri menegaskan kembali komitmen menjadikan NTB sebagai pusat budidaya Lobster nasional. Konkritnya mulai tahun ini akan dibangun kawasan budidaya terintegrasi, yaitu; Lobster Estate di Telong Elong Lombok Timur serta membangun Shrimp Estate di Samota” jelas Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB, Kamis (27/5) di Jakarta.

Bang Zul meyakini rencana pengembangan NTB sebagai pusat budidaya lobster nasional akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan penghasilan masyarakat.

Kemudian kendala-kendala yang dihadapi pemda dan pembudidaya lobster selama ini juga bisa tersolusikan.

Dengan membangun Lobster Estate, para nelayan dan pembudidaya akan didampingi oleh pemerintah, ada intervensi teknologi pembudidayaan. Lebih jauh nantinya akan ada sistem pemantauan harga, sehingga harga lobster lebih transparan dan stabil.

“Melalui program ini, proses produksi dan pemasaran akan terintegrasi, sehingga tingkat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat” ungkap doktor ekonomi industri tersebut.

Sementara itu, Menteri KKP menjelaskan alasan kuat mengapa NTB dijadikan pusat budidaya lobster di Indonesia. Sebab, NTB secara infrastruktur dan sumber daya manusia sudah memenuhi syarat, tinggal diperkuat.

Sedangkan pelaksanaan program pengembangan harus sesuai dengan prinsip ekonomi biru, sehingga produktivitas tambak-tambak budidaya lobster tidak mengancam kelestarian laut Lombok yang indah dan bersih.

“Di samping itu, program pengembangan harus membawa berkah bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun sosial” tambah Menteri Trenggono.

Sepanjang tahun lalu berdasarkan data Pemprov NTB, produktivitas budidaya di kampung lobster Lombok Timur mencapai 82.568 kilogram atau setara dengan nilai Rp. 41,28 miliar.

Hasil lobster ini dihasilkan oleh pembudidaya yang jumlahnya sekitar 147 kelompok, dengan total keramba jaring apung lebih dari 8.400 lubang.

Selain budidaya lobster, pertemuan dengan Menteri KKP juga membahas tentang rencana pengembangan budidaya udang dan rumput laut. Di NTB, ada beberapa kawasan yang dinilai oleh kementerian KKP sangat cocok untuk mengembangkan budidaya dua komoditas tersebut.

diskominfotikntb

MotoGP 2022 di NTB, Konektifitas Transportasi Dipercepat

JAKARTA.lombokjournal.com —

Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (kemenhub) mendukung penuh pengembangan sarana dan prasarana di Nusa tenggara Barat (NTB) untuk mensukseskan perhelatan event internasional MotoGP pada tahun 2022 mendatang.

Pembangunan konektifitas udara yang difokuskan pada perpanjangan runway dan perluasan terminal Bandara Internasional Zainudin Abdul Majdi (BIZAM) yang dikembangkan oleh Angkasa Pura ditargetkan selesai Agustus tahun ini.

Pembangunan infrastruktur darat juga akan mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi dan fasilitas keselamatan jalan, guna mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika serta pengembangan manajemen rekayasa lalu lintas dan fasilitas keselamatan transportasi ketika penyelenggaraan MotoGP 2022.

Hal itu diungkapkan Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Ir. Budi Karya Sumadi saat bertemu Gubernur NTB, H. Dr. Zulkieflimansyah di Jakarta, Kamis (27/05).

Ir. Budi Karya Sumadi bersama Dr. Zulkieflimansyah

“Begitu juga pembangunan fasilitas keselamatan jalan dan alat angkut berupa bus-bus penumpang sedang disiapkan. InsyaAllah akan dicarikan dananya tahun ini dan sisanya tahun 2022, sehingga ketika MotoGP dilaksanakan pada bulan Maret tahun depan semuanya sudah siap,” ujar Menhub.

Selain itu, pengembangan infrastruktur laut dilakukan dengan mempercepat penyerahan Pengalihan Personil, Pembiayaan Sarana, dan Prasarana, Serta Dokumen (P3D) di 5 Pelabuhan Regional.

Di sisi lain, pembangunan sarana perhubungan laut khususnya di dermaga Gili Mas sudah mulai beroperasi. Dermaga pelabuhan Gili Mas juga sudah dikembangkan tahun lalu untuk kapal-kapal pesiar Cruise ukuran besar yang bisa juga dijadikan hotel terapung bagi ribuan penonton MotoGP.

“Kalau laut, relatif sudah cukup, terutama lintas penyeberangan dari Jawa dan Bali ke Lombok,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur NTB, H. Dr. Zulkieflimansyah menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat atas dukungan yang luar biasa terhadap pembangunan di NTB. Terutama dalam mendukung pengembangan fasilitas penunjang untuk mensukseskan perhelatan MotoGP yang akan digelar di Mandalika mendatang.

“Event internasional MotoGP ini bukan hanya milik masyarakat NTB, tetapi milik seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga dukungan semua pihak sangat diharapkan untuk sama-sama mensukseskannya,” pinta gubernur.

Gubernur NTB yang akrab disapa Dr. Zul, berharap perhelatan MotoGP bukan hanya sebagai olahraga balap sepeda motor kelas dunia semata, tetapi gelaran itu memiliki dampak yang besar bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat NTB khususnya, dan Indonesia pada umumnya.

Manikp@kominfo

Paska Idul Fitri dan Liburan, Covid 19 di NTB Terkendali

MATARAM.lombokjournal.com —

Paska Idul Fitri dan libur Lebaran, Wakil Gubernur DR Hj Sitti Rohmi Djalillah menegaskan, penanganan dan pengendalian pandemi Covid 19 di NTB berjalan dengan baik.

Sebelum Lebaran, angka pasien terpapar Covid 19 di 10 kabupaten/kota sebanyak 453 kasus dan setelah Lebaran naik menjadi 482 kasus, dalam kurun waktu 7 hari (14 – 21 Mei) .

“Kondisi di NTB saat ini masih aman terkendali. Dari data angka kasus duabelas hari sebelum dan sesudah Lebaran, naiknya hanya 6,4 persen”, ujar Ummi Rohmi dalam acara Indonesia Bicara di TVRI, Kamis (27/05).

Penanganan yang terkendali didasarkan pada persentase kesembuhan dan bed occupancy rate (BOR) atau ketersediaan tempat tidur di rumah sakit dalam batas normal.

Bahkan angka kesembuhan NTB masih di atas rata rata nasional dan ketersediaan tempat tidur di bawah 50 persen dari indikator normal.

Selain itu, capaian vaksinasi saat ini sudah menyasar 219.819 orang untuk vaksin dosis pertama atau 195,8 persen dan vaksinasi dosis ke-dua sudah sebesar 136,1 persen.

Hampir dipastikan target vaksinasi bagi tenaga kesehatan (nakes), aparat pelayanan publik, guru dan lansia tidak mengalami hambatan berarti.

“Vaksinasi dosis pertama sudah jauh melampaui seratus persen. Hanya PR nya untuk dosis kedua bagi lansia baru 50,7 persen”, jelas Sitti Rohmi.

Pemerintah provinsi juga terus merevitalisasi peran Posyandu Keluarga dari fungsi semula yang hanya melayani kesehatan ibu dan anak, menjadi sarana vaksinasi serta persoalan sosial lainnya, seperti; remaja dan buruh migran, edukasi dan literasi di berbagai sektor.

Selanjutnya, sebagai strategi penanganan, penggunaan alat rapid tes antigen, Entram, produksi NTB, telah didistribusikan penggunannya di kabupaten/kota. Selain lebih murah, Entram juga memiliki sensitifitas yang cukup baik untuk mendeteksi penyebaran virus dari pemeriksaan setiap orang.

Sementara itu, pakar pandemi dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, mengatakan bahwa surveillance dan contact tracing bagi orang tanpa gejala (OTG) dan bergejala seharusnya makin ditingkatkan. Sebab sejak September 2020, pemeriksaan PCR yang terbatas dan contact tracing yang menurun secara nasional dikhawatirkan menyebabkan ledakan kasus yang tak terduga dalam masyarakat.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar contact tracing di kabupaten/kota makin digencarkan, selain menerapkan protokol kesehatan terus menerus dan disiplin pada semua orang.

“Ini agar kita tahu penyebarannya sebab perbandingan OTG dan yang bergejala saat ini satu banding satu setengah. Ini harus diperbaiki sehingga deteksi kasus lebih cepat. Vaksinasi dan pembatasan mobilitas juga harus dipercepat serta dibuatkan kebijakan yang tepat dalam mencegah penyebaran virus”, ujar Miko.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) penanganan Covid 19 yang digelar secara virtual (video conference) pasca Idul Fitri, menyebut NTB masuk dalam lima besar zona merah daerah yang tertinggi angka kasusnya.

Lomba Kampaye Sehat Sukses Tekan Lonjakan Covid 19 di Pilkada 2020

MATARAM.lombokjournal.com —

“Lomba Kampanye Sehat” yang diinisiasi oleh Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 yang lalu mendapatkan penghargaan dari Pemerintah provinsi NTB.

Penghargaan, ini, diberikan atas dasar penilaian bahwa kegiatan tersebut berhasil menekan angka penyebaran Covid 19 dan munculnya klaster baru pada pilkada. Lomba Kampanye Sehat mematahkan prediksi meningkatnya kasus Covid 19 paska pilkada dari berbagai pakar di Indonesia.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, menjelaskan bahwa tindakan pencegahan itu, lebih baik dari pada tindakan kuratif. Artinya jangan menunggu kejadian baru dilakukan tindakan pencegahan atau pengobatan.

“Sama dengan penanganan terhadap Covid-19, tindakan promotif dan preventif yang menjadi indikator dalam Lomba Kampaye Sehat, seperti; penerapan prokes, tim satgas dan indikator lain, harus ditegakan”, ujar Wagub saat membuka kegiatan Kampanye Sehat Award, Kamis (05/27) di Tribun Lapangan Bhara Dhaksa Polda NTB.

Selanjutnya, Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi, mengatakan bahwa lomba kampanye sehat ini merupakan satu-satunya inovasi dalam menekan angka peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia.

“Bahkan Lomba Kampanye Sehat ini terbukti di akui Kapolri hingga Ketua KPU RI”, puji Ummi Rohmi.

Kapolda NTB Irjen Mohammad Iqbal, S.Ik, MH, dalam sambutannya mengatakan bahwa Lomba Kampaye Sehat Pilkada 2020 mustahil dapat terlaksana secara maksimal jika tanpa dukungan dan sinergi dari pemerintah provinsi NTB, Danrem serta jajarannya, KPU, Bawaslu, Toko Agama, masyarakat dan unsur Forkopimda serta perangkat pasangan calon (paslon).

Lomba Kampanye Sehat berhasil mendorong para paslon menjadi kreatif, dengan menerapkan prosedur kesehatan (prokes) dalam strategi kampayenya, sesuai peraturan KPU (PKPU) dan maklumat Kapolri.

“Lomba Kampaye Sehat merupakan kegiatan satu-satunya di Indonesia, hanya ada di NTB. Sehingga jajarannya bekerja keras untuk mensukseskan lombanya, dengan tujuan utama menjaga masyarakat dari pandemi, dan keamanan”, ujar Mohammad Iqbal.

Sementara itu, Ketua KPU NTB, Suhardi Soud, melaporkan bahwa penyelenggaraan Pilkada tahun 2020, pada seluruh proses atau tahapannya 96 persen menerapkan prokes. Bahkan tercatat tingkat partisipasi pemilihnya cukup tinggi.

Berdasarkan keputusan dewan juri Lomba Kampanye Sehat, yang didaulat sebagai pemenang pertama adalah paslon walikota Mataram Hj. Putu Selly Andayani dan TGH. Abdul Manan.

Kemudian juara 2 diraih paslon tunggal Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Musyafirin dan Fud Saifuddin. Sedangkan juara 3, diraih paslon Walikota Mataram Baihaqi-Baiq Diyah Ratu Ganefi.

Edy@diskominfotik_ntb

Update Covid-19 di NTB: Bertambah 61 Pasien Positif

MATARAM.lombokjournal.com –

Pasien baru positif Covid-19 di Nusa Tenggara Barat (NTB), hari Kamis (27/05/21), bertambah 61 orang.

Hasil pemeriksaan di laboratorium Antigen dari 527 sampel dengan 458 sampel negatif, 8 positif ulangan, dan kasus baru positif Covid-19 sebanyak 61 sampel.

Hari ini terdapat 20 (dua puluh) penambahan orang yang selesai isolasi dan sembuh dari Covid-19

Update Covid-19 itu disampaikan Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si dalam siara pers hari Kamis (27/05/21).

Hasil pemeriksaan tersebut dilakukan di Laboratorium PCR dan TCM RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Laboratorium PCR RS Universitas Mataram, Laboratorium PCR STP Sumbawa, Laboratorium PCR RSUD Kota Mataram, Laboratorium PCR Selong, Laboratorium PCR Prodia, Laboratorium PCR RS Bhayangkara, Laboratorium PCR RSAD Wirabhakti Mataram dan Laboratorium.

“Hari ini terdapat 1 (satu) penambahan kasus kematian baru,” kata Lalu Gita Aryadi.

Yang meninggal tersebut tercatat pasien nomor 12825, an. W, perempuan, usia 25 tahun, penduduk Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah.

Dengan adanya tambahan 61 kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19, 20 tambahan sembuh baru, dan 1 kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid19 di Provinsi NTB sampai hari Kamis (27/05), seebanyak 13.326 orang.

Rinciannya, 12.238 orang sudah sembuh, 604 (meninggal dunia, serta 484 orang masih positif.

Hingga press release ini dikeluarkan, jumlah Kasus Suspek sebanyak 19.965 orang dengan perincian 250 orang (1,2%) masih dalam isolasi, 33 orang (0,2%) masih berstatus probable, 19.682 orang (98,6%) sudah discarded.

Jumlah Kontak Erat yaitu orang yang kontak erat dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 87.188 orang, terdiri dari 2.592 orang (3%) masih dalam karantina dan 84.596 orang (97%) selesai karantina.

Sedangkan Pelaku Perjalanan yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 sebanyak 116.184 orang, yang masih menjalani karantina sebanyak 1.073 orang (0,9%), dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 115.111 orang (99,1%).

“Diharapkan bagi penyintas Covid-19 (orang yang sembuh dari Covid-19) untuk ikut serta membantu saudara kita yang masih berjuang melawan Covid-19 dengan mendonorkan plasma darahnya (Donor Plasma Konvalesen) di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat,” kata Lalu Gita Aryadi.

Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id, serta layanan Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemi Covid-19 NTB di nomor 0818 0211 8119.

Musdes Rekomendasikan Pemekaran Desa Samba

KLU.lombokjournal.com —

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sambik Bangkol (Samba), menyelenggarakan musyawarah rencana pemekaran Desa Samba Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Rabu (26/05/21).

Musyawarah itu menghadirkan perwakilan warga Dusun Nyiur Setinggi, Senjajak, Gunung Borok dan Dusun Kopong Sebangun, Pemdes setempat, para tokoh sejumlah wilayah di Samba.

Ketua BPD Samba Madhan, S.PdI menyampaikan, yang dibahas terkait proposal usulan pemekaran Desa Samba, berisikan dasar pemekaran desa, prosedur dan tujuan pemekaran desa.

Dijelaskan, prosedur pemekaran desa antara lain didasari oleh prakarsa/inisiatif usulan masyarakat. Musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD dan Kepala Desa mengajukan usulan pemekaran desa kepada Bupati.

Kemudian Bupati membentuk Tim Pemekaran Desa tingkat kabupaten.

Dipaparkannya, BPD setempat telah dua kali melaksanakan musyawarah dusun atau pramusdes sebelum musyawarah desa.

“Ini musyawarah yang ketiga, sebelumnya kami telah melakukan musyawarah dusun dua kali bertempat di Kopong Sebangun. Hari ini kita akan mengkonfrontir persyaratan pemekaran yang tercantum dalam proposal sesuai dengan ketentuan pemekaran desa pada Pasal 7 Permendagri nomor 1 tahun 2017,” ungkapnya.

Dikatakan Madhan, sesuai dengan Permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa, di antaranya membahas pemekaran desa.

“Aspirasi masyarakat kita di empat dusun sudah lama menginginkan pemekaran. Baru hari ini bisa dimusdeskan,” tuturnya.

Atas dasar aspirasi itu, kata Ketua BPD Samba ini, pihaknya bersama jajaran Pemerintah Desa Samba menggelar musyawarah desa untuk mewujudkan pemekaran desa.

Keputusan musyawarah mengusulkan Desa Sambik Bangkol dimekarkan menjadi satu desa baru yaitu Desa Darunnajah.

“Musdes ini nanti akan menyepakati rekomendasi dari BPD ke Pemdes terkait pemekaran Desa Sambik Bangkol yang cukup lama didamkan oleh masyarakat kita. Desa baru yang akan kita bentuk ini terdiri dari empat Dusun dengan jumlah penduduk 2.581 jiwa atau 787 KK,″ terang Madhan di hadapan peserta musdes.

Penjabat Kepala Desa Samba, Sarjono dalam sambutannya menyampaikan, musyawarah desa terkait pemekaran Desa Samba harus mengupas tuntas persyaratan pemekaran sesuai Permendagri nomor 1 tahun 2017.

Dipaparkan Pj Kades Samba ini, roh pemekaran desa menurut ketentuan perundang-undangan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelayanan publik.

Disamping itu, juga pemerataan pembangunan desa dan efek positif lainnya jika pemekaran desa terkabul.

Hal yang terpenting, kata Sarjono, adalah ketelitian dan kejelian dalam mewujudkan pemekaran desa.

Perlu diserahkan kepada tim teknis nantinya untuk terwujudnya pemekaran yang telah bertahun-tahun diusulkan masyarakat.

Sementara itu, mantan Kepala Desa Sambik Bangkol H. Ropii pada momen itu menyampaikan rasa syukur karena masyarakat empat dusun menemukan momentum menentukan peningkatan kesejahteraannya.

Ia juga menjelaskan filosofi “Darunnajah” sebagai nama desa baru yang akan dibentuk.

“Inilah momen bagi kita dalam menunggu pemekaran yang telah lama kita idam-idamkan,” sebut Ropii.

Musyawarah yang digelar di aula Kantor Desa setempat dihadiri tokoh masyarakat dan seluruh unsur masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Rangkaian akhir musyawarah BPD menyerahkan rekomendasi Pemekaran Desa Sambik Bangkol kepada Pemdes setempat.

ang

Bupati KLU Lantik Direktur dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum

TANJUNG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH melantik dan mengambil sumpah Firmansyah ST sebagai Direktur dan H Simparudin SH sebagai Ketua Dewan Pengawas Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung, Kabupaten Lombok Utara, Kamis (27/05/21).

Pelantikan dan pengambilan sumpah tertuang sesuai SK KPM Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung Nomor 800.13 tahun 2021 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Amerta Dayan Gunung masa jabatan 2021-2026.

Dan SK Nomor 800.12 tahun 2021 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Air Minum Amerta Dayan Gunung masa jabatan 2021-2025.

Bupati Djohan usai pelantikan menyampaikan selamat atas dilantiknya Direktur dan Dewas Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung atas amanah yang diemban.

Bupati berpesan agar menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Tujuan Perumda Air Minum turut melaksanakan pembangunan daerah dan pengembangan ekonomi sebagai perusahaan milik daerah.

Diharapkan perusahaan berkembang dalam pelayanan. Utamanya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih atau air minum, yang memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas kebutuhan publik.

“Saya berharap direktur yang baru agar dalam menyelenggarakan pengelolaan, dan pembinaan perusahaan harus berdasarkan prinsip dan azas ekonomi yang sehat,” tandasnya.

Mengingat keberadaan Perumda dibiayai oleh pemerintah yang bersumber dari uang rakyat, diharapkan pengelolaannya memperhatikan akuntabilitas. Baik dalam aspek pengelolaan keuangan, aspek operasional, lantaran menentukan kinerja institusi dengan semangat baru.

Bupati berpesan kepada Dewan Pengawas Perumda selaku perwakilan Pemerintah Daerah untuk berperan aktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap manajerial Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung.

Selain itu juga aktif memberikan pertimbangan dan saran konstruktif, guna perbaikan institusi saat ini maupun di masa mendatang.

“Saya paham keberadaan air minum belum seutuhnya memenuhi harapan kita semua dan masyarakat. Dalam beberapa tahun ini, melihat kondisi keuangan juga menurun, pendapatan juga menurun. Ini merupakan tantangan dari Direktur dan Dewan Pengawas, bagaimana mampu mengelola dengan hasil yang diimpikan maupun mengelola perusahaan dengan lebih baik lagi,” kata bupati.

Ditekankan, pemanfaatan seluruh sumber daya di perusahaan daerah tersebut, untuk melayani masyarakat secara keseluruhan, memberikan pelayanan sebaik-baiknya.

“Saya yakin dan percaya, saudara bisa memimpin dan mengelola Perumda secara bersama, agar mampu mengemban tugas-tugas dengan baik. Untuk berkreativitas terus dalam rangka percepatan pembangunan daerah ini,” tuturnya.

Usai pelantikan Dirut Perumda Air Minum Dayan Gunung Firmansyah ST, kepada awak media bupati menyampaikan, tiap jabatan yang diberikan itu adalah amanah.

Karena itu, harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembankan.

“Perlu melakukan rapat koordinasi internal dengan dewan pengawas, agar lebih solid dan kompak melaksanakan program yang telah direncanakan,” imbuhnya.

Kegiatan berjalan lancar khidmat, dengan menerapkan protokol Kesehatan, dan diakhiri dengan ucapan selamat dan foto bersama.

Hadir pada acara tersebut, Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R ST MEng, Pj Sekda Drs H Raden Nurjati, Perwira Penghubung Dandim 1606/Lobar Mayor Infantri Sulistyo Catur Purnama, Wakapolres Lombok Utara Kompol Setia Wijatono SH, Inspektur Inspektorat H Zulpadli SE, Para Asisten, unsur Kepala OPD Kepala Bagian Lingkup Setda KLU, Para Camat serta tamu undangan.

wld

Ummi Rohmi: Posyandu Keluarga Solusi Permasalahan Perempuan dan Anak

MATARAM.lombokjournal.com –

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah targetkan empat capaian yang harus dikerjakan terkait permasalahan anak dan perempuan.

DP3AP2KB NTB sebagai leading sektor, di antaranya menghadirikan kota layak anak, menurunkan angka perkawinan anak dan menurunkan perdagangan orang serta menurunkan kekerasan terhadap perempuan.

Ummi Rohmi sapaan akrabnya, berharap posyandu keluarga dapat dimaksimalkan keberadaannya, khususnya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan anak dan perempuan.

Keberadaan posyandu keluarga sebagai sarana pelayanan Kesehatan dari bayi hingga lansia, sehingga seluruh segmen usia mapun genre dapat ditangani.

“Kalau dulu layanan posyandu kita hanya melayani bayi dan ibu hamil saja, kedepannya di Provinsi NTB tidak boleh melayani ibu dan bayi saja, tapi posyandu yang komplit melayani dari bayi hingga lansia,” tutur Ummi Rohmi.

Ia menyampaikannya saat memimpin rapat bersama DP3AP2KB yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, Kamis (27/05/21).

Posyandu Keluarga yang diharapkan Ummi Rohmi dapat memenuhi empat elemen posyandu, yakni posyandu KIA, Posbindu, Posyandu Keluarga dan Posyandu Lansia.

“Keberadaan Posyandu Keluarga diharapkan mampu menopang 4 elemen posyandu yang nantinya diaktifkan seluruh dusun dan lingkungan yang ada di NTB, ” tuturnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB terus berikhtiar mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak di NTB, melalui koordinasi yang dilakukan bersama Wagub NTB.

Selain itu, di NTB Kota Layak Anak sebanyak empat lokasi yang berada di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Dompu dan Kabupaten Bima.

Kepala Dinas DP3AP2KB Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM mengharapkan agar tahun ini NTB dapat menambah dua kota layak anak.

“Menargetkan setiap tahun ada dua kota layak anak yang diberikan penilaian oleh pusat, sampai saat ini NTB memiliki empat kota layak anak, dan diharapkan tahun ini bisa dapat dua lagi dan sekarang masih dalam proses penilaian dari pusat, ” ungkapnya.

Eny sapaan akrabnya, terus berupaya meningkatkan kualitas perempuan, baik itu dari segi pendidikan dan keterampilan, melalui sekolah maupun berbagai pelatihan.

“Kalau di pemberdayaan perempuan kami berupaya bagaiamana meningkatkan kualitas perempuan melalui sekolah perempuan, hal ini sudah dilakukan oleh NGO, sehingga kami mereplikasikan kegiatan ini, ” tutupnya.

Ser

diskominfotiktnb