Bank NTB Syariah dan GPLI, MoU Sejahterahkan Nelayan Lobster

MATARAM.lombokjournal.com —

Bank NTB Syariah dan Gabungan Pengusaha Lobster Indonesia (GPLI), menandatangani MoU untuk mensejahterakan para nelayan lobster di Nusa Tenggara Barat (NTB). Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, menyaksikan langsung penandatangan perjanjian kerjasama tersebut, di ruang kerjanya, Rabu (9/6/2021).

Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo, menjelaskan bahwa MOU ini merupakan inisiasi dan kerjasama NTB dan GPLI.

“Kami akan membantu dari segi pembiayaanya,” kata Kukuh.

Dijelaskannya, untuk pembiayaan satu nelayan yang memiliki usaha budidaya memerlukan pendanaan sekitar 50 – 80 Juta Rupiah, untuk bibit sejumlah seribu hingga dua ribu ekor. Dalam satu Kelompok Usaha Bersama (KUB) ada 10 orang, akan diberikan 4 – 6 karamba, di mana dalam satu karamba isinya sekitar 250 ekor lobster ukuran 30 gram.

“Nelayan akan memelihara selama 6 bulan, hingga memiliki berat 200 – 250 gram, siap untuk dipanen,” jelasnya.

Menindaklanjuti MoU ini, Kukuh juga mengatakan bahwa Pemprov NTB bersama dengan GPLI juga akan menyediakann lokasi-lokasi yang cocok untuk budidaya lobster di NTB. Salah satu lokasi yang saat ini dikembangkan adalah di Telong Elong Lombok Timur.

Untuk lokasi di Lombok Timur, ini, yang sudah dilakukan ujicoba sekitar 100 karamba. Kemudian lokasi lain di NTB yang memenuhi syarat akan dibudidayakan lobster juga.

“Bila ada masyarakat yang ingin mengetahui tentang pembiayaan ini, langsung kunjungi Bank NTB Syariah se-NTB,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua GPLI, Gunawan, mengatakan bahwa pihaknya bertugas melakukan pembinaan dan pendidikan bagi nelayan lobster. GPLI akan mendidik para nelayan lobster, melakukan pendampingan, termasuk menyediakan pakan, hingga pemasarannya.

diskominfotikntb

Mi6: Masker Medis Masih Mahal, Pemerintah Perlu Tetapkan HET

MATARAM.lombokjournal.com —

Mi6 menilai harga masker medis untuk mencegah penyebaran Covid 19 masih cukup mahal. Rata-rata harga ecerannya 2 ribu per biji. Padahal Masker Medis tsb sangat dibutuhkan guna mencegah penularan covid 19.

“Untuk itu Pemda NTB perlu membuat regulasi yang mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) masker medis agar tidak mahal dan terjangkau oleh masyarakat, khususnya warga miskin,” kata Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, Rabu (9/6/2021)

Pria yg akrab disapa Didu, ini, mengatakan berdasarkan pantauan Mi6 di beberapa apotik, mini market maupun toserba, harga satuan masker medis yg berisi 5 pcs rentang harganya antara 9,9 ribu s/d 12 ribu tergantung merk dan jenisnya.

“Padahal efektifitas pemakaian masker medis hanya bisa dipakai beberapa jam, setelah itu tidak efektif lagi sebagai filter pencegah covid 19,” ujar Didu.

Di tengah beratnya beban ekonomi masyarakat akibat pandemi covid 19 ini selayaknya Pemda segera bertindak mengatasi harga masker agar masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan dengan benar.

“Harga Masker yg murah dan terjangkau akan membuat masyarakat nyaman dan makin patuh mentaati protokol kesehatan ,” imbuhnya.

Selanjutnya Mi6 menghimbau di tengah upaya pemerintah mengatasi dampak pandemi covid 19, hendaknya pengusaha alat kesehatan memiliki sense of crisis dan empati terhadap permasalahan harga masker medis yang sangat dibutuhkan warga masyarakat untuk body protector dari covid 19.

“Idealnya harga masker medis 500 – 1000 per pcs. Syukur-syukur Pemda di NTB bisa kasih subsidi agar makin murah meriah,” tukas Didu.

Wagub NTB: Penyelenggaraan Pemerintahan NTB Optimal

MATARAM.lombokjournal.com —

Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd., menyampaikan pidato penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB di Gedung DPRD Provinsi NTB, Selasa (08/06/21).

Ummi Rohmi mengatakan, berdasarkan uraian yang sampaikan pada Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB TA. 2020, dapat disimpulkan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan optimal.

Hal itu disampaikan Wagub di depan Ketua DPRD Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H dan anggota DPRD Provinsi NTB,

Diakui, masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi. Apalagi di akhir bulan Desember 2019 dan awal 2020, daerah maupun negara dan bahkan dunia dilanda wabah pandemi Covid-19.

Pandemi membawa berbagai dampak, terutama terjadinya pelemahan ekonomi.

“Untuk itu, perlu kerja keras dan kerjasama aktif semua pihak agar dapat mengatasi segala dampak yang terjadi dan mempertahankan capaian-capaian yang postif yang telah diraih,” jelas Ummi Rohmi sapaan Wagub.

Ke depan evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan. Meningkatkan hubungan kemitraan yang telah baik selama ini, khususnya antara eksekutif dan legislatif serta unsur lainnya.

Selain itu, dukungan, masukan dan pemikiran-pemikiran yang konstruktif dari seluruh anggota dewan, elemen masyarakat, disertai kerjasama yang sinergis dan proporsional, serta saling memahami tugas dan fungsi masing-masing.

”Insya Allah, program dan kegiatan yang belum optimal penanganannya di tahun 2020, akan dilaksanakan secara optimal dalam tahun 2021 ini dan tahun-tahun yang akan datang,” tutup Wagub.

Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, dihadiri para wakil Ketua, anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan, Sekretaris Daerah, para Asisten, kepala OPD lingkup Pemrov. NTB, serta TNI dan Polri dan insan media.

diskominfotik_ntb

Pasien Covid-19 di NTB, Selasa, 37 Orang Positif

MATARAM.lombokjournal.com —

Dari pemeriksaan 339 sampel di laboratorium di Nusa Tenggara Barat (NTB), terkonfirmasi pasien positif Covid-19 bertambah sebanyak 37 orang.

Hasil pemeriksaan 339 sampel itu dengan 301 sampel negatif, 1 positif ulangan, dan 37 sampel kasus baru positif Covid-19.

Update Covid-19 itu disampaikan Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si melalui press release, hari Selasa (09/06/21).

Pemeriksaan dilakukan di Laboratorium PCR dan TCM RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Laboratorium PCR RS Universitas Mataram, Laboratorium PCR STP Sumbawa, Laboratorium PCR RSUD Kota Mataram, Laboratorium PCR Selong, Laboratorium PCR Prodia, Laboratorium PCR RSAD Wirabhakti, Laboratorium PCR Labkesda Banyuwangi dan Laboratorium Antigen

Meski pasien positif Covid-19 bertambah 37 orang, namun juga terdapat 30 penambahan orang yang selesai isolasi dan sembuh dari Covid-19.

“Hari ini tidak terdapat penambahan kasus kematian baru,” kata Lalu Gita melalui press releasenya.

Adanya tambahan 37 kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19, 30 tambahan sembuh baru, dan tidak ada kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari Selasa (08/06) sebanyak 13.805 orang.

Rinciannya, 12.649 orang sudah sembuh, 610 meninggal dunia, serta 546 orang masih positif.

Dijelaskan, petugas kesehatan tetap melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif.

Hal itu dilakukan untuk mencegah penularan dan deteksi dini penularan Covid-19, jelas Lalu Gita.

Hingga press release ini dikeluarkan, jumlah Kasus Suspek sebanyak 20.297 orang dengan perincian169 orang (0,8%) masih dalam isolasi, 30 orang (0,1%) masih berstatus probable, 20.098 orang (99%) sudah discarded.

Jumlah Kontak Erat yaitu orang yang kontak erat dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 88.798 orang, terdiri dari 2.637 orang (3%) masih dalam
karantina dan 86.161 orang (97%) selesai karantina.

Sedangkan Pelaku Perjalanan yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 sebanyak 116.456 orang, yang masih menjalani karantina sebanyak 1.064 orang (0,9%), dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 115.392 orang (99,1%).

“Bagi penyintas Covid-19 (orang yang sembuh dari Covid-19) untuk ikut serta membantu
saudara kita yang masih berjuang melawan Covid-19 dengan mendonorkan plasma darahnya (Donor Plasma Konvalesen) di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat,” harap Lalu Gita Ariadi.

Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id, serta layanan Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemi Covid-19 NTB di nomor 0818 0211 8119.

BKSAP Akan Jembatani Diplomasi Pendidikan dan Budaya di NTB

MATARAM.lombokjournal.com —

Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Mardani Ali Sera mengatakan, pihaknya akan siap membantu dan menjembatani perguruan tinggi atau universitas di Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki kerjasama dengan universitas di luar negeri.

Terutama kerja sama dalam memperkuat SDM dan pengembangan bidang-bidang ilmu yang mampu bersaing dengan pendidikan internasional.

“Kami datang ke NTB ingin mendengar dan melihat problem-problem yang dihadapi dunia pendidikan dan kebudayaan. Kemudian kami akan menjembatani melalui diplomasi sehingga peran pendidikan dan kebudayaan bisa ikut memberi kontribusi di dunia global,” ungkapnya saat rapat bersama Gubernur, H. Zulkieflimansyah, dan rektor se-NTB tentang Diplomasi Soft Power Indonesia melalui Pendidikan dan Pertukaran Budaya di ruang rapat utama kantor Gubernur NTB, Selasa (08/06/2021).

Menurutnya, kehadiran BKSAP DPR RI memberikan kemudahan bagi daerah untuk membangun hubungan internasional dalam mengembangkan berbagai bidang pendidikan dan kekayaan kearifan lokal yang sangat kaya.

Sehingga diharapkan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia dapat dikenal secara luas oleh negara-negara lain, tentu ini harus didukung dengan berbagai potensi yang dapat bersaing dengan pendidikan di luar negeri.

“Salah satu tugas BKSAP adalah mendorong daerah-daerah di Indonesia memiliki komunikasi dan koneksi dengan negara-negara internasional, baik dalam mengembangkan dunia pendidikan maupun pertukaran budaya secara luas. Misalnya, bukan hanya kita yang pergi belajar di luar negeri, tapi mereka juga kita dorong untuk belajar di Indonesia,” ujar Mardani.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Zulkieflimansyah menyambut baik kedatangan BKSAP DPR RI dalam rangka melihat bagaimana eksotisme Lombok dan NTB secara umum. Baik itu kearifan lokalnya maupun penerapan dunia pendidikannya di setiap kampus-kampus yang ada di NTB.

“Mereka adalah senior-senior saya yang hebat. Mudah-mudahan kedatangan rombongan BKSAP DPR RI dapat membantu mengembangkan dunia pendidikan di NTB,” harap Zulkieflimansyah.

Kunjungan ini merupakan kunjungan awal rombongan BKSAP untuk mendengarkan berbagai saran dan masukan dari dunia pendidikan dan budaya di NTB. Kemudian hasilnya, anggota komisi DPR RI yang tergabung dalam BKSAP akan menindaklanjuti dan merumuskan berbagai hal sebelum melakukan diplomasi dengan negara-negara internasional.

DPR RI memiliki fungsi dan tugas untuk menjembatani hubungan diplomasi dengan negara-negara internasional terutama dalam bidang pendidikan dan pertukaran budaya di setiap daerah di Indonesia.

Diplomasi ini tentu berada di bawah naungan BKSAP DPR RI yang sekaligus merupakan alat kelengkapan dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak diplomasi parlemen.

Diskominfotikntb

Kadiskominfotik: Waspada Akun Palsu Wakil Gubernur NTB

MATARAM.lombokjournal.com —

Setiap orang memiliki hak untuk bebas berpendapat sebagaimana yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hanya saja setiap orang juga harus memperhatikan etika dalam berpendapat, termasuk etika dalam bersosial media.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Nusa Tenggara Barat (NTB), Najamuddin Amy, ketika mengklarifikasi akun sosial media facebook yang mengatasnamakan Wakil Gubernur, Hj. Sitti Rohmi Djalillah, di ruang kerjanya, Senin (07/06/2021).

“Kebebasan untuk berpendapat dijamin oleh undang-undang Hak Asasi untuk menyampaikan dan memperoleh informasi, namun kita memiliki aturan terkait dengan kebebasan itu, salah satunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi dan Undang–Undang ITE,” kata Najamuddin.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menginformasikan kepada masyarakat bahwa Wakil Gubernur NTB hingga saat ini tidak pernah memiliki akun media sosial. Ia juga menegaskan bahwa segala komunikasi publik Pemerintah Provinsi NTB dengan masyarakat melalui media sosial, dikelola oleh biro Administrasi Pimpinan dan Dinas Kominfotik.

“Akun sosial media Wagub NTB yang dikelola sendiri yakni facebook, Instagram dan twitter saat ini berstatus tidak aktif. Sehingga, tidak benar kalaupun ada facebook, instagram dan twitter yang mengatasnamakan Wagub, itu adalah akun palsu dan harus diwaspadai,” tegas Najamuddin.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi, Suaeb Quri, mengungkapkan bahwa tindakan pencatutan nama pimpinan daerah pada akun sosial media sudah termasuk pelanggaran dari UU ITE dan UU Keterbukaan informasi, No. 14 tahun 2008, Pasal 17 tentang informasi yang dikecualikan.

“Informasi yang dikecualikan itu termasuk didalamnya informasi privasi atau hak pribadi orang atau riwayat hidup orang, sehingga kasus pencatutan nama dari pimpinan daerah adalah privasi yang tanpa seizin pimpinan daerah tersebut, sudah jelas melanggar undang-undang,” jelas Suaeb.

Suaeb Quri juga menghimbau kepada masyarakat untuk berhati–hati dalam bermedia sosial, jangan sampai mengatasnamakan akun pribadi orang lain, apalagi akun dari penjabat pemerintahan.

“Tidak membuat akun orang tanpa seizin orang tersebut, apalagi ini adalah akun Wakil Gubernur NTB yang menjadi panutan dan contoh masyarakat, syukur saja jika isi dalam akunnya memberikan informasi yang positif seperti capaian daerah dan lain-lain, tetapi jika tujuannya lain dan memberikan informasi yang tidak bersumber ini sangat bahaya bagi keberlangsungan daerah,” pungkasnya.

Ser@diskominfotik

Kunjungi Santong, Geopark Rinjani Agendakan Pelatihan Wisata

KAYANGAN.lombokjournal.com —

Manager Pemberdayaan Masyarakat Geopark Rinjani, Fathul Rahman menjelaskan, untuk mengangkat potensi wisatanya, wilayah Kecamatan Kayangan masih perlu banyak pembenahan.

“Secara administratif seluruh daerah Kabupaten Lombok Utara adalah bagian dari Geopark RInjani. Kayangan adalah geosite yang memiliki potensi air terjun dan budaya. Namun dibandingkan dengan gosite daerah lain, hanya Kayangan ini yang belum memiliki petunjuk untuk wisatanya,” ujar Fathul di Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Selasa (08/06/21).

Hal itu dikatakan Fathul Rakman dari pihak Geopark Rinjani dalam kunjungan rutin ke daerah-daerah dengan potensi wisata yang belum terkelola dengan baik.

Salah satunya di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, yang masih sangat membutuhkan perhatian di bidang pemberdayaan SDM maupun pengelolaan lokasi wisata.

Kunjungan pihak Geopark Rinjani di Kayangan kali ini, difokuskan pada pengenalan tentang Geopark Rinjani, agenda kegiatan, juga tentang pentingnya pengelolaan wisata yang baik dan profesional.

Geopark Rinjani pada saat kunjungan di Desa Santong, Kecamatan Kayangan menjelaskan, potensi wisata di daerah Kayangan mulai dari Desa Kayangan, Gumantar, hingga Desa Santong sangat memungkinkan untuk bisa mengangkat eksistensi wisata sekaligus perekonomian masyarakat.

Kunjungan pihak Geopark Rinjani juga bertujuan untuk mengenalkan tentang geopark pada tiap element masyarakat maupun elemen kepemudaan.

Harapannya, ada masukan-masukan terkait apa saja yang perlu dibenahi untuk meningkatkan potensi wisata yang ada di daerah Kayangan.

Pihak Geopark Rinjani berkeinginan memprioritaskan potensi wisata di daerah Kecamatan Kayangan. Agar bisa terkelola dengan baik oleh POKDARWIS, maupun elemen kepemudaan di tiap titik wisata yang ada di Kecamatan Kayangan.

Setelah kunjungan kali ini, segera akan dilakukan tahap pemberdayaan SDM untuk pengelolaan daerah wisata di daerah Kayangan.

Kunjungan kali ini dalam rangka sosialisasi, yang akan ditindaklanjuti dengan agenda pelatihan maupun kegiatan terkait pariwisata. Dan akan melibatkan elemen kepemudaan di tiap daerah wisata di Kecamatan Kayangan.

Kunjungan pihak Geopark Rinjani di Desa Santong, Selasa (08/06/21) dihadiri beberapa elemen kepemudaan. Mulai Karang Taruna Desa Santong, komunitas pemuda Desa Santong, Gabungan Pecinta Alam (GPA) Santong.

Pihak Geopark Rinjani menyampaikan, peran pemuda dalam meningkatkan potensi wisata perlu dikembangkan dan lebih disupport, baik dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah.

Tujuannya, terbentuknya daerah wisata yang tertata dengan baik dan pengelolaan yang profesional.

Dan pihak Geopark Rinjani berharap agar komunitas kepemudaan dan lainnya memberikan masukan dan informasi, terkait pengelolaan wisata yang pernah dilakukan.

“Selain untuk mengetahui setiap kendala yang ada, kami juga berharap agar nanti setiap objek wisata dapat dikelola oleh masyarakat atau pemuda daerah tersebut, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pemuda di tiap daerah wisata.” kata Fathul

Han

Bupati Letakkan Batu Pertama Gedung Club Baca Perempuan

TANJUNG.lombokjournal.com —

Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH melakukan peletakan batu pertama Club Baca Perempuan dan Sekolah PAUD Alam Anak Negeri, di Jambi Anom, Senin (07/06/21)

Dalam sambutannya Bupati Djohan Sjamsu menyampaikan, pembangunan Gedung Club Baca Perempuan dan Sekolah PAUD Alam Anak Negeri menelan biaya berkisar 10 miliar rupiah dari bantuan pusat.

“Saya hadir di sini senada dengan yang saya lakukan hari ini, anak belajar interaksi dengan alam sebagai anak negeri yang disponsori oleh Lembaga Club Baca Perempuan, maka kepadanya saya berterima kasih sebagai Kepala Daerah,” tuturnya.

Dikatakan Bupati Djohan, pendidikan PAUD berperan penting mengisi relung hati anak bangsa sejak dini dan memperkenalkannya dengan alam sekitar.

Disamping itu pula, perlu dikhawatirkan imbas perkembangan teknologi yang begitu cepat, walaupun di sisi lain memberi manfaat.

“Kami mengucapkan terima kasih atas inisiasi dan partisipasi mendirikan gedung TK PAUD Anak Negeri untuk geliat membaca karena adanya fenomena kurangnya minat baca,” imbuhnya.

Bupati berharap, adanya Club Baca Perempuan dan Sekolah PAUD Alam Anak Negeri, dapat menjadi semangat baru bagi anak-anak melakukan kegiatan membaca dan cinta membaca.

Menurut bupati dua periode ini, keberadaan yayasan cukup membantu pada saat situasi pendapatan daerah menurun drastis akibat Covid-19 di Lombok Utara.

Selain itu, lokasi pendirian gedung tersebut representatif dengan kondisi alam yang terbuka. Namun demikian, akses jalan menuju lokasi perlu menjadi perhatian Pemda KLU.

“Belum banyak yang bisa kita perbuat tahun ini, karena kondisi keuangan daerah yang belum mampu akibat Covid-19,” tandasnya.

Dijelaskan pula, masih banyak persoalan daerah yang belum diselesaikan seperti belum dibangunnya Kantor Bupati dam Gedung DPRD.

Pihaknya optimis, sedikit demi sedikit permasalahan daerah akan dibenahi, dan dibangun agar pada saatnya seluruh komponen daerah mampu berkiprah membangun Lombok Utara.

“Mari kita utuh bersatu bangun dari keterpurukan, insya Allah Pemda tidak menutup mata terhadap kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu yang banyak bergerak dalam bidang pendidikan, untuk tumbuh kembangnya minat baca anak bangsa di daerah kita,” urainya.

Dituturkannya, amaliah yayasan mencerdaskan anak bangsa melalui PAUD Alam Anak Negeri dan club baca memiliki banyak makna untuk kemajuan pendidikan Lombok Utara pada masa yang akan datang.

Sementara itu, Nursida Syam SS mengingatkan, usia Club Baca Perempuan telah memasuki 14 tahun.

Namun kesediaan Bupati Lombok Utara bersama-sama menyaksikan dan meletakkan batu pertama Sekretariat Bersama (Sekber) Club Baca Perempuan dan Gedung PAUD Anak Negeri tersebut.

“Gedung ini sumbangsih atau tali kasih dari salah seorang kawan jauh dari Prancis. Dia saudara kami, sahabat kami kakanda Irwan, beliaulah yang kemudian mendatangkan rezeki besar untuk Club Baca Perempuan. Kami juga berharap ini menjadi aset bersama untuk Lombok Utara ke depan,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Nursida Syam menyampaikan terima kasih yang tulus atas kehadiran Bupati Lombok Utara meluangkan waktu sekaligus menyempatkan diri hadir.

“Kami harapkan nanti pada pertemuan selanjutnya bisa hadir untuk meresmikan gedung ini agar dapat memberi manfaat” tutupnya.

Acara dilanjutkan dengan dengan prosesi peletakan batu pertama kemudian foto bersama dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Hadir saat itu Bunda PAUD Lombok Utara Hj. Galuh Djohan Sjamsu, Ketua Lembaga Club Baca Perempuan Nursida Syam SS, unsur Camat Tanjung serta tokoh masyarakat setempat.

wld

Aplikasi NTB Care dan Satu Data, Usaha Wujudkan SPBE Modern

MATARAM.lombokjournal.com —

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan strategi untuk memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Berbagai aplikasi digembleng Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Nusa Tenggara Barat (NTB) demi turut mewujudkan visi dan misi NTB Gemilang, bersih serta melayani.

Diskominfotik NTB sendiri telah melahirkan berbagai program aplikasi di antaranya, aplikasi “Lestari” di Dinas LHK NTB, SIP Posyandu di DPMD Dukcapil, Desa Siaga di BPBD, Silamo di BPKAD, Simanis di Disperind NTB. Serta, NTB Care dan NTB Satu Data yang berada di garda terdepan dalam pelayanan publik.

Sedangkan di Diskominfotik sendiri terdapat program aplikasi “NTB Care” dan “NTB Satu Data.

“Alhamdulillah saat ini tengah dilaksanakan kompetisi inovasi yang dilaksanakan kemendagri di mana ada 13 inovasi yang sedang masuk kompetisi. Seperti NTB Care masuk dalam nilai kematangan 190 dan menjadi nomor urut satu dari 13 Inovasi yang sedang dilombakan, nomor dua Si Lapor di Dinas Perhubungan dan Nomor tiga NTB Satu Data,” kata Kepala Diskominfotik, Najamudin Amy, dihadapan Wagub, Hj. Sitti Rohmi Djalilah di Aula Pendopo Wagub, Senin (7/6/2021).

Selain itu, lanjut Najamudin, bahwa aplikasi NTB Care, NTB Satu Data dan Digitalisasi adalah satu cara Diskominfotik NTB.

Dalam program Digitalisasi yang sebelumnya dikenal sebagai program “Kampung Media”, saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dan bekerjasama sama dengan salah satu Dirjen di kementerian Kominfo yakni, program “Kampung Digital”.

“Kampung Digital ini ke depannya tidak hanya berada di sekitar KEK Mandalika, namun juga akan ada di seluruh kabupaten/kota. Diantaranya melakukan pendekatan agar bisa disiapkan desa-desa wisata, revitalisasi Posyandu agar bisa masuk di Big Data dan Digitalisasi,” ujarnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Diskominfotik NTB terbagi menjadi 4 bidang yakni, Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP), Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi (PTIK), Bidang Persandian dan Keamanan Informasi dan Bidang Statistik.

Di bidang IKP menangani tupoksi di antaranya kerjasama media seperti Forum Pimpinan Redaksi, Temu Organisasi konferensi pers, Bakohumas yang akan dihidupkan kembali baik instansi vertikal dan intansi Pemprov NTB dan kabupaten/kota.

Dikatakan untuk PPID Utama, kondisi hingga saat ini terdapat 15 % PPID Informatif, 35 % menuju informatif. Targetnya dalam bulan ini 60 % OPD bisa Informatif.

“Namun setelah dilakukan klinis diharapkan 100 % 35 OPD ke depannya bisa Informatif. Sebelum Komisi Informasi (KI) melakukan Monev kita terlebih dahulu akan melakukan pra monev agar nantinya OPD tersebut bisa informatif 100 %,” kata Najamudin.

Kominfotik NTB juga menggelar “Bincang Gemilang” yang dilaksanakan secara hybrid, virtual dan secara langsung di Diskominfotik terkait dengan program-program strategis dan program unggulan ataupun isu-isu strategis yang tengah berkembang di NTB.

Di bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Kadis Diskomintik NTB menyebut keamanan informasi jarang disentuh padahal ini sangat penting. Jika menunggu pelabelan dari pusat terlalu lama, namun setelah dilakukan validasi dan cek fakta bisa dimasukkkan Computer Security Insident (C-SIRTE) untuk mengecek keamanan informasi yang bisa diintegrasikan dengan NTB Care.

“Untuk NTB Care saat ini sudah ada di Facebook dan kita juga sudah buatkan instagramnya tidak saja di Android tapi juga di di Kantor Diskomiknfotik NTB sudah bisa dilihat secara langsung,” katanya.

Pada Bidang Statistik, Kominfotik NTB lebih fokus pada NTB Satu Data. Target RPJMD 85 persen baru capaian data terakhir yang diintervensi sudah pada angka 34 persen yang terdiri dari data sektoral, data priritas dan data berkualitas.

herikp@diskominfotik

UMKM NTB Harus Digembleng Menjelang MotoGP

LOTENG.lombokjournal.com —

Menyambut gelaran akbar World Superbike dan MotoGP, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah turut mendampingi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) H. Moeldoko, meninjau persiapan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah.

Dalam kunjungan kerjanya selama 2 hari, Moeldoko juga ingin memastikan keberadaan sirkuit Mandalika memiliki manfaat untuk lingkungan sekitar. Pemerintah daerah dan ITDC harus bersinergi, menyiapkan UMKM sebaik-baiknya. Terakomodasi dengan baik, dan bahkan sudah terbangun komunikasi dengan Mandalika Grand Prix Association (MGPA).

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, mendampingi Moeldoko saat meninjau kesiapan sirkuit MotoGP Mandalika

“Pembangunan Sirkuit Mandalika harus memiliki multiefek untuk masyarakat di lingkar KEK Mandalika,” kata purnawirawan TNI, ini, saat berdialog dengan pelaku UMKM, Senin (07/06/21).

Agar UMKM dilatih memahami bahwa produk-produk seperti souvenir atau buah tangan buatan lokal dimasukkan simbol sebagai ciri khas event internasional MotoGP.

Selain itu, UMKM ini juga harus dilakukan pendampingan-pendampingan, supaya produknya memiliki peningkatan kualitas. Termasuk dapat membaca pasar, apa yang menjadi keinginan konsumen yang akan hadir mengunjungi NTB pada event Internasional MotoGP.

Apalagi sudah disiapkan 303 outlet untuk UMKM, termasuk fasilitas seperti Masjid dibangun sekitar stand untuk UMKM.

Senada dengan Muldoko, Gubernur Zulkieflimansyah mengatakan kehadiran MotoGP membuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat turut berkembang dan dapat menggerakan sektor ekonomi.

“Pemerintah provinsi terus fokus melakukan penguatan UMKM,” tuturnya.

Gubernur menyebutkan terdapat lebih dari 5.000 UMKM dengan berbagai produk lokal yang terus berkembang dan kompetitif.

edy

@diskominfotik_ntb