Addendum Pengelolaan Gili Trawangan Ditandatangani

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) menandatangani berita acara kesepakatan pokok-pokok addendum perjanjian kontrak produksi.

Sedikitnya sembilan kesepakatan dalam addendum kontrak produksi pengelolaan aset lahan seluas 65 Ha di Gili Trawangan akan dibahas berkelanjutan antara tim Pemprov NTB yang diketuai oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) sebagai pengacara negara bersama pengusaha Winoto dan direksi PT. GTI.

Beberapa diantaranya adalah perubahan kontrak kerjasama dan besaran retribusi PT GTI selama 25 tahun beroperasi.

addendum
Gubernur NTB dan PT GTI saat menandatangani addendum

“Pemerintah memutuskan upaya addendum dengan komitmen PT GTI siap membangun dan mengelola izin investasi yang sudah diberikan”, tegas Gubernur H. Zulkieflimansyah, di Aula Kantor Kejati, Kamis (20/06).

Gubernur mengatakan, komitmen melanjutkan pengelolaan aset dalam kontrak kerjasama sampai dengan 2026 itu menjadi salah satu kesepakatan yang akan dibahas dan dituangkan dalam addendum.

BACA JUGA:

Sekretaris Daerah, H. Lalu Gita Ariadi menjelaskan, pembahasan direncanakan selesai pada Agustus mendatang, termasuk ketentuan mengenai hak dan kewajiban terkait komitmen investasi.

Adapun mengenai retribusi juga akan disepakati sesuai aturan hukum yang berlaku serta kesepakatan mengenai pengusaha maupun pengusaha yang saat ini menempati lahan PT. GTI untuk diberikan masa transisi penghentian usaha mereka.

“Bahkan kalau diperlukan, kontrak kerjasama bisa diperbaharui jika klausul lama dianggap tidak lagi sesuai dengan kesepakatan dua pihak”, jelasnya.

diskominfotikntb




Polda NTB Antisipasi Transmisi Covid-19 dengan Metode TFG

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalilah, mengapresiasi langkah dan gagasan Polda NTB untuk melakukan penanganan penyebaran Covid-19 yang tersistem dengan Metode TFG (Tactical Floor Game).

Polda NTB
Hj. Sitti Rohmi Djalilah

“Apalagi adanya informasi bermunculan pandemi Covid-19 yang bermutasi dengan varian yang baru, harus menjadi atensi bersama,” kata Wagub saat rapat kesiapan antisipasi Eskalasi Outbreak dan potensi transmisi Covid-19, kunjungan skala Nasional dan International di NTB, Kamis (10/6/2021) di Lapangan Bhara Daksa Polda NTB.

Untuk itu, langkah dan strategis yang dilakukan Polda NTB dengan TFG, harus dibangun dengan sebuah sistem yang terstruktur rapi. Agar bila terjadi melonjaknya Covid-19 secara tidak terkendali, dapat teratasi secara sistematis dan terstruktur.

“Kami kira ini langkah yang bagus, dalam upaya tindakan promotif dan preventif sangat dibutuhkan dalam pengendalian Covid,” ungkap Sitti Rohmi.

BACA JUGAAddendum Pengelolaan Gili Trawangan Ditandatangani

Sementara itu, Kepala Polda NTB, Irjen. Pol. M. Iqbal, mengatakan bahwa Polda menginisiasi dilaksanakannya TFG (Tactical Floor Game) merupakan langkah untuk melaksanakan kegiatan antisipasi Outbreak penularan Covid-19.

Upaya proaktif dan prefentif harus dilaksanakan untuk menghadapi jika terjadi lonjakan penderita Covid-19, dengan menghadirkan steakholder untuk duduk bersama, dengan tujuan memastikan kesiapan tugas masing-masing.

Sehingga jika terjadi hal terburuk, sistem sudah terbentuk dan semua stakeholder sudah tahu apa yang harus dilakukan.

“Sampai menejemen kuburan pun harus sudah siap,” ujar Kapolda.

Begitupun anggaran, tenaga kesehatan, fasilitas seperti tempat tidur, puskesmas dan bahkan hotel harus siap apabila dibutuhkan sebagai tempat isolasi.

Artinya, negara harus sedini mungkin mempersiapkan sistem untuk masyarakatnya.

diskominfotikntb




Pemukiman di Teluk Kombal Terendam Air Laut

Bertahun-tahun pemukiman warga terendam air laut pasang, dipertanyakan perhatian Pemda Lombok Utara 

KLU.lombokjournal.com

Abrasi pantai mengakibatkan naiknya air laut saat pasang, selama bertahun-tahun merendam pemukiman warga di Dusun Teluk Kombal, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.

Air laut merendam rumah warga

Kondisi tersebut menjadi langganan bagi warga Dusun Teluk Kombal selama bertahun tahun. Air laut pasang yang merendam pemukiman warga bisa berlangsung dua kali dalam sebulan.

Keterangan itu diungkapkan salah satu warga, Wirya Agus Setiawan, yang akrab dipanggil Yayan, kondisi tersebut menjadi langganan warga Dusun Teluk Kombal selama bertahun-tahun.

“Kurang lebih 10 tahun yang lalu kondisi nya mulai agak parah, saat ini beberapa areal pantai semakin terkikis dan air laut selalu masuk setiap 2 kali sebulan bahkan bisa sampe 8 hari dalam sebulan,” tutur  Yayan tentang kondisi dusunnya.

Memang, soal air laut yang merendam pemukiman warga itu sempat mendapatkan penanganan dari pemerintah setempat, tapi masih belum bisa maksimal.

BACA JUGA: Gubernur Zul Dukung Penuh Budidaya Lobster di NTB 

Pasalnya, penanganan yang dilakukan hanya berupa pembuatan tembok pembatas untuk melindungi pemukiman warga dari air laut pasang. Tentu saja, tembok pembatas itu tak mungin bisa mengatasi derasnya laut saat pasang.

Dan tembok pembatas pun tak bertahan lama, diterjang air laut saat pasang.

“Sejauh ini yang kami tau sudah beberapa kali pemda berkunjung untuk melihat kondisi di dusun kami. Dan pernah dibuat tembok pembatas pantai dengan kampung yang hanya bertahan kurang lebih 2 tahun. Kemudian, sejak saat itu ingga sekarang, belum ada tindakan langsung dari pemda mengenai kondisi yang saat ini terjadi.” ungkap Yayan

Masuknya air laut ke pemukiman warga dusun Teluk Kombal tentu sangat berdampak bagi rumah-rumah warga yang terendam.

Selain membuat kondisi bangunan rumah warga makin rapuh, air laut yang menggenang pun mengundang suasana pemukiman warga yang semakin kumuh dan rentan terhadap datangnya penyakit, terutama bagi anak-anak dan lansia.

Yayan menegaskan, kondisi tersebut sangat mengganggu warga terutama bagi anak-anak di Dusun Teluk Kombal.

“Beberapa rumah warga sudah tidak layak huni atau hampir roboh, dan ada beberapa warga yang masih bertahan di rumah masing-masing karena keadaan. Anak-anak kadang sering terganggu dalam belajar karena ada sebagian air laut yang masuk ke rumah mereka.” kata yayan

Kondisi memperihatinkan tersebut masih belum ada perhatian atau penanganan lebih lanjut untuk saat ini dari Pemda Lombok Utarat.

Yayan menjelaskan, warga sangat berharap adanya perhatian dari pemerintah terkait kondisi dusun Teluk Kombal saat ini.

BACA JUGA: Gubernur NTB Aan Siapkan Lahan Tanaman Porang bagi Investor

Warga Dusun Teluk Kombal berharap adanya tindakan untuk menemukan solusi terbaik untuk kondisi memperihatinkan tersebut.

“Harapan dari kami sebagai warga tentu semoga ada perhatian lebih dari pemda untuk mengatasi keadaan yang semakin lama semakin buruk, yang mungkin saja bisa mengakibatkan hal-hal atau dampak yang lebih buruk lagi bagi warga.” ungkap Yayan.

Han




UMKM Didorong Naik Kelas dan Semakin Profesional

MATARAM.lombokjournal.com ~ UMKM terus menjadi perhatian Bank Indonesia (BI) dalam berkontribusi demi pengembangan ekonomi masyarakat di daerah, salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi mengatakan bahwa UMKM termasuk salah satu tulang punggung perekonomian daerah.

“Apabila kita dorong UMKM naik kelas, dan semakin profesional, maka tentunya akses keuangan, inkuisi juga menjadi faktor penting,” kata Rosmaya saat membuka kegiatan Webinar Trasnformasi Bali Nusra bertajuk ”Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Daerah” yang berlangsung secara virtual, Rabu (09/06/2021).

Rosmaya mengungkapkan bahwa BI dalam mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menggunakan instrumen bauran kebijakan BI, di antaranya stabilitas dan pelonggaran kebijakan moniter, relaksasi kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran dan mengembangkan UMKM, ekonomi serta keuangan Syariah, dan pendalaman pasar keuangan, dengan berkoordinasi bersama pemerintah dan institusi lain.

“Upaya pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah dan komite stabilitas sistem keuangan,” jelasnya.

BACA JUGANTB Perkuat Fondasi Ekonomi Melalui Industrialisasi

Sementara itu, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, mengapresiasi sinergitas bersama BI. Kegiatan pengembangan UMKM oleh BI difokuskan pada 3 aspek yaitu; pengendalian inflasi, peningkatan ekspor serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.

UMKM didorong Naik Kelas
H. Zulkieflimansyah

Selain itu, BI memiliki 3 pilar utama yang menjadi landasan yaitu; penguatan korporatisasi, peningkatan kapasitas dan akses pembiayaan. Dukungan BI terhadap pengembangan UMKM yang dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian.

“Alhamdulillah, bantuan BI NTB yang sangat luar biasa membantu, salah satunya mendesain produk-produk BUMDES kami, sehingga BUMDES mampu menampung produk-produk yang akan menjadi produk UKM kami dan kemudian didistribusikan ke desa-desa,” kata Gubernur.

Selanjutnya Gubernur menjelaskan bahwa Pemda terus hadir di tengah UMKM, salah satunya melalui program yang digagas dengan BI, yaitu Mahadesa. Program ini selain memperkuat infrastruktur perekonomian di desa, juga diharapkan mampu mengangkat berbagai produk IKM/UKM lokal untuk bisa bersaing, tidak hanya menjadi tuan di negerinya sendiri, tetapi juga di pasar nasional dan global.

“Apabila BUMDES dapat menjalankan sistem Mahadesa yang digagas dengan Bank Indonesia maka ekonomi dari desa akan menggeliat sehingga secara makro agregat ini akan punya implikasi yang luar biasa,” ucap Zulkieflimansyah.

Diskominfotikntb




NTB Perkuat Fondasi Ekonomi Melalui Industrialisasi

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya menguatkan fondasi perekonomian melalui industrialisasi. Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menjelaskan, bahwa masyarakat mampu mewujudkan industrialisasi jika diberikan apresiasi dan ruang untuk berekspresi.

Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam kegiatan Bank Indonesia Webinar Transformasi Bali Nusa Tenggara bertajuk ”Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Daerah” yang berlangsung secara virtual, Rabu (09/06/2021).

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah

“Hadirnya industrialisasi menjadi solusinya dan memberikan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat, mengurang pengangguran dan mengentaskan kemiskinan,” katanya

Gubernur Zul menjelaskan, terkait perkembangan industrialisasi yang ada di NTB, ruang dan apresiasi yang telah diberikan dapat menghasilkan berbagai produk-produk yang telah dibuat para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM).

“Industrialisasi yang kami maksud saat ini adalah NTB mampu membuat berbagai produk-produk yang sederhana, seperti membuat masker, pabrik pakan, alat pelindung kesehatan, antigen, motor listrik dan lain sebagainya,” paparnya.

Selain itu, konsep industrialisasi di Provinsi NTB bukan hanya pada perubahan kontribusi dari masing-masing sektor ekonomi, tetapi Industrialisasi mampu menghadirkan pendalaman struktur industri.

BACA JUGACSGS UI: Masyarakat NTB Relatif Siap Hadapi KEK Mandalika

Ser@diskominfotik




Sinergikan Program, PKK KLU Rakor Bersama OPD

TANJUNG.lombokjournal.com Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lombok Utara (KLU), Hj Galuh Nurdiyah Djohan Sjamsu membuka Rapat Kordinasi (Rakor) Tim Penggerak PKK KLU bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Rabu (09/96/21).

Sinergi PKK

Penyelenggaraan rakor tersebut untuk mesinergikan program PKK dan OPD.

Hadir pula para Kepala OPD di antaranya Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Drs Faisol MSi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Agus Tisno SE, Plt Kepala Dinas Dukcapil KLU Tresnahadi SPt, dan Jajaran OPD lainnya, Jajaran Pengurus TP PKK beserta tamu undangan.

Hj Galuh Nurdiyah mengawali arahannya menyampaikan tujuan pertemuan tersebut, yakni membangun sinergitas program-program PKK dan OPD Pemda Lombok Utara.

BACA JUGA: Gubernur NTB Akan Siapkan Lahan Tanaman Porang untuk Investor

Pentingnya pertemuan dengan instansi terkait, karena program PKK banyak yang relevan dengan program atau kegiatan yang ada pada masing-masing instansi.

“Saya yakin program PKK banyak terkait dengan program dinas sehingga kami sampaikan pada pembina, dalam hal ini Bupati Lombok Utara. Sinergi PKK dapat membantu dalam menyukseskan realisasi kinerja pada masing-masing OPD yang berkaitan,” tuturnya.

Menurutnya, PKK tidak memiliki dana khusus seperti tahun-tahun sebelumnya. Mendapatkan dana hibah, sehingga pihaknya leluasa dalam bergerak menyukseskan program-program yang ada.

“Kepada seluruh pengurus, mari kita bekerja walaupun belum ada dana pasti yang kita harapkan. Alhamdulillah semua pengurus PKK dapat melaksanakan kegiatan program yang ada pada masing-masing Pokja,” imbuhnya.

Sementara itu, mengingat PKK setiap tahunnya ada perlombaan seperti Lomba Hatinya PKK, Lomba Kelompok Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga dan lainnya.

Hal tersebut menginisiasi adanya pertemuan yang intensif membangun sinergi dengan pihak terkait, guna kemajuan pembangunan Lombok Utara.

Secara kedinasan, penganggaran spesifik program PKK tidak ada, namun mungkin ada program OPD yang bisa disinergikan dengan program PKK, untuk direalisasikan.

BACA JUGA: BPD dan Pemdes Musyawarah untuk Pemindahan Kantor Desa Jenggala

“TP PKK KLU bertekad mempunyai sumbangsih, turut serta dalam membangun Lombok Utara dengan tulus, sesuai dengan kemampuan masing-masing Pokja dan dijalani dengan senang hati. Pokja yang ada di PKK, dapat menyampaikan program-programnya pula pada dinas, berkoordinasi sampai kerja sama program bisa terealisasi,” tandasnya.

Dalam Rakor tersebut, kehadiran OPD terkait penting, selain untuk mengetahui program apa saja yang relevan dengan program PKK KLU. Program PKK dapat didukung oleh OPD dengan mesinergikan program.

Selanjutnya, dijelaskan Ketua TP PKK KLU, Program Dasawisma perlu pula menjadi perhatian hingga masing-masing dusun mesti terbentuk.

Diharapkan ke depan untuk Lomba Desa, dalam tiap kecamatan paling tidak, ada satu desa binaan bersama antara OPD dengan PKK.

Pada kegiatan Rakor tersebut, seluruh perwakilan dinas menyampaikan program-program yang berkaitan dengan Program PKK KLU.

Di antaranya dari Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, DP2KBPMD, Bappeda dan lainnya guna menyelaraskannya. Sebagaimana sinergi program kerja sama antara OPD dan PKK KLU.

wld




Pasien Covid-19 di NTB, Rabu, 17 Orang Positif

MATARAM.lombokjournal.com Dari pemeriksaan 406 sampel di laboratorium,  telah terkonfirmasi pasien positif Covid-19 di Nusa Tenggara Barat (NTB) bertambah sebanyak 17 orang.

Update Covid-19 itu disampaikan Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si melalui press release yang diterima media, hari Rabu (09/06/21).

Pemeriksaan dilakukan di Laboratorium PCR dan TCM RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Laboratorium PCR RS Universitas Mataram, Laboratorium PCR STP Sumbawa, Laboratorium PCR RSUD Kota Mataram, Laboratorium PCR Selong, Laboratorium PCR Prodia, Laboratorium PCR RS Bhayangkara, Laboratorium PCR RSUD Praya, Laboratorium PCR RSAD Wirabhakti, dan Laboratorium Antigen.

Hasil pemeriksaan sebanyak 406 sampel dengan 382 sampel negatif, 7 positif ulangan, dan telah terkonfirmasi 17 sampel kasus baru positif Covid-19.

Data per-hari Covid-19

Namun  pasien yang dinyatakan selesai isolasi dan sembuh dari Covid-19, jumlahnya lebih banyak.

“Hari ini terdapat 23 penambahan orang yang selesai isolasi dan sembuh dari Covid-19,” jelas Lalu Gita Ariadi melalui press releasenya.

Dan diungkapkan, hari ini terdapat dua penambahan kasus kematian baru.

Dengan adanya tambahan 17 (tujuh belas) kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19, 23 tambahan sembuh baru, dan 2 kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19
di Provinsi NTB sampai hari Rabu (09/06/21) sebanyak 13.822 orang.

Rinciannya, 12.671 orang sudah sembuh, 613 meninggal dunia, serta 538 orang masih positif.

“Untuk mencegah penularan dan deteksi dini penularan Covid-19, petugas kesehatan tetap melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif,” kata Lalu Gita Ariadi.

Hingga press release ini dikeluarkan, jumlah Kasus Suspek sebanyak 20.326 orang dengan perincian 184 orang (0,9%) masih dalam isolasi, 25 orang (0,1%) masih berstatus probable, 20.117 orang (99%) sudah discarded.

Jumlah Kontak Erat yaitu orang yang kontak erat dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 88.882 orang, terdiri dari 2.679 orang (3%) masih dalam karantina dan 86.203 orang (97%) selesai karantina.

Sedangkan Pelaku Perjalanan yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 sebanyak 116.456 orang, yang masih menjalani karantina sebanyak 1.062 orang (0,9%), dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 115.394 orang (99,1%).

“Bagi penyintas Covid-19 (orang yang sembuh dari Covid-19) untuk ikut serta membantu
saudara kita yang masih berjuang melawan Covid-19 dengan mendonorkan plasma darahnya (Donor Plasma Konvalesen) di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat,” harap Lalu Gita Ariadi.

Rr

Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id, serta layanan Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemi Covid-19 NTB di nomor 0818 0211 8119.




BPD dan Pemdes Musyawarah Pemindahan Kantor Desa Jenggala

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara menyelenggarakan musyawarah desa (Musdes) khusus  bertempat di Aula Kanfor Desa Jenggala, Rabu (09/06/21).

Pembahasan musdes itu terkait rencana pemindahan Kantor Desa yang lama ke tempat yang baru.

Seiring perjalanan waktu serta perkembangan kegiatan pemerintahan di desa, lokasi Kantor Desa Jenggala terkesan makin menyempit, di pihak lain ada peningkatan pelayanan masyarakat.

Ditambah pemukiman penduduk yang makin padat, saat ini Kantor Desa kelihatan makin mepet dengan badan jalan raya utama Tanjung-Bayan.

BACA JUGA: Bank NTB Syariah bersama GPLI, MoU Sejaterakan Nelayan Lobster

Kepala Desa Jenggala, Fahrudin,S.Pd mengungkapkan, karyawan di Kantor Desa tidak bisa bekerja dengan baik. Sebab konsentrasi mereka terganggu dengan kebisingan kendaraan yang makin padat.

Letak Kantor Desa yang mepet dengan jalan raya utama seperti itu, juga membahayakan warga masyarakat yang hendak mengurus keperluan administrasi ke desa.

Fahrudin lebih jauh menjelaskan, untuk penambahan ruangan perangkat desa juga terbatas.

Kondisi ruang kerja kantor saat ini tidak mendukung khususnya ruang kerja lembaga desa, karena tidak ada halaman. Saat perangkat desa mengadakan kegiatan terkait program pembangunan desa, ruangan sangat terbatas dan kurang mendukung.

“Kita kesulitan tempat pakir, dan warga harus memarkir kendaraannya di badan jalan raya. Ini sudah pasti membahayakan pengguna jalan. Selain ruangan tidak memadai, genangan air di saat hujan dan banjir mengganggu aktifitas hingga bekerja tidak maksimal,” tutur Fahrudin.

Karena itu, Pemerintah Desa Jenggala dan BPD melakukan Musdes khusus dengan Kepala Dusun, lembaga-lembaga desa, perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda untuk membahas wacana pemindahan Kantor Desa Jenggala.

Dari Hasil Musyawarah semua peserta sepakat untuk pemindahan Kantor Desa Jenggala yang lokasi saat ini berada di RT 06 Panon Kebon Tanak Song Lauk,  Desa Jenggala, Kecamatan Tqnjung.

BACA JUGA: M16: Masker Medis Masih Mahal, Pemerintah Harus Terapkan HET

Tujuan pemindahan tidak lain untuk memberikan pelayanan yang maksimal Kepada Masyarakat, terang Fahrudin.

@ng




CSGS UI: Masyarakat NTB Relatif Siap Hadapi KEK Mandalika

MATARAM.lombokjournal.com

Peneliti dari Unit Kerja Khusus Center for Strategic and Global Studies (CSGS) Universitas Indonesia (UI), Kurniawati, memaparkan bahwa masyarakat NTB sudah relatif siap menghadapi berkembangnya KEK Mandalika. Hal tersebut berdasarkan penelitian SDM yang dilakukannya bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf) RI di kawasan wisata KEK Mandalika.

“Kita berharap dengan adanya studi ataupun penelitian terkait kesiapan SDM sebagai pendukung pengembangan wisata di KEK Mandalika ini bisa dijadikan rekomendasi bagi perumusan kebijakan Kemenparkeraf RI untuk bisa mendorong pengembangan SDM di destinasi wisata super prioritas KEK Mandalika,” kata Gubernur NTB saat menerima audiensi CSGS (UI), di ruang kerjanya, Rabu (9/6/2021).

“Dari sisi SDM, masyarakat NTB sudah siap mengingat di sini sudah ada SMK jurusan pariwisata, Perguruan Tinggi Pariwisata dan sebagainya. Dari pelaku pariwisata juga sudah menyatakan kesiapannya menghadapi event-event strategis dalam pengembangan patriwisata di NTB,” ujar Kurniawati.

BACA JUGA:

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. Yusron Hadi, menambahkan bahwa berbagai program penguatan SDM yang sebelumnya sudah dilaksanakan Pemprov di sejumlah kawasan wisata, termasuk di KEK Mandalika, nantinya akan banyak berkontribusi dalam menghadapi perkembangan pariwisata NTB ke depan. Terlebih dengan akan digelarnya berbagai event internasional seperti, MotoGP tahun 2022 mendatang.

“Studi yang dilakukan UI ini juga bisa memberikan nilai tambah ataupun masukan dan saran untuk dilakukan pembenahan ke depan menjadi lebih baik, khususnya dalam penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata ataupun dampak ikutan yang pasti ditimbulkan oleh berkembanganya suatu industri pariwisata itu sendiri,” ujar Yusron.

Menurutnya, pengembangan wisata KEK Mandalika dengan akan dilaksanakannya MotoGP tidak hanya kesiapan dari sisi infrastruktur tetapi juga yang lebih penting adalah kesiapan SDM agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari perhelatan pariwisata nanti.

diskominfotikntb




GPLI Gencarkan NTB Sebagai Pusat Budidaya Lobster Nasional

MATARAM.lombokjournal.com

Beberapa waktu yang lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, didampingi oleh Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah, mencanangkan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai pusat budidaya Lobster Nasional, .

Untuk itu, Gabungan Pengusaha Lobster Indonesia (GPLI) hadir untuk menjadi mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan. Demi bersama-sama mendorong terciptanya pembudidayaan lobster yang baik dan lestari di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

“Termasuk budidaya lobster di NTB,” kata Gunawan, usai penandatangan MoU antara Bank NTB Syariah dengan GPLI yang disaksikan Gubernur, di ruang kerjanya, Rabu (9/6/2021) .

GPLI akan membangkitkan gairah masyarakat membudidayakan lobster. Membantu masyarakat, agar mengerti tentang cara budidaya lobster. Supaya tidak dijual atau diekspor.

Menurut Gunawan, lobster yang dimiliki NTB sangat bagus dengan 3 jenis segmentasi lobster. Segmentasi benih atau benur 0 – 5 gram, 5 – 30 gram, dan 30 gram ke atas. 3 jenis segmen inilah yang akan dibudidayakan oleh masyarakat, sebab sudah berbentuk plasma dan dipelihara hingga ukuran 200 – 250 gram.

“Budidayanya selama 6 bulan, kalau sudah mencapai ukuran 200 – 250 gram dapat kita panen,” tandasnya.

NTB merupakan wilayah yang cocok untuk melakukan budidaya lobster. Apalagi alamnya sejuk dan beberapa teluk yang memiliki air laut yang bersih dan bagus untuk pembibitan. Dan yang paling utama, atau awal ditemukannya bibit lobster adalah di NTB.

BACA JUGA:

Sementara itu, Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo mengatakan, pemerintah juga terus mendorong petani atau nelayan dan pengusaha lokal di NTB dapat menghasilkan bibit lobster.

“Baik yang ukurannya 0-5 gram hingga 30 gram, untuk memenuhi kebutuhan lobster di daerah,” ucap Dirut Bank NTB Syariah. (diskominfotik_ntb)