Kader PKK NTB Diajak Bunda Niken untuk maksimalkan Penggunaan Aplikasi SIP Posyandu

LOTIM.lombokjournal.com ~ Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, mengajak seluruh kader PKK semakin akrab dengan teknologi.

Dengan mampu mengoperasionalkan berbagai sistem aplikasi yang mempermudah pekerjaan. Salah satunya, Sistem Informasi Posyandu (SIP Posyandu) besutan Dinas Kominfotik NTB.

“Seperti halnya Sistem Informasi Posyandu (SIP Posyandu) mengharuskan kader untuk lincah menggunakan HP Android, karena seluruh informasi akan bisa diakses digital,” harap Bunda Niken.

Ia menyampaikan itu saat melakukan  Road Show dan Kunjungan Kerja TP PKK Provinsi NTB bertempat di Aula Pendopo Bupati Lombok Timur, Rabu (16/06/21).

Sesepuh PKK NTB ini juga menghimbau  kader PKK tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat. Mengingat pandemi masih terjadi dan meluas di beberapa tempat.

“Kita semua tidak boleh lengah, tetap taati protokol kesehatan untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar,” kata Bunda Niken.

Selain itu, Bunda Niken menyampaikan beberapa perubahan dari hasil Rakernas sebelumnya, terkait dengan kelembagaan PKK dan program kerja unggulan PKK mulai dari tingkat nasional hingga Desa.

“Insya Allah PKK siap membantu mensukseskan seluruh program Pemerintah Daerah,” ujar Bunda Niken.

diskominfotikntb

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB), sebagai pengacara negara, dalam hal ini mendampingi Pemerintah Provinsi (pemprov) NTB, harus memperhatikan sejumlah hal, di antaranya adalah Pemprov NTB tidak boleh dirugikan, adanya kepastian investasi dan masyarakat tidak boleh dirugikan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Koordinator Bidang Intelijen Kejati NTB, Agus Chandra mengungkapkan, bahwa apapun yang menjadi masukan dan saran masyarakat akan menjadi bahan dalam menyusun isi dan kebijakan addendum kontrak produksi PT Gili Trawangan Indah (GTI).

“Apapun yang menjadi masukan dan saran masyarakat tentu akan menjadi bahan bagi kami dalam rangka menyusun isi dari kebijakan addendum itu sendiri,” ujar Agus Chandra dalam acara dialog antara perwakilan masyarakat Gili Trawangan dengan Gubernur NTB, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (16/06/2021).

Sementara itu, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menegaskan bahwa kebijakan addendum adalah mencari jalan terbaik agar tidak merugikan semua pihak.

BACA JUGA: Jalan Terbaik adalah Addendum dan Tidak Rugikan Semua Pihak

Gubernur meyakinkan bahwa masyarakat Gili Trawangan tidak akan pernah dirugikan lantaran Pemprov NTB telah menandatangani kesepakatan addendum dengan pihak PT GTI.

“Langkah addendum hanya sebagai pembuka saja. Kalau ada kepentingan masyarakat harus diakomodir melalui addendum maka kita akan prioritaskan,” pungkas Zulkieflimansyah.

Nurbaya Sari, perwakilan Masyarakat Gili Trawangan berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dapat mengedepankan solusi buat masyarakat dan destinasi pariwisata.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Ini terkait dengan perjanjian kontrak antara Pemprov NTB dengan PT GTI, agar masyarakat sekitar bisa hidup harmonis dan kondusif untuk mengembangkan pariwisata Gili Trawangan yang lebih baik.

“Saya berharap adanya solusi-solusi terbaik buat masyarakat dan pariwisata NTB di Gili Trawangan,” ujar Nurbaya seusai melakukan dialog dengan Gubernur soal addendum PT GTI, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (16/06).

Ia juga mengakui bahwa respon cepat gubernur untuk mendengarkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Gili Trawangan patut dibanggakan, sehingga harapan-harapan masyarakat dapat tersampaikan.

“Apa yang menjadi keluh kesah kami sangat cepat direspon oleh gubernur di media sosial. Baru kemarin kami memberikan komentar di akun Facebook pribadinya dan hari ini langsung diundang,” tutur Nurbaya.

BACA JUGA: Jalan Terbaik adalah Addendum dan Tidak Rugikan Semua Pihak

Penandatanganan kesepakatan addendum antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan pihak PT Gili Trawangan Indah (GTI) adalah untuk mencari jalan terbaik dan masyarakat di Gili Trawangan tidak akan pernah dirugikan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini disampakan oleh Gubernur NTB), H. Zulkieflimansyah dalam pertemuan dengan perwakilan masyarakat Gili Trawangan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (16/06/2021).

Gubernur Zulkieflimansyah menjelaskan bahwa addendum bukan semata-mata meneruskan perjanjian kontrak, namun ini justru membuka kesempatan baru sehingga kesakralan perjanjian kontrak bisa dibuka kembali dengan menyepakati berbagai pokok-pokok kerjasamanya.

“Addendum hanya sebagai pembuka saja, kalau ada kepentingan masyarakat harus diakomodir melalui addendum maka kita akan prioritaskan,” tegas Zulkieflimansyah.

Selanjutnya Gubernur mengatakan bahwa kalau pemerintah memutuskan kontrak dengan PT GTI dan pihak GTI tidak menuntut lagi maka semua akan selesai, namun jika pihak GTI keberatan maka masalahnya akan panjang dan berlarut-larut. Tetapi ini negara hukum, datang dengan dua opsi memilih addendum atau putus kontrak.

“Karena mereka masih punya hak sampai tahun 2026. Ada nggak celahnya sampai dengan masa kontraknya terkait hal-hal yang bisa kita lakukan bersama, itulah yang disebut dengan adendum,” ungkap Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Solusi buat Masyarakat dan Pariwisata NTB Harus Dikedepankan

Sementara itu, Koordinator Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Agus Chandra mengungkapkan, objek perjanjian kerja sama antara Pemprov NTB dengan PT GTI adalah hak pengelolaan.

Sehingga dalam rangka mendampingi Pemda sebagai pengacara negara maka beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Kejati NTB di antaranya; Pemerintah Provinsi NTB tidak boleh dirugikan, adanya kepastian berinvestasi, dan masyarakat tidak boleh dirugikan.

“Apapun yang menjadi masukan dan saran masyarakat tentu akan menjadi bahan bagi kami dalam rangka menyusun isi dari kebijakan addendum itu sendiri,” ungkapnya.

Pabrik yang akan dibangun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengubah sampah menjadi bahan bakar solar ramah lingkungan dengan sistem Pirolisi dan Bata Ecobrik.

MATARAN.lombokjournal.com ~  Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalillah, saat mengunjungi Bank Sampah Gelisah (Gerakan Lingkungan Sampah Nihil) yang berlokasi di Kampung Banjar Ampenan, Rabu (16/06).

“Untuk menjaga Kontinuitasnya sampah harus ada pabriknya “ungkap Sitti Rohmi.

Selanjutnya, Wagub menyebutkan bahwa kunci utama dalam pengelolaan sampah adalah apabila masyarakat sudah melakukan pemilahan sampah dari rumah, baik sampah organik, maupun anorganik serta bahan berbahaya dan beracun, maka dapat dipastikan pemanfaatan sampah menjadi sumberdaya dapat direalisasikan.

“Kalau sampah sudah dipilah, baru kita bisa membuatnya bermanfaat. Kalau yang organik bisa dibuat menjadi pupuk organik, sisa yang lain dapat dibawa ke bank sampah untuk diolah kembali,” ujarnya.

BACA JUGA: Revitalisasi Posyandu Sebagai Target Kerja PKK NTB

Pendiri Bank Sampah Gelisah, Lailatul Ulfa, mengungkapkan bahwa masyarakat Kampung Banjar sudah mulai bergerak melakukan pemilahan sampah.

“Pemilihan sampah sudah dilakukan oleh masyarakat, masalah sampah bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, namun bersama kita gotong royong dalam mengelolah sampah untuk menjadi sumber daya,” tutur Ulva.

diskominfotikntb

SMA Terbuka tahun ini diselenggarakan di Lombok Utara untuk memfasilitasi dan melayani pelajar putus sekolah, jika masih di bawah umur 24 tahun

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pelajar putus sekolah yang tak merampungkan penididikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) tak perlu putus asa.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Teggara Barat (Dikbud NTB), tahun ini membuka SMA Terbuka di Lombok Utara.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., saat menghadiri peresmian SMP Islam Terpadu Al-Baqiyatusshalihat NW yang bertempat di Dusun Gubuk Baru, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, diresmikan hari Rabu (16/06/21).

BACA JUGA: Pasien Covid-19 di NTB, HARI Rabu, Bertambah 26 Orang Positif 

H. Aidy Furqan menjelaskan, SMA Terbuka diperuntukkan bagi anak-anak yang sudah menikah atau bahkan sudah punya anak, jika masih di bawah umur 24 tahun.

“Kami membuka layanan yang namanya SMA terbuka, bagi anak-anak yang sudah menikah atau bahkan sudah punya anak, jika masih di bawah umur 24 tahun. Silahkan didaftarkan agar bisa menyelesaikan pendidikan SMA,” kata Aidy Furqan.

Dikatakan, pihak Dinas Dikbud NTB akan mendatangkan guru langsung ke lapangan. Menariknya, untuk mengikuti pendidikan di SMA Terbuka tidak perlu seragam atau ke sekolah.

“Yang penting ada motivasi menyelesaikan pendidikan SMA.” kata Aidy.

Menurutnya, sektor pendidikan NTB pada umumnya harus tetap mendapatkan motivasi serta support dari setiap unsur, baik itu kalangan pemerintah maupun masyarakat.

Aidy berharap, tiap element masyarakat maupun pemerintah agar senantiasa tetap saling mendukung untuk kemajuan daerah Kabupaten Lombok Utara.

“Membangun KLU ini mari kita tidak saling perhitungan, tapi kita saling merangkul agar KLU bisa cepat bangkit.” tutup Aidy.

SMP Islam Terpadu

Diresmikannya SMP Islam Terpadu Al-Baqiyatusshalihat NW mendapat sambutan baik dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara (Sekda KLU), H. Raden Nurjati.

Sekda Lombok Utara, Raden Nurjadi sempat mengungkapkan terkait penurunan APBD Kabupaten Lombok Utara.

“Karena itu, sangat dibutuhkan peran masyarakat maupun donatur dalam meningkatkan pembangunan sarana pendidikan,” kata Raden Nurjati.

Peresmian SMP Islam Terpadu ini menjadi harapan baru bagi dunia pendidikan di Kecamatan Kayangan, khususnya Desa Santong.

Pimpinan pontren Albaqiyatusshalihat NW Santong, Mujtahidin, S. Ag menyampaikan, pembangunan SMP Islam Terpadu ini merupakan langkah bersama dalam meningkatkan perkembangan dunia pendidikan khususnya di desa Santong.

Mujtahidin menyampaikan bahwa SMP Islam Terpadu ini nantinya bisa menampung peserta didik yang merasa kurang berbakat dalam ilmu agama.

“Kami mendirikan SMP Islam Terpadu ini untuk menampung anak-anak kami yang mungkin kurang berbakat dalam ilmu agama. Terlebih juga, untuk SMP yang ada di Kecamatan Kayangan ini jaraknya cukup jauh hingga menyulitkan anak-anak untuk mengaksesnya.” ungkap Mujtahidin.

KMujtahidin juga berharap, agar pemerintah setempat tidak mempersulit izin bagi pembangunan sarana pendidikan, guna mencerdaskan anak bangsa.

BACA JUGA: Pabrik Pengolah Sampah Akan dibangun di Lombok Barat

Seyogyanya pemerintah selalu mendukung dan mempermudah akses sektor pendidikan bagi anak bangsa, tambahnya.

“Harapan kami kepada pemerintah, semoga setiap pembangunan sarana pendidikan yang ada di KLU ini terkait izinnya tidak dipersulit,” kata Mujtahidin

Han

Sosialisasi dan Bimtek Sistem Informasi Manajemen Pelaporan (SIMP) yang diselenggarakan BPKAD KLU ini untuk memudahkan pekerjaan pelaporan Organisasi Perangkat Daerah OPD

TANJUNG.lombokjournal ~ Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyelenggarakan Sosialisasi/bimbingan tehnis (Bimtek) cara penggunaan aplikasi SIMP (Sistem Informasi Manajemen Pelaporan), berlangsung di Hotel Mina Tanjung, Selasa (15/06/21).

Bimtek tersebut diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD dan bendahara penerimaan.

Diharapkan aplikasi ini dapat mempermudah pekerjaan OPDnya yang selama ini masih manual, dan memeriksa seluruh berkas SPJnya.

Penyelenggaraan bimtek tersebut memenuhi permintaan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang telah mengembangkan modul tambahan dalam aplikasi SIMP (Sistem Informasi Manajemen Pelaporan) yang diintegrasikan dengan Simda Keuangan.

BACA JUGA: Destinasi Wisata Unggul, Sayang Direct Flight Minim

Dengan harapan, PPK OPD lebih efektif dan efisien dalam membuat laporan dan PPK OPD bisa lebih konsen untuk hal-hal lain yang segera harus diselesaikan.

BIMTEK dilaksanakan dengan protokol kesehatan dengan membagi 2 sesi untuk 29 OPD yaitu sesi pagi dan sesi siang.

Materi BIMTEK yang dibagi dalam 2 sesi, yaitu cara mapping anggaran untuk otomatisasi realisasi anggaran sesuai dengan SP2D cair pada Simda Keuangan.

BACA JUGA: Pemekaran Desa Samba, BPD Minta Persetujuan Para Tokoh

Sekaligus melihat laporan realisasinya untuk 3 modul, yakni modul laporan belanja Covid, modul laporan belanja Bansos dan modul laporan Realisasi Paket Pengadaan.

Laporan secara periodik

Sesuai PMK Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya, laporan bulan disampaikan paling telat tanggal 5 pada bulan berikutnya.

Lprag yang dimaksud antara lain, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Posisi Kas, Laporan Perkiraan Belanja dan Laporan DTH/RTH. Laporan ini sudah interkoneksi dengan server Kementerian Keuangan kecuali Laporan Perkiraan Belanja.

Melalui rapat video conference pada bersama Kementerian Dalam Negeri tanggal 3 Mei 2021, seluruh PEMDA agar dapat menyampaikan laporan secara periodik per tanggal 15 dan tanggal 29/30/31 pada akhir bulan.

Rr

Untuk mewujudkan program Kampung Madani yang ada di kecamatan Pekat, ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama masyarakat telah melaksanakan sejumlah proses.

DOMPU.lombokjournal.com ~ Selama tiga hari, sejak tanggal 14 hingga hari ini, Rabu (16/6/2021), telah dilaksanakan 3 tahapan penting, yaitu uji pakar, uji publik, dan finalisasi rancangan naskah kitab hukum adat “Nggahi Rawi Pahu”.

Rancangan naskah awal diserahkan langsung oleh Kepala Desa Doropeti kepada tim kerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB di Dompu.

Pemda NTB menghadirkan tim pakar dari provinsi yang disandingkan dengan tim pakar daerah yang berasal dari unsur birokrasi terkait, tokoh adat, dan akademisi.

Setelah menggelar tahap uji pakar, tim dari Bakesbangpoldagri NTB menyelenggarakan kegiatan uji publik langsung di Aula Desa Doropeti dengan melibatkan representasi masyarakat desa.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh tim dari Bakesbangpoldagri Dompu, hingga mencapai tahapan proses finalisasi rancangan naskah Kitab Hukum Adat Nggahi Rawi Pahu.

“Kampung Madani merupakan sesuatu hal yang sangat bermanfaat bagi Dompu sehingga sangat penting memastikan warga Desa Doropeti telah menjalankan seluruh tahapan dengan optimal,” jelas Kepala Bakesbangpoldagri Dompu, H. Fahrozi saat membuka kegiatan uji pakar di aula Kantor Bakesbangpoldagri Kabupaten Dompu.

Harapannya, kampung madani akan dapat direplikasi ke 71 desa lainnya di kabupaten yang dikenal dunia karena sejarah Gunung Tambora dan penyebutannya dalam naskah Sumpah Palapa Mahapatih Gajah Mada.

BACA JUGA: Badan Publik NTB Ditargetkan 100 Persen Informatif

Tujuan akhir kegiatan ini adalah menghasilkan rancangan akhir yang akan dibahas kembali bersama warga desa untuk kemudian disepakati sebagai naskah final yang akan disahkan oleh Majelis Adat Desa bersama Pemerintah Desa Doropeti dengan sepengetahuan Pemprov NTB dan Pemda Dompu.

Seluruh rangkaian kegiatan di tahun 2021 ini diharapkan semakin mendekatkan langkah Pemprov NTB Bersama Pemkab Dompu untuk mewujudkan visi NTB Gemilang, khususnya pada butir NTB Aman dan Berkah dengan meningkatkan ketahanan sosial budaya yang partisipatif di masyarakat.

BACA JUGA: SMA Terbuka di KLU Tampung Pelajar Putus Sekolah

Kehadiran program ini disambut gembira oleh warga yang mengakui bahwa banyak persoalan sosial kemasyarakatan yang belum bisa teruraikan selama ini, mengingat Desa Doropeti terdiri dari warga yang berasal dari beragam suku, yaitu Suku Dompu, Suku Mbojo, Suku Sasak, dan Suku Bali serta keberadaan sentra industri gula yang membuka akses masyarakat desa dengan dunia luar.

diskominfotikntb

Pasien Covid-19 yang sembuh pada hari Selasa bertambah 70 orang pasien

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dari pemeriksaan laboratorium pada 371 sampel, telah dikonfirmasi bertambahnya pasien Covid-19 sebanyak 34 orang positif.

Upate Covid-19 itu disampaikan Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si melalui press release pada meia, Selasa (15/06/21).

Pemeriksaan sampel dilakukan di Laboratorium PCR dan TCM RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Laboratorium PCR RS Universitas Mataram, Laboratorium PCR STP Sumbawa,  Laboratorium PCR RSUD Kota Mataram, Laboratorium PCR Selong, Laboratorium PCR RSUD Praya, Laboratorium PCR RSAD Wirabhakti Mataram dan Laboratorium Antigen.

Hasil dari pemeriksaan pada 371 sampel dengan 332 sampel negatif, 5 positif ulangan, dan 34  sampel kasus baru positif Covid-19.

Meski terdapat penambahan pasien proaitif Covid-19 sebanyak 34 orang, namun pasien yang sembuh jauh lebih banyak.

BACA JUGA: Badan Publik NTB Ditargetkan 100 Persen Informatif

“Hari ini terdapat 70 penambahan orang pasien Covid-19 yang selesai isolasi dan sembuh dari Covid-19,” ungkap Lalu Gita Ariadi melalui press releasenya.

Dan diugkapkan juga, bahwa hari ini tidak terdapat penambahan kasus kematian baru.

Dengan tambahan 34 kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19, 70 tambahan sembuh baru, dan tidak ada kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif
Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari Selasa (15/06/21) sebanyak 13.998 orang.

Rinciannya, 12.913 orang sudah sembuh, 617 meninggal dunia, serta 468  orang masih positif.

“Petugas kesehatan tetap melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif,” kata Lalu Gita.

Hal itu dilakukan untuk mencegah penularan dan deteksi dini penularan Covid-19,

Hingga press release ini dikeluarkan, jumlah Kasus Suspek sebanyak 20.471 orang dengan perincian 187 orang (0,9%) masih dalam isolasi, 29 orang (0,1%) masih berstatus probable, 20.255 orang (99%) sudah discarded.

Jumlah Kontak Erat yaitu orang yang kontak erat dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 89.951 orang, terdiri dari 2.787 orang (3,1%) masih dalam
karantina dan 87.164 orang (96,8%) selesai karantina.

Sedangkan Pelaku Perjalanan yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 sebanyak 116.456 orang, yang masih menjalani karantina sebanyak 1.041 orang (0,9%), dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 115.415 orang (99,1%).

BACA JUGA: PKK NTB Siap Jadi Organisasi Modern, Kata Bunda Niken

“Bagi penyintas Covid-19 (orang yang sembuh dari Covid-19) untuk ikut serta membantu

saudara kita yang masih berjuang melawan Covid-19 dengan mendonorkan plasma darahnya (Donor Plasma Konvalesen) di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat,” harap Lalu Gita Aryadi.

Rr

Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id, serta layanan Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemi Covid-19 NTB di nomor 0818 0211 8119.

Badan Publik yang belum informatif harus mulai membenahi diri, untuk memenuhi instrumen dan indikator penilaian

MATARAM.lombokjournal.com ~ Target utama dari penyelenggaraan keterbukaan informasi publik tahun 2021 ini adalah seluruh Badan Publik lingkup Pemprov NTB mendapatkan kualifikasi Informatif.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Pemprov NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos, M.M., mengatakan itu pada hari kedua pelaksanaan Asistensi PPID seluruh OPD Provinsi NTB, Selasa (15/6/2021).

“Karena itu sebelum Monev dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi NTB kita awali dengan pra monev di tingkat PPID Utama,” kata Bang Najam sapaan akrab Najamuddin Amy.

Karena itu berbagai ikhtiar dilaksanakan agar 9 Badan Publik (OPD) kurang informatif, 14 OPD Cukup Informatif, 6 OPD Menuju Informatif di tahun 2020 lalu bisa seluruhnya berkualifikasi Informatif pada tahun ini.

BACA JUGA: TV Digital Dianggap Sebagai Streaming oleh Sebagian Orang Awam

Salah satunya dengan menggelar Asistensi PPID bagi seluruh OPD Provinsi NTB.

Kadis Kominfotik menilai, status informatif bagi PPID Pelaksana di setiap OPD sangatlah penting artinya. Tidak hanya sekedar mengejar target dan juara, namun keberadaannya sangat dibutuhkan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan informasi yang diinginkannya agar bisa terpenuhi.

“Jadi dengan kondisi saat ini di beberapa Badan Publik yang belum informatif harus mulai membenahi diri untuk memenuhi instrumen dan indikator penilaian yang dianggap masih kurang untuk diperbaiki di masing-masing OPD,” kata Najamuddin.

Pada kesempatan tersebut Komisioner Komisi Informasi NTB Bidang Kelembagaan, Samsuri, menyampaikan pemaparan tentang begitu strategisnya lembaga PPID.

BACA JUGA: Limbah Diolah, Jadi Sekolah Plastik Blok Pertama di Dunia

Menurutnya, NTB sangat diperhitungkan di tingkat nasional dalam pengelolaan informasi. Karena itu predikat baik ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk secara bersama-sama sebagai pelaksanaan UU No.14/2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Asistensi ini penting agar kita mengetahui kekurangan Badan Publik yang belum masuk katagori Informatif untuk sama-sama diperbaiki. Kita ingin sesuai hajat bersama agar semua Badan Publik kita di NTB bisa informatif,” kata Samsuri.

diskominfotikntb