Desa Kerekeh punya banyak inovasi. Mengolah sampah plastik, daun Kelor jadi teh, hingga Posyandu Keluarga yang dipadukan dengan PAUD-HI (Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif).

SUMBAWA.lombokjournal.com ~ Inovasi yang dilakukan oleh warga desa Kerekeh, kecamatan Unter Iwes, kabupaten Sumbawa, tersebut mendapat apresiasi secara langsung dari Ketua Tim Penggerak Pemberdayan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkiefliamansyah.

“Di desa Kerekeh ini, program industrialisasi semakin nyata, sampah plastik diolah menjadi tas yang cantik, daun kelor menjadi teh kelor yang memiliki cita rasa dan khasiat luar biasa. Insya Allah, desa Kerekeh menjadi desa rujukan di provinsi NTB,” ungkap Hj. Niken, Selasa, (22/6/2021).

Menurut Hj. Niken, desa Kerekeh harus tetap mempertahankan inisiatif serta kreatifitasnya dan seluruh pembangunan desa harus menekankan masyarakat sebagai pelaku utama.

“Membangun desa berarti membangun manusia desa, membangun infrastruktur di desa memang penting dan harus segera dilakukan, tetapi membangun manusia desa jauh lebih penting dan tak boleh salah melakukannya,” tutur Hj. Niken.

BACA JUGA: Isu Strategis NTB Diungkap di Hadapan Peserta Lemhanas

Di hadapan peserta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah mengungkap tiga isu strategis yang dikembangkan dan sedang diwujudkan pemerintah saat ini.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Isu tersebut adalah pengembangan potensi SDM, penyediaan universitas berbasis teknologi hingga penguatan produk-produk lokal melalui pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) .

“Pertama, NTB memiliki Universitas Teknologi Sumbawa (UTS). Ke-dua, pengiriman mahasiswa NTB studi ke luar negeri melalui program 1000 Cendekia. Dan terakhir adalah meningkatkan kapasitas (upgrading capasity) pelaku UKM untuk memproduksi produk-produk lokal yang berkualitas” ungkap Zulkieflimansyah saat acara ramah-tamah di Pendopo Gubernur, Senin (21/6/2021)

Dijelaskan Gubernur bahwa UTS didirikan bagi anak-anak muda di NTB agar mereka lebih mengenal Indonesia secara luas.

“UTS di NTB tepatnya di pulau Sumbawa kami menyebutnya dengan sebutan Indonesia mini, kami memperkenalkan Indonesia di era modern, bahwa sudah saatnya masyarakat NTB mempersiapkan diri akan kebutuhan Indonesia” ungkap Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Kartu Elektronik Berlaku di Pelabuhan Poto Tano dan Kayangan

Program 1000 cendekia mengirim mahasiswa NTB studi keluar negeri, agar mereka memiliki wawasan luas dan memiliki pengalaman besar. Terutama mendorong mereka agar lebih banyak berkontribusi dan mensukseskan event internasional yang akan digelar di NTB.

“Apa lagi sekarang NTB lagi giat-giatnya untuk sukseskan balapan motorGP. Dengan demikian masyarakat NTB tidak boleh jadi penonton di tanah sendiri” Ujar Zulkieflimansyah

Saai ini NTB sedang giat giatnya meningkatkan kapasitas pelaku UKM untuk memproduksi produk-produk lokal yang berkualitas. Sehingga dari produk lokal itulah, pemerintah NTB telah sukses menggaungkannya dan dikenal dengan JPS Gemilang ala NTB dan menuai banyak pujian termasuk pujian yang datang langsung dari Presiden Jokowi.

“Diera Covid-19 ini, kami berikan bantuan untuk masyarakat NTB, bantuan JPS Gemilang namanya, dan kami pakai bantuan bersumber dari UKM-UMKM yang ada di NTB” tuturnya.

Mulai hari ini, Senin (21/6/2021), pembayaran atas jasa transportasi laut (Kapal Ferry) di Pelabuhan Poto Tano dan Kayangan resmi memberlakukan pembayaran menggunakan sistem non-tunai atau kartu elektronik.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Lalu. Muh. Faozal menjelaskan, pemberlakuan sistem pembayaran non-tunai (cashless) ini salah satunya bertujuan untuk mencegah kontak langsung di tengah wabah Covid-19.

Kartu elektronik sudah tersedia di sejumlah bank-bank dan sejumlah gerai atau toko modern, sehingga masyarakat bisa mendapatkannya.

“Ini sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kontak langsung antara masyarakat dan petugas pelabuhan,” jelas Faozal.

Faozal juga menjelaskan bahwa pembayaran menggunakan kartu elektronik ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman dengan adanya standar pengisian data diri yang lengkap terhadap jaminan asuransi dan kelengkapan manifest penyeberangan, serta transaksi pembayaran menjadi mudah, praktis, terhindar dari uang palsu.

Proses transaksi di tollgate menjadi lebih ringkas dan cepat serta pengguna jasa dapat lebih nyaman, teratur dan tertib, tidak perlu lagi antre di pelabuhan.

Penerapan pembayaran non tunai menggunakan kartu elektronik ini juga mengacu pada aturan Kementerian Perhubungan PM No.19 tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik, yang akan diterapkan bertahap di seluruh lintasan dan pelabuhan yang dikelola oleh PT ASDP Ferry Indonesia (Persero).

BACA JUGA: Sepakat Damai, Rambitan dan Ketara Serahkan Konflik ke APH

Selain itu, penerapan cashless ini juga mendukung program “Gerakan Nasional Non Tunai” serta akselerasi transformasi digital yang dicanangkan pemerintah, di mana salah satu instruksi Presiden Joko Widodo agar mempercepat revolusi layanan publik berbasis digital.

Apalagi di tengah pandemi Covid-19 saat ini, digitalisasi menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat.

diskominfotikntb

Jumlah pasien yang diketahui sembuh dari Covid-19 hari Senin, jauh lebih banyak dari penambahan pasien positif.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemeriksaan laboratorium pada 305 sampel, telah dikonfirmasi adanya penambahan pasien positif Covid-19 sebanyak 46 orang.

Update Covid-19 itu disampaikan Sekretaris Daerah Selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si melalui press release, hari Senin (21/06/21).

Pemeriksaan sampel itu dilakukan di Laboratorium PCR RSUD Provinsi Nusa Tenggara  Barat, Laboratorium PCR STP Sumbawa, Laboratorium PCR RSUD Kota Mataram, Laboratorium PCR RSUD Selong, Laboratorium PCR RS Bhayangkara, Laboratorium PCR RSUD Praya, Laboratorium PCR RSAD Wirabhakti, Laboratorium PCR RS Parahita Jember dan Laboratorium Antigen.

Hasil lengkapnya, dari pemeriksaan sebanyak 305 sampel dengan 259 sampel negatif, tidak ada positif ulangan, dan 46 sampel kasus baru positif Covid-19.

Jumlah pasien yang diketahui sembuh dari Covid-19 hari Senin, jauh lebih banyak dari penambahan pasien positif.

BACA JUGA: Sepakat Damai, Rambitan dan Ketara Serahkan Konflik ke APH

“Hari ini (Senin) terdapat 70 penambahan orang yang selesai isolasi dan sembuh dari Covid-19,” kata Lalu Gita melalui press releasenya.

Dan pada hari ini juga tidak terdapat penambahan kasus kematian baru,

Dengan tambahan 46 kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19, 70 tambahan sembuh baru, dan tidak ada kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari Senin (21/06/21) sebanyak 14.232 orang.

Rinciannya, sebanyak 13.050 orang dinyatakan sudah sembuh, 618 meninggal dunia, serta 564 orang masih positif.

“Petugas kesehatan tetap melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif,” jelas Lalu Gita.

Itu dilakukan untuk mencegah penularan dan deteksi dini penularan Covid-19.

Hingga press release ini dikeluarkan, jumlah Kasus Suspek sebanyak 20.612 orang dengan perincian 147 orang (0,7%) masih dalam isolasi, 33 orang (0,2%) masih berstatus probable, 20.431 orang (99,1%) sudah discarded.

Jumlah Kontak Erat yaitu orang yang kontak erat dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 90.785 orang, terdiri dari 2.912 orang (3,2%) masih dalam
karantina dan 87.873 orang (96,8%) selesai karantina.

BACA JUGA: Kartu Elektronik Berlaku di Pelabuhan Poto Tano dan Kayangan

Sedangkan Pelaku Perjalanan yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 sebanyak 116.504 orang, yang masih menjalani karantina sebanyak 1.030 orang (0,9%), dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 115.474 orang (99,1%).

“Bagi penyintas Covid-19 (orang yang sembuh dari Covid-19) untuk ikut serta membantu
saudara kita yang masih berjuang melawan Covid-19 dengan mendonorkan plasma darahnya (Donor Plasma Konvalesen) di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat,” harap Lalu Gita Ariadi.

Rr

Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id, serta layanan Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemi Covid-19 NTB di nomor 0818 0211 8119.

Warga desa Ketara dan desa Rambitan akhirnya sepakat damai setelah pemerintah beserta aparat penegak hukum (APH) memediasi perselisihan yang terjadi di antara kedua desa yang saling bertetangga itu.

LOTENG.lombokjournal.com ~ Bersitegang antara warga desa Ketara dengan desa Rambitan dilatarbelakangi adanya indikasi kasus penganiayaan terhadap dua orang warga Desa Ketara. Setelah melalui proses mediasi, kini kondisi di kedua desa tersebut kembali aman.

“Alhamdullilah berkat gerak cepat Forkopimda Kabupaten Lombok Tengah bersama Forum Pimpinan Kecamatan Pujut dengan cara memfasilitasi pertemuan para tokoh masyarakat desa Ketara dan desa Rambitan, alhamdudilillah kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian persoalan tersebut kepada pihak APH,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB, Lalu Abdul Wahid, saat dikonfirmasi hari ini, Senin (21/6/2021).

Abdul Wahid menyatakan bahwa masyarakat terutama tokoh-tokohnya sangat mendukung proses mediasi dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah, sehingga diyakini bahwa konflik ini tidak akan berkelanjutan.

Masyarakat setempat sangat memahami bahwa pengembangan kegiatan ekonomi di wilayah yang menjadi daerah pengembangan prioritas pariwisata nasional tersebut adalah peran dan menjadi tanggung jawab bersama.

“Terima kasih atas kesadaran dan kepatuhan segenap keluarga besar Ketara dan Rambitan. Kita adalah saudara,” tutur Abdul Wahid.

Demikian pula tanggapan Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Najamuddin Amy, meminta masyarakat agar sama-sama berjuang menjaga kondusifitas daerah, terutama bagaimana masyarakat bijak dalam menyampaikan informasi.

“Jangan sampai kita membenamkan daerah kita sendiri dengan informasi-informasi yang justru menimbulkan rasa persaudaraan kita dalam satu daerah menjadi renggang, apalagi jika sampai menyebarkan hoax,” ujar Najamuddin.

Dibutuhkan birokrasi profesional yang jadi kunci keberhasilan pemerintahan, karena itu penting mempercakapkan Zaken OPD, yakni figur-figur jajaran pembantu bupati yang memiliki kompetensi bagus di bidangnya.

lombokjournal.com ~ “Serahkanlah semua urusan pada ahlinya”. Kalimat ini adalah penerang jalan kebangkitan daerah Lombok Utara di tengah senjakala birokrasi saat ini. Satu sisi butuh percepatan atas seabrek pekerjaan rumah yang kini sedang menanti penyelesaian.

Disisi lain, birokrasi daerah sebagai penggerak pembangunan daerah masih memerlukan penataan-penataan SDM sesuai dengan fokus dan lokusnya.

Secara sederhana kalimat di atas dapat kita analogikan sebagai berikut. Misalkan, seorang ayah ingin anaknya pintar bermain tenis meja, serahkan pada pelatih teknis meja ternama. Atau jika ingin kualitas pembangunan infrastruktur bagus dan berkualitas, serahkan pada orang yang tahu ilmu konstruksi.

Demikian pula ketika mempercakapkan soal politik dan pemerintahan. Maka segala hal ihwal tentangnya haruslah dipegang oleh orang yang benar-benar kompeten. Begitu kira-kira, hemat penulis, makna sederhana ungkapan di atas.

Torehan ini penulis ketengahkan ke ruang publik, musababnya saat ini percakapan komposisi birokrasi yang akan dibentuk oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH dan Danny Karter Febrianto, ST, M.Eng.

Berbagai spekulasi liar merebak jika jabatan-jabatan penting di birokrasi akan diisi oleh orang-orang yang dianggap berkonstribusi terhadap pemenangan pasangan Djohan-Danny dalam Pilbup Lombok Utara 9 Desember 2020.

Memang, terlalu dini memunculkan spekulasi semacam itu, pasalnya usia pemerintahan Djohan dan Danny belum genap empat bulan, terhitung sejak dilantik pada tanggal 26 Februari 2020 di graha bhakti kantor gubernur oleh Gubernur Zulkifliemansyah didampingi Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah dan sejumlah pejabat teras Pemprov NTB.

BACA JUGA: Rumah Tahan Gempa di KLU, Sebanyak 18 Belum Dibangun

Luput dari berbagai spekulasi dan kecurigaan publik yang boleh jadi dianggap sebagian kalangan sebagai wacana prematur, dalam amatan penulis, keterlibatan warga dalam mengawal pemerintahan Djohan-Danny adalah langkah maju yang patut mendapat apresiasi seperlunya.

Kemenangan fantastik pasangan Djohan-Danhy (JODA AKBAR) pada Pilbup Lombok Utara dengan perolehan suara 56,1 %, mengalahkan pasangan petahana, Najmul Akhyar-Suardi (NADI) yang harus puas mengantongi dukungan suara 43,9 % adalah bukti jika ekspektasi publik untuk pasangan ini cukup tinggi, (www.suaralomboknews.com).

Zaken OPD

Birokrasi profesional menjadi kunci keberhasilan pemerintahan lima tahun ke depan. Komposisinya diisi oleh figur-figur yang mumpuni di bidangnya masing-masing sehingga program pembangunan yang telah dituangkan dalam blue print pemerintahan Djohan-Danny bisa terealisasi dengan baik.

Konsekuensinya: Djohan-Danny harus berani mengambil sikap tegas untuk tidak diintervensi oleh kepentingan manapun jika ingin pemerintahan yang mangkus-sangkil dan maksimal.

Kendatipun tidak bisa dimungkiri bahwa kemenangan yang diraih oleh keduanya memang hasil kerja keras banyak pihak. Banyak spektrum kekuatan yang berkolaborasi menjadi satu kekuatan dahsyat untuk memastikan pasangan ini keluar sebagai juara. Memang politik punya perspektif kepentingan, sehingga tepat rasanya istilah klasik: tidak ada makan siang gratis, digunakan. Semua punya nilai kepentingan yang mesti dibayar.

Namun luput dari kepentingan, ada baiknya sejenak kita menoleh ke belakang mencermati kondisi Lombok Utara tiga tahun silam, sesaat pascagempa mendera, daerah otonomi yang baru beranjak menapaki usia 13 tahun ini tampak seperti “kota mati”. Baru saja bangkit dari siuman akibat gempa beruntun ribuan kali mengguncang, tetiba kita dikejutkan dengan pandemi Covid-19. Wabah penyakit yang bermula menjangkiti masyarakat Kota Wuhan China.

BACA JUGA: PKK Mesti Responsif Terhadap Permaalahan Masyarakat

Dari sana kemudian menyebarluas ke seluruh penjuru dunia, menembus sekat ruang dan waktu, bergerak cepat melintasi koridor batas-batas benua/negara. Lombok Utara pun tidak luput dari serangan virus corona. Menciptakan suasana kian mencekam, lebih menakutkan dari bencana gempa dan tsunami sekalipun, lantaran sifatnya yang tidak kelihatan. Dampak yang ditimbulkan disadari luar biasa.

Daerah ini mengalami keterpurukan dalam berbagai sendi kehidupan akibat dua bencana menghantam daerah dalam kurun dua tahun terakhir: gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 setahun silam, nyaris seluruh aspek berdaerah lumpuh, perekonomian daerah tiarap, APBD turun drastis, dan seterusnya.

Beberapa deskripsi kondisi berdaerah seperti diuraikan di muka layak direnungi bersama, menjadi pertimbangan matang bagi para pemegang otoritas kepemimpinan daerah sebelum melakukan penyegaran pejabat OPD.

Menjadi wacana yang solutif di tengah isu mutasi yang akan dilakukan oleh kepala daerah. Langkah yang mesti dicoba oleh pimpinan daerah periode 2021-2026, jika ingin menghendaki stabilitas politik dan berpemerintahan membaik.

Zaken OPD adalah jawabannya. Orang-orang terpilih di jajaran pembantu bupati adalah orang yang memiliki kompetensi yang bagus di bidangnya. Misalkan saja, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, siapa yang menjabat. Ia adalah ahli di sektor pertanian, kelautan, perikanan dan pangan.

Ia juga jago, atau paling tidak mengerti keempat aspek tersebut serta berlatar belakang dunia pertanian, pangan, kelautan dan perikanan. Kepala Bappeda, ia adalah orang yang mengerti dan memahami kredo persoalan perencanaan pembangunan.

Demikian pula Kepala Dinas Kominfo, ia harus benar-benar mengerti soal komunikasi (publik) dan teknologi informatika berikut dinamika informasi dari waktu ke waktu. Terlebih dinas ini memliki tupoksi, salah satu di antaranya sebagai “Humas Daerah”, dalam arti luas.

Pun, Kepala Dinas Pariwisata. Siapa yang layak, tentu jawabannya adalah orang yang memahami seluk beluk dunia pariwisata, punya jaringan yang luas, tahu strategi promosi wisata, punya inovasi mengembangkan destinasi pariwisata, dan mampu mengelola aset-aset pariwisata strategis, dan sebagainya.

Apalagi seperti yang kita tahu, bahwa sumber terbesar PAD Lombok Utara berasal dari sektor pariwisata.

Sekali lagi, zaken OPD atau birokrasi profesional menjadi solusi terbaik, karena diisi oleh orang-orang dengan kapasitas mumpuni, punya etos dan visi kerja yang tinggi. Di sinilah, menurut penulis, kapabilitas dan kredibilitas kepala daerah diuji.

Kontestasi telah usai, namun meninggalkan beberapa coretan-coretan sejarah sepanjang proses pelaksanaan pemilukada 2020, berdampak pada kehidupan masyarakat. Bupati dan Wakil Bupati harus mampu menangkap tren elektoral seraya berdiri paling depan memastikan kebangkitan bumi pertiwi adi mirah paer daya.

Traits Theory

Dalam teori kepemimpinan “Traits Theory”, kehadiran seorang pemimpin dalam masyarakat dilahirkan atau tidak dilahirkan (Steve Wolinski, 2010). Dalam teori ini, keberhasilan dan kualitas pemimpin ditentukan oleh personality dan ability.

Oleh sebab itu, Bupati sebagai seorang pemimpin yang dilahirkan dari proses kompetisi politik sudah seharusnya memiliki kepribadian role model bagi rakyatnya serta punya kemampuan dalam mengatasi persoalan yang ada di tengah masyarakat. Ordway Tead (1931) dalam bukunya berjudul “The Art of Leadership”, berpandangan kepemimpinan adalah penggabungan perangai yang membuat seseorang mungkin dapat mendorong beberapa pihak lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Oleh karena itu sudah saatnya pucuk pimpinan daerah mulai menyaring kepala-kepala OPD yang ada saat ini sembari mencari figur-figur baru yang dapat membantu menata eskalasi etape pemerintahan daerah. Hal utama yang mesti dilakukan bagaimana memastikan figur yang terpilih adalah sosok yang bersih, mampu mengeksekusi program, mempunyai keahlian manajerial, dan tentu yang tidak kalah penting, sosok yang cerdas.

Kepala daerah memiliki hak khusus atau hak istimewa yang tidak dimiliki oleh fungsi jabatan kedaerahan lain yakni hak prerogatif, adalah hak kepala daerah untuk mengeluarkan keputusan atas nama daerah, bersifat final, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Jadi, Zaken OPD merupakan susunan OPD-OPD pembantu bupati yang diisi oleh para teknokrat atau kaum profesional dalam bidangnya masing-masing agar betul-betul dapat merumuskan persoalan yang tengah dihadapi daerah.

Tujuan dan fungsi dibentuknya zaken OPD, tentu untuk menghindari terjadinya malfungsi OPD, menghindari terjadinya malpraktek di OPD serta memaksimalkan kinerja dari para kepala OPD beserta jajarannya. Semoga ***

Semua status posyandu harus didata dan dimasukkan melalui Sistem Informasi Posyandu (SIP), sebab pelaporan Posyandu Keluarga ke dalam SIP secara berkala akan memudahkan pemetaan masalah kesehatan masyarakat.

LOTENG.lombokjournal.com ~ Hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalillah, saat mengunjungi posyandu Dusun Mentokok dan Bebie Daye di Lombok Tengah, Senin (21/06/2021).

“Kita berbagi tugas. Kecamatan memantau puskesmas sebagai induk posyandu dan kabupaten memonitoring sehingga kebijakan terkait posyandu bisa tepat selain kami memperhatikan kader kader di desa”, ujar Sitti Rohmi.

Sitti Rohmi juga mendorong bagi posyandu yang telah melakukan pelayanan sesuai dengan syarat-syarat pelayanan program Posyandu Keluarga harus segera dilaporkan statusnya. Jika tidak, maka hal itu akan menghambat pada proses sertifikasi kader-kader posyandu.

“Karena sertifikasi kader dapat mempercepat kinerja mereka dalam terwujudnya program kegiatan posyandu yang semakin baik”, tegas Wagub.

Begitu pula dengan Posyandu Keluarga yang belum maksimal memanfaatkan SIP untuk laporan perkembangan posyandu meski telah berstatus Posyandu Keluarga dan terintegrasi dengan PAUD dan Bank Sampah.

Beberapa indikasi seperti capaian PPGBM (Pelaporan dan Pencatatan Gizi Berbasis Masyarakat), tingkat ODF (Open Defecation Free), persentase stunting, pernikahan dini bahkan trafficking dan praktek buruh migran gelap harus dapat terekam dengan baik.

BACA JUGA: PKK Mesti Responsif Terhadap Permasalahan Masyarakat

Berdasarkan data dari website “NTB Satu Data” menyebutkan bahwa tahun 2020, realisasi Posyandu Keluarga di Lombok Tengah dari 1702 posyandu, 235 di antaranya Posyandu Keluarga.

Lombok Timur dengan 1850 posyandu, di antaranya 289 Posyandu Keluarga serta kota Mataram dengan 356 posyandu, sudah memiliki 46 Posyandu Keluarga.

Sementara itu, kader posyandu Dusun Mentokok, Erna Eni Herawati mengatakan ia bersama delapan orang kader lainnya di Dusun Mentokok siap mengembangkan posyandu.

“Selama ini kendala yang dihadapi adalah koordinasi. Kami siap menjalankan Posyandu Keluarga di di dusun Mentokok,” kata Erna.

Tantangan kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di era modern adalah bukan hanya mensukseskan program pemerintah, namun harus mampu beradaptasi terutama dalam bermedia sosial.

KSB.lombokjournal.com ~ Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah meminta PKK untuk lebih responsif terhadap permasalahan di masyarakat, baik itu permasalahan yang terkait bidang kesehatan, bidang sosial, termasuk ketenagakerjaan.

Bukan hanya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ada di empat pokja, Bunda Niken menyebutkan, PKK juga harus bisa merespon ketika ada sesuatu yang belum ter-cover oleh empat pokja tersebut beserta turunan-turunannya, seperti posyandu keluarga.

“Kader PKK harus semakin responsif terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, kita semua harus senasip sepenanggungan dalam mewujudkan NTB Gemilang,” ungkap Hj. Niken saat melakukan pembinaan dan silaturrahim ke TP PKK Kabupaten Sumbawa Barat, Senin (21/6/2021).

Kedepan akan ada toko binaan PKK di seluruh desa yang ada di Provinsi NTB, dengan harapan perkembangan ekonomi kerakyatan di NTB menjadi semakin pesat.

“Dengan adanya toko binaan PKK, kita optimis, kesejahteraan keluarga dan masyarakat akan meningkat, dengan begitu, memperdayakan ekonomi kerakyatan tetap berkembang di daerah kita tercinta,” jelas Hj. Niken.

BACA JUGA: Puncak Mantar, Destinasi Wisata Sumbawa Barat Yang Indah

“Serdadu Kumbang”, film garapan Ari Sihasale yang bercerita tentang tiga anak menggapai cita-cita, menampakkan keindahan lokasi film tersebut,yaitu; Puncak Mantar.

KSB.lombokjournal.com ~ Kecantikan obyek wisata yang berada di Desa Mantar, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, itu, membuat takjub Ketua Tim Penggerak Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah.

Di Puncak Mantar yang ada landasan paralayangnya, Hj. Niken berselfie ria dan sesekali mengajak rombongan TP PKK untuk foto bersama.

“Mantar aidaaa,” ungkap Bunda Niken, Senin (21/6/2021)

Dari puncak Mantar, Hj. Niken melihat langsung keindahan Puncak Gunung Rinjani, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, seperti; Pulau Kenawa, Pulau Mendaki, Pulau Paserang, Pulau Belang, Pulau Ular, Pulau Nako dan Pulau Kalong.

Setelah menikmati keindahan Desa Mantar, Bunda Niken menyadari bahwa, Mantar memiliki potensi besar dalam memperkenalkan NTB dalam bidang pariwisata. Bunda Niken optimis, sebagai salah satu destinasi pariwisata, Mantar harus tetap dikembangkan, fasilitasnya harus dilengkapi bersama.

“InsyaAlloh, kita optimis, Mantar tidak hanya indah, tapi mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. Masyarakat bisa menjual kuliner khas sumbawa kepada wisatawan, untuk penginapan, masyarakat telah mengandalkan rumah-rumah penduduk yang berfungsi juga sebagai homestay,” tutup Bunda Niken.

BACA JUGA: PPDB SMA, Gubernur NTB Temani Anaknya Daftar Sekolah

Di tengah-tengah kesibukannya, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, mendampingi putranya pendaftaran SMA dengan melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dengan mengenakan kemeja putih, Gubernur NTB mengikuti semua prosedur dan aturan saat mendaftarkan ulang putranya Ibrahim Abdurrahman Zulkieflimansyah di SMA Negeri 1 Mataram.

“Sebagai orang tua, kami ikut mendampingi anak-anak untuk mendaftar ulang, sama seperti siswa lain,” kata Zulkieflimansyah yang disambut kepala sekolah.

Usai mendampingi anaknya, Zulikieflimansyah menyempatkan diri meninjau lingkungan sekolah, termasuk taman hingga kamar mandi guru dan siswa.

BACA JUGA: Puncak Mantar, Destinasi Wisata Sumbawa Barat Yang Indah

Kepala SMAN 1 Mataram, Kun Andrasto, S.Pd., menjelaskan bahwa putra Gubernur datang untuk daftar ulang peserta didik baru jalur perpindahan tugas orang tua/wali tahun pelajaran 2021/2022.

Ada 6 jalur untuk pendaftaran di SMA, yaitu jalur prestasi akademik, prestasi non akademik, keagamaan, perpindahan orang tua, zonasi dan afirmasi.

“Beliau datang dampingi putranya untuk daftar ulang, setelah lolos mendaftar online, layaknya orang tua siswa lainnya,” jelas Kun.

Ibrahim Abdurahman Zulkieflimansyah ikut pendaftaran online melalui jalur perpindahan orang tua/wali, pada tanggal 14-16 Juni 2021. Pengumuman lulus pada hari Sabtu 19 Juni 2021 serta pendaftaran ulangnya 21-22 Juni.

Diskominfotikntb