Masalah data angka kemiskinan menjadi sesuatu yang penting dan krusial sebagai data akurat yang menjadi arah kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan di NTB.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu tujuan utama Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan melakukan berbagai upaya dan terobosan guna membangun daerah dengan tujuan akhir agar angka kemiskinan di NTB bisa menurun.

Angka kemiskinan bisa menurun bila ada satu persepsi dan pemahaman bersama terkait persoalan-persoalan dasar terutama pendataan yang benar-benar akurat.

Data ini menjadi penting agar apa yang menjadi tujuan akhir bias menjadi lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.

“Sebaliknya jika kita tak memegang data akurat maka kita akan membuat program yang tidak jelas. Tidak mengetahui sasaran dari program itu baik secara kuantitatif maupun kualititatif,” kata Wagub NTB, Hj. Siti Rohmi Djalilah, saat membuka Lokakarya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di NTB, di Santika Hotel Mataram, Jumat (25/6).

Persoalan data kuantitatif dan kualitatif menjadi perhatian serius di NTB, sehingga data yang yang ada di 10 kabupaten/kota dimaksud haruslah benar-benar ter-update dengan baik.

BACA JUGA: DPRD NTB, Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020 Jadi Perda

Wagub tidak menginginkan setiap kali ada program pemerintah termasuk upaya pengentasan kemiskinan justru yang menjadi masalah persoalan data yang masih belum pasti.

“Namun Alhamdulillah sejak 2021 ini masalah data sudah berjalan dengan baik, dengan demikian apapun program-program kita ini bisa tercover dengan baik. Itulah kemudian pemerintah Provinsi NTB juga menggagas program program tersebut datanya berbasis desa atau dusun,” ujar Sitti Rohmi.

Wagub juga menginginkan agar data ini bisa ngelink dengan berbagai program pemerintah lainnya seperti di bidang kesehatan, BPJS, Bansos termasuk bantuan untuk masyarakat miskin terdampak Covid-19 saat ini.

“Karenanya kita ingin data yang kita peroleh ini betul-betul valid sehingga mempermudah dalam pelaksanaan setiap program,” ingat Wagub.

herikp@diskominfotik

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyambut baik dan mengapresiasi keputusan DPRD NTB menetapkan Raperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020 menjadi Peraturan Daerah (perda).

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pesan tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat menyampaikan Pendapat Akhir Gubernur NTB, pada Rapat Paripurna Ke-4, DPRD NTB Masa Persidangan II Tahun 2021, di Ruang Rapat Paripurna, Jum’at (25/6)

“Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerjasama yang baik ini, antara legislatif dan eksekutif, terlebih kepada ketua dan anggota banggar,” tutur Sitti Rohmi.

Hal ini menunjukan semangat kemajuan yang kuat dari legislatif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang diharapkan bermuara terhadap meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Adapun terhadap berbagai rekomendasi yang disampaikan legislatif sebagai bahan evaluasi untuk eksekutif, pemprov NTB dengan sungguh dapat memahami dan menerimanya.

“Kesemuanya tentu sangat berarti dan akan menjadi perhatian sungguh-sungguh kami dan seluruh jajaran eksekutif untuk ditindaklanjuti, demi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik lagi ke depannya,” ucap Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Wirausaha Muda Langkah Awal Wujudkan Industrialisasi NTB

Sementara itu, dalam Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasannya Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020 yang di bacakan Naufar Furqony Farinduan, menunjukkan beberapa catatan-catatan penting untuk diperbaiki di masa yang akan datang.

“Sehingga lembaga eksekutif dapat lebih serius menindaklanjuti dan memperbaiki catatan-catatan ini ke depan,” ujarnya.

Misalnya pada bidang pemerintahan, hukum, dan hak asasi manusia, pemprov diminta menuntaskah kasus-kasus untuk mendukung upaya peningkatan penerimaan PAD.

Menindaklanjuti temuan BPK yang berada di seluruh OPD, agar dilakukan pembinaan sehingga ke depan temuan-temuan dapat berkurang hahkan diharapkan menjadi zero temuan.

Begitupun bidang lain seperti bidang perekonomian , bidang keuangan dan perbankan, bidang infrastruktur dan lingkungan hidup dan bidang kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan perempuan.

Secara khusus juga Badan anggaran memberi apresiasi terhadap OPD mitra kerja komisi V yang meliputi Ketenagakerjaan & Transmigrasi, Pendidikan Ilmu Pengetahuan & Teknologi, Kepemudaan & Olah Raga, Agama, Kebudayaan, Museum & Cagar Budaya, Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan karena realisasi anggaran pada masing-masing OPD baik itu realisasi keuangan dan fisik, rata-rata mencapai diatas 99-100%.

edy

Terus melahirkan wirausaha muda merupakan langkah awal untuk mewujudkan program industrialisasi demi NTB Sejahtera dan Mandiri.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Untuk itu, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Barisan Muda Wirausaha Indonesia (DPP LBM WI) siap membantu pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan target melahirkan minimal 100 wirausahawan muda setiap bulannya.

Hal tersebut diutarakan Ketua Umum DPP LBM WI, Samsul Hidayah, saat menemui Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, di pendopo, Jumat (25/6).

Gubernur, didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB Wirajaya Kusuma dan Sekretaris Dinas Perdagangan NTB Baiq Nelly Yuniarti, menyambut baik hal tersebut, sekaligus mengamini permintaan Samsul Hidayah untuk menjadi pembina DPP LBM WI.

“Pemprov NTB akan selalu mendukung wirausaha-wirausaha muda, dan lebih fokus pada produk olahan,” tegas Gubernur.

BACA JUGA: Kreatif Mengolah Bahan Baku, Agar Industrialisasi Terwujud

Ketua Umum DPP LBM WI, Samsul Hidayah, menuturkan organisasi yang dinahkodainya merupakan organisasi internasional, dengan jaringan yang terdapat di dalam dan luar negeri dapat memberikan sumbangsih dalam menggerakkan para wirausahawan di NTB.

“DPP LBM WI sudah terbentuk di 34 provinsi 200 Kota Kabupaten dan 164 negara,” jelasnya.

Samsul Hidayah menargetkan DPP LBM WI di NTB mampu melahirkan 100 Wirausahawan setiap bulannya.

Kadis Koperasi dan UMKM NTB berharap DPP LBM WI dapat membangun hubungan simbiosismutualisme dengan Pemrov NTB.

“Coba bantu yang ada di NTB dengan memanfaatkan jaringan DPP LBM WI. 1300 orang wirausahawan juga ditargetkan Dinas Koperasi. Kita bisa berkolaborasi dan berkerjasama,” ajak Kadis.

novita@diskominfotikntb

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, mendukung wirausahawan daerah lebih kreatif mengolah bahan baku lokal.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kreatifitas pengolahan bahan baku yang tersedia di daerah bisa adalah dukungan terwujudnya program unggulan, yaitu industrialisasi,dan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur, saat menerima kunjungan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Barisan Muda Wirausaha Indonesia (DPP LBM WI), Samsul Hidayah, di Pendopo, Jum’at (25/6).

“Jangan sampai komoditas kita begitu kembali ke kita dalam wujud yang sudah diolah. Sudah saatnya, kita harus menjual yang sudah diolah,” pesan Zulkieflimansyah.

Gubernur berpesan kepada Ketua DPP LBM WI untuk membantu menggembleng pengusaha muda agar bisa fokus mengembangkan dan memasarkan produk olahan daerah.

Pasalnya, seringkali bahan baku dijual dengan harga murah oleh masyarakat, diolah oleh daerah lain dan kembali dengan harga yang lebih mahal dalam bentuk produk jadi.

Hal serupa disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Wirajaya Kusuma, yang turut hadir, mengatakan, akan siap berkolaborasi dengan DPP LBM WI dalam membantu menciptakan wirausaha-wirausaha muda di NTB, dengan memanfaatkan jaringan DPP LBM WI.

Sementara itu, Samsul Hidayah, menyatakan akan mendukung penuh program-program NTB khususnya terkait bidang kewirausahaan dan industrialisasi. Karena hal tersebut,  merupakan bagian dari semangat organisasinya.

novita@diskominfotikntb

Ummi Rohmi minta agar 40 Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) yang tersebar se-NTB, agar induatrialisasi di sektor pengelolaan sampah berjalan

GONDANG.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj Sitti Rohmi Jalillah menegaskan, sampah bisa menjadi sumber penunjang ekonomi.

“Buktikan kepada masyarakat bahwa sampah bisa jadi solar, pelet, bata, dan sumber penunjang ekonomi lainnya,” tutupnya.

Ummi Rohmi, sapaan akrab Wagub NTB, mengatakan itu saat melihat pengelolaan sampah oleh KSM remaja Peduli Lingkungan”REPELI” Desa Gondang Kec Gangga Kab Lombok Utara, Kamis (24/6/2021).

Karena itu, ia minta agar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) merevitaliasi sebanyak 40 Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) yang tersebar se-NTB, agar induatrialisasi di sektor pengelolaan sampah berjalan.

BACA JUGA: Data Covid-19 Harus Sinkron dan Satu Pintu untuk Publikasi

TPS 3R merupakan pola pendekatan pengelolaan persampahan pada skala komunal atau kawasan. Ini melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

“Keberadaan TPS3R dalam pengelolaan sampah dapat menjembatani masyarakat dengan bank sampah.” Kata Wagub,

Keberadaan TPS3R sangat efektif sebagai hilirisasi sampah dan pusat bank sampah. Apalagi banyak masyarakat yang mengeluh tempat pembuangan akhir sampah, yang sering tidak menampung volume sampah yang terus meningkat

Sebagai catatan, Kemenristek/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong ‘hilirisasi’ riset dan inovasi berbasis ekonomi sirkular yang rendah karbon. Konsep tersebut dapat mendukung upaya pelestarian lingkungan di Indonesia.

Menritek Bambang Brodjonegoro mengatakan, ekonomi sirkular berfokus pada penggunaan optimal dari sumber daya dalam aspek produksi hingga konsumsi.

Konsep itu dapat menjadi solusi atas masalah sampah serta untuk memenuhi kebutuhan energi berbahan dasar limbah. (Sumber: mediaindonesia.com) 

Wagub menjelaskan apa yang harus dilakukan UPT TPS3R.

“Tugas UPT TPS3R ini membangun konektifitas dengan desa, bank sampah, sehingga semua sampah organik maupun non organik dapat dikelola disini,” jelas Wagub Hj Rohmi di depan Kadis LHK.

Tunjukan kepada masyarakat, komitmen dan keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan lingkungan dengan mengelolah sampah. Sehingga Zero Waste terwujud, tambahnya

Kepala Dinas DLH Provinsi NTB, Madani Mukarom menjelaskan bahwa sebanyak 40 TPS3R yang tersebar di Kabupaten/Kota se NTB akan segera dimaksimalkan.

“Sehingga dalam pengolahan sampah organik maupun non organik dapat ditanggulangi,” jelas Madani.

BACA JUGA: Islamic Center Adalah Warisan Luar Biasa Bagi Masyarakat NTB

Di KLU, tempat pengelolaan sampah ada 4 buah. Ada 3 yang telah ada dan 1 sedang penyelesain pembangunannya. Keberadaanya, 1 gondang, 1 jenggala, 1 Bayan dan 1 betek yang sedang dibangun.

edy

Bidang humas dan pemberitaan perlu duduk bersama untuk menyamakan alur data Covid 19, sebelum dipublikasikan kepada publik.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Data ini berperan penting untuk memberikan pencerahan dan membangun kepercayaan masyarakat kepada daerah, sehingga kabar baik dari data dapat memberikan imun dan semangat membangun NTB Gemilang.

Hal inilah yang disampaikan Kepala Dinas Kominfotik Nusa Tenggara Barat (NTB), Najamuddin Amy, saat memimpin rapat koordinasi (rakor) untuk menyatukan persepsi tentang publikasi data Covid-19, di ruang rapat kantor Diskominfotik, Jum’at (25/6).

“Hal ini penting, agar masyarakat mendapatkan informasi sederhana, update dan bagus,” tegas Najamuddin Amy.

Senada dengan hal itu, Kepala Bidang Humas Polda NTB, Artanto mengatakan bahwa sinkronisasi data menjadi satu pintu sangat penting sebagai media publikasi, apalagi NTB merupakan daerah wisata dan akan menjadi tuan rumah event bergengsi dunia pada akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022.

“Jangan sampai image daerah jadi jelek akibat data covid yang terus bertambah dan kita termasuk zona merah,” ungkapnya.

Padahal sesuai data, angka kesembuhan juga cukup tinggi, sehingga dengan data ini dapat membuat NTB berada di zona orange atau hijau.

BACA JUGA: Kreatif Mengolah Bahan Baku, Agar Industrialisasi Terwujud

Sementara itu, Kepala Seksi Survellan Bidang Pengendalian dan Penyegahan Penyakit Dinas Kesehatan NTB, I Made Utama, mengakui bahwa data Covid yang dilaporkan pihaknya selama ini berbasis data Kabupaten/Kota.

“Kami terus berbenah, untuk memperbaiki dan mensikronkan data Covid agar mudah dipahami publik,” tuturnya.

EI

Islamic Centre (IC) yang sekarang menjadi destinasi wisata unggulan Nusa Tenggara Barat (NTB) dapat menjadi daya tarik dan destinasi khas dalam rencana tur para wisatawan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, menjelaskan di hadapan pengurus baru IC periode 2021-2026, Jumat, (25/06), bahwa IC adalah warisan luar biasa bagi masyarakat NTB, sehingga diharapkan pengurus baru dapat mengembangkan ikon pusat peradaban Islam itu.

“Memelihara memang tidak gampang tapi kalau fokus dikelola dan digarap dengan keseriusan, artinya pengurus IC yang baru ikut mewariskan pengembangan yang akan dilakukan”, ujar Gubernur di Gedung Graha Bhakti Praja.

Sementara itu, Sekretaris Daerah yang juga Ketua Dewan Pengurus IC, H.L. Gita Ariadi mengatakan, penataan dan pengembangan tiga fungsi utama IC segera akan dipetakan sebagai prioritas. Berbagai fasilitas dan kegiatan pendukung langsung dikoordinasikan, terlebih dengan adanya Unit Pengelola Teknis (UPT) Dinas Pariwisata sebagai destinasi wisata unggulan.

“Untuk pengelolaan fungsi tempat ibadah dan pemberdayaan umat, kita bisa belajar dari pengelolaan masjid-masjid besar di Indonesia. Penekanannya kita harus segera menyelesaikan fasilitas pendidikan dan budaya Islam,” ujar Lalu Gita.

BACA JUGA: Islamic Center Sebagai Representasi Wajah Islam

Kepengurusan sekarang berbeda karena mengurusi tiga fasilitas, yakni Mesjid Hubbul Wathan, fasilitas pendidikan dan Masjid Raya At-Taqwa. Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas akan langsung ditangani oleh pengurus ex-officio dari OPD terkait, begitupula dengan kegiatan keagamaan dan budaya dalam rangka memakmurkan mesjid.

Selain itu, menurut Lalu Gita, ada pula perubahan alih fungsi semula seperti ballroom dan kegiatan ibadah lain yang dipindahkan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pengunjung Islam Center.

jm

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) berharap pengurus yang baru dilantik mulai memikirkan pengelolaan Islamic Center sebagai representasi wajah Islam.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Selain mengajarkan agama dan keikhlasan, para pengunjung Islamic Centre juga bisa mendapatkan pengetahuan umum, seperti tentang teori filosofi, rumus Matematika, dan berbagai ilmu terapan lainnya, dengan begitu, Islamic Center kian menunjukkan wajah Islam bagi siapa saja yang mengunjunginya.

“Karena orang yang menguasai Matematika di negara-negara maju ternyata banyak mempengaruhi karakter dan sikapnya dalam kehidupan”, ungkap Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, saat melantik pengurus baru Islamic Center di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Jumat (25/06).

Gubernur mencontohkan salah satu rumus percepatan atau akselerasi yang mengkalikan velocity (kecepatan) dengan time (waktu), ini, menyelesaikan banyak urusan besar dalam aktifitas sehari hari. Oleh karena itu, ia berharap pengurus yang baru dilantik dapat mulai memikirkan pengelolaan Islamic Center sebagai representasi wajah Islam selain peribadahan.

“Guru Matematika di IC harus bisa mengajarkan Matematika dengan menyenangkan agar menjadi pelajaran penting untuk semua ilmu,” tutur Gubernur.

BACA JUGA: Islamic Centre adalah Warisan Luar Biasa Bagi Masyarakat NTB

jm

Meski mendapat insentif Rp.100 ribu/bulan, nmun Kader Posyandu di Lombok Utara tetp bekerj dengan iklas

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Keluarga di Kabupaten Lombok Utara, mendapat intensif sebesar Rp.100 ribu/bulan.

Hal itu diungkapkan salah seorang kader Posyandu di Kader Posyandu Keluarga Ida Apriana (33) asal Posyandu Mentari di Dusun Santong Barat Desa Santong, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ia tidak berani mengeluh kepada Kepala Desa (Kades), kendati insentifnya hanya Rp. 100.000,- per bulan.

Selama 4 tahun, Ida bekerja sepenuh hati. Karena menurutnya, amal perbuatan yang baik akan dibalas di tempat lain. Kalau sarana di posyandunya lumayan memadai. Pelayanan juga maksimal terus bersama kader lain.

BACA JUGA: Pesan Wagub Saat Kunjungi Posyandu Keluarga di KLU

“Kami hanya terima intensif 100.000 per bulan, harapannya seperti ketentuan, 150.000 lah per bulan,” ujarnya. Sebab aturan yang telah dikeluarkan Gubernur NTB, paling minimal insentif kader Rp. 150.000/ bulan.

Ida menyampaikan curahan hatinya kepada Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, yang sedang kunjungan kerja lapangan untuk meninjau perkembangan  Posyandu Keluarga, Kamis (24/06/21).

Kader Posyandu lain, Kalsum (35), lebih ‘makmur’ karena mendapat insentif lebih besar, Rp200.000/bulan.

“Menjadi kader posyandu ini, memang pekerjaan yang harus mengedepankan hati dan keihlasan,” ungkap Kalsum (35), salahsatu diantara 7 kader diposyandu keluarga Senumpeng Dusun Amor-Amor Desa Gumantar Puskesmas Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

Mewakili rekan-rekannya, ibu 2 orang anak ini bercerita bahwa pilihannya menjadi kader posyandu adalah keinginan yang tulus.

Diakui ibu yang telah menjadi kader posyandu sejak 2012 ini, dengan intensif Rp. 200.000,- dirasa cukup. Kalau mengharap intensif besar dari Pemerinta DesA tidak mungkin. Maka ketulusanlah modalnya menjalani pekerjaan kemanusiaan ini.

“Kadang tidak kenal waktu, bahkan tengah malam pun kita bekerja. Misalnya mengantar ibu yang melahirkan ke puskemas,” ujarnya dengan nada semangat.

Bersama kader lain, ia tidak mengharap banyak kepada pemerintah. Cukup melengkapi sarana prasarana dan edukasi saja.

“Kami mohon dibantu dan didukung meja, kursi dan tempat agar nyaman kami bekerja,” ucapnya didepan Wagub Ummi Rohmi.

Termasuk pelatihan dan bimbimgan teknis untuk menjadi kader yang terampil dalam segala persoalan di desa. Sehingga bisa memberikan edukasi dan keyakinan yang pasti kepada masyarakat.

BACA JUGA: Posyandu Keluarga Indikator Sustainable Development Goals

Menjawab isi hati kader Posyandu Keluarga, Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi tegas mengatakan, sinergi dan kolaborasi sangat dibutuhkan untuk membantu para kader.

Ia menjelaskan selama ini untuk sarana prasarana itu tugasnya Pemerintah Desa dan Kabupaten. Sedangkan bimbingan teknis dan peningkatan SDM serta regulasi Pemerintah Provinsi yang mengawalnya.

Wagub yng akrab disapa Ummi Rohmi menegaskan, agar kader yang telah diberikan pelatihan dan sertifikat jangan sembarangan diganti. Pemerintah Desa juga harus memperhatikan insentif para kader.

“Ingat bapak Kepala desa, jangan seenaknya gonta ganti kader, karena melatih mereka butuh biaya. Dan jangan intensifnya dibawah 150.000,” dingatkan Wagub di depan Kades.

Di akhir kunjungannya, mantan Ketua DPRD Kabupten Lombok Timur ini mengingatkan kader, walaupun ini pekerjaan yang butuh keihlasan, berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Jangan lupa pak Kades, perhatikan para kader posyadu keluarga,” tutupnya.

edy

@diskominfotik_ntb

Jumlah pasien yang dinyatakan sembuh masih lebih banyak dari jumlah penambahan pasien Covid-19

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dari pemeriksaan laboratorium di Nusa Tenggara Barat pada 35 sampel, telah dikonfirmasi adanya penambahan pasien Covid-19, sebanyak 16 orang positif Covid-19.

Update pasien Covid-19 itu disampaikan Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. melalui press release pada media, hari Kamis (24/06/21).

Pemeriksaan dilakukan di Laboratorium PCR dan TCM RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Laboratorium PCR RS Unram, Laboratorium PCR STP Sumbawa, Laboratorium PCR RSUD Kota Mataram, Laboratorium PCR RSUD Selong, Laboratorium PCR Prodia, Laboratorium PCR RSUD Praya, Laboratorium PCR RSAD Wirabhakti, dan Laboratorium Antigen.

Hasilnya, dari pemeriksaan sebanyak 357 sampel dengan 341 sampel negatif, tidak ada positif ulangan, dan 16 sampel kasus baru positif Covid-19.

Hari Kamis ini jumlah pasien yang dinyatakan sembuh masih lebih banyak dari jumlah penambahan pasien Covid-19.

BACA JUGA: Kesehatan Keluarga Berkualitas Dengan Turut dan Aktif KB

“Hari ini terdapat 17 penambahan orang yang selesai isolasi dan sembuh dari Covid-19,” kata Lalu Gita Aryadi.

Dan hari ini pun tidak terdapat penambahan kasus kematian baru.

Dengan tambahan 16 kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19, 17 tambahan sembuh baru, dan tidak ada kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid19 di Provinsi NTB sampai hari Kamis (24/06/21) sebanyak 14.300 orang.

Rinciannya, sebanyak 13.116 orang sudah sembuh, 618 meninggal dunia, serta 566 orang masih positif.

Menurut Lalu Gita, petugas kesehatan tetap melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif.

Hal itu dilakukan untuk mencegah penularan dan deteksi dini penularan Covid-19.

Hingga press release ini dikeluarkan, jumlah Kasus Suspek sebanyak 20.657 orang dengan perincian 136 orang (0,7%) masih dalam isolasi, 28 orang (0,1%) masih berstatus probable, 20.494 orang (99,2%) sudah discarded.

Jumlah Kontak Erat yaitu orang yang kontak erat dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 91.169 orang, terdiri dari 2.842 orang (3,1%) masih dalam karantina dan 88.327 orang (96,9%) selesai karantina.

BACA JUGA: Madu Trigona, Bakal Jadi Primadona Industrialisasi di Sumbawa

Sedangkan Pelaku Perjalanan yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 sebanyak 116.504 orang, yang masih menjalani karantina sebanyak 997 orang (0,9%), dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 115.507 orang (99,1%).

“Bagi penyintas Covid-19 (orang yang sembuh dari Covid-19) agar ikut serta membantu
saudara kita yang masih berjuang melawan Covid-19 dengan mendonorkan plasma darahnya (Donor Plasma Konvalesen) di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat,” harap Lalu Gita Aryadi.

Rr

Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id, serta layanan Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemi Covid-19 NTB di nomor 0818 0211 8119.