Agar investasi berjalan lancar, maka dibutuhkan sinergitas antar seluruh stakeholder dalam menangani masalah, baik dari segi mencari, maupun mengakomodir kehadiran investor.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya menghadirkan investor agar dapat menanamkan modal yang nantinya berdampak pada kemaslahatan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalillah, saat membuka Rapat Evaluasi Hasil Workshop Percepatan Penanganan Investasi di Sekaroh Tahun 2021, di Hotel Lombok Astoria, Rabu (30/06).

“Tugas tanggung jawab kita adalah memperjuangkan agar investasi itu hadir dengan win-win solution dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat NTB,” kata Sitti Rohmi.

Sitti Rohmi juga menegaskan kepada seluruh stakeholder agar mencari terobosan dalam merealisasikan jalannya investasi.

“Kita justru harus mencari terobosan agar semua dapat terealisasi, betapa sulit kita memancing para investor tetapi kita tidak bisa eksekusi karena suatu hal yang seharusnya bisa diselesaikan jika kita mau bekerja keras,” pungkas Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Pengrajin Kriya NTB Ikuti Workshop Inkubasi Subsektor Kriya

Berbagai permasalahan hadir ditengah–tengah jalannya investasi, seperti halnya masalah sertifikat yang belum dikeluarkan dan akhirnya mempengaruhi sertifikat lainnya.

“Seritifikat itu belum dikeluarkan karena ada peraturan PTUN, yang aman sebelumnya ada peraturan yang memenangkan itu, sehingga harus betul–betul kita lihat secara objektif supaya ini bisa jalan,” jelas Sitti Rohmi.

ser@diskominfotikntb

Capaian program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara, harus mengatasi persoalan-persoalan sebagai dampak gempa bumi dan pandemi Covid-19

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dalam menyampaikan capaian program 100 Hari Kerja, Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH dan Wakil Bupati Danny Karter Febrianto ST. M.Eng menyampaikan, banyak persoalan harus segera diselesaikan mengawali pemerintahannya.

“Mengawali pemerintah sekarang ini, diharapkan segera menyelesaikan persoalan daerah,” kata Bupati Djohan Sjamsu dalam jumpa pers bersama para pewarta di Tanjung, Lombok Utara, di Aula Kantor Bupati, Rabu (30/06/21).

Namun, menurut Bupati Djohan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih dihadang banyak persoalan sebagai dampak gempa bumi dan pandemi Covid-19 yang belum bisa diprediksi kapan berakhir.

BACA JUGA: Kunci Utama Pemberantasan Korupsi Adalah Pendidikan Anti Korupsi 

“Gempa meluluh lantakkan Lombok Utara, hingga sekarang banyak persoalan belum selesai. Banyak persoalan yang harus dipikirkan dan segera dikerjakan,” kata bupati.

Diungkapkan, saat ini pendapatan asli daerah (PAD) Lombok Utara mengalami penurunan tajam, dari yang semula 500 milyar kini merosot hingga 50 persen.

Menurut Bupati Djohan, di tengah banyak persoalan itu Pemerintah Daerah harus mengambil langkah untuk segera menyelesaikannya. Pemerintahannya mengemban tugas prioritas, sekaligus menjalankan visi-misi pemerintah.

“Terkait visi misi Lombok Utara bangkit, menuju Kabupaten Lombok Utara yang inovatif, sejahtera dan religius,” ucap bupati.

BACA JUGA: Soal RTG dan Jadup Disampaikan Pada Komisi VIII DPR 

Jumpa pers yang juga dihadiri Wakil upati Danni Karter Febrianto itu, dipandu Penjabat Sekda, Drs H. Raden Nurjati. Hadir pula saat itu, Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) KLU Evi Winarni, SP., M.Si, Kepala Bappeda Lombok Utara, Kapolres dan Kepala Bagian Humas Setda Lombok Utara, Mujaddid Muhas.

Program 100 Hari

Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati ini merupakan wujud keberpihakan, suatu komitmen pemimpin daerah kepada masyarakat semata-mata.

Dalam program ini, yang diutamakan adalah memberi pedoman dalam mengkoordinasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program 100 hari setelah pelantikan pemimpin daerah.

“Sebagai upaya untuk memberikan solusi cepat terkait dengan permasalahan-permasalahan yang harus segera dituntaskan,” kata bupati.

Namun, berhasil atau tidaknya kegiatan ini relatif tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Bila berhasil maka akan menjadi catatan positif tingginya kinerja Pemerintah Daerah di mata masyarakat.

Dalam program 100 Hari Kerja ini, ada empat hal yang telah dilakukan Bupati Djohan Sjamsu dan Wakil Bupati Danny Karter Febrianto. Empat hal itu, yakni pertama, Memarak (menyampaikan).

Program Memarak merupakan upaya merajut komunikasi dua arah, antara pihak Pemerintah Daerah dan masyarakat. Di satu pihak Pemda menyampaikan program-programnya, di pihak lain masyakat menyampaikan aspirasinya.

Dalam kegiatan Memarak, baik Bupati maupun Wakil Bupati melakukan kunjungan ke rumah ibadah dan bertemu kelompok-kelompok agama. Selain itu, juga mengunjungi pasar tradisional dan RS Daerah.

“Saat kegiatan memarak juga bertemu dengan petani, buruh serta pedagang kecil. Kami menyapa tokoh masyarakat, sekaligus dengan kalangan UMKM,” jelas bupati.

Kedua, Merikeq, yang dikonsentrasikan pada perbaikan data (verifikasi dan validasi). Khususnya data penerima dan usulan Rumah Tahan Gempa (RTG), bagi masyarakat yang rumahnya rusak akibat gempa bumi 5 Agustus 2018.

Selain itu, juga melakukan pendataan terkait perbaikan irigasi tersier di 24 titik di Tanjung, Gangga, Kayangan dan Bayan. Termasuk pembangunan embung.

“Ini bermaksud menjamin kelangsungan hidup masyarakat. Kalau UMKM terpuruk, kita harus memperbaiki sektor pertanian,” kata bupati.

Ketiga, Pelayanan Prima, yang berujuan mendorong semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan inovasi untuk menghadirkan pelayanan prima, dengan menekankan perubahan sikap personil.

Bupati menjelaskan, adanya inovasi pelayanan elektronik di puskesmas, sehingga nantinya masyarakat bisa melakukan antrean secara elektronik. Selain itu ada administrasi kependudukan di Puskesmas.

“Puskesmas akan memberi pelayanan kependudukan. Akte kelahiran bisa diberikan di puskesmas, masyarakat tidak perlu lagi mengurus di kantor Dukcapil,” kata bupati sambil menambahkan ada stiker PKH bagi keluarga yang sudah sejahtera.

Kemudian yang keempat, Pariwisata KLU Bangkit. Pemerintah Daerah membangkitan kembali pariwisata Lombok Utara dengan terobosan inovatif. Menggandeng para pelaku pariwisata, masyarakat dan pemerintah.

“Bagaimana kita tetap bekerja keras di tengah pandemi Covid-19. Karena kita tidak boleh diam,” kata bupati.

Beberapa hal yang dilakukan, misalnya membuka forum pelaku pariwisata dan pemerintah, branding destinasi pariwisata prioritas, workshop dan Focus Group Discussion (FGD).

Sementara itu, Wakil Bupati Danny Karter Febrianto, yang bicara usai penjelasan bupati, lebih fokus pada penjelasan verifikasi data RTG.

“Bagaimana ketepatan sasaran, seperti pihak BNPB yang menekankan ketepatan sasaran,” jelas wabup.

Selama ini lebih ribuan masyarakat yang tecoret untuk memperoleh bantuan RTG. Sebab terdapat NIK (nomor induk keluarga) dan KK (kepala keluarga) yang tidak sesuai nama, jumlah sekitar 14 ribu.

Namun dijelaskan, sejauh ini sudah berlangsung koordinasi antara BNPB dan BPBD untuk mengeluarkan SK susulan tahap dua.

Wabup Dany Karter menjawab pertanyaan wartawan terkait RTG mengatakan, optimis bisa menyelesaikan tenggang waktu yang ditentukan, yaitu pada bulan Agustus 2021.

“Semua RTG akan terselesaikan,” kata Wabup Danny.

@ng

Mulai esok, ASN (Aparatur Sipil Negara) lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diberikan layanan khusus untuk mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui E-Samsat Autodebet. ASN tak perlu lagi antri, pembayaran cukup dilakukan lewat pemotongan tunjangan bulanan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, mengapresiasi terobosan Bappenda NTB yang mempermudah dan menyediakan sistem pembayaran PKB bagi ASN Pemprov. Semua harus tersistem dengan baik sehingga tidak tergantung pada orangnya tapi sistemnya betul-betul eksis dengan baik.

“Layanan ini merupakan solusi terbaik bagi kita,” ungkap Sitti Rohmi saat me-launching E-Samsat Autodebet, layanan pembayaran PKB bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung Graha Bakti Praja kantor gubernur NTB, Rabu (30/06).

Menurut Wagub, melihat parameter-parameter yang ada dari waktu ke waktu, sistem layanan di pemprov NTB semakin lengkap dan berkualitas, tetapi menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama adalah bagaimana memastikan sistem itu betul-betul diimplementasikan dengan baik.

“PR bersama kita setelah launching ini saya sangat berharap, jangan pernah namanya puas tetapi kita harus tetap kawal dengan sebaik-baiknya,” harap Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Capaian MCP NTB Meningkat, Ke depan Harus Capai 100 Persen

Kepala Bappenda Provinsi NTB Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si menjelaskan, target penerimaan PKB di dalam APBD 2021 mencapai Rp 470,5 miliar, Terget menempati porsi terbesar dalam pajak daerah sebesar 31,63 persen atau sekitar 24,08 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Di NTB ada sekitar 14.000 ASN dengan asumsi 1 orang memiliki 1 kendaraan roda dua dan 20 persen dari ASN Provinsi NTB ini diasumsikan memiliki kendaraan roda empat, maka ada sekitar 16800 objek pajak di tingkat ASN provinsi, dengan nilai objek pajaknya sekitar 9,12 miliar rupiah dari total objek pajak yang ada,” jelasnya.

Untuk itu, perluasan dan peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak ini harus dilakukan secara intensif yang diperkuat melalui instruksi Gubernur nomor: 973/03/KUM/Tahun 2021 tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk lingkup ASN Provinsi NTB melalui transaksi tunai yang dikenal dengan E-Samsat Autodebet.

“Layanan E-Samsat Autodebet akan mulai diterapkan mulai 1 Juni 2021 besok,” katanya.

manikp@kominfo

Selama 3 tahun terakhir, capaian program Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang menjadi tolok ukur KPK untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, terus meningkat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber pada Program Dialog Eksklusif, bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar, di Studio RRI Mataram, Selasa (29/6) .

Sitti Rohmi menjelaskan bahwa tahun 2018 yang lalu, awalnya hanya 47 persen, kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 84 persen dan tahun 2020, MCP naik 86,66 persen.

Hal itu menunjukan bahwa beberapa item yang menjadi kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah berjalan dengan baik.

“Dari waktu ke waktu itu meningkat terus, tentu targetnya ke depan harus 100 persen,” tegas Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Kunci Utama Pemberantasannya adalah Pendidikan Anti Korupsi

Sementara itu, Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Lili Pintauli Siregar, mengatakan capian MCP NTB menunjukan keseriusan NTB dalam menjaga komitmen bersama mewujudkan daerah yang bersih dari tindakan pidana korupsi.

“Ini harus terus dijaga bahkan ditingkatkan,” sarannya pada dialog yang bertema, Efektifitas Pencegahan Korupsi Dalam Mengawal Pembangunan Di NTB.

Lili Pintauli mendorong daerah untuk selalu merencanakan dengan baik APBD, mulai dari tahapan awal, perencanaan, realisasi hingga pelaporan, harus jelas.

edy

Salah satu kunci utama keberhasilan pemberantasan korupsi adalah pendidikan anti korupsi sejak dini. Caranya, memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan generasi muda tentang korupsi.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Demikian pesan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar saat menjadi narasumber bersama Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Program Dialog Ekslusif, di Studio RRI Mataram, Selasa (29/6).

“Jadi, betapa pentingnya pendidikan, karena langsung menyasar ke pribadi orang secara personal, sehingga ia tahu apa itu korupsi,” ujar Lili Pintauli.

Dalam pendidikan penting memasukkan nilai-nilai integritas sebagai upaya membangun karakter dan penguatan nilai-nilai luhur masyarakat dan generasi muda, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi.

“Supaya tertanam dalam jiwa generasi muda maupun masyarakat untuk menolak praktek-praktek korupsi,” tegasnya.

Setelah pendidikan itu di laksanakan, maka peran serta semua pihak, baik di tingkat masyatakat (usia dini hingga usia lanjut), ASN, lembaga negara, maupun badan usaha swasta, turut melakukan tindakan pencegahan ini.

Ini penting, sebab ketika orang sudah tumbuh nilai integritas dan tidak melakukan korupsi, maka upaya selanjutnya adalah memperbaiki sistem.

Pendidikan tidak semudah membalik telapak tangan, butuh waktu dan beberapa generasi, untuk membangun Indonesia jangka panjang.

BACA JUGA: Layanan Pengaduan Masyarakat Dioptimalkan Pemprov NTB

Senada dengan hal tersebut, Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, juga mendorong kabupaten-kota segera membuat regulasi di daerah, sehingga pendidikan anti korupsi dapat segera diimplementasikan.

“Pendidikan ini tidak hanya menyasar sekolah maupun perguruan tinggi, namun elemen masyarakat hingga di RT, dusun maupun desa, dapat belajar tentang korupsi,” terang Sitti Rohmi.

edy

Pada hari Rabu ada penambahan sedikit pasien Covid-19, karena jumlah pasien yang selesai isolasi dan dinyatakan sembuh masih lebih rendah.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dari pemeriksaan laboratorium di Nusa Tenggara Barat pada 350 sampel, telah dikonfirmasi adanya penambahan pasien Covid-19 sebanyak 41 orang positif.

Update pasien Covid-19 itu disampaikan Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. melalui press release pada media, Rabu (30/06/21).

Pemeriksaan dilakukan di Laboratorium PCR dan TCM RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Laboratorium PCR RS Unram, Laboratorium PCR STP Sumbawa, Laboratorium PCR RSUD Kota Mataram, Laboratorium PCR RSUD Selong, Laboratorium PCR RS Bhayangkara,  Laboratorium PCR RSUD Praya, Laboratorium PCR RSAD Wirabhakti Mataram, dan Laboratorium Antigen.

Hasil pemeriksaan sebanyak 391 sampel dengan 350 sampel negatif, tidak ada positif ulangan, dan 41 sampel kasus baru positif Covid-19.

BACA JUGA: Kunci Utama Pemberantasan Korupsi adalah Pendidikan Anti Korupsi

Pada hari Rabu ini dengan adanya penambahan 41 orang positif, maka terjadi sedikit peningkatan jumlah pasien Covid-19. Karena jumlah pasien yang selesai isolasi dan dinyatakan sembuh masih lebih rendah.

“Hari ini (Rabu) terdapat 39 penambahan orang yang telah selesai isolasi dan dinyatakan sembuh dari Covid-19,” kata Lalu Gita melalui press releasenya.

Namun hari Rabu ini tidak terdapat penambahan kasus kematian baru.

Dengan tambahan 41 kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19, 39 tambahan sembuh baru, dan tidak ada kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari Rabu (30/06/21) sebanyak 14.594 orang.

Rinciannya, sebanyak 13.398 orang sudah sembuh, 618 meninggal dunia, serta 578 orang masih positif.

“Petugas kesehatan tetap melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif.,” ujar Lalu Gita.

Hal itu dilakukan untuk mencegah penularan dan deteksi dini penularan Covid-19.

Hingga press release ini dikeluarkan, jumlah Kasus Suspek sebanyak 20.786 orang dengan
perincian 194 orang (0,9%) masih dalam isolasi, 34 orang (0,2%) masih berstatus probable, 20.559 orang (98,9%) sudah discarded.

Jumlah Kontak Erat yaitu orang yang kontak erat dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 91.856 orang, terdiri dari 2.343 orang (2,6%) masih dalam karantina dan 89.513 orang (97,4%) selesai karantina.

Sedangkan Pelaku Perjalanan yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 sebanyak 116.535 orang, yang masih menjalani karantina sebanyak 960 orang (0,8%), dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 115.575 orang (99,2%).

BACA JUGA: Trend adalah Kata Kunci Berkembangnya Industri Kreatif

“Bagi penyintas Covid-19 (orang yang sembuh dari Covid-19) agar ikut serta
membantu saudara kita yang masih berjuang melawan Covid-19 dengan mendonorkan plasma darahnya (Donor Plasma Konvalesen) di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat.,” harap Lalu Gita.

Rr

Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id, serta layanan Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemi Covid-19 NTB di nomor 0818 0211 8119.

Sosialisai kepada Masyarakat untuk proaktif menyampaikan pengaduan pada kanal layanan aduan sangat penting

MATARAM.lombokjournal.com ~  Melalui kanal pelayanan pengaduan, seperti SP4N-LAPOR! dan NTB Care, salah satunya aduan bantuan sosial (bansos) dan dana desa, Pemerintah Provinsi NTB mengoptimalkan layanan terkait aduan itu.

Kanal aduan SP4N-LAPOR! dan NTB Care menjadi wadah aduan dan aspirasi masyarakat.

Kepala Dinas Kominfotik NTB Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., M.M mengatakan, adanya aduan Bantuan Sosial (Bansos) dan Dana Desa, Pemerintah Provinsi NTB melakukan monitoring, koordinasi dengan kanal lainnya.

BACA JUGA: Migrasi TV Digital, LP Harus Perbanyak Konten Positif

“Kebijakan Bansos yang diinput ke SP4N perlu di optimalisasikan pengaduannya, termasuk teknis koordinasi, rekomendasi dari pemecahan permasalahan, dan sesuai dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), ” jelas Bang Najam.

Hal itu diungkapkannya saat membuka kegiatan FGD dan Interview “Kondisi Penyaluran dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa” berlangsung di Hotel Lombok Astoria Mataram, Senin, (28/06/21).

Berikut ini data laporan dari SP4N Lapor dari bulan Januari hingga Desember 2020 sebanyak 4 Bantuan Sosial di PMD Dukcapil terkait dengan dampak ekonominya, Bansos Program PKH, Pengaduan Mata Rantai Covid-19, Penerimaan BLT, Tenaga Kerja Medis ada aduan. Dengan total 8 aduan sejak Januari sampai Desember 2020.

Sedangkan data laporan dari bulan Januari hingga Juni 2021 ada aduan terkait bansos 1 aduan kemudian layanan terkait pembangunan Desa.

Bang Najam juga mengatakan, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat sangat dibutuhkan, sebagai bahan evaluasi pemerintah ke depan.

BACA JUGA: Pasien Covid-19 di NTB, Selasa, Bertambah 50 Orang Positif

“Sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana keluh kesah yang dirasakan masyarakat, yang nantinya terdapat wadah aduan dan laporannya. Supaya ada timbal balik pembangunan semakin segera digesa menjadi sebuah evaluasi kita ke depan, sehingga betul-betul dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.

Pentingnya sosialisai kepada masyarakat untuk proaktif menyampaikan pengaduan.

“Kadang-kadang kita itu tidak bisa menangkap apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, karena masyarakatnya diam, ” kata Bang Najam.

Rr

diskominfotikntb

Pada hari Selasa, pasien positif Covid-19 jumlahnya lebih besar dari pasien yang selesai menjalani isolasi dan dinyatakan sembuh

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dari pemeriksaan laboratorium sebanyak 357 sampel, telah dikonfirmasi adanya penambahan pasien Covid-19 sebanyak 50 orang positif.

Update pasien Covid-19 di Nusa Tenggara Barat (NTB) itu disampaikan Sekretaris Daerah
selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. melalui press release pada media, Selasa (29/06/21).

Pemeriksaan dilakukan di Laboratorium PCR dan TCM RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Laboratorium PCR RS Unram, Laboratorium PCR STP Sumbawa, Laboratorium PCR RSUD Kota Mataram, Laboratorium PCR RSUD Selong, Laboratorium PCR RS Bhayangkara, Laboratorium PCR RSAD Wirabhakti Mataram, dan Laboratorium Antigen.

Hasil dari sebanyak 357 sampel dengan 307 sampel negatif, tidak ada positif ulangan, dan 50 sampel kasus baru positif Covid-19.

BACA JUGA: Posyandu Keluarga di Lombok Timur Sudah 100 Persen

Sampai hari Selasa, jumlah pasien yang positif Covid-19 msih lebih banyk dari pasien yang selesai isolasi dan dinyatkan sembuh.

“Hari ini terdapat 31 (tiga puluh satu) penambahan orang yang selesai isolasi dan sembuh dari Covid-19,” kata Lalu Gita melalui press releasenya.

Hari ini tidak terdapat penambahan kasus kematian baru.;

Adanya tambahan 50 kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19, 31 tambahan sembuh baru, dan tidak ada kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid19 di Provinsi NTB sampai hari Selsa (29/06/21) sebanyak 14.553 orang.

Rinciannya, 13.359  orang sudah sembuh, 618 meninggal dunia, serta 576 orang masih positif.

“Petugas kesehatan tetap melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif,” jels Lalu Gita.

Hal itu dilakukan untuk mencegah penularan dan deteksi dini penularan Covid-19.

Hingga press release ini dikeluarkan, jumlah Kasus Suspek sebanyak 20.757 orang dengan perincian 181 orang (0,9%) masih dalam isolasi, 29 orang (0,1%) masih berstatus probable, 20.548 orang (99%) sudah discarded.

Jumlah Kontak Erat yaitu orang yang kontak erat dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 91.702 orang, terdiri dari 2.419 orang (2,6%) masih dalam  karantina dan 89.283 orang (97,4%) selesai karantina.

Sedangkan Pelaku Perjalanan yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 sebanyak 116.535 orang, yang masih menjalani karantina sebanyak 981 orang (0,8%), dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 115.554 orang (99,2%).

BACA JUGA: Cegah Korupsi Harus Berani Jujur, Ini Kata Gubernur NTB

“Bagi penyintas Covid-19 (orang yang sembuh dari Covid-19) agar ikut serta membantu
saudara kita yang masih berjuang melawan Covid-19 dengan mendonorkan plasma darahnya (Donor Plasma Konvalesen) di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat,” harap Lalu Gita.

Rr

Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id, serta layanan Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemi Covid-19 NTB di nomor 0818 0211 8119.

Lombok Utara paling parah terdampak gempa 2018, dan hingga kini soal RTG (Rumah Tahan Gempa) dan Jadup (Jaminan Hidup) masyarakat yang terdampak belum terealisasi

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VIII DPR RI bersama pihak Kementerian Sosial RI untuk evaluasi pelaksanaan Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam di Kabupaten Lombok Utara, diterima  Bupati Lombok H Djohan Sjamsu SH, Selasa (29/06/21).

Rombongan Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Sosial itu dipimpin H Ir. Nanang Samodra KA, MSc.

Hadir dalam penerimaan rombongan kunker itu Ketua Komisi III DPRD KLU Artadi SSos, Kadis Sosial P3A Drs Faisol MSi, Kalaksa BPBD Muhadi SH, Wakil Pemimpin BNI Cabang Mataram Kadek Yulie Mahendri dan undangan lainnya.

Saat acara penerimaan rombongan itu, Bupati Djohan mengungkapkan, akibat gempa 2018 silam di NTB, Lombok Utara merupakan daerah terdampak paling parah dibanding daerah lainnya di Provinsi NTB.

BACA JUGA: Cegah Korupi Harus Berani Jujur, Ini Kata Gubernur NTB   

Hingga kini, soal RTG dan Jadup masih beum ada penyelesaian.

“Dari 60 ribu rumah yang mengalami kerusakan, hingga kini belum terselesaikan sekitar 18 ribu rumah. Selain itu, pemerintah pusat menjanjikan jaminan hidup bagi korban bencana alam, namun baru terealisasi sekitar 50 persen. Sisanya menjadi pertanyaan masyarakat, kapan jadup cair,” tuturnya.

Bupati berharap, semoga berkat komunikasi dengan Komisi VIII dan Kementerian Sosial, hal-hal berkaitan dengan jadup dan RTG bisa terselesaikan dengan cepat.

Berkaitan dengan fasilitas perkantoran, baik kantor bupati, DPRD dan dinas akibat bencana gempa, tentu ke depan sama-sama berikhtiar mencari solusi.

BACA JUGA: Training Center dan RS Internasional, Geliat Industri NTB

Mengenai persoalan Jaminan Hidup (Jadup) dan RTG yang menjadi wewenang Kementerian, Anggota DPR RI Ir H Nanang Samodra KA MSc, menyatakan Komisi VIII DPR siap mendampingi agar persoalan daerah bisa terselesaikan dengan baik.

“Apa yang kita inginkan dan upayakan, bisa tercapai untuk kepentingan masyarakat,” kata Nanang.

rar

Buku ini bukan buah pohon politik tapi buah keilmuan untuk kepentingan bersama di masa yang akan datang.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pernyataan tersebut diutarakan oleh sang penulis buku, yakni, Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik, pada acara Launching Buku “Seni Berpikir dan Bekerja ala Bang Zul: Mendayung Menenangkan Badai”, di Same Hotel, Mataram, Selasa (29/6).

Ahsanul Khalik, menjelaskan, pada era media sosial seperti sekarang, ini anak muda cenderung sering menertawakan ketidakbisaan pemimpinnya. Padahal, dengan mentaati dan memuliakan pemimpin dapat menjadi salah satu jalan untuk memajukan suatu daerah.

Hal itulah yang menjadi salah satu motivasi Ahsanul Khalik menulis buku biografi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, yang akrab dipanggil Bang Zul. Selama menjabat di pemerintah provinsi, sang penulis merangkum kebijakan-kebijakan gubernur.

BACA JUGA: Posyandu Keluarga di Lombok Timur sudah 100 Persen

Sementara itu, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah yang hadir pada peluncuran buku biografi tentang dirinya, itu, mengatakan, pujian ketika seseorang memiliki jabatan merupakan hal yang lumrah. Yang menjadi tantangan adalah apakah pujian tersebut dapat bertahan meski orang tersebut sudah tidak menjabat lagi.

Dalam artian, orang tersebut mampu meninggalkan rekam jejak yang membanggakan selama masa kerjanya.

“Puja puji ketika orang ada jabatan itu biasa. Setelah puja-puji akan ada kritik dan keduanya harus diterima sama baiknya,” ujar Bang Zul.

diskominfotikntb